Kata Pengantar. Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Kendari, 14 Januari 2014 Ketua, Drs. H. Armia Ibrahin, SH

i

Kata Pengantar ِ ‫يم‬ ِِ ‫بِ ۡس ِمٱللَّ ِهٱلر َّۡح َٰمنِٱل َّر ِح‬

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun 2014 dapat diselesaikan tepat waktu. Dengan berakhirnya pelaksanaan tugas tahun anggaran 2014 berarti Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah menyelesaikan kegiatan sebagaimana Rencana Strategis yang telah digunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam memenuhi visi dan misinya. Selama Tahun 2014, sejumlah capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari, yang kemudian dituangkan dalam Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun 2014. Laporan ini menguraikan secara deskriptif tentang Pelaksanaan Tugas Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun 2014, yang meliputi bidang teknis yudisial, administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan, bidang pembinaan dan pengawasan serta bidang pembangunan. Laporan ini sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Kendari kepada Pimpinan Mahkamah Agung R.I. untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang, dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan, khususnya Pimpinan Pengadilan Agama di propinsi Sulawesi Tenggara sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas. Kami telah berusaha menyajikan laporan seobyektif mungkin, akan tetapi kami sadari masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran dari semua pihak demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan yang akan datang. Demikian, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Kendari, 14 Januari 2014 Ketua,

Drs. H. Armia Ibrahin, SH.,MH

Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Kendari 2014

ii

Daftar Isi Halaman KATA PENGANTAR ....................................................................................

i

DAFTAR ISI ..............................................................................................

ii

BAB. I

PENDAHULUAN ...........................................................................

1

A. Kebijakan Umum Peradilan ......................................................

2

B. Visi Dan Misi ...........................................................................

6

C. Rencana Strategis ...................................................................

7

STRUKTUR ORGANISASI (Tupoksi)...............................................

11

A. Standar Operasional prosedur (SOP) ........................................

14

B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)..... ..................................

60

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ................................................

90

A. Sumber daya Manusia ....................................................... ...

90

BAB. II

BAB. III

B. Keadaan Perkara ................................................................... 102 C. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana ......................................... 111 D. Pengelolaan Keuangan ........................................................... 116 E. Dukungan Teknologi Informasi ............................................... 125 F. Regulasi 2014 ........................................................................ 138 BAB. IV

PENGAWASAN ............................................................................ 142 A. Pengawasan Internal .............................................................. 142 B. Evaluasi ................................................................................. 150

BAB. V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ………………………………………….. 152 A. Kesimpulan.........................................................................

152

B. Rekomendasi....................................................................... 153 BAB VI

PENUTUP ................................................................................... 154

LAMPIRAN................................................................................................

LaporanTahunanPengadilanTinggi Agama Kendari 2014

Hal 1

Bab Pendahuluan Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-undang No. 4 tahun 2005 dinyatakan bahwa “organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut Peradilan Satu Atap. Sementara itu dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2005 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan

finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi pasal tersebut lahirlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan perubahan Perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama yang pada saat berada di bawah Departemen Agama ditangani oleh


Hal 2

Direktorat, setelah bergabung dengan Mahkamah Agung ditangani oleh Direktorat Jenderal. Perubahan ini telah membawa konsekuensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama ke depan, baik dari segi ketenagaan, administrasi, finansial maupun sarana dan prasarana.

A.Kebijakan Umum Peradilan Dalam periode 2014 ini merupakan tahun kelima dalam kerangka rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Kendari (2010-2014), sebagai upaya mengsinergikan dengan agenda pembaruan Mahkamah Agung dengan Rencana Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RJPM). Upaya berkesinambungan untuk meningkatkan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati, selama periode 2014 ini Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah melakukan langkah strategis di bidang pembaruan. Sebagian langkah tersebut telah diawali dan dilanjutkan di tahun ini. Pada prinsipnya langkah yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagaimana yang tercantum dalam Blue Print (Cetak Biru), program pembaruan Mahkamah Agung dan Pengadilan pada umumnya. Pengadilan tinggi Agama Kendari telah berupaya mensinergikan langkah tersebut dengan menuangkan dalam rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Kendari selama jangka waktu 5 (lima) tahun, dari tahun 2010-2014 yaitu :

1. Mengadakan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan ; 2. Meningkatkan kuwalitas Pengawasan; 3. Mengadakan Stimulasi Moral dan Integritas; 4. Melarang pungutan diluar ketentuan; 5. Pembangunan Kantor, Pembangunan rumah dinas dan rehab rumah dinas; 6. Mengusulkan penambahan anggaran pada setiap program; 7. Meningkatkan kwalitas mutu pelayanan prima; 8. Membuat penetapan panjar biaya perkara;


Hal 3

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut diatas maka disusun program pelaksanaan sebagai berikut : 1. Peningkatan keterampilan/kemampuan teknis aparatur peradilan; 2. Peningkatan eksaminasi putusan ; 3. Peningkatan kesadaran dan ketaatan atas norma dan etika; 4. Peningkatan kualitas pengawasan; 5. Peningkatan sarana dan prasarana peradilan; 6. Peningkatan plafon anggaran dalam DIPA; 7. Penyelesaian perkara tidak lebih dari 6 (enam) bulan; 8. Penyesuaian biaya proses perkara dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 tahun 2009; Program signifikan yang dilaksanakan pada tahun ini merupakan program prioritas menuju Badan Peradilan Agama yang Agung, diantaranya: 1. Program keterbukaan Informasi di Peradilan Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

:

144/KMA/SK/VIII/2007

tentang

Keterbukaan

Informasi

di

Pengadilan. Setelah SK Nomor peraturan

: 144/KMA/SK/VIII/2007 ditetapkan, terbit

perundang-undangan

lain

yang

mengatur

pelaksanaan

Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh Badan Publik, termasuk pengadilan. Atas pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung RI mengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1144/KMA/SK/I/2012 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.


Hal 4

Teknologi menjadi salah satu alat untuk meningkatkan daya saing dan penyebaran informasi kepada semua pihak. Mengenai Teknologi Informasi yang telah diterapkan di Pengadilan Agama harus terus ditingkatkan, dalam mendukung transparansi putusan dan keuangan, ketepatan waktu putusan dan pencepatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.Teknologi Informasi memang bukan menjadi tugas pokok, tapi sebagai penunjang dalam kelancaran dan peningkatan mutu pelayanan peradilan.Untuk mendukung pencapaian tersebut, dalam bidang TI Pengadilan Tinggi Agama Kendari merencanakan dalam perencanaan jangka pendek/menengah dan perencanaan jangka panjang, serta rencana kegiatan baik dalam rangka sosialisasi maupun pelatihan-pelatihan. a. Perencanaan jangka pendek/menengah 1. Penataan kembali jaringan/network yang ada, baik kabel maupun wireless agar dapat menjangkau semua ruangan yang ada. 2. Penataan website mengikuti SEMA No.1-144 Tahun 2010. 3. Pembuatan tampilan baru SIADPTA yang lebih user friendly sehingga memudahkan masyarakat umum untuk mendapatkan informasi keperkaraan. Teknologi Informasi yang ada sekarang ini seperti SIADPA dan SIADPTA Plus harus diberdayakan secara maksimal untuk mencapai hasil yang optimal. 4. Pembuatan help desk information untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai Pengadilan. 5. Penyediaan meja informasi pada lobi masing-masing Pengadilan Agama juga telah dilakukan sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ini. 6. Pemanfaatan teknologi informasi baik dalam level back office, seperti SIMPEG (Sistem Manajemen Kepegawaian) untuk mengelola data pegawai, SIADPA (Sistem Adminstrasi Perkara Pengadilan Agama) dan SIADPTA (Sistem Adminstrasi Perkara Pengadilan Tinggi Agama) tetap terus dikembangkan.


Hal 5

b.

Perencanaan Jangka panjang 1. Secara bertahap dilakukan proses migrasi sistem baik sistem operasi, aplikasi dengan menggunakan perangkat lunak yang legal atau open source. 2. Penyediaan data center sebagai local repository untuk menampung surat masuk dan keluar,perkara banding dan dokumen-dokumen lainnya secara digital sehingga dapat diakses oleh semua bagian aplikasinya sudah buat. Penyediaan meja informasi pada lobi masing-masing Pengadilan

Agama juga telah dilakukan sejak tahun 2011 sampai sekarang ini. Meja informasi difungsikan selain sebagai wahana untuk memberikan informasi dan kebutuhan publik lainnya yang diarahkan oleh petugas meja informasi, juga dengan adanya meja tersebut dapat meminimalisir interaksi para pihak dengan jajaran peradilan. Adapun komponen yang ditata dalam rangka pelayan publiki dengan menyediakan meja informasi yang terdiri dari 7 (tujuh) komponen, yaitu: 1. Tata Ruang Pengadilan; 2. Maklumat dan Standar Pelayanan ; 3. Pengaduan ; 4. Pengelolaan dan Layanan Meja Informasi ; 5. Kualitas Petugas Meja Informasi ; 6. Fasilitas Meja Informasi ; 7. Pelaporan Meja Informasi ; 2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Peradilan Untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas peradilan, dalam tahun 2014 Penyediaan gedung kantor yang representatif sesuai dengan ketentuan dalam prototype gedung pengadilan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung, Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana gedung kantor, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya.


Hal 6

Tercatat diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari, ada 7 (tujuh) PA. Dari ke 7 (tujuh) PA tersebut ada 2 PA yang pembangunannya pada tahap III/finishing yaitu PA Andolo dan PA Pasarwajo sedangkan PTA Kendari dan PA Kendari adalah Pembangunan Renovasi/Finishing Tahap III. Sehingga secara umum wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari tahun 2014 sudah memiliki gedung yang representatip untuk kegiatan pelayanan berperkara kepada masyarakat. Meskipun PA Raha dan PA Bau-Bau belum prototype namun pembangunannya kami rencanakan tahun 2015. Pada tahun 2014Pengadilan Tinggi Agama Kendari mengusulkan pembentukan 3 (tiga) Pengadilan Agama yaitu PA Wangi wangi, PA Rumbia, PA Lasusua. Dalam proses diharapkan tidak lama terbit pembentukan 3 (tiga) PA tersebut.

B. Visi Dan Misi Visi Pengadilan Tinggi Agama Kendari Pengadilan Tinggi Agama Kendari merupakan kawal depan (Provost ) Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki visi “ Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung” Peradilan yang mandiri dan profesional, handal dan bermoral sebagai sosok peradilan baik secara institusi, individu maupun sistem yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara terampil, baik dan benar berlandaskan nilai etika dan moral untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat dalam remunerasi saat ini. Dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) mencerminkan cita-cita penyelenggaraan

pemerintahan

negara

yang

profesional,

transparan,

akuntabel dan memiliki kredibilitas. Untuk mencapai visi tesebut, ditetapkan misi Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Agama


Hal 7

Yang dimaksud dengan kemandirian Badan Peradilan Agama, adalah peradilan dalam menyelenggarakan kekuasaaan kehakiman bebas dari campur tangan oleh pihak lain. Kemandirian Peradilan bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, artinya bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Peradilan dalam menjalankan fungsinya harus secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, bujukan, baik bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun. 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan mengandung makna bahwa pelayanan hukum yang dilakukan oleh peradilan harus menjunjung tinggi rasa keadilan dengan azas pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.Dengan demikian pelayanan peradilan kepada masyarakat dapat diberikan secara mudah dan tidak diskriminatif. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan Agama Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Agama dimaksudkan agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan program kerja dan perundang undangan yang berlaku. 4. Meningkatkan kredibilitas dan trasparansi Badan Peradilan Agama Meningkatkan kredibilitas Peradilan Agama mengandung makna bahwa tugas dan fungsi peradilan agama harus dilaksanakan secara akuntable dan transparant. Dengan demikian keluhan masyarakat semakin diminimalisir, kepercayaan masyarakat terhadap kinerja peradilan semakin tinggi sehingga kredibilitas Peradilan Agama semakin meningkat.

C. Rencana Strategis Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hakekatnya sebagai pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja melalui pembinaan, penataan, perbaikan,


Hal 8

penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang peradilan termasuk pembinaan akhlak dan perilaku serta pengawasan dan pengendalian manajemen agar tercapai efektifitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan. Tujuan dan sasaran yang jelas adalah menjadi tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan peradilan yang diselaraskan dengan arah kebijakan peradilan pada umumnya yang dijadikan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan, serta menjadi pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam pencapaian visi dan Misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014. Rumusan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut : NO

Tujuan

Sasaran

Target (%) 2010

2011

2012

2013

2014

Misi Pertama ‘Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Agama’ 1

2

Meningkatka n Tingkat Pendidikan aparatur peradilan

Meningkatka n moralitas dan integritas aparatur peradilan

1.1.Tersedianya aparatur yang proporsional dan professional 1.2.Terwujudnya peradilan yang berdasarkan hukum Tersedianya aparatur yang bersih dan berwibawa.

90

95

100

100

100

95

100

100

100

100

95

100

100

100

100

Terwujudnya peradilan yang 95 100 100 100 100 bebas KKN Misi Kedua ‘Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan’ 1

Meningkatkan pelayanan hukum

Tersedianya sarana dan prasarana diseluruh kabupaten/kota.

60

70

80

90

100


Hal 9

kepada Masyarakat

2

Meningkatkan akselerasi pelayanan hukum kepada Masyarakat

Tersedianya anggaran operasional yang memadai dalam DIPA Terwujudnya penyelesaian perkara yang cepat

92

95

95

95

95

95

95

97

97

97

Terselenggaranya peradilan yang 60 70 80 90 100 sederhana dan biaya ringan Misi Ketiga ‘Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan Agama’ 1 Meningkatkan Terwujudnya pembinaan management yang 70 75 80 85 90 aparatur berorientasi kinerja peradilan Terlaksananya tupoksi secara 80 85 90 95 95 efektif dan efisien 2 Meningkatkan Terwujudnya pengawasan pelaksanaan tugas 85 90 95 95 98 sesuai rencana dan kewenangan Terwujudnya tata kelola administrasi umum dan 85 90 95 95 98 administrasi perkara

Misi Keempat ‘Meningkatkan kredibilitas dan trasparansi Badan Peradilan Agama’ 1 Meningkatkan Terwujudnya akuntabilitas standart pelayanan 90 90 95 95 95 kinerja peradilan Terwujudnya rasa keadilan dan 95 95 98 98 98 kepastian hukum yang diharapkan


Hal 10

2

Meningkatkan kualitas transparansi pelayanan

Tersedianya meja informasi dan pengaduan

50

75

90

100

100

Terwujudnya sistim Informasi Teknologi pelayanan publik

100

100

100

100

100

Misi kelima ‘ Meningkatkan Sarana dan prasarana peradilan Agama Pembangunan 1.1.Terlaksananya sarana dan pembagungan prasarana gedung kantor 90 95 100 100 100 kerja yang peradilan memadai sesuai prototype 1.2.Tersedianya pembangunana 95 100 100 100 100 Pos Jaga 1.3Tersedianya pembagunan rumah dinas 95 100 100 100 100 pejabat dan hakim 1.4Tersedianya sarana olah raga ( 95 100 100 100 100 Lapangan Teknis Lapangan ) 2 Meningkatkan 1.1 Terwujudnya prasarana pengadaan 95 100 100 100 100 perkantoran Maubelair yang yang memadai memadai . 1.2 Terwjudnya pengadaan 95 100 100 100 100 pengolah data 1.3 Terwujudnya pengelolaan 95 100 100 100 100 sarana Website 1


Hal 11

Bab Struktur Organisasi Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa ”Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja

Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Kemudian Susunan Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat pada Pengadilan

diatur

dalam

Surat

Keputusan

Mahkamah

Agung

Nomor

:

KMA/004/SK/II/1992, maka Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai berikut : 1. Ketua

: Drs. H. Armia Ibrahim,SH.,MH

2. Wakil Ketua

: Drs. H. A N W A R R., MH.

3. Hakim Tinggi

: 1. Drs. Dadi Suryadi., SH.,MH. 2. Drs.H. Abd. Rajab K, SH.,MH. 3. Drs. H. Muh. Alwi Rahim, SH.,MH. 4. Drs. Muh. Amir Razak, SH.MH. 5. Drs. Syarifuddin Syakur, M.H. 6. Drs. T a r m i z i 7. Drs. H.M. Yusuf, MH. 8. Hj. St. Tawaningsih, S.H., M.H 9. Dra. Hj. Andi. Salmiah., SH.,MH. 10. Dra. Hj. Munawarah, M.H. 11. Drs. H.A. Taufik, S.H.,M.H 12. Drs. H.A Khaliq MS Damanhuri

4.

Panitera/Sekretaris

: Drs. Arisno Mertosono, SH

5.

Wakil Panitera

: Drs. Farid

6.

Wakil Sekretaris

: Zainal Abidin, SH.,MM

7.

Panitera Muda Banding

: Syamsudduha, SH.


Hal 12

8.

Panitera Muda Hukum

: Hj. Suhartina, SH, MH.

9.

Kasubag Kepegawaian

: Abd. Hopir, S.Ag

10. Kasubag Keuangan

: Hj. Kudesia, S.H.

11. Kasubag Umum

: Muh. Idris Abdullah, S.H.

12.

: 1). Drs. Baharuddin

Panitera Pengganti

2). Drs. Sudirman Salima 3). Syamsuddin HS,S.HI. 4). Drs. Paliama Karib 5). Dra. H Hajar Makkawaru 6). Dra. Hasbiah 13. Staf Panmud Banding

:-

14. Staf Panmud Hukum

:-

15. Staf Subbag Kepegawaian

: 1). Lisa Febrianti Rasidin, S.Kom 2). Nur Rahma Baharuddin, A.Md 3). Sudarmin, A.Md

16. Staf Subbag Keuangan

:

1). Rusdianto, SE 2). Yudi Wijaya, SH 3). Jumriani Nurdin, SE 4). Djasida Doliap, S.HI

17. Staf Subbag Umum

:

1). La Saleda, S.H. 2). Ulfah Makmur, S.Kom. 3). Lasmana, S.H. 4). Fadliyah Zainal, S.HI 5). Ansar


Hal 13

Untuk jelasnya dapat dilihat pada bagan struktur organisasi BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA

KETUA WAKIL KETUA

HAKIM PANITERA/SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

PANMUD GUGATAN

PANMUD PERMOHO NAN

STAF

STAF

Keterangan:

WAKIL SEKRETARIS

PANMUD HUKUM

STAF

JURUSITA

Garis Komando PENGGANTI Garis Koordinasi

KAUR KAUR KEPEGAWAI KEUANGA AN N

S TA F

STAF

KAUR UMUM

STAF

PANITERA PENGGANTI


Hal 14

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI AGAMA

KETUA WAKIL KETUA

HAKIM TINGGI

PANITERA/SEKRETARIS

WAKILSEKRE TARIS

WAKIL PANITERA

PANMUD BANDING

STAF

Keterangan:

PANMUD HUKUM

STAF

KASUBBAG KEPEGAWA IAN

PANITERA PENGGAN TI

STAF

KASUBBAG KASUBBAG KEUANGAN UMUM

STAF

STAF

Garis Komando Garis Koordinasi

A.Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 1. Standar Operasional Prosedur Berperkara pada pengadilan Tingkat Pertama Mekanisme prosedur berperkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dapat dilihat pada bagan alur berikut :


Hal 15

a. SOP Penerimaan Perkara : No 1

2

3

4

5

Aktifitas 1. Memeriksa kelengkapan dan menentukan besarnya panjar. 2. Kuasa Hukum yang mengajukan perkara diwajibkan menyerahkan softcopy gugatan/ permohonan Petugas penerimaan memeriksa kelengkapan berkas gugatan / permohonan dengan menggunakan daftar periksa, kemudian melanjutkannya kepada Panitera muda Gugatan/ Permohonan untuk dinyatakan berkas telah lengkap dan ditentukan besarnya biaya panjar perkara untuk kemudian dituangkan ke dalam SKUM. Berkas disertai Bukti bayar di BANK: - Memberi tanda LUNAS - Memberi nomor perkara Berkas yg telah diberi nomor: - Mencatat berkas dalam induk perkara Berkas diberikan pada Pemohon/ Penggugat setelah dicatat pada Register

Meja I

Pelaksana Panmud Kas Gug/Perm

Meja II

Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan Kelengkapan 8 menit berkas perkara

Output Berkas perkara

Berkas perkara yang telah dibayarkan Panjar melalui Bank yang telah ditunjuk

8 menit

Berkas perkara

Berkas + No Register + Bukti Bank

5 menit

No Perkara terinput pada Aplikasi

Pencatatan pada Buku Register

10 menit


5 menit

No Perkara terinput pada Aplikasi No Perkara terinput pada Aplikasi


Hal 16

b. SOP Penyampaian Salinan Putusan : Pelaksana No

Aktifitas

Subbag Umum

Panitera

Ketua

Petugas Meja III

Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan berkas 5 perkara menit

1

- Menerima berkas - Mengagendakan

2

- Membaca, meneliti - Melakukan croscek

Berkas perkara,

10 menit

3

- Membaca, meneliti dan mendisposisi - Membuat catatan kaki - Mencatat tanggal pengeluaran Salinan Putusan yg akan ditandatangan Panitera - Menyerahkan pada JSP

Berkas perkara Berkas & Putusan

25 menit 15 menit

Putusan

10 menit

4

5

Output Berkas tercatat + lembar disposisi Berkas tercatat +lembar disposisi Berkas + Disposisi Berkas + Instrumen

Instrumen Pbt Putusan

c. SOP Prosedur Mediasi : No

Aktifitas

1

- Melaksanakan persidangan yang dihadiri semua pihak (Penggugat/Tergugat). - Melaksanakan pemilihan mediator. - Menunjukkan daftar mediator, - Menawarkan kepada para pihak untuk memilih, - Membuat Penetapan Mediator jika disepakati, - Menunda proses pemilihan jika dikehendaki para pihak,. - Membuat PPM jika tidak sepakat. - Mengarahkan ke ruang mediator utk menentukan jadwal mediasi - Menyerahkan PPM - Menerima PPM dari Panitera Sidang - Membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan mediasi; - Menjelaskan mekanisme mediasi;

2

3

Majelis Hakim

Pelaksana Panitera Mediator Sidang

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Kehadiran min 2 pihak yang sengketa, PPM

Waktu

Output

15 menit

PPM

Berkas perkara, PPM

10 menit

PPM

PPM (Penetapan Penunjukkan Mediator)

2 hari

Hasil mediasi


Hal 17

- Menerima resume masingmasing pihak. - Membahas masing-masing usulan - Memberikan opsi lain untuk meminimalisir perbedaan. - Mengadakan kaukus jika dipandang perlu. - Mengakhiri mediasi jika deadlock dan membuat laporan - Merumuskan perdamaian jika sepakat. - Menunda pertemua jika ada kemungkinan masingmasing mengajukan usulan baru. - Membuat Berita Acara Mediasi. - Melaporkan pada Ketua Majelis hasil mediasi - Jika Mediasi berhasil maka dibuatkan Akta Perdamaian - Jika Mediasi tidak berhasil maka dibuatkan surat laporan bahwa mediasi telah gagal/ tidak berhasil. - Berkas perkara diserahkan kepada Majelis Hakim sesuai dengan PMH semula.


Hal 18

c. SOP Eksekusi Riil : Pelaksana No

Aktifitas

1

- Menerima surat permohonan Eksekusi dari Pemohon dan memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar.

2

3

Ketua/ Wk Ketua

Panmud Gugatan/ Meja II

Kasir

Mutu Baku Panitera

Jurusita / JSP

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output

Permohonan, Salinan Putusan

5 menit

Disposisi/ Instrumen

- Meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera. - Memerintahkan kepada Petugas Meja II untuk mencatat pada buku register - Menyerahkan berkas serta SKUM yang harus dibayar di Kasir kepada pihak

Permohonan, Salinan Putusan, buku register

15 menit

SKUM

- Menerima pembayaran biaya Eksekusi sesuai SKUM. - Mencatat dan membukukan pada Jurnal dan Buku Induk Keuangan Eksekusi sesuai dengan nomor perkara ybs

SKUM Lunas, Jurnal, induk keuangan

10 menit

Registrasi


Hal 19

Pelaksana No

Aktifitas

4

- Mencatat ke dalam buku register eksekusi - Mempersiapkan penetapan eksekusi dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon eksekusi membayar SKUM. - Mempersiapkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Agama; - Mengikuti rapat koordinasi dengan Instansi terkait. - Menandatangani surat Penetapan Sita / Eksekusi sekaligus memerintahkan Panitera / Jurusita / Jurusita Pengganti untuk melaksanakan Sita / Eksekusi - Melakukan pemberitahuan proses eksekusi kepada para pihak paling lama 3 hari setelah menerima berkas eksekusi. - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait paling lama 3 hari setelah menerima penetapan dari KPA. - Melaksanakan proses eksekusi

5

6

7

Ketua/ Wk Ketua


Kasir

Mutu Baku Panitera

Jurusita / JSP


Waktu

Output

Permohonan, Putusan, buku reg eksekusi

10 menit

Permohonan teregistrasi

Permohonan, Salinan Putusan, SKUM Lunas

10 menit

Hasil rapat koordinasi

Konsep Penetapan Eksekusi, Salinan Putusan

3 hari

Penetapan Eksekusi

Pelaksanaan eksekusi 3 hari setelah rapat koordinasi


Hal 20

setelah selesai rapat koordinasi dengan instansi terkait dan telah dinyatakan lengkap dan siap sesuai surat Penetapan Ketua PA/MSy. - Melaporkan Berita Acara hasil pelaksanaan eksekusi kepada KPA 1 hari setelah selesai pelaksanaan

c. SOP Pelaksanaan Pemberkasan dan Minutasi : No

Aktifitas

1

- Menghimpun, memilah-milah, meneliti dan menelaah berkas perkara yang akan dilakukan pemberkasan dan diminutasi. - Majelis Hakim melakukan pemberkasan dan minutasi berkas perkara yang pelaksanaannya dibantu oleh Panitera Pengganti. - Majelis Hakim/Panitera Pengganti melakukan minutasi berkas perkara. - Majelis Hakim/Panitera Pengganti menyusun /melakukan pemberkasan berkas perkara berdasarkan kronologis peristiwa. - Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi dan dilakukan pemberkasan ke Meja III.

Panitera Sidang

Pelaksana Meja Ketua III Majelis

Panmud Hukum

Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan Berkas 35 perkara, menit instrumen


Output Berkas

Hal 21

2

- Memberi sampul, menjahit dan memberi cap segel berkas perkara. - Menyerahkan Berkas perkara yang telah diminutasi ke Ketua Majelis melalui Panmud untuk di paraf dan diberi tanggal.

Sampul berkas, cap dan segel

5 menit

Berkas tersampul

3

- Membubuhkan paraf dan tanggal pada sampul berkas perkara dan menyerahkan kembali berkas perkara ke Meja III. - Menerima berkas yang telah dibubuhi paraf dan tanggaL oleh Ketua Majelis; - Menyerahkan berkas kepada Panitera Muda Hukum / Petugas Arsip untuk menyimpan dan mengarsipkan berkas perkara tersebut. - Menyimpan dan mengarsipkan berkas perkara yang telah dilakukan pemberkasan dan diminutasi. - Memilah dan mengelompokkan berdasarkan klasifikasi tata kearsipan

Relaas, Instrumen, srt permohonan, gugatan

15 menit

Berkas + sampul

Berkas tersampul

5 menit

Berkas

Berkas yg telah diminutasi

5 meniti

Berkas arsip

4

5


Hal 22

d. SOP Penerimaan Perkara Prodeo : No

Aktifitas

1

- Menjelaskan prodeo - Memeriksa kelengkapan berkas - Membuat SKUM Rp 0

2

- Mmeriksa kelengkapan dokument dan SKUM Rp 0 utk dinyatakan LENGKAP

3

- Berkas disertai SKUM Rp 0 - Membukukan - Memberi nomor perkara

4

5

Meja I

Pelaksana Panmud Kas Gug/Perm

Meja II

Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan Kelengkapan 18 berkas menit perkara

Output No register perkara

Berkas perkara yang telah dibayarkan Panjar melalui Bank yang telah ditunjuk Berkas + No Register + Bukti Bank

10 menit

No register perkara

10 menit

No Perkara terinput pada Aplikasi

- Berkas yg telah diberi nomor - Mencatat berkas dalam induk perkara


10 menit

Berkas diberikan pada pemohon/ Pengguga setelah dicatat pada Register


5 menit

No Perkara terinput pada Aplikasi No Perkara terinput pada Aplikasi

e. SOP Publikasi Putusan: No

Aktifitas

1

Membuat putusan

2

Menghimpun dan meneliti putusan yang akan dipublikasikan - Melakukan anonimisasi putusan - berpedoman pada SK KMA No. 1144 / 2011 - CEK AND RECHEK terhadap Hasil Anonimisasi Putusan Mempublikasikan Putusan yg telah dianonimisasi

3

4

Majelis Hakim

Pelaksana Panmud Meja Hukum/ III Tim Publikasi

Mutu Baku Petugas Info


Waktu

Output

berkas perkara Putusan MH

14 hari (maks) 30 menit

putusanS

Putusan MH SK KMA 1144 / 2011

25 menit

Putusan yang telah dianonim

Putusan yang telah dianonim

10 menit

edokumen


Putusan

Hal 23

f. SOP Proses Pengaduan Masyarakat: Pelaksana No

Aktifitas

1

- Menerima pengaduan - Merespon / mengkonfirmasi pengaduan - Melaporkan - Menginventarisir laporan pengaduan / penanganannya - Inventaris intak lanjut pengaduan - Mengarahkan pengaduan - Mempelajari - Menelaah - Melaporkan ke Pimpinan - Menindaklanjuti - Melakukan koordinasi - Memberikan jawaban Membuat publikasi laporan pengaduan

2

3

4

Petugas Pelayanan

Pejabat terkait

Pimpinan

Mutu Baku Tim Informasi Teknologi


Waktu

Output

Permohonan pengaduan

1 jam

Berkas lengkap


30 menit

Konsep Akta dan Salinan


30 menit

Hasil tindak lanjut

15 menit

Konsep Akta dan Salinan yg diparaf Dokumen yang di ttd


Hal 24

g. SOP Pelaksanaan Eksekusi: Pelaksana No

Aktifitas

1

- Menerima surat permohonan Eksekusi lelang dari Pemohon dan memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar. - Meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera. - Memerintahkan kepada Petugas Meja II untuk mencatat pada buku register - Menyerahkan berkas serta SKUM yang harus dibayar di Kasir kepada pihak - Menerima pembayaran biaya Eksekusi sesuai SKUM. - Mencatat dan membukukan pada Jurnal dan Buku Induk Keuangan Eksekusi sesuai dengan nomor perkara ybs - Mencatat ke dalam buku register eksekusi

2

3

4

Ketua/ Wk Ketua


Kasir

Mutu Baku Panitera

Jurusita / JSP


Waktu

Output

Permohonan, Salinan Putusan

15 menit

Disposisi/ Instrumen

Permohonan, Salinan Putusan, buku register

10 menit

SKUM

SKUM Lunas, Jurnal, induk keuangan

15 menit

Registrasi

Permohonan, Putusan, buku reg eksekusi

10 menit

Permohonan teregistrasi


Hal 25

Pelaksana No

Aktifitas

5

- Mempersiapkan penetapan eksekusi dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon eksekusi membayar SKUM. - Mempersiapkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Agama; - Mengikuti rapat koordinasi dengan Instansi terkait. - Menandatangani surat Penetapan Sita / Eksekusi sekaligus memerintahkan Panitera / Jurusita / Jurusita Pengganti untuk melaksanakan Sita / Eksekusi - Meminpin Rapat koordinasi dengan Instansi terkait - mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan lelang kepada Kantor Lelang paling lama 2 hari setelah penetapan ditanda tangani. - Melaksanakan proses lelang - Melaporkan hasil pelaksaan lelang bersama Panitera

6

7

8

Ketua/ Wk Ketua


Kasir

Mutu Baku Panitera

Jurusita / JSP


Waktu

Output

Permohonan, Salinan Putusan, SKUM Lunas

10 menit

Hasil rapat koordinasi

Konsep Penetapan Eksekusi, Salinan Putusan

1 hari

Penetapan Eksekusi

Pelaksanaan eksekusi 3 hari setelah rapat koordinasi


Hal 26

2. Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Tingkat Banding Standar operasional prosedur kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Banding dapat dilihat pada bagan alur berikut : SOP PENGADUAN Pelaksana

Mutu Baku

NO

Aktifitas

Panmud Hukum

Petugas Pengaduan

Wakil Ketua

1 1

2 Menerima pengaduan lisan, tertulis atau elektronik. (untuk lisan diarahkan ke Wapan atau Wasek) Untuk pengaduan tertulis langsung didaftar dan dinomor register Mencatat BAP Lisan dan laporan tertulis dan menerima alat bukti yang disampaikan pelapor BAP Lisan dan laporan pengaduan tertulis diteruskan kepada wakil ketua untuk dinilai lyak/tidaknya ditindaklanjuti Atas perintah pimpinan membentuk tim dalam rangka tindak lanjut laporan pengaduan Pembuatan BAP dan LHP

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

MULAI

Waktu

Output

7

8

Laporan Pengaduan

10 Menit

Disposisi Panmud

Disposisi Panmud

1 hari

Pencatatan Pengaduan

BAP lisan laporan tertulis alat bukti

45 menit

BAP Lisan laporan Tertulis Alat Bukti

Disposisi Wakil ketua ke hakim tinggi yang menelaah

60 menit

Hasiltelaah hakim yang ditunjuk

2 hari

Rekomendas i dan saran kepada KPTA

2 hari

BAP dan LHP pemeriksaan laporan pengaduan

10 menit

Laporan hasil pemeriksaan

15 menit

Arsip dokumen

Rencana kegiatan BAP dan LHP pemeriksaan Laporan pengaduan BAP dan LHP pemeriksaan lapoiran pengaduan

Penandatanganan BAP dan LHP

BAP dan LHP diteruskan ke wakil ketua

Syarat/ perlengka pan 6

Selesai

Laporan hasil pemeriksaan


Ket 9

Hal 27

SOP PENGELOLAAN SURAT

Pelaksana

Mutu Baku

NO

Aktifitas

Panmud Hukum

Staf II

Ketua

1 1

2 Menerima /membalas surat (menerima konsep surat/tulisan tangan) Mengetik surat sesuai format yang ada (masih dalam bentuk konsep) Mnegambil nomor surat

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

MULAI

Menyerahkan kepada atasan untuk diteliti dan dicocokkan dengan kopnsep Mengetik surat dalam bentuk jadi Menyerahkan kepada atsana untuk diparaf Atsan memaraf surat dan atasan tertinggi menandatangani surat Menirim surat ketempat tujuan

Selesai


Waktu

Output

7

8

Konsep surat

10 Menit

Konsep surat

Konsep surat

10 Menit

Konsep surat

Buku agenda

10 Menit

Nomor surat pada konsep

Konsep surat

10 Menit

Konsep surat

Konsep surat

10 Menit

Surat

Surat

10 Menit

Surat

Surat

30 menit

Surat

Surat

10 menit

Arsip dokumen


Ket 9

Hal 28

SOP STATISTIK PERKARA Pelaksana NO 1 1

2

3

4

5

6

7

8

Aktifitas 2 Menyiapkan visual Menyiapkan perkara

Mutu Baku

Panmud Hukum

Staf II

Panmud Banding

3

4

5


Waktu

Output

7

8

Papan visual

10 Menit

Papan visual

Rekapitulasi laporan perkara

10 Menit

Data perkara

Data perkara

30 Menit

Data perkara

Data perkara

10 Menit

Data perkara

Data perkara

10 Menit

Papan statistik

Data statistik

30 Menit

Data statistik

Data statistik

30 Menit

Data statistik

Data statistik

10 menit

Arsip dokumen

papan MULAI data

Merejkapitulasi/ menghimpun data perkara, sesuai jenisnya Menyerahkan kepada atasan untuk diteliti kebenaran data perkara Mengisi/penulisan data perkara pada papan visual statistic sesuai jenisnya Menyiapkan data dalam bentuk statistic dalam rangka memenuhi permintaan dari instansi/ masyarakat yang memerlukan Menyampaikan kepada atasan tentang permintaan data perkara oleh instansi/ masyarakat Menyajikan data/ menyerahkan data kepada instansi/ masyarakat yang membutuhkan

Selesai


Ket 9

Hal 29

SOP PENGARSIPAN BERKAS PERKARA Pelaksana

Mutu Baku

NO

Aktifitas

Panmud Hukum

Staf II

Panmud Banding

1 1

2 Menerima berkas dari Panitera Muda Banding

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

MULAI

Meneliti berkas perkara dan mencatatnya dalam buku kendali Menyiapkan box arsip berkas perkara dan memasukkan berkas perkara yang telah dijahit dan membuiat softcopynya Menyerahkan softcopy file putusan untuk diperiksa kebenarannya kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut Menyimpan softcopy file dalam bentuk CD dan disimpan di box arsip berkas perkara untuk selanjutnya disimpan di lemari Menyiapkan CD softcopy file putusan yang telah dianomisasi oleh panitera pengganti yang menangani perkara tersebut Menyerahkan CD softcopy file putusan kepada atasan untuk diperiksa apakah sudah sesuai aturan yang berlaku Menirim file softcopy yang telah dianomisasi ke direktori putusan MA RI

Selesai


Waktu

Output

7

8

Berkas perkara

10 Menit

Disposisi Panmud Banding

Berkas Perkara dan Buku Kendali arsip

30 Menit

Catatan kendali arsip berkas perkara

Box arsip berkas

30 Menit

Arsip perkara

Softcopy file putusan

20 Menit

Softcopy file putusan

CD softcopy file putusan

10 Menit



30 Menit



30 Menit



10 menit

Arsip dokumen perkara


Ket 9

Hal 30

SOP PENGARSIPAN BERKAS PERKARA Pelaksana

Mutu Baku

NO

Aktifitas

Panmud Hukum

Staf II

Panmud Banding

1 1

2 Menerima laporan dari BADILAG dan Laporan perkara PA se-wilayah PTA

3

4

5

2

3

Meneliti laporan dari BADILAG dan laporan perkara PA Sewilayah PTA Merekap laporan perkara PTA dan PA se-wilayah ke dalam blanko konsep laporan

4

Membubuhi paraf pada blanko konsep laporan

5

Menuangkan laporan n perkara PTA dan PA se-wilayah kedalam rekapitulasi/ laporan perkara dan surat pengantar Menuangkan laporan perkara PTA dan PA Se-wilayah ke dalam Rekaputilasi/ laporan perkara dalam bentuk softcopy

6

7

8

MULAI

Membubuhi paraf dan tanda tangan Rekaputilasi/ laporan perkara PTA dan PA Se-wilayah Pengiriman rekapitulasi/ laporan perkara PTA dan PA Se-wilayah ke bagian pengiriman

Selesai


Waktu

Output

7

8

Blanko data

10 Menit

Disposisi panmud Hukum

Laporan Perkara

1 Hari

Laporan Perkara

Laporan perkara

1 Hari


Konsep rekapitulasi laporan perkara

20 Menit

Konsep laporan rekapitulasi perkara


1 Hari


Rekapitulasi Laporan perkara Softcopy

30 Menit


Rekapitulasi Laporan perkara

30 Menit



10 menit



Ket 9

Hal 31

SOP PEMBUATAN LAPORAN PERKARA Pelaksana

Mutu Baku

NO

Aktifitas

Panmud Hukum

Staf I

Ketua PTA

1 1

2 Menerima laporan dari banding dan Laporan perkara PA se-wilayah PTA

3

4

5

2

3

Meneliti laporan dari Banding dan laporan perkara PA Sewilayah PTA Merekap laporan perkara PTA dan PA se-wilayah ke dalam blanko konsep laporan

4

Membubuhi paraf pada blanko konsep laporan

5

Menuangkan laporan n perkara PTA dan PA se-wilayah kedalam rekapitulasi/ laporan perkara dan surat pengantar Menuangkan laporan perkara PTA dan PA Se-wilayah ke dalam Rekaputilasi/ laporan perkara dalam bentuk softcopy

6

7

8

MULAI

Membubuhi paraf dan tanda tangan Rekaputilasi/ laporan perkara PTA dan PA Se-wilayah Pengiriman rekapitulasi/ laporan perkara PTA dan PA Se-wilayah ke bagian pengiriman

Selesai


Waktu

Output

7

8

Blanko data

10 Menit


Laporan Perkara

1 Hari

Laporan Perkara

Laporan perkara

1 Hari


Konsep rekapitulasi laporan perkara

20 Menit

Konsep laporan rekapitulasi perkara


1 Hari



30 Menit



30 Menit



10 menit



Ket 9

Hal 32

SOP MEJA INFORMASI

NO

Aktifitas

Panmud Hukum

1 1

2 Menyediakan formulir permohonan informasi

3

2

3

4

5

6

7

8

Pelaksana Petugas Meja Informasi 4

MULAI

Menrima dan memilih permohonan informasi permohonan Mencatat dalam register permohonan informasi Meneruskan permohonan informasi kepada PPID untuk pengambilan keputusan diterima/ ditolak (perintah) Memberitahukan keputusan diterima / ditolak suatu permohonan kepada pemohon Menaksir dan menerima biaya infoemasi, apabila mendapat perintah untuk memberikan informasi kepada pemohon Memerintahkan kepada petugas informasi untuk memberikan informasi Menyerahkan informasi yang dimohonkan pemohon

Selesai

Mutu Baku PANSEK / PPID 5


Waktu

Output

7

8 Disposisi panmud Hukum

Formulir permohonan

10 Menit


10 menit

Catatan permohonan informasi

Catatan permohonan

10 menit



30 Menit

Disposisi PPID

Keputusan diterima/ ditolak

30 Menit

Keputusan diterima/ ditolak

Biaya informasi

10 menit

Biaya informasi

Informasi yang dibutuhkan

10 Menit



10 menit

Arsip dokumen


Ket 9

Hal 33

3. Standar Operasional Prosedur Kesekretariatan pada pengadilan Tingkat Banding Adapun

pelaksanaan

tupoksi

Peradilan

Agama

Bagian

Kesekretariatan yaitu berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut : 1. Sub Bagian Kepegawaian: SOP PEMBUATAN SK PEGAWAI

1

2 Menerima surat masuk berupa NKPP / SK KP pegawai dari umum kemudian mencatat kedalam agenda/ register surat masuk dan menyerhakna ke Kasubbag Kepegawaian untuk di teliti. kasubbag kepegawaian menyerahkan ke penanggung jawab, dan diproses (bila NKPP maka dibuatkan SK nya bila SK maka langsung di kirim ke Yang bersngkutan. mengonsep SK yang akan ditanda tangani ketua yang sebelumnya di teliti dan di paraf oleh kasubbag kepegawain SK diteliti dan di paraf

1

2

3

4

5

6

STAF KEPEGA WAIAN

KASUB BAGIAN KEPEGA WAIAN

PENANA NGUNG JAWAB

3

4

5

6

7

Mulai

SK diteliti dan di tandatangani

Langsung di buatkan surat pengantar dan dikirim ke yang bersangkutan

Selesai

KETUA

AKTIFITAS

PANSEK

NO

MUTU BAKU

WASEK

PELAKSANA

KELENGK APAN/ PERSYAR ATAN

WAKT U

OUT PUT

KET

8

9

10

11

12

NKPP/SK/T anda terima

5 MENIT

REGIST ER SURAT MASUK


5 MENIT

Konsep SK


5 MENIT

Konsep SK


5 MENIT

Konsep SK


5 MENIT

Konsep SK


5 MENIT

SK KP Pengaw ai / pengan tar


Hal 34

SOP PEMBUATAN KARPEG/KARIS/KARSU/BPJS/TASPEN

PENANGG UNG JAWAB

3

4

KETUA

KASUB KEPEGA WAIAN

PANSEK

AKTIFITAS

MUTU BAKU

WASEK

NO

PEGAWA I YANG BERSAN GKUTAN

PELAKSANA KELENG KAPAN

5

6

7

8

WAK TU

OUT PUT

KET

9

10

11

Agenda kerja

5 Menit

Kesediaan melaksana kan

1

2

1

Kepala Subbag Kepeg memerintahkan penagnggung jawab urusan kepeg. Untuk melakukan identifikasi pegawai yang belum memiliki Karpe/ Karis/ Karsu/ BPJS/ Taspen

2

Penanggung jawab urusan Kepegawaian untuk melakukan identifikasi pegawai yang belum memilik Karpeg / Karis / Karsu / BPJS / Taspen

Data Pegawai dari SIMPEG

1 Hari

Daftar Identifikasi pegawai yang belum memiliki Karpeg/Kari s/Karsu/BPJ S/Taspen

3

Penanggung jawab urusan kepegawaian melaporkan hasil identifikasi pegawai yang belum memiliki Karpeg/Karis/Karsu/BPJ S/Taspen kepada Kasubbag Kepegawaian

Daftar Identifikasi pegawai yang belum memiliki Karpeg/Ka ris/Karsu/B PJS/Taspe n

15 Menit

Tanda terima

4

Kasubbag Kepeg memeriksa daftar identifikasi pegawai. Jika setuju kasubbag. Kepeg memerintahkan penanggungjawab urusan kepegawaian melakukan pengumpulan persyaratan pengajuan Karpeg/Karis/Karsu/BPJ S/Taspen. Jika tidak dikembalikan untuk diperbaiki

Daftar Identifikasi pegawai yang belum memiliki Karpeg/Ka ris/Karsu/B PJS/Taspe n

45 Menit

Memo dinas

5

Penanggungjawab urusan kepegawaian memberitahukan kepada pegawai yang belum memiliki Karpeg / Karis / Karsu / BPJS / Taspen

Daftar Identifikasi pegawai yang belum memiliki Kartu

1 Hari

Memo dinas

Memo dinas

45 Menit

Berkas persyaratan pengajuan Karpeg/Kari s/Karsu/BPJ S/Taspen

1 Hari

Catatan Berkas persyaratan pengajuan Karpeg/Kari s/Karsu/BPJ S/Taspen

10 menit


6

7

8

Pegawai mengumpulkan berkas persyaratan pengajuan Karpeg/Karis/Karsu/BPJ S/Taspen kepada penanggungjawab urusan kepegawaian Penanggungjawab urusan kepegawaian memeriksa kelengkapan berkas pengajuan Karpe/Karis/Karsu/BPJS/ Taspen. Jika lengkap dibuatkan draf pengusulan Karpeg/Karis/Karsu/BPJ S/Taspen. Jika tidak dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk dilengkapi Penanggungjawab urusan kepegawaian membuat draf pengusulan pengajuan Karpeg/Karis/Karsu/BPJ S/Taspen dan

Mulai

Berkas persyarata n pengajuan Karpeg/Ka ris/Karsu/B PJS/Taspe n

Berkas persyarata n pengajuan Karpeg/Ka ris/Karsu/B


Hal 35

9

10

11

12

13

14

15

diserahkan kepada Kasubbag. Kepegawaian Kasubbag Kepeg memeriksa draf pengusulan pengajuan Karpeg/Karis/Karsu/BPJ S/Taspen. Jika sudah benar diberikan paraf dan diajukan ke Wasek untuk diteliti dan diparaf . Jika tidak benar dikembalukan kepada penanggungjawab urusan kepegawaian untuk diperbaiki

PJS/Taspe n


10 menit


10 menit


5 menit

Tanda Terima

5 menit

Disposisi

Karpe/Kari s/Karsu/BP JS/Taspen

5 menit

Disposisi


5 menit

Disposisi

Berkas persyarata n pengajuan Karpeg/Ka ris/Karsu/B PJS/Taspe n Berkas persyarata n pengajuan Karpeg/Ka ris/Karsu/B PJS/Taspe n

Wasek memriksa dan diparaf, jika benar akan diajukan ke Pansek. Jika salah dikembalikan ke penanggungjawab urusan kepegawaian Setelah diteliti oleh Pansek dan dinyatakan benar, selanjutnya diajukan ke KPTA untuk ditandatangani. Jika salah dikembalikan ke penanggungjawab kepegawaian Kasubbag. Kepeg memerintahkan penanggung jawab urusan kepegawaian untuk mengirimkan/mengantar usulan pengajuan Karpeg/Karis/Karsu/BPJ S/Taspen ke Subbag Umum kepada instansi yang berwenang Kasubbag kepegawaian menerima surat pengantar Karpeg/Karis/Karsu/BPJ S/Taspen dari bagian Umum untuk didistribusikan kepada pegawai yang bersangkutan Kasubbag. Kepegawaian memerintahkan penanggungjawab kepegawaian untuk membagikan Karpeg/Karis/Karsu/BPJ S/Taspen kepada pegawai yang bersangkutan Penanggungjawab membagikan Kartu kepada pegawai terkait

10 menit




Selesai


Hal 36

SOP PEMBUATAN KGB

NO

1

1

2

3

4

5

6

7

AKTIFITAS

STAF KEPEGAWAI AN

2 Mendata Aparatur Sipil Negara dan Hakim yang akan KGB/Inpassing di Tahun berjalan

3

PELAKSANA KASUB BAG WASEK KEPEGA WAIAN

4

5

MUTU BAKU PANSEK

KETUA

6

7

Mulai

OUT PUT

8

9

10

Daftar nama Hakim/Aparatur Sipil Negara PTA

20 Menit

ma-nama yang memenuhi syarat KGB/Inpas sing

3 bulan sebelum masa KGB Aparatur Sipil Negara dan Hakim yang KGB/Inpassing di Tahun yang berjalan dibuatkan surat keputusan KGB/Inpassing Surat Keputusan KGB/Inpassing setelah diteliti dan diparaf oleh Kasubbag Kepegawaian Surat Keputusan KGB/Inpassing setelah diteliti dan diparaf oleh Wasek Surat Keputusan KGB/Inpassing setelah diteliti dan diparaf oleh Pansek Surat Keputusan ditandatangani oleh KPTA kemudian diserahkan kepada yang bersangkutan Menyerahkan Surat Keputusan KGB/Inpassing kepada Yang bersangkutan

WAK TU

KELENGKAPAN

Selesai

Berkas

15 Menit

Konsep

Berkas

10 Menit

Konsep

Berkas

10 Menit

Konsep

Berkas

10 Menit

Konsep

Berkas

10 Menit

Surat Keputusan

Berkas

10 Menit

Surat Keputusan

KET

11

SOP USUL MUTASI, KENAIKAN PANGKAT TENAGA TEHNIS DAN PEJABAT FUNGSIONAL NO

1

1

2

AKTIFITAS

PENANGGUNG JAWAB

2

3

Menerima surat masuk daftar pegawai yang akan naik pangkat paperless dari tenaga teknis BADILAG Mengoreksi / memperbaharui daftar pegawai yang akan naik pangkat papeless badilag serta meneliti kekurangan kelengkapan KP pegawai dan Menginput ke

Mulai

PELAKSANA KASUB BAGIAN WASEK KEPAGAW AIAN

4

5

MUTU BAKU PANSEK

KETUA

6

7

KELENGKAPAN

WAK TU

OUT PUT

8

9

10

Surat pengantar dan Daftar Pegawai yang akan naik pangkat Paperless

5 Menit

Berkas KP


15 Menit

Berkas KP


KET

11

Hal 37

APLIKASI SIMPEG bila ada kekurangan

3

4

5

6

7

8

Membuat kembali daftar pegawai yang akan naik pangkat paperless BADILAG yang telah dikoreksi dan diperbaharui beserta surat pengantar. Surat pengantar beserta daftar pegawai yang akan naik pangkat diteliti oleh kasubbag kepegawaian dan di paraf Surat pengantar beserta daftar pegawai yang akan naik pangkat yang diparaf kasubbag kepegawaian kemudian dibawa ke Wasek untuk diparaf Surat pengantar beserta daftar pegawai yang akan naik pangkatyang diparaf Wasek kemudian dibawa ke Pansek untuk diparaf Surat pengantar beserta daftar pegawai yang akan naik pangkat yang diparaf Pansek selanjutnya dibawa ke Ketua untuk di tanda tangani Surat pengantar beserta daftar pegawai yang akan naik pangkat yang telah ditanda tangani Ketua dikirim ke tenaga tehnis badilag.

Selesai


15 Menit

Berkas KP


5 Menit

Berkas KP


5 Menit

Nota Usul Kenaikan Pangkat


5 Menit



5 Menit



5 Menit

SK Kenaikan Pangkat

SOP PERMOHONAN CUTI NO

1

1

2

3

AKTIFITAS

PEGAWAI TERKAIT

STAF KEPEGA WAIAN

2

3

4

Mengajukan surat permohonan cuti kepada Kasubbag Kepeg. Melalui staf Kepegawaian Pegawai kemudian membuatakan blanko permohonan cuti untuk di proses untuk ditandatangani oleh pemohon Kasubbag Kepegawaian sebagai pejabat kepegawaian memberikan catatan cuti sebagai rekomendasi untuk diteruskan kepada pejabat atasan langsung

Selesai

PELAKSANA KASUB BAG ATASAN KEPEGA LANGSUNG WAIAN 5 6

MUTU BAKU PANSEK

KETUA

KELENGKAPAN

WAKTU

OUT PUT

7

8

9

10

11

Usulan permohonan cuti

5 Menit

Surat permohona n cuti

Blanko Permohonan cuti

10 Menit

Blanko Permohona n cuti terisi

Surat permohonan cuti dan konsep

15 Menit

Surat permohona n cuti dengan rekomenda si


KET

12

Hal 38

4

5

6

Memeriksa dan memberikan rekomendasi untuk diteruskan kepada Pansek untuk disetujui atau tidak disetujui bagi pejabat dibawah Panitera / Sekretaris Memeriksa dan memberikan rekomendasi untuk diteruskan kepada Ketua untuk disetujui atau tidak disetujui bagi Hakim dan Panitera / Sekretaris Mengarsipkan dan memberikan surat cuti kepada pegawai yang bersangkutan


15 Menit

Surat permohona n cuti dengan rekomenda si


15 Menit

Surat cuti yang telah ditandatan gani

Surat cuti yang telah ditandatangani

15 Menit

Arsip

SOP USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT PEJABAT STRUKTURAL DAN STAF GOLONGAN IV/D KEATAS

NO

1 1

2

3

4

5

6

7

8

AKTIFITAS

2 Menerima berkas pengusulan dari Umum dan diagendakan dalam surat masuk Kasubbag Kepegawaian menyerah berkas yang sudah diteliti awal kepada staf Berkas diproses dan diteliti lebih lanjut apakah sudah lengkap atau tidak Apabila kelengkapan berkas Pengusulan masih ada kekurangan petugas segera Bila berkas sudah lengkap maka dibuatkan nota usul kenaikan pangkat yang akan di paraf oleh kasubbag kepeg, wasek , pansek dan ditandatangai oleh Ketua Nota Usul sudah selesai diteliti maka diparaf oleh Kasubbag Kepegawaian kembali ke penanggung jawab untuk diberikan perbaikan bila masih ada yang kurang di nota usul Nota usul yang telah diparaf kasubbag kepegawaian selanjutnya dibawa ke wasek untuk diparaf

STAF KEPEGAWA IAN

KASUB BAG KEPEGAWA IAN

3

4

Mulai

PELAKSANA PENANG GUNAG WASEK JAWAB

5

6

MUTU BAKU PANSEK

KETUA

7

8

KELENGKAP AN

WAKTU

OUTPUT

9

10

11

Berkas KP Pegawai dan Agenda Surat Masuk

15 menit

Berkas Kenaikan Pangkat

Berkas Kenaikan Pangkat Pegawai

15 menit



15 menit



5 menit


Berkas Kenaikan Pangkat Pegawai, Nota usul

5 menit



5 menit



5 menit



5 menit



KET

12

Hal 39

9

10

11

Berkas Kenaikan Pangkat Kenaikan Pangkat Pegawai, Nota usul Berkas Kenaikan Pangkat Pegawai, Nota usul

Nota usul yang telah diparaf wasek selanjutnya dibawa ke pansek untuk diparaf Nota Usul yang diparaf Pansek selanjutnya dibawa ke Ketua untuk di tanda tangani Selanjutnya berkas dan nota usul di benahi/pack dan diagenda ke surat keluar selanjutnya diberikan ke sub. Bag. umum UMUM untuk dikirim ke Sekretaris Mahkamah Agung RI


Selesai

5 menit


5 menit


5 menit

Tanda Terima dari Sub Bagian Umum

SOP USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT PEJABAT STRUKTURAL DAN STAF GOLONGAN III/D KEBAWAH NO

1

1

2

3

4

AKTIFITAS

2 Menerima berkas pengusulan dari Umum dan diagendakan dalam surat masuk dan diserahkan ke saubbag kepegawaian untuk di teliti Kasubbag Kepegawaian menyerah berkas yang sudah diteliti awal kepada staf kepegawaian yang bertanggung jawab untuk memproses.

STAF KEPEGAWA IAN

KASUB BAG KEPEGAWA IAN

3

4

Mulai

PELAKSANA PENANG GUNG WASEK JAWAB

5

6

MUTU BAKU PANSEK

KETUA

KELENGKAP AN

7

8

9

10

11

Berkas KP Pegawai dan Agenda Surat Masuk

15 menit


15 menit


15 menit


5 menit


5 menit


5 menit



Berkas diproses dan diteliti lebih lanjut apakah sudah lengkap atau tidak


Apabila kelengkapan berkas Pengusulan masih ada kekurangan petugas segera menyampaikan kekurangannya ke pegawai yang bersangkutan.


5

Bila berkas sudah lengkap maka dibuatkan nota usul kenaikan pangkat yang akan di paraf oleh kasubbag kepeg, wasek , pansek dan ditandatangai oleh Ketua

6

Nota Usul sudah selesai diteliti maka diparaf oleh Kasubbag Kepegawaian

WAKTU

OUTPUT


Berkas Kenaikan Pangkat, Nota Usul


KET

12

Hal 40

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Nota usul yang telah diparaf kasubbag kepegawaian selanjutnya dibawa ke wasek untuk diparaf Nota usul yang telah diparaf wasek selanjutnya dibawa ke pansek untuk diparaf Nota Usul yang diparaf Pansek selanjutnya dibawa ke Ketua untuk di tanda tangani Nota usul diproses kembali oleh penanggung jawab (di inputkan kedalam Aplikasi SAPK BKN) dan Selanjutnya mencetak NPKP pegawai dan surat pengantar usulan kenaikan pangkat NPKP dan surat pengantar sudah selesai diteliti maka diparaf oleh Kasubbag Kepegawaian NPKP dan surat pengantar yang diparaf oleh kasubbag kepegawaian selanjutnya dibawa ke wasek utnuk di paraf NPKP dan surat pengantar yang diparaf oleh wasek selanjutnya dibawa ke pansek untuk di paraf NPKP dan surat pengantar yang diparaf Pansek selanjutnya dibawa ke Ketua untuk di tanda tangani Selanjutnya NPKP dan surat pengantar kembali di proses oleh penanggung jawab (di masukkan ke dalam berkas KP pegawai) kemudian di Pack Berkasn di tulis di surat keluar selanjutnya di berikan ke bagian UMUM untuk dikirim ke BKN

Selesai


5 menit



5 menit



5 menit


Berkas KP Pegawai, Nota usul, Aplokasi SAPK BKN

5 menit

NPKP pegawai dan surat pengantar Kenaikan Pangkat

5 menit


5 menit


Berkas Pegawai,

KP

Berkas Pegawai,

KP

Berkas Pegawai,

KP

Berkas Pegawai,

KP

Berkas Pegawai,

KP

5 menit

10 menit

5 menit


NPKP pegawai dan surat pengantar Kenaikan Pangkat NPKP pegawai dan surat pengantar Kenaikan Pangkat

Berkas KP Pegawai,

Hal 41

2. Sub. Bagian Keuangan : SOP PERENCANAAN ANGGARAN / RKAKL Pelaksana No

Aktivitas

1

Petugas Perencanaan 3

2 Petugas

bersama

Tim

Perencanaan

dan

Penyusunan

Mutu Baku

KPA

Ketua

Eselon I

4

5

6

Bawas / DJA 7

Persyaratan/ Kelengkapan 8

Ket Waktu

Output

9

10

Mulai

Anggaran

melakukan persiapan dan rapat

koordinasi

satuan 1

dengan

kerja

dibawahnya

daerah

dan

rapat

koordinasi dengan seluruh

Renstra, RPJM, data kebutuhan satuan kerja

1 hari

Hasil Rapat koordinasi

unsur satuan kerja untuk merencanakan

dan

menyusun

dan

program

anggaran sesuai kebutuhan satuan kerja Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) 2

berdasarkan koordinasi

hasil

rapat

intern

untuk

Hasil Rapat koordinasi

1 hari

Usulan Awal RKAKL yang diketahui Pansek

Usulan Awal RKAKL yang diketahui Pansek

1 hari

Usulan Awal RKAKL yang disetuji Pimpinan

Usulan satker se-wilayah yang beserta data dukungnya

5 hari

Rekap data usulan pada Eselon I MARI

Pemberitahuna pagu sementara

5 hari

RKAKL pagu sementara beserta Data dukung

diketahui Kuasa Pengguna Anggaran Melaporkan Rencana

usulan Kerja

Anggaran 3

dan

Kementerian

Negara/Lembaga (RKA-KL) satuan kerja kepada Ketua sebagai data usulan awal satuan kerja Mengumpulkan data usulan satker

se-wilayah

dan

Mengirim usulan tersebut ke 4

Eselon

I

Perencanaan

Biro dan

Organisasi

BUA

dan

Perencanaan Badilag MARI sebagai data usulan RKAKL awal Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan

melengkapi

dukungnya SPTJM 5

(RAB,

dan

data TOR,

Pendukung

lainnya) berdasarkan Pagu Sementara yang diterima dari

Eselon

Perencanaan

I

Biro dan

Organisasi BUA MARI dan Perencanaan Badilag MARI


11

Hal 42

Melakukan dan

pembahasan

penelahaan

RKA-KL

pagu sementara dengan APIP (bawas MARI) dan 6

Direktorat

Jenderal

Anggaran

Kementerian

Keuangan

RI

didampingi

oleh

yang

RKAKL pagu sementara dan data dukungnya

1 hari

RKAKL pagu sementara yang disetujui Bawas

RKAKL pagu sementara dan data dukungnya yang disetujui Bawas

3 hari

RKAKL pagu sementara beserta data dukung

Pemberitahuan pagu defenitif

1 hari

RKAKL pagu defenitif yang disetujui Bawas

Notifikasi DJA & Eselon I, ADK RKAKL/DIPA

1 hari

ADK RKAKL/DIPA

POK RKAKL/DIPA

1 hari

POK DIPA yang diketahui KPA

Dokumen DIPA

1 hari

Dokumen DIPA

Biro

Perencanaan

dan

Organisasi BUA MARI. Melakukan kembali data

penyusunan

RKA-KL

beserta

dukungnya

untuk

disesuaikan dengan definitif 7

yang

Mahkamah

pagu

diterima

Agung

berdasarkan

RI

Rancangan

Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR. Menelaah dan Membahas RKA-KL satker se-wilayah beserta

data

dukungnya

berdasarkan pagu definitif dengan Aparat Pengawas 8

Internal (Bawas MARI) dan Direktorat

Jenderal

Anggaran

Kementerian

Keuangan dampingi

Pusat Eselon

I

di Biro

Perencanaan BUA MARI Mengunduh, dan Merestore Arsip Data komputer (ADK) data DIPA online yang telah ditetapkan 9

Direktorat

Jenderal

Anggaran

Kementerian

Keuangan

berdasarkan Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) ke

dalam

Aplikasi

RKAKL/DIPA

10

Mencetak

dan

Menandatangani

POK

(Petunjuk

Operasional

Kerja) sebagai

pedoman

pelaksanaan DIPA satuan kerja. Penyerahan 11

DIPA

Asli

(hardcopy) secara simbolis Selesai


Hal 43

SOP REVISI ANGGARAN Pelaksana No

Aktivitas

1

2

1

Mengevaluasi perlu tidaknya dilakukan revisi anggaran, menentukan jenis dan kewenangan dan alasan revisi sesuai ketentuan yang berlaku

Petugas Revisi 3

Mulai

PPK

KPA

4

5

Mutu Baku KANWIL PBJ/DJA 6

ESELON I 7

Persyaratan/ Kelengkapan 8

Ket Waktu

Output

9

10

POK RKAKL/DIPA

1 hari

Konsep Revisi

2

Membuat konsep usulan Revisi Anggaran DIPA / POK RKAKL, konsep Martiks perubahan semula-menjadi, beserta data dukungnya

Konsep Revisi

1 hari

Konsep Revisi tertanda PPK

3

Meneliti kebenaran data, mengecek anggaran yang telah direalisasi, mencetak dan memandatangani revisi POK RKAKL dan beserta ADK/pendukungnya. (untuk revisi dalam kewenangan KPA)

Konsep Revisi tertanda PPK

1 hari

Revisi Anggaran / POK RKAKL tertanda KPA

4

Membuat dan mengajukan surat beserta kelengkapan usulan revisi ke Kanwil Perbendaharaan (untuk revisi dalam kewenangan Kanwil PBJ)

Revisi Anggaran tertanda KPA

1-3 hari

Revisi Anggaran dalam kewenangan Kanwil PBJ

5

Membuat dan mengajukan surat beserta kelengkapan usulan revisi ke Eselon I Biro Perencanaan BUA MARI / Perencanaan Badilag MARI (untuk revisi dalam kewenangan Eselon I)

Pemberitahuna pagu sementara

5 hari

RKAKL pagu sementara beserta Data dukung

6

Mengunduh, dan Merestore Arsip Data Komputer (ADK) data revisi DIPA online yang telah disetujui DJA dengan digital stamp baru ke dalam Aplikasi RKAKL/DIPA satker,dan Mencetak dokumen tersebut sebagai pedoman pelaksanaan anggaran

RKAKL pagu sementara dan data dukungnya

1 hari

RKAKL pagu sementara yang disetujui Bawas

Selesa


11

Hal 44

SOP PELAKSANAAN ANGGARAN UP/TUP Pelaksana No

Aktivitas

Bendahara Pengeluaran

P P K

2

3

4

P3S P M 5

K P A

Mutu Baku K P P N 7

B A N K 8

Ket

Persyaratan/ Kelengkapan

Waktu

Output

9

10

11

POK RKAKL/ DIPA

1 hari

Draf surat kelengkapan SPP UP/TUP

Draf surat kelengkapan SPP UP/TUP

10 – 30 menit

SPP yang telah ditandatangani PPK

3

KPA menyetujui dan menandatangani berkas dan SPP UP/TUP selanjutnya diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM

SPP yang telah Ditandatangani PPK

10 menit

SPP yang telah disetujui KPA

4

P3-SPM meneliti/memverifikasi kelengkapan SPP untuk kemudian diterbitkan SPM. Selanjutnya Cetak & ADK SPM berikut kelengkapannya diajukan ke KPPN


1–3 jam

SPM

5

Berdasarkan SPM yang diajukan Satker, setelah diverifikasi kelengkapannya selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D

SPM berikut Ke lengkapan nya

2 hari

SP2D

6

SP2D UP/TUP dibukukan pada BKU dan Buku Bantu lainnya oleh Bendahara, dan selanjutnya Bendahara menyiapkan cek untuk ditandatangani oleh KPA

SP2D

15 – 30 menit

Pembuku an

7

Berdasarkan cek yang telah ditanda tangani KPA.

Buku Cek

5 menit

Cek yang telah ditandatangani

8

Selanjutnya Bendahara mencairkan uang ke Bank untuk membiaya kegiatan Satker sesuai dengan DIPA

Cek yang telah ditandatangani

1–3 jam

Uang Tunai

9

Kemudian Bendahara mencatatnya pada Buku Kas Umum dan Buku Bantu yang terdiri dari : Buku Bantu Pajak, Buku Bantu Kas Tunai, Buku Bantu Bank, dan Buku Bantu Pengawasan Kredit

Kuitansi / bukti belanja

15 – 30 menit

Pembuku an

10

Atas dasar tagihan yang diajukan oleh pihak ke tiga (rekanan) selanjutnya tagihan tersebut diuji oleh PPK dengan membubuhkan tangan dan setuju bayar

SPK, kuitansi, faktur pajak dll

15 menit 1 jam

Berkas tagihan yang telah disetuju bayar

11

Bendahara membayar tagihan tersebut dengan membubuhkan tanda tangan dan lunas bayar untuk seterusnya dibukukan kedalam BKU dan Buku Bantu

Berkas tagihan yang telah disetuju bayar

15 – 30 menit

Pengeluaran uang kas dan pembukuan

12

Berdasarkan data pengeluaran dari BKU, PPK membuat Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPJB) sebagai lampiran SPP GU berikutnya, untuk seterusnya diajukan kembali kepada P3-SPM, seterusnya dilaksanakan secara berdaur ulang (revolving)

Daftar pengeluaran belanja sesuai MAK

2 hari

SPP-GUP berikut kelengkapanny a

1

1

2

Bendahara Pengeluaran membuat draf daftar rincian permintaan dana UP/TUP dan surat ijin dispensasi TUP untuk selanjutnya diajukan kepada PPK untuk ditandatangani PPK PPK meneliti kelengkapan dan menandatangani berkas serta SPP UP/TUP sebelum diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM dimintakan persetujuan dan ditandatangani KPA

Mulai

Seles ai

6


12

Hal 45

SOP PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LS / PEGAWAI (GAJI, LEMBUR, HONOR) Pelaksana No

Aktivitas

PPABP

BENDA HARA

P P K

3

4

5

Mutu Baku P3S P M 6

K P A

K P P N 8

Ket


Waktu

Output

9

10

11

DIPA, POK, daftar hadir lembur, SK, penetapan

1 -2 hari

Daftar Rincian Permintaan Pembayaran berikut klengkapannya

Daftar Rincian Permintaan Pembayaran berikut klengkapannya

10 30 menit

SPP & lampiran

SPP & lampiran

10 – 30 menit

SPP tertanda PPK & lampiran


10 menit


5



1–3 jam

SPM

6


SPM

1-2 hari

SP2D

7

SP2D dibukukan pada Buku Kas Umum dan Buku Bantu yang terdiri dari : Buku Bantu Pajak, Buku Bantu Kas Tunai, Buku Bantu Bank, dan Buku Bantu Pengawasan Kredit

SP2D

15 – 30 menit

Pembukuan

1

1

2

3

4

2 PPABP Menyiapkan kelengkapan Daftar Gaji /perhitungan lembur /honor/ vakasi selanjutnya dibuatkan Daftar Rincian Permintaan dengan menginput dan mencetak dari Aplikasi GPP selanjutnya ditandatanganinya disampaikan ke Bendahara Bendahara melakukan checking list kelengkapan sesuai ketentuan yang berlaku dan menandatanganinya untuk selanjutnya diajukan kepada PPK dan ditandatangani PPK dan diterbitkan SPP Gaji/LS PPK meneliti kelengkapan dan menandatangani berkas serta SPP LS sebelum diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM dimintakan persetujuan dan ditandatangani KPA KPA menyetujui dan menandatangani berkas dan SPP LS selanjutnya diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM

Mulai

Selesai

7


12

Hal 46

SOP PELAPORAN KEUANGAN SAKPA Pelaksana

Mutu Baku

No

Aktivitas

OPRT SAKPA

OPRT SIMAK

Ka Sub Bag KEU

P P K

K P A

K P P N

K O R W I L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Mengumpulkan dokumen sumber pelaporan SAKPA, meliputi SPM/ SP2D, PNBP, LPJ Bendahara, posisi rekening bank dan dokumen lainnya dari pelaksana anggaran

2

Menginput / merestore data dokumen sumber kedalam Aplikasi SAKPA, Membuat Konsep LRA Manual dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode semester/tahunan

Dokumen sumber

2 jam

Konsep Laporan, ADK SAKPA

3

Melakukan Rekonsiliasi Internal dengan petugas SIMAK-BMN sehingga Neraca Keuangan dan Neraca Aset sesuai

Konsep Laporan SAKPA

3 jam

Konsep Laporan yang telah rekon internal

4

Melakukan Rekonsiliasi dengan KPPN, jika laporan keuangan satuan kerja sama dengan data realisasi anggaran satker diKPPN sesuai, maka akan diterbitkan Berita Acara Rekonsiliasi dari KPPN


1 hari

Konsep Laporan yang telah rekon KPPN

Mencetak dan mengandakan konsep laporan untuk ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran setelah diteliti dan dikoreksi atasan petugas sakpa dan PPK

Konsep Laporan yang telah rekon KPPN

1 hari

Laporan SAKPA final beserta data dukungnya

Mengirim Laporan SAKPA, ADK beserta data dukungnya ke Koordinator Wilayah, KPPN, Eselon I dan pengarsipan

Laporan SAKPA final beserta data dukungnya

1 hari

Dokumen Laporan SAKPA

MULAI

TIDAK

Ket


Waktu

Output

10

11

12

SPM/SP2D, ADK SPM ADK RKAKL

1 hari

Dokumen sumber

YA

5

6

SELESAI


13

Hal 47

SOP PENGAJUAN TUNJANGAN REMUNERASI SATUAN KERJA Pelaksana No

1

1

2

3

4

Mutu Baku

Aktivitas

PETUGAS REMUNERASI/ BENDAHARA

KASUB BAG KEU

P P K

K P A

K P T A

M A R I


Waktu

Output

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Absensi, rekening bank dan dokumen pendukung lainnya

2 hari

Dokumen sumber

Daftar Rincian Permintaan remunerasi

1 hari

Dokumen pertanggungjawaban dimuka

Dokumen pertanggungjawaban dimuka

1 jam

Dokumen permintaan remunerasi valid yang disetuji KPA

Dokumen permintaan remunerasi valid yang disetuji KPA

15 menit

Dokumen permintaan remunerasi valid yang diketahui KPTA

Dokumen permintaan remunerasi valid yang diketahui KPTA

1 hari

Pemberitahuan dokumen terkirim

Pemberitahuan transfer masuk dari MARI

2 jam

Transfer rekening, Pengarsipan dokumen

Mengumpulkan data valid, meliputi rekap absensi pegawai, tabel besaran tunjangan berdasarkan ketentuan yang berlaku, posisi rekening bank terakhir, dan dokumen pendukung lainnya Membuat dan Mencetak Daftar Permintaan remunerasi dan ditandatangani oleh seluruh Pegawai sesuai dengan nomor urutnya sebagai bahan pertanggung jawaban dimuka atas tunjangan remunerasi Memeriksa validitas data daftar permintaan remunerasi beserta kelengkapan dokumen pendukungnya, kemudian diparaf / tanda tangan dari Bendahara Pengeluaran, Kasubbag Keuangan, PPK dan KPA, KPA menandatangani SPTJM sebagi dokumen pendukung

MULAI

KPTA menandatangani dokumen permintaan remunerasi yang telah valid

5

Mengirim dokumen permintaan remunerasi beserta via E-mail atau jasa pengiriman untuk diproses di Mahkamah Agung

6

Setelah mendapat transfer dana Remunerasi dari BUA, Bendahara Pengeluaran menerbitkan THP untuk kelengkapan transfer dana remunerasi ke rekening masing-masing pegawai

SELESAI II

Ket


12

Hal 48

SOP PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA MODAL / LS Pelaksana No

1

1

2

3

4

Aktivitas

PIHAK KE-3

BENDA HARA

P P K

2

3

4

5

Rekanan Menyiapkan kelengkapan Daftar permintaan pencairan dana, beserta kelengkapannya (Resume Kontrak, perngajuan Termin, Laporan kemajuan pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang/Hasil Pekerjaan, atau kelengkapan lainnya) untuk disampaikan ke Bendahara Bendahara melakukan checking list kelengkapan sesuai ketentuan yang berlaku dan menandatanganinya untuk selanjutnya diajukan kepada PPK dan ditandatangani PPK dan diterbitkan SPP/LS PPK meneliti kelengkapan dan menandatangani berkas serta SPP LS sebelum diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM dimintakan persetujuan dan ditandatangani KPA KPA menyetujui dan menandatangani berkas dan SPP LS selanjutnya diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM

5


6


7

SP2D dibukukan pada Buku Kas Umum dan Buku Bantu yang terdiri dari : Buku Bantu Pajak, Buku Bantu Kas Tunai, Buku Bantu Bank, dan Buku Bantu Pengawasan Kredit

MULAI

Mutu Baku P3S P M 6

K P A 7

K P P N 8

Ket


Waktu

Output

9

10

11

DIPA, POK, Resume kontrak dan kelengkapannya

1 -2 hari

Daftar permintaan pencairan dana berikut klengkapannya

Daftar Permintaan Pencairan dana berikut klengkapannya

10 30 menit

SPP & lampiran

SPP & lampiran

10 – 30 menit

SPP tertanda PPK & lampiran


10 menit


1–3 jam

SPM

SPM

1-2 hari

SP2D

SP2D

15 – 30 menit

Pembukuan


SELESAI


12

Hal 49

SOP PELAPORAN KEUANGAN SAKPAW (SISTEM AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH) Pelaksana No

Aktivitas

Petugas SAKPAW

Petuugas SIMAKW

Kasubbag Keu

P P K

1

2

3

4

5

6

1

Mengumpulkan Arsip Data Komputer (ADK) Aplikasi SAKPA satuan kerja di wilayah Koordinator Wilayah Pengadilan Tinggi Agama

Mutu Baku Ket

KPA

Kanwil DPBN

Eselon I


Waktu

Output

7

8

9

10

11

12

ADK SAKPA

1 hari

Rekap ADK SAKPA

2

Merestore seluruh ADK SAKPA satuan kerja sewilayah kedalam Aplikasi SAKPAW, Membuat Konsep LRA Manual Wilayah dan Catatan atas Laporan Keuangan Wilayah untuk periode semester/tahunan

ADK SAKPA

2 jam

Konsep Laporan, ADK SAKPAW

3

Melakukan Rekonsiliasi Internal dengan petugas SIMAK-BMN Wilayah sehingga Neraca Keuangan dan Neraca Aset sesuai

Konsep Laporan SAKPAW

3 jam


4

Melakukan Rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negaar, jika laporan keuangan satuan kerja sama dengan data realisasi anggaran wilayah satker di Kanwil Perbendaharaan sesuai, maka akan diterbitkan Berita Acara Rekonsiliasi Kanwil DPBN


1 hari

Konsep Laporan yang telah rekon Kanwil DPBN

5

Mencetak dan mengandakan konsep laporan untuk ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran setelah diteliti dan dikoreksi atasan petugas sakpa dan PPK

Konsep Laporan yang telah rekon Kanwil DDPBN

1 hari

Laporan SAKPAW final beserta data dukungnya

Mengirim Laporan SAKPAW, ADK beserta data dukungnya ke Eselon I, Kanwil DPBJ, Eselon I dan pengarsipan

Laporan SAKPAW final beserta data dukungnya

1 hari

Dokumen Laporan SAKPAW

6

MULAI

SELESAI


13

Hal 50

3. Sub. Bagian Umum : SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

N O

AKTIFITAS

1

2

1

Menginventarisi r buku buku perpustakaan

2

Mengklasifikasi buku

3 4

5

1

2

3

4

5

Menata buku di rak/lemari

MUTU BAKU PENGGUNA PERPUSTAKAAN 5

PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN 6

Mulai

2

Menerima buku dari pengguna Memeriksa keutuhan fisik buku, kemudian menghapus peminjaman buku perpustakaan Mengembalikan buku ke rak atau lemari sesuai dngan katalok buku

WAKTU

OUTPUT

7

8 terkelompokny a buku berdasarkan asal perolehan terklasifikasiny a buku berdasarkan judul Katalok buku perpustakaan

Disesuaikan

30 Menit

60 Menit

Buku terlabelkan

Selesai

Memilih buku dan mengambilnya dari rak atau lemari buku Menyerahkan buku ke pustakawan Memeriksa keutuhan fisik buku, kemudian mengambil data pengguna perpustakaan Membubuhkan tanggal kembali pada kartu kontrol buku yang akan dipinjam Pengguna menerima buku yang akan dipinjam

1

4

PELAKSANA PETUGAS BMN 4

Membuat Katalok Buku Membuat label pada setiap buku

Mengembalikan buku yang dipinjam ke petugas perpustakaan

3

PETUGAS PERPUSTAKAAN 3

Mulai

Disesuaikan

Tertatanya Buku di rak atau lemari

Disesuaikan

Terpenuhinya buku yang diperlukan

2 Menit

Buku diterima oleh petugas perpustakaan

5 Menit

Buku yang dipinjam tercatat

5 Menit

Terdapat tanggal kembali pada kartu kontrol Diterimanya buku oleh pengguna

Selesai

Mulai

Selesai

5 Menit

Terpenuhinya buku yang diperlukan

2 Menit

Buku diterima oleh petugas perpustakaan

5 Menit

Buku yang terpelihara dengan kondisi baik

5 Menit

Buku tersimpan rapi di dalam rak atau lemari


KE T 9

Hal 51

SOP SURAT MASUK PELAKSANA NO

AKTIVITAS

PENGOLAH SURAT

1

2

3

Menerima 1

atau

ekspeditur

instansi

MUTU BAKU

KASUB

BAG

BAGIAN

UMUM

TERKAIT

4

5

WASEK

PANSEK

KETUA

6

7

8

PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN 9 Ada

surat

masuk dari Pos

KASUB

OUTPUT

KET

10

11

12

surat

masuk MULA

WAKTU

dan

mencatat Buku Agenda

Surat

5

Surat

Menit

Masuk

masuk dicatat

Membuka 2

dan

surat

memberi

da surat masuk dan

mencatat

paraf/Jam

Buku

Agenda

dibalik surat.

Surat masuk

surat 5 Menit

masuk kedalam buku manual

3

Menyerahkan surat ke pencatat

mencatat surat di Buku Agenda Surat masuk

5 Menit

Mencatat surat masuk

Mengagenda surat masuk dan 4

membuat

kartu

KK

lembar

disposisi

Surat

diberi

kartu kendali

5

Surat siap

Menit

didisposisi

sesuai

kode surat Menyerahkan surat 5

beserta

Surat

lampiran kepada

diserahkan

ketua

ketua

untuk

ke

5 Menit

Surat Sudah didisposisi

didisposisi Menerima

surat

yang

telah

didisposisi 6

Menindak

oleh

Ketua/Wakil

Surat

Ketua diteruskan

didisposisi

sudah

5 Menit

ke Pansek atau pejabat

lanjuti isi disposisi surat tersebut.

yang

terkait. Mendistribusikan 7

surat

tersebut

sesuai

disposisi

pimpinan

surat

yang

membutuhkan jawaban/balasan Pengirim

surat

keluar

yang

telah didistribusikan

di analisa 15 Menit

disetujui

Menindaklanjuti 8

Konsep

Mengonsep jawaban/ balas

jawaban/balasan surat

sesuai

dengan

tujuan

yang

surat

awaban/ 120 menit

balasan surat siap di kirim Balasan/

mengirimkan dan 9

pejabat terkait

surat

mendistribusikan

oleh

jawaban

Surat dikirim

untuk

60 menit

surat.


surat sudah terkirim sesuai tujuan

Hal 52

Mengarsipkan 10

surat

yang

sifatnya

tidak

Untuk

membutuhkan

di

arsipkan

SELESAI

5

Arsip

Menit

Surat

tindak lanjut.

SOP SURAT KELUAR PELAKSANA NO

AKTIVITAS

PENGOLAH SURAT

1

2 Wakil sekretaris menginstruksikan / mendisposisi surat masuk kepada Kasub bag terkait untuk membuat/ membalas surat kepada pihak yang dituju Konsep surat yang telah diselesaikan /ditindaklanjuti oleh kasub bag yang terkait selanjutnya diserahkan kepada petugas Petugas pengolah surat meneruskan konsep surat untuk mendapatkan persetujuan Kasub bag terkait yang telah diparaf Konsep surat diteruskan oleh petugas pengolah surat ke masing masing pejabat untuk dijadikan draft surat keluar Draft surat yang telah disetujui selanjutnya disampaikan kepada petugas pengolah surat untuk diteliti kelengkapannnya Pejabat yang berwenag menandatangani draft surat keluar terhadap surat yang telah ditandatangani pejabat pelaksana pengolah surat mengagendakan surat dengan memberi nomor urut, kode surat dan membubuhkan dinas serta mencatatnya ke dalam Buku Ekspedisi. selanjutnya surat yang siap dikirim diteruskan ke pengirim surat. Pengirim surat mengirimkan dan mendistribusikan surat keluar sesuai dengan tujuan surat

3

1

2

3

4

5

6

7

KASUB BAGIAN TERKAIT 4

MUTU BAKU

WASEK

PANSEK

KETUA

EXPEDITOR SURAT

PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN

WAKTU

5

6

7

8

9

Mulai

Tidak

OUTPUT

KET

10

11

12

Instruksi/ disposisi surat keluar ATK dan Alat pengolah data

30 Menit

Instruksi / disposisi dan konsep surat keluar

Konsep keluar

surat

30 Menit

Konsep surat keluar

Konsep keluar

surat

15 Menit

Konsep surat keluar yang telah disetuju

30 Menit

Draft surat keluar berikut kelengka pannya

Draft surat keluar berikut kelengkapannya

120 Menit

Draft surat keluar yang telah ditanda tangani

Draft surat keluar yang telah ditanda tangani

30 Menit

Surat dalam amplop siap untuk dikirim

Surat Dikirim

60 Menit

Tanda Terima surat yang dikirim

Konsep surat keluar yang telah disetujui

Selesai


Hal 53

SOP BARANG PERSEDIAAN PELAKSANA NO

AKTIFITAS

1

2 Petugas pengurus persediaan barang menyiapkan formulir permintaan kebutuhan barang persediaan untuk keperluan sehari-hari perkantoran Sub bagian/ unit pengguna barang mengisi formulir yang telah disediakan petugas pengurus barang mengenai jenis dan jumlah barang yang dibutuhkan dan petugasm persediaan membuat RAB Untuk selanjutnya formulir diteruskan kepada Ka Sub Bag Umum Ka Sub bag umum meneliti dan memberikan persetujuan permintaan barang dari unit pengguna barang dengan membubuhkan tanda tangan utnuk selanjutnya diteruskan ke PPK untuk persetujuan. Petugas pengurus barang menyerahkan barang kepada unit pengguna sesuai permintaan dan disertai dengan formulir pendistribusian barang persediaan Petugas pengurus barang mencatat pengeluaran barang tersebut ke dalam buku manual dan aplikasi persediaan

1

2

3

4

5

MUTU BAKU

UNIT PENGGUNA BARANG

PETUGAS PERSEDIAAN

KA SUB BAG UMUM

PPK

PERSYARATA / PERLENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

KET

3

4

5

6

7

8

9

10

Konsep form permintaan barang persediaan

60 menit

Formulir permi-ntaan barang persediaan

Formulir permintaan barang persediaan

60 menit

Formulir permintaan barang persediaan dari unit pengguna

30 menit

Persetujuan

Formulir permintaan barang yang telah disetujui

30 menit

Terpenuhinya barang persediaan oleh unit pengguna

Buku barang persediaan

60 menit

Barang yang disalurkan telah selesai dan dibukukan

Mulai

Tidak

Selesai

Formulir permintaan barang persediaan dari unit pengguna


Hal 54

SOP BARANG MILIK NEGARA PELAKSANA NO

AKTIFITAS

1

2 Memerintahkan

1

petugas

untuk melakukan

KASUB

PETUGAS

BAG UMUM

BMN

3

4

MUTU BAKU KUASA PENGGUNA BARANG

5

6

BMN

pemanfaatan

Data Mulai

Merencanakan kegiatan

peman

dan

Disposisi Ka Sub

faatan dan pengelolaan BMN

WAKTU

OUTPUT

KET

8

9

7

Informasi

BMN 2


Bag Umum

15 Hari 120 Menit

Disposisi Ka Sub

Bag

Umum Konsep rencana kegiatan Laporan

3

Melaporkan rencana kegiatan pe

Konsep rencana

Tidak

manfaatan dan pengelolaan BMN

kegiatan

30

konsep

Menit

rencana kegiatan

Memeriksa 4

rencana

pemanfaatan

dan

kegiatan

pengelolaan

Tidak

Laporan konsep

Ya

rencana

BMN

kegiatan

60

Rencana

Menit

Kegiatan Pemanfaatan

5

Melaksanakan pemanfaatan dan

Ya

pengelolaan BMN

Rencana Kegiatan

1 Hari

dan pengelolaan BMN

Pemanfaatan 6

Melaporkan pemanfaatan dan pe

Tidak

ngelolaan BMN

dan

Draft 25

pengelolaan

Menit

BMN

Laporan Draft

Memeriksa Laporan pemanfaatan

Ya

dan pengelolaan BMN

pemanfaatan BMN

Tidak 7

Laporan

Laporan

pemanfaatan BMN

60 Menit

pemanfaatan dan pengelolaan BMN

Laporan 8

Mendokumentasikan

pemanfaatan

laporan

pemanfaatan pengelolaan BMN

Selesai

dan pengelolaan

15 Menit

Arsip Dokumen

BMN


Hal 55

SOP KEBERSIHAN LINGKUNGAN PELAKSANA NO

AKTIFITAS

1

2

MUTU BAKU

WASEK

KASUB BAG UMUM

PETUGAS

PANSEK

3

4

5

6

PERSYARAT AN /KELENGKA PAN 7

WAKTU

OUTPUT

KET

8

9

10

Telah selesainya penetapan tenaga Surat penetapan petugas kebersihan kantor

honorer maka diterbitkan jadwal 1

petugas kebersihan kantor yang

Mulai

selanjutnya diteruskan kepada ka

60 Menit

Surat Penetapan diterima tenaga honorer

sub bag umum Pemahaman Pengarahan 2

tindaklanjut

penugasan

kepada

tetang

Data area kerja petugas kebersihan

petugas

kebersihan

60 Menit

petugas tentang tanggung jawab dan

tugas

pokoknya Petugas 3

pelayanan

Terciptanya

kebersihan

lingkungan kantor melaksanakan

Peralatan Kebersihan

tugas membersihkan gedung dan

240 Menit

ruang kerja, serta halaman kantor

kantor

yang

bersih

dan

nyaman Terselenggara-

Petugas melaporkan tugas yang 4

lingkungan

15

telah dilaksanakan kepada Ka Sub

Hasil Kerja

Bag Umum

Menit

nya kebersihan lingkungan kantor

Ka Sub bag umum melaporkan 5

pelaksanaan

tugas

kebersihan

Mulai

kepada atasan


Hal 56

SOP PEMELIHARAAN INVENTARIS PELAKSANA NO

1

1

2

AKTIVITAS

2 Membuat rencana pemeliharaan barang yang akan diperbaiki Mengajukan rencana pemeliharaan ke Wasek

KASUB BAG UMUM

KASUB BAG KEUANGAN

WASEK

3

4

5

MUTU BAKU

PANSEK

PETUGAS PELAKSANA

PENYEDIA LAYANAN

6

7

8

Mula i


9 Pemeriksaan kerusakan barang inventaris

WAKTU

OUTPUT

KET

10

11

12

30 Menit

Estimasi biaya perawatan

Tidak

20 Menit Ya

3

4

5

6

Setelah disetujui da ditandatangani oleh wasek kemudian diteruskan kepada Pansek Permohonan rencana pemeliharaan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pansek kemudian disampaiakna kepada kasub bag keuangan / bendahara Petugas membawa barang yang rusak ketempagt servis untuk utnuk diperbaiki Petugas melaporkan hasil pekerjaan kepada Kasub Bag Umum

Tidak

Ya

Persetujuan estimasi perawatan kerusakan barang oleh wasek Persetujuan estimasi perawatan kerusakan barang oleh pansek

Barang inventaris yang akan deperbaiki

Barang telah diperbaiki Selesai

30 Menit

30 Menit

Disesuaikan dengan lama perbaikan barang

15 Menit


Data hasil pemeriksaan

Persetujuan estimasi perawatan kerusakan barang oleh wasek Persetujuan estimasi perawatan kerusakan barang oleh pansek Persetujuan estimasi perawatan kerusakan barang oleh pansek

Barang elah diperbaiki

Terpeliharanya barang inventaris

Hal 57

SOP PENYUSUNAN LAKIP NO

AKTIVITAS

1

2 Pengumpulan dokumen sumber penyusunan LAKIP

1

2

3

4

5

KASUB BAG KEPEGAWAIAN

KASUB BAG UMUM

3

4

PELAKSANA KASUB BAG WASEK KEUANGAN

5

6

MUTU BAKU PANSEK

KETUA

7

8

Mulai

Membuat LAKIP kesekretariatan Penggabungan LAKIP kepaniteraan dan Kesekrateriatan untuk diparaf Mengandakan dan mencetak LAKIP Mengirim LAKIP ke Mahkamah Agung RI

Selesai


WAKTU

OUTPUT

10

11

2100 Menit

Data

Data

6300 Menit

Draft LAKIP

Draft LAKIP

420 Menit

Draft LAKIP diparaf dan ditandatangani

Draft LAKIP diparaf dan ditandatangani

420 Menit

Hardcopy dan Softcopy LAKIP

Hardcopy dan Softcopy LAKIP

5 Menit

Terlaksananya LAKIP

9 Data kegiatan Sekretaris, Wakil Sekretaris, Kepegawaian, keuangan, Umum

KET

12

SOP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN PELAKSANA

MUTU BAKU

NO

AKTIFITAS

1

2

1

Pengumpulan data dokumen sumber Laporan Tahunan

2

Membuat laporan tahunan kesekretariatan dan kepaniteraan

Data

3

Mengandakan dan lalporan tahunan

Laporan tahunan

420 Menit

4

Mengirim Laporan Tahunan Ke Mahkamah Agung RI

Laporan Tahunan

120 Menit

TIM PENYUSUN 3

Mulai

mencetak

Mulai

PANSEK

KETUA

4

5

PERLENGKAPAN/ PERSYARATAN 6

Data kepaniteraan dan kesekretariatan

WAKTU

OUTPUT

7

8

15 Hari

10.500 Menit


Data terkumpul

Data alporan tahunan

Laporan Tahunan

Terlaksananya Laporan Tahunan

KET 9

Hal 58

SOP PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PELAKSANA

MUTU BAKU

NO

AKTIFITAS

1

2

1

Pengumpulan data dokumen sumber Rencana Strategis

2

Membuat Rencana Strategis kesekretariatan dan kepaniteraan

Data

3

Mengandakan dan Rencana Strategis

Rencana Strategis

420 Menit

4

Mengirim Rencana Strategis Ke Mahkamah Agung RI

Rencana Strategis

120 Menit

TIM PENYUSUN 3

PANSEK

KETUA

4

5

PERLENGKAPAN/ PERSYARATAN 6

WAKTU

OUTPUT

7

8

Data kepaniteraan dan kesekretariatan

Mulai

mencetak

Mulai

15 Hari

KET 9

Data terkumpul

10.500 Menit

Data Rencana Strategis

Rencana Strategis

Terlaksananya Rencana Strategis

SOP PENGISIAN / PEMBARUAN KONTEN WEBSITE PELAKSANA

NO

AKTIFITAS

1

2 Menyiapkan / mengumpulkan sumber data / laporan / informasi / gambar / audio / multimedia dari kegiatan maupun informasi lain yang wajib di publikasi satuan kerja Merubah informasi / laporan / data / informasi / gambar / audio / multimedia dari sumber informasi menjadi dokumen elektronik standar yang valid Membuat konsep tulisan / artikel / berita kegiatan atau laporan / data/ informasi maupun konten lain yang wajib di publikasi dengan memperhatikan etika penulisan dan validitas data

1

2

3

PEMBUAT ARTIKEL MASING – MASING SUB BAGIAN 3

Mulai

MUTU BAKU

EDITOR

WEB ADMIN

REDAK TUR

PJ

KPTA


WAK TU

OUTPUT

KET

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sumber data / laporan / informasi / gambar / audio / multimedia

3 Jam

Data / laporan / informasi

Data / laporan / informasi, mesin pemindai

1 jam

Dokumen elektronik yang valid

Dokumen elektronik yang valid

1 jam

Konsep kontent informasi


Hal 59

PELAKSANA

NO

AKTIFITAS

1

2 Memeriksa / mengkoreksi konsep kontent informasi sesuai etika penulisan, etika pemberitaan, akurasi dan validitas informasi. Menyampaikan konsep informasi yang akan dipublikasi kepada Penanggung Jawab Informasi untuk informasi biasa / rutin dan ke Pimpinan satuan kerja terhadap informasi yang memerlukan perhatian khusus Melakukan entri data / update data kontent informasi pada Aplikasi CMS (Content Manajamen System) media online / website dan mengunggah dokumen elektronik pendukungnya. Mengarsipkan kontent informasi yang telah dipublikasi termasuk dokumen elektronik pendukungnya.

4

5

6

7

PEMBUAT ARTIKEL MASING – MASING SUB BAGIAN 3

MUTU BAKU

EDITOR

WEB ADMIN

REDAK TUR

PJ

KPTA


WAK TU

OUTPUT

KET

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Konsep kontent informasi

30 menit

Konsep kontent informasi yang valid

30 menit

Kontent informasi yang siap dipublikasi

Kontent informasi yang siap dipublikasi

15 - 30 menit

Kontent Informasi yang dipublikasi

Kontent Informasi yang dipublikasi beserta pendukungnya

15 menit

Dokumen elektronik

Konsep kontent informasi yang valid


7

Hal 60

SOP PEMELIHARAAN WEBSITE PELAKSANA NO

AKTIFITAS

1

2

1

Memonitoring secara berkala status pembaruan kontent (updating) dan ketersediaan akses online website

WEB ADMIN

PENANGGUNG JAWAB 4

MUTU BAKU PIHAK KE3 6

PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN 7

WAKTU

OUTPUT

8

9

Akses sistem website

1 hari

Akses website yang terpantau

2

Melakukan backup seluruh sistem, data dan Informasi yang tersedia pada website secara berkala ke dalam media backup CD, hardisk maupun media backup lain

Akses server

1 hari

ADK / Dokumen elektronik

3

Memonitoring secara berkala aktivitas pengunjung dalam rangka mencegah/ deteksi dini aktivitas yang mencurigakan yang dapat merusak sistem

Akses server

1 hari

Log aktivitas pengunjung

4

Mengupdate siklus pelayanan jasa koneksi, hosting dan nama domain, pada penyedia layanan hosting dan domain

Invoice, Akses layaan koneksi, hosting dan domain

3 jam

Layanan hosting & domain yang di perbaharui

5

Melaporkan situasi, kondisi, permasalahan dan alternatif pemecahan masalah website kepada Penanggung Jawab Informasi

Data situasi kondisi sistem

1 hari

Laporan situasi kondisi

6

Mengambil langkah-langkah pemecahan masalah yang ditemui dalam pengelolaan informasi / website.

Laporan situasi kondisi

2 jam

Solusi / pemecahan masalah

7

Melakukan / menyelesaikan pemecahan masalah (troubleshooting) secara mandiri ataupun melibatkan pihak ketiga.

Solusi / pemecahan masalah

1 jam – 3 hari

3

KPTA 5

Mulai

Selesai

KET 10

Akses website selalu tersedia

(available & realible)

B. Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 1. PENGADILAN AGAMA Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang

yang beragama Islam dibidang

perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf, zakat, infaq dan shadaqah

serta ekonomi syariah,


Hal 61

sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan

Agama

(umum,

kepegawaian

dan

keuangan

kecuali

kepaniteraan di bidang administrasi perkara); c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada

Instansi

Pemerintah

di

daerah

hukumnya,

apabila

diminta

sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; d. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang

yang beragama

Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. e. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya. Adapun uraian tugas pokok dan fungsi berdasarkan dengan struktur organisasi Pengadilan Tingkat Pertama, sebagai berikut : KETUA PENGADILAN AGAMA, Tugas Pokok dan Fungsi : Memimpin pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


Hal 62

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA, Tugas Pokok dan Fungsi : Bersama

Ketua

Pengadilan

Agama

merencanakan

dan

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama Tingkat Pertama serta mengkoordinir dan melaporkan tugas pengawasan kepada Ketua pengadilan Agama. HAKIM, Tugas Pokok dan Fungsi : Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun dalam penyelesainnya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama menyusun program Jangka Panjang dan Jangka pendek, serta melaksanakan Pengawasan bidang Administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan atas perintah Ketua. PANITERA/SEKRETARIS, Tugas Pokok dan Fungsi : Berkoordinasi

dengan

Ketua

pengadilan

Agama

dalam

merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administrasi perkara, Administrasi Umum dan lainnya yang berkaitan, dengan

menyiapkan

konsep

rumusan

kebijaksanaan

dalam

menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas dan kegiatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam menyusun program jangka panjang dan pendek. WAKIL PANITERA, Tugas Pokok dan Fungsi : Membantu

Panitera

dalam

melaksanakan

tugas-tugas

kepaniteraan dan bertanggung jawab dalam mengawasi meja I, meja II, meja III, dan mengevaluasi dan melaporkan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PANITERA MUDA GUGATAN, Tugas Pokok dan Fungsi : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan


Hal 63

dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggung jawab kepada Wakil Panitera. PANITERA MUDA PERMOHONAN, Tugas Pokok dan Fungsi : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggung jawab kepada Wakil Panitera. PANITERA MUDA HUKUM, Tugas Pokok dan Fungsi : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggung jawab kepada Wakil Panitera. PANITERA PENGGANTI, Tugas Pokok dan Fungsi : Mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti Sidang pengadilan membuat berita acara, membuat instrumen sidang, mengetik putusan dan penetapan perkara, menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada panmud hukum/meja III melalui Wakil Panitera serta bertanggung jawab kepada Panitera/Sekretaris. JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI, Tugas Pokok dan Fungsi : Melaksanakan

tugas

kejurusitaan

yaitu

melaksanakan

pemanggilan, pemberitahuan dan penyitaan dan bertanggung jawab dengan Panitera. WAKIL SEKRETARIS, Tugas Pokok dan Fungsi : Mewakili

Sekretaris

dalam

merencanakan

dan

melaksanakan pelayanan teknis administrasi umum di Pengadilan Agama

serta

mengawasi,

mengevaluasi

dan

melaporkan

pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku. KASUBBAG/KAUR KEPEGAWAIAN, Tugas Pokok dan Fungsi:


Hal 64

Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub Bagian Kepegawaian serta menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Sekretaris. KASUBBAG/KAUR KEUANGAN, Tugas Pokok dan Fungsi : Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Sekretaris. KASUBBAG/KAUR UMUM, Tugas Pokok dan Fungsi : Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub Bagian Umum serta menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Sekretaris 2. PENGADILAN TINGGI AGAMA Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Kendari secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yudisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo KEPPRES No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Tinggi Agama Kendari berdiri dan beroprasi sejak tanggal 25 November 1995 yang peresmian dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Pengadilan Tinggi Agama Kendari dibentuk berdasarkan Undang-undang No.3 Tahun 1995 dan aktif mulai melaksanakan tugas dan fungsinya tanggal 25 November 1995,

yang mewilayahi Propinsi Sulawesi Tenggara . Sebelum

berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Yurisdiksi Pengadilan Agama di


Hal 65

Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar selanjutnya Berdasarkan Undang-undang No.3 Tahun 1995 Pengadilan Tinggi Agama Kendari berkedudukan di Ibu Kota Propinsi sulawesi Tenggara, yakni Kota Kendari, dengan alamat Jalan wulele no. 8 Kendari, Telp.(0401) 3194475 Fax. (0401) 3196322 website : http:\\www.ptaKendari.go.id, email : [email protected]. Pengadilan Tinggi Agama Kendari menempati gedung permanen berlantai II, dibangun diatas tanah hibah Pemerintah Daerah propinsi Sulawesi Tenggara, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari. Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari meliputi

7

(tujuh) Pengadilan Agama yang

berkedudukan di Ibu Kota Daerah Tingkat II Kabupaten/Kota,. Pengadilan Agama se-Sulawesi Tenggara ada ( 2 ) dua klasifikasi kelas, yaitu kelas I/A sebanyak 1 (satu) Pengadilan Agama, dan kelas II sebanyak 6

(enam)

Pengadilan Agama. Adapun nama-nama Pengadilan Agama dan wilayah hukumnya, sebagaimana tabel berikut : No

1

Nama Pengadilan Agama

Jml Wilayah Hukum

Kelas

Kec.

2

3

4

5

Kel/ Des a 6

1

PA Kendari

Kota kendari,

IA

10

64

2

PA Bau-bau

II

17

175

3

PA Kolaka

II

34

346

4

PA Unaaha

Kota Baubau, Kab. Bombana dan Kab. Wakatobi Kab.Kolaka/Kab.Kolaka Utara/ kolaka timur Kab.Konawe/Konawe Utara

II

32

444

5

PA Raha

Kab.Muna dan Buton Utara

II

33

289

6

PA Andoolo,

Kab.Konawe Selatan

II

22

351

7

PA Pasarwajo

Kab.Buton

II

21

242

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama Kendari bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan


Hal 66

Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir serta kewenangan mengadili antar pengadilan Agama di daerah hukumnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Kendari mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkaraperkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir “ sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya.” (vide : pasal 49, 51 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006). 2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006). 3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat Peradilan Agama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No 17 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006). 4. Fungsi

Administratif,

yakni

menyelenggarkan

administrasi

umum,

keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan. 5. Fungsi Lainnya : Pelayanaan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991). Adapun uraian tugas pokok dan fungsi berdasarkan


Hal 67

dengan struktur organisasi Pengadilan Tingkat Banding tersebut pada bagan struktur adalah sebagai berikut : KETUA PTA KENDARI, Tugas Pokok dan Fungsi : Merencanakan dan menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama Kendari serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan MA RI dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana Tertuang dalam Sasaran Kerja Pegawai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari Berikut : FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI NO 1 2

I. PEJABAT PENILAI

4

NAMA NIP PANGKAT / GOL. RUANG JABATAN

5

UNIT KERJA

3

NO Dr. H. Purwosusilo SH., MH. 19541029 198003 1 003

1 2

Pembina Utama/ IVe

3

Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

II. PEGAWAI YANG DINILAI Drs. H. Abdurrahman HAR, SH 19500817 197603 1 006

4

NAMA NIP PANGKAT / GOL. RUANG JABATAN

5

UNIT KERJA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Pembina Utama / IVe KETUA

TARGET NO

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

AK

KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS / MUTU

WAKTU

1

Membuat / Menetapkan RKT

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

2

Melakukan pembagian tugas

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

3

Menunjuk Wakil Ketua Sebagai Koordinator pembinaan dan pengawasan

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

4

Membuat SK Hakim Tinggi Pengawas

0

2

DOKUMEN

100

12 BULAN

5

Menindaklanjuti hasil temuan Hakim Tinggi

0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN

6

Melakukan Pemeriksaan Keuangan Secara Mendadak

0

2

DOKUMEN

100

12 BULAN

7

Menunjuk Hakim Tinggi untuk menjadi Humas

0

4

DOKUMEN

100

12 BULAN

8

Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi

0

1

KEGIATAN

100

12 BULAN

9

Menetapkan majelis hakim

0

6

KEGIATAN

100

12 BULAN

10

Membut SK Tim Pengelola SIADPTA

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

11

Membut SK Tim Pengelola Meja Pengaduan

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

12

Membut SK Tim Pengelola Meja Informasi

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

13

Membut SK Tim Pengelola Keuangan Biaya Perkara

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

14

Membuat Draft bahan rapat tahunan

0

1

KEGIATAN

100

12 BULAN

15

Memeriksa Laporan

0

DOKUMEN

100

12 BULAN

16

Membuat Penetapan Kinerja

0

DOKUMEN

100

12 BULAN

17

Membuat SOP

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

18

Membuat SK Tim Baperjakat

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

19

Membuat PMH

0

35

DOKUMEN

100

12 BULAN


BIAYA

Hal 68

20

Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan

0

3

DOKUMEN

100

12 BULAN

21

Membuat / menandatangani penetapan hari sidang

0

3

DOKUMEN

100

12 BULAN

22

Melakukan persidangan

0

6

KEGIATAN

100

12 BULAN

23

Melakukan musyawarah majelis

0

3

DOKUMEN

100

12 BULAN

24

Mengonsep / membuat putusan

0

2

DOKUMEN

100

12 BULAN

25

Menandatangani putusan

3

DOKUMEN

100

12 BULAN

26

Melakukan minutasi perkara

0

3

BERKAS

100

12 BULAN

27

Melakukan pembinaan teknis

0

8

KEGIATAN

100

12 BULAN

28

Melakukan pembinaan sumber daya manusia hakim dan pegawai

0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN

29

Melakukan examinasi putusan

0

7

KEGIATAN

100

12 BULAN

30

Mendisposisi surat - surat masuk

0

1500 DOKUMEN

100

12 BULAN

31

Menandatangani surat - surat keluar

0

50

DOKUMEN

100

12 BULAN

32

Menandatangani surat - surat keputusan

0

50

DOKUMEN

100

12 BULAN

Kendari, 02 Januari 2014 Pejabat Penilai,

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Dr. H. Purwosusilo. SH.,MH

Drs. H. Abdurrahman. SH

19541029 198003 1 003

19500817 197603 1 006


Hal 69

WAKIL KETUA PTA KENDARI, Tugas Pokok dan Fungsi : Bersama dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama Kendari serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan MARI dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana Tertuang dalam Sasaran Kerja Pegawai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari Berikut : FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI NO 1 2 3 4 5

I. PEJABAT PENILAI NAMA NIP PANGKAT / GOL. RUANG JABATAN UNIT KERJA

NO

Drs. H. Abdurrahman HAR, SH 19500817 197603 1 006

1 2

Pembina Utama / IVe

3

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

4 5

II. PEGAWAI YANG DINILAI NAMA NIP PANGKAT / GOL. RUANG JABATAN UNIT KERJA

Drs.H.Anwar R.,MH. 19571231 198403 1 013 Pembina Utama/ IVe Wakil Ketua PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TARGET

NO


AK

KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS / MUTU

WAKTU

1

Membuat RKT

0

3

DOKUMEN

100

12 BULAN

2

Membuat program pengawasan dan pembinaan

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

3

Melakukan Evaluasi Hasil Pengawasan

0

4

DOKUMEN

100

12 BULAN

4

Melakukan pembinaan terhadap hasil pengawasan

0

4

DOKUMEN

100

12 BULAN

5


0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN

6

Melakukan Rapat Tahunan

0

DOKUMEN

100

12 BULAN

7

Membuat penetapan kinerja

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

8

Membuat SOP

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

9

Membuat AKIP

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

10

Membuat LAKIP

0

DOKUMEN

100

12 BULAN

11

Melakukan rapat Baperjakat

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

12

Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan

0

2

DOKUMEN

100

12 BULAN

13


0

4

DOKUMEN

100

12 BULAN

14

Melakukan musyawarah majelis dan mengemukakan pendapat

0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN

15


0

2

DOKUMEN

100

12 BULAN

16


0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN

17

Melakukan minutasi berkas

0

2

BERKAS

100

12 BULAN

18

Melakukan pembinaan

0

8

KEGIATAN

100

12 BULAN

19

Menandatangani surat - surat keputusan

0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN



Drs. H. Abdurrahman. SH 19541029 198003 1 003

Drs. H. Anwar R. MH 19571231 198403 1 013


BIAYA

Hal 70

HAKIM TINGGI PTA KENDARI, Tugas Pokok dan Fungsi : Memeriksa dan mengadili serta memutus perkara banding dan melakukan pembinaan serta pengawasan Peradilan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagaimana Tertuang dalam Sasaran Kerja Pegawai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kendari Berikut : FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI NO 1 2 3 4 5


NO


1 2

Pembina Utama / IVe

3


4 5


Drs. H. Muh. Alwi Rahim, SH.,MH. 19500918 199003 1 001 Pembina Utama Muda/ Ivc Hakim Madya Utama PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TARGET

NO


AK

KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS / MUTU

WAKTU

1

Membuat RKT

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

2

Melakukan pengawasan

0

2

DOKUMEN

100

12 BULAN

3

Membuat laporan hasil pengawasan

0

2

DOKUMEN

100

12 BULAN

4

Melakukan pembinaan tenaga teknis

0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN

5


0

6

KEGIATAN

100

12 BULAN

6

Melaksanakan rapat tahunan

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

7

Membuat SOP

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

8


0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN

9

Mempelajari berkas perkara yang disidangkan

0

8

BERKAS

100

12 BULAN

10


0

16

KEGIATAN

100

12 BULAN

11


0

8

KEGIATAN

100

12 BULAN

12


0

8

DOKUMEN

100

12 BULAN

13


0

8

DOKUMEN

100

12 BULAN

14


0

14

BERKAS

100

12 BULAN

15


0

4

KEGIATAN

100

12 BULAN

16


0

4

KEGIATAN

100

12 BULAN

17


0

6

KEGIATAN

100

12 BULAN




Drs. H. Muh. Alwi Rahim, SH.,MH.

19541029 198003 1 003

19500918 199003 1 001


BIAYA

Hal 71

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI NO 1 2 3 4 5


NO


1 2

Pembina Utama / IVe

3


4 5


Drs. Muh. Amir Razak, SH.,MH. 19540606 198303 1 002 Pembina Utama Muda/ Ivc Hakim Madya Utama PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TARGET

NO


AK

KUANTITAS / OUTPUT

KUALITAS / MUTU

WAKTU

1

Membuat RKT

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

2


0

2

DOKUMEN

100

12 BULAN

3


0

2

DOKUMEN

100

12 BULAN

4


0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN

5


0

4

KEGIATAN

100

12 BULAN

6


0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

7

Membuat SOP

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

8


0

5

BERKAS

100

12 BULAN

9


0

10

KEGIATAN

100

12 BULAN

10


0

5

KEGIATAN

100

12 BULAN

11


0

5

DOKUMEN

100

12 BULAN

12


0

5

DOKUMEN

100

12 BULAN

13


0

5

BERKAS

100

12 BULAN

14


0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN

15


0

4

KEGIATAN

100

12 BULAN

16


0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN

17


0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN


Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai,


Drs. Muh. Amir Razak, SH.,MH.

19541029 198003 1 003

19540606 198303 1 002


BIAYA

Hal 72



NO


1 2

Pembina Utama / IVe

3


4 5


Drs.H.A.Khaliq Ms. Damanhuri 19540605 198103 1 006 Pembina Utama Muda/ Ivc Hakim Madya Utama PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TARGET

NO


AK

KUANTITAS / OUTPUT

KUALITAS / MUTU

WAKTU

1

Membuat RKT

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

2


0

2

DOKUMEN

100

12 BULAN

3


0

2

DOKUMEN

100

12 BULAN

4


0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN

5


0

4

KEGIATAN

100

12 BULAN

6


0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

7

Membuat SOP

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

8


0

10

BERKAS

100

12 BULAN

9


0

20

KEGIATAN

100

12 BULAN

10


0

10

KEGIATAN

100

12 BULAN

11


0

10

DOKUMEN

100

12 BULAN

12


0

10

DOKUMEN

100

12 BULAN

13


0

4

BERKAS

100

12 BULAN

14


0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN

15


0

4

KEGIATAN

100

12 BULAN

16


0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN


0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

17




Drs.H.A.Khaliq Ms. Damanhuri

19541029 198003 1 003

19540605 198103 1 006


BIAYA

Hal 73



NO


1 2

Pembina Utama / IVe

3


4 5


Dra.Hj.Munawarrah.,MH 19540101 198103 2 003 Pembina Utama Muda/ Ivc Hakim Madya Utama PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TARGET

NO


AK

KUANTITAS / OUTPUT

KUALITAS / MUTU

WAKTU

1

Membuat RKT

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

2


0

2

DOKUMEN

100

12 BULAN

3


0

2

DOKUMEN

100

12 BULAN

4


0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN

5


0

4

KEGIATAN

100

12 BULAN

6


0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

7

Membuat SOP

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

8


0

5

BERKAS

100

12 BULAN

9


0

10

KEGIATAN

100

12 BULAN

10


0

5

KEGIATAN

100

12 BULAN

11


0

5

DOKUMEN

100

12 BULAN

12


0

5

DOKUMEN

100

12 BULAN

13


0

5

BERKAS

100

12 BULAN

14


0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN

15


0

4

KEGIATAN

100

12 BULAN

16


0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN

17


0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN




Dra.Hj.Munawarrah.,MH

19541029 198003 1 003

19540101 198103 2 003


BIAYA

Hal 74



NO


1 2

Pembina Utama / IVe

3


4 5


Hj. Siti Tawaningsih, S.H., M.H. 19490518 197603 2 001 Pembina Utama Madya/ Ivd Hakim Utama Muda PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TARGET

NO


AK

KUANTITAS / OUTPUT

KUALITAS / MUTU

WAKTU

1

Membuat RKT

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

2


0

2

DOKUMEN

100

12 BULAN

3


0

2

DOKUMEN

100

12 BULAN

4


0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN

5


0

4

KEGIATAN

100

12 BULAN

6


0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

7

Membuat SOP

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

8


0

4

BERKAS

100

12 BULAN

9


0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN

10


0

4

KEGIATAN

100

12 BULAN

11


0

4

DOKUMEN

100

12 BULAN

12


0

4

DOKUMEN

100

12 BULAN

13


0

4

BERKAS

100

12 BULAN

14


0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN

15


0

4

KEGIATAN

100

12 BULAN

16


0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN

17


0

4

DOKUMEN

100

12 BULAN




Hj. Siti Tawaningsih, S.H., M.H.

19541029 198003 1 003

19490518 197603 2 001


BIAYA

Hal 75



NO


1 2

Pembina Utama / IVe

3


4 5


Drs.H. Abd. Rajab K, SH.,MH. 19541231 198703 1 020 Pembina Utama Madya/ Ivd Hakim Utama Muda PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TARGET

NO


AK

KUANTITAS / OUTPUT

KUALITAS / MUTU

WAKTU

1

Membuat RKT

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

2


0

4

DOKUMEN

100

12 BULAN

3


0

2

DOKUMEN

100

12 BULAN

4


0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN

5


0

4

KEGIATAN

100

12 BULAN

6


0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

7

Membuat SOP

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

8


0

5

BERKAS

100

12 BULAN

9


0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN

10


0

10

KEGIATAN

100

12 BULAN

11


0

5

DOKUMEN

100

12 BULAN

12


0

5

DOKUMEN

100

12 BULAN

13


0

5

DOKUMEN

100

12 BULAN

14


0

5

BERKAS

100

12 BULAN

15


0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN

16


0

4

KEGIATAN

100

12 BULAN

17


0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN




Drs.H. Abd. Rajab K, SH.,MH.

19541029 198003 1 003

19541231 198703 1 020


BIAYA

Hal 76



NO


1 2

Pembina Utama / IVe

3


4 5


Dra. Hj. A. Salmiah., SH.,MH. 19560112 198802 2 001 Pembina Utama Madya/ Ivd Hakim Utama Muda PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TARGET

NO


AK

KUANTITAS / OUTPUT

KUALITAS / MUTU

WAKTU

1

Membuat RKT

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

2


0

4

DOKUMEN

100

12 BULAN

3


0

4

DOKUMEN

100

12 BULAN

4


0

4

KEGIATAN

100

12 BULAN

5


0

4

KEGIATAN

100

12 BULAN

6


0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

7

Membuat SOP

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

8


0

5

BERKAS

100

12 BULAN

9


0

10

KEGIATAN

100

12 BULAN

10


0

5

KEGIATAN

100

12 BULAN

11


0

5

DOKUMEN

100

12 BULAN

12


0

5

DOKUMEN

100

12 BULAN

13


0

5

DOKUMEN

100

12 BULAN

14


0

2

BERKAS

100

12 BULAN

15


0

4

KEGIATAN

100

12 BULAN

16


0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN

17


0

1

KEGIATAN

100

12 BULAN




Dra. Hj. A. Salmiah., SH.,MH.

19541029 198003 1 003

19560112 198802 2 001


BIAYA

Hal 77



NO


1 2

Pembina Utama / IVe

3


4 5


Drs. H. Syarifuddin Syakur, MH. 19530513 198103 1 002 Pembina Utama Madya/ Ivd Hakim Utama Muda PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TARGET

NO


AK

KUANTITAS / OUTPUT

KUALITAS / MUTU

WAKTU

1

Membuat RKT

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

2


0

2

DOKUMEN

100

12 BULAN

3


0

2

DOKUMEN

100

12 BULAN

4


0

2

DOKUMEN

100

12 BULAN

5


0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN

6


0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

7

Membuat SOP

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

8


0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN

9


0

9

DOKUMEN

100

12 BULAN

10

Membuat / menandatangani penetapan hari sidang

0

0

DOKUMEN

100

12 BULAN

11


0

18

DOKUMEN

100

12 BULAN

12


0

9

DOKUMEN

100

12 BULAN

13


0

5

DOKUMEN

100

12 BULAN

14


0

9

KEGIATAN

100

12 BULAN

15


0

9

DOKUMEN

100

12 BULAN

16


0

2

DOKUMEN

100

12 BULAN

17


0

4

KEGIATAN

100

12 BULAN

18

Melakukan eksaminasi putusan

0

9

DOKUMEN

100

12 BULAN




Drs. H. Syarifuddin Syakur, MH.

19541029 198003 1 003

19530513 198103 1 002


BIAYA

Hal 78



NO


1 2

Pembina Utama / IVe

3


4 5


Drs.Tarmizi 19540929 198203 1 004 Pembina Utama Madya/ Ivd Hakim Utama Muda PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TARGET

NO


AK

KUANTITAS / OUTPUT

KUALITAS / MUTU

WAKTU

1

Membuat RKT

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

2


0

4

DOKUMEN

100

12 BULAN

3


0

4

DOKUMEN

100

12 BULAN

4


0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN

5


0

4

KEGIATAN

100

12 BULAN

6


0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

7

Membuat SOP

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

8


0

5

BERKAS

100

12 BULAN

9


0

10

KEGIATAN

100

12 BULAN

10


0

5

KEGIATAN

100

12 BULAN

11


0

5

KEGIATAN

100

12 BULAN

12


0

5

DOKUMEN

100

12 BULAN

13


0

5

DOKUMEN

100

12 BULAN

14


0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN

15


0

4

KEGIATAN

100

12 BULAN

16


0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN

17


0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN




Drs.Tarmizi

19541029 198003 1 003

19540929 198203 1 004


BIAYA

Hal 79



NO


1 2

Pembina Utama / IVe

3


4 5


Drs.H.A.Taufik.,SH.,MH. 19530901 198512 1 001 Pembina Utama Madya/ Ivd Hakim Utama Muda PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TARGET

NO


AK

KUANTITAS / OUTPUT

KUALITAS / MUTU

WAKTU

1

Membuat RKT

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

2


0

4

DOKUMEN

100

12 BULAN

3


0

4

DOKUMEN

100

12 BULAN

4


0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN

5


0

4

KEGIATAN

100

12 BULAN

6


0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

7

Membuat SOP

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

8


0

5

BERKAS

100

12 BULAN

9


0

10

KEGIATAN

100

12 BULAN

10


0

5

KEGIATAN

100

12 BULAN

11


0

5

KEGIATAN

100

12 BULAN

12


0

5

DOKUMEN

100

12 BULAN

13


0

5

DOKUMEN

100

12 BULAN

14


0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN

15


0

4

KEGIATAN

100

12 BULAN

16


0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN

17


0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN




Drs.H.A.Taufik.,SH.,MH.

19541029 198003 1 003

19530901 198512 1 001


BIAYA

Hal 80



NO


1 2

Pembina Utama / IVe

3


4 5


Drs.H.M.Yusuf , MH. 19501110 197601 1 001 Pembina Utama Madya/ Ivd Hakim Utama Muda PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TARGET

NO


AK

KUANTITAS / OUTPUT

KUALITAS / MUTU

WAKTU

1

Membuat RKT

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

2


0

4

DOKUMEN

100

12 BULAN

3


0

2

DOKUMEN

100

12 BULAN

4


0

2

KEGIATAN

100

12 BULAN

5


0

6

KEGIATAN

100

12 BULAN

6


0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

7

Membuat SOP

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

8


0

2

EGIATAN

100

12 BULAN

9


0

8

KEGIATAN

100

12 BULAN

10


0

16

KEGIATAN

100

12 BULAN

11


0

8

KEGIATAN

100

12 BULAN

12


0

8

DOKUMEN

100

12 BULAN

13


0

8

DOKUMEN

100

12 BULAN

14


0

8

BERKAS

100

12 BULAN

15


0

4

KEGIATAN

100

12 BULAN

16


0

4

KEGIATAN

100

12 BULAN

17


0

6

KEGIATAN

100

12 BULAN




Drs.H.M.Yusuf , MH.

19541029 198003 1 003

19501110 197601 1 001

TTD


BIAYA

Hal 81

PANITERA/SEKRETARIS PTA KENDARI, Tugas Pokok dan Fungsi: Merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang Administrasi Perkara, Administrasi Peradilan lainya dan administrasi kesekretariatan di lingkungan Peradilan Agama Kendari serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Peradilan Agama Kendari dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana tertuang dalam Sasaran Kerja Pegawai Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai berikut : FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PANITERA/ SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI NO 1 2 3 4 5


NO


1 2

Pembina Utama / IVe

3


4 5


DRS. ARISNO MERTOSONO, SH 19660507 199303 1 008 Pembina Madya/ IVc PANITERA / SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TARGET

NO


AK

KUANTITAS / OUTPUT

KUALITAS / MUTU

WAKTU

1

Mengikuti dan membuat catatan sidang

0

1

NASKAH

100

1

BULAN

2

Melaksanakan pemberkasan perkara

0

1

BERKAS

100

1

BULAN

3

Membuat program kerja di bidang kepaniteraan

0

1

DOKUMEN

100

1

BULAN

4

Membuat rencana anggaran biaya proses

0

1

DOKUMEN

100

1

BULAN

5

Membuat laporan keadaan perkara

0

12

LAPORAN

100

12 BULAN

6

Membuat laporan keuangan perkara

0

12

LAPORAN

100

12 BULAN

7

Membuat surat penunjukkan panitera pengganti

0

30

DOKUMEN

100

12 BULAN

8

Menandatangani surat - surat yang berkaitan dengan perkara

0

30

DOKUMEN

100

12 BULAN

9

Menandatangani salinan putusan

0

30

DOKUMEN

100

12 BULAN

10

Menandatangani laporan perkara

0

12

LAPORAN

100

12 BULAN

11

Melaksanakan Monev laporan administrasi perkara

0

12

LAPORAN

100

12 BULAN

12


0

6

KEGIATAN

100

4

BULAN

13

Menyusun laporan tahunan

0

1

DOKUMEN

100

1

BULAN

14

Menyusun Lakip

0

1

DOKUMEN

100

1

BULAN

15

Menyusun RKAKL

0

1

DOKUMEN

100

1

BULAN




Drs. Arisno Mertosono, SH

19541029 198003 1 003

19660507 199303 1 008


BIAYA

Hal 82

WAKIL PANITERA PTA KENDARI, Tugas Pokok dan Fungsi : Mewakili Panitera dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan administraasi peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Agama Kendari serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai kebijaksanaan teknis Ketua PTA. dan Perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana tertuang dalam Sasaran Kerja Pegawai Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai berikut : FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI NO 1 2 3 4 5


NO

DRS. ARISNO MERTOSONO, SH 19660507 199303 1 008

1 2

Pembina Madya/ IVc

3

PANITERA / SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

4 5


Drs. Farid 19531231 198203 1 057 Pembina TK. I /IVb Wakil Panitera PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TARGET

NO


AK

KUANTITAS / OUTPUT

KUALITAS / MUTU

WAKTU

1

Mengikuti dan mencatat jalannya sidang

0

1

NASKAH

100

12 BULAN

2

Membuat cacatan sidang

0

1

BUNDEL

100

12 BULAN

3

Melaksanakan minutasi perkara

0

1

BERKAS

100

12 BULAN

4

Meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas perkara baru

0

30

BERKAS

100

12 BULAN

5

Menyiapkan data perkara untuk bahan penyusunan program kerja kepaniteraan

0

30

PERKARA

100

12 BULAN

6

Menyiapkan bahan rencana kerja anggaran biayan proses

0

30

DOKUMEN

100

12 BULAN

7

Menyiapkan bahan laporan keadaan perkara

0

12

LAPORAN

100

12 BULAN

8

Menyiapkan bahan laporan keuangan perkara

0

12

LAPORAN

100

12 BULAN




Drs. Farid

19660507 199303 1 008

19531231 198203 1 057


BIAYA

Hal 83

PANITERA MUDA BANDING PTA KENDARI, Tugas Pokok dan Fungsi : Merencanakan

dan

melaksanakan

administrasi

perkara,

mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara banding serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai kebijakan yang ditetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan berdasarkan peraturan perundangundangan. Sebagaimana tertuang dalam Sasaran Kerja Pegawai Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai berikut : FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PANITERA MUDA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI NO 1 2 3 4 5


NO

Drs. Farid 19531231 198203 1 057

1 2

Pembina TK. I /IVb

3

Wakil Panitera PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

4 5


Syamsudduha, SH. 19611016 198401 2 001 Penata Tk. I / IIId Panitera Muda Banding PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TARGET

NO


AK

1

Memeriksa berkas perkara banding

0

35

2

Meregistrasi berkas perkara banding

0

35

3


0

4

Melengkapi instrumen dalam berkas perkara banding

5 6 7 8

KUALITAS / MUTU

WAKTU

NASKAH

100

12 BULAN

NASKAH

100

12 BULAN

35

SURAT

100

12 BULAN

0

35

DOKUMEN

100

12 BULAN

Mengkonsep surat pemberitahuan perkara banding ke PA pengaju

0

35

SURAT

100

12 BULAN

Mengirim salinan putusan ke PA pengaju

0

35

PUTUSAN

100

12 BULAN

0

35

BERKAS

100

12 BULAN

0

35

BERKAS

100

12 BULAN

Membuat surat pengantar pengembalian berkas perkara (bundel A) ke PA Pengaju setela perkara putus Menyerahkan berkas perkara banding (bundel B) dan asli putusan yang telah diminutasi ke petugas meja III

KUANTITAS / OUTPUT

9

Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan

0

3

NASKAH

100

12 BULAN

10

Membuat berita acara sidang

0

3

DOKUMEN

100

12 BULAN

11

Membuat instrumen PGL/PBT/Amar putus/Undur

0

3

DOKUMEN

100

12 BULAN

12

Mengetik penetapan (Sita/ikrar)

0

3

DOKUMEN

100

12 BULAN

13

Melaksanakan peberkasan perkara

0

35

BERKAS

100

12 BULAN



Drs. Farid

Syamsudduha, SH.

19531231 198203 1 057

19611016 198401 2 001


BIAYA

Hal 84

PANITERA MUDA HUKUM PTA KENDARI, Tugas Pokok dan Fungsi: Merencanakan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data, menyajikan statistik perkara, menata arsip perkara dan melakukan pengurusan administrasi pembinaan hukum agama, mengawasi dan mengevaluasi/melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan kebijakan Ketua PTA Kendari. Sebagaimana tertuang dalam Sasaran Kerja Pegawai Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai berikut : FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI NO 1 2 3 4 5


NO


1 2

Pembina Madya/ IVc

3


4 5


Hj. Suhartina, S.H., M.H. 19680815 1998021001 Penata Tk. I / IIId Panitera Muda Hukum PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TARGET

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan Membuat catatan sidang Membuat instrumen Materai/Amar putus / Undur Mengetik putusan Melaksanakan pemberkasan perkara Mengunggah putusan kedirektori Membuat laporan perkara Monitoring SIADPA Melaksanakan meja informasi Melaksanakan meja pengaduan Membuat SOP PANMUD Hukum Mengarsipkan putusan / perkara Membuat surat / membalas surat Mendampingi hakim dalam pemeriksaan / kalrifikasi perkara

AK

KUANTITAS / OUTPUT

KUALITAS / MUTU

WAKTU

0

4

NASKAH

100

12 BULAN

0

4

DOKUMEN

100

12 BULAN

0

2

DOKUMEN

100

12 BULAN

0

2

DOKUMEN

100

12 BULAN

0

2

BERKAS

100

12 BULAN

0

20

FILE

100

12 BULAN

0

10

DOKUMEN

100

12 BULAN

0

12

DOKUMEN

100

12 BULAN

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

0

4

DOKUMEN

100

12 BULAN

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

0

30

DOKUMEN

100

12 BULAN

0

30

DOKUMEN

100

12 BULAN

0

1

KEGIATAN

100

12 BULAN




Hj. Suhartina, S.H., M.H.

19660507 199303 1 008

19680815 1998021001


BIAYA

Hal 85

PANITERA PENGGANTI PTA KENDARI, Tugas Pokok dan Fungsi : Membantu Hakim dalam pelaksanaan persidangan perkara banding sampai dengan putusan dan melaksanakan tugas administrasi pada bagian Kepaniteraan. Sebagaimana tertuang dalam Sasaran Kerja Pegawai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai berikut : FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PANITERA PENGGANTI PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI NO 1 2 3 4 5


NO


1 2

Pembina Madya/ IVc

3


4 5


Panitera Pengganti PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TARGET

NO


AK

KUANTITAS / OUTPUT

KUALITAS / MUTU

WAKTU

1

Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan

0

20

NASKAH

100

12 BULAN

2

Membuat catatan sidang

0

20

DOKUMEN

100

12 BULAN

3

Membuat instrumen daftar pembagian perkara

0

5

DOKUMEN

100

12 BULAN

4

Membuat instrumen penundaan sidang

0

5

DOKUMEN

100

12 BULAN

5

Membuat instrumen amar putusan

0

5

DOKUMEN

100

12 BULAN

6

Membuat instrumen redaksi/materai

0

5

DOKUMEN

100

12 BULAN

7


0

5

BERKAS

100

12 BULAN

8

Memnandatangani putusan

0

5

DOKUMEN

100

12 BULAN

9

Membuat hardcopy PTS

0

10

DOKUMEN

100

12 BULAN

10

Membuat salinan putusan ke PA dan Pihak - pihak

0

5

DOKUMEN

100

12 BULAN

0

5

DOKUMEN

100

12 BULAN

11

Menganonim perkara yang sudah di putus




--------------NAMA---------------

19660507 199303 1 008

------------NIP--------------


BIAYA

Hal 86

WAKIL SEKRETARIS PTA KENDARI, Tugas Pokok dan Fungsi : Mewakili Sekretaris dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis administrasi umum di lingkungan Peradilan Agama Kendari serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Peradilan Agama Kendari dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku. Sebagaimana tertuang dalam Sasaran Kerja Pegawai Wakil Sekretaris Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai berikut : FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PANITERA PENGGANTI PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI NO 1 2 3 4 5


NO


1 2

Pembina Madya/ IVc

3


4 5


Zaenal Abidin, SH.,MM. 196312311992031045 Pembina / IVa Wakil Sekretaris PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TARGET

NO 1 2 3

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menyusun dan menetapkan sasaran kegiatan kesekretariatan serta rencana kegiatan Membuat konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan pada bidang kesekretariatan Membuat, menandatangani kontrak , surat perintah, berita acara, yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa

AK

KUANTITAS / OUTPUT

KUALITAS / MUTU

WAKTU

0

3

DOKUMEN

100

3

BULAN

0

23

DOKUMEN

100

12 BULAN

0

7

DOKUMEN

100

12 BULAN

4

Menendatangani SPP dan SPM

0

46

LEMBAR

100

12 BULAN

5

Membuat rencana kegiatan dan Anggaran

0

11

LEMBAR

100

12 BULAN

6

Menandatangani surat keputusan yang berhubungan dengan pengeluaran anggaran,.

0

14

LEMBAR

100

12 BULAN

7

Menandatangani SPK Satpam, Sopir, Pramubakti

0

11

LEMBAR

100

12 BULAN

8

Membuat bahan rumusan LAKIP

0

1

DOKUMEN

100

1

BULAN

9

Membuat bahan rumusan laporan tahunan

0

1

DOKUMEN

100

1

BULAN

10

Membuat rumusan penetapan

0

1

DOKUMEN

100

1

BULAN

11

Membuat rencana kerja tahun 2015

0

1

DOKUMEN

100

1

BULAN




Zaenal Abidin, SH.,MM.

19660507 199303 1 008

196312311992031045


BIAYA

Hal 87

KASUBBAG KEPEGAWAIAN PTA KENDARI, Tugas Pokok dan Fungsi : Merencanakan dan melakukan pengurusan kepegawaian serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana tertuang dalam Sasaran Kerja Pegawai Ka Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai berikut : FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI NO 1 2 3 4 5


NO

Zaenal Abidin, SH.,MM. 196312311992031045

1 2

Pembina / IVa

3

Wakil Sekretaris PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

4 5


ABDUL HOPIR, S.Ag. 19700612 200312 1 001 III/c KASUBBAG KEPEGAWAIAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TARGET

NO 1 2 3

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menyusun Program Kerja Kepegawaian Menyusun jadwalkan Rencana Kegiatan Kepegawaian Menyiapkan Bahan Rapat Kerja Baperjakat

AK

KUANTITAS / OUTPUT

KUALITAS / MUTU

WAKTU

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

LAPORAN

100

12 BULAN

100

12 BULAN

4

Mengevaluasi prestasi kerja dan pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan

0

3

5

Melakukan Verifikasi dan validasi Data simpeg yang diinput

0

209 DATA




Abdul Hopir. S.Ag

196312311992031045

19700612 200312 1 001


BIAYA

Hal 88

KASUBBAG UMUM PTA KENDARI, Tugas Pokok dan Fungsi : Merencanakan dan melaksanakan urusan surat

menyurat,

perlengkapan rumah tangga Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan perpustakaan serta mengawasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai kebijaksanaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana tertuang dalam Sasaran Kerja Pegawai Ka Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai berikut : FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI NO 1 2 3 4 5


NO


1 2

Pembina / IVa

3


4 5


MUH. IDRIS ABDULLAH., SH. 197210142 200003 1 001 Penata Tk. I

/III/d

KASUBBAG UMUM PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TARGET

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Mengonsep / menindak lanjuti surat keluar dan surat masuk Merencanakan kegiatan pemanfaatan pengelolaan baru Pengumpulan dokumen sumber registrasi Merencanakan pemeliharaan inventaris kantor Memeriksa laporan SIMAK BMN dan Cal-BMN Menyusun LAKIP Meneliti dan memberikan persetujuan permintaan dari staf pengelola persediaan barang untuk diteruskan ke PPK Melaporkan laporan tahunan Melakukan Verifikasi dan validasi Data simpeg yang diinput

AK

KUANTITAS / OUTPUT

KUALITAS / MUTU

WAKTU

0

70

LEMBAR

100

12 BULAN

0

2

DOKUMEN

100

12 BULAN

0

1

LAPORAN

100

12 BULAN

0

1

DOKUMEN

100

12 BULAN

100

12 BULAN

100

12 BULAN

100

12 BULAN

100

12 BULAN

100

12 BULAN

0

2

LAPORAN

0

1

LAPORAN

0

4

DOKUMEN

0

1

LAPORAN

0

209 DATA




MUH. IDRIS ABDULLAH., SH.

196312311992031045

197210142 200003 1 001


BIAYA

Hal 89

KASUBBAG KEUANGAN PTA KENDARI, Tugas Pokok dan Fungsi : Menyelenggarakan Administrasi dan Tata Usaha Keuangan sesuai Ketentuan yang berlaku. Sebagaimana tertuang dalam Sasaran Kerja Pegawai Ka Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai berikut : FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PANITERA PENGGANTI PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

NO 1 2 3 4 5


NO


1 2

Pembina / IVa

3


4 5


HJ. KUDESIA, SH 19711215 199903 2 002 Penata Tk.I

/ III/d

KASUBBAG KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TARGET

NO 1 2

3

4

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menyusun Program Kerja Sub Bagian Keuangan Memonitoring dan mengevaluasi prestasi kerja dan pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan Menguji dan memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen pengajuan permintaan pembayaran (SPP/SPM) baik transaksi swakelola maupun yang melibatkan pihak penyedia Mengelola Aplikasi PPSPM/ Injek SPM

AK

KUANTITAS / OUTPUT

KUALITAS / MUTU

WAKTU

0

3

DOKUMEN

100

12 BULAN

0

1

LAPORAN

100

12 BULAN

0

150 DOKUMEN

100

12 BULAN

0

150 DATA

100

12 BULAN




HJ. KUDESIA, SH

19631231 199203 1 045

19711215 199903 2 002


BIAYA

Hal 90

Bab Pembinaan Dan Pengelolaan

A. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi, sebagai salah satu pendukung manajemen sumber daya manusia yang lebih baik. Dalam hal ini, Sumber Daya Manusia dibagi menjadi 2 (dua) kelompok,

yaitu Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Sumber Daya

Manusia Non Teknis Yudisial. Jumlah kekuatan sumber daya manusia baik teknis maupun non teknis yang ada di tingkat banding dan tingkat pertama tahun 2014 sebanyak 205 orang. Jumlah tersebut dapat dirincikan sebagai berikut : 1. Sumber daya Manusia Teknis Yudisial Kekuatan sumber daya manusia teknis yudisial di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari tahun 2014 sebanyak 134 orang hal ini sebagaimana terurai pada tabel di bawah ini: N0

Nama PTA / PA

Jumlah SDM Teknis Yudisial Hakim Kepaniteraan Kejurusitaan

1

2

3

4

5

6

1

PTA Kendari

14

10

-

24

2

PA.Kendari

13

7

4

24

3

PA.Baubau

7

6

3

16

4

PA.Kolaka

6

3

6

15

5

PA.Unaaha

5

6

5

16

6

PA.Raha

7

4

3

14

7

PA.Andoolo

5

5

2

12

8

PA.Pasarwajo

6

5

2

13

JUMLAH

63

46

25

134

Jumlah

*Tabel SDM Teknis Yudisial


Hal 91

2. Sumber daya Manusia Teknis Non Yudisial Kekuatan sumber daya manusia non teknis yudisial di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun 2014 sebanyak 71 orang hal ini sebagaimana terurai pada tabel di bawah ini : N

Nama

o

PTA/PA

1

2

Jumlah SDM Non Teknis Yudisial Wasek

Kepega waian

Keuangan Umum

Jumla Honore

Staff

h

r

3

4

5

6

7

8

9

1

PTA Kendari

1

1

1

1

13

17

9

2

PA Kendari

1

1

-

1

6

9

6

3

PA Bau-bau

1

1

1

1

3

7

7

4

PA Kolaka

1

1

1

1

3

7

9

5

PA Unaaha

1

1

1

1

4

8

8

6

PA Raha

1

1

1

1

4

8

7

7

PA Andoolo,

1

1

1

1

4

8

8

8

PA Pasarwajo

1

1

1

1

3

7

7

JUMLAH

8

8

7

8

40

71

61

*Tabel SDM Non Teknis Yudisial

GRAFIK JUMLAH PEGAWAI DAN HONORER DILINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI 2013

61 134 71

SDM Teknis Yudisial

SDM Non Teknis Yudisial

Honorer


Hal 92

Data pegawai menurut jenis kelamin di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari tahun 2014, dapat dilihat pada tabel berikut :

No.

1

Unit Kerja

2

Jenis Kelamin

Jumlah

Pria

Wanita

3

4

5

1

PTA Kendari

26

15

41

2

PA Kendari

21

12

33

3

PA Bau-bau

17

6

23

4

PA Kolaka

15

7

22

5

PA Unaaha

11

13

24

6

PA Raha

15

7

22

7

PA Andoolo,

18

2

20

8

PA Pasarwajo

18

2

20

*Tabel data pegawai menurut jenis kelamin

Grafik Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Wanita; 66; 32% Pria; 141; 68%

Pria

Wanita

Sedangkan data pegawai menurut tingkat pendidikan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari tahun 2014, dapat dilihat pada tabel berikut :


Hal 93

Tingkat Pendidikan No

Unit Kerja

SD SMP SMA

Diploma I

II

Sarjana III Muda

Jml

Strata I

II

III

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

PTA Kendari

-

-

1

-

-

-

-

27

13

-

41

2

PA Kendari

-

-

6

-

-

1

-

12

13

1

33

3

PA Bau-bau

-

-

4

-

-

-

1

17

1

-

23

4

PA Kolaka

-

-

3

-

-

1

2

16

-

-

22

5

PA Unaaha

-

-

6

-

-

-

-

14

4

-

24

6

PA Raha

-

-

3

-

2

-

-

13

4

1

22

7

PA Andoolo,

-

-

2

-

-

-

-

16

2

-

20

PA Pasarwajo

-

-

-

-

-

1

-

18

1

-

20

8

*Tabel data pegawai menurut tingkat pendidikan

Dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia, Pengadilan Tinggi Agama Kendari mengikut sertakan pegawai dan Hakim untuk mengikuti kegiatan Bintek, Pelatihan, dan lokakarya: No.

Nama

NIP

1

2

3

Gol/Ru ang 4

Jabatan

Nama Diklat

5

6

1

Rusdianto, SE

198411022009041011

III/b

Staf keuangan

Diklat Bendahara Angkatan III, IV dan V Mahkamah Agung RI Tahun 2014

2

Drs. H. Amridal, SH., MA

195606151980031009

IV/d

Ketua PA Kendari

Sosialisasi PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasca UU No. 16 Tahun 2011

3

Drs. Abdurrahman HAR, SH

19500817 197603 1 006

IV/e

Ketua PTA Kendari

Pembinaan Teknis dan Administrasi Judisial

4

Drs. H. M. Thahir, R, SH, MH

19541231 198103 1 091

IV/e

Wakil Ketua PTA Kendari



Hal 94

5

Drs. H. M. Alwi Rahim, SH., MH

19500918 199003 1 001

IV/c

Hakim Tinggi


6

Dra. Hj. A. Salmiah, SH., MH

19560112 198802 2 001

IV/c

Hakim Tinggi


7


19660507 199303 1 008

IV/c

Pansek PTA Kendari


8

Gunawan Bangu, S.HI.

198510262009121007

III/b

Jurusita Pengganti PA Kolaka

Diklat Jurusita/Jurusita Pengganti

9

H. Junaid, S.HI

197803042009121001

III/b

Jurusita Pengganti PA Raha


10

Apit Butsiyana

197910042009121002

II/a

Jurusita Pengganti PA Unaaha


11

Dra. Hj. A. Salmiah, SH., MH

19560112 198802 2 001

IV/c

Hakim Tinggi PTA Kendari

Pelatihan Sertifikasi Hakim Perkara Ekonomi Syari’ah

12

Dra. Hj. St. Mawaidah, SH., MH

19601231 198903 2 012

IV/c

Hakim PA Kendari


13

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, MH

19670703 199203 2 002

IV/b

Ketua PA Unaaha


14

Hj. Suhartina, SH., MH

19680815 199802 1 001

III/d

Plt Panmud Banding PTA Kendari

Sosialisasi Pembentukan dan Pengembangna Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

15

Sudarmin, A.Md

19770101 200904 1 002

II/d

Staf PTA Kendari

Sosialisasi Pembentukan dan Pengembangna


Hal 95

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 16

Ansar

19840624 200912 1 005

II/b

Staf PTA Kendari

Bintek Administrasi Peradilan Agama Angkatan II Tahun 2014

17

Dra. Hj. ST. Mawaidah, SH., MH

19601231 198903 2 012

IV/c

Hakim PA Kendari

Diklat Sertifikasi Hakim Mediator Lingkungan Peradilan Agama dan TUN

18

Drs. Muh. Yunus Hakim, MH.

19561231 198503 1 029

IV/c

Hakim PA Kendari

Pelatihan Teknis Fungsional Calon Wakil Ketua Pengadilan

19

Drs. H. Anwar, R, MH

19571231 198403 1 013

IV/e

Wakil Ketua PTA Kendari

Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Tinggi Pengawasan Gelombang I Seluruh Indonesia

20

Dra. Hj. Munawwarah, MH

19540101 198103 2 003

IV/d

Hakim PTA Kendari

Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Tinggi Pengawasan Gelombang I Seluruh Indonesia

21

Jumriani Nurdin, SE

19860630 200912 2 005

III/b

Staf PTA Kendari

Bimbingan Teknis Akuntansi Berbasis Akrual

Pendidikan dan latihan prajabatan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari tahun 2014 tidak ada. Pada Tahun 2014 ini, pegawai yang mengikuti ujian dinas TK. I, TK. II dan UPKP (Ujian Penyesuaian Ijazah pegawai) tidak ada. Pengelolaan data kepegawaian di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari menggunakan program database kepegawaian yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI yaitu dengan Sikep Online, program database


Hal 96

kepegawaian yang berbasis web. Sebelum Sikep Online diimplementasikan, Sistem Manajemen Kepegawaian atau SIMPEG juga dipergunakan sebagai database kepegawaian yang dibangun oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

3. Promosi dan Mutasi Promosi dan mutasi selama tahun 2013 di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari, antara lain: a. Mutasi hakim keluar di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari tahun 2013 berjumlah 4 ( Empat ) orang sebagaimana tabel berikut ini : NO

NAMA

JABATAN

GOL/ RUANG

ASAL

TUJUAN

1

Munawir.,SEI

Hakim

IV/b

PA.Baubau

PA.Kandangan

2

Dra.Hj.Khaeriyah

Hakim

IV/b

PA.Kendari

PA.Padang

3

Drs.H.M.Yusuf,SH,MH

Hakim

IV/c

PA.Kendari

PA.Padang

4

Drs.Muhammad Alwi,MH

Hakim

IV/d

PA.Kendari

PA.banjarmasin

5

Drs.H.Kamaruddin.,SH

Hakim

IV/a

PA.Pasarwajo

PA.Kotamobagu

6

Drs.Samsudin.,SH

Hakim

IV/a

PA.Pasarwajo

PA.Tolitoli

7

Drs.Adaming

Hakim

IV/b

PA.Baubau

PA.Mamuju

8

Munawar.,SH

Hakim

IV/a

PA.Pasarwajo

PA.Majene

9

Dodi Alaska.,SHI

Hakim

III/b

PA.Kolaka

PA.Muara Enim

10

Drs.Muslim.,MH

Hakim

IV/a

PA.Andoolo

PA.Ruteng

11

Drs.S Shobar Suriawan

Hakim

IV/d

PTA Kendari

PTA Pekanbaru

12

Drs.H.Suyanto TN.,SH.,MH

Hakim

IV/d

PTA Kendari

PTA.B.Lampung

13

Drs.Sutoyo HS.,SH.,MH

Hakim

IV/d

PTA Kendari

PTA Jambi

14

Drs.H.Tahyudin,SH.,MH

Hakim

IV/d

PTA Kendari

PTA Banjarmasin

15

Drs.Izzuddin.,SH.,MH

Hakim

IV/d

PTA Kendari

PTA Banjarmasin

16

Drs.Aqsha.,MH

Hakim

IV/d

PTA Kendari

PTA.B.lampung

17

Drs.Subuki.,MH

Hakim

IV/b

PTA Kendari

PTA.Mataram

18

Drs.H.Syadzali Musthofa

Hakim

IV/b

PTA Kendari

PTA.Mataram


Hal 97

19

Nur Afni Anom.,S.HI

Hakim

III/b

PA.Kolaka

PA.Amurang

20

Drs.H.M.Thahir R.,SH.,MH

Hakim

IV/e

PTA Kendari

PTA Makassar

21

Drs.H.Abdul Kadir Wahab

Hakim

IV/a

PA.Baubau

PA.Buol

22

Musafirah

Hakim

III/b

PA.Kolaka

PA.Takalar

23

Mahdy Syam

Hakim

III/b

PA.Kolaka

PA.Masamba

24

Algazali Mus.,SHI.,MH

Hakim

III/b

PA.Unaaha

PA.Tahuna

25

Siti Juwariah.,S.HI

Hakim

III/b

PA.Unaaha

PA.Magelang

26

Achmad Surya Adi

Hakim

III/b

PA.Baubau

PA Buntok

27

Drs.H.Abdurrahman HAR.,SH

Hakim

IV/e

PTA.Kendari

PTA.Palembang

b.

Mutasi hakim masuk di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari tahun 2014 berjumlah 20 ( Dua Puluh) orang sebagaimana tabel berikut ini :

NO

NAMA

JABATAN

GOL RUANG

ASAL

TUJUAN

1

Drs.H.A.Taufik.,SH.,MH

Hakim

IV/c

PA.Kajen

PTA Kendari

2

Drs.H.M.Yusuf.,MH

Hakim

IV/d

PTA Gorontalo

PTA Kendari

3

Drs.H.A.Khalik MS

Hakim

IV/c

PA.Serang

PTA Kendari

4

Drs.Tarmizi

Hakim

IV/d

PTA Ambon

PTA Kendari

5

Dra.Hj.Munawarah

Hakim

IV/c

PA.Sungguminasa

PTA Kendari

6

Sudarmin H.I.M tang.,S.HI

Hakim

III/b

PA.Sorong

PA.Kolaka

7

Nur Afni Anom.,S.HI

Hakim

III/b

PA.Sorong

PA.Kolaka

8

Dra.Hj.Nurbaya

Hakim

IV/a

PA.Sinjai

PA.Kolaka

9

Drs,Anwar R.,MH

Hakim

IV/e

PTA Surabaya

PTA Kendari

10

Drs.Alimuddin Rahim.,SH.,MH

Hakim

IV/d

PA.Manado

PA.Kendari

11

Ahmad Syaokany.,S.Ag

Hakim

III/b

PA.Mimika

PA.Pasarwajo

12

H.Harsono Ali Ibrahim.,S.Ag

Hakim

IV/c

PA.Palu

PA.Kendari

13

Dra.Hj.Nurhayati B

Hakim

IV/c

PA.Sengkang

PA.Kendari

14

Abu Rahman Baba.,S.HI

Hakim

III/a

PA.Makassar

PA.Baubau


Hal 98

15

Drs.Hafid.,SH.,MH

Hakim

IV/a

PA.Mamuju

PA.Raha

16

Sudirman.,S.HI

Hakim

III/b

PA.Polewali

PA.Raha

17

Drs.H.Ramli Kamil.,MH

Hakim

IV/b

PA.Ende

PA.Raha

18

Drs.H.Armia Ibrahim.,SH.,MH

Hakim

IV/e

PTA Pekanbaru

PTA Kendari

19

Ulfiana Rofiqoh,S.HI

Cakim

III/a

PA Kediri

PA Unaaha

20

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, SH

Cakim

III/a

PA Serang

PA Pasarwajo

c.

Kenaikan Gaji Berkala (KGB) sebanyak 13 (Tiga Belas) orang sebagaimana tabel berikut;

No

Nama / NIP

Gol / Ruang

1

Drs.H. Abd. Rajab K, SH.,MH. 195412311987031020

Pembina Utama Madya (IV/d)

2.

Drs. Dadi Suryadi., SH.,MH. 19540412 198403 1 002 Drs. H. Muh. Alwi Rahim, SH.,MH. 19500918 199003 1 001 Drs.Tarmizi 19540929 198203 1 004 Dra. Hj. A. Salmiah., SH.,MH. 19560112 198802 2 001

Pembina Utama Madya (IV/d) Pembina Utama Madya (IV/d)

Drs. Farid 19531231 198203 1 057 Hj. Suhartina, SH, MH. 19680815 199802 1 001 Drs. Sudirman Salima 19681231 199802 1 003 Syamsuddin HS,S.HI. 19580108 199203 1 002 Muh. Idris Abdullah,S.H. 19721014 200003 1 001 Nur Rahma Baharuddin, S.SI 19841213 200805 2 001 Yudi Wijaya.,SH 19820303 200502 1 002 Ansar 19840624 200912 1 005

Pembina Tingkat I (IV/b) Penata Tk.I (III/d)

3.

4. 5.

6. 7 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Pembina Utama Madya (IV/d) Pembina Utama Muda (IV/c)

Penata Tk.I (III/d) Penata Tk.I (III/d) Penata Tk.I (III/d) Pengatur Muda (III/a) Pengatur Muda (III/a) Pengatur Muda Tk. I (II/b)

Jabatan

Unit

Terakhir

Kerja

Hakim Madya Utama Hakim Utama Muda Hakim Madya Utama Hakim Utama Muda Hakim Madya Utama Wapan Panmud Hukum Panitera Pengganti Panitera Pengganti Kasubag Umum Staf

PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari

PTA Kendari

PTA Kendari

Staf Staf Keuangan

PTA Kendari


Hal 99

d.

Pegawai yang pensiun tahun 2014 di lingkungan PTA Kendari Sebagai Berikut :

No

Nama

Pensiun

Gol/Ruang

Jabatan

Unit

MT 1

e.

Drs. Abd. Razak

Kerja

1-1-2014

III/c

Panitera Pengganti

PA.Kolaka

Kenaikan pangkat untuk periode 1 April berjumlah 47 (Empat Puluh Tujuh) orang dan untuk periode 1 Oktober berjumlah 16 (Enam Belas Orang) orang;

No.

Nama PTA/PA

1

f.

2

Periode 01 01 April Oktober 3 4

Jumlah

5

1

PTA Kendari

8

5

13

2

PA Kendari

9

3

12

3

PA Bau-bau

4

4

8

4

PA Kolaka

6

6

12

5

PA Unaaha

6

2

8

6

PA Raha

6

-

6

7

PA Andoolo,

8

2

10

8

PA Pasarwajo

2

-

2

Usul penerbitan Kartu Isteri (KARIS) pegawai negeri sipil di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari tahun 2014 berjumlah 16 (Enam belas) usulan ;

g.

Sedangkan untuk usul penerbitan Kartu Suami (KARSU) di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari tahun 2014 berjumlah 4 (Empat) usulan;

h.

Usul penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG) di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari tahun 2014 berjumlah 6 (Enam) usulan;

i.

Pemberian cuti tahunan kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari tahun 2014 sejumlah 31 (Tiga Puluh Satu) orang.


Hal 100

No.

Nama

Gol

Jabatan

1

2

3

4

1

Unit Kerja 5

Drs. H. Armia Ibrahim, SH., MH. Drs.H.Anwar R.,MH

IV/e

Ketua

IV/e

Wakil Ketua

Drs.H. Abd. Rajab K, SH.,MH. Drs. Dadi Suryadi., SH.,MH. Drs. H. Muh. Alwi Rahim, SH.,MH. Drs. Muh. Amir Razak, SH.MH.

IV/d

Hakim Tinggi

IV/d

Hakim Tinggi

IV/c

Hakim Tinggi

IV/d

Hakim Tinggi

7

Drs. H. Syarifuddin Syakur, MH.

IV/d

Hakim Tinggi

PTA Kendari

8

Drs.Tarmizi

IV/d

Hakim Tinggi

IV/d

Hakim Tinggi

IV/d

Hakim Tinggi

11

Dra.Hj.Munawarrah.,M H Drs.H.A.Khaliq Damanhuri Drs.H.M.Yusuf SH.MH

IV/c

Hakim Tinggi

12

Drs.H.A.Taufik.,SH.,MH

IV/d

Hakim Tinggi

13

IV/d

Hakim Tinggi

IV/c

PANSEK

15

Hj. Siti Tawaningsih, S.H., M.H. Drs. Arisno Mertosono, SH. Drs. Farid

IV/b

WAPAN

16

Syamsudduha, SH.

III/d

PANMUD Banding

17

Hj. Suhartina, SH, MH.

III/d

PANMUD Hukum

18

Syamsuddin HS,S.HI.

III/d

Panitera Pengganti

19

Drs. Paliama Karib

III/d

Panitera Pengganti

20

III/d

Panitera Pengganti

21

Dra.Hj.Hajar Makkawaru. Dra.Hasbiah

III/d

Panitera Pengganti

22

Zainal Abidin, SH.,MM.

IV/a

WASEK

23

Abdul Hopir, S.Ag.

III/c

KaSub Bag Kepeg

PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari

2 3 4 5 6

9 10

14

PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari


Ket

6

Hal 101

24

Muh. Idris Abdullah,S.H. Nur Rahma Baharuddin, S.SI

III/d

KaSub Bag Umum

III/a

Staf Kepegawaian

26

Lisa Febrianti Rasidin, S.Kom

III/b

Staf Kepegawaian

PTA Kendari

27

Sudarmin, A.Md

II/d

Staf Kepegawaian

28

Jumriani Nurdin, SE.

III/b

Staf Keuangan

29

Ulfah Makmur, S.Kom

III/b

Staf Umum

30

Djasida Doliap, S.HI.

III/b

Staf Keuangan

31

La Saleda, SH.

III/a

Staf Umum

PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari

25

4.

PTA Kendari PTA Kendari

Pengisian Jabatat Struktural Jumlah pegawai yang memangku jabatan struktural di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari hingga akhir tahun 2014, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : Jabatan Fungsional/Struktural No.

Nama PTA/PA

Ketua

Wkl Pan Wa Wa Ketua sek pan sek

Ke peg

Keuan gan

Um um

Jumlah

1 2 1 PTA Kendari

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

1

1

1

1

1

1

8

2 PA Kendari

1

1

1

1

1

1

-

1

7

3 PA Bau-bau

1

-

1

1

1

1

1

1

7

4 PA Kolaka

1

1

1

1

1

1

1

1

8

5 PA Unaaha

1

1

1

1

1

1

1

1

8

6 PA Raha

1

1

1

1

1

1

1

1

8

7 PA Andoolo,

1

1

1

1

1

1

1

1

8

8 PA Pasarwajo

1

-

1

1

1

1

1

1

7

8

7

8

8

8

8

7

8

61

Jumlah

11


Hal 102

B. Keadaan Perkara 1. Deskripsi perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama se-Wilayah PTA Kendari, baik sisa perkara tahun 2012 maupun perkara yang diterima dan diputus selama tahun 2013 dapat dirinci sebagai berikut:

No 1

Pengadilan Agama 2

Keadaan Perkara Sisa 2013 3

Terima 2014 4

5

putus 2014 6

Sisa 2014 7

Jumlah

Sisa (%) 8

1

PA Kendari

80

709

789

698

91

11,53

2

PA Bau-bau

79

490

569

486

83

14,58

3

PA Kolaka

53

302

355

320

35

9,85

4

PA Unaaha

75

496

571

510

61

10,68

5

PA Raha

28

352

380

362

18

4,73

6

PA Andoolo

16

1258

1274

1252

22

1,72

7

PA Pasarwajo

19

121

140

121

19

13,57

TOTAL

350

3606

4078

3749

329

8,06

Pada tahun 2014, Pengadilan Agama wilayah PTA Kendari menerima sejumlah 3606 perkara, atau naik 38.4% dibandingkan dengan perkara yang diterima pada tahun 2013 sejumlah 2370 perkara, namun persentase perkara yang diputus sebanyak 3749 pada tahun 2015 atau sebesar 67.38%, ada penurunan sebesar 35.13%

jika dibandingkan dengan jumlah persentase

perkara yang diputus 3749 pada tahun 2014 sebesar 103.97%. Sehingga sisa perkara tahun 2014 ini sebesar 8,06%, ada penurunan 5.64%

bila

dibandingkan sisa tahun 2013 sebesar 14.77%. Secara rinci perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama se wilayah PTA Kendari tergambar pada grafik di bawah ini :


Hal 103

GRAFIK KEADAAN PERKARA MASUK (SISA AWAL + DITERIMA) DAN DIPUTUS PADA PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH PTA KENDARI TAHUN 2013 1500 1000 500 0 PA PA Bau- PA Kolaka PA PA Raha PA PA Kendari bau Unaaha Andoolo Pasarwajo Sisa tahun 2013 Masuk tahun 2014 Putus 2014

2. Penyelesaian Perkara Dari data diatas, diketahui bahwa perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama se-Wilayah PTA Kendari selama tahun 2014, dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut: No.

Keadaan Perkara

Jumlah

1

2

3

1

PA Kendari

698

2

PA Bau-bau

486

3

PA Kolaka

320

4

PA Unaaha

510

5

PA Raha

362

6

PA Andoolo

1252

7

PA Pasarwajo

121

JUMLAH

3749

Dari 3606 perkara yang diterima dan sejumlah 3749 perkara yang diputus/diselesaikan dalam tahun 2014 dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagaimana tabel berikut :


Hal 104

No

Jenis Perkara

1

2

Perkara Diterima 3

Perkara Diputus 4

1

Dicabut

-

222

2

Izin Poligami

3

2

3

Pembatalan Perkawinan

1

1

4

Cerai Talak

625

478

5

Cerai Gugat

1644

1414

6

Harta Bersama

24

9

7

Penguasaan Anak

2

1

8

Nafkah oleh Ibu

-

-

9

Pengesahan anak

4

1

10

Perwalian

2

1

11

Penunjukan orang lain sebagai wali

1

1

12

Penetapan ahli waris

54

54

13

Istbat nikah

1338

1039

14

Dispensasi kawin

6

3

15

Wali Adhol

2

2

16

Kewarisan

12

6

17

Hibah

-

-

18

Lain-lain

7

7

19

Gugur

-

340

20

Ditolak

-

91

21

Dicoret dari register

-

31

22

Tidak diterima

-

45

23

Hak – Hak Bekas Istri

2

2

24

Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Sisa tahun lalu JUMLAH

1 350

-

4078

3749

Secara Kuantitas, Hakim pada Pengadilan Agama se Wilayah PTA Kendari berjumlah 49 orang telah memutus/menyelesaikan sebanyak 3749 perkara.

3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Dari jumlah perkara yang diputus / diselesaikan Pengadilan Agama seWilayah PTA Kendari sebanyak 3749 perkara, yang merupakan perkara


Hal 105

perceraian yang diterima sebanyak 2269 perkara. Yang diputus sebanyak 1892 perkara. Faktor penyebab terjadinya perceraian dikelompokkan sebagai berikut : No.

Faktor Penyebab

1

2

Jumlah 3

1

Poligami tidak sehat

27

2

Krisis akhlak

200

3

Cemburu

200

4

Kawin paksa

5

Ekonomi

205

6

Tidak ada tanggung jawab

311

7

Kawin dibawah umur

-

8

Penganiayaan berat

42

9

Kekejaman Mental

38

10

Dihukum

2

11

Cacat biologis

4

12

Politis

13

Gangguan pihak ketiga

82

14

Tidak ada keharmonisan

812

15

Lain-lain

4

-

7 TOTAL

1934

4. Minutasi Berkas Perkara Sesuai dengan pola Bindalmin dan Buku II bahwa batas waktu minutasi adalah 14 hari setelah perkara tersebut diputus dan Pengadilan Agama se Wilayah PTA Kendari sudah melaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut. Adapun realisasi pelaksanaan minutasi berkas perkara mencapai perkara dengan rincian sebagai berikut: No.

Keadaan Perkara

Jumlah

1

2

3

1

Sisa belum diminutasi 2013

2

Perkara Putus 2014

35 3749


3198

Hal 106

3

Jumlah

3784

4

Selesai diminutasi

3567

5

Sisa belum diminutasi 2014

217

j. Perkara Khusus Yang Menyangkut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian dan Izin Poligami harus melalui prosedur khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yaitu memperoleh izin/surat keterangan dari Pejabat yang berwenang. Pada tahun 2014 tercatat sebanyak 462 perkara perceraian yang diterima termasuk sisa perkara tahun 2013 sebanyak 47 perkara dan putus 374 sisa 88 yang menyangkut peraturan pemerintah tersebut. B. DESKRIPSI PERKARA YANG DITANGANI PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

1. Keadaan Perkara Sisa perkara banding yang belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tahun 2013 sebanyak 3 perkara. Perkara permohonan banding yang diterima dari Pengadilan Agama se Wilayah PTA Kendari tahun 2014 sebanyak 38 perkara, keseluruhannya berjumlah 41 perkara. Perkara banding yang diputus pada tahun 2014 sebanyak 41 perkara sehingga tidak ada sisa perkara pada tahun 2014. Permohonan banding tersebut berasal dari :

No.

Pengadilan Agama

1

2

Jumlah Perkara Permohonan Banding 3

1

PA Kendari

12

2

PA Bau-bau

7

3

PA Kolaka

6

4

PA Unaaha

5

5

PA Raha

4


Hal 107

6

PA Andoolo,

3

7

PA Pasarwajo

1

JUMLAH

38

Perkara permohonan banding yang diputus sejumlah 38 perkara tersebut sebagian besar perkara cerai talak diperinci menurut jenisnya sebagai berikut : No.

Jenis Perkara

1

2

Sisa 2013 3

Perkara Diterima 4

Perkara Diputus 5

2

21

23

1

Izin Poligami

2

Cerai Talak

3

Cerai Gugat

8

8

4

Harta Bersama

7

7

5

Penetapan ahli waris

6

Kewarisan

1

2

3

7

Hibah

3

38

41

JUMLAH

2. Penyelesaian perkara Dari data diatas diketahui bahwa perkara yang diselesaikan

oleh

Pengadilan Tinggi Agama Kendari selang Tahun 2014 dapat diuraikan dalam tabel dan grafik sebagai berikut : No. 1

Keadaan Perkara 2

Jumlah 3

1.

Sisa akhir tahun 2013

3

2.

Perkara diterima 2014

38

3.

Jumlah perkara masuk ( sisa 2013+diterima 2014)

41

4.

Perkara putus 2014

41

5.

Sisa perkara berjalan

0


Hal 108

GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TAHUN 2013-2014 50 38

40

201441

41

30 20 3

10

0

0 SISA TAHUN 2013

PERKARA MASUK 2014

JUMLAH PERKARA

PUTUS 2014

SISA 2014

Sebagaima tabel dan grafik diatas dapat diuraikan bahwa sisa perkara yang dimohonkan banding tahun 2013 sebanyak 3 perkara, sedang perkara yang diterima tahun 2014 sebanyak 38 perkara, seluruhnya sebanyak 41 perkara, atau naik 26,31% dibandingkan dengan perkara yang masuk 28 perkara pada tahun 2013. Dari jumlah tersebut persentase perkara yang diputus sebesar 100% pada tahun 2014 ini. Sedangkan tahun 2013, penyelesaian perkara sejumlah 89.29% perkara . Sedangkan sisa perkara akhir tahun 2013 mencapai 10 %. Dari perkara yang masuk selang tahun 2014 sebanyak 38 perkara dan 3 sisa perkara tahun 2013, dapat diselesaikan 41 perkara dengan

susunan

majelis Hakim sebagai berikut :

Nama Ketua Majelis

Sisa 2013

Perkara diterima 2014

Jumlah

Perkara diputus 2014

Sisa Akhir

1

2

3

4

5

6

7

1

Drs.H.Abdurrahman HAR,S.H. Drs.H.Muh. Alwi Rahim S.H., M.H

-

2

2

2

No


-

Hal 109

Drs. Muh. Amir Razak S.H., M.H 2

Drs.H.M. Thahir R, MH Drs.Dadi Suryadi S.H., M.H Drs.Syarifuddin Syakur

1

1

2

2

Drs.H.Anwar R, MH Drs.Dadi Suryadi S.H., M.H Drs.Syarifuddin Syakur

-

3

3

3

-

1

8

9

9

-

-

8

8

8

-

8

8

8

1

8

9

9

-

3

38

41

41

-

(Januari – Juni 2014)

3

(Juni – Desember 2014)

4

5

6

7

Drs.H.Abd. Rajab K.S.H.,M.H Drs. Tarmidzi Dra.Hj. Munawwarah, MH H.Muh. Alwi Rahim, SH, MH Drs.H.Muh. Yusuf, SH Drs. H. Khaliq Ms. Damanhuri, MH. Drs.H.Muh. Amir Razak SH, MH Hj. St. Tawaningsih, SH.,MH Drs.H. Taufiq, SH.,MH Drs.Syarifuddin Syakur Drs.Hj. A. Salmiah,. SH, MH Drs. H. Khaliq Ms. Damanhuri, MH. Jumlah

-

-

3. Minutasi Berkas Perkara Dari perkara putus sebanyak 41 perkara, berkas perkara yang sudah diminutasi sebanyak 41 berkas perkara, sehingga yang belum diminutasi sebanyak Nihil berkas perkara. Berkas perkara yang telah diminut, bundel A beserta salinan putusannya dikirim kepada Pengadilan Agama pengaju. 4. Perkara yang dimohonkan Kasasi. Perkara yang dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung R.I. selama Tahun 2014 sebanyak 15 perkara.


Hal 110

5. Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali. Perkara yang dimohonkan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung R.I selama Tahun 2014 1 perkara. 6. Putusan yang dimohonkan Eksekusi Perkara yang dimohonkan eksekusi selama Tahun 2014 sebanyak 4 perkara dan Perkara yang dimohonkan Kasasi, PK, dan Eksekusi selama Tahun 2014, berasal dari: No .

Pengadilan Agama

1

2

Dimohonkan Kasasi 3

Jumlah Perkara Dimohonkan Dimohonkan PK Eksekusi 4 5

1

PA Kendari

5

1

4

2

PA Bau-bau

1

-

-

3

PA Kolaka

6

-

-

4

PA Unaaha

1

-

-

5

PA Raha

-

-

1

6

PA Andoolo

1

-

-

7

PA Pasarwajo

1

-

-

7. Keuangan Perkara Saldo akhir tahun 2013 sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Penerimaan selama tahun 2014 sebesar Rp.5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sedangkan pengeluaran selam tahun 2014 sebesar Rp. 6. 150.000,- (Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) maka saldo akhir tahun 2014 pada rekening nomor 3412-01-000096-30.2 adalah Rp. 0,-. Dengan rincian sebagai berikut : A. Penerimaan  

Saldo sisa tahun 2013 Penerimaan tahun 2014

Rp. 0.450.000,Rp. 5.700.000,- +

Total penerimaan

Rp. 6.150.000,-


Hal 111

B. Pengeluaran      

Biaya Redaksi dan Materai Biaya ATK perkara Biaya penggandaan berkas Biaya konsumsi sidang Biaya penggandaan salinan putusan Pengiriman berkas dan pembundelan

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

0.451.000,2.050.000,0.820.000,1.025.000,0.820.000,0.984.000,- +

Total pengeluaran

Rp. 6.150.000,-

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Gedung Sarana dan prasarana gedung meliputi pengelolaan asset tetap Barang Milik Negara yang terdiri dari tanah, gedung bangunan kantor permanen, dan rumah

negara

permanen.

Kegiatan

Pengelolaan

meliputi

Pengadaan,

Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung di Pengadilan Agama Se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari

a) Pengadaan Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung berupa tanah, gedung kantor, rumah dinas pada Pengadilan Agama tahun 2014, yaitu :

1. Pembangunan Gedung Kantor tahap III/finishing pada Pengadilan Agama Andoolo, alokasi anggaran dalam DIPA sebesar Rp.

750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) termasuk didalamnya perencanaan, pengawasan dan administrasi.


Hal 112

2.

Pembangunan

Gedung

Kantor tahap III/finishing pada

Pengadilan

Agama

Pasarwajo,

alokasi

anggaran

dalam

DIPA

sebesar Rp. 1.558.400.000 (Satu miliar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) termasuk didalamnya perencanaan, pengawasan dan administrasi, pembangunana pos satpam sebesar Rp. 40.500.000,- (Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Pembangunan pagar kantor Rp. 531.000.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) 3. Pembangunan

rehabilitasi

gedung kantor tahap III ( ketiga

)

Prototype

pengadilan Agama Kendari, alokasi

anggaran

Rp.

2.558.092.000,-(Dua Milliar Lima

Ratus

Lima

Puluh

Delapan Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) termasuk didalamnya perencanaan, pengawasan dan administrasi. 4. Pembangunan

rehabilitasi

gedung kantor tahap III ( ketiga

)

Prototype

pengadilan Agama Unaaha, alokasi

anggaran

Rp.953.750.000 ( Sembilan ratus lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) termasuk didalamnya perencanaan, pengawasan dan administrasi.


Hal 113

5. Kantor Pengadilan Agama Kolaka Tahun 2014 tidak lagi mendapat anggaran gedung bangunan karena sudah

selesai,

namun

anggaran pembangunan pagar tahap III/Penyelesaian dengan alokasi sejumlah Rp. Rp.

306.000.000 (Tiga Ratus Enam Juta Rupiah) termasuk perencanaan, pengawasan dan administrasi.

6. Pembangunan

rehabilitasi

gedung kantor tahap III ( ketiga pengadilan alokasi

)

Prototype Agama

Raha,

anggaran

Rp.

2.000.000.000,- (Dua Milliar Rupiah)

termasuk

didalamnya perencanaan, pengawasan dan administrasi. b) Pemeliharaan Pada tahun 2014, pemeliharaan sarana dan prasarana gedung meliputi pengecatan gedung dan bangunan, Pemeliharaan Rumah Dinas, Inventaris Kantor, dan pemeliharaan Kendaraan Dinas dan lain-lain pada Pengadilan Agama Sewilayah PTA Kendari: PA.Kendari yaitu Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang terealiasi sebesar Rp.4.162.800,- (Empat Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah).


Hal 114

PA. Bau-Bau yaitu Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang terealiasi sebesar Rp.15.300.000,- (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 sebesar Rp. 37.786.000,-(Tiga puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) Pemeliharaan Rumah Dinas Rp. 2.400.000,(Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan Inventaris Kantor Rp. 14.597.786,- ( Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) PA. Kolaka, yaitu Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 yang terealiasi Sebesar Rp.59.396.820,- (Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) Serta pemeliharaan inventaris lainnya yang terealiasi sebesar Rp. 13.404.000(Tiga Belas Juta Empat Ratus Empat Ribu Rupiah) PA. Unaaha, yaitu : Pemeliharaan Gedung Kantor dengan biaya yang terealiasi yang terealiasi sebesar Rp. 6.369.500,- (Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah). Dan Pemeliharaan

Kendaraan

Dinas

yang

terealiasi

Sebesar

Rp.43.488.000,- ( Empat Puluh Tiga juta Empat Ratus delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) PA. Raha yaitu Pemeliharaan Gedung dan bangunan dengan biaya Rp.42.462.000,- (Empat puluh Dua juta Empat Ratus Enam puluh Dua Ribu Rupiah). Kendaraan dan Mesin sejumlah Rp. 42.638.000 (Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) PA.

Andoolo

yaitu

Pemeliharaan

Peralatan

dan

Mesin

Rp.25.435.450,- (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh rupiah)


Hal 115

PA Pasarwajo yaitu Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 sebesar Rp. 9.980.600 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah) dan Roda 2 sebesar Rp. 3.323.840,- (Tiga Juta tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) dan Inventaris Kantor Rp. 9.290.800,( Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) c)

Penghapusan Kegiatan penghapusan sarana dan prasarana gedung pada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun 2014, yaitu Pengadilan Tinggi Agama Kendari berupa 4 (empat) unit kendaraan roda-2 dan inventaris lainnya.

d)

Penetapan Status BMN Kegiatan penetapan status Barang Milik Negara (BMN) se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari sampai tahun 2014 bahwa satker yang telah melakukan Penetapan status BMN-nya adalah Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Pengadilan Agama Kendari Kls. IA, Pengadilan Agama Bau-Bau dan Pengadilan Agama Unaaha. Adapun satker yang Penetapan Statusnya BMN-nya sementara diusulkan ke Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung yaitu PA Kolaka dan PA Raha sedangkan PA Andoolo dan PA Pasarwajo masih diproses ditingkat Banding.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi pengelolaan asset Barang Milik Negara yang terdiri dari Mesin Pendingin (AC). Kegiatan Pengelolaan meliputi Pengadaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Pengelolaan

Sarana

dan

Prasarana

Fasilitas

Gedung

Pengadilan Tinggi Agama Kendari


di

Hal 116

a) Pengadaan Pengadaan Sarana dan Prasarana fasilitas gedung pada tahun 2014, sebagaimana yang tertuang dalam DIPA Pengadilan Tinggi Agama Kendari, berupa : -

Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahap Finishing alokasi anggaran DIPA sebesar Rp.736.665.300,(Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus rupiah).

b) Pemeliharaan Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung pada tahun 2014, sebagaimana yang tertuang dalam DIPA Pengadilan Tinggi Agama Kendari, berupa : 1. Pemeliharaan gedung dan bangunan yang tertuang dalam DIPA sebesar

Rp.

36.158.000,-

dan terealisasi sebesar Rp. 36.057.058

(Tiga

Puluh

Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah)

atau

sebesar

99.72%. 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang tertuang dalam DIPA sebesar Rp.136.442.000 dan terealisasi sebesar Rp.136.268.199,(Seratus Tiga puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 99.87%

D. Pengelolaan keuangan Pengadilan Tinggi Agama Kendari beserta Pengadilan Agama dibawahnya mendapat alokasi anggaran dalam DIPA tahun 2014 sebesar Rp. 48.546.612.000,(Empat puluh delapan milyar lima ratus empat puluh enam juta enam ratus dua

belas ribu rupiah) Dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2013 sebesar Rp.


Hal 117

48.140.427.000,- (Empat puluh delapan milyar seratus empat puluh juta empat

ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan total kenaikan sebesar 0.84% dari tahun sebelumnya. Persentase kenaikan pagu perjenis belanja dibandingkan dengan tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut Belanja Pegawai terdapat kenaikan sebesar 7.71%, Belanja Barang sebesar 3.16% dan Belanja Modal sebesar -16.59%. Untuk alokasi anggaran di Pengadilan Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama terdapat 3 (tiga) program, yaitu Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainya, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan program peningkatan manajemen peradilan Agama . Dalam empat tahun terakhir periode RPJM 2010 - 2014, pagu anggaran yang diterima wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari mengalami linear terkait dengan penerapan sistem satu atap. Berikut ini ditampilkan Grafik Perbandingan Pagu Anggaran antara tahun 2010 dengan tahun 2013. 1. Perbandingan Total Pagu Anggaran se-Wilayah PTA Kendari Tahun 2010 -2014 Pagu Anggaran Rp60.000.000 Rp50.000.000 Rp40.000.000 Rp30.000.000 Rp20.000.000 Rp10.000.000 Rp-

Rp48.546.612 Rp48.140.427 Rp26.694.486 Rp14.881.912 Rp17.759.141 2010

2011

2012

2013

2014

2. Perbandingan Pagu Anggaran se-Wilayah PTA Kendari Tahun 2010 -2014 per Jenis Belanja


Hal 118

Blj Pegawai

Blj Barang

Blj Modal

40.000.000 35.000.000 31.373.179

30.000.000

33.793.407

25.000.000 20.000.000 15.000.000

14.384.646 10.573.379

10.000.000 5.000.000

2.550.000 1.758.533

-

2010

10.050.868

9.850.000

5.500.000 2.208.273

4.459.840

2011

2012

12.883.000

3.884.248 2013

10.746.236 4.006.969

2014

Berikut ini ditampilkan Grafik Perbandingan Pagu Anggaran dengan Realisasinya dalam tahun anggaran 2014 ini. D. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA TAHUN 2014 35.000.000.000 30.000.000.000 25.000.000.000 20.000.000.000

Pagu

15.000.000.000

Realisasi

10.000.000.000

Sisa

5.000.000.000 Bel Pegawai

Bel Barang

Bel Modal

Tabel Realisasi DIPA Program 01


Hal 119

450000000 400000000 350000000 300000000 250000000

Pagu

200000000 150000000 100000000 50000000 0

Realisasi Sisa

Bel Pegawai

Bel Barang

Bel Modal

Tabel Realisasi DIPA Program 04 Dari grafik tersebut serapan anggaran DIPA 01 Program Badan Urusan Administrasi MARI se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebesar 97.6% dan serapan anggaran DIPA 04 Program Ditjen Badan Peradilan Agama MARI se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebesar 97.0%,, uraian pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari per jenis belanja, sebagai berikut : 1. Belanja Pegawai a. DIPA 01 BUA Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

a.1. Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) Besarnya total anggaran atau pagu belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2014 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari adalah sebagai berikut:


Hal 120

Pagu DIPA PTA Kendari

Rp.

12.303.357.000,-

Pagu DIPA PA sewilayah pta kendari

Rp.

21.490.050.000,-

Total Pagu

Rp. 33.793.407.000,-

a.2. Revisi DIPA Pada bulan Agustus 2014 pagu anggaran seluruh pengadilan dilingkungan Mahkamah Agung mengalami revisi DIPA dalam rangka optimalisasi anggaran, dan pada bulan Desember 2014 beberapa satuan kerja diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari melakukan revisi penyelesaian pagu minus, yang dilakukan dalam kewenangan Kanwil Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Unit Eselon I BUA Mahakamah Agung RI, sehingga total anggaran atau pagu belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2014 setelah Revisi DIPA di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari adalah sebagai berikut: Pagu DIPA PTA Kendari

Rp.

10.225.687.000,-

Pagu DIPA PA sewilayah pta kendari Rp.

19.685.955.000,-

Total Pagu

Rp. 30.091.642.000,-

a.3. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja pegawai Tahun Anggaran 2014, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut: Realisasi Pagu DIPA PTA Kendari

Rp.

10.065.924.129,-

Realisasi Pagu DIPA PA sewilayah pta kendari

Rp.

19.238.504.934,-

Total Realisasi

Rp. 29.304.429.063,-

Total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja pegawai telah terserap sebesar 97,4 %. a.4. Sisa Anggaran Pelaksanaan


Hal 121

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran sebagai berikut : Sisa Pagu DIPA PTA Kendari

Rp. 159.762.871,-

Sisa Pagu DIPA PA sewilayah pta kendari

Rp. 627.450.066,-

Total Sisa

Rp.787.212.937,-

Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 2,6% dari total pagu yang tersedia. 2. Belanja Barang a. DIPA 01 BUA Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) Besarnya total anggaran atau pagu belanja barang dalam DIPA Tahun Anggaran 2014 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari adalah sebagai berikut: Pagu DIPA PTA Kendari

Rp.

957.125.000,-

Pagu DIPA PA PA sewilayah pta kendari

Rp.

2.610.687.000,-

Total Pagu

Rp. 3.567.812.000,-


Hal 122

Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2014, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut: Realisasi Pagu DIPA PTA Kendari

Rp.

900.785.784,-

pta kendari

Rp.

2.501.375.417,-

Total Realisasi

Rp. 3.402.161.201,-

Realisasi Pagu DIPA PA sewilayah

Total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja barang telah terserap sebesar 95,9 %.

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran sebagai berikut : Sisa Pagu DIPA PTA Kendari

Rp.

34.939.216,-

pta kendari

Rp.

109.311.538,-

Total Sisa

Rp. 144.250.799,-

Sisa Pagu DIPA PA PA sewilayah

Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 4,1 % dari total pagu yang tersedia. b. DIPA 04 BADILAG Dalam pengelolaan keuangan DIPA yang berasal dari Dirjen Badilag, Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Pengadilan Agama sewilayah PTA kendari mendapat dana belanja barang non oprasional


Hal 123

berupa pembinaan khusus program ditjen Badilag,, pelaksanaan sidang keliling, prodeo, administrasi perkara dan kegiatan lainnya.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL). Besarnya total anggaran atau pagu belanja barang dalam DIPA 04 Tahun Anggaran 2014 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari adalah sebagai berikut: Pagu DIPA PTA Kendari

Rp.

200.162.000,-

pta kendari

Rp.

238.995.000,-

Total Pagu

Rp. 439.157.000,-

Pagu DIPA PA PA sewilayah

Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari.


Rp.

194.623.100,-

pta kendari

Rp.

231.463.600,-

Total Realisasi

Rp. 426.086.700,-

Realisasi Pagu DIPA PA sewilayah



Rp.

5.538.900,-

pta kendari

Rp.

7.531.400,-

Total Sisa

Rp. 13.070.300,-

Sisa Pagu DIPA PA PA sewilayah


Hal 124

Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 3,0 % dari total pagu yang tersedia. 3. Belanja Modal a. DIPA 01 BUA Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal. Selama tahun anggaran 2014, semua satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari termasuk beberapa Pengadilan Agama mendapat pagu belanja modal Gedung dan Bangunan.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) Besarnya total anggaran atau pagu belanja modal dalam DIPA Tahun Anggaran 2014 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari adalah sebagai berikut : Pagu DIPA PTA Kendari

Rp.

750.000.000,-

pta kendari

Rp.

9.996.236.000,-

Total Pagu

Rp. 10.746.236.000,-

Pagu DIPA PA PA sewilayah


Rp.

736.665.300,-

Rp.

9.892.652.000,-

Realisasi Pagu PA se-Wilayah PTA Kendari Total Realisasi

Rp. 10.629.317.300,-



Hal 125


Rp.

13.334.700,-

PTA Kendari

Rp.

103.584.000,-

Total Sisa

Rp. 116.918.700,-

Sisa Pagu DIPA PA se-Wilayah

Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 1,1 % dari total pagu yang tersedia.

E. Dukungan Teknologi Informasi Transparansi Informasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi untuk publik (KIP) dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 tahun 2012 tanggal 5 januari 2012 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan (pengganti KMA No. 144 tahun 2007) telah dilaksanakan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari sejak tahun 2008 dan berkesinambungan hingga saat ini, dan akan terus ditingkatkan kualitas maupun kuantitas informasinya. Transparansi Peradilan yang dilaksanakan dengan dukungan Teknologi Informasi diwujudkan dalam bentuk penyediaan informasi secara online pada alamat website http://www.pta-kendari.go.id maupun permintaan/keberatan informasi melalui petugas informasi secara langsung pada meja informasi atau permintaan/keberatan informasi melalui formulir online yang telah disediakan pada website Pengadilan Tinggi Agama tersebut. Teknologi Informasi sangat besar peranannya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan, baik pada unit kepaniteraan maupun kesekretariatan. Dalam administrasi perkara semua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah mengimplementasikan


Hal 126

penggunaan Aplikasi SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Pekara Pengadilan Agama), demikian pula untuk tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama telah mengimplementasikan penggunaan Aplikasi SIADPTA (Sistem Informasi Administrasi Pekara Pengadilan Tinggi Agama) yang telah disempurnakan tahun 2014 ini. Pada unit kesekretariatan, dalam melaksanakan tugas pokoknya, telah menggunakan

aplikasi

administrasi

berbasis

komputer,

penggunaan

beberapa Aplikasi penting antara lain Aplikasi Komdanas (Komunikasi Data Nasional), Aplikasi Monev (Monitoring dan Evaluasi), Aplikasi SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran), Apilkasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen Aset Kekayaan Barang Milik Negara), Apliksi Barang Persediaan, Aplikasi korespondensi elektronik (E-Mail), Aplikasi SPM dan PPSPM (Surat Pengajuan Perintah Membayar), Aplikasi GPP (Gaji Pegawai Pusat), Aplikasi RKAKL (Rencana Kinerja Anggaran Kementerian Lembaga), Aplikasi SIMPEG/SIMKEP (Sistem Informasi Kepegawaian), SAPK (Sistem Administrasi Pelayanan kepegawaian), Aplikasi SIMANTAP (Aplikasi Sistem Manajeman Tanah Pemerintah), Aplikasi Sirup (Sistem Rencana Umum Pengadaan), Aplikasi LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik), dan berbagai aplikasi penting lainnya. Seluruh penggunaan Aplikasi diatas, tidak lepas dari dukungan teknologi informasi, yang secara garis besar teknologi informasi ditunjang oleh 3 pilar pokok yaitu: ketersediaan sarana dan prasarana perangkat keras (hardware),

perangkat

lunak

(software),

perangkat

akal

yaitu

pengelola/pengguna (brainware). c) Perangkat Keras Jumlah sarana perangkat keras yang tersedia dan dapat digunakan hingga tahun 2014 sebagai berikut :


Hal 127

No

1 2

Komponen TI PERALATAN PENGOLAH DATA Ipad Laptop / Notebook

Merk / Spesifikasi

Apple Toshiba M500, Toshiba M900 Toshiba L630, Acer Travelmate 6291

Tahun Pengadaa n

2010 2007-2011

unit

2 12

Keterangan / Peruntukan

Pimpinan - Operasional umum - Aplikasi PP39/Bendahara - Apliksi RKAKL & SIMAK - Apliksi SIMPEG/ SIKEP - Aplikasi SAKPA - Kepaniteraan - Operasional IT - Pimpinan - Operasional umum - Operasional kepegawaian - Aplikasi GPP - Kepaniteraan

3

PC Server

4

PC Unit

5

UPS

6

Printer Laser Printer Ink

7 8 9 10 11 12 13

Scanner Kamera Digital Kamera Video CCTV Modem 3G Modem ADSL/Speed y

Intel Xeon, 320 GB HDD, 2Gb DDR2

2009

2

Core 2duo, 250BG,1GB DDR2

2009

1

Acer Aspire E560, HP Pavilion 1. Prolink 1200VA

2007-2011

14

2009

2

HP laserjet 1020, HP 1102 Canon PIXMA MP258, Canon PIXMA ip100 Canon HP Legal Canon DSLR 65D

2007-2012

7

2010-2011

4

2009 2010

1 1

Panasonic MDV 10000 8 line

2009

1

2010

1

7.2 Mbps 384 Kbps

2012 2012

1 2

- Server Poxy / webserver - Sever SIADPTA (hibah dari badilag/Rusak) - Server tampilan LCD /Rusak) 3 Unit Rusak Berat - UPS server (Rusak)

- Pansek,Wasek, Umum dan kepaniteraan

3 line aktif, 5 line tahap perbaikan


Hal 128

1 2 3 4 5 6 7

8

JARINGAN LAN Kabel LAN Wireless / Router Swicth / Hub Jaringan telepon Listrik Langganan Internet Sewa Hosting Sewa Domain

2009

1

2012 & 2014

5

Cisco Linksys 8 port 10/100/1000 (Gigabyte) 3 line

2012

6

-

3

13.000 W Telkom speedy Office 1 Mbps http://masterweb.ne t , hosting klas B Eksekutif 6 GB http://www.pandi.or .id (Pengelola domain internet Indonesia resmi untuk domain go.id)

2012 2007

1 2

2014

1

2014

1

Cisco Lynksys WRT54GL

Terhubung ke 6 titik ruangan 4 titik secured wifi dan 1 titik free hotspot area

Telp & Fax Kantor

hosting untuk website http://www.ptakendari.go.id Domain untuk website http://www.ptakendari.go.id (Hosting dan domain diupdate setiap tahun)

Pemeliharaan Biaya pemeliharaan perangkat keras dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Kendari tahun 2014 pada akun 523111 Belanja pemeliharaan

peralatan

dan

Mesin

termasuk

dalam

komponen

Pemeliharaan Komputer / Laptop. Beberapa komponen yang dipelihara antara lain sebagai berikut : No 1 2 3 4

Uraian Penggantian Kabel Jaringan SIADPTA setelah rehablilitasi gedung kantor Penggantian Swicth/Hub 8 Port Penggantian Modem Speedy Penggantian Accsess Point

Banyaknya

Biaya (Rp)

1

1,600,.000,-

5

1,150.000,-

2

520,000,-

2

1,820,000,-


Hal 129

d) Perangkat Lunak Sebagian besar aplikasi yang digunakan di Pengadilan Tinggi Agama kendari adalah aplikasi yang dibuat secara sentralistik, baik produk dari Departemen Keuangan,

produk dari Dirjen Badan Peradilan Agama dan

Mahkamah Agung maupun produk dari lembaga lainnya. Pengadilan Tinggi Agama kendari tidak melakukan pengembangan / perubahan jenis aplikasi seperti yang disebutkan diatas kecuali hanya melakukan update aplikasi setiap ada perubahan dari provider aplikasi tersebut, kecuali untuk Aplikasi website yang dikelola secara mandiri, perbaikan, peningkatan atau pengembangan aplikasi terus dilakukan. Aplikasi yang digunakan hingga tahun 2014 sebagai berikut : b.1. Aplikasi yang digunakan di bagian Kepaniteraan No

Kompon en TI

Platform Aplikasi / uraian

1

SIADPA /SIADPTA

Desktop Based, Foxpro, SQL Server Provider : Badilag

2

Sejak THN

Aktif / tidak

Keterangan

2007

Aktif

digunakan untuk pekerjaan kepaniteraan, di Pengadilan Agama sudah dipergunakan dan seluruhnya menggunakan SIADPA dan Di Pengadilan Tinggi Agama telah menggunanakan SIADPTA

Ya

Data bersumber dari upload data Aplikasi SIADPA

Aplikasi ini digunakan untuk manajemen perkara pengadilan agama mulai dari pra registrasi , pendaftaran, jadwal sidang,pembuatan berita acara hingga putusan, beserta instrument laporanlaporan perkara. Aplikasi infoper kara Ditjen Badilag

Web Based, PHP, MySQL Provider : MARI http://infoperkara.ba dilag.net

2009

Aplikasi ini sebagai hasil olah data dari aplikasi SIADPA yang dikirim oleh Pengadilan Agama, sehingga dapat tersaji informasi dan statistik perkara pengadilan agama


Hal 130

3

4

5

melalui website infoperkara. SMS gateway

Web Based, PHP, MySQL Provider : MARI http://sms.mahkama hagung.go.id

2009

Ya

Web Based, PHP, MySQL Provider : MARI http://putusan.mahk amahagung.go.id

2009

Ya

Desktop Based, Load dari data server SIADPTA Provider : Badilag

2010

Ya

Data lengkap, secara berkala

dikirim

Aplikasi ini merupakan sajian informasi laporan keuangan perkara/ penggunaan uang perkara pengadilan yang dikirmkan dengan perintahperintah melalui SMS handphone. Himpunan putusan Mahkama h Agung

Aplikasi direktori putusan yang memuat seluruh putusan pengadilan baik yang akan digunakan untuk kelengkapan berkas maupun putusan yang dapat diakses oleh publik melalui website. Meja Informasi / Aplikasi touch screen

Bagian integral dari PC touchscreen yang dihibahkan oleh Ditjen Badilag ke pengadilandi bawahnya.

Informasi yang ditampilkan, mengenai prosedur perkara, dan akses database ke situs PTA kendari, terinstall di PC Touchscreen yang terletak di lobi kantor

b.2. Aplikasi yang digunakan di bagian kesekretariatan No

Komponen TI

BAGIAN KEUANGAN


Sejak tahun

Aktif / tida k

Ket

a. b.


Hal 131

1

Aplikasi RKAKL/DIPA

Desktop Based, Foxpro, SQL Server Provider : Dep. Keu

2005

Ya c.

Web Based, PHP, MySQL Provider : Dep. Keu http://rkakldipa.anggaran.d epkeu.go.id

2011

Ya

Web Based, PHP, MySQL Provider : Dep. Keu http://monev.anggaran.dep keu.go.id

2011

Ya

Web Based, PHP, MySQL Provider : MARI http://komdanas.mahkama hagung.go.id

2011

Ya

Web Based, PHP, MySQL Provider : Bapennas http://emonev.bapennas.go.id

2011

Ya

Aplikasi desktop standar nasional yang digunakan oleh seluruh satuan kerja pemerintah untuk membuat dokumen rencana kinerja anggaran kementerian /lembaga untuk perencanaan anggaran Aplikasi RKAKLDIPA online

Aplikasi website yang berisi informasi file / ADK/ backup RKAKL / DIPA berserta histori perubahannya untuk masing-masing satuan kerja Aplikasi Monev (Monitoring dan Evaluasi) online

Aplikasi website yang digunakan untuk memonitoring dan mengevaluasi besarnya serapan anggaran dan output kegiatan yang dilakukan setiap instansi dan disajikan dalam bentuk grafik penyerapa. Aplikasi Komdanas (Komunikasi data Nasional) online

Aplikasi yang menghimpun beberapa aplikasi yang digunakan oleh instasi dibawah Mahkamah Agungdalam bentuk, sentralisasi ADK / backup aplikasi dan hasil olah data berupa laporan-laporan yang digunakan untuk bagian keuangan, kepegwaian dan umum Aplikasi Monev Bapennas (Monitoring dan Evaluasi) online

Aplikasi website yang digunakan untuk memonitoring dan mengevaluasi besarnya


Hal 132

serapan anggaran dan output kegiatan yang dilakukan setiap instansi dan disajikan dalam bentuk grafik penyerapa. 2

Aplikasi SAKPA


2005

Ya


2005

Ya d.


2005

Ya


2012

-


2012

-

Web Based, PHP, MySQL Provider : Bapennas

2009

Tida k digu naka

Aplikasi desktop standar nasional yang digunakan seluruh instansi pemerintah untuk membuat laporan keuangan 3

Aplikasi GPP

Data lengka p, dikirim secara berkal a

Aplikasi desktop standar nasional yang digunakan seluruh instansi pemerintah untuk membuat permintaan gaji pegawai / pejabat fungsional 4

Aplikasi SPM

Aplikasi desktop standar nasional yang digunakan seluruh instansi pemerintah untuk membuat permintaan membayar untuk diajukan ke KPPN 5

Aplikasi Injeksi PIN PPSPM

Aplikasi desktop standar nasional yang digunakan seluruh instansi pemerintah khususnya pejabat penguji SPM untuk menguji SPM secara elektronis yang diajukan oleh bendahara 6

Aplikasi Konfirmasi PNBP

Aplikasi desktop standar nasional yang digunakan seluruh instansi pemerintah untuk mencatat dan membuat laporan pendapatan Negara bukan pajak. 7

Aplikasi PP-39 KL

Aplikasi yang digunakan untuk membuat laporan kinerja berdasarkan serapan


Hal 133

anggaran diperoleh SAKPA 8

Aplikasi POK 2013

yang dari

datanya Aplikasi

n lagi


2012

-


2005

Ya


2009

Ya

2012

Ya

Web Based, PHP, MySQL Provider : Mahkamah Agung http://lpse.mahkamahagun g.go.id

2012

Ya

Web Based, PHP, MySQL Provider : LKPP http://inaproc.lkpp.go.id/si rup

2013

Ya

Aplikasi yang digunakan untuk membuat petunjuk operasional kinerja, setelah DIPA diperoleh oleh instansi 1

BAGIAN UMUM Aplikasi SIMAK

Aplikasi desktop standar nasional yang digunakan seluruh instansi pemerintah untuk administasi aset kekayaan Negara (barang Milik Negara) berupa tanah, bangunan, kendaraan dan aset lainnya. 2

3

Aplikasi Persediaan

Aplikasi SIMANTAP (Aplikasi Sistem Manajeman Tanah Pemerintah)

Aplikasi LPSE Mahkamah Agung

Aplikasi desktop standar nasional yang digunakan seluruh instansi pemerintah untuk administrasi Barang Milik Negara khusus untuk barang persediaan/ barang habis pakai. Desktop Based, Aplikasi desktop standar nasional yang digunakan seluruh instansi pemerintah untuk mencatat informasi detail mengenai kepemilikan tanah milik negara

Data lengka p, dikirim secara periodi c

Aplikasi website yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah secara online di lingkungan Mahkamah Agung Aplikasi Sistem Perencanaan Umum Pengadaan (SIRUP)

Aplikasi website digunakan mengumumkan

yang untuk semua


Hal 134

Rencana Umum Pengadaan Kementrian/Lembaga

1

BAGIAN KEPEGAWAIAN Aplikasi SIKEP/SIMKEP Online http://simpeg.badi lag.net/simkep/Lo gin.wgx

Web Based, PHP, MySQL Provider : BADILAG MARI

2009

Ya

Data setiap saat diupda te

Data setiap saat diupda te

Aplikasi Online yang langsung ke server badilag MARI yang digunakan untuk update data pegawai dan untuk kepengurusan kenaikan pangkat pejabat fungsional.

2

SAPK (Sistem Administrasi Pelayanan kepegawaian)

Web Based, Aplikasi bersifat Online yang wajib digunakan untuk kenaikan pangkat pegawai struktur

2011

Ya

3

Aplikasi absensi fingerprint

Micro Linux, data CSV/TXT

2009

Ya

Aplikasi khusus yang digunakan oleh petugas absent untuk mengolah data absen sidik jari pegawai dari mesin absensi.

b.3. Aplikasi berbasis Website PTA Kendari No

1

2

Komponen TI


Sejak THN

Aktif

Ket

Ya

Di kelola dengan CMS SIP (Sistem Informasi Peradilan) PTA Kendari, modifikasi joomla dan code igniter (CI) Sebelumny a mengguna kan istilah arsip peraturan, sejak sosialisasi berganti nama dengan istilah JDIH dan telah ter-

Website resmi PTA Kendari

http://www.pta-kendari.go.id Web Based, PHP, MySQL

2007

JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) PTA Kendari

http://www.ptakendari.go.id/index.php/jdih Web Based, PHP, MySQL

2014

Portal resmi informasi on-line Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memuat aktivitas/berita, transparansi perkara, keuangan, kepegawaian, umum dan informasi lainnya.

Berisi kumpulan produk hukum / peraturan / kebijakan / laporan dan e-book


Hal 135

3

Aplikasi pustaka line

4

Aplikasi Informasi LCD

on-

Web Based, PHP, MySQL

2009

Web Based, PHP, TEXT database Aplikasi khusus untuk menampilkan informasi / teks bergerak pada layar LCD di lobi.

2009

Aplikasi khusus untuk administrasi perpustakaan

Ya

link dengan http://jdih. mahkama hagumg.g o.id Mengguna kan OPAC, Slim senayan Tampilan LCD , informasi yang ditampilka n, visi misi, profil, jadwal sidang, informasi perkara, foto dokument asi, informasi terbaru, load dari database situs PTA dan situs referensi lainnya.

Jumlah konten informasi yang diposting pada website tahun 2014 sebanyak 425 konten informasi, terdiri dari profil, visi-misi, tugas pokok dan fungsi, berita, surat dinas, pengumuman, laporan-laporan, artikel, pedoman dan lain-lain. Sedangkan jumlah berkas yang diunggah dan dapat diakses publik sebanyak 430 berkas/file, terdiri dari dokumen laporan, e-book, peraturan, pedoman dan berkas penting lainnya. Informasi yang dipublikasi berdasarkan konten informasi yang wajib diumumkan, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan. b.4. Statistik Kunjungan Website Tahun 2014 Dalam

kaitannya

dengan

akses

publik

terhadap

informasi

pengadilan melalui situs web, dalam kurun waktu tahun 2014, situs web


Hal 136

Pengadilan Tinggi Agama Kendari dikunjungi oleh 7.386 pengunjung dengan jumlah permintaan halaman sebanyak 166.521 hit, atau rata-rata 22.54 kunjungan perhari, sedangkan jumlah kunjungan sejak launching tahun 2009 hingga akhir tahun 2014 telah mencapai angka 3,954,926 hit kunjungan. Asal negara pengunjung website tahun 2014 didominasi oleh pengunjung dalam negeri Indonesia sebesar 54.83%, dan pengunjung luar negeri terdiri dari negara China 10.05%, Amerika Serikat 9.30%, Kuwait 1.88%, German 0.90%, Francis 0.38%, Jepang 0.20%, Ukraina 0.18%, dan negara lainnya 22.30%, Sedangkan pada tahun 2013 asal negara pengunjung dari Indonesia sebesar 51.04%, dan pengunjung luar negeri terdiri dari negara Amerika Serikat 22.84%, Australia 19.00%, Jerman 3.57%, Kuwait 1.08%, Inggris 0.37%,

China 0.32%, Korea Selatan 0.12%, Jepang 0.30%, Argentina

0.3%, dan negara lainnya 1.06%. b. 5. Keamanan data website Setidaknya sejak bulan Agustus hingga November 2014, terdeteksi lebih dari 350 kali percobaan hacking atau penetrasi pada website http://www.pta-kendari.go.id dari peretas dalam maupun luar negeri, namun dengan menerapkan system keamanan yang lebih baik, seluruh percobaan penetrasi tersebut tidak sampai merusak data / informasi yang telah tersedia pada website tesebut. Puncak tertinggi trafik percobaan hacking pada bulan Agustus tahun 2014. e) Perangkat Brainware Secara umum, perangkat teknologi informasi yang ada dapat dioperasikan dan dimamfaatkan dengan baik oleh seluruh pegawai / Hakim Tinggi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari.


Hal 137

Dalam mengelola teknologi informasi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah menetapkan kebijakan berdasarkan Surat Keputusan KPTA Kendari Nomor W21/SK.93/HM.02.3/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Penujukan Pengelola Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang terdiri dari unsur Hakim Tinggi, Pejabat struktural dan staf Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai berikut : No 1

Jabatan dalam Pengelola IT Penasehat/ Pengawas

Website Bid. Kepniteraan Bid. Kepegawaian Bid. Umum Bid. Keuangan

2

Penanggung Jawab

3

Tim Redaksi

Hakim Tinggi Hakim Tinggi Panitera /Sekretaris Hakim Tinggi

Bid. Kepaniteraan

Drs. H. AM. Syahir Baso, SH, MH Hj. Kudesia, SH

Panmud Banding Kasubbag Kepeg

Bid. Umum

Djasida Doliap, S.H i

Bid. Keuangan

Zainal Abidin, SH,MM Yudi Wijaya, SH

Plh. Kasubbag Umum Wakil Sekretaris Staf Keuangan

Penulis Berita/Artikel

Administrator/Teknisi Bidang SIADPTA/input kepaniteraan Putusan

Bidang Umum

Hakim Tinggi Hakim Tinggi

Drs. Izzudin HM, SH, MH

Editor

Bidang kepegawaian

Drs. H.M.Thahir,R, SH,MH Drs. Aqshaa,MH Drs. H.Suyanto TN, SH,MH Drs. Showan Shobar suriawan Drs. H. Sutoyo HS, SH,MH Drs. Arisno Mertosono, SH

Jabatan Kantor Wakil Ketua

Pimpinan redaksi Redaktur

Bid. Kepegawaian

4

Nama

SIMPEG/SIKEP SAPK Profil Pegawai / Website SIMAK BMN

Seleuruh SDM masing-masing bidang Syamsudduha, SH Drs. Sudirman Salima Nur Rahma Baharudin, S. Kom Lisa Febrianti Rasidin, S.Kom Sudarmin, A.Md La Saleda, SH Ansar

Panmud Hukum Panti Staf Kepeg

Staf umum


Ket

Hal 138

Bidang Keuangan Website 5

Surat-surat Elektronik RKAKL SAKPA/PP39

Yudi Wijaya, SH Rusdianto, SE Yudi Wijaya, SH

6

Teknisi Perangkat Lunak/Perangkat Keras Pengembang/Developer Website

Sudarmin, A.Md / Ansar Yudi Wijaya, SH

7

Graphis

Ansar

Staf keuangan Staf keuangan Staf Staf staf

F. Regulasi Tahun 2014 Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa berpegang pada peraturan - peraturan yang berlaku. Peraturan digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan, bertindak dan mengambil suatu keputusan dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk Peraturan peraturan ini kami berpijak pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk menjalankan tupoksi. Bidang tehnis dalam pelaksanaan kegiatan berdasar pada buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan, pola bindalmin Peradilan Agama. Selain itu juga berdasarkan pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung yaitu : 1. Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, kemudian badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung termasuk Pengadilan Agama telah memberikan pelayanan perkara prodeo dalam anggaran DIPA Pengadilan Agama Tahun 2014 sebanyak 6 perkara. 2. Untuk penanganan perkara di Mahkamah Agung, telah diterbitkan SK KMA Nomor 119/SK/KMA/VII/2013, sedangkan untuk pengadilan tingkat pertama dan banding telah diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara ditingkat pertama dan tingkat banding di empat lembaga peradilan. 3. Menurut peraturan tersebut pada pasal 2 (Dua), “Mahkamah Agung harus memutus paling lama 3 bulan setelah perkara tersebut diterima oleh


Hal 139

Ketua majelis kasasi/PK. Sedangkan untuk penyelesaian perkara tingkat banding dan tingkat pertama harus dilakukan paling lambat masingmasing 3 bulan dan 5 bulan”. Penerapan terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tersebut diharapkan akan menekan jumlah tunggakan perkara sebagaimana telah dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Agama Kendari di tahun 2014 memutus 41 perkara, 3 perkara sisa pada tahun 2013 dan 38 perkara yang diterima pada tahun 2014. 4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2014 tentang sidang terpadu yang mengatur tentang upaya percepatan yang dilakukan pengadilan Agama tingkat pertama untuk mengisbatkan perkawinan bagi masyarakat yang belum memperoleh buku nikah dan juga sekaligus untuk mengurus Akta Kelahiran bagi anak-anak mereka. Regulasi dengan SEMA 03 Tahun 2014 tersebut melahirkan banyak penetapan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menerbitkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran. Dan lain-lain masih banyak lagi yang senantiasa dijadikan pedoman bagi proses penyelesaian perkara di pengadilan. Bidang non tehnis , peraturan yang mendasari untuk tugas bidang keuangan dan umum berpedoman pada buku Administrasi Perencanaan, Pola

II Mahkamah Agung RI

tentang

Kelembagaan Peradilan, Administrasi

Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, Protoype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan, serta aturan lain yang mendukungnya diantaranya : 1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara; 2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara; 3. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;


Hal 140

4. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah no.38 tahun 2008; 5. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang tata cara penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual pada Laporan Keuangan; 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.003/SEK/12/2012 tentang pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya. 7. Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

01/PMK.06/2013

tentang

Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Dan lain-lain aturan yang menjadi dasar atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di bidang keuamgan dan umum. Untuk bidang kepegawian, peraturan yang menjadi dasar

secara umum sama dengan PNS secara

nasional diantaranya : 1. Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 tentang Disiplin pegawai Negeri Sipil dan Penjelasannya. 2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat pegawai Negeri Sipil .


Hal 141

5. Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor :071/KMA/SK/V/2008 tentang

ketentuan

penegakan

disiplin

kerja

dalam

pelaksanaan

pemberian tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri pada mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya. 6. Permenpan- RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan reformasi birokrasi. Dan lain-lain peraturan kepegawaian yang masih berlaku. Dalam menjalankan tupoksinya, Pengadilan Tinggi Agama Kendari senantiasa berpedoman pada aturan-aturan yang telah ditetapkan sebagaimana diatas. Akan tetapi untuk hal-hal yang lebih khusus atau lebih detil lagi juga dibuat kebijakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, misal dalam hal penunjukan Majelis Hakim, Rolling antar bagian, jam kerja, penunjukan operator ruangan, jadwal piket, penunjukan hakim pengawas bidang dll.


Hal 142

Bab Pengawasan Cetak biru pembaharuan dalam lingkungan peradilan sebagaimana tuntutan reformasi di bidang hukum mensinyalir bahwa salah satu hal yang sering mendapat sorotan sehubungan dengan penyelenggaraan pengadilan adalah mengenai kelemahan kinerja, kualitas dan integritas hakim dan pejabat pengadilan. Dengan demikian Pimpinan Pengadilan wajib melakukan pengawasan dan pembinaan dengan kerja keras untuk meningkatkan integritas moral segenap aparat peradilan agar terbangun kembali kepercayaan masyarakat.Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Beberapa perkembangan pelaksanaan fungsi pengawasan di Pengadilan tingkat banding maupun tingkat pertama.

A. Pengawasan Internal Pengadilan Tingkat Banding sebagai voorpost Mahkamah Agung di daerah yang juga mengawasi pengadilan-pengadilan tingkat pertama di lingkungan daerah hukumnya. Salah satu tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang diamanatkan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Tugas Pengawasan, adalah melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Dan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai Peradilan Agama , pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis peradilan,


Hal 143

organisasi, administrasi dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal sebagaimana tersebut pada pasal 12 huruf D Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dilakukan oleh Komisi Yudisial. Untuk itu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah mengambil langkah-langkah dalam upaya terlaksananya fungsi pengawasan internal baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari. - STRUKTUR ORGANISASI PENGAWASAN INTERNAL 1. HAKIM PENGAWAS BIDANG Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Tinggi Agama Kendari oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang (HAWASBID) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor

: W21-

A/SK.28/PS.01/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pembina Dan Pengawas Bidang, adapun Hakim pengawas bidang sebagimana tabel ini:

Ditunjuk Sebagai HATIWASBID PTA

No

Nama

Jabatan

1

Drs. H. Abdurrahman HAR., SH

Ketua PTA

Pengarah/Penanggung jawab

2

Drs. H. M. Thahir R., SH.,MH

Wakil KPTA

koordinator Pengawas

3

Drs.H.Abd. Rajab K.S.H.,M.H

Hakim Madya Utama

Manajemen Peradilan

4

Drs.H.Muh. Amir Razak SH, MH

Hakim Madya Utama

Pelayanan Publik

5

Drs. H. M. Yusuf, SH.,MH

Hakim Madya Utama

Administrasi Umum

6

Drs.H.Taufik,SH.,MH

Hakim Madya Utama

Administrasi Umum

7

Dra. Hj. A. Salmiah, SH.,MH

Hakim Madya Utama

Administrasi Perkara

8

Drs. Tarmidzi

Hakim Madya Utama

Administrasi Persidangan

Adapun Tugas Hakim Tinggi Pengawas Bidang adalah :


Hal 144

1. Bidang Perkara Banding a. Memantau

pelaksanaan

teknis

administratif

penyelesaian

perkarabanding, di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari; b. Memantau dan memeriksa pelaksanaan aplikatif administrasi prosedur penerimaan perkara banding; c. Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi register perkara banding; d. Memantau dan memeriksa pelaksanaan prosedur jalannya berkas perkara banding; e. Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi laporan perkara banding; f. Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kearsipan perkara banding; g. Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kearsipan perkara banding; h. Memberikan petunjuk dan bimbingan sesuai pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1994; i. Menginventarisir temuan dan atau masalah baik teknis maupun administrasi peradilan serta menyampaikan laporannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan memberikan saran tindak lanjut maupun solusinya. J. Memantau dan memonitoring pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan; K. Melakukan pemantauan dan monitoring terhadap perbuatan dan tingkah laku Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat lainnya. - HAKIM PENGAWAS DAERAH Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah (HAWASDA) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama


Hal 145

Kendari Nomor : W21-A/SK.97/PS.01/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 Tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Pengawas Daerah dengan susunan Hakim pengawas daerah sebagaimana terurai pada tabel ini. No

Nama

1

2

3

1

Drs. H. Abdurrahman HAR, SH.

2

Drs. H. M. Thahir R, SH.,MH. Drs. H. Abd. Rajab, SH.,MH.

3 4 5

Daerah Pengawasan

Jabatan

4

Ketua PTA Pengarah/Penanggung jawab Wakil Ketua / Koordinator Hatiwasda / Askor Wilayah I

PA Wilayah Kendari

PA Wilayah PTA Kendari PA Kendari dan PA Andoolo

Drs. Muh. Alwi Rahim, SH.,MH

Hatiwasda / Askor Wilayah II

PA Unaaha dan PA Kolaka

Drs. H. Syarifuddin Syakur, MH

Hatiwasda / Askor Wilayah III

PA Raha, PA Bau Bau, PA Pasarwajo

Drs. Dadi Suryadi, SH.,MH

Hatiwasda

PA Kendari

Hj. St. Tawaningsih, SH.,MH

Hatiwasda

PA Andoolo

Drs. H. A. Salmiah,SH.,MH

Hatiwasda

Pa Unaaha

Dra. Hj. Munawwarah, M.H

Hatiwasda

PA Unaaha

10

Drs. Muh. Amir Razak, SH.,MH

Hatiwasda

PA Kolaka

11

Drs. H. M. Yusuf, SH.,MH

Hatiwasda

PA Raha

12

Drs. Tarmidzi

Hatiwasda

PA Bau Bau

13

Drs. H. Taufik, SH.,MH

Hatiwasda

PA Bau Bau

14

Drs. H. A. Khaliq Ms Damanhuri

Hatiwasda

PA Pasarwajo

6 7 8 9

PTA

Adapun Tugas Hakim Tinggi Pengawas Daerah adalah : 1. Melakukan

inventarisasi

dan

merekapitulasi

temuan-temuan

dalam

pemeriksaan perkara banding dan hasil evaluasi pengawasan tahun 2014 baik teknis maupun administrasi peradilan, sebagai bahan aplikasi pembinaan;


Hal 146

2. Melakukan inventarisasi dan merekam serta merekapitulasi temuan-temuan dalam penelitian dan pemeriksaan dokumen laporan daerah pembinaan dan pengawasan; 3. Menganalisa temuan-temuan dimaksud dan menyampaikan laporan serta saran tindak lanjut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari minimal 3 (tiga) bulan sekali beserta konsep rencana tindak lanjut pembinaan dan pengawasan; 4. Melaksanakan

pembinaan

dan

pengawasan

langsung

ke

daerah

pengawasan maupun lainnya, sesuai perencanaan dan atau kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama; 5. Melakukan eksaminasi terhadap putusan-putusan Ketua Pengadilan Agama dalam daerah pengawasannya minimal 6 (enam) bulan sekali; 6. Memberikan catatan, komentar dan penilaian atas setiap putusan Ketua Pengadilan Agama yang dieksaminasi; 7. Memantau dan memonitor pelaksanaan penyitaan dan eksekusi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari; 8. Menginventarisir temuan dan hambatan-hambatan pelaksanaan eksekusi yang dihadapi oleh Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari; 9. Memberikan saran dan konsep terhadap pemecahan permasalahan eksekusi; 10. Menyampaikan hasil eksaminasi beserta catatan pembetulan, kesalahan atau kekurangan dan penilaian tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Kendari

dengan

memberikan

saran

tindak

lanjut

untuk

kesempurnaannya guna disampaikan kepada Hakim yang bersangkutan. - TATA KERJA PENGAWASAN INTERNAL Tata kerja pengawasan internal pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari berpedoman

pada

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

:

KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah


Hal 147

Agung RI Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan BadanBadan Peradilan. -

PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas pencapaian tujuan pada

setiap organisasi adalah penerapan Pengawasan Intern. Di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari, disamping pengawasan melekat oleh atasan langsung masing-masing, pengawasan internal juga dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dilakukan setiap saat, dan diadakan evaluasi serta pelaporan. Pengawasan internal oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang maupun Daerah (Hatiwasbid dan Hatiwasda), dilakukan melalui cara pengawasan dengan pendekatan :

Preventif, merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pengertian pengendalian guna mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan tugas. Dengan bentuk kegiatan-kegiatan berupa koordinasi dan sosialisasi.

Persuasif, diwujudkan dalam bentuk himbauan-himbauan yang bersifat menyadarkan dan memotivasi aparat peradilan untuk meningkatkan etos kerja dan semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan publik sebaikbaiknya.

Akomodatif, dalam melaksanakan pengawasan selalu memperhatikan kondisi objektif yang ada serta aspirasi pada setiap unit.

Apresiasif, dalam melaksanakan pengawasan juga memperhatikan prestasi dan nilai lebih yang ditunjukan oleh masing-masing pegawai untuk diberikan

reward. Represif, dalam hal yang terpaksa sekali, tidak memiliki pilihan lain untuk melakukan penindakan sebagai punishment dalam bentuk hukuman disiplin


Hal 148

atau treatment kepada pegawai sesuai dengan kewenangan dan meneruskan ke atasan yang lebih tinggi yang berwenang mengeluarkan tindakan. Efektifitas hasil pengawasan dapat dinilai dari tingkat pencapaian tindak lanjut hasil pengawasan. Dalam arti suatu hasil temuan hasil pengawasan dilakukan tindak lanjut oleh pihak-pihak berkompeten. Untuk mencapai tujuan, maka pengawasan melekat oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang maupun Daerah (Hatiwasbid maupun Hatiwasda) dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut :  Objektifitas, pengawasan dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung dalam peraturan tentang tata laksanan pengawasan.  Independensi, pengawasan dilakukan semata-mata untuk kepentingan lembaga peradilan, bukan ditumpangi untuk kepentingan lain.  Kompetensi, pengawasan dilakukan oleh aparat/personil yang ditunjuk untuk itu dengan wewenang, pertanggungjawaban dan uraian tugas yang jelas.  Formalistik, pengawasan dilakukan berdasarkan aturan dan mekanisme yang telah ditentukan.  Koordinasi, pengawasan dilakukan dengan sepengetahuan pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya over lapping.  Integrasi dan Sinkronisasi, pengawasan dilakukan dengan melibatkan pihakpihak terkait, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengawasan.  Efisien, Efektif dan Ekonomis, pengawasan dilakukan dengan waktu yang cepat, biaya yang ringan, dan dengan hasil yang bermanfaat maksimal - TUJUAN PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL 1. Sasaran Pengawasan di Pengadilan Tinggi Agama Kendari Ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Agama Kendari terbatas pada bidang Manajemen Peradilan. Pengawasan


Hal 149

tersebut

bertujuan

untuk

mengetahui

sejauh

mana

penyelenggaraan

manajemen peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Kendari, apakah sudah sesuai dengan Buku IV Mahkamah Agung RI Tahun 2009 yang menjadi Pedoman dalam Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, tujuannya sebagai controlling terhadap program kerja yang sedang berjalan, dan mengevaluasi serta membina agar aparat peradilan khususnya di Pengadilan Tinggi Agama Kendari tetap termotivasi dalam melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan meminimalisir kesalahan/kekeliruan. - Sasaran Pengawasan di Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Sasaran Pengawasan tahun 2014 dititik beratkan pada : Administrasi persidangan, Administrasi perkara, Keuangan perkara, Pengelolaan keuangan Negara, Pengadaan barang dan jasa, Administrasi kepegawaian, Administrasi pelaporan, Manajemen peradilan, dan Pelayanan publik.

a. Tujuan pengawasan yang dilakukan. 1. Untuk mengetahui secara jelas tentang program-program yang telah, sedang dan akan dilaksanakan, baik berkaitan dengan teknis yustisial maupun aspek administrasi yustisial. 2. Untuk mengetahui dan memperhatikan tentang kedala dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan program yang ada. 3. Untuk dilakukan pengarahan dan pembinaan sekaligus pemetaan permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama.

c. Metode pengawasan yang dilakukan menggunakan :  Deskripsi–Analitik, artinya mendeskripsikan (mengungkap apa adanya) untuk kemudian dianalisis dan mengkomparasikan dengan hasil pengawasan tahun sebelumnya.


Hal 150

 Telaah berkas, artinya beberapa berkas/putusan dengan beberapa jenis perkara diteliti dengan cermat, baik yang berkaitan dengan berita acara surat panggilan dan semua kelengkapan berkas perkara.

B. Evaluasi Adapun evaluasi hasil pengawasan internal di Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tahun 2014, adalah : 1. Kinerja pelayanan Publik, yang terdiri dari Pengelolaan managemen, mekanisme pengawasan atasan, kepemimpinan, pengembangan sumber daya manusia, pengadaan dan pemeliharaan inventaris yang menunjang pelayanan public, tingkat keteriban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian, kecepatan dan ketepatan penanganan perkara dan pelayanan dan tingkat pengaduan masyarakat pada umumnya kreteria pada penilaian sudah menunjukan pada arah sudah bagus sekalipun ada bagian tertentu yang perlu perbaikan dan pembenahan. 2. Pelaksanaan reformasi birokrasi, yang terdiri dari publikasi putusan, pengembangan teknologi informasi, pengaduan, pengawasan internal, papan pengumuman pada umumnya sudah tersedia dan dilaksanakan. 3. Administrasi perkara, yang terdiri dari prosedur penerimaan perkara, register perkara, keuangan perkara, pelaporan perkara telah berjalan sesuai dengan polabindalmin namun dalam pelaksanaannya masih ada kekurang telitian dalam melaksanakan tugas. 4. Administrasi umum, yang terdiri dari Sub Bag Umum, Sub Bag kepegawaian, dan Sub Bag keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dengan mekanisme masing masing bagian. Dibidang kepegawaian masih ada jabatan kosong dan sudah diusulkan , dibidang keuangan realisasi anggaran sudah mencapai maksimal dan dibidang umum areanya begitu luas dengan jumlah pegawai yang minim sangat mempengaruhi kinerja.


Hal 151

5. Pengadaan Barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai mekanisme dengan cara pelelangan umum dengan menggunakan media IT melalui LPSE Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun hasil pengawasan internal di Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tahun 2014, teknik yudisial, administrasi perkara dan administrasi umum ( kepegawaian, umum dan keuangan) , pelayanan public dan reformasi birokrasi sudah dilaksanakan oleh bidang

masing-masing

olehnya

diharapkan

mempertahankan

menindaklanjuti temuan dan dibuatkan kontrak kinerja.


dan

Hal 152

Bab Kesimpulan dan Rekomendasi A. Kesimpulan 1. Teknis Yustisial a. Bahwa pengadilan tinggi agama kendari tahun 2014 menangani perkara sejumlah 41 perkara dengan perincian sisa perkara tahun 2013 sejumlah 3 perkara dan perkara yang diterima pada tahun 2014 sejumlah 38 perkara. Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tahun 2014 menyelesaikan sejumlah 41 perkara atau 100% b. Dengan adanya sosialisasi, pelatihan dan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dirjen Badilag dan Mahkamah Agung RI, maka kualitas penyelesaian perkara dan putusan semakin meningkat. c. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara pada tingkat banding dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/2009 tentang pola bindalmin 2. Non Teknis a. Personil/pegawai dlam wilayah pengadilan tinggi agama kendari mesih terdapat kekurangan yaitu tenaga fungsional penitera pengganti dan jurusita pengganti b. Demi terwujudnya pelayanan prima kepada pencari keadilan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional c.

Prosedur (SOP).

Sarana dan prasarana Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari sudah memadai meskipun masih ada satu satker yang gedung kantornya belum prototype yaitu PA Bau Bau. d. Bahwa belanja barang operasional perkantoran dan non operasional perkantoran belum maksimal seharusnya mengacu pada Standar Biaya Umum. e. Pada tahun 2014 telah mengusulkan pembentukan Pengadilan agama yang baru yaitu PA Wangi Wangi diusulkan pada b ulan januari 2014, PA Rumbia dan PA Lasusua diusulkan pada bulan oktober 2014


Hal 153

B. Rekomendasi 1. Bahwa intensitas dan kualitas bimtek teknis yustisial hakim, kepaniteraan dan kesekretariatan kiranya dapat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tenaga peradilan yang profesional 2. Perlu adanya penambahan tenaga fungsional, panitera pengganti, juru sita pengganti dan fungsionla pengadaan barang/jasa 3. Agar pengalokasian anggaran operasional pekantoran dan non perkantoran dialokasikan dana yan maksimal berdasarkan standar biaya umum yang ditentukan keuangan


Hal 154

Bab

Demikian Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2014. Realisasi Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur terkait, mulai dari Pimpinan, Para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun. Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam penyelesaian perkara, baik ditingkat pertama Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari cukup baik, sebagaimana diuraikan diatas. Semoga laporan ini dapat dijadikan tolak ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya pembuatan laporan ini. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT.Amien. Kendari, 14 Januari 2015 Ketua,

Drs. H. ARMIA IBRAHIM, SH.,MH


Form 1

Matriks Pengadilan Tingkat Pertama No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Perkara

SATKER Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Total

Sisa 461 525 524 488 527 441 366 425 442 978 1006 329 6512

Masuk 258 236 188 217 222 290 95 224 261 794 821 122 3728

Putus 147 172 189 253 183 376 170 165 244 258 773 819 3749

Hakim Kinerja Jumlah 49 33,33 % 49 28,49 % 49 25,93 % 49 19,37 % 49 26,78 % 49 13,03 % 49 28,82 % 49 29,70 % 49 20,08 % 49 18,99 % 49 6,34 % 49 5,98 % 49 1,31 %

Sumber Daya Manusia Panitera Pengganti Juru Sita Kinerja Kinerja Jumlah Jumlah 39 33 26,53 % 22,45 % 39 33 22,67 % 19,19 % 39 33 20,63 % 17,46 % 39 33 15,42 % 13,04 % 39 33 21,31 % 18,03 % 39 33 10,37 % 8,78 % 39 33 22,94 % 19,41 % 39 33 23,64 % 20,00 % 39 33 15,98 % 13,52 % 39 33 15,12 % 12,79 % 39 33 5,05 % 4,27 % 39 33 4,76 % 4,03 % 39 33 1,04 % 0,88 %

Form 6 Matriks Upaya Hukum pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari No

Bulan

Perkara Putus

Banding

Kasasi

1

Januari

0

3

2

2

Februari

0

8

0

3

Maret

5

1

7

4

April

5

2

0

5

Mei

3

2

0

6

Juni

1

1

4

7

Juli

2

2

0

8

Agustus

2

8

2

9

September

6

6

0

10 Oktober 11 Nopember

8

3

0

1

2

0

12 Desember Total

8

3

0

41

41

15

Keterangan

Form 5

Matriks Upaya Hukum Perjenis perkara dan Klasifikasi Pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun 2014 Jenis Perkara /Klasifikasi

Putus

Kasasi

PK

Perdata Agama Perceraian

37

15

1

Perdata Agama Warisan

4

0

0

Jumlah

41

15

1

Keterangan

MATRIKS UPAYA HUKUM TINGKAT PERTAMA Bulan

Perkara Putus

Banding

Kasasi

PK

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

147 172 189 253 183 376 170 165 244 258 773 819

3 8 1 2 2 1 2 8 6 3 2 3

2 0 7 0 0 4 0 2 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total

3749

41

15

1

Keterangan

Matriks Upaya Hukum Pengadilan Agama Jenis Perkara /Klasifikasi Perdata Agama Perceraian Perdata Agama Warisan

Jumlah

Putus

Kasasi

PK

3743

15

1

6

0

0

3749

15

1

Keterangan

Kompilasi perkara Triwulan I Wilayah PTA Kendari No

Satker

Bulan Januari

Sumber Daya Manusia

Bulan Febrauri

Sumber Daya Manusia

Bulan maret

Sumber Daya Manusia

Sisa

masuk

Putus

Hakim

PP

JS

Sisa

masuk

Putus

Hakim

PP

JS

Sisa

masuk

Putus

Hakim

PP

JS

1

PA KENDARI

125

78

33

10

8

4

144

57

38

10

8

4

159

65

50

10

8

4

2

PA BAU BAU

98

45

26

9

6

4

111

45

32

9

6

4

113

35

33

8

6

4

3

PA RAHA

47

19

25

6

4

3

58

27

16

7

4

3

62

27

23

7

4

3

4

PA KOLAKA

86

51

40

5

5

6

93

44

37

5

5

6

81

26

38

5

5

6

5

PA UNAAHA

42

23

9

6

6

5

54

32

20

6

6

5

47

14

21

6

6

5

6

PA ANDOOLO

25

18

9

6

4

2

23

15

17

6

4

2

31

18

10

6

4

2

7

PA PASARWAJO

38

24

5

5

5

4

42

16

12

4

5

4

31

3

14

4

5

4

461

258

147

47

38

28

525

236

172

47

38

28

524

188

189

46

38

28

TOTAL

Kompilasi perkara Triwulan II Wilayah PTA Kendari No

Bulan April

Satker

Sumber Daya Manusia

Bulan Mei

Sumber Daya Manusia

Bulan Juni

Sumber Daya Manusia

Sisa

masuk

Putus

Hakim

PP

JS

Sisa

masuk

Putus

Hakim

PP

JS

Sisa

masuk

Putus

Hakim

PP

JS

1

PA KENDARI

135

44

68

10

8

4

135

50

50

10

8

4

139

74

70

10

8

4

2

PA BAU BAU

123

55

45

8

6

4

154

65

34

8

6

4

110

37

81

8

6

4

3

PA RAHA

59

21

24

7

4

3

68

31

22

6

4

3

52

25

41

6

4

3

4

PA KOLAKA

64

38

55

7

5

6

74

37

27

7

5

6

65

32

41

7

5

6

5

PA UNAAHA

48

29

28

6

6

5

39

15

24

6

6

5

31

103

111

6

6

5

6

PA ANDOOLO

25

15

21

6

4

2

27

15

13

6

4

2

24

12

15

6

4

2

7

PA PASARWAJO

34

15

12

4

5

4

30

9

13

3

5

4

20

7

17

3

5

4

488

217

253

48

38

28

527

222

183

46

38

28

441

290

376

46

38

28

TOTAL

Kompilasi perkara Triwulan III Wilayah PTA Kendari No

Satker

Bulan Juli

Sumber Daya Manusia

Bulan Agustus

Sumber Daya Manusia

Bulan September

Sumber Daya Manusia

Sisa

masuk

Putus

Hakim

PP

JS

Sisa

masuk

Putus

Hakim

PP

JS

Sisa

masuk

Putus

Hakim

PP

JS

1 PA KENDARI

122

24

41

10

8

4

138

74

58

13

8

4

132

75

81

13

8

4

2 PA BAU BAU

88

21

43

8

6

4

108

42

22

7

6

4

95

38

51

7

6

4

3 PA RAHA

50

16

18

6

4

3

50

26

26

6

4

3

58

39

31

6

4

3

4 PA KOLAKA

45

15

35

7

5

6

63

43

25

7

5

6

80

58

41

7

5

6

5 PA UNAAHA

32

13

12

6

6

5

30

20

22

6

6

5

32

23

21

6

6

5

6 PA ANDOOLO

16

2

10

6

4

2

21

10

5

6

4

2

31

19

9

6

4

2

7 PA PASARWAJO

13

4

11

3

5

4

15

9

7

3

5

4

14

9

10

4

5

4

366

95

170

46

38

28

425

224

165

48

38

28

442

261

244

49

38

28

TOTAL

Kompilasi Perkara Triwulan IV Wilayah PTA Kendari Bulan Oktober NO

SATKER

Sumber Daya Manusia

Bulan Nopember

Sumber Daya Manusia

Bulan Desember

Sumber Daya Manusia

Sisa

masuk

Putus

Hakim

PP

JS

Sisa

masuk

Putus

Hakim

PP

JS

Sisa

masuk

Putus

Hakim

PP

JS

1

PA KENDARI

120

65

77

13

8

4

127

64

57

13

8

4

91

39

75

13

8

4

2

PA BAU BAU

97

43

41

7

6

4

109

47

35

7

6

4

83

17

43

7

6

4

3

PA RAHA

54

27

31

6

4

3

59

31

26

7

4

3

35

13

37

7

4

3

4

PA KOLAKA

72

60

68

7

5

6

78

59

53

7

6

6

61

33

50

7

6

6

5

PA UNAAHA

44

29

17

6

6

5

37

43

30

5

6

5

18

8

47

5

6

5

6

PA ANDOOLO

572

558

17

6

4

2

576

569

565

6

4

2

22

7

562

6

4

2

7

PA PASARWAJO

19

12

7

4

5

4

20

8

7

4

5

4

19

5

6

4

5

4

JUMLAH

978

794

258

49

38

28

1006

821

773

49

39

28

329

122

820

49

39

28

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PEGAWAI PTA KENDARI DAN PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH PTA KENDARI PER 31 DESEMBER 2014

No.

Nama Satker

1


2

Pagu

Realisasi

% Realisasi

Sisa

% Sisa

10.225.687.000

10.065.924.129

98,4%

159.762.871

1,56%

Pengadilan Agama Kendari

5.205.284.000

5.218.873.889

100,3%

(13.589.889)

-0,26%

3

Pengadilan Agama Unaaha

3.127.191.000

2.487.733.387

79,6%

639.457.613

20,45%

4

Pengadilan Agama Kolaka

2.529.608.000

2.490.223.118

98,4%

39.384.882

1,56%

5

Pengadilan Agama Baubau

2.870.177.000

2.825.841.306

98,5%

44.335.694

1,54%

6

Pengadilan Agama Raha

2.161.135.000

2.255.897.292

104,4%

(94.762.292)

-4,38%

7

Pengadilan Agama Andoolo

2.282.373.000

2.275.347.911

99,7%

7.025.089

0,31%

8

Pengadilan Agama Pasarwajo

1.690.187.000

1.684.588.031

99,7%

5.598.969

0,33%

30.091.642.000

29.304.429.063

97,4%

787.212.937

2,62%

JUMLAH

Kendari, 14 Januari 2015 Panitera/Sekretaris PTA Kendari

Drs. Arisno Mertosono, SH NIP. 19660507 199303 1008

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA BARANG PTA KENDARI DAN PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH PTA KENDARI PER 31 DESEMBER 2014 A. REALISASI PROGRAM 005.01 BUA MA-RI No.

Nama Satker

Pagu

Realisasi

% Realisasi

Sisa

% Sisa

1


935.725.000

900.785.784

96,27%

34.939.216

3,73%

2


377.376.000

369.785.909

97,99%

7.590.091

2,01%

3


401.005.000

400.972.061

99,99%

32.939

0,01%

4


401.776.000

366.938.131

91,33%

34.837.869

8,67%

5


390.576.000

385.506.593

98,70%

5.069.407

1,30%

6


389.576.000

389.575.058

100,00%

942

0,00%

7


333.000.000

312.734.306

93,91%

20.265.694

6,09%

8


317.378.000

275.863.359

86,92%

41.514.641

13,08%

3.546.412.000

3.402.161.201

95,93%

144.250.799

4,07%

JUMLAH

Kendari,14 Januari 2015 Panitera/Sekretaris PTA Kendari


B. REALISASI PROGRAM 005.04 DITJEN BADILAG No.

Nama Satker

Pagu

Realisasi

% Realisasi

Sisa

% Sisa

1


200.162.000

194.623.100

97,23%

5.538.900

2,77%

2


29.795.000

29.780.000

99,95%

15.000

0,05%

3


33.560.000

33.538.000

99,93%

22.000

0,07%

4


40.825.000

40.526.000

99,27%

299.000

0,73%

5


43.025.000

41.160.600

95,67%

1.864.400

4,33%

6


38.390.000

36.275.000

94,49%

2.115.000

5,51%

7


26.600.000

25.914.000

97,42%

686.000

2,58%

8


26.800.000

24.270.000

90,56%

2.530.000

9,44%

439.157.000

426.086.700

97,02%

13.070.300

2,98%

JUMLAH



REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MODAL PTA KENDARI DAN PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH PTA KENDARI PER 31 DESEMBER 2014

NO.

Nama Satker

1


2

Pagu

Realisasi

% Realisasi

Sisa

%

750.000.000

736.665.300

98,22%

13.334.700

1,78%


2.558.092.000

2.555.109.000

99,88%

2.983.000

0,12%

3


953.750.000

953.467.000

99,97%

283.000

0,03%

4


306.000.000

305.598.000

99,87%

402.000

0,13%

5


100.350.000

100.300.000

99,95%

50.000

0,05%

6


2.000.000.000

2.000.000.000

100,00%

-

0,00%

7


1.907.644.000

1.849.180.000

96,94%

58.464.000

3,06%

8


2.170.400.000

2.128.998.000

98,09%

41.402.000

1,91%

10.746.236.000

10.629.317.300

98,91%

116.918.700

1,09%

JUMLAH



Kata Pengantar. Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Kendari, 14 Januari 2014 Ketua, Drs. H. Armia Ibrahin, SH

Recommend Documents