KATA PENGANTAR. Bondowoso, 03 Januari 2017 Ketua Pengadilan Agama Bondowoso. Drs. H. Thabrani, S.H., M.H. NIP

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016. Laporan ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2016 untuk Kementerian/Lembaga yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2016. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Bondowoso, 03 Januari 2017 Ketua Pengadilan Agama Bondowoso

Drs. H. Thabrani, S.H., M.H. NIP. 19631231 199403 1 002

Halaman i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

i ii

Bab I

1

Bab II

Bab III

BAB IV

Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

9

Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

19 19

Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

55

54

Halaman ii

LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bondowoso 2. Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019 3. Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 5. Rencana Kinerja Tahun 2018 6. SK Tim Penyusunan LKjIP PA Bondowoso Tahun 2016

57 58 64 67 69 71

Halaman iii

BAB I PENDAHULUAN Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Disebutkan dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ditingkat pertama yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Peradilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Sebagaimana disebutkan dalam cetak biru (blue print) Mahkamah Agung RI, visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung bertujuan untuk menunjukkan kemampuan Mahkamah Agung RI mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 1

dengan misi: 1.

Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;

2.

Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;

3.

Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;

4.

Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat. Ada 3 masalah besar yang dihadapi pengadilan di seluruh dunia yaitu Akses,

Lambatnya Penyelesaian Perkara, dan Integritas sebagaimana dikemukakan oleh Dory Reiling, hakim senior Pengadilan Distrik Amsterdam yang juga Senior Judicial Reform Spesialist pada Bank Dunia, dalam bukunya Technology for Justice, How Information & Technology can support judicial reform. 1.

Masalah Akses. Sampai tahun 2007 lalu, masyarakat dan pencari keadilan masih mengalami kesulitan

untuk mengakses informasi pengadilan, baik mengenai proses dan prosedur penanganan perkara, maupun putusan pengadilan. Informasi pengadilan pada waktu itu merupakan komoditas yang membuka peluang praktik transaksional yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap Badan Peradilan. Padahal keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan fungsi peradilan, utamanya untuk menjamin konsistensi yang penting untuk menciptakan kepastian hukum. Bahwa Proses Peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dan kemudian setelah terbitnya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007. Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik dan informasi yang dikecualikan.

2

Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1144/KMA/SK/I/2011 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak

mengalami

kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan. 2.

Masalah Lambatnya waktu penyelesaian perkara. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka

perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan berdasarkan undangundang nomor 25 tahun 2009 tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan ini disusul pula oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi. Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 diatur bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan

Surat

Edaran

Direktur

Jenderal

Badan

Peradilan

Umum

Nomor

:

559/DJU/HK.00.7/VI/2012 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Di Lingkungan Peradilan Umum, Mahkamah Agung RI membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara dipengadilan yaitu SIPP. Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP) merupakan web-based application, suatu aplikasi yang terinstal di server dan diakses menggunakan penjelajah web atau yang dikenal sebagai browser melalui suatu jaringan Internet atau intranet. 3

3.

Masalah Integritas Adalah ironis apabila isu integritas justru melanda instusi peradilan yang

seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang memprihatinkan. Reiling menyebutkan, bahwa meskipun sinyalemen korupsi ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasinya secara empiris. Di sisi lain indikator global justru menunjukkan konfirmasi atas indikasi tersebut. Dalam Global Corruption Barometer tahun 2013 yang dirilis oleh Tansparency International dari 103 negara yang disurvey terdapat 20 negara yang hasil surveinya menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang dianggap paling korup. Walaupun untuk kasus Indonesia, hasil survey ini tidak menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang paling korup, namun kenyataannya isu korupsi tetap mengancam persepsi publik terhadap integritas pengadilan. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakin menurun. Bapak Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. Ketua Mahkamah Agung RI dalam pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu hukum Universitas Airlangga menilai bahwa pada dasarnya tindakan koruptif tidak hanya dipicu oleh pelanggaran perilaku dan lemahnya integritas individu, namun juga disebabkan oleh lemahnya sistem yang membuka peluang terjadinya tindakan-tindakan yang mengancam integritas lembaga, maupun individu di dalam lembaga. Bahkan masih banyak sinyalemen yang menyatakan bahwa Indonesia belum bergeser dari paradigma berpikir “siapa yang salah” ke arah “apa yang salah”. Oleh karena itu upaya memperkuat integritas seharusnya bukan hanya ditujukan pada upaya pendislinan dan penghukuman, tetapi juga harus difokuskan pada upaya untuk memperbaiki sistem. Sehingga praktik-praktik yang membahayakan integritas dapat dicegah dan diatasi secara konprehensif. Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman seharusnya turut mencermati dan mengambil langkah-langkah strategis menghadapi ketiga issu tersebut di atas, termasuk Pengadilan Agama Bondowoso. Pengadilan Agama Bondowoso adalah Pengadilan Agama Kelas 1B merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Bondowoso terletak di Jalan Santawi Nomor 94 A Kabupaten Bondowoso memiliki wilayah hukum terdiri 219 Kelurahan/Desa dan 23 Kecamatan, dengan luas wilayah

1.560,10 km² yang

secara geografis berada pada koordinat antara 113°48′10″ -113°48′26″ BT dan 7°50′10″ 7°56′41″ LS dan dari hasil proyeksi tahun 2014, jumlah penduduk 756.989 Jiwa, dengan 4

perincian jumlah penduduk laki-laki 368.505 Jiwa dan jumlah penduduk perempuan 388.484 jiwa ( Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 ). Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Bondowoso terdiri dari: 1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. 2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. 4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.. 5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. 6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (orang) Kasubag. Yaitu Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubag. Umum dan Keuangan, dan Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. Kekuatan sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Bondowoso sampai dengan tahun 2015, sebagai berikut: 1. Ketua 1 orang; 2. Wakil Ketua 1 orang; 3. Hakim 4 orang; 4. Panitera 1 orang; 5. Sekretaris 1 orang 6. Wakil Panitera 1 0rang; 7. Panitera Muda 3 orang; 8. Kasubbag 3 orang; 9. Panitera Pengganti 4 orang; 10. Jurusita Pengganti 2 orang; Kondisi sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Bondowoso saat ini masih jauh dari ideal. Sebagaimana diatur dalam buku I Mahkamah Agung RI tentang Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keptrokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahakamah Agung RI, Protype Gedung 5

Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan, idealnya Pengadilan Agama Kelas IB (lihat buku I hal. 57-60) terdiri : 1. Maksimum 14 Majelis Hakim atau maksimum 16 orang Hakim termasuk Wakil ketua. 2. Seorang Panitera/Sekretaris, seorang Wakil Panitera, seorang Wakil Sekterais, 3 sub Kepaniteraan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Panitera Muda, dan 3 sub Kesektetariatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. 3. Setiap Majelis Hakim dibantu maksimum 20 orang Panitera Pengganti, 4. 4 (empat) orang Jurusita dan maksimum 8 orang Jurusita Pengganti; 5. 9 (sembilan) orang pegawai pada unit/urusan perkara. 6. Ketatausahaan terdiri dari 7 orang termasuk 5 sopir, 20 pesuruh, 3 penjaga malam dan 2 orang tukang kebun. Jumlah seluruhnya formasi untuk Pengadilan Agama Kelas IB idealnya sebanyak 99 Sebagai Pengadilan ditingkat pertama Pengadilan Agama Bondowoso, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Bondowoso mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi. 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan). 4. Meeemberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama. 6

5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 6. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010. 7. Melaksanakan

tugas-tugas

pelayanan

lainnya

seperti

penyuluhan

hukum,

memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah. Pengadialan Agama Bondowoso setiap tahunnya menerima perkara rata-rata sebanyak 2105 perkara. Bila dibandingkan antara kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini dengan perkara yang diterima setiap tahunnya, jauh dari ideal suatu organisasi untuk dapat mencapai tujuan organisasinya. Hal ini manjadikan tantangan bagi Pengadilan Agama Bondowoso untuk dapat mencapai tujuan organisasi, baik yang ditetapkan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang guna mewujudkan visi Mahkamah Agung RI mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Untuk mendukung dan mewujudkan visi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Bondowoso telah menetapkan visi ” Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Yang Profesional dan Akuntabel Menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung ” dengan misi : 1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama; 2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan; 3. Mewujudkan keastuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat. 4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan. Penetapan visi dan misi Pengadilan Agama Bondowoso didasarkan pada permasalahan/isu utama (strategic issued): 1. Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien; 2. Membangun profesionalitas kenerja aparatur Pengadilan Agama dalam prosedur administrasi perkara; 3. Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara; 7

4. Akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar; 5. Percepatan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan; 6. Optimalisasi fungsi ” One stop service ” bagi masyarakat pencari keadilan. Permasalahan utama tersebut diatas juga sebagai dasar penyusunan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bondowoso tahun 2015-2019 yang mencakup tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai visi Pengadilan Agama Bondowoso. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Bondowoso memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Bondowoso dalam satu tahun angggaran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

8

BAB II PERENCANAAN KINERJA Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun perjanjian kinerja Pengadilan Agama Bondowoso tahun 2016 mencakup sasaran dan indikator serta target yang akan dicapai, sebagai berikut: 1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaian tepat waktu dalam tahun berjalan, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian sisa perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kwalitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP. 2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 80%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kwalitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP. 3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan dengan indikator prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 9

bulan secara tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kwalitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posyankum, pembebasan biaya perkara dan sidang keliling, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP. 4. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kwalitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posbakum, pembebasan biaya perkara dan sidang keliling, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP, melayani perkara prodeo yang dibiayai DIPA dan perkara prodeo murni. 5. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posbakum secara tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan pelayanan posbakum yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan mutu pelayanan konsultasi dan pembuatan dokumen perkara melalui posbakum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan program peningkatan mutu pelayanan konsultasi dan pembuatan dokumen perkara, melalui kegiatan sosialisasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, dan perbaikan MOU. 6. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu dengan indikator Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus, dan target yang ditetapkan sebesar 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut 10

telah

ditetapkan

kebijakan

melaksanakan

penyelesaian

perkara

miskin dan

terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu berbasis pola bindalmin dan SIPP serta meningkatkan kwalitas SDM, dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP. 7. Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan dengan indikator prosentase peningkatan penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah pada website, dan target yang ditetapkan 75%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan intensitas persidangan dan penyelesaian putusan secara tepat waktu dengan program peningkatan mutu pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi penggunaan aplikasi direktori putusan MARI. 8. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi dengan indikator prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan pemberian akses yang memadai termasuk tempat informasi on line dengan program peningkatan pelayanan meja informasi dengan cepat, akurat dan akuntable, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK petugas Meja Informasi, membentuk TIM pengelola informasi dan optimalisasi layanan secara online. 9. Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan kualitas dan kwantitas minutasi berkas perkara, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kwalitas penyelesaian berita acara sidang dan putusan dengan program peningkatan penyelesaian minutasi yang berkualitas, tepat waktu, berbasis Pola Bindalmin dan aplikasi SIPP, melalui kegiatan percepatan proses minutasi, pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfatan aplikasi SIPP. 10. Terwujudnya peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator prosentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah 11

ditetapkan kebijakan meningkatkan administrasi penerimaan perkara dengan program peningkatan mutu pelayanan administrasi penerimaan perkara berbasis pola bindalmin dan aplikasi SIPP, melalui kegiatan percepatan proses minutasi, pembinaan dan DDTK, percepatan proses administrasi penerimaan perkara, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfatan aplikasi SIPP. 11. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu dan transparan dengan indikator prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntable, dan target yang ditetapkan 81%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan intensitas pelaksanaan persidangan dengan program meningkatkan mutu pelayanan dalam persidangan, melalui

kegiatan

pembinaan

dan

DDTK,

percepatan

proses

persidangan,

penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfatan aplikasi SIPP. 12. Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntable dengan indikator prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelaksanaan administrasi putusan perkara berbasis pola bindalmin dan aplikasi SIPP, dengan program peningkatan mutu pelayanan penyelesaian administrasi putusan perkara melalui kegiatan

pembinaan

dan

DDTK,

percepatan

proses

pembuatan

putusan,

penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfatan aplikasi SIPP. 13. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan tepat waktu dengan indikator prosentase penyampian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu, dengan program peningkatan mutu pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan tepat waktu

melalui

kegiatan

pembinaan

dan

DDTK,

percepatan

pembuatan

putusan/penetapan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP. 14. Terbitnya akta cerai secara cepat dan tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%.

Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah

ditetapkan kebijakan meningkatkan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu dengan program peningkatan mutu dalam pelayanan penerbitan akta cerai melalui 12

kegiatan pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfatan aplikasi SIPP. 15. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan penyerahan akta cerai dengan program peningkatan mutu pelayanan penyerahan akta cerai melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfatan aplikasi SIPP. 16. Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu dengan indikator prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu atau yang sudah selesai/innkracht (BHT) dengan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas ketertiban administrasi melalui pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan pemanfaatan aplikasi SIPP. 17. Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi dengan indikator prosentase peningkatan pelayanan mediasi, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan mediasi dengan program peningkatan kualitas pelayanan mediasi melalui kegiatan koordinasi, evaluasi dan pengawasan serta perbaikan MOU. 18. Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dengan indikator prosentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding, dan target yang ditetapkan 97%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan dengan program peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan penyelesaian putusan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP. 19. Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan indikator prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan program peningkatan

13

pelayanan penerimaan permohonan eksekusi melalui kegiatan percepatan proses pelaksanaan eksekusi dan koordinasi dengan instansi terkait. 20. Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat dengan indikator prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelaksanaan pengawasan dengan program peningkatan penanganan pengaduan melalui kegiatan pembinaan, DDTK dan pengawasan. 21. Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja) dengan prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelaksanaan produktifitas kinerja SDM dengan program melalui kegiatan pembinaan, DDTK dan pengawasan. 22. Terwujudnya

pelaksanaan

kebersihan lingkungan kerja

sesuai

jadwal yang

ditindaklanjuti dengan prosentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan yaitu melalui kegiatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terusmenerus. 23. Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima dengan prosentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pemerliharaan dengan melalui kegiatan pengawasan dan evaluasi terus-menerus untuk dapat melakukan perencanaan-perencanaan yang matang dan tepat sasaran pada sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan peningkatan pelayanan prima pada masyarakat. 24. Terwujudnya ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti dengan prosentase ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan yaitu melalui kegiatan dilakukan tertib administrasi buku baru dan pendataan buku baru maupun buku lama agar dapat disesuaikan dengan klasifikasinya. 25. Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai dengan jumlah kehadiran, kedatangan, dam kepulangan tepat waktu setiap pegawai dibagi jumlah kehadiran total seluruh pegawai, 14

dan target yang ditetapkan 92%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan disiplin pelaksanaan produktifitas kinerja pegawai dengan program melalui kegiatan pembinaan, DDTK dan pengawasan. 26. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu dengan prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat yang dilaksanakan maksimal 1 bulan pelaksanaan, dibagi jumlah pelatihan / diklat yang dilaksanakan, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelaksanaan produktifitas kinerja dengan program melalui kegiatan pembinaan, DDTK dan pengawasan serta evaluasi bulanan dan bimbingan dalam pengaplikasian hasil dari pelatihan. 27. Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti dengan prosentase peningkatan akses aplikasi yang baru diakses dalam pelaksanaan tugas dengan jumlah seluruh aplikasi yang ada, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelaksanaan produktifitas kinerja dengan program melalui kegiatan pembinaan, DDTK dan pelatihan para operator-operator yang bertugas mengakses aplikasi-aplikasi yang digunakan. Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Bondowoso tahun 2016 dalam bentuk matrik, sebagai berikut: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO No.

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

4

1

Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaiakan tepat waktu

100%

2

Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Prosentase perkara yang diselesaiakan tepat waktu

80%

3

Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan

Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu

100%

15

4

Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu

Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaiakan tepat waktu

100%

5

Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum secara tepat waktu

100%

6

Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu

Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum yang diselesaiakan tepat waktu Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus

7

Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website

Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website

75%

8

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi

100%

9

Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu

Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara Prosetase peningkatan kualitas dan kwantitas minutasi berkas perkara

10

Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel

Prosentase peningkatan penyelesaian adminitrasi / registrasi penerimaan perkara

100%

11

Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan tranparan

Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel

81%

12

Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel

Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara

100%

13

Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu

Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu

100%

100%

100%

16

14

Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu

Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu

100%

15

Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu

Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak

100%

16

Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu

Prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu

100%

17

Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi

Prosentase peningkatan pelayanan mediasi

100%

18

Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat

Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding

95%

19

Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti

100%

20

Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat

Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti

100%

21

Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)

Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja

100%

22

Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti

Prosentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti

100%

23

Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima

Prosentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti

100%

24

Terwujudnya ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti

Prosentase ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti

100%

17

25

Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai

Prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti

92%

26

Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu

Prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu

100%

27

Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti

Prosentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti

100%

18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Dalam capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Bondowoso tahun 2016 dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahun lalu dan tahun sebelumnya, analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analis atas efesiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Bondowoso dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

No. 1

2

3

4

Uraian / Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan


Indikator Kinerja Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaiakan tepat waktu

Target 2016 100%

Realisasi Capaian 2016 2016% 100% 100%


80%

92%

115%

Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaiakan tepat waktu

100%

99,6%

99,6%

100%

100 %

100%

19

5

6

7

8

9

10

11

12

Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu

Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum yang diselesaiakan tepat waktu Terwujudnya peningkatan Prosentase penyelesaian perkara yang peningkatan perkara diselesaikan dengan cara yang diselesaikan sidang di luar gedung dan dengan cara sidang di diputus tepat waktu luar gedung yang diputus Terwujudnya peningkatan Prosentase penyelesaian putusan / peningkatan penetapan secara tepat penyelesaian putusan / waktu yang di unggah ke penetapan secara tepat website waktu yang di unggah ke website Terwujudnya peningkatan Prosentase kualitas pelayanan meja peningkatan informasi pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara Terwujudnya peningkatan Prosetase peningkatan penyelesaian minutasi kualitas dan kwantitas berkas perkara tepat waktu minutasi berkas perkara Terwujudnya peningkatan Prosentase administrasi penerimaan peningkatan perkara yang efektif, penyelesaian efesien dan akuntabel adminitrasi / registrasi penerimaan perkara Terwujudnya persidangan Prosentase perkara secara sederhana, persidangan perkara tepat waktu, dan tranparan secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel Terwujudnya peningkatan Prosentase penyelesaian administrasi penyelesaian putusan perkara yang administrasi putusan efektif, efesien dan perkara akuntabel

100%

-

-

100%

100%

100%

75%

86%

115%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

81%

90%

112%

100%

100%

100%

20

13

Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu

14

Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu

15

Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu

16

17

Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi

18

Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat

19

20

21

Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)

22

Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti

Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak Prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu Prosentase peningkatan pelayanan mediasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


97%

100%

103%


100%

0%

0%

Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja Prosentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

86,92%

86,92%

100%

100%

100%

21

23

Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima


100%

100%

100%

24

Terwujudnya ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

25


92%

92.81%

100%

26

Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu

100%

100%

100%

27

Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti

Prosentase ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti Prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti Prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu Prosentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Dalam tahun anggaran 2016, Pengadilan Agama Bondowoso telah menetapkan 27 (dua puluh tujuh) sasaran yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja. Adapun Analisa capaian kinerja diuraikan sebagai berikut :

1. SASARAN 1: Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel Indikator Kinerja 1. Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaiakan tepat waktu No. 1


Target

Realisasi

Capaian (%)

Capaian (%)

2016

2016

2016

2014

2015

100%

100%

100%

100%

100%

22

Sisa Perkara Pengadilan Agama Bondowoso yang belum diputus tahun 2015 sebanyak 353 perkara, dan sisa tersebut pada tahun 2016 diputus sebanyak 353 perkara sehingga sisa perkara nihil.  Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2014 yang diselesaikan tahun 2015 = 339/339 x 100 = 100%  Capaian Kinerja = 100/100 x 100% = 100%. Sedang sisa perkara tahun 2013 sebanyak 320 perkara dan pada tahun 2014 dapat diselesaikan/ diputus sebanyak 320 perkara sehingga tidak ada sisa perkara.  Adapun Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2013 yang diselesaikan tahun 2014 = 320/320 x 100 % = 100%.  Capaian Kinerja = 100/100 x 100% = 100%. Sedangkan sisa perkara tahun 2014 sebanyak 339 perkara dan yang dapat diselesaikan / diputus tahun 2015 sebanyak 339 perkara sehingga tidak ada sisa perkara.  Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2014 yang diselesaikan tahun 2015 = 339/339 x 100% = 100%.  Capaian Kinerja = 100/100 x 100 % = 100%. Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan dari tahun 2014 (100%) ke tahun 2015 (100%), sama atau tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, sedang penyelesaian sisa perkara dari tahun tahun 2015 (100%) ke tahun 2016 (100%) sama atau tidak mengalami penurunan maupun kenaikan. Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian penyelesaian sisa perkara dalam kurun waktu 3 tahun berturut–turut telah mencapai target 100%. Oleh karena itu, untuk merealisasi penyelesaian sisa perkara mencapai (100%) dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Meningkatkan kwalitas SDM dengan DDTK

Jurusita/ Jurusita Pengganti

sehingga dalam melaksanakan pemanggilan tidak ada lagi kesalahan dan akan memperlancar proses persidangan. b. Meningkatkan pelayanan dengan kordinasi lebih intensif dengan lembaga pemerintahan khususnya mengenai pemberian ijin perceraian PNS.

23

2. SASARAN 2 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel Indikator Kinerja 2. Prosentase perkara yang diselesaiakan tepat waktu No. 1

Indikator Kinerja Prosentase perkara yang diselesaiakan tepat waktu

Target

Realisasi

Capaian(%)

Capaian(%)

2016

2016

2016

2014

2015

80%

92%

115%

109%

120%

Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2016 menerima perkara sejumlah 2.501 perkara, dan yang diputus untuk perkara masuk tahun 2016 sejumlah 2.283 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2016 adalah sejumlah 218 perkara.  Realisasi penyelesaian perkara tahun 2016 = 2.283/2.501 x100 %= 92%,  Capaian Kinerja tahun 2015 = 92/80 x 100 %= 115 %. Adapun perkara yang diterima tahun 2014 sebanyak 2.450 perkara, dan yang diputus pada tahun 2014 sejumlah 2.111 perkara sehingga sisa 339 perkara.  Realisasi penyelesaian perkara tahun 2014 = 2.111/2.450 x100 %= 87 %,  Capaian kinerja = 87/80 x 100 % = 109%. Sedangkan perkara yang diterima pada tahun 2015 sebanyak 2.419 perkara, yang diputus tahun 2015 sejumlah 2.066 perkara sehingga sisa = 353 perkara.  Realisasi penyelesaian perkara tahun 2015 = 2.066/2.149 x100 % = 97%.  Capaian kinerja = 97/81 x100% = 120 % Dengan demikian, Realisasi penyelesaian perkara dari tahun 2014 (87%), tahun 2015 (97%) dan tahun 2016 (92%) mengalami penurunan terakhir 5% dan Capaian Kinerja tahun 2014 (109%), tahun 2015 (120%) serta tahun 2016 (115%) juga mengalami penurunan terakhir 5%. Penyelesaian perkara yang cenderung turun disebabkan karena perkara yang diterima setiap tahun bobot perkara berbeda, sehingga akan berpengaruh terhadap proses dimana penyelesaiannya menjadi tidak cepat waktunya, oleh karena itu Hakim dituntut lebih cermat dalam menerapkan Hukum Acara. Disamping itu keadaan tersebut tidak diimbangi dengan Jumlah SDM yang memadai baik Hakim, Panitera Pengganti maupun Jurusita Pengganti yang mana masih ada pejabat

24

struktural merangkap menjadi Jurusita Pengganti, sehingga beban tugas sangat berat serta sarana prasarana tidak seimbang. Dari uraian tersebut alternatif solusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bondowoso sebagai berikut : a. Meningkatkan proses persidangan dengan menambah hari Jumat untuk tetap sidang dan menambah volume perkara tiap majelis. b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, dengan menggunakan aplikasi secara maksimal akan meringankan tugas walaupun SDM terbatas. c. Meningkatkan kwalitas SDM dengan mengadakan DDTK, evaluasi secara berkala dan mengikutkan pelatihan, dengan demikian akan merubah pola pikir yang menghasilkan kinerja lebih baik.

3. SASARAN 3 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan Indikator Kinerja 3. Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu No.

Indikator Kinerja

1


Target

Realisasi

Capaian(%)

Capaian(%)

2016

2016

2016

2014

2015

100%

99,6%

99,6%

97%

98%

Sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 2 tahun 2015 bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2016 perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan pada tahun 2016 sejumlah 2.276 perkara, sedangkan perkara yang diterima tahun 2016 dan diputus pada tahun 2016 sejumlah 2.283 perkara sehingga tersisa 7 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.  Realisasi perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan = 2.276/2.283 x 100% = 99,6 %.  Capaian Kinerja tahun = 99,6/100 x 100 % = 99,6 %. 25

Adapun tahun 2014, perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan sebanyak 2.033 perkara dan perkara yang diterima serta diputus tahun 2014 sebanyak 2.111 perkara sehingga 78 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.  Realisasi tahun 2014 = 2.033/2.111 x 100 % = 97 %.  Capaian Kinerja 2014 = 97/100 x 100 % = 97 %. sedangkan pada tahun 2015, perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan sejumlah 2.060 perkara sedang perkara yang diterima dan diputus tahun 2015 sejumlah 2.066 perkara sehingga 6 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.  Realisasi tahun 2015 = 2.060/2.111 x 100 % = 98 %.  Capaian Kinerja 2015 = 98/100 x 100 % = 98 %. Dari uraian tersebut diatas capaian kinerja tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami kenaikan 1% sedang tahun 2015 ke tahun 2016 ada kenaikan 2,6%, hal ini dikarenakan setiap tahunnya perkara yang diterima bobot dan keadaan perkara tidak sama. Untuk tahun 2016 perkara yang diterima untuk pihak lawan ghoib / tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti diwilayah Indonesia, sebagaimana diatur oleh PP no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang no 1 tahun 1974 pasal 27

(

pemanggilan via pengumuman dengan sidang

waktunya 4 bulan) jumlahnya lebih sedikit sehingga bisa menyelesaikan perkara dalam jangka waktu 5 bulan lebih banyak dibanding perkara tahun 2015 . Oleh karena itu alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu : a. Meningkatkan proses persidangan dengan menambah jadwal sidang. b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP. c. Pembinaan / Evaluasi kinerja dan DDTK untuk meningkatkan kwalitas pelayanan.

4. SASARAN 4 : Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu Indikator Kinerja 4. Prosentase peningkatan

perkara

miskin dan terpinggirkan

yang

diselesaiakan tepat waktu No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian(%)

2016

2016

2016

Capaian(%) 2014

2015

26

1


100%

100 %

100%

100 %

100%

Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2016 mendapat alokasi Anggaran untuk peningkatan pelayanan masyarakat miskin sejumlah Rp. 7.500.000,- untuk 25 perkara @ Rp.300.000,- dari jumlah tersebut dapat terserap sejumlah Rp. 7.500.000,- atau 25 permohonan perkara miskin yang dapat dilayani melalui biaya DIPA sehingga anggaran Rp. 7.500.000,- terserap seluruhnya. Dalam DIPA pagu untuk perkara miskin sebanyak 25 perkara dan Pengadilan Agama Bondowoso bisa melayani lebih dari Pagu yaitu 153 perkara dan semua bisa terlayani, dengan demikian pelayanan terhadap perkara miskin dapat terlayani dengan baik.  Realisasi pelayanan masyarakat miskin tahun 2016= 153/153 x100% = 100%.  Capaian kinerja = 100/100 x100% = 100 %. Dari uraian tersebut diatas baik Realisasi maupun capaian kinerja tercapai 100 % bahkan target melebihi 128 perkara dari yang ditentukan dalam pagu DIPA tahun Aggaran 2016. Adapun anggaran setiap perkaranya @ Rp 300.000,- dan dalam praktek setiap perkara biayanya bisa terserap kurang dari Rp.300.000,- yakni Rp. 281.000,-

sehingga

sisanya

bisa

dipergunakan

untuk

perkara

berikutnya,sebagaimana PERMA no1 tahun 2015 dan Surat Edaran DIRJEN BADILAG, Nomor 508a /DJA/HK.00/III/2014 (pasal 5

ayat 2) maka untuk

perkara cerai gugat biaya 1 kali panggilan Penggugat, 2 kali panggilan Tergugat, biaya proses dan meterai, jika semua pihak Radius II maka biaya sebesar Rp. 281.000,- oleh karena itu penyerapan anggaran bisa melebihi target sebagaimana tercantum dalam pagu DIPA. Sedangkan pada tahun 2014 Pengadilan Agama Bondowoso mendapatkan anggaran sebesar Rp. 13.500.000,- untuk 45 perkara dan telah terserap semuanya sebesar Rp. 13.500.000,- (55 perkara), dari 55 permohoan perkara miskin dapat terlayani semua.  Realisasi pelayanan perkara miskin =55/55 x 100 % = 100 %. 27

 Capaian Kinerja 100/100x 100 %=100 % Sedangkan pada tahun 2015 Pengadilan Agama Bondowoso mendapatkan anggaran sebesar Rp. 19.090.000,- untuk 41 perkara dan Pengadilan Agama Bondowoso bisa melayani lebih dari Pagu yaitu 51 perkara dan semua bisa terlayani telah terserap semuanya sebesar Rp. 19.090.000,- (51 perkara), dari 41 permohonan perkara miskin dapat terlayani semua.  Realisasi pelayanan perkara miskin =51/51 x 100 % = 100 %.  Capaian Kinerja 100/100x 100 %=100 % Sebagaimana uraian tersebut diatas baik realisasi maupun capaian kinerja, mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2016, Pengadilan Agama Bondowoso berhasil dengan baik dalam penerimaan pelayanan perkara miskin dan bahkan yang tidak dibiayai DIPA tapi miskin murni telah dapat terlayani sejumlah 153 perkara.. Selain itu Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2016 bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menerima pelayanan perkara miskin kususnya perkara Pengesahan Nikah yang dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yaitu anak-anak ke depan bisa memiliki akta kelahiran dan orangtua yang memiliki surat nikah, serta agar bebas dari pernikahan dibawah tangan / siri yang tidak ada perlindungan hukum . 5. SASARAN 5 : Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum secara tepat waktu Indikator Kinerja 5. Prosentase peningkatan

perkara

miskin dan terpinggirkan

yang

mendapatkan layanan posbakum yang diselesaiakan tepat waktu No.

Indikator Kinerja

1

Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum yang diselesaiakan tepat waktu

Target

Realisasi

Capaian(%)

Capaian(%)

2016

2016

2016

2014

2015

100%

-

-

-

-

Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun Aggaran 2016 tidak mendapatkan Alokasi anggaran posyakum sehingga tidak ada capaian dari target yang telah ditetapkan. 28

 Realisasi pelayanan posyakum = 0/0 x 100 %= 0 %,  Capaian Kinerja = 0/100x 100 %= 0 %. Adapun Berdasarkan DIPA Tahun 2014 Pengadilan Agama Bondowoso tidak mendapatkan dana POSYAKUM sehingga tidak ada layanan POSYAKUM.  realisasi pelayanan posyakum = 0/0x 100 %= 0 %.  Capaian kinerja = 0/100x 100%= 0 %. Sedangkan untuk tahun 2015 Pengadilan Agama Bondowoso juga tidak mendapatkan dana dari DIPA untuk pelayanan Posyakum karena dialihkan ke Kementerian Hukum dan HAM.

6. SASARAN 6 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu Indikator Kinerja 6. Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus No.

Indikator Kinerja

1

Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus

Target

Realisasi

Capaian(%)

Capaian(%)

2016

2016

2016

2014

2015

100%

100%

100%

-

-

Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2016 mendapat alokasi Anggaran untuk peningkatan diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu sejumlah Rp. 47.500.000,- untuk 300 perkara dari jumlah tersebut dapat

terserap sejumlah Rp. 42.000.000,- atau 317 perkara yang dapat dilayani melalui biaya DIPA. Dalam DIPA pagu untuk target perkara sebanyak 300 perkara dan Pengadilan Agama Bondowoso bisa melayani lebih dari target perkara yaitu 317 perkara dan semua bisa terlayani, dengan demikian pelayanan terhadap perkara diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu.

 realisasi sidang di luar gedung = 300/300x 100 %= 100 %.  Capaian kinerja = 100/100x 100%= 100 %.

29

Realisasi indikator kinerja pada tahun 2016 berhasil dengan baik dalam penerimaan pelayanan perkara perkara diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu telah dapat terlayani sejumlah 317 perkara melebihi target

perkara 300 perkara yang ada di dalam DIPA. Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Bondowoso tidak mendapatkan dana dari DIPA untuk pelayanan Posyakum. Jumlah Alokasi anggaran yang tersedia = Rp. 0,Jumlah Sidang keliling yang dilaksanakan = 0 Sedangkan untuk tahun 2015 Pengadilan Agama Bondowoso juga tidak mendapatkan dana dari DIPA untuk pelayanan Posyakum karena dialihkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Jumlah Alokasi anggaran yang tersedia = Rp. 0,Jumlah Sidang keliling yang dilaksanakan = 0 Selain itu Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2016 bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menerima pelayanan perkara miskin kususnya perkara Pengesahan Nikah yang dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yaitu anak-anak ke depan bisa memiliki akta kelahiran dan orangtua yang memiliki surat nikah, serta agar bebas dari pernikahan dibawah tangan / siri yang tidak ada perlindungan hukum .

7.

SASARAN 7 : Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan Indikator Kinerja 7. Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website No.

Indikator Kinerja

1


Target

Realisasi

Capaian(%)

Capaian(%)

2016

2016

2016

2014

2015

75 %

86 %

115 %

119%

118%

Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2016 telah memutus perkara 30

sebanyak 2.283 perkara, sedang pada tahun 2016 jumlah putusan yang telah diupload dalam web sebanyak 1.777 perkara  Realisasi tahun 2016 = 1.777/2.066 x 100 % = 86%.  Capaian Kinerja = 86/75 x 100% = 115%. Adapun tahun 2014 Pengadilan Agama Bondowoso telah memutus perkara sebanyak = 2.111 perkara, sedang yang diupload dalam web sebanyak 1.421 perkara.  Realisasi tahun 2014 = 1.877/2.111 x 100 % = 89%.  Capaian Kinerja 89/75 x 100 % = 119%. Sedangkan tahun 2015 Pengadilan Agama Bondowoso telah memutus perkara sebanyak 2.066 perkara, dan perkara yang telah diupload dalam web sebanyak 1.844 perkara.  Realisasi tahun 2015 = 1.844/2.111 x 100 % = 88%  Capaian kinerja = 88/75 x 100 % = 118%. Berdasarkan uraian diatas Realisasi maupun capaian kinerja Pengadilan Agama Bondowoso telah mengalami penurunan yaitu tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 1% dan dari tahun 2015 ke tahun 2016 juga mengalami penurunan sebesar 2%. Hal ini disebabkan jumlah SDM kususnya Panitera Pengganti yang tidak seimbang dengan jumlah perkara yang ditangani demikian juga adanya rangkap jabatan yang membuat berkurangnya waktu pejabat dalam menyelesaikan tugasnya, oleh karena itu alternatif solusi diambil langkahlangkah sbb : 1. Optimalisasi penggunaan SIPP. 2. Pembinaan Hakim dan Panitera Pengganti serta petugas IT. 3. Perbaikan SOP. 4. Percepatan proses minutasi.

8. SASARAN 8 : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi Indikator Kinerja 8. Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian(%)

2016

2016

2016

Capaian(%) 2014

2015

31

1

Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara

100 %

100%

100 %

100 %

100 %

Jumlah permohonan pelayanan informasi Pengadilan Agama Bondowoso tahun 2016 sebanyak 17 permohonan, dan yang dilayani pada tahun 2016 sebanyak 17 permohonan,  Realisasi pelayanan informasi tahun 2016 = 17/17 x 100 % = 100 %.  Capaian Kinerja Pelayanan informasi = 100/100 x 100 %= 100 %. Adapun untuk tahun 2014, jumlah permohonan informasi sebanyak 36 permohonan, yang dapat dilayani sejumlah 36 permohonan.  Realisasi pelayanan informasi tahun 2014 = 36/36 x 100 = 100%  Capaian kinerja 100/100x 100 % = 100 %. Sedangkan pada tahun 2015, Pengadilan Agama Bondowoso melayani permohonan informasi sebanyak 11 permohonan dan dari jumlah tersebut telah dilayani semuanya  Realisasi pelayanan informasi tahun 2015 = 11/11 x 100 = 100%  Capaian kinerja 100/100x 100 % = 100 %. Dari uraian tersebut mulai tahun 2014 sampai tahun 2016 kinerja Pengadilan Agama Bondowoso dalam hal pelaksanaan pelayanan publik telah terealisasi dan telah mencapai target dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, agar pelayanan informasi dapat memberikan data yang akurat maka diambil langkahlangkah : a. Pembinaan dan DDTK petugas meja informasi. b. Mengadakan evaluasi secara berkala. c. Perbaikan SOP. d. Optimalisasi layanan secara online.

9. SASARAN 9 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu Indikator Kinerja 9. Prosetase peningkatan kualitas dan kwantitas minutasi berkas perkara 32

No.

Indikator Kinerja

1

Prosetase peningkatan kualitas dan kwantitas minutasi berkas perkara

Target

Realisasi

Capaian(%)

Capaian(%)

2016

2016

2016

2014

2015

100%

100%

100%

100%

100%

Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2016 telah memutus perkara sebanyak 2.283 perkara,

sedangkan

jumlah putusan yang telah diminutasi

sebanyak 2.283 perkara .  Realisasi peningkatan kualitas dan kwantitas minutasi tahun 2016 = 2.283/2.283 x 100 % = 100%.  Capaian Kinerja = 100/100 x100% = 100%. Sedangkan pada tahun 2014 Pengadilan Agama Bondowoso telah memutus perkara sebanyak 2.111 perkara, sedangkan jumlah putusan yang telah diminutasi sebanyak 2.111 perkara.  Realisasi peningkatan kualitas dan kwantitas minutasi tahun 2014 = 2.111/2.111 x 100 % = 100%.  Capaian Kinerja = 100/100 x 100% = 100%. Adapun pada tahun 2015 Pengadilan Agama Bondowoso telah memutus perkara sebanyak 2.066 perkara, sedangkan jumlah putusan yang telah diminutasi sebanyak 2.066 perkara.  Realisasi peningkatan kualitas dan kwantitas minutasi tahun 2015 = 2.066/2.066 x 100 % = 100%.  Capaian Kinerja = 100/100 x 100% = 100%. Berdasarkan uraian diatas capaian kinerja Pengadilan Agama Bondowoso dari tahun 2014 ke tahun 2015 tidak mengalami penurunan atau kenaikan, karena sesuai dengan target 100% dan dari tahun 2015 ke tahun 2016 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan sehingga dengan demikian capaian sudah berhasil mencapai 100 % dikarenakan: 1.

Jumlah SDM khususnya Panitera Pengganti yang tidak seimbang dengan jumlah perkara yang ditangani demikian juga adanya rangkap jabatan yang membuat berkurangnya waktu pejabat dalam penyelesaian tugasnya, dan bobot perkara yang ditangani sulit sehingga perlu konsep dan pemeriksaan lebih teliti 33

oleh Ketua Majlis. 2.

Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama mengatur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi, oleh karena itu alternatif solusi diambil langkahlangkah sbb : 1. Optimalisasi penggunaan SIPP. 2. Pembinaan Hakim dan Panitera Pengganti serta petugas IT. 3. Perbaikan SOP. 4. Percepatan proses minutasi. Dengan adanya pelaksanaan program tersebut dan evaluasi secara berkala

maka diharapkan realisasi dan capaian kinerja Pengadilan Agama Bondowoso dalam peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi putusan pada tahun depan akan lebih baik. 10. SASARAN 10 : Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel Indikator 10 Prosentase peningkatan penyelesaian adminitrasi / registrasi penerimaan perkara No.

Indikator Kinerja

1

Prosentase peningkatan penyelesaian adminitrasi / registrasi penerimaan perkara

Target

Realisasi

Capaian(%)

Capaian(%)

2016

2016

2016

2014

2015

100%

100%

100%

100%

100%

Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2016 telah menerima perkara sebanyak 2.148 perkara, dari jumlah penerimaan tersebut telah diselesaikan administrasi penerimaan perkara sebanyak 2.148 perkara, oleh karena itu :  Realisasi penyelesaikan administrasi penerimaan perkara tahun 2016 = 2.148/2.148 x 100% = 100%.  Capaian Kinerja = 100/100x100% = 100%. Adapun pada tahun 2014 Pengadilan Agama Bondowoso telah menerima perkara sebanyak 2.130 perkara, dan telah diselesaikan administrasi penerimaan 34

perkara sebanyak 2.130 perkara  Realisasi penyelesaikan administrasi penerimaan perkara tahun 2014 = 2.130/2.130 x 100% = 100%.  Capaian Kinerja = 100/100x100% = 100%. Sedangkan Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2015 telah menerima perkara sebanyak 2.080 perkara, dan telah diselesaikan administrasi penerimaan perkara sebanyak 2.080 perkara .  Realisasi penyelesaikan administrasi penerimaan perkara tahun 2015 = 2.080/2.080 x 100% = 100%.  Capaian Kinerja = 100/100x100% = 100%. Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2016 adalah sebanyak 2.148 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Bondowoso yaitu mulai dari menerima surat gugatan/permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku jurnal dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara. Dengan demikian untuk indikator telah mencapai target yaitu 100 %. Berdasarkan data tersebut mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2016 kinerja Pengadilan Agama Bondowoso dalam hal penyelesaian administrasi penerimaan perkara telah terealisasi dan telah mencapai target dengan baik. Sehubungan hal tersebut untuk lebih meningkatkan penyelesaian administrasi penerimaan perkara maka diambil langkahlangkah : 1. Pembinaan dan DDTK yang berkenaan dengan Pola Bindalmin ke para pegawai. 2. Melaksanakan percepatan proses administrasi penerimaan perkara. 3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.

11. SASARAN 11 : Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan Indikator 11 Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian(%)

Capaian(%)

35

1


2016

2016

2016

2014

2015

81%

90%

112%

104%

103%

Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2016 telah menerima perkara sebanyak 2.148 perkara dan telah melaksanakan proses persidangan sebanyak 1.930 perkara sehingga sisa perkara yang tidak dapat disidangkan pada tahun 2016 sejumlah 218 perkara.  Realisasi perkara yang telah disidangkan = 1.930/2.148 x 100% = 90%.  Capaian Kinerja = 90/81x100%= 112%. Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2014 telah menerima perkara sebanyak 2.130 perkara, dan telah melaksanakan proses persidangan perkara sebanyak 1.791 perkara, sehingga sisa 339 perkara tidak dapat disidangkan tahun 2014.  Realisasi perkara yang telah disidangkan = 1.791/2.130 x 100% = 84%.  Capaian Kinerja = 84/81 x 100% = 104%. Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2015 telah menerima perkara sebanyak 2.080 perkara, dan telah melaksanakan proses persidangan perkara sebanyak 1.727 perkara sehingga sisa yang tidak dapat disidangkan sebanyak 353 perkara pada tahun 2015.  Realisasi perkara yang telah disidangkan = 1.727/2.080 x 100% = 83%.  Capaian Kinerja = 83/81x100% = 103%. Dari uraian tersebut diatas bahwa jumlah perkara yang didaftar dan dapat diproses persidangan dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan 1 % sedangkan tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami kenaikan 7 % perkara. Hal ini disebabkan karena pihak Tergugat/Termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di wilayah RI, sehingga tenggat waktu pendaftaran dengan hari sidang adalah 4 bulan, demikian juga perkara yang pihaknya berstatus sebagai PNS yang harus menunggu ijin atasan serta bobot kesulitan perkara sangatlah berpengaruh dalam penyelesaian proses persidangan. Oleh karena itu perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut : 36

1. Meningkatkan proses persidangan. 2. Melakukan pembinaan SDM baik hakim, Panitera Pengganti, Jurusita melalui DDTK maupun pelatihan/seminar. 3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.

12. Sasaran 12 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel Indikator 12 Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara No.

Indikator Kinerja

1


Target

Realisasi

Capaian(%)

Capaian(%)

2016

2016

2016

2014

2015

100%

100%

100%

100%

100%

Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2016 telah memutus perkara sebanyak 2.283 perkara, dan telah menyelesaikan administrasi perkara yang diputus sebanyak 2.283 perkara  Realisasi penyelesaian administrasi putusan perkara tahun 2016 = 2.283/2.283 x 100% = 100%.  Capaian Kinerja = 100/100x100% = 100%. Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2014 telah memutus perkara sebanyak 2.111 perkara, dan telah menyelesaikan administrasi putusan perkara sebanyak 2.111 perkara  Realisasi penyelesaian administrasi putusan perkara tahun 2014 = 2.111/2.111 x 100% = 100%.  Capaian Kinerja = 100/100x100% = 100%. Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2015 telah menerima perkara sebanyak 2.066 perkara, dan telah menyelesaikan administrasi penerimaan perkara sebanyak 2.066 perkara  Realisasi penyelesaian administrasi putusan perkara tahun 2015 = 2.066/2.066 x 100% = 100%.  Capaian Kinerja = 100/100x100% = 100%.

37

Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2016 memutus perkara sebanyak 2.283 perkara. Proses administrasi putusan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Bondowoso yaitu mulai dari

memasukkan instrumen keuangan sesuai

dengan transaksi dalam buku jurnal dan menutup buku jurnal serta memasukkan dalam induk keuangan perkara, menerimakan sisa panjar biaya perkara kepada pihak Penggugat / Pemohon dan menulis amar putusan dalam buku register perkara sesuai dengan jumlah perkara yang diputus,oleh karena itu proses administrasi putusan perkara telah dapat diselesaikan dengan mencapai target 100%. Berdasarkan hal tersebut diatas selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 capaian Pengadilan Agama Bondowoso dalam proses administrasi putusan perkara telah terealisasi dan mencapai target dengan baik sehingga diharapkan penyelesaian administrasi putusan perkara tetap bisa bertahan baik, oleh karenanya maka diambil langkahlangkah : 1. Pembinaan dan DDTK pegawai / pejabat yang terkait 2. Percepatan proses administrasi putusan 3. Penyempurnaan SOP 4. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP

13. Sasaran 13 : Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu Indikator 13 Prosentase penyampaian salinan

putusan / penetapan kepada para pihak

tepat waktu No.

Indikator Kinerja

1


Target

Realisasi

Capaian(%)

Capaian(%)

2016

2016

2016

2014

2015

100%

100%

100%

100%

100%

Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2016 telah menerima permohonan pengambilan salinan putusan/ penetapan sebanyak 2.283 perkara, dan yang telah dilayani sebanyak 2.283 perkara.  Realisasi penyampaian salinan putusan = 2.283/2.283 x 100% = 100%. 38

 Capaian Kinerja = 100/100x100% = 100%. Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2014 telah telah menerima permohonan pengambilan salinan putusan sebanyak 2.111 perkara, dan yang telah dilayani sebanyak 2.111 perkara.  Realisasi penyampaian salinan putusan = 2.111/2.111 x 100% = 100%.  Capaian Kinerja = 100/100x100% = 100%. Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2015 telah menerima perkara sebanyak 2.066 perkara, dan telah menyelesaikan administrasi penerimaan perkara sebanyak 2.066 perkara  Realisasi penyampaian salinan putusan = 2.066/2.066 x 100% = 100%.  Capaian Kinerja = 100/100x100% = 100%. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Bondowoso telah dapat melayani pengambilan Salinan putusan/ penetapan dengan baik dan telah sesuai dengan Capaian Kinerja yaitu 100%. Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk mempertahankan agar dapat memberikan pelayanan prima dalam penyampaian salinan putusan kepada para pihak maka diambil langkahlangkah : 1. Pembinaan dan DDTK pegawai / pejabat yang terkait pelayanan. 2. Penyempurnaan SOP. 3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.

14. SASARAN 14 : Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu Indikator 14 Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu No.

Indikator Kinerja

1

Prosentase peningkatan penetbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu

Target

Realisasi

Capaian(%)

Capaian(%)

2016

2016

2016

2014

2015

100%

100%

100%

100%

100%

Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2016 berhasil memutus 2.283 perkara yang terdiri dari 1.759 perkara gugatan dan 524 perkara permohonan, 39

dimana dari 1.759 perkara gugatan sebanyak 1.600 perkara telah diterbitkan akta cerainya yang terdiri dari 1.313 perkara gugatan yang telah berkekuatan hukum tetap dan 446 perkara cerai talak yang telah diikrarkan, dan Pengadilan Agama Bondowoso telah menerbitkan Akta Cerai sebanyak 1.600 Akta Cerai yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap dan diperuntukkan untuk suami, istri, dan arsip pengadilan.  Realisasi penerbitan akta cerai 2016= 1.600/1.600 x 100% = 100%.  Capaian Kinerja = 100/100x100% = 100%. Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2014 berhasil memutus 2.111 perkara yang terdiri dari 1.219 perkara gugatan dan 512 perkara permohonan, dimana dari 1.219 perkara gugatan sebanyak 1.708 perkara telah diterbitkan akta cerainya yang terdiri dari 1.225 perkara gugatan yang telah berkekuatan hukum tetap dan 483 perkara cerai talak yang telah diikrarkan, dan Pengadilan Agama Bondowoso telah menerbitkan Akta Cerai sebanyak 1.708 Akta Cerai yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap dan diperuntukkan untuk suami, istri, dan arsip pengadilan  Realisasi penerbitan akta cerai 2014= 1.708/1.708 x 100% = 100%.  Capaian Kinerja = 100/100x100% = 100%. Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2015 berhasil memutus 2.066 perkara yang terdiri dari 1.164 perkara gugatan dan 509 perkara permohonan, dimana dari 1.164 perkara gugatan sebanyak 1.617 perkara telah diterbitkan akta cerainya yang terdiri dari 1.174 perkara gugatan yang telah berkekuatan hukum tetap dan 443 perkara cerai talak yang telah diikrarkan, dan Pengadilan Agama Bondowoso telah menerbitkan Akta Cerai sebanyak 1.617 Akta Cerai yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap dan diperuntukkan untuk suami, istri, dan arsip pengadilan  Realisasi penerbitan akta cerai tahun 2015 = 1.617/1.617 x 100% = 100%.  Capaian Kinerja = 100/100x100% = 100%. Berdasarkan uraian tersebut diatas semua perkara gugatan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara cerai talak yang telah diikrarkan, mulai tahun 2014 sampai tahun 2016 telah diterbitkan akta cerainya, sehingga baik realisasi maupun capaian kinerja Pengadilan Agama Bondowoso telah mencapai target yang ditentukan dan berhasil dengan baik 100%. Oleh karena itu untuk mempertahankan agar berhasil baik maka diambil langkahlangkah : 1. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP. 2.

Penyempurnaan SOP. 40

3. Pembinaan dan DDTK pelayanan.

15. SASARAN 15 : Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu Indikator 15 Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak No.

Indikator Kinerja

1


Target

Realisasi

Capaian(%)

Capaian(%)

2016

2016

2016

2014

2015

100%

100%

100%

100%

100%

Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2015 melayani permintaan pengambilan akta cerai sebanyak 1.617 Akta Cerai terdiri dari 443 diminta oleh suami dan 1.174 diminta oleh istri, dan semuanya telah dilayani dan diserahkan akta cerai tersebut baik kepada suami maupun istri.  Realisasi penyerahan akta cerai = 1.617/1.617 x 100% = 100%.  Capaian Kinerja = 100/100x100% = 100%. Adapun akta cerai yang diminta oleh Para Pihak di Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2014 sebanyak 1.708 Akta Cerai, dan yang diminta oleh suami sebanyak 483 akta cerai dan yang diminta oleh pihak istri sebanyak 1.225 akta cerai, yang semuanya telah diserahkan baik kepada pihak suami maupun istri.  Realisasinya = 1.708/1.708 x 100% = 100%.  Capaian Kinerja = 100/100x100% = 100%. Selanjutnya Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2015 melayani permintaan akta cerai sebanyak 1.617 Akta Cerai, yang terdiri dari 443 akta cerai pihak suami dan 1.174 akta cerai untuk pihak istri, yang semuanya telah dilayani dan diserahkan.  Realisasi penyerahan akta cerai = 1.617/1.617 x 100% = 100%.  Capaian Kinerja = 100/100x100% = 100%. Dari uraian tersebut diatas

baik realisasi maupun capaian kinerja dalam

pelananan penyerahan akta cerai Pengadilan Agama Bondowoso telah berhasil sesuai target yang ditentukan oleh karenanya untuk mempertahankan perlu diambil langkahlangkah : 41

1

Meningkatkan pelayanan dengan diadakan pembinaan secara rutin.

2

Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.

3

Penyempurnaan SOP. Sedangkan untuk akta cerai yang belum diambil oleh para pihak, Pengadilan

Agama Bondowoso telah memberitahukan kepada para pihak melalui surat untuk mengambilnya di Pengadilan Agama Bondowoso 16. SASARAN 16 : Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu Indikator 16 Prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu No. 1

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian(%)

Capaian(%)

2016

2016

2016

2014

2015

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase pelaksa-

naan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu

Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2016 mulai melakukan pendataan untuk arsip perkara yang sudah BHT untuk dimasukkan ke box arsip perkara sebanyak 2.283 perkara putus telah masuk box seluruhnya.  Realisasi indikator tahun 2016 = 2.283/2.283 x 100 = 100%  Capaian Kinerja = 100/100x100%=100%. Indikator kinerja pelaksanaan administrasi perkara yang masuk ke box secara tepat waktu ini baru dirumuskan pada RENSTRA (Rencana Strategis) dan mulai diagendakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016 sehingga di tahun 2014 dan tahun 2015 belum ada penilaian realisasi capaian. Berdasarkan uraian diatas pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk ke box secara tepat waktu telah berhasil dengan baik baik realisasi maupun capaian kinerjanya, telah mencapai target yang ditentukan 100 %. Untuk mempertahankan pelayanan mediasi tersebut maka perlu diambil langkahlangkah : 1. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP. 42

2. Penyempurnaan SOP. 3. Pembinaan dan DDTK pegawai / pejabat yang terkait dengan kearsipan tersebut. 17. SASARAN 17 : Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi Indikator 17 Prosentase peningkatan pelayanan mediasi No. 1

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian(%)

Capaian(%)

2016

2016

2016

2014

2015

100%

100%

100%

100%

100%


Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2016 telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak 340 perkara dan perkara yang telah dimediasi sebanyak 340 perkara  Realisasi indikator pelayanan mediasi = 340/340 x 100 = 100%  Capaian Kinerja = 100/100x100%=100%. Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2014 telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak 438 perkara dan perkara yang telah dimediasi sebanyak 438 perkara  realisasi indikator pelayanan mediasi = 438/438 x 100 = 100%  Capaian Kinerja = 100/100x100%=100% Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2015 telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak 355 perkara dan perkara yang telah dimediasi sebanyak 355 perkara  Realisasi indikator pelayanan mediasi = 355/355 x 100 = 100%  Capaian Kinerja = 100/100x100%=100% Berdasarkan uraian diatas pelayanan Mediasi telah berhasil dengan baik baik realisasi maupun capaian kinerjanya, telah mencapai target yang ditentukan 100 %. Untuk mempertahankan pelayanan mediasi tersebut maka perlu diambil langkahlangkah : 1. Memperbaiki MOU dengan mediator. 43

2. Mengadakan evaluasi secara berkala antara Pimpinan Pengadilan Agama dengan Mediator.

18. Sasaran 18 : Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat Indikator 18 Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding No. 1

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian(%)

2016

2016

2016

2014

2015

97%

100%

103%

103%

103%


Capaian(%)

Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2016 berhasil memutus 2.283 perkara yang terdiri dari 1.759 perkara gugatan dan 524 perkara permohonan, dimana dari 1.759 perkara gugatan yang mengajukan banding sebanyak 5 Perkara, sehingga yang tidak mengajukan banding sebanyak 1.754 Perkara.  Realisasi Indikator Kinerja Utama = 1.754/1.759 x 100% = 100%  Capaian Kinerja = 100/97x100%=103% Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2014 berhasil memutus 2.111 perkara yang terdiri dari 1.916 perkara gugatan dan 195 perkara permohonan, dimana dari 1.916 perkara gugatan yang mengajukan banding sebanyak 12 Perkara, sehingga yang tidak mengajukan banding sebanyak 1.904 Perkara.  Realisasi Indikator Kinerja Utama = 1.904/1.916 x 100 = 100%  Capaian Kinerja = 100/97x100%=103% untuk putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2015 berhasil memutus 2.066 perkara yang terdiri dari 1.557 perkara gugatan dan 509 perkara permohonan, dimana dari 1.557 perkara gugatan yang mengajukan banding sebanyak 9 Perkara, sehingga yang tidak mengajukan banding sebanyak 1.548 Perkara.  Realisasi Indikator Kinerja Utama = 1.548/1.557 x 100 = 100%  Capaian Kinerja = 100/97x100%=103% untuk putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding.

44

Berdasarkan hal tersebut maka putusan Pengadilan Agama Bondowoso dari tahun 2014 sampai tahun 2016 sudah memenuhi rasa keadilan sehingga masyarakat yang mengajukan upaya hukum lebih sedikit dibanding dengan yang tidak mengajukan upaya hukum .Oleh karena itu Pengadilan Agama Bondowoso baik realisasi maupun capaian kinerja telah mencapai target yang ditentukan bahkan melebihi target 97 %, untuk itu akan diambil solusi alternatif antara lain : 1. Pembinaan untuk Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan bagian pelayanan. 2. Optimalisasi penggunaan SIPP. 19. SASARAN 19 : Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Indikator 19 Prosentase pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah ditindaklanjuti No.

Indikator Kinerja

1


Target

Realisasi

Capaian(%)

Capaian(%)

2016

2016

2016

2015

2014

100%

0%

0%

100%

-

Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2016 tidak ada permohonan eksekusi, sehingga tidak ada realisasi target yang ditetapkan.  Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/0 x 100 = 0%  Capaian Kinerja untuk kegiatan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti = 0/100x100%=0% Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2014 tidak ada permohonan eksekusi perkara, sehingga tidak ada realisasi target yang ditetapkan.  Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/0 x 100 = 0%  Capaian Kinerja untuk kegiatan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti = 0/100x100%=0%. Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2015 telah menerima permohonan eksekusi sebanyak 1 perkara dan Pengadilan Agama Bondowoso telah melayani seluruh proses permohonan eksekusi tersebut yaitu sebanyak 1 perkara. 45

 Realisasi Indikator Kinerja Utama = 1/1 x 100 = 100%  Capaian Kinerja untuk kegiatan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti = 100/100x100%=100% Berdasarkan uraian tersebut diatas pelayanan permohonan eksekusi telah dilayanan Seluruh administrasinya dan realisasi maupun capaian kinerja mulai tahun 2014 sampai tahun 2016 telah mencapai target yaitu 100 %, untuk tetap bisa melayani dengan baik maka perlu diambil langkahlangkah : 1. Pembinaan secara rutin . 2. Optimalisasi SOP.

20. SASARAN 20 : Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat Indikator 20 Prosentase peningkatan pengaduan yang dilayani No. 1

Indikator Kinerja Prosentase peningkatan pengaduan yang dilayani

Target

Realisasi

Capaian (%)

Capaian(%)

2016

2016

2016

2014

2015

100%

100%

100%

-

-

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Bondowoso ada pengaduan 1 kasus namun bukan pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama Bondowoso telah melayani seluruh proses pengaduan tersebut yaitu sebanyak 1 kasus.  Realisasi pelayanan pengaduan yang ditindaklanjuti = 1/100 x 100 = 100%  Capaian Kinerja = 100/100 x 100% = 100%. Adapun tahun 2013 Pengadilan Agama Bondowoso tidak ada pengaduan kasus sehingga tidak ada realisasi target yang telah ditetapkan.  Realisasi pelayanan pengaduan yang ditindaklanjuti = 0/0x100 = 100%  Capaian Kinerja = 0/0 x 100% = 0% Sedangkan pada tahun 2014 Pengadilan Agama Bondowoso tidak ada pengaduan kasus sehingga tidak ada realisasi target yang telah ditetapkan.  Realisasi pelayanan pengaduan yang ditindaklanjuti = 0/0x100 = 100%  Capaian Kinerja = 0/0 x 100% = 0%

46

Dari uraian tersebut diatas seluruh pengaduan masyarakat telah dapat disimpulkan bahwa masyarakat dapat dikategorikan puas dengan pelayanan yang ada sehingga baik realisasi dan capaian kinerja Pengadilan Agama Bondowoso telah mencapai target mulai tahun 2014 sampai tahun 2016 yaitu 100%. Untuk itu agar pelayanan pengaduan tetap dapat dilayani dengan baik maka diambil langkahlangkah : 1. Pembinaan dan DDTK untuk pegawai / pejabat yang terkait. 2. Penyempurnaan SOP Pengaduan. 3. Menyediakan sarana baik melalui SMS maupun email. 4. Optimalisasi informasi secara transparan dan akuntabel

21. SASARAN 21 : Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja) Indikator 21 Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja No. 1

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Capaian(%)

2016

2016

2016

2014

2015

100%

86.92%

86,92%

-

-

Prosentase pening-

katan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Bondowoso memiliki SDM sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dengan rata-rata nilai capaian SKP sebesar 86,92.  Realisasi tahun 2016= 86.92/100 x 100 = 86.92%  Capaian Kinerja = 86.92/100 x 100% = 86.92%. Indikator kinerja prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja) ini baru dirumuskan pada RENSTRA (Rencana Strategis) dan mulai diagendakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016 sehingga di tahun 2014 dan 2015 belum ada penilaian realisasi capaian. Dari uraian tersebut diatas pada tahun 2016 target dari peningkatan SDM masih jauh dari harapan karena terjadinya rangkap jabatan. Rangkap jabatan terjadi 47

karena jumlah SDM yang tidak ideal atau kurang dibandingkan dengan standar kebutuhan satuan kerja. Formasi pegawai untuk Pengadilan Agama Kelas 1.B adalah 99 (Sembilan puluh sembilan) sedangkan di Pengadilan Agama Bondowoso hanya memiliki SDM 21 (empat puluh satu) orang PNS dan 10 (sepuluh) orang tenaga honorer. Untuk itu agar peningkatan produktifitas kinerja SDM naik, maka diambil langkahlangkah : 1. Pembinaan dan DDTK untuk pegawai / pejabat yang terkait. 2. Penyempurnaan SOP SDM (SKP dan penilaian prestasi). 3. Penambahan SDM jika memungkinkan. 4. Maksimalisasi SDM untuk rangkap jabatan. 5. Melakukan diklat dan evaluasi terus-menerus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai.

22. SASARAN 22 : Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti Indikator 22 Prosentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti No. 1

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Capaian(%)

2016

2016

2016

2014

2015

100%

100%

100%

-

-

Prosentase jumlah

realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Bondowoso melakukan kegiatan kebersihan yang dilaksanakan sebanyak 247 hari.  Realisasi tahun 2016= 247/247 x 100 = 100%  Capaian Kinerja = 100/100 x 100% = 100%. Indikator

kinerja

prosentase

realisasi

pelaksanaan

kebersihan

yang

ditindaklanjuti ini baru dirumuskan pada RENSTRA (Rencana Strategis) dan mulai

48

diagendakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016 sehingga di tahun 2014 dan 2015 belum ada penilaian realisasi capaian. Dari uraian tersebut diatas pada tahun 2016 target dari pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti sesuai dengan target yang diharapkan masih belum maksimal karena jumlah petugas kebersihan yang hanya 2 (dua) orang tidak mencukupi dengan area yang harus dibersihkan. Untuk itu agar ada peningkatan kualitas kebersihan, maka diambil langkahlangkah : 1. Penambahan tenaga kebersihan jika memungkinkan. 2. Melakukan kegiatan kerja bakti setiap minggu di hari Jum’at. 3. Evaluasi dan pengecekan setiap ruangan secara berkala. 23. SASARAN 23 : Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima Indikator 23 Prosentase

pelaksanaan

pemeliharaan

sarana

dan

prasarana

yang

ditindaklanjuti No. 1

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Capaian(%)

2016

2016

2016

2014

2015

100%

100%

100%

-

-

Prosentase pelaksa-

naan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Bondowoso melakukan kegiatan pemeliharaan BMN pada seluruh aset BMN di Pengadilan Agama Bondowoso, Nilai keseluruhan aset BMN Pengadilan Agama Bondowoso senilai Rp. 3.651.076.462 dan keseluruhan aset tersebut sesuai dengan anggaran pemeliharan DIPA.  Realisasi tahun 2016= 3.651.076.462/3.651.076.462 x 100 = 100%  Capaian Kinerja = 100/100 x 100% = 100%. Indikator kinerja prosentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti ini baru dirumuskan pada RENSTRA (Rencana Strategis) dan

49

mulai diagendakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016 sehingga di tahun 2014 dan 2015 belum ada penilaian realisasi capaian. Dari uraian tersebut diatas pada tahun 2016 seluruh BMN yang direncanakan untuk pemeliharaan mendapatkan dana dari DIPA tahun 2016. Semua perencanaan yang dilakukan dapat terselesaikan dengan baik karena adanya koordinasi yang baik antar Sub Bagian di Kesekretariatan. Untuk itu agar ada peningkatan dan pencapaian target yang ada, maka diambil langkahlangkah : 1. Mengisi form kondisi kantor dari Pengadilan Tinggi Agama untuk syarat persiapan acara penyusunan anggaran berikutnya. 2. Melakukan pengecekan berkala yang tercatat.

24. SASARAN 24 : Terwujudnya ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti Indikator 24 Prosentase ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti No.

Indikator Kinerja

1

Prosentase ketertib-

an administrasi perpustakaan yang ditindak-lanjuti

Target

Realisasi

Capaian (%)

Capaian(%)

2016

2016

2016

2014

2015

100%

100%

100%

-

-

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Bondowoso mendapatkan tambahan buku dari BMN maupun non BMN sebanyak 215 (dua ratus lima belas) buku sehingga total buku yang dimiliki sebanyak 2.184 buku dan seluruhnya terkode sesuai klasifikasi.  Realisasi tahun 2016= 2.184/2.184x 100 = 100%  Capaian Kinerja = 100/100 x 100% = 100%. Indikator kinerja prosentase administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti ini baru dirumuskan pada RENSTRA (Rencana Strategis) dan mulai diagendakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016 sehingga di tahun 2014 dan 2015 belum ada penilaian realisasi capaian.

50

Dari uraian tersebut diatas pada tahun 2016 seluruh buku yang terdapat di perpustakaan Pengadilan Agama Bondowoso telah tertib sesuai dengan ketentuan klasifikasi administrasi perpustakaan, sehingga dapat disimpulkan adminstrasi perpustakaan sesuai dengan yang diharapkan baik dalam peminjaman maupun pengembalian buku perpustakaan. Untuk itu agar ada peningkatan dan pencapaian target yang ada, maka diambil langkahlangkah : 1. Melakukan pengendalian dengan cara mengevaluasi peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan. 2. Melakukan pengecekan buku perpustakaan berkala yang tercatat oleh petugas/pegawai yang telah ditunjuk.

25. SASARAN 25 : Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai Indikator 25 Prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti No. 1

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Capaian(%)

2016

2016

2016

2014

2015

92%

92.81%

100%

-

-

Prosentase pening-

katan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Bondowoso memiliki SDM sebanyak 21 (dua puluh satu) orang pegawai yang beberapa dari pegawai tersebut mengambil cuti tahunan, cuti sakit, cuti alasan penting, dan cuti bersalin dengan seluruh total 380 hari dengan total seluruh jumlah hari kerja sebanyak 5.292 hari, sehingga total hari masuk seluruh pegawai di tahun 2016 adalah 4.912 hari.  Realisasi tahun 2016= 4.912/5.292 x 100 = 92.81%  Capaian Kinerja = 92.81/92 x 100% = 100%. Indikator

kinerja

prosentase

peningkatan

kedisiplinan

pegawai

yang

ditindaklanjuti ini baru dirumuskan pada RENSTRA (Rencana Strategis) dan mulai diagendakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016 sehingga di tahun 2014 dan 2015 belum ada penilaian realisasi capaian.

51

Dari uraian tersebut diatas pada tahun 2016 target dari peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti sesuai dengan harapan, karena Pengadilan Agama Bondowoso telah melakukan selekasi dan regulasi dalam hal pengajuan cuti khususnya cuti tahunan sehingga dapat meminimalisasi pegawai yang ingin cuti agar tidak terjadi cuti pegawai secara bersamaan dan mengamankan dari kekosongan posisi pada sub-sub bagian pekerjaan tetap ada penanggung jawab dari sub-sub bagian perkerjaan tersebut sesuai dengan job discripsion (satuan tugas). Untuk itu agar peningkatan kedisplinan pegawai semakin baik, maka diambil langkahlangkah : 1. Pembinaan dan DDTK untuk seluruh pegawai. 2. Pemberian reward bagi pegawai yang disiplin tinggi dan berprestasi. 3. Melakukan diklat dan evaluasi terus-menerus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai.

26. SASARAN 26 : Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu Indikator 26 Prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu No. 1

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Capaian(%)

2016

2016

2016

2014

2015

100%

100%

100%

-

-

Prosentase pening-

katan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Bondowoso mengikutsertakan 7 (tujuh) orang pegawai untuk mengikuti Diklat Panitera Pengganti yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Hasil dari diklat tersebut langsung disosialisasikan kepada seluruh pegawai di Pengadilan Agama Bondowoso.  Realisasi tahun 2016= 1/1 x 100 = 100%  Capaian Kinerja = 100/100 x 100% = 100%.

52

Indikator kinerja prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu ini baru dirumuskan pada RENSTRA (Rencana Strategis) dan mulai diagendakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016 sehingga di tahun 2014 dan 2015 belum ada penilaian realisasi capaian. Dari uraian tersebut diatas pada tahun 2016 target dari peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu sesuai dengan harapan, karena Pengadilan Agama Bondowoso telah mengikuti diklat hanya satu kali. Ke depannya diharapkan lebih banyak lagi diklat yang bisa diikuti oleh para pegawai Pengadilan Agama Bondowoso agar dapat meningkatkan kualiatas kinerja yang menghasilkan pelayanan pada masyarakat yang maksimal dan memuaskan.. Untuk itu agar hasil pelatihan / diklat semakin baik ke depannya, maka diambil langkahlangkah : 1. Menugaskan kepada pegawai secara bergantian untuk mengikuti diklat. 2. Sosialisasi hasil diklat diperdalam dengan tanya-jawab untuk mencari solusi jika ditemukan kendala. 3. Mengevaluasi tindaklanjut dari hasil diklat tersebut. 27. SASARAN 27 : Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti Indikator 27 Prosentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti No. 1

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Capaian(%)

2016

2016

2016

2014

2015

100%

100%

100%

-

-

Prosentase pening-

katan akses aplikasi yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Bondowoso terdapat 28 aplikasi berbasis Sistem Informasi yang digunakan untuk menunjang aktivitas pekerjaan, baik yang terhubung dengan server dari instansi pengembang atau pemilik aplikasi seperti SIPP, KOMDANAS, SIKEP, SIMAN, SIMANTAP, SIRUP, SIMPONI, SSE Pajak, e-REKON, e-MONEV, RKAKL online, OMSPAN, SIMARI, SIHARKA, JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) dan lainnya dan juga aplikasi offline atau yang hanya terhubung dengan server internal seperti SIADPA Plus, SAIBA, GPP, SAS, RKA-KL, SIMAK BMN, Aplikasi Persediaan, Aplikasi

53

Antrian Sidang, SPS (System Pengingat Sidang), ATR (Audio Teks Record), SMS Gateway, SLIMs (Senayan Library Management System) dan lain-lain. Dari 28 telah dimanfaatkan secara rutin yang digunakan oleh Pengadilan Agama Bondowoso.  Realisasi tahun 2016= 28/28 x 100 = 100%  Capaian Kinerja = 100/100 x 100% = 100%. Indikator kinerja prosentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti ini baru dirumuskan pada RENSTRA (Rencana Strategis) dan mulai diagendakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016 sehingga di tahun 2014 dan 2015 belum ada penilaian realisasi capaian. Dari uraian tersebut diatas pada tahun 2016 target dari peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan harapan, karena Pengadilan Agama Bondowoso telah menggunakan aplikasi tersebut dan akan selalu mencoba serta mensosialisasikannya

agar

nantinya

dapat

terus

digunakan

dan

selalu

berkesinambungan mengikuti kebutuhan yang ada. Sama halnya aplikasi-aplikasi baru yang akan muncul, pemanfaatan dan sosialisai akan terus-menerus berkelanjutan dilakukan. Untuk itu agar peningkatan akses aplikasi semakin baik, maka diambil langkahlangkah : 1. Mengevaluasi kepada pegawai yang terkait dengan aplikasi-aplikasi tersebut. 2. Mencari solusi jika terjadi trouble atau kendala dalam aplikasi tersebut kepada tim IT atau yang berkompeten di bidang aplikasi tersebut.

B. REALISASI ANGGARAN Adapun Realisasi Aggaran yang dinakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi, sebagaimana DIPA 04 Tahun 2016 Dirjen Badan Peradilan Agama yaitu (sesuai dengan kegiatan pada Perjanjian Kinerja):  Pagu DIPA

: Rp. 56.500.000,-

 Realisasi DIPA

: Rp. 56.500.000,-

 Sisa dana DIPA

: Rp. 0,-

 Prosentase Realisasi DIPA

: 100 %

54

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN 1.

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2016 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

2.

Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana, antara lain : a.

Penyelesaian sisa perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaian tepat waktu dalam tahun 2015.

b.

Penyelesaian perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

c.

Pelayanan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.

d.

Peningkatan kualitas pelayanan meja informasi dengan indikator prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara.

e.

Peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan kualitas dan kwantitas minutasi berkas perkara.

f.

Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator prosentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.

g.

Peningkatan pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan tepat waktu dengan indikator prosentase penyampian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu.

h.

Terbitnya akta cerai secara cepat dan tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.

55

i.

Peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak.

j.

Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi dengan indikator prosentase peningkatan pelayanan mediasi.

k.

Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dengan indikator prosentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding.

Keberhasilan tersebut sebagai bahan peningkatan untuk tahun 2017. 3.

Terdapat sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu : Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan dengan indikator prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu. Ketidakberhasilan tersebut sebagai bahan perbaikan untuk tahun 2017.

B. SARAN 1. Mengadakan kegiatan pembinaan dan DDTK; 2. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan; 3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP; 4. Memberikan penghargaan bagi Aparat Pengadilan Agama Bondowoso yang berprestasi, dan memberikan sanksi bagi Aparat Pengadilan Agama Bondowoso yang melakukan pelanggaran; 5. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Bondowoso.

56

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TAHUN 2015 - 2019 INSTANSI VISI MISI

: Pengadilan Agama Bondowoso : Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang profeional dan Ankuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung : 1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama 2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, krdibel dan transparan 3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat 4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan TUJUAN

Uraian 1 Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Indikator 2 Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu

2015 3

2016 4

100%

100%

TARGET 217 2018 5 6 100%

100%

SASARAN Uraian Indikator 8 9 Terwujudnya Prosentase sisa 100% peningkatan perkara tahun lalu penyelesaian sisa yang diselesaiakan perkara yang tepat waktu sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel 2019 7

Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

80%

80%

81%

83%

84%

Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100% Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan

Terwujudnya Prosentase perkara peningkatan yang diselesaiakan penyelesaian perkara tepat waktu yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Prosentase peningkatan perkara yang diselesaiakan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu

2015 10

2016 11

TARGET 2017 12

2018 13

100%

100%

100%

100%

2019 14

Kebijakan 15 Melaksanakan 100% penyelesaian sisa perkara tepat waktu berbasis pola bindalmin dan SIPP serta meningkatkan kualitas SDM

STRATEGI Program 16 * Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara

Kegiatan 17 * Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP

80%

81%

83%

84%

84%

Melaksanakan * Peningkatan mutu penyelesaian perkara pelayanan tepat waktu berbasis penerimaan pola bindalmin dan perkara dan SIPP serta intensitas meningkatkan pelaksanaan kualitas SDM persidangan serta penyelesaian perkara

* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP

100%

100%

100%

100%

100% Melaksanakan * Peningkatan mutu penyelesaian perkara pelayanan tepat waktu berbasis penerimaan pola bindalmin dan perkara dan SIPP serta intensitas meningkatkan pelaksanaan kualitas SDM persidangan serta penyelesaian perkara

* Pembinaan dan DDTK

* Peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posyakum dan pembebasan biaya perkara

* Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP

Prosentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100% Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu


100%

100%

100%

100%

100% Melaksanakan * Peningkatan mutu penyelesaian perkara pelayanan miskin dan penerimaan dan terpinggirkan yang penyelesaian diselesaikan tepat perkara miskin dan waktu berbasis pola terpinggir serta bindalmin dan SIPP peningkatan serta meningkatkan intensitas kualitas SDM pelaksanaan persidangan secara tepat waktu penyelesaian perkara

* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP

* Perkara prodeo yang dibiaya DIPA dan perkara prodeo murni

* Peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posyakum dan pembebasan biaya perkara Prosentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posbakum

100%

100%

100%

100%

100% Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posbakum secara tepat waktu

Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posbakum yang diselesaiakan tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100% Meningkatkan mutu pelayanan konsultasi dan pembuatan dokumen perkara melalui posbakum bagi masyarakat miskin

Peningkatan mutu konsultasi dan pembuatan dokumen perkara

* Sosialisasi, koordinasi, evaluasi dan pengawasan * Konsultasi dan Pembuatan dokumen / surat gugat dan permohonan * Perbaikan MOU

Prosentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling

100%

100%

100%

100%

100% Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu


100%

100%

100%

100%

100% Melaksanakan penyelesaian perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu berbasis pola bindalmin dan SIPP serta meningkatkan kualitas SDM

Peningkatan mutu * Pembinaan dan pelayanan penerimaan DDTK perkara dan intensitas * Meningkatkan pelaksanaan proses persidangan serta persidangan penyelesaian perkara * Optimalisasi penggunaan aplikasi

Prosentase putusan yang di unggah (upload) ke website

70%

75%

80%

85%

95%


70%

75%

80%

85%

95%

Peningkatan mutu pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel


Meningkatkan intensitas penyelesaian putusan dan penyelesaian upload putusan secara tepat waktu

* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi direktori putusan MARI

Prosentase pelayanan meja informasi

Prosetase Minutasi berkas perkara tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi


100%

100% Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu


100%

100%

100%

100%

100% Melaksanakan pemberian akses yang memadai termasuk tempat informasi online

Peningkatan pelayanan meja informasi dengan cepat, akurat dan akuntabel

* Pembinaan dan DDTK petugas meja informasi * Membentuk Tim Pejabat PPID * Optimalisasi layanan secara online

100%

100%

100%

100% Meningkatan kualitas dan kwantitas penyelesaian berita acara dan putusan

Peningkatan penyelesaian minutasi yang berkualitas, tepat waktu berbasis pola bindalmin dan aplikasi SIPP

* Percepatan proses minutasi * Pembinaan dan DDTK * Perbaikan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP

Meningkatanya Prosentase penyelesaian administrasi administrasi penerimaan perkara yang perkara efektif, efisien, dan Akuntabel

100%

100%

100%

100%

100% Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel

Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi/registrasi penerimaan perkara

100%

100%

100%

100%

100% Meningkatan administrasi penerimaan perkara

* Pembinaan dan Peningkatan mutu pelayanan administrasi * Percepatan proses penerimaan perkara administrasi berbasis pola peneriaan perkara bindalmin dan aplikasi * Optimalisasi SIPP penggunaan aplikasi SIPP

Prosentase perkara yang disidangkan tepat waktu

80%

81%

100%

100%

100% Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan


80%

81%

100%

100%

100% Meningkatakan intensitas pelaksanaan persidangan

Peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan

* Pembinaan dan DDTK Percepatan proses * persidangan * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP


100%

100%

100%

100%

100% Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel


100%

100%

100%

100%

100% Meningkatakan pelaksanaan administrasi putusan perkara berbasis pola bindalmin dan SIPP

Peningkatan mutu pelayanan penyelesaian administrasi putusan perkara

* Pembinaan dan DDTK * Percepatan proses pembuatan * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP

Prosentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100% Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu


100%

100%

100%

100%

100% Meningkatan pelayanan penyampaian salinan putusan / penetapan para pihak tepat waktu

Peningkatan mutu pelayanan penyampian salinan putusan / penetapan tepat waktu

* Pembinaan dan DDTK * Penyempurnaan SOP

* Pembinaan dan DDTK * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP

Prosentase akta cerai yang diterbitkan

100%

100%

100%

100%

100% Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu

Prosetase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100% Meningkatkan Peningkatan mutu penerbitan akta cerai pelayanan dalam secara cepat dan penerbitan akta cerai tepat waktu

Prosentase penyerahan akta cerai kepada para pihak

100%

100%

100%

100%

100% Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu


100%

100%

100%

100%

100% Meningkatkan kualitas pelayanan penyerahan akta cerai

Prosentase pelaksanaan administrasi pengarsipan perkara secara tepat waktu

Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi

Prosentase pelaksanaan pelayanan mediasi tepat waktu

Meningkatnya aksepbilitas putusan hakim

Prosentase penurunan upaya hukum banding

* Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP

Peningkatan mutu * Pembinaan dan pelayanan penyerahan DDTK akta cerai * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP

-

100%

100%

100%

100% Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu

Prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100% Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi


-

100%

100%

100%

100% Meningkatkan penyelesaian arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu

Peningkatan * Pembinaan dan penyelesaian DDTK administrasi arsip * Penyempurnaan perkara yang masuk SOP box secara tepat waktu * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP

100%

100%

100%

100%

100% Meningkatkan kualitas pelayanan mediasi

Peningkatan kualitas pelayanan mediasi

* Koordinasi, evaluasi dan pengawasan * Perbaikan MOU

95%

97%

100%

100%

100% Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat


95%

97%

100%

100%

100% Meningkatkan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan

Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan

* Pembinaan dan DDTK * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP * Perceapatan penyelesaian putusan

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Meningkatnya Prosetase pengaduan pelaksanaan yang ditindaklanjuti pengawasan internal yang efektif dan efesien

100%

100%

100%

100%

100% Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap


100%

100%

100%

100%

100% Meningkatkan kualitas pelayanan permohonan eksekusi yang ditindak lanjuti

Peningkatan kualitas pelayanan penerimaan permohonan eksekusi

* Perceapatan proses pelaksanaan eksekusi * Koordinasi antar instasi terkait

100%

100%

100%

100%

100% Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat


100%

100%

100%

100%

100% Meningkatkan pelaksanaan pengawasan

Peningkatan penanganan pengaduan

* Pembinaan dan DDTK * Optimalisasi informasi secara transparan dan akuntabel * Penyempurnaan SOP Pengaduan

Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga Peradilan secara akuntabel, efektif dan efesien

Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)

0%

100%

100%

100%

100% Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)


-

100%

100%

100%

100% Melaksanakan * Peningkatan mutu * Pembinaan dan penyelesaian tugas produktifitas kinerja DDTK sesuai dengan SDM (SKP dan tupoksi dengan penilaian prestasi * Optimalisasi mengacu pada SOP kerja) penggunaan dan jobdis aplikasi sesuai sebagaimana standar dengan SOP dan yang ditetapkan JOBDIS. berbasis IT

Meningkatnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja dan pemeliharaan sarana prasarana yang menunjang pelayanan prima

Prosentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan sesuai jadwal yang ditindaklanjuti

-

100%

100%

100%

100% Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti


-

100%

100%

100%

100% Melaksanakan kebersihan lingkungan kerja sesuai standart kebersihan dan standar pemeliharaan


-

100% Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima


-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

* Peningkatan kualitas kebersihan lingkungan kerja sesuai dengan standar

100% Meningkatkan * Peningkatan kualitas kualitas pemeliharaan sarana pemeliharaan dan prasarana yang sarana dan menunjang prasarana sesuai pelayanan prima dengan standart dan jadwal yang ditentukan

* Pembinaan dan DDTK * Melakukan pengawasan secara rutin * Optimalisasi pelaksanaan Kebersihan sesuai standar * Meningkatkan kualitas pemeliharaan * Optimalisasi pemeliharaan sesuai jadwal da perencanaan

Meningkatnya ketertiban administrasi perpustakaan

Prosentase ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti

-

Meningkatnya kedisiplinan pegawai


-

Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat


-

Meningkatnya Prosentase peningkatan akses seluruh akses Aplikasi yang aplikasi untuk ditindaklanjuti pelayanan perkara dan administrasi umum

-

100%

92%

100%

100%

100%

93%

100%

100%

100%

94%

100%

100%

100% Terwujudnyanya ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti

Prosentase ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindakanjuti

-

95%


-

100% Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu


-

100% Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti


-


100%

92%

100%

100%

100%

93%

100%

100%

100%

94%

100%

100%

* Peningkatan 100% Melaksanakan ketertiban kualitas administrasi administrasi perpustakaan secara perpustakaan tepat waktu


95%

* Peningkatan mutu kedisiplinan pegawai dan peningkatan pengawasan pegawai


100% Meningkatkan * Peningkatan kualitas sosialisasi kualitas sosialisasi hasil pelatihan / diklat hasil pelatihan / yang ditindaklanjuti diklat kepada secara tepat waktu pegawai terkait


100% Melaksanakan * Peningkatan mutu peningkatan kualitas aplikasi dan aplikasi yang peningkatan terakses secara tepat pengembangan waktu aplikasi


Melaksanakan peningkatan mutu kedisiplinan pegawai sesuai peraturan yang berlaku

Mengetahui, Ketua,

Panitera,

Bondowoso, 04 Januari 2016 Sekretaris,

Drs. H. Thabrani, S.H., M.H. NIP. 19631231.199403.1.002

Singgih Setyawan, S.H. NIP. 19600923.198303.1.002

S h o h e h, S.H. NIP. 19721214.199403.1.001

* Optimalisasi aplikasi Perpustakaan

* Optimalisasi penggunaan Fingerprint

* Meningkatkan proses sosialisasi hasil pelatihan

* Optimalisasi penggunaan aplikasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TAHUN 2017 NO. KINERJA UTAMA 1 Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN Prosentase sisa perkara Prosentase penyelesaian sisa tahun lalu yang perkara tahun lalu yang diselesaiakan tepat diputus tahun berjalan waktu

PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA Majelis Hakim dan Laporan Bulanan Panitera Pengganti dan Laporan Tahunan.

2 Terwujudnya peningkatan Prosentase perkara penyelesaian perkara yang yang diselesaikan tepat sederhana, tepat waktu, waktu transparan dan akuntabel

Prosentase penyelesaian perkara masuk yang diputus pada tahun berjalan

3 Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan


Prosentase penyelesaian Majelis Hakim dan perkara yang putus maksimal Panitera Pengganti 5 bulan dengan perkara yang putus tahun berjalan

4 Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu


Prosentase antara jumlah Ketua, Majelis Hakim, Laporan Bulanan pemohon prodeo dengan Panitera, Kasir, dan dan Laporan jumlah pemohon prodeo yang Bendahara Pengeluaran Tahunan. dilayani

5 Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu

Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posbakum yang diselesaiakan tepat waktu

Prosentase antara jumlah pemohon posbakum dengan jumlah pemohon posbakum yang dilayani

Ketua dan Panitera

6 Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu


Prosentase perkara yang diputus dengan cara sidang keliling dengan perkara yang disidangkan

Ketua, Majelis Hakim, Laporan Bulanan Panitera, Panitera dan Laporan Pengganti, Kasir, dan Tahunan. Bendahara Pengeluaran

7 Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website


Prosentase antara perkara Ketua, Wakil Ketua, Laporan Bulanan putus yang diupload ke Panitera, Majelis Hakim dan Laporan website dengan perkara yang dan Panitera Pengganti Tahunan. diputus

8 Terwujudnya peningkatan Prosentase peningkatan kualitas pelayanan meja pemberian pelayanan informasi informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara

Prosentase jumlah pemohon informasi yang dilayani dengan jumlah pemohon informasi

9 Terwujudnya peningkatan Prosetase peningkatan Prosentase perkara yang penyelesaian minutasi kualitas dan kwantitas diminutasi dengan perkara berkas perkara tepat minutasi berkas perkara putus waktu 10 Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel

Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Laporan Tahunan.


Ketua dan PPID




Prosentase peningkatan Panitera, Panmud penyelesaian administrasi / Gugatan dan registrasi penerimaan perkara Permohonan dengan perkara yang diterima


64

11 Terwujudnya persidangan Prosentase persidangan Prosentase perkara yang perkara secara sederhana, perkara secara disidangkan dengan perkara tepat waktu, dan tranparan sederhana, tepat waktu, yang diterima tranparan dan akuntabel



12 Terwujudnya peningkatan Prosentase penyelesaian Prosentase penyelesaian penyelesaian administrasi administrasi putusan administrasi putusan perkara putusan perkara yang perkara dengan perkara yang putus efektif, efesien dan akuntabel

Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Panmud Gugatan dan Permohonan


13 Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu


Prosentase jumlah Panitera, Panitera Buku Kontrol penyampaian salinan putusan Pengganti, dan Panmud Penyampaian dengan jumlah permohonan Hukum Salinan Putusan salinan

14 Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu


Prosentase akta cerai yang Panitera dan Panitera diterbitkan dengan jumlah Muda Hukum putusan cerai gugat yang BHT dan cerai talak yang diikrarkan

15 Terwujudnya peningkatan Prosentase peningkatan Prosentase akta cerai yang pelayanan penyerahan akta penyerahan akta cerai diserahkan dengan jumlah cerai secara cepat dan kepada para pihak pemohon akta cerai tepat waktu 16 Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu

Register Akta Cerai, Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Majelis Hakim, Panitera, Laporan Bulanan Panmud Hukum dan dan Laporan Panitera Pengganti Tahunan.

Prosentase pelaksanaan Prosentase arsip perkara yang Majelis Hakim, Panitera, Data Arsip administrasi arsip masuk box dengan jumlah Panmud Hukum dan Perkara perkara yang masuk box perkara yang sudah BHT Panitera Pengganti secara tepat waktu

17 Terwujudnya peningkatan Prosentase peningkatan Prosentase mediasi yang Panitera dan Panmud pelayanan mediasi pelayanan mediasi dilayani dengan perkara yang Hukum seharusnya dimediasi


18 Terwujudnya peningkatan Prosentase putusan kualitas putusan yang yang tidak diajukan memenuhi rasa keadilan upaya banding kepada masyarakat

Prosentase putusan yang Majelis Hakim dan tidak diajukan banding Panitera Pengganti dengan perkara yang diputus


19 Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Prosentase permohonan Majelis Hakim dan eksekusi yang dilayani dengan Panitera Pengganti jumlah pemohon eksekusi



20 Terwujudnya peningkatan Prosentase peningkatan Prosentase pengaduan yang pelayanan pengaduan pelayanan pengaduan ditindaklanjuti dengan masyarakat yang ditindaklanjuti pengaduan yang masuk

Ketua, Wakil Ketua, Laporan Panitera, Hakim Pengaduan Pengawas, dan Panmud Masyarakat Hukum

21 Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)


Prosentase peningkatan nilai produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja) dengan target kinerja yang disepakati

Kasubbag. SKP Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Sekretaris

22 Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti


Prosentase jumlah realisasi pelaksanaan jadwal kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan

Kasubbag. Umum dan Keuangan dan Sekretaris

Jadwal Kebersihan

65

23 Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima


Prosentase jumlah realisasi Kasubbag. Umum dan pemeliharaan dengan jumlah Keuangan dan rencana pemeliharaan sarana Sekretaris dan prasarana

Laporan Kondisi Barang Milik Negara

24 Terwujudnyanya ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti


Prosentase jumlah kode buku Kasubbag. Umum dan yang sesuai klasifikasinya Keuangan dan dengan jumlah kode buku Sekretaris yang ada

Register Perpustakaan

25 Terwujudnya peningkatan Prosentase peningkatan Prosentase jumlah kehadiran, disiplin pegawai kedisiplinan pegawai kedatangan dan kepulangan yang ditindaklanjuti tepat waktu setiap pegawai dibagi jumlah kehadiran total seluruh pegawai

Kasubbag. Laporan Absensi Kepegawaian, Bulanan Organisasi dan Tata Laksana dan Sekretaris

26 Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu

Prosentase pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat yang dilaksanakan maksimal setelah 1 bulan pelaksanaan dibagi dengan jumlah pelatihan / diklat yang dilaksanakan

Kasubbag. Buku Kontrol Kepegawaian, Diklat Pegawai Organisasi dan Tata Laksana dan Sekretaris

Prosentase jumlah aplikasi yang dapat diakses dalam pelaksanaan tugas dengan jumlah suluruh aplikasi yang ada

Panitera, Sekretaris, Laporan Bulanan Kasubbag. Perencanaan, dan Laporan Teknologi Informasi Tahunan. dan Pelaporan


27 Terwujudnya peningkatan Prosentase akses aplikasi yang peningkatan akses ditindaklanjuti aplikasi yang ditindaklanjuti

Mengetahui, Ketua,

Panitera,


Ttd

Ttd

Ttd

Drs. H. Thabrani, S.H., M.H.

Singgih Setyawan, S.H.

S h o h e h, S.H.

NIP. 19631231.199403.1.022

NIP. 19600923.198303.1.002

NIP. 19721214.199403.1.001

Catatan: : item khusus bagi PA yang mendapatkan alokasi SidKel : item baru hasil pembahasan Rapat Tim Panitera dan Sekretaris PA tanggal 10 Pebruari 2016

66

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO No. Sasaran Program / Kegiatan 1 Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel


Target 100%

2



81%

3



100%

4



100%

5



100%

6



100%

7



80%

8



100%

9



100%

10 Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel


100%

11 Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan tranparan


100%

12 Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel


100%



100%

14 Terwujudnya peningkatan penerbitan akta Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu cerai secara cepat dan tepat waktu

100%

15 Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu

100%


16 Terwujudnya pelaksanaan administrasi Prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat arsip perkara yang masuk box secara waktu tepat waktu

100%

17 Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi

100%


67

18 Terwujudnya peningkatan kualitas putusan Prosentase putusan yang tidak diajukan yang memenuhi rasa keadilan kepada upaya banding masyarakat

100%



100%

20 Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat


100%



100%



100%



100%



100%

25 Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai Prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti

93%



100%

27 Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti


100%

Kegiatan 1 Penanganan perkara prodeo; 2 Jumlah pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan;

Mengetahui, Ketua,

Anggaran Rp. 6.000.000,Rp. 47.500.000,-

Panitera,


Ttd

Ttd



S h o h e h, S.H.

NIP. 19631231.199403.1.022

NIP. 19600923.198303.1.002

NIP. 19721214.199403.1.001

68

RENCANA KINERJA TAHUN 2018 Pengadilan Agama Bondowoso Tahun Anggaran 2018 Indikator Kinerja No. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya peningkatan penyelesaian Prosentase sisa perkara tahun lalu yang sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, diselesaiakan tepat waktu transparan dan akuntabel

Target 100%

2



83%

3



100%

4



100%

5



100%

6



100%

7



85%

8



100%

9



100%


100%

10 Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel

11 Terwujudnya persidangan perkara secara Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan tranparan sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel

100%

12 Terwujudnya peningkatan penyelesaian Prosentase penyelesaian administrasi administrasi putusan perkara yang efektif, putusan perkara efesien dan akuntabel

100%



100%

14 Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu


100%

15 Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu


100%

16 Terwujudnya pelaksanaan administrasi Prosentase pelaksanaan administrasi arsip arsip perkara yang masuk box secara tepat perkara yang masuk box secara tepat waktu waktu

100%

69

17 Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi


100%

18 Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat


100%



100%

20 Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat


100%



100%



100%



100%



100%

25 Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai


94%



100%

27 Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti


100%

Kegiatan 1 Penanganan perkara prodeo; 2 Jumlah pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan;

Mengetahui, Ketua,

Anggaran Rp. 7.500.000,Rp. 47.500.000,-

Panitera,


Ttd

Ttd



S h o h e h, S.H.

NIP. 19631231.199403.1.022

NIP. 19600923.198303.1.002

NIP. 19721214.199403.1.001

70

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO Nomor : W13-A18/2174c/OT.01.2/SK/IX/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TAHUN 2016 KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO Menimbang

: 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2016, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Bahwa berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Bondowoso Tahun Anggaran 2016 Nomor : DIPA-005.04.2.401345/2016, tersedia anggaran penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 3. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengarah, Penanggungjawab, Koordinator, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Pelaksana Evaluasi / Laporan Kegiatan Pada Pengadilan Agama Bondowoso. 4. Bahwa oleh karena itu kepada Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu ditetapkan honorariumnya masingmasing.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 2. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004. 3. DIPA Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2016 Nomor : DIPA005.01.2.401344/2015, tanggal 07 Desember 2015

71

Menetapkan Pertama

MEMUTUSKAN : : : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 dengan susunan sebagai berikut : No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kedua Ketiga

Nama dan NIP Drs. H. TABRANI, S.H., M.H. NIP. 19631231 199403 1 022 SINGGIH SETYAWAN. S.H. NIP. 19600923 198303 1 002 SHOHEH, S.H. NIP. 19721214 199403 1 001 PANDIT SYAH RISTANCE, S.H. NIP. 19631113 199303 1 004 UMAR SUKI, SH. NIP. 19650812 199403 1 004 Drs. H. ABD RASYID NIP. 19610529 199303 1 001 AHMAD ARIFIN ARFAN, S.H.I., M.H. NIP. 19851210 201101 1 010 SAMINA LAELA, S.E., S.H. NIP. 19810315 201101 2 005 ZAENUL YUSUFI, S.H.I. NIP. 19802701 200912 1 003 DWI FITRIANI, A.Md NIP. 19880519 200912 2 001

Jabatan Pengarah Penanggungjawab Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

: Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bondowoso Anggaran Tahun 2017 akun 521211 (Penyusunan LKjIP). : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; Ditetapkan di : Bondowoso Pada Tanggal : 27 September 2016 Ketua Pengadilan Agama Bondowoso,

Drs. H. THABRANI, S.H., M.H. NIP. 19631231.199403.1.022

72

KATA PENGANTAR. Bondowoso, 03 Januari 2017 Ketua Pengadilan Agama Bondowoso. Drs. H. Thabrani, S.H., M.H. NIP

Recommend Documents