REVISI RENCANA STRATEGIS Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
2011-2015
Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan 2014
KATA PENGANTAR Puji Syukur ke hadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Revisi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Revisi Renstra yang disusun ini diharapkan dapat mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (performance indicator) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Penyusunan Revisi Rencana Strategis ini menyajikan secara garis besar uraian mengenai gambaran pelayanan yang dilakukan, isu-isu strategis dari pelaksanan tugas dan fungsi Sekretariat Provinsi Kalimantan Selatan, rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategi dan kebijakan, beserta rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendana indikatif selama 5 (lima) tahun. Melalui Revisi Renstra ini pula diharapkan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai acuan umum tentang arah dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya ke depan. Diharapkan dari acuan umum ini kemudian pada setiap tahunnya dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dapat lebih kongkrit, tepat sasaran dan menghasilkan kemanfaatan yang lebih optimal. Revisi Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, Revisi Renstra ini dapat dijadikan acuan pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan Demikian disampaikan, semoga Revisi Renstra ini bermanfaat, Terima kasih. Banjarmasin, 2014 Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
Drs. H. Syaripul Hanafi NIP 19590311 198703 1 007
2
DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................................... 4 1.1 LATAR BELAKANG......................................................................................................... 4 1.2 LANDASAN HUKUM ....................................................................................................... 5 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ................................................................................................... 7 1.4 SISTIMATIKA PENULISAN ............................................................................................... 8 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN............................................................................................................................. 9 2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI ............................................................... 9 2.2. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN .......................... 25 2.3. KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN......... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN ........... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3.1 TELAAHAN VISI DAN MISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN .... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3.2 TELAAHAN RENSTRA K/L ............................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3.3 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN...................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. (1) ASPEK KELEMBAGAAN ................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. (2) ASPEK KELENGKAPAN KERJA ...................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3.4 ISU-ISU STRATEGIS .................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN ...... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3.5 VISI DAN MISI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN .. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3.6 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH ................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3.7 STRATEGI DAN KEBIJAKAN .......................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF............. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD KALIMANTAN SELATAN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN ......................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pencapaian tujuan sesuatu organisasi yang dikelola secara modern hanya dapat dicapai jika menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara baik. Salah satu fungsi manajemen adalah fungsi perencanaan. Perencanaan Strategik merupakan suatu instrument untuk mencapai kondisi yang diinginkan guna mengakomodir kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang terbatas. Perencanaan didalam sebuah organisasi secara umum dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan. Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para stakholder berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang
Nomor
32
tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
(RPJPD)
serta
dengan 4
memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan hal tersebut maka Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyusun Revisi Rencana Strategis Tahun 2011-2015 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan; yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Kata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Tugas dari Sekretariat DPRD ini sendiri ialah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD serta kegiatan keprotokolan dan layanan aspirasi. Sedangkan fungsi yang diemban oleh Sekretariat DPRD ialah (a) penyusunan dan pelaksanaan
Rencana
penyelenggaraan
Kerja
dan
kesekretariatan
Anggaran DPRD;
(c)
(RKA)
Sekretariat
penyelenggaraan
DPRD;
(b)
administrasi
keuangan DPRD (d) fasilitasi rapat anggota DPRD; (e) penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; (f) pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Sekretariat DPRD; dan (g) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. Dalam menjalankan tugas dan fungsi ini, Sekretariat DPRD dituntut untuk memiliki Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan pada tingkat satuan kerja pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Renstra juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan oleh SKPD hingga 5 (lima) tahun.
1.2 Landasan Hukum Dalam Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, sejumlah peraturan perundang-undangan telah digunakan sebagai rujukan dalam sinkronisasi, integrasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya, 5
antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupatern/Kota; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 6
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006-2021; 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
1.3
Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Revisi Renstra ini adalah untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 yang akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan setiap tahunnya dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pelayanan, sehingga tujuan, program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2011-2015 dapat tercapai. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah atau strategi pembangunan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, agar dapat proaktif mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi untuk memaksimalkan pelayanan yang prima, sekaligus menjadi kontrak kinerja antara Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dengan Gubernur. 7
1.4 Sistimatika Penulisan Sistimatika penulisan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ini terdiri dari: BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sistimatika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2.1.
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
2.2.
Sumber Daya Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
2.3.
Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
2.4.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1
Identifikasi Permasalahan
3.2
Telaahan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan
3.3
Telaahan Renstra K/L
3.4
Isu-Isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1
Visi dan Misi
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
4.3
Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
8
BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD DKI JAKARTA BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN
9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIAT
DPRD
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Saat ini, penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). Dalam Undang-Undang ini, Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasar otonomi Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota/Kabupaten. Sedangkan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6). Sekretariat DPRD merupakan lembaga yang berada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Selatan. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan kepada perencanaan strategis dan Penetapan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan serta anggaran yang dimuat dalam APBD Provinsi Kalimantan Selatan. Sekretariat DPRD di seluruh Provinsi di Indonesia termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan peran strategisnya dapat dilihat dari bagaimana melaksanakan pelayanan dan memfasilitasi DPRD sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai sasaran kegiatan yaitu: 1. Terwujudnya upaya memfasilitasi rapat/sidang Anggota DPRD yang semakin baik.
10
2. Terwujudnya pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas serta pengelolaan tata usaha DPRD dan Sekretariat DPRD yang semakin baik. 3. Terwujudnya perencanaan dan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD yang semakin baik. 4. Terwujudnya pelayanan protokoler dan layanan aspirasi bagi Anggota DPRD dan masyarakat yang semakin baik
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekreteraiatan, administrasi keuangan, fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berpedoman pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun tugas dan fungsinya, diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan 029 Tahun 2008 pasal 2 disebutkan bahwa : Sekretariat DPRD mempunyai tugasmenyelenggarakan
administrasi
kesekretariatan,
adminsitrasi keuangan,
fasilitasi tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan DPRD . Secara rinci tugas Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut: 1. Menetapkan program dan rencana kerja Sekretariat DPRD sesuai kebijakan Pimpinan DPRD; 2. Menkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan surat menyurat dan kearsipan; 3. Mengkoordinasikan
dan
mengendalikan
penyelenggaraan
adminsitrasi
kepegawaian; 4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pengelolaan urusan rumah tangga; 5. Mengkoordinasikan dan mengendalikan urusan saranan dan prasarana; 6. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi rapat dan persidangan DPRD; 11
7. Mengkoordinasikan
dan
memfasilitasi
Urusan
Hukum
dan
Perundang-
undangan; 8. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan keprotokolan; 9. Mengkoordinasikan dan mengendalikan layanan aspirasi eksternal dan internal; 10. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan dan menetapkan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan; 11. Mengkoordinasikan
dan
mengendalikan
penyusunan
laporan
pertanggungjawaban keuangan; 12. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD; dan 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan DPRD sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
Kemudian untuk melaksankan tugas tersebut Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Pengelolaan kegiatan ketatausahaan 2. Penyelenggaraan rapat dan persidangan DPRD serta fasilitasi urusan hukum 3. Penyelenggaraan kegiatan keprotokolan dan layana aspirasi 4. Pengelolaan administrasi keuangan
Dalam jajaran Sekretariat DPRD terdapat 4 bagian dan dalam bagian terdapat subsubbagian. Adapun uraian tugas dan sub bagian adalah sebagai berikut:
A. Bagian Tata Usaha (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan, mengelola administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Menyusun, program, dan rencana kegiatan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, rumah tangga dan perelengkpan; b. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan surat menyurat dan ekspedisi; 12
c. Menyusun
program
mengatur
dan
mengendalikan
penyimpanan,
pemeliharaan dan pengamanan serta penghapusan arsip dan dokumentasi; d. Menyusun
program
mengatur
dan
mengendalikan
penyelenggaraan
administrasi dan penetapan disiplin kepegawaian; e. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan pengelolaan urusan rumah tanggah; f. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan pengelolaan sarana dan prasarana; g. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana strategis Sekretariat DPRD; h. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD dan; i.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretariat DPRD sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
(3) Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Sekretariat DPRD; b. Penyusunan program, pengaturan dan pengendalian pengelolaan urusan umum dan perlengkapan; c. Penyusunan
program,
pengaturan
dan
pengendalian
pengeloaan
administrasi kepegawaian; d. Penyusunan program, pengaturan dan pengendalian pengelolaan urusan rumah tangga, dan e. Penyusunan program, pengaturan dan pengendalian urusan perlengkapan
(4) Unsur-unsur organisasi Bagian Tata Usaha adalah : a. Sum Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, organisasi dan ketatalaksanaan serta mengelola administrasi kepegawaian.
13
Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Menyiapkan bahan dan menyusun program kerja terintegrasi dan rencana strategis Sekretariat DPRD; b. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan,
organisasi
dan
ketatalaksanaan
serta
pengelolaan
administrasi kepegawaian; c. Mengelola urusan surat menyurat dan ekspedisi; d. Melaksanakan penggandaan, pencetakan naska dinas dan bahan-bahan rapat dan persidangan; e. Melaksanakan
kegiatan
penyimpanan,
pemeliharaan,
pemilahan,
pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; f. Melaksankan pelayanan administrasi perjalanan dinas; g. Menyiapkan bahan analisis dan melaksanakan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan; h. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai berdasarkan besetting formative; i.
Menyiapkan bahan dan memproses mutasi kepagawaian meliputi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentian pegawai;
j.
Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian;
k. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar urut kepangkatan, dan mengelola dokumentasi/berkas kepegawaian, serta mengolah data dan menyajikan informasi kepegawaian; l.
Menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
m. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja Sekretariat DPRD dan n. Melaksankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai bidang tugas tanggungjawabnya.
14
b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas mengelola urusan rumah tangga, sarana dan prasarana. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan, rumah tangga dan perlengkapan; b. Melaksanakan pengaturan dan penyediaan ruang rapat dan persidangan DPRD; c. Menyiapkan bahan dan sarana rapat dan persidangan DPRD; d. Melaksankan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyediaan air bersih; e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran; f. Menyiapkan bahan dan mengatur pelayanan sarana transportasi/mobilitas kedinasan ; g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perawatan dan pemeliharaan sarana tranportasi/mobilitas kedinasan; h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perbengkelan perbaikan sarana transportasi/mobilitas; i. Mengatur dan melaksanakan pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta perparkiran; j. Mengatur dan melaksanakan analisa kebutuhan barang; k. Menyiapkan bahan dan menyusun RKBU dan RTBU sesuai kebutuhan; l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan pemeliharaan barang; m. Menyiapkan
bahan
dan
melaksanakan
distribusi,
inventarisasi
dan
menghapusan barang dan; n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Tata Usaha sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
15
B. Bagian Persidangan dan Hukum (1) Bagian Persidangan dan Hukum mempunyai tugas mefasilitasi, mengatur dan menyelenggarakan rapat dan persidangan, pelayanan komisi dan kepanitiaan DPRD serta menyediakan fasilitasi hukum dan perundang-undangan. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Menyusum program. Mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan rapat dan persidangan DPRD; b. Menyusun
program,
mengatur
dan
mengendallikan
penyiapan
dan
pembuatan risalah-risalah rapat dan persidangan DPRD; c. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan fasilitasi dan pelayanan komisi dan kepanitiaan DPRD; d. Menyusunan program, mengatur dan mengendallikan penyiapan daftar resume dan laporan hasil rapat DPRD; e. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan fasilitasi dan pengelolaan dokumentasi hukum dan perundang-undangan dan; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Persidangan dan Hukum mempunyai fungsi: a. Penyusunan program, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan rapat dan persidangan DPRD; b. Penyusunan program, pengaturan dan pengendalian penyiapan dan pembuatan risalah rapat dan persidangan DPRD; c. Penyusunan program, pengaturan dan pengendalian fasilitasi dan pelayanan komisi dan kepanitiaan DPRD dan; d. Penyusunan
program,
pengaturan
dan
pengendalian
fasilitasi
dan
pengelolaan dokumentasi hukum dan peraturan perundang-undangan. (4) Unsur-unsur organisasi Bidang Persidangan dan Hukum adalah a. Sub Bagian Rapat dan Risalah Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, dukungan dan penyelenggaraan serta penyiapan risalah rapat dan persidangan DPRD. 16
Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitas dan penyiapan risalah rapat dan persidangan DPRD; b. Menyiapkan
bahan
dan
memfasilitasi
penyelenggaraan
rapat
dan
persidangan DPRD; c. Menyiapkan bahan dan menyampaikan undangan rapat dan persidangan DPRD; d. Menyiapkan bahan dan menyusun jadwal penyelenggaraan rapat dan persidangan serta kegiatan DPRD; e. Menyiapkan
bahan
dan
mendistribusikan
bahan-bahan
rapa
dan
persidangan; f. Menyiapkan dan menyediakan daftar hadir rapat dan persidangan DPRD g. Menyiapkan bahan dan menyediakan fasilitasi penunjang penyelenggaraan rapat dan persidangan DPRD; h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pendampingan penyelenggaraan rapat dan persidangan DPRD; i.
Menyiapkan bahan, menyusun dan mengetik risalah, ikhtisar, resume rapat/siding dan laporan penyelenggaraan rapat/sidang DPRD;
j.
Menyiapkan bahan dan meneliti hasil-hasil rapat dan persidangan DPRD dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Persidangan dan Hukum sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
b. Sub Bagian Komisi dan Kepanitiaan dan Sub Bagian Komisi dan Kepanitiaan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan fasilitasi kepada Pimpinan dan alat-alat kelengkapan DPRD. Uraian tugas sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan administrasi dan fasilitasi pimpinan dan alat kelengkapan (Komisi dan Panitia) DPRD; b. Menyiapkan bahan dan menyusun jadwal penyelenggaraan rapat dan kegiatan DPRD; c. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan rapat komisi DPRD; d. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan rapat dengan pendapat komisi DPRD; 17
e. Menyiapkan bahan dan mendistribusikan bahan-bahan rapat komisi DPRD f. Menyiapkan dan menyediakan daftar hadir rapat komisi DPRD; g. Menyiapkan dan menyediakan fasilitasi penunjang kegiatan komisi dan kepanitiaan DPRD; h. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan komisi dan kepanitiaan DPRD dan; Melaksankan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Persidangan dan Hukum sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya
c. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan kajian hukum terhadap rancangan peraturan perundang-undangan Daerah. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan analisis dan pengkajian hukum dan peraturan perundang-udangan, b. Menghimpun dan mempelajari pedoman dan petunjuk teknis analisis dan pengkajian peraturan perundang-undangan; c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis dan pengkajian rancangan peraturan daerah, keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan DPRD; d. Menyiapkan bahan dan menyusun rancangan keputusan pimpinan DPRD dan keputusan DPRD; e. Mengumpulkan dan mengelola risalah rapat dan siding DPRD; f. Menyiapkan bahan dan melaksankan fasilitasi hukum dan perundangundangan; g. Mengumpulkan, menginventarisir, menata dan memelihara bahan pustaka; h. Memberikan pelayanan perpustakaan anggota DPRD dan; i.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Hukum sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
18
C. Bagian Protokol dan Layanan Aspirasi (1) Bagian Protokol dan Layanan Aspirasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan berkaitan acara resmi DPRD dan mengatur pelayanan tamu-tamu resmi DPRD serta memberikan layanan aspirasi internal maupun eksternal DPRD. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Menyusun
program, mengatur dan mengendalikan penyiapan dan
pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan pada acaranacara resmi DPRD; b. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan penyiapan sarana dan prasarana penyelenggaraan acara-acara resmi DPRD; c. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan kegiatan penerimaan dan penyambutan tamu-tamu resmi DPRD; d. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan kegiatan kehumasan dan peliputan, dokumentasi dan perekaman kegiatan pimpinan DPRD; e. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelayanan aspirasi internal dan eksternal DPRD; f. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan tindak lanjut pengelolaan aspirasi, dan; g. Melaksankan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya
(3) Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Protokol dan Layanan Aspirasi mempunyai fungsi; a. Penyusunan program, pengaturan dan pengendalian penyiapan dan pengaturan acara-acara resmi DPRD; b. Penyusunan program, pengaturan dan pengendalian pengaturan penerimaan dan penyambutan tamu-tamu resmi DPRD; c. Penyusunan program, pengaturan dan pengendalian kegiatan kehumasan, peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan DPRD dan; d. Penyusunan program, pengaturan dan pengendalian pelayanan aspirasi internal dan eksternal DPRD 19
(4) Unsur-unsur organisasi Bagian Protokol dan Aspirasi terdiri dari: a) Sub Bagian Protokol; Sub
Bagian
Protokol
mempunyai
tugas
menyiapkan
dan
mengatur
penyelenggaraan acara-acara resmi serta penerimaan dan penyambutan tamutamu resmi DPRD Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: - Menyiapkan bahan dan menginventarisir undangan dan tamu kehormatan pada acara-acara resmi DPRD; - Menyiapkan bahan dan mengatur tata tempat penyelenggaraan acara resmi DPRD; - Menyiapkan dan mengatur tata tempat undangan dan tamu kehormatan acara resmi DPRD; - Menyiapkan dan mengatur tata upacara/acra dan tata kehormatan acara resmi DPRD; - Menyiapkan bahan dan memandu penyelenggaraan acara resmi DPRD; - Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instans terkait dalam penyelenggaraan acara-acara resmi DPRD; - Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan penerimaan dan penyambutan tamu-tamu resmi DPRD; - Menyiapkan bahan dan mengatur pemanfaatan sarana dan prasarana penerimaan dan penyambutan tamu-tamu DPRD dan ; - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Protokol dan Layanan Informasi sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
b) Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah,
dan
pendokumentasian
meneritkan kegiatan
informasi, DPRD
melaksanakan serta
menyusun
peliputan
dan
berita
dan
menyebarluaskan dalam berbagai media pemberitaan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: - Mengumpulkan bahan, mengolah, dan menyajikan informasi kegiatan DPRD; - Menyiapkan bahan dan mempublikasikan kegiatan DPRD dalam berbagai bentuk; 20
- Menyiapkan bahan, merencanakan dan menerbitkan media informasi berkala dan tidak berkala DPRD; - Menyiapkan
bahan
dan
menyusun
pidato/sambutan/arahan/makalah
Pimpinan DPRD sesuai kebutuhan; - Menyiapkan bahan dan melaksanakan peliputan dan pendokumentasian kegiatan DPRD; - Menyiapkan bahan dan menyimpan, merawat dan mengamankan hasil peliputan dan pendokumentasian kegiatan DPRD; - Menyiapkan bahan dan menyimpan, merawat dan mengamankan sarana dan prasarana peliputan dan pendokumentasian; - Menyiapkan bahan, menyusun berita dan menyebarluaskan/memuat dalam berbagai media pemberitaan; - Menyiapkan bahan dan menyusun naskah pada konferensi pers, dialog interaktif dan forum-forum lainnya yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD dan; - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Protokol dan Layanan Aspirasi sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
c) Sub Bagian Layanan Aspirasi Sub Bagian Aspirasi mempunyai tugas melaksanakan penerimaan dan pengelolaan aspirasi internal maupun eksternal DPRD Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: - Menyiapkan bahan, mengatur dan merumuskan prosedur penerimaan dan pelayanan aspirasi internal DPRD: - Menyiapkan bahan, mengatur dan merumuskan prosedur penerimaan dan pelayanan aspirasi eksternal DPRD; - Menyiapkan bahan, menerima dan mengadministrasikan aspirasi internal dan aspirasi eksternal DPRD; - Menyiapkan bahan, memilah dan mengklasifikasi aspirasi internal maupun eksternal DPRD; - Menyiapkan bahan dan menyusun skala prioritas tindak lanjut pengelolaan aspirasi internal dan eksternal DPRD; 21
- Menyiapkan bahan, mengolah dan merumuskan tidak lanjut penanganan aspirasi internal maupun eksternal DPRD; - Menyiapkan bahan dan memantau tindak lanjut penanganan aspirasi internal maupun eksternal DPRD dan; - Menyiapkan dan mengelola sarana dan prasarana pelayanan aspirasi internal dan eksternal DPRD; - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Protokol dan Layanan Aspirasi sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
D. Bagian Keuangan (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD, mengelola penatausahaan keuangan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud apda ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD; b. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan analisis dan evaluasi realisasi anggaran; c. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan realisasi anggaran; d. Menyusun
program,
mengatur
dan
mengendalikan
pelaksanaan
penatausahaan keuangan; e. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan pertanggungjawabkan keuangan dan; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretarsi DPRD sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya. (3) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Bagian Keuangan mempunyai fungsi; a. Penyusunan program, pengaturan dan pengendalian penyusunan rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD b. Penyusunan program, pengaturan dan pengendalian realisasi anggaran; c. Penyusunan
program,
pengaturan
dan
pengendalian
penatausahaan
keuangan 22
d. Penyusunan program, pengaturan dan pengendalian analisis dan evaluasi realisasi anggaran. (4) Unsur-unsur organisasi Bagian Keuangan terdiri dari: a. Sub Bagian Anggaran dan Vertifikasi Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan melaksanakan penelitian, analisis dan evaluasi pelaksanaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD. Uraian tugas tersebut pada ayat (1) adalah sebagai berikut: - Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD; - Menyiapkan bahan dan menyusun rencana perubahan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD; - Menyiapkan bahan dan menyusun Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK); - Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan anggaran; - Menyiapkan bahan dan menghimpun data realisasi anggaran; - Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengujian, analisis dan evaluasi realisasi anggaran; - Menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian bukti-bukti pembayaran; - Menyiapkan bahan dan menyusun laporan perhitungan anggaran, dan; - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya
b. Sub Bagian Perbendaharaan. Sub
Bagian
melaksanakan
Perbendaharaan
mempunyai
penatausahaan
keuangan
tugas dan
mengelola menyiapkan
anggaran, laporan
pertanggungjawabkan keuangan DPR dan Sekretariat DPRD. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar permintaan dan pelaksanaan SKO dan SPM; b. Menyiapkan bahan dan membuat daftar serta membayarkan gaji dan tunjangan pegawai Sekretariat DPRD: 23
c. Menyiapkan bahan dan membuat daftar serta membayarkan honorarium dan uang siding/rapat dan biaya-biaya lainnya anggota DPRD d. Menyiapkan bahan dan mengatur penyelesaian pembayaran uang perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD maupun pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD e. Menyiapkan bahan dan mengatur pembukian secara sistematis, kronologis setiap penerimaan dan pengeluaran uang f. Menyiapkan bahan dan mengatur penyimpanan tanda bukti kas DPRD g. Menyiapkan bahan dan mengatur pengurusan dan penyimpanan surat-surat berharga dan dokumen lainnya h. Menyiapkan bahan dan mengatur penyimpanan dan pemeliharaan dokumen keuangan secara tertib dan teratur i.
Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Sekretariat DPRD
j.
Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD dan
k. Melaksankan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Keuangan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
.
24
Dalam UU 29/2007 Pasal 12 ditetapkan bahwa untuk melaksanakan tugas legislasi, anggaran dan pengawasan, dibentuk
Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan ketentuan ini DPRD mempunyai 3 fungsi, yaitu Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Hal-hal lain yang dianggap penting diluar tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan disajikan sebagai berikut : 1. Berkaitan dengan dukungan pelaksanaan fungsi Legislasi Sekwan dengan didukung seluruh jajarannya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu : a. Membantu menyiapkan Raperda ; b. Memobilisasi pakar untuk membantu pembahasan sesuatu Perda atau Raperda. c. Membantu dalam memberi masukan materi yang dibahas dalam sesuatu Perda atau Raperda. d. Mempertemukan kesepahaman dan kesamaan pemikiran mengenai sesuatu pembahasan Perda atau Raperda antara Anggota Dewan dengan Pihak Pemerintah Daerah. 2. Berkaitan dengan dukungan pelaksanaan fungsi Anggaran
Sekwan
dengan didukung seluruh jajarannya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu : a. Memobilisasi pakar untuk memberikan masukan materi dalam bidang penganggaran. b. Membantu menyiapkan data mata anggaran tahun sebelumnya sebagai perbandingan. 3. Berkaitan dengan dukungan pelaksanaan fungsi Pengawasan Sekwan dengan didukung seluruh jajarannya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu : a. Memobilisasi pakar untuk memberikan masukan materi dalam bidang pengawasan. 25
b. Membantu memberi data mengenai sesuatu objek yang mendesak, perlu dan patut segera dilakukan pengawasan. c. Membantu menyiapkan data terinci mengenai sesuatu objek yang akan dilakukan pengawasan. Selain melaksanakan tugas dan fungsi terkait dengan pelaksanaan fungsi Dewan di bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan, Sekwan dengan didukung seluruh jajarannya juga melaksanakan tugas dan fungsi guna membantu Dewan dalam penyelenggaraan Pemilukada (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihaan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekwan dengan didukung seluruh jajarannya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu DPRD dalam penyelenggaraan Pemilihaan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang disajikan melalui bentuk kegiatan : 1. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga maupun instansi terkait guna persiapan pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta terpilih, 2. Menyiapkan sarana dan prasarana keperluan penyelenggaraan Rapat Paripurna Istimewa penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta terpilih.
2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Salah satu faktor pendukung yang penting dan utama dalam menunjang tugastugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah faktor dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM Aparatur) dan sarana prasarana kerja. Kualitas dan Kuantitas SDM aparatur harus benar-benar sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian juga dengan sarana dan 26
prasarana kerja juga sangat berpengaruh dalam menunjang kelancaran kerja. Untuk mendukung mobilitas dan kelancaran tugas sehari-hari sangat diperlukan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 65 orang pegawai PNS yang beraneka ragam latar belakang pendidikan, usia, status kepegawaian maupun kepangkatannya. Adapun urutan pegawai berdasarkan golongan, disajikan dalam tabel berikut ini : Tabel 2.1. PNS Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Berdasar Golongan (s/d bulan Oktober 2014) Golongan
PNS
IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b 1/a JUMLAH
1 1 3 9 1 17 3 2 2 14 2 5 5 1 65
Tabel 2.2 PNS Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Berdasar Tingkat Pendidikan (s/d bulan Agustus 2012) Tingkat Pendidikan
Jumlah (orang)
Strata 2 Strata 1 Diploma 3 SMA/SMU SMP SD
10 65 3 70 8 6
Jumlah
162 27
Dalam jajaran organisasi Setwan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat 5 Bagian dan dalam bagian terdapat Sub-Subbagian, yang masing-masing terdapat rincian sumber daya manusia beserta latar belakang pendidikannya. Bagian persidangan saat ini memiliki pegawai sebanyak 62 orang dengan kualifikasi pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 1 orang, Strata 1 (S1) sebanyak 22 orang, SLTA sebanyak 39 orang. Bagian Perundang-Undangan saat ini memiliki pegawai sebanyak 14 orang dengan kualifikasi pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 2 orang, Strata 1 (S1) sebanyak 9 orang, kemudian Sarjana Muda (D3) sebanyak 1 orang, SMA/SMU sebanyak 2 orang. Bagian Hubungan Masyarakat saat ini memiliki pegawai sebanyak 16 orang dengan kualifikasi pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 2 orang, Strata 1 (S1) sebanyak 7 orang, kemudian Sarjana Muda (D3) sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 4 orang, SLTP sebanyak 2 orang. Bagian Keuangan saat ini memiliki pegawai sebanyak 15 orang dengan kualifikasi pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 2 orang, Strata 1 (S1) sebanyak 10 orang, SLTA sebanyak 3 orang. Bagian Umum saat ini memiliki pegawai sebanyak 52 orang dengan kualifikasi pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak
3 orang, Strata 1 (S1)
sebanyak 9 orang, kemudian SLTA sebanyak 38 orang, SLTP sebanyak .2 orang.
28
