KATA PENGANTAR. Jambi, 10 Januari 2014 Ketua, Drs. H. Muzani Zahri, SH. MH NIP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2013 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini menguraikan secara deskriptif tentang pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2013 yang meliputi bidang Tehnis Yustisial, Adminitrasi Kepaniteraan dan Kesektariatan, Bidang Pengawasan dan Pembinaan serta bidang Pembangunan. Disamping itu diuraikan pula Evaluasi Pelaksanaan Tugas, serta beberapa hambatan dan cara pemecahannya. Laporan ini sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jambi kepada pimpinan Mahkamah Agung RI untuk dijadikan bahan evaluasi dan Perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan, khususnya jajaran pimpinan Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas. Kami telah berusaha menyajikan laporan ini seobjektif mungkin, akan tetapi kami sadari masih terdapat kekurangan, oleh karena itu, kami mengharapkan koreksi, saran dari semua pihak demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan yang akan datang. Demikian, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Jambi, 10 Januari 2014 Ketua,

Drs. H. Muzani Zahri, SH. MH NIP. 19470206 197602 1 001

Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2013

i

DAFTAR ISI

Katan Pengantar ................................................................................................ i Daftar Isi ........................................................................................................... ii BAB I

Pendahuluan A. Kebijakan Umum Peradilan ...................................................... 1 B. Visi dan Misi ............................................................................. 4 C. Rencana strategis ...................................................................... 4

BAB II

Struktur Organisasi (Tupoksi) A. Penyusunan alur Tupoksi ......................................................... 6 B. Standart Operasional Prosedur (SOP) ..................................... 20

BAB III

Keadaan Perkara (matrik terlampir)........................................ 51

Bab IV

Pengawasan Internal................................................................... 71

BAB V

Pembinaan dan Pengelolaan A. Sumber Daya Manusia ............................................................ 85 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial ............................ 85 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial .................... 96 3. Promosi dan Mutasi ......................................................... 97 4. Pengisian Jabatan Struktural .......................................... 107 B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana a. Sarana dan Prasarana Gedung ......................................... 111 a) Pengadaan ................................................................. 113 b) Pemeliharaan ............................................................ 114 c) Penghapusan ............................................................. 115


ii

b. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung .......................... 116 a) Pengadaan ................................................................. 116 b) Pemeliharaan ............................................................ 120 c) Penghapusan .............................................................. 120 C. Pengelolaan Keuangan .......................................................... 124 a. Belanja Pegawai (matrik terlampir) -

Pagu ........................................................................... 126

-

Realisasi .................................................................... 126

-

Sisa ............................................................................ 126

b. Belanja Barang (dilampirkan matrik terlampir) -

Pagu ........................................................................ 128

-

Realisasi ................................................................. 128

-

Sisa ......................................................................... 128

c. Belanja Modal (dilampirkan matrik terlampir) -

Pagu .......................................................................... 130

-

Realisasi ................................................................... 130

-

Sisa ........................................................................... 130

D. Pengelolaan Administrasi 1. Administrasi Perkara ...................................................... 131 2. Administrasi Umum ....................................................... 135

BAB VI

Kesimpulan dan Rekomendasi ............................................... 139


iii

BAB I PENDAHULUAN

A.

KEBIJAKAN UMUM PERADILAN Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Bahan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan Amandemen Undangundang Dasar 1945 tersebut, khususnya bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa “Organisasi, Administrasi dan financial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap. Sementara itu dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masingmasing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal


1

tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama yang pada saat berada dibawah Departemen Agama ditangani oleh Direktorat, setelah bergabung dengan Mahkamah Agung ditangani oleh Direktorat Jenderal. Perubahan ini tentu membawa konsekwensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama kedepan, baik dari segi ketenagaan, administrasi, financial maupun sarana prasarana. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahmakah Agung RI sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (tanggal 31 Desember 1989), Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Jambi pada saat itu masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang, tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1992 Pengadilan Agama dalam wilayah Propinsi Jambi masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mewilayahi 6 Pengadilan Agama yaitu :


2

1.

Pengadilan Agama Jambi

2.

Pengadilan Agama Muara Bualian

3.

Pengadilan Agama Kuala Tungkal

4.

Pengadilan Agama Muara Bungo

5.

Pengadilan Agama Bangko

6.

Pengadilan Agama Sungai Penuh Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Muara Tebo, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur, yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 yang ditanda tangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid, terbentuklah Pengadilan Agama Sarolangun dan Pengadilan Agama Muara Sabak yang kemudian disusul dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002 tanggal 28 Agustus 2002 terbentuklah pula Pengadilan Agama Muara Tebo dan Pengadilan Agama Sengeti. Pengadilan Tinggi Agama Jambi sekarang ini wilayah hukumnya meliputi 10 (sepuluh) wilayah kota dan kabupaten di propinsi Jambi, yaitu: 1. Pengadilan Agama Jambi 2. Pengadilan Agama Muara Bulian 3. Pengadilan Agama Kuala Tungkal 4. Pengadilan Agama Muara Bungo 5. Pengadilan Agama Bangko 6. Pengadilan Agama Sungai Penuh 7. Pengadilan Agama Muara Sabak 8. Pengadilan Agama Sarolangun 9. Pengadilan Agama Muara Tebo 10. Pengadilan Agama Sengeti


3

B.

VISI DAN MISI Visi Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengacu pada visi Mahkamah Agung

Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia, yaitu " Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung". Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi-misi sebagai berikut: 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan; 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan; 3. Meningkatkan Kwalitas Kepemimpinan Badan Peradilan; 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan; C.

RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpedoman kepada instruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta buku Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lembaga Peradilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2006 serta aturan-aturan lain yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi dirumuskankan sebagai sarana atau proses untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Dalam rangka mewujudkan visi Pengadilan

Tinggi

Agama Jambi

menetapkan tujuan dan sasaran :


4

a. Tujuan yaitu suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai 5 (lima) tahun kedepan. Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah menetapkan tujuan sebagai berikut : 1. Peningkatan kemampuan dan kinerja peradilan agar lebih efektif dan efisien 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan. b. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai dalam jangka pendek, sasaran yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam Rencana Strategis tahun 2013 adalah: 1. Meningkatkan kemampuan pelayanan pengadilan agar lebih baik, baik berupa fisik dan non fisik, yustisial maupun non yustisial. 2. Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi di lembaga peradilan 3. Meningkatnya kualitas dan pelayanan Sumber Daya Manusia 4. Meningkatkan pengajuan anggaran yang tersedia dalam DIPA tahun 2013 untuk gaji pegawai, pengadaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas 5. Membuka akses pelayanan kepada seluruh masyarakat pencari keadilan 6. Meningkatkan tertib administrasi dan penegakan hukum di lembaga peradilan.


5

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUGAS POKOK DAN FUNGSI) A. Penyusunan Alur Tupoksi 1.

Pengadilan Agama Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas

dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah, dan tentang ekonomi Sayri'ah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai penyempumaan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut; a.

Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.

b.

Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.

c.

Memberikan

pelayanan

administrasi

umum

kepada

semua

unsur

di

lingkungan Pengadilan Agama ( Umum, kepegawaian, dan keuangan); d.

Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada

Instansi

Pemerintah

di

daerah

hukumnya,

apabila

diminta

sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;


6

e.

Memberikan

pelayanan

penyelesaian

permohonan

pertolongan

pembagian

harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; f.

Waarmerking

Akta

Keahliwarisan

dibawah

tangan

untuk

pengambilan

deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya; g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pengambilan agama,

sumpah

pelayanan

ru'yatul

hilal,

riset/penelitian,

memberikan

pengawasan

pertimbangan

terhadap

hukum

advokat/penasehat

hukum dan sebagainya.

2.

Pengadilan Tinggi Agama Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan

berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan Agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili sengketa kewenangan mengadili antar peradilan Agama di daerah hukumnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding; b. Memberikan

pelayanan

di

bidang

administrasi

perkara

banding

dan

administrasi peradilan lainnya;


7

c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada

instansi

Pemerintah

di

daerah

hukumnya,

apabila

diminta

sebagaimana di atur dalam pasal 52 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah pertama dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; d. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya. e. Mengadakan

pengawasan

terhadap

jalannya

peradilan

di

tingkat

Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya; f. Memberikan

pelayanan

administrasi

umum

kepada

semua

unsur

di

lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama; g. Melaksanakan sumpah

tugas-tugas

rukyatul

hilal,

pelayanan

penyuluhan

lainnya

Hukum,

seperti

pengambilan

memberikan

pertimbangan

hukum agama, pelayanan riset / penelitian, pengawasan terhadap advokat / panasehat hukum dan sebagainya; Untuk lebih terperincinya struktur organisasi dan personilnya di Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat dilihat dalam bagan struktur organisasi dibawah ini.


8

STRUKTUR ORGANISASI PTA JAMBI TAHUN 2013 KETUA

HAKIM TINGGI         

HAKIM TINGGI DRS. DJAZRIL DARWIS DRS. M. NASIR MAS, SH, MH DRS. H.M.ARIFIEN BUSTAM, MH DRS. SUPARDI DRS. MUSLIM, SH, MH DRS. BAIDHOWI HB, SH DRS. DADANG SYARIF DRS. NASIHIN MUGHNI, MH DRS. E. MASTUR TURMUDZI, SH

        

DRS.H.MUZANI ZAHRI, SH, MH

DRA. Hj. ASLIHAH MUZANI, SH DRS. ABBAS FAUZI, SH DRS. ZAINAL ARIFIN, MH DRS. HAMDANI S, SH, MHI DRS. A. BAHRI ADNAN, MH DRS.H. THAMRIN HABIB,SH, MHI HUSNUL ARIFIN, S.AG, SH DR. MULYADI Z, SH, M.Ag DRS. ISMAIL ALY, SH

WAKIL KETUA DRS. H.M.YAMIN AWIE, SH, MH

PANITERA/SEKRETARIS DRS. H. PAHRI HAMIDI, SH WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS

IDRIS LATIF, SH, MH

MEIRADINATA, S.Ag

PANMUD HUKUM

PANMUD BANDING

KASUBBAG KEPEGAWAIAN

SAHRIL, SH

HARTATI, SH

SYAFRUDDIN, S.Ag

STAF

STAF

STAF

 AZMAN  VINA AMRINA  WIDYANINGSIH W, AMD

 ROSMALA, S.AG,MHI  Hj. SAYANG, SHI, MHI

    

KASUBBAG KEUANGAN  YUDHISTIRA ADI. P, SE

RIZAL SAYUTHI, BA M. ARIF MAHIDIN

ISMIATUN, S.PD ALIYANTO, S.KOM TRIWAHYUNI, S.KOM ASTRIE WAHYUNI, S.KOM ARIEF MUSTAQIM, SEI


- MAWARDI, SH - DRS. H.M.SAMAN H. ANWAR

9

Hj. MAYATU SOFIA, SH

STAF    

SUPRIYATI, SE, SH WIWIT RAHMADHANI, SE ANGGA S. RAHARDI, SH ABDUL RACHMAN, SE

PANITERA PENGGANTI -

KASUBBAG UMUM

- Hj. YAHIDAH, SH - HENRY HANAFI, SH

STAF     

MUTHIYA SARI, S.Sos FADLI DEDI ARIZAL, SE RINI HAFSARI S, SE NOPRIZAL, SHI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KLAS IA JAMBI TAHUN 2013 KETUA DRA. Hj. EMI ZURNILAH, MH

    

HAKIM

WAKIL KETUA

HAKIM

    

DRS. H. RIJAL MAHDI, MHI

DRS. MUKHTAR ALI, MS DRS. ZULKIFLI, SH, MH DRA. FAUZA DRS. AHMAD RIVA’I, SH DRA. ZULFIARTI

DRA. MULATHIFAH, MH DRS. WAZIRMAN DRS. A. SUFRI HAMID, SH DRA. ILFA SUSIANTI, SH, MH DRS. H. SYARIFUDDIN, SH, MH

PANITERA/SEKRETARIS BAHARUDDIN DJALIL, SH WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS

DRS. PITIR RAMLI

SAPI’I, S.Ag

PANMUD PERMOHONAN

PANMUD GUGATAN

PANMUD HUKUM

KASUBBAG KEPEGAWAIAN

KASUBBAG KEUANGAN

KASUBBAG UMUM

SYAIFUDDIN, S.Ag

S. HELMI, SH

DIAN SRI WULANDARI, SAG

MUZANI, S.Ag

MULYADI, SH

SAID ALWI, SH

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

-

Hj. TINDARMEKS ROZA M. JANNAH,SH LESTRI HANDAYANI SUNARTI KIPTIAH, SHI GUSMI Y F, A.Md

MUHLASHIN, S.Ag DESY FERAWATY, SE

  

AHMAD YAHYA, SH FATIMAH LAMASAI PANCA INDRIATARI, A.MD


DRS. HAMBALI, MEI RAUDHAH R, SH, M.HUM ABBAS, BA AHMAD TARMIZI, SH

- ELIZA AFRIANI, SH - DRA. KHORIYAH - RASIDAH, S.Ag - RA. FADHILAH, SH. MH

 USFIA WIRNA, SH  SITI AZIZAH  SITI AZIZAH, SH

   

MISDIONO MUSTA’INAH, S.AG SITI HAIRIAH, SHI SYIRWAN SYAHYALAM

JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI - NUR MULYANTI,SH - Hj. YENNI, SH - DIAN SARI W, S.AG


-

NIZOMUDDIN YA’KUP MISDIONO SITI HAIRIAH, SHI

10

-

SITI AZIZAH MUHLASIN, S.Ag SUNARTI, SH KIPTIYAH, SHI

- ROZA MIFTAHUL JANNAH,SH - USFIA WIRNA, SH - MUSTAINAH, S.Ag

STRUKTUR ORGANISASI PA MUARA BULIAN TAHUN 2013 KETUA DRS. .H YEFFERSON, SH, MA

HAKIM

WAKIL KETUA DRA. ERLIS, SH

    

DRA. SITI PATIMAH RONI FAHMI, S.Ag, MH DRS. MUCHIDIN, MA ANDI MIA AHMAD ZAKY, SH,MA TAUFIK RAHAYU SYAM, SHI, MSI

PANITERA/SEKRETARIS FAIZAL, SH WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS

IZZAMI THAUFIQ, SH

ZAINAL ABIDIN, S.Ag

PANMUD PERMOHONAN

PANMUD GUGATAN

PANMUD HUKUM

KAUR KEPEGAWAIAN

KAUR KEUANGAN

KAUR UMUM

MUSDARNI, BA

NURISMAR MUIS, BA

SRI WAHYUNI, SHI

YULIZAR SY, S.Pd

BUDI BARLIANSYAH, SE

NOVRIANDI, S.KOM

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF YUSRI

JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI


M. RAZALI AKHMAD FAUZI, SHI


-

SRI MARYENTI M. YUSUF, SHI

11

STRUKTUR ORGANISASI PA KUALA TUNGKAL TAHUN 2013 KETUA DRS. AGUS GUNAWAN, MH

HAKIM      

WAKIL KETUA

DRS. ABD. RAHIM DRS. H.R SYAMUBI, SH M. ALIYUDDIN, S.Ag SRI ROSLINDA, S.Ag ACHMAD KADARISMAN, SHI M. HIDAYATULLAH, SHI

DRS. H. MHD. DONGAN

PANITERA/SEKRETARIS DRS. YUSRAN MARPAUNG WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS

WIDARLI, S.Ag

MARZUKI, SH

PANMUD PERMOHONAN

PANMUD GUGATAN

PANMUD HUKUM

KAUR KEPEGAWAIAN

KAUR KEUANGAN

KAUR UMUM

ARIFIN, SH

ROMI H. S, SHI

GHOZI, S.Ag, MA

DARLAN, S.SosI

M. ZAINUDDIN, SH

MIRFAT, ST

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

MISRANI

AFRA DESEMIARLEN, SHI




NAZARUDDIN

-

ASMUNI,S.SosI KHAIRUNNISA

12

- MIRFAT, ST - M. HELMI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO TAHUN 2013 KETUA AUZAR NAWAWI, S.Ag, SH

HAKIM    

WAKIL KETUA

AFRIZAL, M.Ag HIDAYAH, SHI IQBAL KADAFI, SH SRI RIZKI DWI PUTRI, SH

DRA. ASMIDAR

PANITERA/SEKRETARIS DRS. ZUBIR ISHAK WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS

DRS. SAUKANI

HOIRIAH, S.Ag

PANMUD PERMOHONAN

PANMUD GUGATAN

PANMUD HUKUM

KAUR KEPEGAWAIAN

KAUR KEUANGAN

KAUR UMUM

DRS. AGUS SALIM

NURHAMIDI, SHI

DRS. DEFRIZAL

ZULFITRI

HARISTO, SH

ASNAWI, SH

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

LARA HARNITA, SHI

HERLIN Q SARI, SE

MAKSOR,S.Pdi

DERI P K, S.KOM

HAZIZAH, S, SY


DRS. ZUBIR ISHAK DRS. SAUKANI DRS. DEFRIZAL DRS . AGUS SALIM NURHAMIDI, SHI


JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI -

ZULPITRI HOIRIAH, S.Ag ASNAWI, SH HARISTO, SH HAZIZAH, S.Sy

13

- MAKSOR,S.PdI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA BANGKO TAHUN 2013 KETUA DRS. H. ZUARLIS SALEH, SH

HAKIM     

WAKIL KETUA

DRS. ASLI NASUTION, ME.Sy LAILA NOFERA BAKAR, S.Ag, M.Ag SUSPAWATI, S.Ag HASAN NUL HAKIM, SHI, MA DANI RAMDANI, SHI

DRA. MA’RIPAH

PANITERA/SEKRETARIS DRS. AIDIL MUJAHID WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS

TET TANZANI, S.Ag

SYAFRIANTO, S.Ag

PANMUD PERMOHONAN

PANMUD GUGATAN

PANMUD HUKUM

KAUR KEPEGAWAIAN

KAUR KEUANGAN

KAUR UMUM

ERWAN PANI, SH

ARLIS, SHI

KHAIRIAH, SHI

H. AMIRUDDIN, SHI

HUSNI JAYADI, S.Ag

SUHARDI, S.KOM

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF





HALIMAH, S.Ag




-

SAMARDIN, SHI AZIZA, SHI ZARI WARDANA, SHI PIRDAUS, SHI

14

- KIKI WARDIANA, ST - M. HABIBULLAH, SEI - M.UKBAH RIZAL, S.KOM

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH TAHUN 2013 KETUA

   

HAKIM

WAKIL KETUA

WISRI, S.Ag AHMAD KHOLIL IRFAN, S.AG, SH RAMADANIAR, SHI, MH RIDHO AFRIANEDY, SHI

DRS. AHMAD NUR, MA

PANITERA/SEKRETARIS DRS. DAHKIR ADNAN WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS

ARLIS, S.Ag

MAIDARIATI, SH

PANMUD PERMOHONAN

PANMUD GUGATAN

PANMUD HUKUM

KAUR KEPEGAWAIAN

DARMANI M. ZEN, S.Ag

BAKHTIAR ARIFIN

BAHKTAR, S.Ag

HARUM SAHAR, SE

ULIL AMRI, SHI

LASMINAR, SHI

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

ADE WINARTA

ZULPIKAR, SHI, MHI

WITMAN, SHI

PARDINAL



NURIMAN BURHAN, S.Ag DRS. TABRANI SAID IDRUS, BA DRS. KHAIRUDDIN

- HILMI, S.Ag - NURJALIS, S.Ag


KAUR KEUANGAN

-

BUHARI ADE WINARTA ZULPIKAR, SHI, MHI

15

- WITMAN, SHI

KAUR UMUM

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN TAHUN 2013 KETUA DRS. ABDUL MANAF, MEI

HAKIM    

WAKIL KETUA

A.SYARKAWI, S.Ag FARIDA NUR AINI, S.Ag ERNI MELITA K.L, SHI ANA EFANDARI S, SHI

DRS. HERMAN SUPRIYADI

PANITERA/SEKRETARIS DRS. NAMLIS WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS

ANITA KIRANA, SHI

RD.M. SYAFI’I, S.Ag

PANMUD PERMOHONAN

PANMUD GUGATAN

PANMUD HUKUM

KAUR KEPEGAWAIAN

IBNU HAJAR, BA

DRA. Hj. ZAINUNAH

ARSYAD, Lc

HUSAINI, S.Kom

SYAHRUN M, A.Md

JONI ISWANDI, SHI

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

ENITA


IKHWANUL KARIM,BA SAADAH, S.Ag DRA. ZURIAH



ENITA

16

KAUR KEUANGAN

KAUR UMUM

DONI DIRMANSYAH, SH

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK TAHUN 2013 KETUA

HAKIM      

WAKIL KETUA

DRS. JAHARUDDIN MUZAKKIR, SH DONI DEMAWAN, S.Ag, MH ZAKARIA ANSORI, SHI, MH SULISTIANINGTIAS W, SH DARUL FADLI, SHI, MA

DRS. BAKIR FUADI

PANITERA/SEKRETARIS DRS. AUZA’I, MH WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS

DRA.Hj.SY.UMMI KALSUM

DRA. NUR’AINI

PANMUD PERMOHONAN

PANMUD GUGATAN

PANMUD HUKUM

KAUR KEPEGAWAIAN

KURNIA MURNI M, MH

DAKARDI, S.Ag

DRA. ROSNI

M. RAMLI, SH

SUTOPO, S.Kom

SRIKANDI, S.Ag

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

ERWAN, SH DEDY APRIZAL, SHI

DYAH TRININGSIH, A.Md

SURYA DARNI, SE

ARIF SULISTIYO YUDI MARDIASYAH, S.Kom

KAMAL SYAHPUTRA, SH


SANUSI PANE, SHI


M. FAIZAL, A.Md ERWAN, SH ARIF SULISTIYO YUDI MARDIASYAH, S.Kom -

-


17

KAUR KEUANGAN

KAUR UMUM

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO TAHUN 2013 KETUA

HAKIM    

WAKIL KETUA

ASRORI AMIN, SHI MUHAMMAD SIDDIK, MH AHMAD AFFENDI, S.Ag RUSYDI BIDAWAN, SHI

DRA. EMANELLI

PANITERA/SEKRETARIS DRS. RUSDI, MA WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS

HUDORI, S.Ag

RAJANI, S.Ag

PANMUD PERMOHONAN

PANMUD GUGATAN

PANMUD HUKUM

KAUR KEPEGAWAIAN

KAUR KEUANGAN

JEK LAYMAR PUTRA

H. HASYIMI, BA

NUR AMRI, SH

ABD. MUTHALIB, SH

AZHAR AMIR, SH

MUHAMMADIYAH, MHI

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

AHMAD GHUFRAN, SE




-

IMRAN, A.Md A. KHUMAIDI, SHI RIDUANSYAH

18

- AGUSTIAR, A.Md - AHMAD GHUFRAN, SE

KAUR UMUM

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SENGETI TAHUN 2013 KETUA

HAKIM        

DRA. MULIYAMAH SENEN, S.Ag ABDURRAHMAN ALWI, SHI KORIK AGUSTIAN, S.Ag, M.Ag DRA. Hj. HASNAINI, SH, MH NUR CHOTIMAH, SHI, MA RIO SATRIA, SHI APIT FARID, SHI

WAKIL KETUA DRS. YENI SURYADI, MH

PANITERA/SEKRETARIS DRS. IDWAL MARIS

PANMUD PERMOHONAN DRS. SAID HASAN A

STAF SITI RAUDIAH SARI, SH

PANMUD GUGATAN DRA ILMA SURYANI

WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS

ILYAS, SH

FAISAL MUNAWWAR,ST

PANMUD HUKUM

KAUR KEPEGAWAIAN

KAUR KEUANGAN

KAUR UMUM

M. SAMAN, SH

RINDON RIDONA, SHI

NISKA ZANITA, SEI

H. SOLIKUN, S.Sos I, SH

STAF

STAF

STAF

STAF

YUNIZAR HZ, A.MD

ROSDA MARYANTI, SE.Sy RANI IRVAN

UMARRIADH BAFADHAL, SH

STAF SEPTI RIANTI, SH FARHANI ADIL, SH ELIN MARLINA ARSIL HADI, SH

HJ. SULILA EKA NINGSIH



ZURYATI, SHI


-

TABRI, S.Ag ELIN MARLINA UMARRIADH BAFADHAL, SH ARSIL HADI, SH

-

HJ. SULILA EKA NINGSIH

-

SEPTI RIYANTI, SH

19

-

FARHANI ADIL, SH RIZKA ZANITA, SEI RANI IRVAN ROSDA MARYANTI, SE,Sy

B.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Menyusun Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) yang efektif pada

dasarnya menunjukkan bahwa organisasi mempunyai kemauan memperbaiki langkah-langkah kegiatan serta pengambilan keputusan dan memperbaharuinya sesuai dengan tuntutan perubahan yang dialami. Pedoman atau manual SOP adalah salah satu modal paling penting bagi organisasi untuk mengendalikan seluruh keputusan dan kegiatan yang dilakukannya dalam koridor yang sistematis dan efektif. Semakin besar organisasi, semakin besar pula tuntutan untuk mempunyai perangkat kontrol yang memadai. Semua itu hanya bisa terwujud apabila organisasi memiliki panduan yang jelas tentang pengambilan keputusan dan kegiatannya.

I.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Kepaniteraan A. Prosedur Penerimaan Pendaftaran Perkara Banding Di Pengadilan Tingkat Banding

1. Penerimaan Berkas Perkara Banding Dari PA Ke PTA Uraian Pelayanan a. Petugas bagian penerimaan surat menerima berkas perkara banding dari PA. Pengaju baik secara langsung atau melalui pos dan mengagendakan dalam agenda surat masuk biasa b. Petugas bagian penerimaan surat mendistribusikan berkas perkara banding tersebut ke Panitera melalui Wakil Panitera


20

c. Wakil Panitera menerima dan memeriksa berkas perkara banding tersebut perihal kelengkapan berkas -

Jika berkas lengkap, Wakil Panitera menyerahkan berkas ke Petugas Meja I agar berkas tersebut di registrasi dan dibuatkan pemberitahuan ke PA dan para pihak bahwa perkara banding telah diregistrasi.

-

Jika berkas yang diserahkan belum lengkap atau biayanya belum dikirim atau sudah dikirim tetapi kurang, Pengadilan tingkat Banding mengirim surat ke Pengadilan tingkat Pertama meminta kelengkapan berkas tersebut atau menanyakan biayanya

-

Petugas Meja I untuk sementara menyimpan berkas perkara banding dan mencatatnya dalam buku bantu jika berkas perkara belum lengkap atau biayanya belum dikirim atau sudah dikirim tetapi kurang.

d. Petugas Meja I menyerahkan berkas perkara yang telah didaftar dan diberi nomor oleh kasir (pemegang kas) kepada petugas Meja II 2. Pencatatan Berkas Perkara Banding Uraian Pelayanan a. Petugas Meja II mendaftarkan/mencatat berkas perkara banding sesuai dengan tanggal dan nomor perkara yang didaftar dan diberi nomor oleh pemegang buku jurnal ke dalam buku register perkara.


21

b. Petugas Meja II memberi nomor perkara pada sampul berkas perkara yang bersangkutan c. Setelah diregister, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari berkas yang telah dilengkapi dengan formulir yang diperlukan, wakil panitera melalui panitera menyampaikan berkas perkara banding kepada ketua Pengadilan Tinggi Agama. 3. Pembuatan dan Pencatatan PMH pada Register Uraian Pelayanan a. Petugas Meja II menyerahkan berkas perkara banding yang telah dilengkapi dengan formulir PMH, SPPP kepada wakil panitera untuk diteruskan kepada KPTA melalui Panitera. b. KPTA membuat Penunjukan Majelis Hakim (PMH). c. Panitera membuat Surat Penunjukan Panitera Pengganti (SPPP). d. Petugas Meja II mencatat susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ke dalam buku register dan segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Ketua Majelis Hakim dengan menggunakan buku ekspedisi e. Ketua Majelis membuat Penetapan Hari Sidang (PHS). 4. Pengiriman Berkas Ke PA Uraian Pelayanan a. Petugas mengirim kembali bundel A perkara Banding yang telah diputus ke PA. bersama salinan putusan untuk diberitahukan kepada para pihak.


22

b. Petugas menyimpan berkas banding bundel B di Pengadilan Tinggi Agama bersama asli putusan untuk keperluan arsip c. Petugas menyimpan arsip perkara banding ke dalam box dan diberi daftar isi box, nomor box, nomor perkara dan seterusnya

B. Prosedur Tatacara Pembuatan Laporan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding

1. Pembuatan Laporan Perkara Uraian Pelayanan a. Petugas menghimpun semua laporan perkara tingkat pertama yang diterima dan diputus dari PA di wilayah hukumnya. b. Petugas memilah dan merekap semua laporan perkara tingkat pertama yang diterima dan diputus dari PA di wilayah hukumnya. c. Petugas

menghimpun

semua

laporan,

faktor-faktor

penyebab

perceraian tingkat pertama yang diterima dari PA di wilayah Hukumnya d. Petugas merekap laporan perkara yang belum diputus lebih dari dan kurang dari 6 bulan dan Mediasi pada PA se wilayah PTA e. Petugas membuat laporan perkara ekonomi syari’ah, prodeo, sidang keliling dari PA se wilayah PTA f. Petugas membuat laporan rekapitulasi perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, Peninjauan kembali dan eksekusi dari PA sewilayah PTA Jambi


23

g. Petugas merekap laporan penerimaan Hak-hak Kepaniteraan dan juga Laporan Hak-hak Kepaniteraan Lainnya 2. Pengiriman Laporan –Laporan Uraian Pelayanan a. Petugas mengirim laporan semua perkara yang diterima dan diputus, faktor-faktor penyebab perceraian, perkara yang diputus kurang dan lebih dari 6 bulan, mediasi, ekonomi syari’ah, prodeo, sidang keliling dan laporan lainnya melalui situs email b. Sebelum laporan dikirim lebih dahulu dikoreksi tentang data tersebut oleh pejabat kepaniteraan C. Prosedur Tentang Tatacara Pengelolaan Arsip Perkara 1. Tahap Pertama Uraian Pelayanan a. Mendata dan memisahkan arsip aktif dan tidak aktif b. Menyusun

berkas

arsip

perkara

yang

masih

aktif

secara

vertikal/horizontal sesuai dengan situasi dan kondisi ruangan c. Menata arsip berkas perkara kedalam box arsip dengan diberikan catatan : -

Nomor urut box

-

Tahun perkara

-

Jenis perkara

-

Nomor urut perkara

2. Tahap Kedua Uraian Pelayanan


24

a. Membuat daftar isi yang ditempel pada box arsip b. Menyusun arsip menurut jenis perkara dan memisahkan arsip menurut klasifikasi perkaranya serta menyimpan dalam box tersendiri c. Menghimpun salinan resmi putusan untuk dijilid sesuai klasifikasi masing-masing dan menyimpannya diperpustakaan d. Memasukkan berkas perkara dalam box dan menyimpannya dalam rak/almari e. Membuat daftar isi Rak (DIR) dan Daftar isi almari (DIL) 3. Tahap Ketiga Uraian Pelayanan a. Memisahkan berkas perkara yang sudah mencapai masa untuk dihapus (30 tahun) b. Menyimpan arsip berkas perkara yang memiliki nilai sejarah untuk dimasukkan dalam box kemudian disimpan dalam rak/lemari tersendiri c. Menghapus arsip berkas perkara yang telah memenuhi syarat penghapusan

dengan membuat berita acara yang ditandatangani

oleh Panitera dan Ketua Pengadilan d. Melaporkan penghapusan arsip tersebut kepada Mahkamah Agung dengan dilampiri berita acara penghapusan e. Menghimpun dalam bentuk lain, Pengadilan juga dapat menyimpan berkas perkara dalam bentuk lain, seperti pada pita magnetik, disket, atau media lainnya


25

II.

Standart Oprasional Prosedur (SOP) Bidang Kesekretariatan 1. SOP Bagian Kepegawaian

No

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

Unit/Pejabat Terkait

Waktu Penyusunan

A. SOP Surat Masuk / Surat Keluar

1. Menyerahkan surat/berkas yang sudah disposisi. 2. - Menerima surat/berkas - Mencatat pada agenda surat/berkas masuk. - Menelaah surat/berkas yang diterima sesuai dengan disposisi. - Mengarsipkan ke dalam agenda surat/berkas masuk. 3. Jika surat/berkas memerlukan balasan maka perlu dibuat surat balasan. 4. Meneliti dan memeriksa surat/berkas yang telah dibuat oleh bagian kepegawaian yang kemudian akan diserahkan kepada Panitera/Sekretaris. 5. Meneliti dan memeriksa surat/berkas yang telah dibuat oleh bagian Kepegawaian yang kemudian akan diserahkan kepada Ketua/Wakil untuk ditandatangani. 6. Menandatangani surat/berkas yang telah di paraf oleh Panitera/ Sekretaris dan Wakil Sekretaris. 7. Mendaftarkan dan memberi nomor surat. 8. Mencatat kedalam agenda surat keluar kepegawaian. 9. Mengirim surat/berkas. B.

Umum

2 Menit

Kepegawaian

10 Menit

Kepegawaian

30 Menit

Wakil Sekretaris

10 Menit

Panitera/ Sekretaris

10 Menit

Ketua PA/PTA

10 Menit

Umum

3 Menit

Kepegawaian

1 Menit

Umum

1 Menit

SOP Usul Kenaikan Pangkat


26

Ket

C.

1. Mengkonsep kenaikan pangkat pegawai yang mengalami kenaikan pangkat. 2. Menerima kelengkapan berkas kenaikan pangkat 3. - Meneliti kembali usulan pangkat kepegawaian. - Melegalisir persyaratan kenaikan pangkat untuk ditandatangani. 4. Menaikkan usulan pangkat ke Wakil Sekretaris dan paraf Wakil Sekretaris apabila disetujui. 5. Menaikkan usulan pangkat ke Panitera/Sekretaris dan paraf Panitera/Sekretaris apabila disetujui. 6. Mengajukan usulan pangkat ke Ketua. 7. Menandatangani usulan pangkat.

Kepegawaian

30 Menit

Kepegawaian

15 Menit

Kepegawaian

30 Menit

Kepegawaian / Wakil Sekretaris

5 Menit

Kepegawaian / Panitera Sekretaris

5 Menit

Kepegawaian

5 Menit

Ketua PA/PTA

5 Menit

8. Menyerahkan berkas usulan pangkat ke bagian umum untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama untuk proses selanjutnya.

Kepegawaian / Umum

5 Menit

1. Menyiapkan blanko KGB, Kepegawaian SK pangkat terakhir, SK Penyesuaian gaji atau SK KGB terakhir. 2. Membuat konsep dan Kepegawaian menaikan ke Wakil Sekretaris dan Panitera/ Sekretaris. 3. Meneliti dan memberi paraf. Wakil Sekretaris, Panitera/ Sekretaris 4. Menaikkan ke Ketua PA Kepegawaian untuk disetujui/di ACC. 5. Menandatangani SK dan Ketua PTA diturunkan kebagian

15 Menit

SOP Kenaikan Gaji Berkala


30 Menit

10 Menit

2 Menit 15 Menit

27

Kepegawaian. 6. - Menyerahkan ke Pegawai yang bersangkutan. - Menyerahkan ke bagian Keuangan untuk proses selanjutnya. D.

E.

Kepegawaian

5 Menit

1. Menyerahkan blanko cuti kepada pegawai yang mengajukan cuti dan menerima kembali blangko yang telah terisi. 2. Meneliti sisa cuti pegawai yang mengajukan cuti dan mengoreksi lama cuti yang diambil 3. Memerintahkan pegawai untuk mengajukan kepada atasan langsung. 4. - Memeriksa formulir cuti yang telah diajukan pegawai kepada atasan langsung. - Mengembalikan formulir cuti kepada pegawai yang bersangkutan apabila tidak disetujui/ditunda. - Meneruskan formulir cuti kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti, apabila cuti yang bersangkutan disetujui atasan langsung. 5. - Pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan sebelum cuti. - Pegawai melaksanakan cuti

Kepegawaian

5 Menit

Kepegawaian

10 Menit

Kepegawaian

30 Menit

Kepegawaian

30 Menit

1. Membuat konsep usulan Taspen, Karpeg, Karis/Kartu.

Kepegawaian

SOP Pengajuan Cuti

Pegawai yang 30 Menit bersangkutan

SOP Usulan Taspen, Karpeg, Karis/Kartu


30 Menit

28

F.

2. Menerima kelengkapan berkas usulan. 3. Melegalisir persyaratan usulan untuk ditandatangani Panitera/Sekretaris 4. - Menaikkan usulan ke Wakil Sekretaris. - Wakil Sekretaris memaraf usulan yang telah disetujui. 5. - Menaikkan usulan ke Panitera Sekretaris. - Panitera/Sekretaris memaraf usulan yang telah disetujui. 6. Memberikan usulan ke Ketua. 7. Menandatangani usulan. 8. Menerima kembali usulan dan menyerahkan kebagian umum untuk dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama untuk di proses selanjutnya.

Kepegawaian

5 Menit

Kepegawaian

15 Menit

Kepegawaian /Sekretaris

2 Menit

Kepegawaian /Sekretaris

2 Menit

Kepegawaian

2 Menit

Ketua PA Kepegawaian /Umum

30 Menit 5 Menit

1. Pegawai mengajukan usulan pindah/mutasi ke instansi melalui bagian kepegawaian. 2. Menyerahkan berkas usulan mutasi kebagian umum untuk proses disposisi dan persetujuan. 3. Panitera/Sekretaris meneliti dan menelaah usulan. 4. Ketua Pengadilan Agama meneliti dan menelaah usulan. 5. Berkas usulan kembali kebagian kepegawaian. 6. - Membuat usulan pindah/mutasi apabila berkas usulan yang di ajukan disetujui oleh Panitera/Sekretaris dan Ketua Pengadilan Agama. - Memberitahukan kepada yang bersangkutan apabila berkas tidak disetujui oleh Panitera/Sekretaris dan

Pegawai yang bersangkutan

2 Menit

Kepegawaian

2 Menit

Sop Usul Mutasi


Panitera/ Sekretaris Ketua PA

30 Menit 30 Menit

Kepegawaian

2 Menit

Kepegawaian

30 Menit

29

Ketua PA. 7. Menaikkan usulan ke Wakil Sekretaris untuk di paraf. 8. Menaikkan usulan ke Panitera/Sekretaris untuk di paraf. 9. Menaikkan usulan ke Ketua. 10. Ketua menandatangani usulan. 11. Berkas usulan diterima kembali bagian kepegawaian dan diteruskan ke bagian umum untuk di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama untuk proses lebih lanjut.

Kepegawaian

10 Menit

Kepegawaian

10 Menit

Kepegawaian Ketua PA

10 Menit 15 Menit

Kepegawaian /Umum

10 Menit

2. SOP Bagian Umum 1. Administrasi Tata Persuratan

- Surat Masuk

- Surat Keluar

-

Meneliti Mensortir Mencatat Persetujuan Menyusun Pendistribusian

Persetujuan 1. Ketua/Wakil Ketua 2. Pansek 3. Wapan 4. Wasek

Hukum

Banding

Kepegawaian - Kedinasan - Pribadi

Keuangan

Umum

Dokumen

-

Membuat Perbaikan Pencatatan Persetujuan/Paraf Ptgs - Menyusun/Arsip - Pendistribusian

- Pihak Lain Terkait Dgn Kedinasan

Note (*)

-


PETUGAS Ptgs Pencatat Ptgs Pengelolah Ptgs Pengetik Ptgs Pengantar

30

KETERANGAN LAMPIRAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI No

Uraian Kegiatan

Waktu Penyusunan

Penanggung Jawab

I. ADMINISTRASI TATA PERSURATAN A. SURAT MASUK I. Penerimaan Surat Masuk 1

Menerima dan meneliti kebenaran surat dan mengembalikan surat yang salah alamat.

15 Menit

Petugas Penerima

2

Memberi tanggal surat yang diterima pada lembar pengantar

5 Menit

Petugas Penerima

15 Menit

Petugas Penerima

10 Menit

Petugas Penerima

15 Menit

Pencatat

atau tanda terima yang ada dan membubuhkan paraf sebagai penerima. 3

Mensortir dan memisah-misahkan surat kedalam kelompok surat dinas dan surat pribadi, apakah penting atau biasa.

4

Menyampaikan semua surat yang telah disortir dan diteliti kepada pimpinan. II.

1.

Pencatatan Surat Masuk

Meneruskan seluruh surat masuk kepada pimpinan yang dilengkapi dengan disposisi.

surat masuk

2

Pimpinan menerima, kemudian membaca dan meneliti kelengkapan surat masuk yang diterima.

10 Menit

Pencatat surat masuk

3

Pimpinan

30 Menit

Pimpinan

15 Menit

Pimpinan

10 Menit

Pengantar

15 Menit

Pengantar

15 Menit

Pengelola

15 Menit

Pengelola

memberikan

disposisi

kemana

surat

akan

diserahkan dan membubuhkan paraf pada lembar disposisi. 4

Mencatat seluruh surat masuk dalam buku agenda surat masuk. III.

1

Pengelolah Surat Masuk

Setelah surat di disposisi oleh pimpinan, selanjutnya disampaikan kepada masing-masing unit pengelolah melalui petugas pencatat surat masuk yang dilengkapi kartu pengendali.

2

Setelah pengelola menerima surat, kemudian meneliti kelengkapan surat dengan apa yang tertulis dalam buku kendali dan membubuhkan paraf pada kartu kendali

3

Melaksankan pengelolaan surat masuk berdasarkan isi disposisi.

4

Menyimpan/mengarsipkan surat masuk yang telah selesai pemprosesannya menurut tata cara yang telah ditetapkan oleh unit yang bersangkutan.

B. SURAT KELUAR


31

Ket

1

Membuat konsep surat dan disampaikan kepada bagian

1 Jam

Kasubbag Umum

pengetikan untuk diketik. 2

Menyampaikan konsep surat yang telah diketik kepada

15 Menit

pimpinan untuk mendapat paraf persetujuan dan apabila ada

Petugas Pengetikan

perbaikan untuk segera diperbaiki dan diajukan kembali ke pimpinan. 3

Setelah mendapat tanda tangan/persetujuan dari pimpinan,.

10 Menit

Kemudian surat diberi nomor dan tanggal surat oleh petugas yang kemudian dicatat kedalam buku agenda surat keluar

Petugas Penomoran

(kartu kendali)/paraf petugas. 4

Bagian pengiriman mencatat surat yang akan dikirim

10 Menit

kedalam buku expedisi surat keluar untuk selanjutnya di

Petugas Pengiriman

kirim ke alamat yang dituju.

2. Pengadaan Sarana & Prasarana kantor  Pengadaan Keperluan harian Kantor  Pengadaan Barang Inventaris Kantor/BMN

Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor : - Pengadaan Keperluan Harian Kantor

Kaur Umum

Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor : - Pengadaan Barang Inventaris Kantor/BMN

- Petugas Persediaan - Petugas Barang Inventaris

Buat Daftar Kebutuhan

Diajukan ke Pimpinan

Penunjukan Petugas Pejabat Penerima Barang

- Pencatatan ke Dalam System Persediaan - Pendistribusian

Dokumen

Panitia Pengadaan Barang

Petugas Aplikasi

- Opname dan Pelaporan - Rekon Dengan System BMN untuk Persediaan - Rekon Dengan SAKPA Untuk BMN - Rekon Dengan KPNKL


32


Waktu Penanggung Penyelesaian Jawab

URAIAN KEGIATAN

I. PENATA USAHAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR A. PENGADAAN

SARANA

DAN

PRASARANA

PERKANTORAN

I. 1

Keperluan Sehari-hari Perkantoran

Penetapan petugas pengelola barang kebutuhan sehari-hari

30 Menit

Kaur Umum

1.5 jam

Ptgs Barang Pengadaan

2 Jam


10 Menit


1 Jam


15 Menit


1 Hari

Ptgs Barang Inventaris Ptgs Barang Inventaris Pejabat Penerima Barang

perkantoran (barang persediaan). 2

Pengelola melakukan pencatatan kebutuhan sehari-hari perkantoran (barang persediaan) yang akan diadakan.

3

Petugas pengelolah barang persediaan menginput data kedalam aplikasi persediaan dan selanjutnya melakukan rekonsiliasi dengan pengelola aplikasi SIMAK BMN minimal 2 (dua) kali setahun.

4

Petugas pengelolah barang persediaan mendistribusikan kepada masing-masing bagian atau pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan (permintaan).

5

Petugas pengelola barang persediaan melakukan opname fisik barang persediaan minimal 2 (dua) kali setahun.

6

Petugas menyampaikan laporan hasil opname fisik barang persediaan. II. Pengadaan Barang Inventaris kantor/BMN

1

Membuat daftar rancangan kebutuhan barang inventaris kantor/BMN.

2

Dafar tersebut diajukan kepada Pimpinan secara berjenjang

10 Menit

3

Pejabat penerima barang menerima barang dari panitia

30 Menit

pengadaan atau pejabat pengadaan yang dilengkapi dengan berita acara serah terima barang. 4

Daftar barang yang telah diterima diserahkan kepada

10 Menit

petugas aplikasi SIMAK-BMN. 5

Petugas

Aplikasi

SIMAK-BMN

menginput

data

pengadaan dalam aplikasi SIMAK-BMN.


1 Jam

Pejabat Penerima Barang Petugas Aplikasi

33

Ket

6

Kemudian petugas Aplikasi SIMAK-BMN melakukan

2 Jam

Petugas Aplikasi

2 Hari

Petugas Aplikasi

2 Hari

Petugas Aplikasi

rekonsiliasi kepada petugas pengelola Aplikasi SAKPA setiap bulannya. 7

Selanjutnya

pengelola

SIMAK-BMN

melakukan

rekonsiliasi dengan KPKNL minimal 2 (dua) kali setahun. 8

Petugas pengelola SIMAK-BMN menyampaikan Barang Milik Negara kepada Koordinator Wilayah (Pengadilan Tinggi Agama Jambi) minimal 2 (dua) kali setahun.

3. Pemeliharaan 1. Gedung dan Bangunan ( Kantor dan Rumah Dinas) 2. Kendaraan, Peralatan & Mesin

PEMELIHARAAN - Gedung & - Bangunan (Kantor & Rumah Dinas)

Petugas Inventaris

PEMELIHARAAN - Kendaraan - Peralatan & Mesin

- Petugas Pemakai Kendaraan - Petugas IT (Komputer)

Mengajukan Rancangan Kegiatan Pemeliharaan Kepada Pimpinan

- Perbaikan Kerusakan - Servis

Persetujuan PPK - Melakukan Pemeliharaan dan Pencatatan Hasil Pemeliharaan - Pelaporan Kepemimpin - Petugas IT Update Informasi Web dan Pengelolaan Web

Dokumen

KETERANGAN LAMPIRAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI No a.

Uraian Kegiatan

Waktu Penanggung Penyelesaian Jawab

PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN

I. Gedung dan Bangunan Kantor


34

Ket

1

Mengajukan rancangan kegiatan pemeliharaan gedung kantor kepada pimpinan secara berjenjang. Melakukan pemeliharaan gedung kantor.

15 Menit

3

Melakukan pencatatan tentang pekerjaan pemeliharaan gedung kantor dan material yang digunakan. II. Gedung dan Bangunan Rumah Dinas

1 Jam

1

Mengajukan rancangan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan rumah dinas kepada pimpinan secara berjenjang. Melakukan pemeliharaan gedung dan bangunan rumah dinas

15 Menit

Melakukan pencatatan tentang pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan rumah dinas serta material yang digunakan.

30 Menit

2

2 3 b.

2 Pekan

1 Pekan

Ptgs Barang Inventaris Ptgs Barang Inventaris Ptgs Barang Inventaris

PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA 4 DAN RODA 2

1

Melakukan perawatan kebersihan kendaraan roda 4 dan roda 2 secara rutin.

10 Jam

2

Mengganti oli kendaraan roda 4 dan roda 2 setelah mendapat persetujuan dari PPK.

1.5 Jam

3

Mencatat waktu berikutnya.

15 Menit

4

Melakukan perbaikan kendaraan roda 4 dan roda 2 jika terjadi kerusakan setelah mendapat persetujuan dari PPK

1 Hari

5

Mengurus perpanjangan pajak kendaraan yang telah habis masa berlakunya.

2 Jam

6

Melaporkan hasil perbaikan kepada pimpinan.

c.


penggantian

oli

untuk

kontrol

penggantian

Bag. Pemakai Kendaraan Bag. Pemakai Kendaraan Bag. Pemakai Kendaraan Bag. Pemakai Kendaraan Bag. Pemakai Kendaraan

PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN a.

Komputer / Laptop

1

Mengontrol kondisi fisik komputer dan laptop.

2 3

Melakukan perbaikan jika kondisinya mengalami kerusakan, setelah mendapatkan persetujuan dari PPK. Melaporkan hasil perbaikan kepada pimpinan.

4

Melakukan Update web baik berita dan jadwal sidang.

1

Melakukan perawatan AC secara rutin dan berkala.

2

Melakukan perbaikan AC yang mengalami kerusakan setelah mendapatkan persetujuan dari PPK. Melaporkan hasil perawatan/perbaikan kepada Pimpinan.

30 Menit

Petugas IT

2 Hari

Petugas IT

10 Menit

Petugas IT

30 Menit

Petugas IT

3 X Setahun


b. AC

3

2 Hari 10 Menit

c. Meubel 1

Menata meubel pada masing-masing ruangan.

1 Jam

2

Segera melakukan perbaikan jika ada yang mengalami kerusakan, setelah mendapatkan persetujuan dari PPK.

1.5 Jam

3

Melaporkan hasil penataan dan perbaikan kepada Pimpinan

10 Menit



35

d. Pengelolaan Perputakaan PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Peminjam

KAUR UMUM

Isi Daftar Pinjam Buku

Penunjukan Petugas

Pengecekan Buku Yang di Kembalikan

- Mencatat - Menata Buku - Membuat Buku Daftar Pinjam - Nomor dan Katalog


Uraian Kegiatan

Waktu Penyelesaian

Penanggung Jawab

10 Menit

Kasubbag Umum Ptgs Perpustakaan Ptgs Perpustakaan Ptgs Perpustakaan Ptgs Perpustakaan Ptgs Perpustakaan Ptgs Perpustakaan Ptgs Perpustakaan

PENATAUSAHAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR



PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

1

Menunjuk pengelola perpustakaan

2

Pengelola perpustakaan mengelola perpustakaan.

1 Jam

3

Pengelola perpustakaan mengisi buku induk perpustakaan.

1 Jam

4

Pengelola perpustakaan mencatat buku masuk kedalam buku klasifikasi dan buku induk. Pengelola perpustakaan membuat buku daftar peminjaman.

3 Jam

5 6 7 8

Setiap pegawai yang meminjam buku supaya mengisi daftar peminjaman yang diketahui oleh pengelolah perpustakaan. Buku yang dipinjam dikembalikan sesuai dengan waktu yang tercantum pada daftar peminjaman atau diperpanjang kembali. Memberi nomor pada buku dan membuat catalog buku.


30 Menit 10 Menit 3 Menit 30 Menit

36

Ket

e. Penghapusan Barang PENGPENGHAPUSAN

KASUBBAG UMUM

BMN

Pengumpulan Dok

DLLAJ (Kendaraan)

Membuat Panitia Penghapusan

DJKN (Non Kendaraan)

KPNKL (Jadwal Lelang)

Berkas Penghapusan BMN (Dikirim)

Melaporkan Hasil Lelang PTA Jambi

- Dok. Pendukung Risalah Lelang SK Persetujuan Penghapusan


Uraian Kegiatan

Waktu Penyelesaian

Penanggung Jawab

30 Menit 1 Hari

Kasubbag Umum Panitia

1 Hari

Panitia

1 Jam

Panitia

2 Jam

Panitia

1 Jam

Panitia

2 Jam

Panitia

15 Menit

Panitia

PENATA USAHAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR  1 2 3 4 5 6 7

8

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA Mengusulkan panitia penghapusan barang kepada pimpinan untuk di SK kan. Kemudian panitia mengumpulkan dokumen barang-barang yang akan dihapus. Panitia meneliti dan menilai kondisi serta kegunaan barang-barang yang akan dihapus. Panitia menghubungi Instansi terkait yang berhubungan dengan barang-barang yang akan dihapus. Panitia menyurat ke DJKN untuk Rekomendasi penghapusan non kendaraan dan ke DLAJJ untuk penghapusan kendaraan. Panitia mengirim berkas penghapusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Setelah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Kepala BUA MARI, SK persetujuan penghapusan datang, selanjutnya panitia bermohon untuk jadwal pelelangan kepada KPNKL. Melaporkan hasil pelelangan penghapusan kepada pimpinan dengan bukti Risalah lelang.


37

Ket

3. SOP Bagian Keuangan a. SOP Perencanaan Anggaran PELAKSANA No

Uraian prosedur

PANITERA/ SEKRETARIS

STAF

TIM PERENCANAAN

3

4

5

MUTU BUKU Kelengkapan

1

2

9

10

Melakukan rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi dan pemantapan penyusunan RKAKL dengan masing-masing satuan kerja di pusat maupun di daerah. Pengiriman Hasil Usulan Kegiatan Rencana Anggaran ke Biro Perencanaan MARI.

Rencana Statejik dan Program Kerja

3 Hari

Ususalan Rencana Anggaran

Usulan Rencana kegiatan

1 Hari

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (RKA-KL) Pagu Sementara. Pembahasan dan Penelaahan (RKAKL) berdasarkan pagu sementara dengan Direktorat Jenderal Anggaran Perimbangan Keuangan kementrian Keuangan untuk ditelaah secara bersama-sama.

Pemberitahu an Pagu Sementara dari Biro Perencanaan MARI

3 Hari

Matrik Rencana kerja kementrian / Lembaga (RRKL) Mahkamah Agung RI RKA-KL Pagu Sementara

RK-AKL

2 Hari

3

4.

7

8

Output

1

2

6

Waktu

pagu Sementara

11

Persetujuan Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan atas RKAKL Pagu Sementara

Keterangan : Tim Perencanaan terdiri atas : Panitera/Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Staf Bagian Keuangan (operator)


38

Ket 12

Dilaks anakan pada bulan Februa ri

Dilaks anakan pada bulan Maret

b. SOP Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No

1

1

2

3

2 Penyusunan kembali RKA-KL untuk disesuaikan dengan pagu defenitif yang diterima Mahkamah Agung RI berdasarkan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR.

MUTU BUKU

PANITERA/ SEKRETARIS

STAF

TIM PERENCAN AAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KETUA

3

4

5

6

7

Pembahasan dan penelaahan RKAKL berdasarkan pagu definitive dengan Direktorat Jendral Anggaran Perimbangan Keuangan kementrian Keuangan untuk ditelaah secara bersama-sama. Penyusunan Data pendukung RKAKL

4.

Pengiriman dan pengecekan data pendukung ke Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan.

5

Berdasarkan RKA-KL disusun konsep Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) untuk penetapan pagu bagi satuan kerja di daerah. Pengumpulan

6

PELAKSANA

Uraian prosedur


Kelengkapan

8

Waktu

Output

11

Ketera ngan

9

10

Pagu Definitif untuk MARI

3 Hari

RKA-KL Pagu Definitif

RKA-KL pagu Definitif

2 Hari

Persetujuan Dirjen Anggaran kementrian keuangan atas RKAKL Pagu Sementara

RKA-KL yang telah disetujui oleh Dirjen Anggaran kementria n keuangan RK-AKL yang telah disetujui oleh Dirjen Anggaran Kementria n Keuangan

1 Bula n

Data penduku ng RKAKL

Dila ksan akan pada bula n Okto ber

1 Hari

RKAKL disetujui untuk dijadikan DIPA

Dila ksan kan pada bula n Dese mber

RKA-KL

7 Hari

Konsep DIPA

Back Up (Software)

2 Hari

Aplikasi DIPA

39

12 Dilaksa nakan pada bulan Juli

7

8

9

Aplkasi RKAKL

Data RKA-KL kedalam Aplikasi DIPA. Melakukan pembahasan Konsep DIPA dengan Kantor Wilayah Perbendaharaan Prov. Jambi Kementrian Keuangan RI. Penandatanganan dan Penerbitan DIPA. Penyerahan DIPA secara simbolis.

Konsep DIPA

3 Hari

Konsep DIPA yang telah disetujui

Konsep DIPA yang telah disetujui

1 Hari

DIPA

DIPA

1 Hari

DIPA

Diserah kan oleh Gubern ur Prov. Jambi kepada Pengad ilan Tinggi Agama

Keterangan : Tim Perencanaan terdiri atas : Panitera/Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Staf Bagian Keuangan

c. SOP Pengajuan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No

1

1

2 3 4.

5

PELAKSANA

Uraian prosedur

2 Konsep Revisi DIPA dan Arsip Data Komputer (ADK).

MUTU BUKU


BIRO PERENCANA AN MARI

DIRJEN PERBENDA HARAAN


KPPN

3

4

5

6

7

Kelengkapan

8

9

Waktu

Output

10

11

Konsep DIPA

1 Hari

Konsep Revisi DIPA

Persetujuan Revisi DIPA. Pengesahan Revisi DIPA.

Persetujuan Revisi DIPA

3 Hari

Revisi DIPA

1 Hari

Penyampaian Revisi DIPA (Hard Copy dan ADK). Tembusan.

Revisi DIPA yang telah disetujui dan ADK

1 Hari

Persetujua n Revisi DIPA Revisi DIPA yang telah disetujui Revisi DIPA

Revisi DIPA yang telah disetujui dan ADK

1 Hari

Revisi DIPA

Penjelasan :


40

Keterang an 12

Tembusan juga diserahkan kepada : 1. Ketua BPK 2. Menteri/ Ketua Lembag a 3. Gubernu r Provinsi 4. DJA 5. Dir. PA, beserta ADK 6. Dir. APK

A. Proses Penyusunan Rencana dan Program Penyusunan Rencana dan Program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran / tujuan tertentu. Perkataan sasaran / tujuan mengandung pengertian

bahwa

perencanaan

berkaitan

erat

dengan

perumusan

kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh unit organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai berikut : (1) Tahapan Persiapan Rencana  Mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan masalah.  Merumuskan alternative kebijaksanaan.  Menetapkan kebijaksanaan.

(2) Tahap Penjabaran Kebijaksanaan kedalam Sasaran dan Anggaran  Mengkoordinasi penjabaran kebijaksanaan kedalam sasaran dan anggaran.  Memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran.  Menetapkan sasaran dan anggaran (bahan nota keuangan) merupakan rancangan anggaran berdasarkan skala prioritas.  Menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran (alokasi APBN).  Menetapkan satuan sebagai dasar penyusunan RKA-KL dan DIPA. (3) Tahap Penyusunan DIPA dan Penetapan Penanggung Jawab kegiatan.

B. Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKKL) Mahkamah Agung 1. Tahap Persiapan Rencana a) Pada bulan Januari semua unit kerja substansi dilingkungan Mahkamah Agung RI, dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Agama Jambi melakukan identifikasi, analisa dan penyusunan laporan, hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja dengan


41

membandingkan kegiatan dan mempertimbangkan realisasi kegiatan tahun sebelumnya untuk rencana tahun yang akan datang. b) Berdasarkan pada Surat Edaran MA dalam menyusun usulan program dan kegiatan tahunan yang akan disampaikan ke Mahkamah Agung sebagai dasar penetapan kebijakan tahunan yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Program Tahunan Mahkamah Agung RI. c) Pada bulan Pebruari berdasarkan Surat Edaran tersebut, semua unit kerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, menyusun usulan program dan kegiatan tahunan dan menyampaikan ke Sekretaris Mahkamah Agung RI dengan tembusan Biro Perencanaan dan organisasi serta Biro Keuangan. d) Pada bulan Maret Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI menghimpun semua

usulan

kegiatan

masing-masing

unit

kerja

substansi

dilingkungan Mahkamah Agung RI dan badan-badan Peradilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dan empat lingkungan Peradilan kedalam Lingkung Mahkamah Agung RI. e) Usulan kegiatan dari Unit Kerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi dilengkapi dengan daftar calon penanggung jawab kegiatan, harus ada diserahkan ke Biro Perencanaan dan organisasi Mahkamah Agung RI pada awal bulan Maret. 2. Tahap Penjabaran kebijaksanaan ke Dalam Sasaran dan Anggaran a) Pada bulan Maret unit kerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai penanggung jawab kegiatan, menetapkan penjabaran sasaran dan anggaran disusun menjadi usulan kegiatan sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKKL) Mahkamah Agung RI. b) Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI berdasarkan usulan kegiatan masing-masing unit kerja menuangkan kedalam matrik Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKKL) Mahkamah Agung RI yang berisi rincian Program Lembaga (Formulir 1.1), dan rincian program, Kegiatan, Sasaran dan rencana Anggaran per-unit (Formulir 1.2) serta satuan

1A

yang

berisi

ringkasan

anggaran


belanja

menurut 42

Kementerian/Lembaga (RKKL) dan jenis belanja, satuan 1B yang berisi ringkasan anggaran belanja menurut Kementerian/Lembaga (RKKL) dan fungsi, satuan 2A yang berisi ringkasan anggaran belanja menurut unit organisasi, fungsi, sub fungsi dan program, satuan 2B yang berisi ringkasan anggaran belanja menurut Kegiatan dan Jenis Belanja. c) Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKKL) Mahkamah Agung RI disampaikan ke kementerian Keuangan dan BAPPENAS pada pertengahan bulan Maret sebagai bahan masukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). d) Pada akhir bulan Mei dan awal Juni dilakukan penyusunan Bahan Nota Keuangan dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Mahkamah Agung RI yang kemudian disampaikan kepada Departemen Keuangan RI sebagai bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. e) Pada bulan Mei dan Juli dilakukan konsultasi perencanaan dengan BAPPENAS dan DPR RI. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut diadakan kaji ulang terhadap Usulan Kegiatan yang diajukan Mahkamah Agung RI. f) Pada bulan Juli berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dan Panitia Anggaran DPR RI ditetapkan pagu sementara anggaran untuk Mahkamah Agung RI yang disampaikan secara formal oleh Kementerian keuangan Cq. Ditjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan sebagai rancangan APBN Mahkamah Agung RI, kemudian berdasarkan pagu sementara tersebut ditentukan prioritas kedalam Satuan 2, rancangan Satuan 3 dan 3A yang kemudian ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Mahkamah Agung RI. g) Selambat-lambatnya pada akhir bulan September pimpinan unit kerja substansi (dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Jambi) secara pasti menyampaikan usul Penanggung Jawab Kegiatan dan Bendaharawan kegiatan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI.


43

3. Tahap Penyusunan RKA-KL dan DIPA a. Penyusunan RKA-KL 1) Melakukan rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi dan pemantapan penyusunan RKA-KL dengan masing-masing unit kerja dan masing-masing satuan kerja di pusat maupun daerah. 2) Pada bulan Juli berdasarkan pagu sementara yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR RI tersebut disusunlah Rencana Kerja dan Anggaran dari masing-masing unit pelaksana teknis di pusat maupun daerah yang disampaikan ke Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI melalui koordinator satuan kerja di daerah (dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Jambi) masingmasing. 3) Menyampaikan RKA-KL yang telah disusun berdasarkan pagu sementara kepada Ditjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan serta DPR RI. 4) Melakukan pembahasan RKA-KL berdasarkan pagu sementara antara Mahkamah Agung RI dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk ditelaah secara bersama-sama. 5) Pada bulan September penetapan pagu tetap Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk Mahkamah Agung RI oleh

Direktorat

Jenderal

Anggaran

Keuangan

Kementerian

Keuangan RI berdasarkan hasil kesepakatan Rapat Kerja DPR RI dan Pemerintah. 6) Melakukan penyusunan kembali RKA-KL untuk disesuaikan dengan pagu tetap yang diterima Mahkamah Agung RI berdasarkan rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. 7) Meyampaikan RKA-KL yang telah disesuaikan berdasarkan pagu tetap kepada Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan kementerian keuangan RI.


44

8) Melakukan pembahasan RKA-KL antara Mahkamah Agung RI dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI untuk dibahas dan ditelaah bersamasama. 9) Melakukan perbaikan RKA-KL yang telah dibahas dan ditelaah tersebut sebagai dasar penyusunan DIPA. b. Penyusunan DIPA 1) Berdasarkan RKA-KL tersebut kemudian disusun Konsep Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) untuk penetapan pagu bagi satuan kerja di daerah, serta penyusunan konsep DIPA bagi seluruh satuan kerja di pusat maupun daerah. 2) Mengirimkan SRAA dan konsep DIPA kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI untuk dibahas dan ditelaah. 3) Melakukan pembahasan dan penelaahan SRAA dan DIPA antara Mahkamah Agung RI dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. 4) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI menetapkan SRAA dan menerbitkan surat pengesahan DIPA untuk Mahkamah Agung RI. 5) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI mengirimkan SRAA kepada Kanwil Perbendaharaan di daerah, dan mengirimkan DIPA yang telah disahkan kepada Mahkamah Agung RI. c. Prosedur Pengajuan Revisi DIPA bagi Pengadilan Tinggi Agama Jambi 1) Usul Perubahan/Pergeseran/Revisi DIPA diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada Sekretaris mahkamah Agung RI Up. Biro Perencanaan dan Organisasi dengan tembusan Biro Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.


45

2) Setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Mahkamah Agung RI, Usul Perubahan/Pergeseran/Revisi DIPA oleh Kuasa Pengguna Anggaran daerah disampaikan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk mendapat penilaian dan persetujuan, tembusan kepada Sekretaris mahkamah Agung RI. 3) Apabila Perubahan/Pergeseran/Revisi DIPA sudah mendapat persetujuan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, maka penyesuaian DIPA dibuat, dan ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. 4) DIPA yang telah diperbaki dan ditanda tangani oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan selanjutnya disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran. 5) Sebelum

Revisi

DIPA

Perbendaharaan/Kanwil

mendapat

Ditjen

persetujuan

Perbendaharaan

Ditjen

Keuangan,

penanggung jawab kegiatan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan. 6) Perubahan/Pergeseran/Revisi DIPA tidak boleh melebihi plafond anggaran yang telah ditetapkan.

4. SOP Belanja Rutin

WAKIL SEKRETARIS (PPK) Merencanakan dan menerbitkan SPP (surat perintah pembayaran) (1 hari)

BENDAHARA PENGELUARAN Pencairan dana, membukukan pengeluaran, dan mempertanggung jawabkan (2 hari)

KASUB KEUANGAN (PENGUJI SPP) Memeriksa SPP (30 menit)

Kantor Pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN) menerbitkan SP2D (1 hari)


PANITERA/SEKRETA RIS Menyetujui SPP (5 menit)

KASUB KEUANGAN (PENERBIT DAN PENANDATANGANA N SPM) Menerbitkan dan menandatangani SPM (surat perintah membayar) (1 jam)

46

KETERANGAN : 1. Wakil Sekretaris merencanakan belanja rutin dan menerbitkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan memerlukan sekitar 1 hari. 2. Setelah terbit SPP, SPP diserahkan ke Kasubbag Keuangan untuk diperiksa dan memerlukan waktu sekitar 30 menit. 3. Dan setelah diperiksa oleh Kasubbag Keuangan, SPP diserahkan ke panitera/Sekretaris untuk ditandatangani yang memerlukan waktu paling lambat 5 menit. 4. Setelah ditandatangani, SPP dikembalikan ke Kasubbag Keuangan untuk menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayaran) dan ditandatangani oleh Kasubbag Keuangan yang memerlukan waktu sekitar 1 jam. 5. Setelah semuanya selesai, SPM dan SPP diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan ini memerlukan waktu sekitar 1 hari. 6. Dan setelah terbit SP2D, Bendahara Pengeluaran melakukan pencairan dana ke Bank, membukukan dan mempertanggung jawabkan penggunaan dana dan ini memerlukan waktu sekitar 2 hari. 5. SOP Pengajuan Remunerasi Urusan Kepegawaian Menyerahkan Rekapitulasi Absen ke KPPN (5 menit)

KPPN Mengoreksi Kebenaran Absen (30 Menit)

Bendahara Pengeluaran Penanda Tanganan (5 Menit)

Kepala Bagian Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jambi (1 Hari)

Urusan Kepegawaian Membuat Pengajuan dan Rekapitulasi Remunerasi (30 Menit)

Ditanda Tangani Oleh Hakim dan PNS Untuk Pertanggung Jawaban Dimuka (2 Hari)

Panitera/Sekretaris Menyetujui dan Menanda Tangani (5 Menit)

KPN Diketahui dan Ditanda Tangani Oleh KPN (15 Menit)

Bendahara Pengeluaran Pencairan Dana (1 Hari)


47

PENJELASAN : 1. Bagian Kepegawaian menyerahkan data absensi Pegawai dan para Hakim ke Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk dikoreksi dan ini memerlukan waktu sekitar 5 menit. 2. Setelah menerima data absensi Pegawai dan para Hakim, pengelola melakukan pemeriksaan dan koreksi absen, dan ini memerlukan waktu sekitar 30 menit. 3. Setelah menerima data absensi, bagian Keuangan membuat pengajuan dan pertanggung jawaban dimuka untuk Remunerasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi serta melakukan rekapitulasi pengajuan dan pertanggung jawaban Remunerasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memerlukan waktu sekitar 30 menit. 4. Bagian keuangan meminta tanda tangan kepada para Hakim dan Pegawai di Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai pertanggung jawaban dimuka untuk Remunerasi dan ini dilakukan sekitar 1 hari. 5. Setelah semua Pegawai dan Hakim menandatangani, pengajuan dan pertanggung jawaban diserahkan ke KPTA untuk diketahui dan ditanda tangani KPTA, ini memerlukan waktu sekitar 15 menit. 6. Kemudian diserahkan ke Panitera/Sekretaris untuk menyetujui dan menandatangani pengajuan dan pertanggung jawaban Remunerasi sekitar 5 menit. 7. Setelah menerima dari Panitera/Sekretaris, Bendahara Pengeluaran melakukan tandatangan dan menyerahkan pengajuan dan pertanggung jawaban Remunerasi ke Kepala Bagian Keuangan dan ini sekitar 3 hari. 8. Setelah menerima informasi bahwa Remunerasi telah di transfer ke Bank, Bendahara Pengeluaran melakukan pencairan dana, dan membagikan Remunersi kepada para Hakim dan Pegawai sekitar 1 hari.


48

6. SOP Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAKPA)

PENGUMPULAN DOKUMEN (30 MENIT)

DATA SIMAK BMN

INPUT DATA (1 HARI)

BILA TERJADI KESALAHAN

PEMBUATAN LAPORAN PENDUKUNG (1 HARI)

REKONSILIASI KPPN (1-2 HARI)

MELAPORKAN KE UAKPA-W (1 Hari)

PENJELASAN : 1. Operator UAKPA mengumpulkan dokumen-dokumen sumber seperti SPM/SP2D, bukti setor, dan lain-lain untuk pembuatan laporan SAKPA dan laporan pendukung lainnya. 2. Operator UAKPA memproses dokumen-dokumen sumber dan juga data SIMAK BMN tersebut dan menginputnya ke dalam aplikasi SAKPA untuk menghasilkan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan pendapatan Negara dan hibah dalam waktu maksimal 1 hari. 3. Setelah menginput selesai, dilanjutkan dengan pembuatan laporan pendukung seperti laporan pertanggung jawaban Bendahara (LPJ) baik penerimaan maupun pengeluaran, laporan posisi saldo rekening Bank, disertai dengan print out neraca SIMAK BMN dengan maksimal waktu 1 hari. 4. Melakukan rekonsiliasi SAKPA disertai laporan pendukung lainnya di Kantor Perbendaharaan Negara (KPPN) ini biasanya memerlukan waktu sekitar 1-2 hari.


49

5. Seandainya terjadi kesalahan atau hasil rekonsiliasi KPPN tidak sama, maka operator UAKPA akan menginput ulang aplikasi SAKPA maksimal 1 hari. 6. Dan setelah hasil rekonsiliasi dari KPPN dinyatakan benar dan diterbitkan Berita Acara rekonsiliasi (BAR) maka UAKPA diharuskan melaporkan hasil tersebut ke UAKPA-W dan UAKPA-E1 maksimal 1 hari.


50

BAB III KEADAAN PERKARA Pelaksanaan tugas yang disampaikan laporan ini adalah merupakan tugas pokok Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2013 yang meliputi : -

Bidang Tehnis Yustisial

-

Bidang Administrasi Kepaniteraan

sebagaimana terurai dibawah ini. A. Pelaksanaan Tugas Bidang Teknis Yustisial 1. Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama se Provinsi Jambi 4. Keadaan perkara Keadaan perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Provinsi Jambi baik sisa perkara pada tahun 2012 maupun perkara yang diterima dan diputus selama tahun 2013, dapat dirinci sebagai berikut : Keadaan Perkara No

Pengadilan Agama

Sisa Akhir 2012

Perkara Masuk 2013

Jumlah

Perkara Putus

Sisa

Persentase Sisa

1.

JAMBI

181

1228

1409

1177

232

16.46%

2.

MUARA BULIAN

49

256

305

266

39

12.78%

3.

KUALA TUNGKAL

43

368

411

343

68

16.54%

4.

MUARA BUNGO

39

299

338

281

57

16.86%

5.

BANGKO

66

290

356

310

46

12.92%

6.

SUNGAI PENUH

62

262

324

277

47

14.50%

7.

MUARA SABAK

36

280

316

266

50

15.82%

8.

SAROLANGUN

29

161

190

157

33

17.36%

9.

SENGETI

36

357

393

348

45

11.45%

10.

MUARA TEBO

55

281

336

288

48

14.28%

JUMLAH

596

3.782

4.378

3.713

665

15.18%


51

5. Penyelesaian Perkara Dari data yang disajikan diatas, dapat diketahui bahwa perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi selama tahun 2013 dapat dirincikan sebagai berikut : 1. Sisa tahun 2012

:

596 Perkara

2. Diterima tahun 2013

:

3.782 Perkara

3. Jumlah

:

4.378 perkara

4. Diputus

:

3.713 Perkara

5. Sisa

:

665 Perkara

Data perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tahun 2013 menurut jenis perkaranya sebagaimana terlampir pada bagian lampiran laporan ini.


52

GRAFIK LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS PADA PENGADILAN AGAMA YURISDIKSI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI 2500 2200 2000

1500

GRAFIK LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS PADA PENGADILAN AGAMA YURISDIKSI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

1000 705 500 300 133 0

8

2

9

2

0


1

3

2

2

31 7

53

37 50 4

0

35 35

97 50

Dari 3.782 perkara yang diterima tersebut dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut : 1). Izin Poligami

:

11 Perkara

2). Pencegahan Perkawinan

:

0 Perkara

3). Penolakan Perkawinan oleh PPN

:

0 Perkara

4). Pembatalan Perkawinan

:

4 Perkara

5). Kelalaian atas kewajiban suami/istri

:

0 Perkara

6). Cerai Talak

:

848 Perkara

7). Cerai Gugat

:

2.509 Perkara

8). Harta Bersama

:

16 Perkara

9). Penguasaan Anak

:

3 Perkara

10). Nafkah Anak oleh Ibu

:

1 Perkara

11). Hak-hak bekas isteri

:

0 Perkara

12). Pengesahan Anak

:

1 Perkara

13). Pencabutan kekuasaan orang tua

:

1 Perkara

14). Perwalian

:

4 Perkara

15). Pencabutan Kek. Wali

:

0 Perkara

16). Penujk. Orang lain sebagai wali

:

3 Perkara

17). Penunjk. Wali anak dibawah 18 Th.

:

3 Perkara

18). Ganti rugi terhadap wali

:

0 Perkara

19). Asal-usul Anak

:

0 Perkara

20). Penolakan Kawin Campur

:

0 Perkara

21). Isbath Nikah

:

169 Perkara

22). Izin Kawin

:

0 Perkara


54

23). Dispensasi Nikah

:

42 Perkara

24). Wali Adhol

:

11 Perkara

25). Ekonomi Syari’ah

:

0 Perkara

26). Kewarisan

:

67 Perkara

27). Hibah

:

1 Perkara

28). Wakaf

:

0 Perkara

29). Wasiat

:

0 Perkara

30). Zakat / Infaq / Shadaqah

:

0 Perkara

31). P3HP / Penetapan Ahli Waris

:

81 Perkara

32). Pengangkatan Anak

:

7 Perkara

33). Lain-lain

:

0 Perkara


55

GRAFIK LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA YURISDIKSI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI 3000

2509

2500

2000

1500 GRAFIK LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA YURISDIKSI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

1000 848 500 169 0

11 4

16 3

1


1

1

4

3

3

0

56

42 11 67 0

1

81

1

0

Dari jumlah 3.713 perkara yang di putus/diselesaikan dalam tahun 2013, dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut : 1). Izin Poligami

:

8 Perkara

2). Pencegahan Perkawinan

:

0 Perkara

3). Penolakan Perkawinan oleh PPN

:

0 Perkara

4). Pembatalan Perkawinan

:

2 Perkara

5). Kelalaian atas kewajiban suami/istri

:

0 Perkara

6). Cerai Talak

:

705 Perkara

7). Cerai Gugat

:

2.200 Perkara

8). Harta Bersama

:

9 Perkara

9). Penguasaan Anak

:

2 Perkara

10). Nafkah Anak oleh Ibu

:

0 Perkara

11). Hak-hak bekas isteri

:

0 Perkara

12). Pengesahan Anak

:

1 Perkara

13). Pencabutan kekuasaan orang tua

:

0 Perkara

14). Perwalian

:

3 Perkara

15). Pencabutan Kek. Wali

:

0 Perkara

16). Penujk. Orang lain sebagai wali

:

2 Perkara

17). Penujk. Wali anak dibawah 18 th.

:

2 Perkara

18). Ganti rugi terhadap wali

:

0 Perkara

19). Asal-usul Anak

:

0 Perkara

20). Penolakan Kawin Campur

:

0 Perkara

21). Isbath Nikah

:

133 Perkara

22). Izin Kawin

:

0 Perkara


57

23). Dispensasi Nikah

:

31 Perkara

24). Wali Adhol

:

7 Perkara

25). Ekonomi Syari’ah

:

0 Perkara

26). Kewarisan

:

37 Perkara

27). Wasiat

:

0 Perkara

28). Hibah

:

0 Perkara

29). Wakaf

:

0 Perkara

30). Zakat / Infaq / Shadaqah

:

0 Perkara

31). P3HP / Penetapan Ahli Waris

:

50 Perkara

32). Pengangkatan Anak

:

4 Perkara

33). Lain-lain

:

0 Perkara

34). Dicabut

:

300 Perkara

35). Ditolak

:

35 Perkara

36). Tidak diterima

:

35 Perkara

37). Gugur

:

97 Perkara

38). Dicoret dari Register

:

50 Perkara

c.

Faktor - faktor penyebab terjadinya perceraian

Dari jumlah perkara yang di putus/diselesaikan oleh Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebanyak 3.713 perkara, yang merupakan perkara perceraian sebanyak 2.905 perkara (78.23 %).

Faktor

penyebab terjadinya perceraian di kelompokkan sebagai berikut : 1). Poligami tidak sehat

:

9 Perkara

2). Krisis akhlak

:

10 Perkara


58

3). Cemburu

:

12 Perkara

4). Kawin paksa

:

49 Perkara

5). Ekonomi

:

340 Perkara

6). Tidak ada Tanggung Jawab

:

876 Perkara

7). Kawin dibawah umur

:

0 Perkara

8). Kekejaman Jasmani

:

40 Perkara

9). Kekejaman Mental

:

11 Perkara

10). Dihukum

:

14 Perkara

11). Cacat Biologis

:

5 Perkara

12). Politis

:

6 Perkara

13). Gangguan Pihak ketiga

:

189 Perkara

14). Tidak ada keharmonisan

:

1.210 Perkara

15). Lain-lain

:

12 Perkara


59

GRAFIK FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA YURISDIKSI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI 1400 1200

1210

1000 876 800 600 400

340

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA YURISDIKSI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

200 0

9 10 12 49

189 0


11 40 14

5

6

12

60

d.

Minutasi berkas perkara Sesuai dengan Pola Bindalmin bahwa batas waktu minutasi adalah 14 hari

setelah perkara tersebut di putus dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi sudah melaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut. Adapun realisasi pelaksanaan minutasi berkas perkara mencapai 5.280 perkara atau 99.36 % dengan rincian sebagai berikut : 1). Sisa yang belum di minutasi tahun 2012

:

1.601 perkara

2). Perkara putus tahun 2013

:

3.713 perkara

3). Jumlah

:

5.314 perkara

4). Selesai diminutasi

:

5.280 perkara

5). Sisa yang belum diminutasi

:

34 perkara

e. Perkara khusus yang menyangkut peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian dan Izin Poligami harus melalui prosedur khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, yaitu harus memperoleh izin/surat keterangan dari Pejabat yang berwenang. Pada tahun 2013 dari

3.357 perkara perceraian yang di terima, yang salah satu

pihaknya atau ke dua-duanya PNS sebanyak 321 perkara atau sebanyak 0.92 %


61

GRAFIK LAPORAN PERKARA KHUSUS PP NO. 10 TAHUN 1983 JO. PP NO. 45 TAHUN 1990 PENGADILAN AGAMA YURISDIKSI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

453

300 195 123

3

16


0

9

6

62

LAPORAN PERKARA KHUSUS PP NO. 10 TAHUN 1983 JO. PP NO. 45 TAHUN 1990 PENGADILAN AGAMA YURISDIKSI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

2. Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi. a. Keadaan Perkara Permohonan banding yang diterima pada tahun 2013 sebanyak 24 perkara dan Perkara banding pada tahun 2013 telah diputus sebanyak 24 perkara, (100 %) sehingga tidak ada sisa perkara banding pada tahun 2013. Perkara permohonan banding yang diterima dari Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2013 berjumlah 21 ditambah 3 perkara (PA. Jambi : 2, CG, PA. SPn : 1, CT) sisa tahun lalu. Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi berasal dari : 1.


:

12 Perkara

2.

Pengadilan Agama Muara Bulian

:

1 Perkara

3.


:

3 Perkara

4.


:

2 Perkara

5.


:

1 Perkara

6.

Pengadilan Agama Sungai Penuh

:

2 Perkara

7.

Pengadilan Agama Muara Sabak

:

1 Perkara

8.

Pengadilan Agama Sarolangun

:

1 Perkara

9.

Pengadilan Agama Sengeti

:

1 Perkara

10.

Pengadilan Agama Muara Tebo

:

Nihil Perkara


63

Data perkara banding yang diterima pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagaimana lampiran berikut. Perkara permohonan banding yang diputus sejumlah 24 perkara. Perkara tersebut dapat di perinci menurut jenisnya sebagai berikut : 1.

2.


:

12 Perkara

o

Cerai Talak

:

2 Perkara

o

Cerai Gugat

:

7 Perkara

o

Waris

:

1 Perkara

o

Harta bersama

:

2 Perkara

:

1 Perkara

:

1 Perkara

:

3 Perkara

:

3 Perkara


:

2 Perkara

o

Cerai Gugat

:

1 Perkara

o

Harta Bersama

:

1 Perkara


:

1 Perkara

o

:

1 Perkara


:

1 Perkara

o

:

1 Perkara

:

1 Perkara

:

1 Perkara


:

1 Perkara

o

:

1 Perkara

Pengadilan Agama Muara Bulian -

3.

Pengadilan Agama Kuala Tungkal o

4.

5.

6.

7.

Cerai Gugat

Harta Bersama

Cerai Gugat

Pengadilan Agama Muara Sabak -

8.

Cerai Gugat

Cerai Gugat

Cerai Gugat


64

9.

10.


:

1 Perkara

o

:

1 Perkara

:

Nihil Perkara

Cerai Gugat


b. Penyelesaian Perkara Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa perkara yang dimohonkan banding pada tahun 2012 ada sisa 3 perkara, sedangkan perkara yang diterima tahun 2013 sebanyak

21 perkara, seluruhnya berjumlah 24

perkara. Dari jumlah tersebut yang diputus sebanyak 24 perkara, sehingga tidak ada sisa perkara di tahun 2013. Dari segi produktifitas hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan banding selama tahun 2013, dapat diuraikan sebagai berikut: 1.

Majelis I Ketua Majelis

: Drs. H. Muzani Zahri, SH, MH

Hakim Anggota

: Drs. H. Mahmud Yunus, MH : Drs. H. Salahuddin Mahmud, MH : Drs. M. Nasir Mas, SH, MH : Drs. H. Muslim, SH, MH

Drs. H. Muzani Zahri, SH, MH sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, perkara yang ditangani tidak ada perkara

2.

Majelis II Ketua Majelis

: Drs. H. M. Yamin Awie, SH, MH

Hakim Anggota

: Drs. Hamdani S, SH, M.HI : Drs. H. Thamrin Habib, SH. M.HI


65

: Drs. Hamdani S, SH, M.HI : DR. H. Mulyadi Z, SH, M.Ag Panitera Pengganti : 1. Hartati, SH 2. Mawardi, SH Drs. H. M. Yamin Awie, SH, MH sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, perkara yang ditangani sebanyak 2 perkara dan telah diselesaikan seluruhnya (100 %).

3.

Majelis III Ketua Majelis

: Dra. Hj. Aslihah Muzani, SH

Hakim Anggota

: Drs. A. Bahri Adnan, MH : Husnul Arifin, S.Ag, SH : Drs, Baidhowi HB, SH

Panitera Pengganti : 1. Sahril, SH 2. Drs. H. M. Saman H. Anwar 3. H. Rizal Sayuthi, BA Dra. Hj. Aslihah Muzani, SH, perkara yang ditangani sebanyak 3 perkara dan telah diselesaikan seluruhnya (100 %).

4.

Majelis IV Ketua Majelis

: Drs. Abbas Fauzi, SH

Hakim Anggota

: Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum : Drs. H. Endang Kusnadi, SH, MH : Djazril Darwis : Drs. H. Mochammad Arifien Bustam, MH


66

Panitera Pengganti : 1. Hartati, SH 2. Drs. H. M. Saman H. Anwar Drs. Abbas Fauzi, SH perkara yang ditangani sebanyak 2 perkara dan telah diselesaikan 2 perkara, tidak ada sisa perkara, seluruhnya (100%).

5.

Majelis V Ketua Majelis

: Drs. Muallimin Ahmad, SH, M.HI : Drs. Zainal Arifin, MH

Hakim Anggota

: Zaina Yusuf, SH, S.Ag : Drs. H. Anwar Syamaun : Drs. Supardi : Drs. H. Ismail Aly, SH : Drs. M. Nasir Mas, SH, MH

Panitera Pengganti : 1. Sahril, SH 2. Hj. Yahidah, SH Perkara yang ditangani sebanyak 4 perkara diselesaikan sebanyak 4 perkara (100 %).

6.

Majelis VI Ketua Majelis

: Drs. Hamdani S, SH, M.HI

Hakim Anggota

: Drs. H. Mahmud Yunus, MH Drs. H. Nasihin Mughni, SH, MH Drs. H. Mochammad Arifien Bustam Drs. E. Mastur Turmudzi, SH


67

Panitera Pengganti : 1. 1.

Mawardi, SH M. Arif Mahidin

Perkara yang ditangani sebanyak 2 perkara diselesaikan sebanyak 2 perkara (100 %). 7.

Majelis VII Ketua Majelis

: Drs. H. Ridwan Alimunir, SH, MH Drs. A. Bahri Adnan, MH

Hakim Anggota

: Drs. H. Salahuddin Mahmud, MH Drs. Dadang Syarif Drs. Dazril Darwis Drs. Supardi

Panitera Pengganti : 1. Idris Latif, SH, MH 2. Henry Hanafi, SH Perkara yang ditangani sebanyak 2 perkara dan telah diselesaikan 2 perkara, seluruhnya (100 %).

Majelis VIII Ketua Majelis

: Drs. H. Thamrin Habib, SH, M.HI

Hakim Anggota

: Drs. H. Endang Kusnadi, SH, MH Drs. Supardi Drs. H. Ismail Aly, SH Drs. H. Nasihin Mughni, MH

Panitera Pengganti : 1. Drs. H. M. Saman H. Anwar 2. Hj. Yahidah, SH Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2013

68

Perkara yang ditangani sebanyak 2 perkara dan telah diselesaikan 2 perkara, seluruhnya (100 %). 8.

Majelis IX Ketua Majelis

: Husnul Arifin, S.Ag, SH

Hakim Anggota

: Drs. H. Anwar Ayamaun Drs. H. Muslim, SH, MH Drs. Dadang Syarif

Panitera Pengganti : 1. Idris Latif, SH, M 2. Drs. H. M. Saman H. Anwar

Perkara yang ditangani sebanyak 3 perkara telah diselesaikan 3 perkara, seluruhnya (100 %). 9.

Majelis X Ketua Majelis

: Drs. H. Mulyadi Z, SH, M.Ag

Hakim Anggota

: Drs. Baidhowi HB, SH : Drs. E. Mastur Turmudzi, SH

Panitera Pengganti : 1. M. Arif Mahidin 2. Henry Hanafi, SH Perkara yang ditangani sebanyak 2 perkara dan telah diselesaikan, maka tidak ada sisa perkara seluruhnya ( 100%). c. Minutasi Berkas Perkara Dari perkara yang di putus sebanyak 24 perkara, berkas perkara yang sudah diminutasi sebanyak 24 berkas perkara (100 %) dan berkas perkara


69

yang telah diminut, bundel A beserta salinan putusannya di kirim kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan. 3. Perkara yang dimohonkan Kasasi Perkara yang dimohonkan Kasasi pada Mahkamah Agung RI selama tahun 2013 sebanyak 3 perkara yang berasal dari : 1). Pengadilan Agama Jambi

:

2 Perkara

2). Pengadilan Bangko

:

1 Perkara

4. Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali Selama tahun 2013 tidak ada perkara dari Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang dimohonkan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI.


70

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pada dasarnya pengawasan internal diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan internal diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan internal tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan internal juga dapat mendeteksi sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, pengawasan internal dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/III/2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan. Berdasarkan keputusan tersebut, pengawasan internal meliputi 2 (dua) jenis pengawasan yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.


71

1. Pengawasan Melekat Pengawasan Melekat dalam organisasi Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di bawahnya adalah pengawasan secara struktural yang melekat dalam suatu organisasi, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pedoman Umum angka 1 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat yaitu sebagai berikut:

“Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dalam pelaksanaan pengawasan melekat, wewenang dan tanggung jawab pengawasan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi berada pada: Pimpinan, Hakim Tinggi Pengawas Bidang, Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat Struktural di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Adapun Hakim Tinggi Pengawas Bidang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi berdasarkan Surat Keputusan Nomor: W5-A/917/HK.05/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Penunjukkan Hakim Tinngi Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah. Sebagai penanggung jawab hakim tinggi pengawas bidang ditunjuk Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Koordinator pelaksanaan teknis dan memimpin dalam pengawasan dan


72

pembinaan serta membuat hasil pembinaan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk selanjutnya ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan selanjutnya. Pengawasan yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dilakukan rutin setiap 6 (enam) bulan sekali. Adapun susunan Hakim Tinggi Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai berikut: NO

NAMA

BIDANG

1

Drs.H.M.Yamin Awie, S.H.,M.H

Koordinator

2

a. Drs. H. Marwan, MHI b. Drs. Zainal Arifin

Keuangan Umum

3

a. Drs. Hamdani S, MHI b. Zaina yusuf, S.Ag, SH

Keuangan Perkara

4

a. Drs. H. Firdaus M Arwan, SH, MH b. Drs. A. Bahri Adnan, MH

Kepegawaian

5

a. Drs. Muallimin Ahmad, S.H.,M.H b. Drs. Mahmud Yunus, MH

Administrasi Perkara

6

a. Drs.Hj. Aslihah Muzani, SH b. Drs.H. Salahuddin Mahmud, MH

Administrasi Umum

7

a. Drs.H. Ridwan Alimunir, SH, MH b. Drs.H. Endang Kusnadi, SH

Perlengkapan

2.

Pengawasan Fungsional Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 menentukan adanya Pengawasan Fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengawasan Fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukan untuk itu. Di


73

Lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tingkat wilayah, kewenangan pengawaan Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia didelegasikan kepada PengadilanTingkat Banding atau Pengadilan Tinggi Agama, sesuai dengan penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 ayat (3) “Kewenangan untuk melaksanakan pengawasan oleh Mahkamah Agung dapat didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding di semua lingkungan Peradilan”. Pengawasan fungsional ini dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan langsung terhadap para pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan) baik dibidang keperkaraan maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen. Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi Pengawasan dilaksanakan setiap semester.

Pembinaan dan Pengawasan Serta Evaluasi Yang Diselenggarakan PTA JAMBI ke PA. Sewilayah PTA. Jambi

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5.A/426/HK.05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pembentukan Tim Pengawasan

dan Pembinaan terhadap Pengadilan

Tinggi Agama dan

Pengadilan Agama Se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Materi Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Materi Pembinaan dan Pengawasan serta evaluasi adalah sebagai berikut : a. Administrasi Peradilan b. Management Peradilan


74

c. Kinerja Pelayanan Publik d. Eksaminasi terhadap perkara e. Kesekretariatan Adapun pembinaan dan pengawasan yang bersumber pada DIPA PTA. Jambi tersebut dilaksanakan secara terjadwal sebagai berikut : 1.

BIDANG KEPANITERAAN 1).

Tempat

: Pengadilan Agama Jambi

Tanggal

: 28 s.d 30 Mei 2013

Petugas

: a. Drs. H. Muzani Zahri, SH, MH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Koordinator

2).

b.

Drs. Abbas Fauzi, SH (Ketua Tim)

c.

Drs. H. Salahuddin Mahmud, MH (Anggota)

d.

Henry Hanafi, SH

Tempat

: Pengadilan Agama Muara Bungo

Tanggal

: 17 s.d 19 Juni 2013

Petugas

: a. Drs. H. Muzani Zahri, SH, MH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Koordinator

3).

b.

Drs. Hamdani S, SH, M.HI (Ketua Tim)

c.

Drs. H. Anwar Syamaun (Anggota)

d.

Drs. H. Pahri Hamidi, SH (Anggota)

e.

Rizal Sayuthi, BA (Anggota)

f.

Sahril, SH (Anggota)

Tempat

: Pengadilan Agama Muara Bulian

Tanggal

: 10 s.d 12 Mei 2013

Petugas

: a. c.

Drs. A. Bahri Adnan, MH (Ketua Tim) Drs. H. Endang Kusnadi, SH, MH (Anggota)

d. Mawardi, SH (Anggota)


75

e.

4).

M. Arif Mahidin (Anggota)

Tempat

: Pengadilan Agama Kuala Tungkal

Tanggal

: 3 s.d 5 Juni 2013

Petugas

: a.

Drs. H.M.Yamin Awie, SH, MH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Koordinator

5).

b.

Husnul Arifin, S.Ag, SH (Ketua Tim)

c.

Zaina Yusuf, SH, S.Ag (Anggota)

d.

Hartati, SH (Anggota)

e.

Hj. Yahidah, SH (Anggota)

Tempat

: Pengadilan Agama Sungai Penuh

Tanggal

: 24 s.d 27 Juni 2013

Petugas

: a. Drs. H.Muzani Zahri, SH, MH, Ketua

Pengadilan

Tinggi Agama Jambi sebagai Koordinator. b. Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum (Ketua Tim) c. Dra. Hj. Aslihah Muzani, SH (Anggota) d. Drs. Supardi (Anggota) d. Idris Latif, SH, MH (Anggota) e. M. Arif Mahidin (Anggota)

6).

Tempat

: Pengadilan Agama Bangko

Tanggal

: 17 s.d 19 Juni 2013

Petugas

: a. Drs. H.M. Yamin Awie, SH, MH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Koordinator b. Drs. H. Thamrin Habib, SH, M.HI (Ketua Tim) c.

Drs. H. Nasihin Mughni, MH (Anggota)

d. Idris Latif, SH, MH (Anggota) e.

7).

Mawardi, SH (Anggota)

Tempat

: Pengadilan Agama Muara Tebo

Tanggal

: 13 s.d 15 Juni 2013


76

Petugas

8).

: a.

Drs. Abbas Fauzi, SH (Ketua Tim)

b.

Drs. H. Ridwan Alimunir, SH, MH (Anggota)

c.

Sahril, SH (Anggota)

d.

Drs. H.M. Saman H.Anwar (Anggota)

Tempat

: Pengadilan Agama Muara Sabak

Tanggal

: 21 s.d 23 Mei 2013

Petugas

: a. Dra. Hj. Aslihah Muzani, SH (Ketua Tim) b. Drs. Mahmud Yunus, MH (Anggota) c. Idris Latif, SH, MH (Anggota) d. Henry Hanafi, SH (Anggota)

9).

Tempat

: Pengadilan Agama Sengeti

Tanggal

: 25 s.d 27 Juni 2013

Petugas

: a. Drs. H. Muzani Zahri, SH, MH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Koordinator b.

Drs. Muallimin Ahmad, SH,M.HI (Ketua Tim)

c.

Drs. A. Bahri Adnan, MH (Anggota)

d.

Hartati, SH (Anggota)

e.

Hj. Yahidah, SH (Anggota)

10) Tempat

: Pengadilan Agama Sarolangun

.

Tanggal

: 20 s.d 22 Juni 2013

Petugas

: a.

Drs. H. M. Yamin Awie, SH, MH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Koordinator

b.

Drs. Zainal Arifin, MH (Ketua Tim)

c.

Drs. Dadang Syarif (Anggota)

d.

Idris Latif, SH, MH (Anggota)

e.

Drs. H.M.Saman H. Anwar (Anggota)


77

2. BIDANG KESEKRETARIATAN 1).

Tempat

: Pengadilan Agama Jambi

Tanggal

: 28 s.d 30 Mei 2013

Petugas

: a.

Hj. Mayatu Sofia, SH

b. Syapruddin, S.Ag c. 2).

Wiwit Rahmadhani, SE

Tempat

: Pengadilan Agama Kuala Tungkal

Tanggal

: 3 s.d 5 Juni 2013

Petugas

: a.

Meiradinata, S.Ag

b. Yudhistira Adi Pinto, SE c.

Dedi Arizal, SE

d. Astrie Wahyuni, S.Kom e. Azman 3).

Tempat

: Pengadilan Agama Muara Bulian

Tanggal

: 10 s.d 12 Juni 2013

Petugas

: a.

Mayatu Sofia, SH

b. Syapruddin, S.Ag c.


d. Aliyanto, S.Kom 4).

5).

Tempat

: Pengadilan Agama Sengeti

Tanggal

: 11 s.d 13 Juni 2013

Petugas

: a.

Muthiya Sari, S.Sos

b.

Ismiatun, S.Pd

c.

Angga Setiawan Rahardi, SH

Tempat

: Pengadilan Agama Muara Tebo

Tanggal

: 13 s.d 15 Juni 2013

Petugas

: a.

Supriyati, SE, SH


78

b. Astrie Wahyuni, S.Kom c.

6).

Fadli

Tempat

: Pengadilan Agama Bungo

Tanggal

: 17 s.d 19 Juni 2013

Petugas

: a.

Drs. H. Pahri Hamidi, SH

b. Meiradinata, S.Ag

7).

c.


d.

Astrie Wahyuni, S.Kom

Tempat

: Pengadilan Agama Bangko

Tanggal

: 17 s.d 19 Juni 2013

Petugas

: a.


b. Yudhistira Adi Pinto, SE

8).

9).

c.

Supriyati., SE

d.

Azman

Tempat

:


Tanggal

:

20 s.d 22 Juni 2013

Petugas

:

a.

Drs. H.Pahri Hamidi, SH

b.

Yudhistira Adi Pinto,SE

c.

Aliyanto, S.Kom

d.

Azman

Tempat

:


Tanggal

:

24 s.d 27 Juni 2013

Petugas

:

a.

Meiradinata, S.Ag

b.

Abdul Rachman, SE

c.

Azman

10) Tempat

:


.

:

21 s.d 23 Mei 2013

Tanggal


79

Petugas

:

a.

Drs. H.Pahri Hamidi, SH

b.


c. Yudhistira Adi Pinto, SE d.

Aliyanto

Dalam pelaksanaannya, apabila tim pembinaan dan pengawasan tersebut menemukan kesalahan-kesalahan maka diadakan kontrak kerja terhadap Pengadilan Agama tersebut serta di evaluasi sesuai dengan tanggal berakhirnya masa kontrak kerja tersebut oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Pelaksanaan

evaluasi

hasil

pembinaan

dan

pengawasan

dilaksanakan sesuai jadwal sebagai berikut : Pelaksanaan Evaluasi 1).

Tempat

:


Tanggal

:

8 s.d 10 Oktober 2013

Petugas

:

a.

Drs. H.Thamrin Habib, SH, M.HI

b.

Drs. H. Ismail Aly

c.


d. Idris Latif, SH, MH e. Hj. Mayatu Sofia, SH f. Syapruddin, S.Ag g. Yudhistira Adi Pinto, SE 2).

Tempat

:


Tanggal

:

16 s.d 18 Oktober 2012.

Petugas

:

a.

Drs. H. Muzani Zahri, SH, MH

b.

Dra. Hj. Aslihah Muzani, SH

c.

Drs. M. Nasir Mas, SH, MH


80

d.

Hartati, SH

e.

Mawardi, SH

f.

Henry Hanafi, SH

g. Fadli h. Supriyati, SE, SH i. 3).

Astrie Wahyuni, S.Kom

Tempat

:


Tanggal

:


Petugas

:

a.

Drs. H. M. Yamin Awie, SH, MH

b.

Drs. A. Bahri Adnan, MH

c.

Drs. H. Muslim, SH, MH

d.


e.

Meiradinata, S.Ag

f.

Sahril, SH

g. M. Arif Mahidin h. Yudhistira Adi Pinto, SE

4).

i.

Aliyanto, S.Kom

j.

Azman

Tempat

:


Tanggal

:


Petugas

:

a.


b.

Drs. H. Mulyadi Z, SH, M.Ag

c.

Drs. E. Mastur Turmudzi, SH

d.


e.

Meiradinata, S.Ag

f.

Sahril, SH

g. M. Arif Mahidin h. Yudhistira Adi Pinto, SE i.

Aliyanto, S.Kom


81

j. 5).

Azman

Tempat

:


Tanggal

:

4 s.d 7 November 2013

Petugas

:

a.


b.


c.

Drs. Abbas Fauzi, SH

d.

Drs. H. M. Arifien Bustam, MH

e.


f. Idris Latif, SH, MH h. Drs. H.M. Saman H. Anwar i. Wiwit Rahmadhani, SE j. Astrie Wahyuni, S.Kom 6).

Tempat

:


Tanggal

:

6 s.d 8 November 2013

Petugas

:

a.

Drs. H.M. Yamin Awie, SH, MH

b.

Drs. Zainal Arifin, MH

c.

Drs. Dadang Syarif

d.

H. Rizal Sayuthi, BA

e.

Meiradinata, S.Ag

f.

Sahril, SH

g. Mawardi, SH h. Syapruddin, S.Ag i.

Abdul Rachman, SE

j. Azman 7).

Tempat

:


Tanggal

:

11 s.d 13 November 2013.

Petugas

:

a.

Husnul arifin, S.Ag.,SH

b.

Drs. Baidhowi HB, SH

c.

Idris Latif, SH, MH


82

d.

Drs. H.M. Saman H. Anwar

e.

Mawardi, SH

f.

Angga Setiawan Rahardi, SH

h. Aliyanto, S.Kom i. 8).

9).

Dedi Arizal, SE

Tempat

:


Tanggal

:

11 s.d 13 November 2013.

Petugas

:

a.


b.

Drs. Abbas Fauzi, SH

c.

Drs. H. Nasihin Mughni, MH

d.

H. Rizal sayuthi, SH

e.

Hartati, SH

f.

Hj. Yahidah, SH

g.

Supriyati, SE, SH

h.

Muthiya Sari, S.Sos

i.

Ismiatun, S.Pd

j.

Azman

Tempat

:

Pengadilan Agama Muara Bulian

Tanggal

:


Petugas

:

a.

Drs. H.M. Yamin Awie, SH, MH

b.

Drs. Hamdani S, SH, M.HI

c.

Drs. Djazril Darwis

d.

Hartati, SH

e.

Hj. Yahidah, SH

f.

Meiradinata, S.Ag

g.

Hj. Mayatu Sofia, Sh

h.

Ismiatun, S.Pd

i.

Abdul Rachman, SE

j. Azman


83

10). Tempat

:


Tanggal

:


Petugas

:

a.


b.


c.

Drs. Zainal Arifin, MH

d.

Drs. Supardi

e.

Idris Latif, SH, MH

f.

Drs. H.M. Saman H. Anwar

g. M. Arif Mahidin h. Angga Setiawan Rahardi, SE i.

Aliyanto, S.Kom

j.

Fadli


84

BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. SUMBER DAYA MANUSIA 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset pokok bagi satu organisasi dan sangat menentukan bagi keberhasilan tujuan bagi organisasi tersebut Peran sumber daya manusia (SDM) bila dikaitkan dengan lembaga peradilan merupakan lembaga yang terhormat, dengan tujuan pokok menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 merupakan peranan yang tidak saja penting secara organisasi tetapi juga menyangkut faktor-faktor filosofis dan sosiologis. Secara umum, sumber daya manusia (SDM) peradilan dapat dikategorikan pada dua kelompok. Kelompok pertama adalah sumber daya manusia teknis yudisial yang terdiri dari : Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti. Adapun kelompok kedua adalah sumber daya manusia non teknis yudisial yang terdiri dari Wakil sekretaris, Kasubbag, Kaur, dan para pegawai umumnya.

1. Sumber daya Manusia teknis Yudisial Hakim


85

Dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi jumlah Hakim terdiri dari : a. Hakim Tingkat Banding berjumlah 20 orang termasuk

Ketua dan

Wakil Ketua b. Hakim Tingkat Pertama kelas I A berjumlah 12 Orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua c. Hakim Tingkat Pertama kelas II berjumlah 59 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua Panitera Dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi Panitera berjumlah 11 (sebelas) orang termasuk Panitera Pengadilan Tingkat Banding Wakil Panitera Wakil Panitera berjumlah 11 (sebelas) orang termasuk Wakil Panitera Pengadilan Tingkat Banding. Panitera Muda Dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi Panitera Muda berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang termasuk Panitera Muda Pengadilan Tingkat Banding. Panitera Pengganti Dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi Panitera Pengganti berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang. Jurusita/Jurusita Pengganti


86

Pada Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Jurusita berjumlah 5 (lima) orang sedangkan Jurusita Pengganti berjumlah 35 (Tiga puluh lima) orang.

Pembinaan / Pelatihan a. Bidang Kepaniteraan 1. Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Agama Angkatan I Tahun 2013 

Dilaksanakan berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Agama

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

:

0412/DjA/Hk.05/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 

Kegiatan dilaksanakan selama 5(lima) hari ; tanggal 18 s.d 22 Maret 2013.



Tempat Madani Hotel Jln. Sisingamangaraja/Amaliun Medan



Peserta Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi : Dra. Hj. Aslihah Muzani, SH Drs. Abbas Fauzi, SH Drs. Zainal Arifin, MH Drs. H. Anwar Syamaun Drs. Dadang Syarif, MH

2. Workshop Implementasi dan Perkembangan Sistem Perbankan Syariah di Indonesia


87



Dilaksanakan berdasarkan surat Ketua Muda Perdata Agama Mahkamah

Agung RI Nomor

:02/TUADA.AG/III/2013

tanggal 13 Maret 2013 

Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari ; tanggal 20 s.d 21 Maret 2013.



Tempat Museum Bank Indonesia Jln. Pintu Besar Utara Jakarta Barat



Peserta Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

: Drs. H.

Muzani Zahri, SH, MH. 3. Kegiatan Verifikasi dan Validasi Pelaporan Data Perkara 

Dilaksanakan berdasarkan surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Agama

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

:

0429/DJA.3/OT.01.2/III/2013 tanggal 13 Maret 2013. 

Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari ; tanggal 26 s.d 29 Maret 2013.



Tempat Garden Permata Hotel Jln. Lemahneundeut No. 7 Setrasari Bandung.



Peserta Panitera Muda Hukum : Sahril, SH

4. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sistem Laporan Perkara Pengadilan Agama 


Agama

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

0499/DJA.3/HM. 00/III/2013 tanggal 25 Maret 2013.


88

:



Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari ; tanggal 27 s.d 30 Maret 2012.






Peserta Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jambi Drs. H. Pahri Hamidi, SH.

5. Bimbingan Tekins Kompetensi Hakim Peradilan Agama Angkatan I Tahun 2013 


Agama

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

:

0474/DjA/PP.00.1/III/2013 tanggal 20 Maret 2013. 

Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari ; tanggal 2 s.d 5 April 2013.






Peserta Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi Drs. H. Ridwan Alimunir, SH, MH

6. Bimbingan Tekins Kompetensi Hakim Peradilan Agama Angkatan II Tahun 2013 


Agama

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

0774/DjA/PP.00.1/IV/2013 tanggal 22 April 2013. Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2013

89

:



Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari ; tanggal 30 April s.d 3 Mei 2013.



Peserta Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi Drs. H. A. Agus Bahauddin, SH, M.Hum.

7. Bimbingan Teknis Yustisial dan Peningkatan Kualitas Putusan Hakim 

Dilaksanakan berdasarkan surat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan

Tinggi

Agama

Jambi

Nomor

:

W5-

A/520/Kp.01.1/IV/2013 tanggal 30 April 2013 

Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari ; tanggal 1 s.d 3 Mei 2013.



Tempat Hotel Abadi Grand Jambi



Peserta Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Perwakilan

Hakim

Pengadilan

Agama

Se

Wilayah

Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

8.

Bimbingan Teknis Validasi Data Perkara dan Optimalisasi Pengelolaan Website Menuju Sistem Pelaporan Paperless. 

Dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan

Tinggi

Agama

Jambi

Nomor

:

W5-

A/890/KU.01.1/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 

Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari ; tanggal 1 s.d 3 Sept 2013.


90



Tempat Hotel Wiltop Jambi



Peserta Sahril, SH, Henry Hanafi, SH dan Vina Amrina.

9.

Kegiatan Sosialisasi Draft Naskah Standarisasi Berita Acara Sidang (BAS) dan Putusan PA/M.Sy 


Agama

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

:

1623/DjA.3/HM.00/X/2013 tanggal 30 September 2013. 

Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari ; tanggal 7 s.d 9 Oktober 2013.



Tempat Hotel Mirah Bogor



Peserta Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Drs. H.M. Yamin Awie, SH, MH

10. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Bagi Wakil Ketua Tingkat B Peradilan Agama., Peradilan Umum, PTUN, dan DILMIL seluruh Indonesia 

Dilaksanakan berdasarkan Surat Badan Litbang

Diklat

Kumdil Mahkamah Agung RI Nomor : 3187/Bld/S/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013. 

Kegiatan dilaksanakan selama 6 (enam) hari ; tanggal 19 s.d 24 November 2013.



Tempat Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI Bogor



Peserta Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Drs. H.M. Yamin Awie, SH, MH


91

11. Kegiatan Orientasi Pemberkasan perkara Kasasi/Peninjauan Kembali 


Agama

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

:

407.a/DjA.4/KG/OT.01.01/XI/2013 tanggal 13 November 2013. 

Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari ; tanggal 27 s.d 29 November 2013.



Tempat Hotel Zuri Express Palembang



Peserta Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Jambi Drs. H.M. Saman H. Anwar

12. Kegiatan Diskusi Hukum Edisi 3 


Agama

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

:

2010/DjA/HM/XI/2013 tanggal 27 November 2013. 

Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari ; tanggal 2 s.d 3 Desember 2013.



Tempat Auditorium Badilag MA RI Jakarta



Peserta Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Ketua Pengadilan Agama Jambi Dr. H. Mulyadi Z, SH, M.Ag Dra. Hj. Erni Zurnilah, MH


92

b) Bidang Kesekretariatan 1. Kegiatan Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Wilayah Palembang dan Jambi Tahun 2013 

Dilaksanakan berdasarkan surat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Nomor : 170/Bld/S/III/2013 tanggal 22 Maret 2013.



Kegiatan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari ; tanggal 12 s.d 18 Mei 2013.



Tempat Hotel Swarna Dwipa Palembang



Peserta : Supriyati, SE, Astrie Wahyuni, S.Kom dan Abdul Rachman, SE

2.

Kegiatan

Sosialisasi

Pembentukan

dan

pengembangan

JaringanDokumnetasi dan Informasi Hukum (JDIH) 

Dilaksanakan berdasarkan surat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 44/S.KelBua.6/Hm.01/V/2013 tanggal 13 Mei 2013.






Tempat Hotel and Towers Jln. Gunung Sahari Raya Jakarta



Peserta : Drs. H. Pahri Hamidi, SH , Sahril, SH dan Abdul Rachman, SE

3.

Kegiatan Pembinaan Tata Persuratan


93



Dilaksanakan berdasarkan surat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 38/Bua.7/UI/V/2013 tanggal 13 Mei 2013.






Tempat Hotel Wina Holiday Pantai Kuta Bali



Peserta : Meiradinata, S.Ag

4.

Kegiatan

Sosialisasi

/Koordinasi

Sistem

Pengelolaan

Pengaduan dan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 

Dilaksanakan

berdasarkan

surat

Badan

Pengawasan

Mahkamah Agung RI Nomor : 531/BP/Eks/05/2013 tanggal 31 Mei 2013. 

Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari ; tanggal 10 s.d 13 Juni 2013.



Tempat Hotel Aryaduta Lippo Village Tangerang



Peserta : Drs. H.M. Yamin Awie, SH, MH, Drs. H. Thamrin Habib, SH, M.HI, Drs. H. Pahri Hamidi, SH, Idris Latif, SH, MH, Meiradinata, S.Ag

5.

Kegiatan

Bimbingan

Teknis

Tata

Persuratan

Dinas,

Keprotokolan dan Kehumasan serta Perpustakaan. 


Tinggi

Agama

Jambi

Nomor

:

W5-A/

923/PP.01.3/IX/2013 tanggal 9 September 2013.


94



Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari ; tanggal 11 s.d 13 September 2013.



Tempat Hotel Abadi Grand Jambi



Peserta : Rosmala. S.Ag., M.HI, Muthiya Sari, S.Sos, Supriyati, SE, SH, Aliyanto, S.Kom, Adityawarman, S.HI, Dedi Arizal, SE

6.

Kegiatan Bimbingan Teknis Jurnalistik. 


Tinggi

Agama

Jambi

Nomor

:

W5-A/

958/PP.01.3/IX/2013 tanggal 23 September 2013. 

Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari ; tanggal 25 s.d 27 September 2013.



Tempat Hotel Cosmo Jambi



Peserta : Husnul Arifin, S.Ag, SH, Henry Hanafi, SH, Aliyanto, S.Kom, Astrie Wahyuni, S.Kom dan Abdul Rachman, SE

7.

Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Kepegawaian Tenega Teknis Peradilan Agama Tahun 2013. 


Agama

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

:

1665/DjA/HM.00/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013. 

Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari ; tanggal 13 s.d 15 Oktober 2013.


95



Tempat Hotel Amaris Bogor



Peserta : Kepala Sub Bagian Kepegawaian pengadilan Tinggi Agama Jambi, Syapruddin, S.Ag

8. Kegiatan Sosialisasi pengelolaan BMN dan Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut normalisasi Barang Milik Negara. 

Dilaksanakan berdasarkan surat Kementerian Keuangan Dirjen Kekayaan Negara Kanwil Sumsel, Jambi dan Bangka Belitung, Kentor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi Nomor : 5-858/WKN.04/KNL.01/2013 tanggal 25 November 2013.



Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari ; tanggal 7 Desember 2013.



Tempat Hotel Wiltop Jambi



Peserta : Hj. Mayatu Sofia, SH dan Fadli

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Sumber daya manusia Non teknis yudisial yaitu pelaksana tata usaha yang dipimpin oleh seorang Wakil Sekretaris yang menjadi atasan dari para Kepala Sub Bagian untuk Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tingkat Pertama kelas I A dan Kepala Urusan untuk Pengadilan Tingkat Pertama kelas II.


96

Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi mempunyai Tenaga Non Teknis dengan rincian sebagai berikut : Wakil Sekretaris berjumlah 11 (sebelas) orang termasuk Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jambi Kepala Sub Bagian berjumlah 6 (enam) orang Kepala Urusan berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang Tenaga Staf berjumlah 52 (lima puluh dua) orang Adapun teknis pembinaan terhadap Tenaga Non Teknis dilakukan juga dengan dua sistem : Pembinaan

interen Pengadilan Tinggi Agama Jambi yakni dengan

memberikan pelatihan dan penyuluhan terhadap tenaga non teknis dengan turun langsung ke daerah ataupun dengan memanggil peserta pelatihan ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk diberikan pelatihan dan pembekalan yang berhubungan dengan bidang non teknis yustisial Pembinaan eksteren yakni dengan mengikut sertakan tenaga non teknis yustisial

untuk mengikuti pelatihan yang di adakan oleh Mahkamah

Agung RI, Dirjen Badilag ataupun Instansi lain guna menunjang pelaksanaan tugas di bidang non teknis yustisial.

3. Promosi dan Mutasi a. Promosi dan Mutasi Jabatan


97

Dalam tahun 2013 di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dilaksanakan Promosi dan Mutasi jabatan untuk menempati jabatan yang belum terisi dan mengisi kekosongan jabatan yang dikarenakan adanya rotasi guna penyegaran suasana kerja. Adapun Promosi jabatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2013 sebanyak 45 (empat puluh lima) orang.


98

Daftar Pegawai Yang Mendapat Promosi dan Mutasi Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2013 NO

NAMA

NIP

GOL

JABATAN LAMA

JABATAN BARU

1 1

2 Drs. Mahmud Yunus, M.H.

3 19500112.198003.1.002

4 IV/d

5 HT PTA. Jambi

6 HT PTA. Bandar Lampung

2

Drs. Salahuddin Mahmud, M.H.

19540303.198103.1.006

IV/d

HT PTA. Jambi

HT PTA. Pekanbaru

3

Zaina Yusuf, S.H., S.Ag.

19530105.197903.2.003

IV/d

HT PTA. Jambi

HT PTA. Bandar Lampung

4

Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum.

19550818.198203.1.005

IV/d

HT PTA. Jambi

HT PTA. Mataram

5

Drs. H. Anwar Syamaun

19500503.198003.1.003

IV/c

HT PTA. Jambi

HT PTA. Padang

6

Drs. Muallimin Ahmad, S.H., M.Hi.

19500905.198003.1.001

IV/e

HT PTA. Jambi

HT PTA. Palembang

7

Drs. H. Endang Kusnadi, S.H., M.H

19521226.198403.1.001

IV/d

HT PTA. Jambi

HT PTA. Samarinda

8

Drs. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.

19561222.198403.1.002

IV/c

HT PTA. Jambi

HT PTA. Pekanbaru

9

Drs. H. M. Nasrul K, S.H., M.H.

19620917.199003.1.002

IV/c

KPA. Jambi Kelas I.A.

KPA. Bandung Kelas I.A.

10

Drs. Azwar, S.H., M.E.I.

19631211.199103.1.004

IV/b

KPA. Sengeti Kelas II

HPA. Jakarta Barat Kelas I.A.

11

Drs. H. Zuarlis Saleh, S.H.

19520414.198302.1.001

IV/b

KPA. Bangko Kelas II

HPA. Padang Kelas I.A.

12

Drs. Suhaimi

19640707.199403.1.008

IV/b

KPA. Muara Tebo Kelas II

HPA. Padang Kelas I.A.

13

Drs. H. Barmawi, M.H.

19610117.199103.1.002

IV/b

KPA. Muara Sabak Kelas II

HPA. Pekanbaru Kelas I.A.

14

Drs. Abdan Khubban, S.H., M.H.

19610502.199203.1.004

IV/b

WKPA. Sarolangun Kelas II

KPA. Gunung Sugih Kelas II

15

Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I.

19790809.200112.2.002

III/c

HPA. Bangko Kelas II

HPA. Selat Panjang Kelas II

16

Umi Fathonah, S.H.I.

19830214.200704.2.001

III/b

HPA. Muara Bungo Kelas II

HPA. Lebong Kelas II

17

Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.

19770208.200704.1.001

III/b

HPA. Sarolangun Kelas II

HPA. Selat Panjang Kelas II


99

18

Nurbaeti, S.Ag., M.H.

19771018.199703.2.002

III/d

HPA. Sengeti Kelas II

HPA. Demak Kelas IB

19

Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.

19820727.200805.1.001

III/b

HPA. Sengeti Kelas II

HPA. Krui Kelas II

20

Alfi Zuhri, S.Ag.

19730220.200112.1.002

III/c

HPA. Sungai Penuh Kelas II

HPA. Sekayu Kelas II

21

Drs. Baidhowi HB., S.H.

19520202.198512.1.001

IV/d

HT MS. Aceh

HT PTA. Jambi

22

Drs. H. Ismail Aly, S.H.

19520814.198203.1.002

IV/c

HT PTA. Bengkulu

HT PTA. Jambi

23

DR. H. Mulyadi Z., S.H., M.Ag.

19540405.198603.1.006

IV/c

HT PTA. Bengkulu

HT PTA. Jambi

24

Drs. Djazril Darwis

19500226.197703.1.002

IV/d

HT PTA. Jambi

25

Drs. Muslim, S.H., M.H.

19580222.198803.1.001

IV/c

HT PTA. Kep. Bangka Belitung HT PTA. Pekanbaru

26

Drs. H. Mochammad Arifien Bustam, M.H.

19511002.197603.1.004

IV/e

HT PTA. Pontianak

HT PTA. Jambi

27

Drs. M. Nasir Mas, S.H., M.H.

19530717.197903.1.022

IV/d

HT PTA. Pontianak

HT PTA. Jambi

28

Drs. E. Mastur Turmudzi, S.H.

19530304.198003.1.014

IV/c

KPA. Tasikmalaya Kelas I.A.

HT PTA. Jambi

29

Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H.

19591010.198903.2.001

IV/c

WKPA. Bengkulu Kelas I.A.

KPA. Jambi Kelas I.A.

30

Dra. Mufidatul Hasanah

19630426.199203.2.002

IV/b

KPA. Muara Bungo Kelas II

31

Drs. Mukhtar Ali MS.

19541127.198003.1.005

IV/c

WKPA. Blambangan Umpu Kelas II HPA. Pariaman Kelas IB

32

Ramadaniar, S.H.I., M.H.

19820624.200604.2.005

III/b

HPA. Sungai Penuh Kelas II

33

Drs. Herman Supriyadi

19660123.199403.1.002

IV/a

HPA. Pasir Pangarayan Kelas II HPA. Sungailiat Kelas I.B.

34

Dra. Erlis, S.H.

19611201.198903.2.003

IV/b

WKPA. Muara Bulian Kelas II

KPA. Bengkalis Kelas II

35

Apit Farid, S.H.I.

19810707.200912.1.002

III/a

Cakim PA Bandung Klas IA

HPA Sengeti Klas II

36

Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I.

19860604.200912.1.003

III/b

HPA Muara Bulian Klas II

37

Ridho Afrianedy, S.HI

19830425.200912.1.006

III/a

Cakim PA Tanggerang Klas IB Cakim PA Bekasi Klas IB

38

Rusydi Bidawan, S.H.I.

19800421.200912.1.002

III/a

Cakim PA Yogyakarta Klas IA

HPA Muara Tebo Klas II

39

Muhammad Hidayatullah, S.H.I.

19760927.200912.1.001

III/a

Cakim PA Tanggerang Klas

HPA Kuala Tungkal Klas II


100

HT PTA. Jambi

HPA. Jambi Kelas IA

WKPA. Sarolangun Kelas II

HPA Sungai Penuh Klas II

IB 40

Raudhah Rachman, S.H., M.Hum

19771209.200112.2.002

III/c

41

Dra. Ilma Suryani

19660514.199703.2.001

III/d

42

Sri Wahyuni, S.HI

19791208 200312 1 002

III/c

43

Akhmad Fauzi, S.HI

19760923 200212 1 004

III/b

44

Yusnita, SH

19660613.199803.2.005

III/d

45

Drs. Said Hasan .A

19640707.199403.1.007

III/d


Panmud Gugatan PA Sengeti Klas II Panitera Pengganti PA Jambi Klas IA Panmud Hukum PA Muara Bulian Kls. II Panitera Pengganti PA Muara Bulian Kls. II Panitera Pengganti PA Sengeti Klas II Panitera Pengganti PA Sengeti Klas II

101

Panitera Pengganti PA Jambi Klas IA Panmud Gugatan PA Sengeti Klas II Panitera Pengganti PA Bangko Kls. II Panmud Hukum PA Muara Bulian Kls. II Panitera Pengganti PA Bandung Klas IA Panmud Permohonan PA Sengeti Klas II

b. Mutasi Kenaikan Pangkat Adapun mutasi kenaikan pangkat dalam tahun 2013 di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama telah diproses dan telah terealisasi sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang pegawai yang terbagi dalam dua periode yaitu periode April dan periode Oktober.


102

Daftar Pegawai Yang Naik Pangkat Pada Pengadilan Tinggi Agama Dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2013 NO

NAMA

NIP

2

3

1

GOLONGAN LAMA

BARU

4

5

UNIT KERJA

STATUS

6

7

PERIODE APRIL TENAGA TEKNIS 1

Drs. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.

19561222.198403.1.002

IV/c

IV/d

PTA. JAMBI

√

2

Drs. Wazirman

19550514.198003.1.006

IV/b

IV/c

PA. JAMBI

√

3

Roni Fahmi, S.Ag,, M.A.

19770221.200502.1.001

III/b

III/c

PA. MUARA BULIAN

√

4

Dani Ramdani, S.H.I.

19850828.200904.1.004

III/a

III/b

PA. BANGKO

√

5

Dra. Ma'ripah

19661202.199303.2.001

IV/a

IV/b

PA. BANGKO

√

6

Drs. Ana Alaili

19660228.199303.1.003

IV/a

IV/b

PA. SUNGAI PENUH

√

7

Drs. Bakir Fuadi

19650707.199303.1.007

IV/a

IV/b

PA. MUARA SABAK

√

8

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.

19770224.200012.2.001

III/c

III/d

PA. MUARA SABAK

√

9

Muhammad Siddik, S.Ag., M.H.

19691024.199703.1.001

III/d

IV/a

PA. MUARA TEBO

√

10

Senen, S.Ag.

19700515.199703.1.002

III/d

IV/a

PA. SENGETI

√

11

Nurbaeti, S.Ag.

19771018.199703.2.002

III/c

III/d

PA. SENGETI

√

12

Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH.

19630811.200012.2.001

III/c

III/d

PA. SENGETI

√

13

Rio Satria, S.H.I.

19860606.200904.1.003

III/a

III/b

PA. SENGETI

√

14

Sahril, S.H.

19621011.198103.1.003

III/c

III/d

PTA. JAMBI

√

15

Baharuddin Djalil, S.H.

19570228.198003.1.005

III/d

IV/a

PA. JAMBI

√


103

16

Arifin, S.H.

19630518.198703.1.002

III/c

III/d

PA. KUALA TUNGKAL

√

17

Nurhamidi, S.HI

19541104.199303.1.001

III/b

III/c

PA. MUARA BUNGO

√

18

Bakhtar, S.Ag.

19550610.199403.1.001

III/c

III/d

PA. SUNGAI PENUH

√

19

Sanusi Pane, S.HI.

19740609.199403.1.003

III/b

III/c

PA. MUARA SABAK

√

20

Kurnia Murni Maharani, SH, MH

19800304.200604.2.003

III/a

III/b

PA. MUARA SABAK

BTL

21

Drs. Rusdi, M.H

19670817.199202.1.001

III/d

IV/a

PA. MUARA TEBO

TMS

22

Novriandi, S.Kom.

19821101.200904.1.001

III/a

III/b

PA. JAMBI

√

23

Siti Azizah

19780603.200502.2.001

II/b

III/a

PA. JAMBI

√

24

Suhardi, S.Kom.

19820831.200904.1.002

III/a

III/b

PA. BANGKO

√

25

Kiki Wardiana, S.T.

19831027.200904.2.004

III/a

III/b

PA. BANGKO

√

26

Erwan, S.H.

19770621.200904.1.003

III/a

III/b

PA. MUARA SABAK

√

27

Kamal Shaputra, S.H.

19820706.200904.1.002

III/a

III/b

PA. MUARA TEBO

√

28

Sunarti, SH

19781217.200312.2.003

II/c

III/a

PA. JAMBI

√

TENAGA NON TEKNIS 29

Drs. Jumaani Soleh

19661230.199403.1.001

IV/a

IV/b

PTA. JAMBI

√

30

Tri Wahyuni, S.Kom

198501292009042002

III/a

III/b

PTA. JAMBI

√

31


198406122009042003

III/a

III/b

PTA. JAMBI

√

32

Fadli

198105102005021002

II/b

II/c

PTA. JAMBI

√

33

Desy Ferawaty, S.E

197712152009042001

III/a

III/b

PA. JAMBI

√

34

Lestri Handayani

198110112009042009

II/a

II/b

PA. JAMBI

√

35

Lasminar M, S.HI

197706042005022001

III/b

III/c

PA. SUNGAI PENUH

√

36

Arief Mustaqim, S.EI

198203172009041003

III/a

III/b

PA. SAROLANGUN

√

37

Syahrun Mubarak, A.Md

198110202009041006

II/c

II/d

PA. SAROLANGUN

√

38

Septi Rianti, SH

197909282009042001

III/a

III/b

PA. SENGETI

√


104

39

Umarriadh Bafadhal, SH

198210172009041002

III/a

III/b

PA. SENGETI

√

IV/d

IV/e

PTA Jambi

√

PERIODE OKTOBER TENAGA TEKNIS 40

Drs. H.A. Agus Bahauddin, M.Hum.

19550818.198203.1.005

41

Husnul Arifin, S.Ag., S.H.

19500206.197903.1.003

IV/c

IV/d

PTA Jambi

√

42

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

19620703.199203.1.008

IV/b

IV/c

PA Jambi

√

43

Dra. Fauza M.

19561012.198203.2.003

IV/b

IV/c

PA Jambi

√

44

Mustainah, S.Ag

19650505.199403.2.002

III/c

III/d

PA Jambi

√

45

Dra. Asmidar

19660720.199203.2.005

IV/a

IV/b

PA Muara Bungo

√

46

Auzar Nawawi, S.Ag, SH

19570225.198302.1.003

IV/a

IV/b

PA Muara Bungo

√

47

Drs. JAHARUDDIN

19591231.199303.1.018

IV/a

IV/b

PA Muara Sabak

√

48

Romi Herusman Saputra, S.H.I.

19870207.200604.1.002

III/a

III/b

PA Kuala Tungkal

√

TENAGA NON TEKNIS 49

Sayang, S.HI, M.HI

19750721.200312.2.004

III/b

III/c

PTA Jambi

√

50

Angga Setiawan Rahardi, S.H.

19870701.200604.1.002

III/a

III/b

PTA Jambi

√

51

Aliyanto, S.Kom

19821211.200604.1.004

III/a

III/b

PTA Jambi

√

52

Ismiatun, S.Pd

19780504.200604.2.003

III/a

III/b

PTA Jambi

√

53

Said Alwi, S.H.

19630107.199402.1.001

III/c

III/d

PA Jambi

√

Keterangan : √ : Terealisasi TMS : Tidak Memenuhi Syarat BTL : Berkas Tidak Lengkap


105

Daftar Pengangkatan PNS Pada Pengadilan Tinggi Agama Dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2013 NO

NAMA

NIP

UNIT KERJA

1

2

3

4

Yunizar Holifatus Zahra, A.Md

19870619.201101.2.015

TMT CPNS

PNS

5

6

01-01-2011

01-06-2013

PTA JAMBI 1


PA Sengeti

106

4. Pengisian Jabatan Struktural Dalam rangka menunjang kelancaran tugas kedinasan dan menjalankan tugas pokok dan fungsi Lembaga Peradilan, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset pokok dan sangat menetukan bagi keberhasilan tujuan pokok tersebut. Untuk memperoleh pengalaman bekerja dan wawasan secara bertingkat sesuai dengan kebutuhan organisasi promosi dan mutasi mutlak dilaksanakan. Mutasi dalam arti kata promosi dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan dan kecakapan kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, kejujuran serta syarat-syarat objektif lainnya antara lain Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Daftar Urut Senioritas (DUS). Selain itu juga harus diperhatikan pelaksanaan tugas yang bersangkutan di suatu tempat antara dua sampai lima tahun, kecuali untuk kepentingan dinas. Di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tahun 2013 telah diproses promosi dan mutasi untuk pengisian Jabatan Stuktural antara lain sebagai berikut :


107

Pengisian Jabatan Stuktural Dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2013 NO

NAMA

NIP

GOL

JABATAN LAMA

JABATAN BARU

1 1

2 Drs. Jumaani Soleh

3 19661230.199403.1.001

4 IV/a

5 Wakil Sekretaris PTA Jambi

6 Wakil Sekretaris PTA Pekanbaru

2

Meiradinata, S.Ag

19760530.200012.1.001

III/d

Kasubbag Keuangan PTA Jambi

Wakil Sekretaris PTA Jambi

3

Sapi'i, S.Ag.

19750602.200112.1.003

III/c

Wakil Sekretaris PA Bangko

Wakil Sekretaris PA Jambi Klas IA

4

Yudhistira Adi Pinto, SE

19811016.200604.1.005

III/b

Bendahara Keuangan PTA Jambi

Kasubbag Keuangan

5

Said Alwi, SH

19630107 199402 1 001

III/c

Kasubbag umum PA Jambi

Kasubbag Kepegawaian PA Jambi

6

Muzani, S. Ag

19701102 199802 1 001

III/d

Kasubbag Kepegawaian PA Jambi

Kasubbag Keuangan PA Jambi

7

Mulyadi, SH

19650107 199003 1 003

III/c

Kasubbag Keuangan PA Jambi

Kasubbag Umum PA Jambi

8

Syafrianto, S.Ag

19780619 200112 1004

III/c

Kaur Kepegawaian PA Muara Bulian

Wakil Sekretaris PA Bangko

9

Faisal Munawwar, ST

19701111 200312 1 001

III/b

Kaur Keuangan PA Sengeti

Wakil Sekretaris PA Sengeti

10

H. Solikun, S.SosI, S.H

19730526.199202.1.001

III/b

Kaur Umum PA Kuala Tungkal

Kaur Umum PA Sengeti

11

Yulizar SY, S.Pd

19681225.200212.1.002

III/c

Kaur Umum PA Muara Bulian

Kaur Kepegawaian PA Muara Bulian

12

Mirfat, ST

19810605.200604.2.004

III/b

Bendahara Pengeluaran PA Kuala Tungkal

Kaur Umum PA Kuala Tungkal

13

Niska Zanita, S.EI

19820327.200704.2.001

III/b

Kaur Umum PA Sengeti

Kaur Keuangan PA Sengeti

14

Novriandi, S. Kom

19820901 200904 1 001

III/a

Staf Sub Bag. Umum / JSP PA Jambi

Kaur Umum PA Muara Bulian

15

Husaini, S.Kom

19871107.201101.1.010

III/a

Staf PA Sarolangun Kls. II

Kaur Kepegawaian PA Sarolangun Kls. II

16

Joni Iswandi, S.HI.

19850716.201101.1.007

III/a

Staf PA Sarolangun Kls. II

Kaur Umum PA Sarolangun Kls. II

17

Rindom Ridona, S.HI.

19870521.200604.1.002

III/a

Kaur Umum PA. Bangko Kls. II

Kaur Kepegawaian PA Sengeti Kls. II

18

Suhardi, S.Kom

19820831.200904.1.002

III/a

Jurusita Pengganti PA. Bangko Kls. II

Kaur Umum PA. Bangko Kls. II


108

Urusan Kepegawaian. Secara umum pelaksanaan kegiatan urusan kepegawaian dapat di evaluasi sebagai berikut : a. Pengembangan Pegawai. 1. Permohonan ijin belajar tahun 2013 sebanyak 9 (Sembilan) orang, sedangkan permohonan ijin belajar pada tahun 2012 sebanyak 6 (enam) orang orang. 2. Peserta Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tahun 2013 sebanyak 5 (lima) orang, sedangkan peserta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan tahun 2012 sebanyak 15 (lima belas) orang. 3. Peserta Pendidikan Calon Hakim tahun 2013 diikuti oleh 0 (nol) orang, sedangkan jumlah peserta Pendidikan Calon Hakim pada tahun 2012 diikuti oleh 1 (satu) orang. 4. Pegawai yang mengikuti Ujian Dinas untuk tahun 2013 sebanyak 0 (nol) orang, sedangkan penyelenggaraan Ujian Dinas tahun 2012 di ikuti sebanyak 0 (nol) orang.

b. Mutasi Kepegawaian. 1. Mutasi kenaikan pangkat untuk periode April 2013 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang dan pada periode Oktober 2013 sebanyak 14 (empat belas) orang, sedangkan mutasi kenaikan pangkat periode April 2012 sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, dan periode Oktober 2012 sebanyak 22 (dua puluh dua) orang.


109

2. Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala untuk tahun 2012 sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, sedangkan untuk tahun 2013 sebanyak 14 (empat belas) orang. 3. Pegawai yang mendapat promosi dan mutasi di lingkungan PTA dan PA Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2013 sebanyak 18 (delapan belas orang) 4. Pengusulan Pensiun Pegawai Negeri Sipil selama tahun 2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang, sedangkan pengusulan pensiun Pegawai Negeri Sipil selama tahun 2012 sebanyak 4 (empat) orang.

c. Kesejahteraan Pegawai. 1. Pengusulan Kartu Pegawai (KARPEG) tahun 2013 sebanyak 7 ( Tujuh) orang, sedangkan tahun 2012 sebanyak 4 ( empat )orang. 2. Pengusulan Kartu Isteri (KARIS) tahun 2013 sebanyak 22 (tiga puluh enam) orang dan Kartu Suami (KARSU) tahun 2013 sebanyak 8 (delapan) orang, sedangkan Kartu Isteri (KARIS) tahun 2012 sebanyak ( tiga puluh enam) orang dan Kartu Suami (KARSU) tahun 2012 sebanyak 20 (dua puluh) orang. 3. Penerbitan Surat Izin Cuti untuk Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2013 sebanyak 192 (seratus Sembilan puluh dua) orang, sedangkan Surat Izin Cuti pada tahun 2012 sebanyak 176 ( seratus tujuh puluh enam) orang


110

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung Inventarisasi aset Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi belum terlalu mengalami peningkatan khususnya dibidang sarana dan prasarana , yang juga meliputi tanah dan bangunannya baik bangunan gedung kantor ataupun bangunan rumah dinas. Sebagaimana diketahui bahwa untuk dapat berjalannya aktivitas pekerjaan disuatu institusi pemerintah harus ditunjang oleh adanya sarana dan prasarana gedung. Untuk gedung Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jambi sendiri telah memiliki sarana gedung yang cukup representatif dan memenuhi standar dan prototype Mahkamah Agung RI, sedangkan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk gedung kantornya masih ada yang belum memenuhi standar dari Prototype Mahkamah Agung, hal ini dapat dilihat pada tabel “Daftar Keadaan Inventaris PTA dan PA sewilayah PTA Jambi serta foto-foto tampak depan gedung Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.


111

DAFTAR KEADAAN INVENTARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA DAN PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TAHUN 2013 TANAH

BANGUNAN

NO

INSTANSI

LUAS

PEROLEHAN

KANTOR

RUMAH DINAS

PROTOTYPE

1.

PTA JAMBI

3494 M2

Hak Pakai Pemprov Jambi

1.502,72 M2

6 Unit @ 120 M2

Sudah Prototype

2.

PA JAMBI

3500 M2

Hak Pakai Pemkot Jambi

1400 M2

-

Sudah Prototype

-

Belum Proptotype

-

Prototype

3.

4. 5.

PA MUARA BULIAN

PA BANGKO PA MUARA BUNGO

4500 M

2

4274 M

2

Hak Pakai Pemda Batanghari

1000 M2

Hak Pakai Pemda Batanghari

3360 M2

Hak Pakai Pemda Merangin

952,2 M 5040 M

2

2

HIBAH

Hak Pakai Pemda Ma. Bungo

355 M

2

1152 M

2

760 + 144M2 352 M

1 Unit @ 70 M2

Sudah Prototype

2

-

Belum Prototype

2

-

Prototype

Hak Milik

1000M

PA SENGETI

5000 M2

Hak Pakai Pemda Ma. Jambi

510 M2

1 Unit @ 70 M2

Belum Prototype

7.

PA TEBO

5000 M2

Hak Pakai Pemda Tebo

600 M2

1 Unit @ 70 M2

Belum Prototype

2

1 Unit @ 70 M

2

Belum Prototype

1 Unit @ 42 M

2

Sudah Prototype

8.

PA KA. TUNGKAL

900 M

5899 M 9.

PA SUNGAI PENUH

2

Hak Pakai Pemda Tanjab barat

432 M

2

Hak Milik

1000M

1872 M2

Hak Pakai Pemda Sei. Penuh

355 M2

1 Unit @ 70 M2

Belum Prototype

6644 M2

5000 M2 : Hak Pakai Pemda

1200 M2

-

Sudah Prototype

2

1644 M : Hak Milik 10.

PA SAROLANGUN

PA MUARA SABAK

Hak Pakai Pemda Sarolangun

500 M

-

450 M2

Hak Pakai Pemda Sarolangun

241 M2

-

2500 M2

Hak Pakai Pemda Tanjab Timur

500 M2

-

11.


Pembangunan Tahap III

Untuk Halaman Kantor 2

7950 M

2

Pembangunan Tahap III Untuk Bangunan R. Dinas

6.

2

KETERANGAN

112

Belum Prototype Digunakan untuk Rumah Dinas

Belum Prototype

Dari tabel tersebut dapat kita lihat hanya sebagian kecil dari gedung kantor Pengadilan Agama yang ada diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memenuhi standar dan prototype Mahkamah Agung RI dan kita berharap mudah-mudahan di tahun yang akan datang akan ada penambahan anggaran untuk pembangunan gedung kantor untuk memenuhi standar prototype dari Mahkamah Agung RI. Pembenahan pengelolaan sarana dan prasarana yang merupakan aset negara ke arah yang tertib dan akuntabel menjadi hal yang substansial di tengah usaha kita untuk meningkatkan citra pengelolaan keuangan negara yang lebih baik melalui laporan yang wajar tanpa pengecualian. Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan dalam pelayanan publik, karena apabila sarana dan prasarana tidak tersedia maka kegiatan yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Tentunya dengan adanya fasilitas gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama yang sesuai dengan standar dan prototype Mahkamah Agung RI akan menunjang seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam bekerja dan melayani masyarakat pencari keadilan dapat merasakan kenyamanan dan ketenangan bahkan sebagai lembaga yudikatif memiliki nilai tambah tersendiri baik dimata instansi lain maupun masyarakat pada umumnya.

a. Pengadaan Pembangunan Gedung Tahun 2013 1. 2. 3.

PTA Jambi PA Jambi PA Muara Bulian

: : :

Nihil Nihil Pembangunan Gedung tahap III (finishing)


113

4.

PA Muara Bungo

:

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

PA Bangko PA Kuala Tungkal PA Sungai Penuh PA Sarolangun PA Tebo PA Sengeti PA Muara Sabak

: : : : : : :

Pembangunan Gedung tahap III (finishing) Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

b. Pemeliharaan Gedung tahun 2013 Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tahun 2013 ini telah mengadakan perbaikan/pemeliharaan sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam DIPA masing-masing satker. Adapun rincian pemeliharaan gedung tersebut adalah sbb : 1.

PTA Jambi

:

Pengecatan Gedung, pagar, perbaikan bagian atap yang bocor, resplang, dek, penggantian kunci-kunci pintu yang rusak,

perawatan

rumah

dinas,

pemeliharaan jaringan daya dan jasa, serta lainnya. 2.

PA Jambi

:

Perawatan gedung kantor dan halaman kantor

3.

PA. Muara Bulian

:

Perawatan Gedung

4.

PA. Ma. Bungo

:

Pemeliharaan gedung kantor, halaman


114

kantor dan perawatan rumah dinas 5.

PA. Bangko

:

Perawatan terhadap halaman kantor, rumah dinas yang meliputi pengecatan dinding, pengecatan kusen pintu dan jendela, perbaikan atap yang bocor, perbaikan plafon rusak, pengecatan pagar, gapura dll.

6.

PA Kuala Tungkal

:

Perawatan gedung dan halaman kantor serta perawatan rumah dinas.

7.

PA. Sungai Penuh

:

Pemeliharaan Gedung.

8.

PA. Sarolangun

:

Tidak ada pemeliharaan

9.

PA. Muara Tebo

:

Perawatan

Gedung

dan

halaman

kantor.

c.

10.

PA. Sengeti

:

Perawatan halaman dan pagar kantor.

11.

PA. Muara Sabak

:

Perawatan Gedung kantor.

Penghapusan Gedung tahun 2013 Pada tahun 2013 tidak ada Pengadilan Agama yang melaksanakan penghapusan gedung, hanya pengadilan agama Sungai Penuh yang melaksanakan penghapusan atap gedung kantor.


115

2.

Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Untuk menunjang kelancaran aktivitas perkantoran sehari-hari tentunya tidak luput dari

sarana dan prasarana fasilitas gedung. Dengan adanya sarana dan prasarana fasilitas gedung Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi berusaha dan berupaya dengan maksimal memanfaatkan sarana tersebut dalam melaksanakan fungsinya sebagai instansi pemerintah untuk melayani masyarakat yang mencari keadilan. Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah memiliki fasilitas dalam melaksanakan fungsinya untuk memudahkan kenyamanannya dan melaksanakan pekerjaan sehari-hari perkantoran. Fasilitas yang sudah dimiliki oleh Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi diantaranya adalah pegawai telah mempunyai ruangan walaupun ada di antaranya yang masih bergabung dalam satu ruangan, namun itu tidaklah menjadi suatu kendala. Fasilitas lain yang sudah dimiliki dalam memudahkan pekerjaan adalah telah dimilikinya peralatan komputer, laptop, mesin tik, dan mesin photocopy, scanner dan lain-lain.

a.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2013 1. PTA Jambi - PC

3 Unit

- Lemari Arsip

4 Unit

- Printer

3 Unit

- UPS

3 Unit

- CCTV

1 Paket

- AC

2 Unit

- Microphone meja

10 Unit

- Jam dinding

20 unit


116

- Handy talkie

1 unit a.

21 U

2. PA Jambi -

Laptop

6 Unit

-

Meubelair

-

AC

1 Unit

-

Soundsystem

1 Unit

-

Printer

4 Unit

-

PABX

10 Unit

1 Paket

3. PA Muara Bulian -

Meubelair

1 Paket

-

Tedmon & Mesin Air

1 Paket

4. PA Muara Bungo -

Kendaraan Roda 2

2 Unit

5. PA Bangko -

Laptop

2 Unit

-

PC

1 Unit

-

Printer

1 Unit

-

Kursi tunggu

4 Unit

-

Meubelair (meja&kursi)

1 Paket


117

6. PA Kuala Tungkal -

Meubelair

1 Paket

-

AC

4 Unit

7. PA Sungai Penuh -

Lemari kayu

4 Unit

-

Laptop

2 Unit

-

PC

2 Unit

-

Printer

2 Unit

-

Scanner

1 Unit

8. PA Sarolangun -

Laptop

1 Unit

-

PC

3 Unit

-

Printer

2 Unit

-

UPS

5 Unit

-

Meubelair

1 Paket

-

AC

2 Unit

-

Stavolt

1 Unit

9. PA Tebo -

Penambahan daya listrik

1 Paket

-

Laptop

4 Unit

-

Meubelair

1 Paket


118

10. PA Sengeti -

Laptop

3 Unit

-

Notebook

5 Unit

-

Printer

9 Unit

-

Meubelair

1 Paket

11. PA Muara Sabak -

Kendaraan roda 2

1 Unit

-

Laptop

2 Unit

-

Kamera DSL

1 Unit

-

Meubelair

1 Paket

Semua kegiatan pengadaan tersebut diatas dilaksanakan berdasarkan PerPres Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengelolaan inventarisasi barang milik negara seluruh Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dilaksanakan oleh Bagian Umum melalui penerapan Sistem Aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara). Sehingga seluruh aset-aset milik Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi baik yang bergerak maupun tidak bergerak telah dicatat dan direkam di Aplikasi SIMAK BMN

baik dalam bentuk hardcopy maupun

softcopynya sehingga kevalitan data dapat dijaga dan tentunya lebih memudahkan dalam melakukan pendataan asset. Untuk sistem pelaporannya, Aplikasi SIMAK BMN ini setiap Pengadilan Agama melaporkan kepada : 1. Pelaporan bulanan dengan mengkoordinasikan dengan bagian keuangan yaitu pengiriman ke SAKPA. Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2013

119

2. Pelaporan ke Tingkat Banding yaitu Laporan Semester, yang dilaporkan ke Koordinator Wilayah, dalam hal ini ke Pengadilan Tinggi dan ditembuskan ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi. 3. Pelaporan ke Tingkat Eselon I dilakukan enam bulan sekali merupakan hasil kompilasi dari semua Laporan SIMAK BMN sewilayah hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2013 Meliputi Perawatan Kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, perawatan komputer dan laptop, perawatan AC, dan lainnya disesuaikan dengan alokasi dana yang tersedia di masing-masing Pengadilan Agama.

c. Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2013

1.

PTA Jambi

:

NIHIL

2.

PA Jambi

:

NIHIL

3.

PA Muara Bulian

:

NIHIL

4.

PA Muara Bungo

:

Sudah terlaksana penghapusan (Kendaraan Roda 4 = 1 Unit, kendaraan roda 2 = 1 Unit,

:

meubelair dan peralatan mesin lainnya (187 item)

5.

PA Bangko

:

NIHIL

6.

PA Kuala Tungkal

:

NIHIL


120

7.

PA Sungai Penuh

:

NIHIL

8.

PA Sarolangun

:

NIHIL

9.

PA Tebo

:

Menunggu

SK

dari

Badan

Urusan

SK

dari

Badan

Urusan

Administrasi

10.

PA Sengeti

:

Menunggu Administrasi

11.

PA Muara Sabak

:

NIHIL

Dalam rangka penertiban peningkatan daya guna dan hasil guna serta tertib administrasi pengelolaan barang milik negara, barang inventaris yang sudah tidak efisien lagi untuk menunjang kegiatan kedinasan dapat dimusnahkan/dihapuskan, dan penghapusan tersebut dilakukan dengan pedoman yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang tata cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtangan Barang Milik Negara, serta surat dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 28/BUA/S-Kel/I/2010 tentang Revisi Edaran tentang kelengkapan administrasi usul penghapusan barang milik negara. 2. Pengelolaan Teknologi Informasi Dalam proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dalam penyelenggaran peradilan. Saat ini keberadaan Teknologi Informasi dalam mendukung aktifitas perkantoran sudah tidak dapat dipungkiri lagi manfaatnya. Berbagai jenis pekerjaan semakin efektif dan efisien dengan ditunjang berbagai fasilitas teknologi informasi. Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2013

121

Demikian pula di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi, untuk mengakomodir hal tersebut Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung teknologi informasi, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut : a.

Perangkat Keras Untuk tahun 2013, Perangkat Keras yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Jambi terdiri dari : 1. Personal Komputer

: 23 Unit

2. Laptop

: 12 Unit

3. Printer

: 23 Unit

4. Scanner

: 1 Unit

5. PC Server

: 1 Unit

6. Mesin Fotokopi

: 1 Unit

7. Kamera Foto

: 1 Unit

8. Kamera Video

: 1 Unit

b. Perangkat Lunak Perangkat Lunak di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi

terdiri atas, Website yang beralamat di www.pta-

jambi.go.id, dengan subdomain www.rakerda.pta-jambi.go.id, kemudian Aplikasi Perkara yakni Siadpa Plus, Aplikasi Pengelolaan Barang milik Negara yakni Simak BMN, Aplikasi Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2013

122

Keuangan Yakni GPP, RKAKL, SPM, AFS, SAKPA dan PP39. Selain itu terdapat juga Aplikasi Perpustakaan di Ruang Perpustakaan Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Berikut daftar alamat website Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi : NO

PENGADILAN AGAMA

WEBSITE

1.

PTA Jambi

www.pta-jambi.go.id

2.

PA Jambi

www.pa-jambi.go.id

3.

PA Muara Bulian

www.pa-bulian.net

4.

PA Muara Bungo

www.pa-muarabungo.go.id

5.

PA Bangko

www.pa-bangko.go.id

6.

PA Kuala Tungkal

www.pa-kualatungkal.go.id

7.

PA Sungai Penuh

www.pa-sungaipenuh.go.id

8.

PA Sarolangun

www.pa-sarolangun.go.id

9.

PA Tebo

www.pa-muaratebo.go.id

10.

PA Sengeti

www.pa-sengeti.go.id

11.

PA Muara Sabak

www.pa-muarasabak.go.id

website ini adalah sebagai wujud “judicial transparancy” atau keterbukaan peradilan. Sebagaimana himbauan Ketua Mahkamah Agung RI yang meminta kepada semua badan peradilan yang ada di bawahnya untuk menempatkan pengembangan IT sebagai skala prioritas. Oleh karena itu dalam acara pembukaan rakernas Mahkamah Agung di Makassar tahun 2007 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. Bagir Manan SH, MCL mengatakan : “Dalam rangka keterbukaan, kehadiran IT merupakan suatu kemestian, baik di Mahkamah Agung maupun disemua peradilan. Saya meminta agar semua Peradilan menempatkan pengembangan IT sebagai salah satu prioritas.” Sebagai realisasi dari Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2013

123

keinginan ini Ketua Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang keterbukaan informasi di lingkungan Mahkamah Agung RI. Melalui website ini kami berharap dapat memberikan informasi dan pelayanan bagi para pencari keadilan khususnya di wilayah Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan masyarakat luas pada umumnya untuk mengakses berbagai macam informasi baik mengenai perkara, anggaran maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Mahkamah Agung RI dengan cepat, efisien dan online 24 jam. Semoga website ini dapat memberikan manfaat positif bagi siapa saja yang mengunjungi website Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Kedepannya diharapkan fasilitas yang sudah ada diseluruh Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat terpelihara dengan baik dan dapat dimanfaatkan bagi seluruh warga Pengadilan sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam melakukan kegiatan perkantoran sehari-hari dan dapat melayani dengan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

C. PENGELOLAAN KEUANGAN Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan pengelolaan

keuangan

negara

khususnya

akuntabilitas

di Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah

penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan sasaran dengan mengikuti standar-standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disampaikan berupa laporan keuangan tentang realisasi Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2013

124

anggaran. Pada prinsipnya, pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Mahkamah Agung mengacu pada asas-asas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana dijabarkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ke dalam asas- asas umum seperti asas tahunan, universalitas, asas kesatuan dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai percerminan best practices (penerapan landasan-landasan yang baik)

dalam

pengelolaan

keuangan

negara

seperti:

akuntabilitas

berorientasi

hasil,profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Untuk alokasi anggaran yang diterima oleh Pengadilan Tinggi beserta seluruh satuan

kerja

dibawahnya

pada tahun 2013

Agama J amb i ini berjumlah Rp.

60,364,489,000,- (enam puluh milyar tiga ratus enem puluh empat juta empat ratus delapan puluh

sembilan ribu rupiah), dengan rincian untuk belanja

pegawai

sebesar

Rp36,767,361,000,- (tiga puluh enem milyar tujuh raus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah). Belanja barang sebesar Rp. 11,592,528,000,- (sebelas milyar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan pada belanja modal sebesar

Rp. 12,004,600,000,- (dua belas milyar empat juta enam ratus

ribu rupiah). Untuk realisasi anggaran di tahun 2013 untuk Pengadilan Tinggi Agama Jambi beserta seluruh satuan kerja dibawahnya telah mencapai 96% dari total anggaran di dalam DIPA Tahun 2013, yaitu senilai Rp. 58,010,559,573,Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2013

dengan 125

rincian

sebagai

berikut : A. Rekapitulasi Belanja Pegawai DIPA 01 – Badan Urusan Administrasi NO

SATKER

PAGU

REALISASI

SISA

KET

1

2

3

4

5

6

1

PTA Jambi

12.849.765.000

14.459.962.943

(1.610.197.943)

2

PA. Jambi

6.173.887.000

6.588.209.933

(414.322.933)

3

PA. Muara Bungo

2.081.499.000

2.063.708.400

17.790.600

4

PA. Kuala Tungkal

2.763.782.000

2.720.426.740

43.355.360

5

PA. Bangko

2.788.762.000

2.771.781.100

16.980.900

6

PA. Sungai Penuh

2.825.016.000

2.594.267.479

230.748.521

7

PA. Muara Bulian

2.396.407.000

2.393.751.277

2.655.723

8

PA. Sarolangun

2.675.732.000

2.464.807.633

210.924.367

9

PA. Muara Sabak

2.490.871.000

2.785.568.155

(294.697.155)

10

PA. Muara Tebo

2.158.169.000

2.191.833.140

(33.664.140)

11

PA. Sengeti

3.596.274.000

3.506.778.430

89.495.570

JUMLAH

42.800.164.000

44.541.095.230

(1.740.931.230)

Grafik Persentase Penyerapan Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2013


126

120,00% 100,00%

112,53% 106,71% 99,15% 98,43% 99,39%

111,83% 99,89% 91,83%

92,12%

101,56% 97,51%

80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% PTA Jambi PA. Bangko

PA. Jambi PA. Sungai Penuh


PA. Muara Bungo PA. Muara Bulian

PA. Kuala Tungkal PA. Sarolangun

127

B. Rekapitulasi Belanja Barang DIPA 01 – Badan Urusan Administrasi dan DIPA 04 – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama - DIPA 01 NO

SATKER

PAGU

REALISASI

SISA

KET

1

2

3

4

5

6

1

PTA Jambi

2.091.397.000

2.074.774.761

16.622.239

2

PA. Jambi PA. Muara Bungo PA. Kuala Tungkal

603.575.000

592.975.000

10.600.000

382.334.000

376.769.800

5.564.200

528.819.000

510.847.152

17.971.848

PA. Bangko

422.985.000

422.229.718

755.282

404.149.000

399.531.000

4.618.000

382.675.000

366.549.387

16.125.613

445.320.000

441.578.900

3.741.100

410.032.000

375.713.227

34.318.773

400.964.000

400.464.177

499.823

453.835.000

446.314.238 6.407.747.360

7.520.762 118.337.640

3 4 5

10

PA. Sungai Penuh PA. Muara Bulian PA. Sarolangun PA. Muara Sabak PA. Muara Tebo

11

PA. Sengeti

6 7 8 9

JUMLAH

6.526.085.000

Grafik Persentase Penyerapan Belanja Barang DIPA 01 Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2013 102,00% 100,00%

99,21%

99,82% 98,24% 98,54%

98,00%

96,60%

96,00%

99,88%

99,16%

98,86%

98,34%

95,79%

94,00% 91,63%

92,00% 90,00% 88,00% 86,00% PTA Jambi

PA. Jambi

PA. Muara Bungo

PA. Kuala Tungkal

PA. Bangko

PA. Sungai Penuh

PA. Muara Bulian

PA. Sarolangun

PA. Muara Sabak

PA. Muara Tebo

PA. Sengeti


128

- DIPA 04 NO

SATKER

1 1

2 PTA Jambi

2

PA. Jambi PA. Muara Bungo PA. Kuala Tungkal PA. Bangko PA. Sungai Penuh PA. Muara Bulian PA. Sarolangun PA. Muara Sabak PA. Muara Tebo PA. Sengeti JUMLAH

3 4 5 6 7 8 9 10 11

PAGU

REALISASI

SISA

KET

5

6

3 192.391.000

4 192.345.000

15.150.000

15.125.000

25.000

35.335.000

34.750.000

585.000

25.320.000

24.970.000

350.000

52.680.000

51.760.000

920.000

20.035.000

19.800.000

235.000

78.225.000

75.855.000

2.370.000

20.900.000

20.900.000

-

26.530.000

23.888.000

2.642.000

60.885.000 12.005.000 539.456.000

59.660.000 12.005.000 531.058.000

1.225.000 8.398.000

46.000

Grafik Persentase Penyerapan Belanja Barang DIPA 04 Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2013 102,00% 100,00%

99,98% 99,83%

100,00%

100,00%

98,34% 98,62% 98,25% 98,83%

97,99%

96,97%

98,00% 96,00% 94,00% 92,00%

90,04%

90,00% 88,00% 86,00% 84,00% PTA Jambi PA. Bangko PA. Muara Sabak

PA. Jambi PA. Sungai Penuh PA. Muara Tebo


PA. Muara Bungo PA. Muara Bulian PA. Sengeti

129

PA. Kuala Tungkal PA. Sarolangun

C. Rekapitulasi Belanja Modal DIPA 01 – Badan Urusan Administrasi NO

SATKER

PAGU

REALISASI

SISA

KET

1

2

3

4

5

6

1

PTA Jambi

100.000.000

99.700.000

300.000

2

PA. Jambi PA. Muara Bungo PA. Kuala Tungkal PA. Bangko PA. Sungai Penuh PA. Muara Bulian PA. Sarolangun PA. Muara Sabak PA. Muara Tebo PA. Sengeti JUMLAH

100.000.000

99.160.000

840.000

2.081.499.000

2.063.708.400

17.790.600

100.000.000

98.950.000

1.050.000

100.000.000

99.700.000

300.000

986.000.000

985.429.000

571.000

1.464.499.000

1.457.199.000

7.300.000

100.000.000

99.467.000

533.000

100.000.000

98.950.000

1.050.000

100.000.000 100.000.000 5.331.998.000

99.689.700 100.000.000 5.301.953.100

310.300 30.044.900

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Grafik Persentase Penyerapan Belanja Modal Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2013 100,20%

99,80%

100,00%

99,94%

100,00% 99,70%

99,70%

99,69% 99,50% 99,47%

99,60% 99,40% 99,20%

99,16% 99,15% 98,95%

99,00%

98,95%

98,80% 98,60% 98,40% PTA Jambi

PA. Jambi

PA. Muara Bungo

PA. Kuala Tungkal

PA. Bangko

PA. Sungai Penuh

PA. Muara Bulian

PA. Sarolangun

PA. Muara Sabak

PA. Muara Tebo

PA. Sengeti


130

D. PENGELOLAAN ADMINISTRASI 1. Administrasi Perkara 1.1.Administrasi Kepaniteraan pada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi a. Prosedur Penerimaan Perkara Pelaksanaan kegiatan penerimaan perkara pada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah dilakukan dengan sistem meja-meja ( Meja I, Meja II dan Meja III ) sesuai dengan ketentuan pola Bindalmin. Demikian pula dengan pembuatan Penetapan Majelis Hakim (PMH), Surat penugasan Panitera Pengganti dan Penetapan Hari Sidang (PHS) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pola Bindalmin b. Register Perkara Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah melaksanakan tertib pencatatan dalam buku register perkara yang jumlahnya sebanyak 13 macam, yang meliputi : 1) Register Induk Perkara Gugatan 2) Register Induk Perkara Permohonan 3) Register Permohonan Banding 4) Register Permohonan Kasasi 5) Register Permohonan Peninjauan Kembali 6) Register Surat Kuasa Khusus 7) Register Penyitaan Barang Tidak Bergerak 8) Register Penyitaan Barang Bergerak


131

9) Register Eksekusi 10) Register Akta Cerai 11) Register Permohonan Pembagian Harta Peninggalan diluar Sengketa 12) Register Ekonomi Syari’ah 13) Register Perkara Jinayah 14) Register

Itsbat

Rukyat

Hilal

dan

pemberian

nasehat/keterangan tentang perbedaan Penentuan Arah Kiblat dan Penentuan Awal Waktu Shalat 15) Register Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah 16) Register Mediasi c. Keuangan Perkara Pengelolaan keuangan biaya perkara pada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah dibukukan pada Jurnal Keuangan perkara menurut jenisnya yaitu K.I-PA.1/G untuk perkara gugatan dan K.I-PA.1/P untuk perkara permohonan, K.I-PA.2 untuk permohonan banding, K.I-PA.3 untuk permohonan Kasasi, K.I-PA.4 untuk permohonan peninjauan kembali dan K.I-PA.5 untuk permohonan eksekusi, kemudian dicatat dalam Buku Induk Keuangan Perkara (K.IPA.6), Buku Induk Keuangan Eksekusi (K.I-PA.7) untuk permohonan Eksekusi


132

d. Laporan Perkara Pelaksanaan tugas pembuatan laporan perkara Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yaitu : 1) Pola Bindalmin, terdiri dari laporan bulanan, empat bulanan, dan enam bulanan yaitu model L.1 – PA 1 s.d L.1 – PA 8 2) Laporan hasil mediasi 3) Laporan penggunaan akta cerai 4) Laporan pertanggung jawaban uang iwadl 5) Laporan sebab-sebab terjadinya perceraian 6) Laporan PNBP 7) Laporan sms gateway (prodeo dan sidang keliling) 8) Laporan Sidang Keliling, Prodeo dan Posbakum 9) Laporan Keadaan Perkara yang diputus lebih atau kurang dari 6 bulan 10) Laporan Tahunan

1.2.

Administrasi Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi a. Prosedur Penerimaan Perkara Banding Prosedur

penerimaan

perkara

permohonan

banding

dilaksanakan oleh petugas Meja I, antara lain meneliti kelengkapan berkas perkara banding yang dikirim oleh Pengadilan Agama kepada Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang meliputi isi berkas Bundel A


133

dan berkas Bundel B serta syarat-syarat formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah syarat- syarat formal terpenuhi, maka permohonan banding tersebut didaftar dan diberi nomor oleh Kasir, lalu diteruskan

kepada petugas Meja II, untuk dicatat di register

perkara banding. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan Panitera Pengganti, selanjutnya Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk dalam PMH membuat Penetapan Hari Sidang (PHS). Setelah perkara diputus, maka Panitera Pengganti menyelesaikan putusan berdasarkan naskah konsep putusan Majelis Hakim. Kemudian Panitera mengirim salinan putusan perkara banding beserta

berkas

Bundel

A

kepada

Pengadilan

Agama

yang

bersengkutan untuk diberitahukan isi putusannya kepada para pihak yang berperkara. b. Laporan Perkara Pelaksanaan tugas pembuatan laporan perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yakni : 1) Laporan LII-PA 1 s.d LII-PA 3 2) Laporan RK.1 s.d RK.6 3) Laporan L1-PA7 4) Laporan Prodeo, Sidang Keliling dan Posbakum 5) Laporan Keadaan Perkara yang diputus lebih atau kurang dari 6 bulan dan Mediasi


134

6) Laporan Ekonomi Syari’ah 7) Laporan PNBP 8) Laporan Tahunan c. Kearsipan Perkara Perkara yang diputus pada tahun 2013 sebanyak 24 perkara, semua perkara yang diputus berkas perkaranya telah diminutasi dan telah di tata dalam box arsip dan telah diletakkan di almari arsip perkara.

2.

Administrasi Umum a. Pengurusan Surat Menyurat Dalam pengurusan surat menyurat Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah mengacu pada Tata Persuratan Mahkamah Agung RI, seperti yang dituangkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007

tentang

pedoman

pelaksanaan

tugas

dan

administrasi pengadilan bidang pola kelembagaan peradilan, administrasi kepegawaian

peradilan,

administrasi

perencanaan,

administrasi

tata

persuratan, tata kearsipan dan administrasi keprotokolan, kehumasan dan keamanan, administrasi perbendaharaan, pedoman bangunan gedung kantor dan rumah jabatan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, prototype gedung pengadilan dan rumah dinas dan pola klasifikasi surat Mahkamah Agung RI.


135

Berikut rincian data surat masuk dan keluar tahun 2013 untuk Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi : No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. 9. 10. 11.

Pengadilan Agama PTA Jambi PA. Jambi PA. Muara Bulian PA. Muara Bungo PA. Bangko PA. Kuala Tungkal PA. Sengeti PA. Sungai Penuh PA. Tebo PA. Sarolangun PA. Muara Sabak

Surat Masuk

Surat Keluar

1293 1060 740 879 823 696 769 511 757 410 390

1448 1512 1034 1208 1110 972 877 665 788 805 438

Dan dapat dilihat juga grafik penerimaan surat masuk dan keluar di Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi selama 3 (tiga) tahun terakhir (2011, 2012, 2013) di bawah ini : Grafik Surat Masuk : 1800 1600 1400 1200 1000 800

2011

600

2012

400

2013

200 0


136

Grafik Surat Keluar : 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800

2011

600

2012

400

2013

200 0

b.

Pengurusan Perpustakaan Perpustakaan sangat diperlukan sebagai tempat untuk menambah

ilmu pengetahuan dan wawasan baik bagi para hakim dan pegawai sehingga perlu adanya sarana dan prasarana ruangan khusus yang dapat dipergunakan untuk membaca dengan tenang dan nyaman. Namun kenyataannya masih banyak Pengadilan Agama yang belum memiliki ruangan khusus untuk perpustakaan. Ditambah lagi kendala petugas pengelola perpustakaan yang belum memahami benar tentang tata cara mengelola perpustakaan yang baik dan benar sesuai dengan pedoman yang berlaku, dan juga belum mendapat tenaga fungsional pustakawan. Berikut rincian penerimaan buku perpustakaan tahun 2013 untuk Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.


137

Pengadilan No Agama 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. 9. 10. 11.

PTA Jambi PA. Jambi PA. Muara Bulian PA. Muara Bungo PA. Bangko PA. Kuala Tungkal PA. Sengeti PA. Sungai Penuh PA. Tebo PA. Sarolangun PA. Muara Sabak

Jumlah Eksemplar 219 eksemplar 27 eksemplar 40 eksemplar 44 eksemplar 17 eksemplar 45 eksemplar 21 eksemplar 18 eksemplar 17 eksemplar 24 eksemplar 18 eksemplar

Semoga harapan kita bersama untuk menambah wawasan dan intelektualitas para Hakim dan Pejabat struktural, fungsional beserta jajarannya di setiap Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi melalui pengelolaan perpustakaan yang baik dan benar akan dapat terwujud di tahun 2014 mendatang.


138

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN 1. Penyelesaian perkara pada tahun 2013 pada tingkat banding telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari sisa tahun 2012 sebanyak 3 perkara ditambah perkara yang diterima tahun 2013 sebanyak 21 perkara telah berhasil diselesaikan sebanyak 24 perkara (100%). Sedangkan perkara tingkat pertama dari sisa tahun 2012 sebanyak 596 perkara ditambah yang diterima tahun 201 sebanyak 3.782 perkara, jumlah keseluruhan 4.378 perkara, yang dapat diputuskan / diselesaikan sebanyak 3.713 perkara ( 84.82%) sehingga sisa akhir tahun 2013 sebanyak 665 perkara (15.18%). 2. Dari segi kuantitas, perkara yang diterima ditingkat pertama mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, berbeda pada tingkat banding yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. 3. Pelaksanaan tugas di bidang administrasi perkara dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah dilaksanakan dengan baik dan tertib sesuai dengan

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

:

KMA/001/SK/1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih terdapat kesalahan-kesalahan kecil yang perlu dibenahi dan diperbaiki atau disempurnakan. 4. Penatausahaan

bagian

kepegawaian,

keuangan

dan

umum

telah

dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang ada, walaupun dalam beberapa hal masih perlu pembenahan dan perlu peningkatan lagi. Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2013

139

5. Kekuatan pegawai menurut jenis pekerjaan dan fungsinya belumlah berimbang dengan volume pekerjaan yang harus diselesaikan, demikian juga apabila dilihat dari golongan tidak berimbang antara golongan III dan IV apabila dibandingkan dengan golongan I dan II (tenaga pelaksana) golongan I dan II sangat kurang sekali sehingga masih ada diantara pejabat yang tidak mempunyai staf, padahal setiap tahun volume pekerjaan semakin meningkat.

B. REKOMENDASI 1. Kepada pimpinan Mahkamah Agung RI dimohon mengupayakan penambahan pegawai sesuai dengan volume / beban tugas Pengadilan Agama dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi. 2. Kepada pimpinan Mahkamah Agung RI dimohonkan untuk meningkatkan Anggaran Rutin sehingga setiap pelaksanaan program kerja dapat ditingkatkan 3. Proyek pembangunan gedung kantor dan pengadaan sarana prasarana lainnya termasuk pengadaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) perlu terus menerus ditingkatkan sesuai standar ideal masing-masing Pengadilan

Agama

demi

kelancaran

tugas

untuk

meningkatkan

kewibawaan Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. 4. Kepada seluruh ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi agar lebih meningkatkan target penyelesaian perkara dan memperkecil sisa perkara. 5. Pembinaan dan pelatihan kepada Hakim, Pegawai Kepaniteraan dan pegawai lainnya perlu terus menerus ditingkatkan guna mewujudkan aparat hakim dan pegawai yang profesional (berwawasan luas, terampil, menjalankan dibidang tugasnya dan berahlak mulia). Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2013

140

C. PENUTUP Demikianlah laporan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai realisasi dari program kerja tahun 2013. Realisasi pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi

Agama Jambi yang diuraikan data laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dan semua unsur yang terkait,

mulai dari Pimpinan,

para hakim,

Panitera/Sekretaris, pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh staf yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target

sesuai dengan

program kerja yang telah disusun. Namun dengan

demikian

kami

menyadari masih ada beberapa

program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan rencana semula. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam menyelesaikan perkara baik ditingkat pertama (Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi) maupun pada tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama Jambi) dapat dikatakan menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, sebagaimana diuraikan diatas. Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan laporan ini. Mudah-mudahan kita semua

memperoleh

Rahmat, Taufiq, Hidayah dan

Inayah dari Allah SWT. Amin.

Jambi, 10 Januari 2014 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Drs. H. Muzani Zahri, SH. MH NIP. 19470206 197602 1 001


141

KATA PENGANTAR. Jambi, 10 Januari 2014 Ketua, Drs. H. Muzani Zahri, SH. MH NIP

Recommend Documents