KATA PENGANTAR. Karawang, 30 Januari 2012 Ketua, Ttd. Dra. Hj. ROKHANAH, SH, MH NIP

1

KATA PENGANTAR

P

uji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas ridha-Nya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Karawang Tahun 2011 sesuai dengan waktu yang diharapkan. Sesuai visi dan misi sejalan dengan birokrasi dan reformasi memerlukan

perubahan dan penambahan yang baik. Niat dan tekad untuk melaksanakan peradilan menuju sukses tahun yang akan datang. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan perwujudan rasa tanggung jawab (sense of responsibility) kami atas pelaksanaan program kerja Pengadilan Agama Karawang selama tahun 2011, yang sebelumnya telah ditetapkan dalam RENSTRA 2009-2014, yang secara detail dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2011. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menjadi begitu penting di tengah kuatnya dorongan reformasi birokrasi yang sedang dicanangkan pemerintah dewasa ini. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Karawang ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No.239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diterbitkan Lembaga Administrasi Negara. Demi peningkatan kualitas penyusunan LAKIP di tahun mendatang, segala saran konstruktif dari para pengguna laporan ini sangat kami harapkan.

Karawang, 30 Januari 2012 Ketua, Ttd Dra. Hj. ROKHANAH, SH, MH NIP. 19511212 198503 1 002

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Karawang Tahun 2011

2

Daftar isi Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif Bab I

Pendahuluan A. Latar Belakang B. Tugas dan Fungsi C. Sistematika Penyajian

Bab II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis 2010 – 2014 1. Visi dan Misi 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok B. Rencana Kinerja Tahunan 2011 C. Perjanjian Kinerja ( Dokumen Penetapan Kinerja ) Tahun 2011

Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Bab IV

PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran

Lampiran : 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun 2012 4. Matriks Rencana Strategis 2010 – 2014 5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


3

P

RINGKASAN EKSEKUTIF engadilan Agama Karawang

sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman

bertugas menyelenggarakan peradilan umum yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan Eksekutif maupun kekuasaan Legislatif (pasal 24, 25 UndangUndang Dasar 1945, pasal 10 undang-undang Undang - undang Nomor 4 Tahun

2004, tentang Kekuasaan Kehakiman), dan menurut Pasal 49,50,51,52 dan 53

Undang –

Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Tugas pokok dan fungsinya adalah :

Tugas Pokok : 1. Menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara Perdata (khusus hukum Islam) dalam Tingkat Pertama; 2. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan Pengadilan Agama

di

daerah hukumnya; 3. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya; Sedangkan Fungsinya adalah : 1. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara Tingkat Pertama; 2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Tingkat Pertama dan administrasi peradilan lainnya; 3. Memberikan keterangan-keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; 4. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya; 5. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Karawang ; 6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti hisab rukyat dan sebagainya;


4 LANDASAN KERJA :

a.

Landasan Yuridis.

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undangundang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010; 4. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 5. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang memberlakukan Buku I dan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. 69 tahun 2009 Tentang perubahan KMA No 71 Tahun 2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. 8. Buku I dan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2011 10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung – RI Nomor : 001/Sek/SK/I/2011 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; 11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 002/Sek/SK/I/2011. Tanggal 04 Januari 2011 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya Diseluruh Indonesia Tahun Anggaran 2011;


5

b.

V I S I

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KARAWANG YANG BERSIH DAN BERMARTABAT MENUJU PERADILAN AGAMA YANG AGUNG”.

Visi tersebut merupakan derivasi dari visi Badan Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru (Blue

Print) Lembaga Peradilan Tahun 2010-2035, yakni “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” .

c.

M I S I

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, langkah-langkah yang telah dirumuskan sebagai Misi Pengadilan Agama Karawang adalah: 1. Menjaga kemandirian dan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Karawang; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Karawang; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pegadilan Agama Karawang Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan mewujudkan Visi dan Misi tersebut diatas berdasarkan DIPA Tahun 2011, Pengadilan Agama Karawang memiliki 3 (tiga) Program Utama yaitu : 1. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Pelaksanaan dan keberhasilan program tersebut dilaksanakan dengan berbagai kegiatan. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan peran serta Pengadilan Agama Karawang

untuk menunjang program Nasional

dalam bidang penegakan hukum dan

HAM. Laporan Akuntabilitas Pengadilan Agama Karawang merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 dari dana APBN sebesar Rp. 2.492.017.000,- (Dua milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh belas ribu rupiah ) yang terdiri dari: 1. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp. 2.263.967.000,-; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 125.050.000,3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 103.000.000,Penggunaan anggaran untuk mewujudkan Visi dan Misi serta Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Karawang, tertuang dalam 3 Program yaitu : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Karawang Tahun 2011

6

1. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan mulai dari Pembayaran gaji dan tunjangan, sampai terlaksananya kegiatan penyelenggaraan operasional pemeliharaaan perkantoran tepat pada waktunya dan sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Secara keseluruhan kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan dengan tingkat pencapaian input sebesar rata-rata 100 % dan output 99 %. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan mulai dari pengadaan alat pengolah data sampai terpenuhinya perlengkapan sarana gedung yaitu pengembangan IT. Secara keseluruhan kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan dengan tingkat pencapaian input sebesar rata-rata 100 % dan output lebih dari 83,44 %. 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Dilaksanakan dengan kegiatan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara prodeo. Secara keseluruhan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan capaian input sebesar rata-rata 100 % dan output sebesar rata-rata 76 %.


7

BAB I PENDAHULUAN

N

A. LATAR BELAKANG egara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan ketertiban penyelenggaraan sistem hukum merupakan hal-hal pokok untuk menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengadilan Agama Karawang sebagai salah satu lembaga peradilan harus mewujudkan suasana perikehidupan yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, adil dan adanya kepastian hukum. Pengadilan Agama Karawang sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam

melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atur dalam Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan sebagai instansi pemerintah berkewajiban mempertanggung jawabkan tugas pokok dan fungsinya tersebut kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, priodik dan melembaga. Laporan kinerja dimaksud berguna untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Karawang dalam satu tahun anggaran, baik berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran maupun menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. B. MAKSUD DAN TUJUAN Tujuan penyusunan LAKIP Pengadilan Agama Karawang ini adalah dalam rangka : 1. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang - Undang No. 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaran Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan bahwa Asas Umum Penyelenggara Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas dan Asas Akuntabilitas. 2. Peraturan MENPAN Nomor : Per/09/M-PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012;


8 6. Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. No. 552/SEK/01/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal Penyampaian LAKIP tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012; 7. Menindaklanjuti Surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 03 Januari 2012 mengenai Penyampaian LAKIP tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012; TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pengadilan Agama Karawang sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelengarakan peradilan agama yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan Eksekutif maupun kekuasaan Legislatif (pasal 24, 25 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 undang-undang Undang - undang Nomor 48

Tahun 2009, tentang

Kekuasaan Kehakiman), dan menurut Pasal 49,50,51,52 dan 53 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Tugas pokok dan fungsinya adalah : TUGAS POKOK : 1. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama anatara orangorang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah (Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). 2. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di Daerah hukumnya apabila diminta ( Pasal 52 Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) dan memberikan Istbat Kesaksian Hilal dengan penetapan awal bulan pada tahun Hijriah ( Pasal 52 A Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ). 3. Melaksanakan Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama sesuai dengan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan dan melaksanakan Administrasi Kesekretariatan serta Pembangunan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. FUNGSI : 1. Memberikan pelayanan teknis yustisial ; 2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Tingkat Pertama dan administrasi peradilan lainnya; 3. Memberikan keterangan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.


9

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Karawang adalah sebagai berikut : KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI 1. Bab I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan. 2. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, dijelaskan mengenai rencana strategis dan rencana kinerja dan Perjanjian Kinerja. Disini akan dijelaskan tujuan dan sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Karawang tahun 2010-2014. 3. Bab III Akuntabilitas Kinerja, diuraikan hasil pengukuran kinerja serta analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis Perbandingan antara target dan RealisasiKinerja serta pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. 4. Bab IV Penutup, mengemukakan Kesimpulan dari tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Agama Karawang serta saran-saran sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang. LAMPIRAN-LAMPIRAN 1.

Struktur Organisasi

2.

Indikator Kinerja Utama

3.

Matriks Rencana Strategis 2010-2014

4.

SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 2010- 2014

P

erencanaan strategis disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama kurun waktu 1 s/d 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu, memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis.

Dalam Perencanaan strategis disusun Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, sasaran yang disesuai dengan TUPOKSI dengan memperhitungkan kemampuan unit pelaksana. 1. VISI DAN MISI

VISI : “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KARAWANG YANG BERSIH DAN BERMARTABAT MENUJU PERADILAN AGAMA YANG AGUNG”.

Visi tersebut merupakan derivasi dari visi Badan Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru (Blue

Print) Lembaga Peradilan Tahun 2010-2035, yakni “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” . MISI : Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, langkah-langkah yang telah dirumuskan sebagai Misi Pengadilan Agama Karawang adalah: 1. Menjaga kemandirian dan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Karawang; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Karawang; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pegadilan Agama Karawang 2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS TUJUAN : a.

Tercapainya proses pelayanan yang lebih baik dan cepat dalam

penerimaaan

perkara. b. c.

Tercapainya registrasi perkara sesuai Pola Bindalmin. Terlaksananya pola penerimaan secara transparan, terbuka, efisien, biaya ringan.


cepat dan

11 d.

Tercapainya minutasi berkas sesuai Pola Bindalmin

e.

Tercapainya pelayanan cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat dalam proses pengeluaran salinan,penetapan, salinan putusan, akta cerai dalam waktu 114 hari setelah putusan dibacakan dan atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap

f.

Tercapainya penyelenggaraan arsip perkara sesuai Pola Bindalmin.

SASARAN : a.

Meningkatkan kualitas pelayanan penerimaan perkara

b.

Meningkatkan pengisian registrasi perkara.

c.

Meningkatkan proses pemeriksaan perkara sesuai azas.

d.

Meningkatkan minutasi berkas perkara.

e.

Meningkatkan pelayanan cepat kepada masyarakat dalam pengeluaran salinan putusan, salinan penetapan,akta cerai dll.

f.

Meningkatkan pengelolaan arsip perkara sesuai Pola Bindalmin.

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK Untuk meningkatkan akselarasi pencapaian kinerja yang merujuk pada visi, misi, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka ditetapkan program utama dan Kegiatan Pokok sebagai berikut : Pencapaian masing-masing Program dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut : 1. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung Sasaran : a. Melaksanakan pembayaran Gaji dan tunjangan; b. Menyelenggarakan kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1. Melaksanakan kegiatan pengadaan pakaian dinas pegawai; 2. Melaksanakan kegiatan perawatan gedung kantor; 3. Melaksanakan kegiatan perawatan 2 unit kendaraan dinas roda 4; 4. Melaksanakan kegiatan perawatan 6 unit kendaraan dinas roda 2; 5. Melaksanakan kegiatan perawatan Sarana gedung kantor 6. Melaksanakan pembayaran langganan daya dan jasa tepat waktu 7. Melaksanakan pengiriman surat-surat dinas 8. Melaksanakan kegiatan operasional kantor dan pimpinan c. Penyelenggaraan Koordinasi dan konsultasi Melaksanakan

kegiatan

rapat-rapat

kerja/konsultasi


koordinasi/kerja/dinas/pimpinan

kelompok

12 Indikator : a. Pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai b. Terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran yang baik c. Tercapainya kepuasan publik terhadap pelayanan pengadilan

Output : a. Terpenuhinya pembayaran gaji /lembur/tunjangan pegawai b. Terciptanya kondisi sarana dan prasarana kerja yang baik c. Terselengaranya rapat dinas dan konsultasi 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung yaitu Kegiatan Pembangunan/Pengadaan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Sasaran :

a. Pelaksanaan pengadaan perlengkapan sarana gedung b. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi

Indikator :

Tercukupinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan

Output :

a.Terpenuhinya perlengkapan sarana gedung yang memadai Antara lain :  Pengadaan Komputer 7 unit  Pengadaan lap top 4 unit b. Terlaksananya

kegiatan Pengembangaan Sistem Informasi dalam

kegiatan pengadaan hardware. 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama , Sasaran

: Terlaksananya Kegiatan penanganan Perkara prodeo

Indikator

: Terlaksananya Kegiatan Dana bantuan hukum penanganan perkara bagi masyarakat miskin terpinggirkan

Output

: Tersedianya biaya operasional persidangan perkara prodeo.


13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

L

aporan Akuntabilitas Pengadilan Agama Karawang merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 dari dana APBN sebesar Rp. 2.492.017.000,- (Dua milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh belas ribu rupiah ) yang terdiri dari: Program

Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung sebesar

Rp.2.263.967.000,- ( Dua Milyar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah ), Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 125.050.000,- (Seratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah ) dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 103.000.000,- (Seratus tiga

juta rupiah ).

A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Karawang tahun 2011 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini dan diilustrasikan dalam tabel pada lampiran 3.

A.1. TARGET 1. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung a. Melaksanakan pembayaran Gaji dan tunjangan;

b. Menyelenggarakan kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran a. Melaksanakan kegiatan pengadaan pakaian dinas pegawai; b. Melaksanakan kegiatan perawatan gedung kantor; c. Melaksanakan kegiatan perawatan 2 unit kendaraan dinas roda 4; d. Melaksanakan kegiatan perawatan 6 unit kendaraan dinas roda 2; e. Melaksanakan kegiatan perawatan Sarana gedung kantor f.

Melaksanakan pembayaran langganan daya dan jasa tepat waktu

g. Melaksanakan pengiriman surat-surat dinas h. Melaksanakan kegiatan operasional kantor dan pimpinan c. Penyelenggaraan Koordinasi dan konsultasi Melaksanakan

kegiatan

rapat-rapat

kerja/konsultasi


koordinasi/kerja/dinas/pimpinan

kelompok

14 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung yaitu Kegiatan Pembangunan/Pengadaan / Peningkatan Sarana dan Prasarana a. Pelaksanaan pengadaan perlengkapan sarana gedung b. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama , Terlaksananya Kegiatan penanganan Perkara prodeo A.2. INDIKATOR TARGET 1. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung a. Pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai b. Terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran yang baik c. Tercapainya kepuasan publik terhadap pelayanan pengadilan 2. Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah

Agung

Tercukupinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Terlaksananya Kegiatan Dana bantuan hukum penanganan perkara bagi masyarakat miskin terpinggirkan A.3. REALISASI KINERJA

1. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung a.

Terbayarnya

Gaji/honorarium/Tunjangan

2.371.498.678,- mencapai

Pegawai

dengan

realisasi

Rp.

100 % dan lebih dari pagu yang tersedia dengan

output 36 pegawai. b. Terpenuhinya Kebutuhan

Operasional Perkantoran dengan baik dengan realisasi

Rp. 409.942.150,- mencapai 99 % dari pagu yang tersedia, dengan output sebagai berikut : a. Belanja Keperluan sehari-hari perkantoran :

Rp.

162.613.500,-

b. Pengadaan pakaian dinas pegawai

Rp.

10.850.000,-

c. Honor operasional satuan kerja

Rp.

24.900.000,-

d. Belanja Langganan Daya dan Jasa

Rp. 110.500.000,-

e. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

:Rp.

26.593.150,-

f. Belanja Pemeliharaan Sarana Gedung

Rp.

21.100.000,-

g. Belanja Jasa Pos dan Giro

Rp.

3.900.000,-

h. Belanja perjalanan lainnya/Rakernas

Rp.

2.100.000,-

i. Belanja rapat Koordinasi

Rp.

9.700.000,-

j. Belanja Perawatan kendaraan dinas roda 4

Rp.

26.000.000,-

k. Belanja Perawatan kendaraan dinas roda 2

Rp.

11.685.500,-


15 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Kegiatan Pembangunan/Pengadaan / Peningkatan Sarana dan Prasarana tahun 2011 dengan realisasi sebesar Rp. 104.340.000,- atau mencapai 83,44% dari nilai pagu, dengan output sebagai berikut: 1. Pengadaan alat pengolah data

Rp.

73.425.000,-

2. Upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis

Rp.

1.050.000,-

3. Pengadaan Hardware

Rp.

29.685.000,-

4. Pengadaan Software

Rp.

-

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Penanganan Perkara prodeo dengan realisasi 76 % dari pagu, dengan out put yaitu : Penanganan perkara prodeo

Rp.

38.281.000,-

Belanja barang non operasional

Rp.

19.200.000,-

Belanja Sewa

Rp.

20.800.000,-

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Penghitungan / analisis akuntabilitas

kinerja diarahkan untuk mengukur

keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator kegiatan/program. Lakip tahun 2011 di susun berdasarkan klasifikasi Program sesuai format Rencana Strategis, dan memperhatikan pembiayaan kegiatan sesuai dengan petunjuk operasional dan petunjuk penggunaan anggaran. Lebih lanjut tentang analisis akuntabilitas Kinerja dipaparkan sebagai berikut : 1. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung Indikator Kinerja, Target Realisasi dapat digambarkan sebagai berikut : PERSENTASE INDIKATOR SASARAN

TARGET

REALISASI

PENCAPAIAN TARGET ( %)

Tersedianya Gaji, Honor, Tunjangan dan Vakasi

13bl

13 bl

100

12bl

12 bl

99,9

31 stell

31 stell

100

Honor operasional satuan kerja

12bl

12 bl

100

Belanja perjalanan lainnya / Rakernas

12bl

12 bl

100

12bl

12 bl

100

2 unit

2 unit

100

6 unit

6 unit

97,3

Belanja Keperluan sehari-hari perkantoran: Belanja Keperluan sehari-hari perkantoran Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai

Belanja Langganan Daya dan Jasa Belanja Perawatan Kendaraan Roda 4 Belanja Perawatan Kendaraan Roda 2 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan


99,9

16 Belanja Perawatan Sarana Gedung

92 unit

92 unit

100

20 keg

20 keg

100

1300 surat

1300 surat

100

Belanja Rapat Koordinasi Belanja Jasa Pos dan Giro

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ,

Indikator

Kinerja, Target Realisasi dapat digambarkan sebagai berikut :

No

1

INDIKATOR SASARAN

TARGET

Pengadaan alat pengolah data

2

Upah tenaga pengelola teknis

kerja

3

Pengadaan Hardware

4

Pengadaan Software

dan

PERSENTASE REALISASI PENCAPAIAN TARGET %

7 unit pc 4 unit laptop

7 unit pc 4 unit laptop

99,2

3 OP

3 OP

100

4 unit

4 unit

98,9

1 STM

-

0

honor

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa dalam rangka mencapai berbagai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis Pengadilan Agama Karawang sebagai pengejawantahan dari Visi, Misi, dan TUPOKSI, yaitu terwujudnya lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas serta memihak pada kebenaran dan keadilan masyarakat, berbagai kegiatan telah dilakukan dan dilaksanakan . Salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi terjadinya kebocoran pada anggaran pendapatan dan belanja Negara dan dapat terlaksananya pengelolaan anggaran dengan efektif, efisien, tepat guna dan memperhatikan asas manfaat adalah dengan diberinya honor untuk pengelola kegiatan tersebut. Bahwa dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan telah dapat mencapai hasil yang maksimal dari 7 kegiatan yang direncanakan. Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana tersebut di atas bertujuan untuk mencapai dan meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Karawang sesuai tugas pokok dan fungsinya. 3. Program Peningkatan manajemen Peradilan Agama No

INDIKATOR SASARAN

TARGET

REALISASI

PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET

1.

Perkara Prodeo

63.000.000

38.281.000

60,7

2.

Belanja barang non operasional

19.200.000

19.200.000

100

3.

Belanja Sewa

20.800.000

20.800.000

100


17 Bahwa untuk terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Karawang dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, harus ditunjang oleh tersedianya Saranan dan prasarana yang memadai. Tersedianya alat tulis kantor yang diperuntukan khusus untuk penanganan perkara dan tugas Teknis Yustisial lainnya telah membawa dampak dengan terselesaikannya penanganan perkara yang tepat, dan biaya ringan. Bahwa untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan yang di buat oleh pimpinan atau Mahkamah Agung atau dalam rangka menyampaikan berbagai peraturan / perundangan, Pengadilan Agama Karawang telah melaksanakan Rapat Pembinaan yang diikuti oleh seluruh Hakim, dan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Karawang. Secara keseluruhan dari 3 progam kegiatan tersebut di atas baik Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung maupun Program Peningkatan manajemen Peradilan Agama, telah dapat terlaksana dengan baik, kendala yang dihadapi berupa agak terlambatnya penyerapan anggaran dan penyerapan anggaran yang kurang maksimal dalam program peningkatan Manajemen Peradilan Agama untuk kegiatan penanganan biaya perkara prodeo, hal tersebut di atas disebabkan adanya pemahaman yang kurang untuk merealisasikan kegiatan penanganan perkara prodeo dikarenakan adanya DIPA yang terpisah, sehingga harus berkoordinasi dengan Badan Peradilan Agama MARI, Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan KPPN, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut agak tersendat. Sedangkan untuk Kinerja Pengadilan Agama Karawang

secara keseluruhan, baik

kegiatan yang berkaitan dengan Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung ataupun Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung serta Peningkatan manajemen Peradilan Agama, jelas membawa dampak yang baik dan cukup signifikan peningkatan kinerjanya dalam rangka melaksanakan serta menyelesaikan perkara atau tugas lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini tercermin dalam grafik dibawah ini yang menggambarkan jumlah perkara yang telah diputus dalam tahun anggaran 2011, sebagai berikut di bawah ini :


18

GRAFIK LINGKARAN Mengenai Jumlah Perkara Yang Diterima dan Diputus Tahun 2011 486

Perkara diterima perkara diputus sisa perkara

2327

2080

Sisa perkara tahun 2010 sebanyak 239 perkara, adapun perkara baru tahun 2011 sebanyak 2327 perkara, telah diputus sebanyak 1971 perkara jadi sisa yang belum diputus sebanyak 486 perkara. Jumlah Perkara yang diterima pada tahun 2011 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik Penerimaan Perkara Tahun 2011 800

803

700

500 164

142 108

200

118

107

219

205

167 125

115 55

100

0 Jan

Peb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Agst

Sept

Okt

Nop

Des

Perbandingan Persentase Perkara yang diputus dengan sisa perkara dapat dilihat pada grafik di bawah ini:


19

82%

perkara diputus sisa perkara

18%

Dari jumlah tersebut yang Banding sebanyak 11 perkara dan yang Kasasi sebanyak 1 perkara serta yang Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 0 perkara.

C. ASPEK KEUANGAN Sebagaimana diuraikan didepan Pengadilan Agama karawang memperoleh dana APBN sebesar Rp. 2.389.017.000,- (Dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh belas ribu rupiah ) dan ditambah

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

sebesar Rp. 103.000.000,- sehingga menjadi Rp. 2.492.017.000 ,- (Dua empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh belas ribu rupiah ) yang terdiri dari:  Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp.2.263.967.000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp.

125.050.000, Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 103.000.000,Pengalokasian anggaran berdasarkan Program tersebut adalah sebagai berikut : No

Program

1

Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas

Jumlah (Rp)

%

2.263.967.000

99

125.050.000

0,6

103.000.000

0,4

2.492.017.000

100

Teknis lainnya Mahkamah Agung 2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

3

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama JUMLAH


20 Sedangkan Pengalokasian Penganggaran Berdasarkan Mata Anggaran dapat dilihat secara rinci sebagai berikut : No

Uraian

1

Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung

a. Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan  Pembayaran Gaji, lembur, honorarium dan vakasi

Jumlah (Rp) 2.263.967.000,-

% 99

1.853.667.000.-

389.500.000

b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran a. b. c. d. e. f. g. h. i.

2

3

Pengadaan Pakaian dinas pegawai Perawatan gedung kantor Perawatan kendaraan dinas roda 4 Perawatan kendaraan dinas roda 2 Perawatan sarana gedung Langganan daya dan jasa Jasa pos Belanja keperluan perkantoran Honor terkait dgn operasional satuan kerja

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 1. Alat pengolah data 2. Perlengkapan sarana gedung (hard ware/soft ware ) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Penanganan Perkara Perkara prodeo Belanja barang non operasional Belanja sewa Jumlah

10.850.000 26.600.000 12.000.000 21.100.000 110.500.000 3.900.000 162.650.000 24.900.000 125.050.000

0,6

74.000.000 50.000.000 103.000.000

0,4

63.000.000 19.200.000 20.800.000 2.492.017.000

100

Dari data terlihat bahwa persentase terbesar adalah pengeluaran penyelenggaraan Pengadilan Agama Karawang berupa Kegiatan Pembayaran Gaji, Honor sebesar 100 %, diikuti untuk kegiatan Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana sebesar 0,6 %, dan penanganan perkara sebesar 0,4 %. Sampai dengan tanggal 30 Desember tahun 2011, realisasi penyerapan anggaran berdasarkan mata anggaran adalah sebagai berikut :


21

No

Uraian

ALOKASI (Rp)

REALISASI (Rp)

REALISASI (%)

1


2.263.967.000, -

2.781.440.928

109

a. Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan:  Pembayaran Gaji, lembur, honorarium dan vakasi

b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran:

1. Belanja Keperluan sehari-hari perkantoran 2. Honor operasional satuan 3. Belanja Langganan Daya dan Jasa 4. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6. Belanja Jasa Pos dan Giro 7. Pelaksanaan Rakernas 8. Rapat koordinasi

2

Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum lainnya

1.853.667.000

2.371.498.678

127

410.300.000

409.942.250

99

162.650.000

162.613.500

24.900.000 110.500.000

24.900.000 110.500.000

26.600.000

26.593.150

21.100.000

21.100.000

3.900.000 2.100.000 9.700.000 125.050.000

3.900.000 2.100.000 9.700.000 104.340.000

75.050.000

74.475.000

50.000.000 103.000.000

29.865.000 78.281.000

63.000.000 19.200.000 20.800.000

38.281.000 19.200.000 20.800.000

2.492.017.000

2.964.061.928

83,44

Pembangunan/Pengadaan/Pening katan Sarana dan Prasarana 1. Pengadaan alat pengolah data 2. Perlengkapan sarana gedung / Pengembangan Sistem informasi 3

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Tersedianya dana bantuan hukum penanganan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Pengadilan agama 1. Perkara Prodeo 2. Belanja barang non operasional 3. Belanja sewa

Jumlah

76

118.94

Dari table di atas, dari alokasi dana yang tersedia dibandingkan dengan realisasi anggaran menurut mata anggaran pencapaiannya lebih dari 100 % atau 118.94 %, ini karena adanya kelebihan realisasi dalam kegiatan pembayaran gaji yang pencapaiannya (output) sudah mencapai lebih dari 100%, ini menandakan terjadinya efisiensi dari anggaran tersebut akan tetapi menandakan pula kurangnya perhitungan dalam perencanaan sehingga melebihi pagu anggaran dari yang direncanakan.


22

REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN PENGADILAN AGAMA KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2011 -20%

0%


--517.473.928

Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum lainnya

ProgramPeningkatan Manajemen Peradilan Agama

20.710.000 24.719.000

Axis Title

20%

2.263.967.000

125.050.000

40%

103.000.000 60% 2.781.440.928 80% 104.340.000 78.281.000 100%

Program Peningkatan Program Dukungan Kinerja Lembaga ProgramPeningkatan Manajemen Pelaksanaan Peradilan dan Lembaga Manajemen Peradilan Tugas Teknis lainnya Agama Penegakan Hukum Mahkamah Agung lainnya REALISASI

2.781.440.928

104.340.000

78.281.000

ALOKASI

2.263.967.000

125.050.000

103.000.000


23

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN

L

aporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Karawang Tahun 2011 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Karawang

, dan LAKIP ini merupakan wujud

Tranparansi dan Akuntabilitas Pengadilan Agama Karawang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban yang diembannya. Laporan ini sangat jauh dari sempurna dalam penyajian Prinsip Tranparansi dan Akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun kami mengharapkan masyarakat atau pihak yang berkepentingan bisa mendapat gambaran tentang hasil yang telah dicapai oleh Pengadilan Agama Karawang dalam melakukan berbagai kegiatan baik yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan atau APBN/RKAKL/DIPA Tahun Anggaran 2011 dan kegiatan yang berkaitan dengan Tugas Pengadilan Agama Karawang dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat pencari keadilan. Mudah-mudahan dimasa datang dengan masukan dari masyarakat atau pihak yang berkepentingan terhadap LAKIP ini, penyempurnaan akan terus dilakukan. Sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Agama Karawang telah berupaya untuk mewujudkan Pengadilan yang bersih, merdeka, bebas dari Pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif, dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan, baik dari segi

kualitas

putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya ringan. Namun disadari juga bahwa upaya tersebut belum seluruhnya mencapai hasil yang maksimal, namun kami dapat memastikan apa yang dilakukan telah diusahakan semaksimal mungkin berjalan pada alur dan jalur yang benar, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan dalam rangka terpenuhi dan terwujudnya pelaksanaan Tugas dan Fungsi diharapkan.


Pengadilan Agama

sebagaimana

24 B. SARAN Permasalahan-permasalahan yang timbul ditahun 2011 seperti keterlambatan pelaksanaan kegiatan, kekurangan SDM yang memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah dan kepanitiaan akan diantisipasi di tahun 2012 dengan mengontrol pelaksanaan kegiatan sesuai dengan schedule yang direncanakan, mengirim SDM untuk mengikuti pelatihan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah . Kiranya LAKIP Pengadilan Agama Karawang Tahun 2011 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja tahun berikutnya.


KATA PENGANTAR. Karawang, 30 Januari 2012 Ketua, Ttd. Dra. Hj. ROKHANAH, SH, MH NIP

Recommend Documents