1
KATA PENGANTAR
Puji syukur pertama – tama kita panjatkan kehadirat Allah, Swt. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, hidayah dan inayahNya sehingga “ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Pengadilan Agama Krui Tahun 2011 “ yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategik 2010 – 2014 dapat diselesaikan. Laporan ini dibuat berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2011 yang terdiri dari program meningkatkan profesionalitas, integritas dan moralitas hakim, pejabat fungsional, stuktural dan seluruh pegawai didalam melaksanakan tugas, mewujudkan lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas serta memihak pada masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia ( SDM ) dan sarana prasarana dalam menunjang pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat, peningkatan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum, serta penerapan kepemerintahan yang baik dan menjalin kerjasama, tukar informasi, pertemuan secara berkala serta koordinasi dalam pelayanan dan pelaksanaan kegiatan. Rencana strategik 2010 – 2014 dijabarkan dalam bentuk Rencana Kinerja ( Renja ) 2011 kegiatan tersebut dapat terlaksana karena mendapat anggaran DIPA tahun 2011. Laporan ini dimaksudkan sebagai evaluasi bagi kami dan pihak lain yang berkompeten mengani akuntabilitas pelaksanaan rencana kinerja di Pengadilan Agama Krui. Kami telah berusaha menyampaikan laporan seobjektif mungkin akan tetapi kami sadari masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran konstruktif dari semua pihak demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan yang akan datang. Demikian, semoga laporan ini bermanfaat, Amin Yarobbal alamin.
Liwa, Ketua
Februari 2011
ttd Drs. Sahrudin, SH., MHI NIP. 19590117 198903 1 001
2
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR ................................................................................. i IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................ ii DAFTAR ISI ........................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1 A. Latar Belakang ......................................................................... 1 B. Tugas Pokok dan Fungsi ........................................................... 2 C. Sistematika Penyajian ............................................................... 3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .................................... 5 A. Rencana Strategis 2011 – 2014 ................................................. 5 1. Visi dan Misi ......................................................................... 5 2. Tujuan dan Sasaran Strategis ............................................... 10 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok ..................................... 14 B. Rencana Kinerja Tahun 2011 ..................................................... 15 C. Perjanjian Kinerja Tahun 2011 .................................................... 18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2011 ....................................... 19 A. B. C. D.
Kinerja PA Krui dalam 1 tahun ( 2011 ) ...................................... 19 Analisis Akuntabilitas Kinerja ...................................................... 23 Analisis keberhasilan dan Kegagalan .......................................... 24 Hambatan, Permasalahan dan Langkah Pemecahan masalah ....... 25
BAB IV PENUTUP ................................................................................... 27 LAMPIRAN – LAMPIRAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Struktur Organisasi Indikator Kinerja Utama Penetapan Kinerja Tahun 2011 Rencana Kinerja Tahun 2012 Matriks Rencana Strategis 2010 – 2014 SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Pemerintah.
Kinerja
Instansi
3
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN AGAMA KRUI TAHUN 2011
IKHTISAR EKSEKUTIF / EXECUTIVE SUMMARY
Bahwa untuk melaksanakan visi dan misi Pengadilan Agama Krui, telah ditetapkan
beberapa tujuan yaitu: Terselenggaranya
peradilan
yang
sederhana, cepat dan biaya ringan, meningkatnya pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi
pemerintah, pertolongan pembagian harta peninggalan di luar
sengketa, pembinaan hukum agama, pemberian akta cerai dan salinan putusan / penetapan. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana rumah tangga kantor yang tepat dan memadai. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel. Meningkatnya pengawasan
terhadap
kualitas
sumber
daya
manusia
dan
jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan
seksama dan sewajarnya. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan ditetapkan 4 sasaran, yaitu terdaftarnya perkara gugatan / permohonan yang diajukan oleh penggugat / Terwujudnya
persidangan
pemohon secara
secara
tertib
dan
cepat.
sederhana. Terbitnya putusan /
penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutabel). Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat. Meningkatnya dan
pelayanan
nasehat tentang
pembinaan
hukum
pemberian
hukum
agama,
Islam
keterangan,
kepada
pemberian
akta
instansi cerai
pertimbangan pemerintah, dan
salinan
putusan/penetapan serta diterimanya akta cerai oleh bekas suami dan bekas
isteri
dan
diterimanya
salinan
putusan
/
penetapan
oleh
pihak yang berkepentingan. Terwujudnya
manajemen
kepegawaian
yang cepat, akurat dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sasarannya adalah meningkatnya jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian.
4
Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana rumah tangga kantor yang tepat dan memadai,
sasarannya
adalah
meningkatnya
tertib
administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor. Meningkatnya
pengelolaan
keuangan
yang
efektif,
efisien
dan
akuntabel, sasarannya adalah meningkatnya plafon anggaran DIPA serta terealisasinya anggaran DIPA beserta administrasi keuangan. Meningkatnya
kualitas
sumber
daya manusia
dan
pengawasan
terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya memiliki dua sasaran, yaitu tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan profesional pada semua level jabatan, terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan. Selanjutnya untuk mencapai sasaran tersebut ditemui beberapa permasalahan, antara lain : 1. Besarnya perkara yang ditangani; Sampai akhir tahun 2011 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama
Krui
yaitu
230
perkara
dan
yang
berhasil
diselesaikan/diputus sebesar 198 perkara (86,08 %) sisa perkara sebanyak 32 (13,91 %). 2. Terbatasnya sarana peradilan; Sarana prasarana di Pengadilan Agama Krui masih belum memenuhi kebutuhan sebagai lembaga peradilan yang ideal. Sebagai gambaran pada akhir tahun 2011 Pengadilan Agama Krui menempati gedung di atas tanah seluas
510m2 (milik Pemda Kab . L amp u n g Barat ),
rumah dinas 2 unit, angkutan darat roda 4 sebanyak 2 unit , roda 2 sebanyak 4 unit , Komputer 1 0 unit Laptop 7 buah dan printer 8 buah. 3. Penurunan jumlah pegawai ; Jumlah pegawai Pengadilan Agama Krui terus mengalami pasang surut. Hal ini karena jumlah pegawai yang
mutasi ke Pengadilan Agama
K r u i tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang diterima. Sampai dengan akhir tahun 2011 jumlah pegawai di Pengadilan Agama Krui ada 39 orang, sehingga jumlah pegawai tidak sebanding dengan beban tugas Peradilan Agama.
5
4. Minimnya anggaran kegiatan dan belanja modal; Anggaran kegiatan dan pembangunan Pengadilan Agama Krui selama ini masih rendah, jauh dari mencukupi kebutuhan kegiatan, hal ini menyebabkan
beberapa
kegiatan
terpaksa
dilaksanakan
dengan
menyesuaikan ketersediaan dananya. Selanjutnya beberapa program yang belum dapat direalisasikan terutama
yang
berkaitan
dengan
rekruitmen
pegawai
dan
pengembangan pegawai hal ini karena menjadi kewenangan Mahkamah Agung RI.
6
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman di Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak di Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pembinaan teknis Peradilan Agama baik teknis yustisial maupun non yustisial (organisasi, administrasi dan keuangan) sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih sepenuhnya dari Departemen Agama ke
Mahkamah
Agung. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkmah Agung RI. Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemenkan dikatakan bahwa ”Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung peradilan yang berada dibawahnya Umum,
lingkungan
dalam
dan badan
lingkungan
Peradilan
Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan
Militer,
lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dan amandemen Undang-undang Dasar Negara Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Kehakiman
dan
Undang-undang
Nomor
tentang 5
Kekuasaan
tahun 2004 tentang
Mahkamah Agung. Pada pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa ”Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan
7
masing-masing. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah undang- undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagai penyempurnaan dari undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
B. Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok Peradilan Agama adalah mengadili dan antara
menyelesaikan
memeriksa, memutus,
perkara-perkara
di
tingkat
pertama
orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan,
kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang nomor 50 tahun 2009. Untuk
melaksanakan
tugas
pokok
tersebut,
Pengadilan
Agama mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Memberikan
pelayanan
teknis
yudisial
dan
administrasi
kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; 2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya; 3. Memberikan
pelayanan
administrasi
unsur di lingkungan Pengadilan Agama
umum
kepada
semua
(umum, kepegawaian dan
keuangan kecuali keuangan perkara); 4. Memberikan
keterangan,
pertimbangan
dan
nasehat
tentang
hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 Jo Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undnag – undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 5. Memberikan
pelayanan
penyelesaian
permohonan
pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan
8
hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 6. Waarmerking
Akta
keahliwarisan
di
bawah
tangan
untuk
pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya; 7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo undang – undang Nomor. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 8. Melaksanakan
tugas-tugas
pelayanan
lainnya
seperti
penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah, pelayanan riset / penelitian, memberikan keterangan/nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.
C. Sistematika Sistematika
penulisan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Pengadilan
Agama Krui adalah sebagai berikut : BAB I Pendahuluan; menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan dimaksud, tugas dan fungsi serta sistematika penulisan laporan. BAB II Rencana Stratejik; di jelaskan mengenai rencana stratejik dan rencana kinerja. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Krui Tahun 2011. BAB III Akuntabilitas Kinerja; diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi
dan
menguraikan
analisis
akuntabilitas
secara
sistematis
kinerja,
termasuk
keberhasilan
dan
didalamnya kegagalan,
hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapai serta langkahlangkah ansisipatif yang akan diambil.
9
BAB IV Penutup; mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang terkait dengan kinerja Pengadilan Agama Krui serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.
10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS 2011 - 2014 1. Visi dan Misi Visi dan misi Pengadilan Agama Krui telah disusun melalui proses
yang
partisipatif,
komprehensif
dan
visioner
dengan
mempertimbangkan data statistik pengadilan agama dan kondisi ekternal yang ada. Adapun Visi Pengadilan Agama Krui adalah : TERWUJUDNYA PENGADILAN
AGAMA KRUI YANG
MODERN MENUJU BADAN PERADILAN YANG AGUNG. Visi Pengadilan Agama Krui tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama Krui dalam melaksanakan aktivitas peradilan dan pernyataan visi Pengadilan Agama Krui tersebut memiliki pokok pengertian sebagai berikut: Pengadilan Agama Krui yang Modern, mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Krui mengadakan perubahan/pembaruan baik dalam sikap , cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan
zaman
termasuk
administrasi dan management
didalamnya
dalam
pengelolaan
perkara dan atau peradilan serta
pelayanan publik dalam rangka terselenggaranya misi Pengadilan Agama Krui yakni memberikan pelayanan
hukum yang prima baik
dalam penyelesaian perkara yang sekaligus produknya memiliki kepastian hukum dan berkeadilan kepada pencari keadilan kemudian dapat
meningkatkan profesionalitas, kredibilitas dan transparansi
badan peradilan. Agenda penyempurnaan pada manajemen dan adminitrasi perkara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu sebagai berikut: 1. Modernisasi management dan administrasi perkara; 2. Penataan ulang organisasi manajemen perkara; 3. Penataan ulang proses manajemen dan administrasi perkara.
11
Agung, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Krui ke depan dipercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan pelayanan hukum yang membanggakan dan mulia sehingga
lembaga
peradilan
tegak
dengan
kharisma
sebagai
sandaran keadilan masyarakat. Karakter Badan Peradilan yang agung dapat diuraikan dalam 10 poin sebagai berikut: 1. Fungsi kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara efektif; 2. Ada dukungan pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN; 3. Terciptanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur; 4. Manajemen dan administrasi perkaranya sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil; 5. Ada pengelolaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan; 6. Terdapat manajemen sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional; 7. Ada dukungan pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif; 8. Orientasi lembaga pada pelayanan publik yang prima; 9. Terdapat
manajemen
informasi
yang
dapat
menjamin
akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi lembaga; 10. Ada dukungan pengelolaan berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern. Nilai-nilai yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Krui untuk mewujudkan Badan Peradilan yang Agung adalah: 1. Kemandirian kekuasaan kehakiman, 2. Integritas dan kejujuran, 3. Akuntabilitas, 4. Responsibilitas, 5. Keterbukaan, 6. Ketidak berpihakan dan 7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum.
12
Berdasarkan visi Pengadilan Agama Krui yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Krui untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama tersebut adalah : 1. MENINGKATKAN PELAKSANAAN PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN 2. MENINGKATKAN
TERTIB
ADMINISTRASI
DAN
MENEJEMEN
PERADILAN; 3. MENINGKATKAN
PROFESIONALITAS
DAN
KREDIBILITAS
DAN
TRANPARANSI
APARATUR PERADILAN; 4. MENINGKATKAN
PENGAWASAN
PERADILAN; 5. MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PERADILAN; Penjelasan Makna Misi : Misi
pertama
“Meningkatkan
Pelaksanaan
Peradilan
sederhana , Cepat, dan Biaya Ringan” mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, berwibawa dan profesional, maka pelaksanaan proses peradilan yang , sederhana, cepat
dan biaya ringan merupakan langkah antisipatif terhadap
euforia reformasi hukum yang selalu didengungkan masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa berproses ke pengadilan akan selalu lama, berbelit-belit dan memakan waktu lama dan biaya yang mahal harus ditepis dengan misi tersebut sehingga proses peradilan di Pengadilan Agama Krui dapat dilakukan dengan tidak berbelit-belit, tidak memakan waktu yang sangat lama dan biayanya dapat dijangkau oleh masyarakat pencari keadilan. Misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Misi kedua, “MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT merupakan
PERADILAN”.
sarana
Administrasi
pencapaian
tujuan.
dan
Pola
managemen
administrasi
dan
managemen yang baik akan mendorong percepatan terwujudnya visi dan
misi.
Pengetatan
dan
disiplin
terhadap
adminitrasi
dan
13
managemen
yang
telah
ditetapkan
merupakan
hal
penting.
Perubahan birokrasi atau reformasi birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan merupakan jalan menuju reformasi hukum. Misi
Ketiga,
“MENINGKATKAN
PROFESIONALITAS
DAN
KREDIBILITAS APARATUR PERADILAN;”. Dapat dimaknakan bahwa aparatur Pengadilan Agama Krui dalam menjalankan tugasnya mampu bertindak secara profesional. Yang dimaksud dengan sumber daya aparatur peradilan meliputi pejabat hakim, kepaniteraan dan kejurusitaan serta kesekretariatan. Ujung tombak hukum dan keadilan pada lembaga peradilan berada pada tangan hakim. Oleh karena itu, upaya peningkatan sumber daya hakim adalah urgen. Meskipun demikian, aparat peradilan lainnya, seperti kepaniteraan dan kejurusitaan serta kesekretarian tetap mendapat perhatian peningkatan sumber daya karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung bagi hakim dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan keadilan. Tingkat profesionalisme aparat sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan hukum aparat. Peningkatan sumber daya yang dimaksud dapat dilakukan melalui : pendidikan formal;
pendidikan dan pelatihan terstruktur;
pengalaman kerja melalui mutasi terencana. Profesionalitas, mengandung arti yang luas, karena merupakan kemampuan seseorang untuk bertindak secara profesional yaitu profesional dalam proses penegakan hukum, profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan hukum dan profesional memanage lembaga peradilan, sehingga hukum dan keadilan yang diharapkan dapat terwujud. Jika hukum dan keadilan telah terwujud maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat. Sedangkan kredibilitas, mengandung makna bahwa semua aparatur peradilan dalam hal ini Pengadilan Agama Krui beserta produknya dapat dipercaya dan diterima oleh masyarakat pencari keadilan. Misi keempat, ” MENINGKATKAN PENGAWASAN TRANPARANSI PERADILAN”.
DAN
14
Pengawasan merupakan tindakan untuk: (1) menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya; (3) menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi
kualitas putusan,
waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah. Penerapan pengawasan yang terencana merupakan upaya preventif sedangkan
terhadap
peluang
pengawasan
atau
yang
kesempatan
efektif
pelanggaran,
mempunyai
sasaran
penyelesaian masalah secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan yang pada
akhirnya
ikut
meningkatkan
kesadaran
dan
ketaatan
masyarakat terhadap hukum. Sedangkan Transparansi peradilan hingga kini masih menjadi permasalahan
yang
sangat
perlu
diperhatikan
dan
dibenahi.
Masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mengakses informasi dari pengadilan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman pejabat peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi bagi publik. Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon permintaan informasi yang pada akhirnya ikut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan agama Krui yang sekaligus juga ikut meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Misi kelima, ” Meningkatkan Sarana dan Prasarana Peradilan”. Misi yang kelima ini mengandung makna bahwa meningkatkan sarana dan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses hukum dan keadilan sangat penting. tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang memadai, maka
15
tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain-lain. 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Dengan misi tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, maka ditetapkan enam tujuan : 1) Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan; 2) Meningkatnya pelayanan dalam pembinaan hukum Agama : a. Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Isntansi pemerintah; b. Isbat kesaksian Rukyat hilal ; c. Rohaniwan Sumpah ; d. Pelayanan Riset /penelitian;, e. Penyuluhan hukum; f.
Pemberian
keterangan/
nasehat
mengenai
perbedaan
penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat. 3) Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; 4) Meningkatnya pengadaan dan pengelolaan sarana/prasarana, rumah tangga kantor yang tepat dan memadai 5) Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel 6) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Adapun yang menjadi sasaran strategis Pengadilan Agama Krui yaitu: Sasaran I Untuk Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan memiliki empat sasaran : 1) Terdaftarnya perkara gugatan/permohonan yang diajukan oleh penggugat/pemohon secara tertib dan cepat, dengan indikator
16
persentase
pencatatan
melaksanakan
register
penerimaan
perkara,
perkara
dengan
yang
berbasis
kebijakan pada
pola
Bindalmin, dengan satu program peningkatan mutu pelayanan dalam menerima perkara. 2) Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, seksama dan sewajarnya dengan indikator persentase peningkatan persidangan perkara
secara
meningkatkan
cepat
kualitas
dan
sederhana,
pelaksana
dengan
sidang,
kebijakan
dengan
program
peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan. 3) Terbitnya putusan/penetapan yang cepat, tepat
dan memenuhi
rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutabel), dengan indikator persentase peningkatan
kuantitas
dan
kualitas
putusan / penetapan. 4) Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat
pencari
keadilan,
peningkatan
mutu
pelaksanaan
dengan
indikator
eksekusi,
persentase
dengan
kebijakan
melaksanakan eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara.
Sasaran 2 : Untuk
meningkatnya
pelayanan
pemberian
keterangan,
pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah,
Pertolongan
Pembagian
Sengketa, Kesaksian isbat
Harta
Peninggalan
di
luar
Rukyat Hilal, Pembinaan Hukum Agama,
Pemberian Akta Cerai dan Salinan Putusan/Penetapan, memiliki tiga sasaran. 1) Memberikan akta pembagian harta peninggalan di luar perkara (sengketa) kepada pemohon selambat-lambatnya 7 hari sejak permohonan diajukan dan memberikan waarmeking akta di bawah tangan mengenai keahliwarisan pada hari pertama pemohon mengajukan
permohonannya,
dengan
indikator
persentase
peningkatan penyelesaian akta pembagian harta peninggalan di luar perkara (sengketa) kepada pemohon, dengan kebijakan memberikan sederhana
pelayanan dan
biaya
perkara ringan.
permohonan Program
yang
secara
cepat,
dipilih
adalah
peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan
pembagian
harta
peninggalan
di
luar
perkara
17
(sengketa) serta yang meminta waarmeking akta di bawah tangan mengenai keahliwarisan. 2) Terwujudnya
jadwal
waktu
sholat,
perhitungan
awal
bulan
qomariyah, pengukuran arah kiblat dengan tepat dan benar. 3) Diterimanya
akta cerai
oleh
bekas
suami dan
bekas
isteri
serta diterimanya salinan putusan/penetapan oleh pihak yang berkepentingan, dengan indikator peningkatan penerimaan akta cerai dan salinan putusan. Kebijakan yang ditempuh adalah memberikan akta cerai atau salinan putusan/penetapan secepat mungkin. Program yang dipilih dari sasaran ini adalah peningkatan mutu pelayanan dalam peyelesaian perkara. Sasaran 3 : Untuk terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas
dari
korupsi,
kolusi
dan
nepotisme
sasarannya
adalah
meningkatnya jumlah pegawai dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian, dengan indikator persentase peningkatan jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian, dengan kebijakan menerapkan manajemen modern dalam pengelolaan kepegawaian, dengan program peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteeraan pegawai. Sasaran 4 Untuk meningkatnya pengelolaan sarana/prasarana, rumah tangga kantor yang tepat dan memadai, sasarannya adalah terwujudnya tertib administrasi
persuratan,
pendayagunaan
barang,
perpustakaan,
inventaris kantor dan rumah tangga kantor. Indikator dari sasaran ini adalah
persentase
peningkatan
tertib
administrasi
pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris
kantor
persuratan, dan
rumah
tangga kantor sebesar 100%. Dengan 4 kebijakan, yaitu membangun sistem tata persuratan yang sederhana dan efektif, dengan program peningkatan
tertib
administrasi
persuratan.
Meningkatkan
jumlah
Barang/Milik Kekayaan Negara, dengan program peningkatan mutu pengelolaan administrasi sarana dan prasarana. Meningkatkan jumlah dan mutu buku/bahan pustaka, dengan program peningkatan mutu pelayanan perpustakaan. Meningkatkan mutu pengelolaan rumah tangga
18
kantor dan meningkatkan prasarana fisik balai sidang, dengan program peningkatan prasarana fisik Balai Sidang Pengadilan Agama. Sasaran 5 : Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel, sasarannya adalah: 1) Terwujudnya kesejahteraan pegawai, indikatornya :. a) Terkelolanya gaji, honorarium dan tunjangan Indikator keluaran sub kegiatan : -
Pembayaran Gaji/lembur/tunjangan pegawai
2) Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran : Indikator keluaran sub kegiatan : a) Tersedianya penambah daya tahan tubuh; b) Terselenggaranya pelantikan/pengambilan sumpah jabatan; c) Tersedianya pakaian dinas; d) Tersedianya toga/pakaian kerja; e) Terwujudnya perawatan gedung f)
Terwujudnya perawatan rumah negara;
g) Tersedianya pengadaan peralatan/perlengkapan kantor; h) Terwujudnya perawatan kendaraan roda 4 ; i)
Terwujudnya perawatan kendaraan roda 2 ;
j)
Terwujudnya sarana gedung ;
k) Terselenggaranya langganan daya dan jasa ; l)
Tersedianya dana jasa untuk keamanan/kebersihan ;
m) Terselenggaranya jasa pos/giiro/sertifikat ; n) Terselenggaranya operasional perkantoran dan minuman ; 3) Terlayaninya publik dan birokrasi ; Indikator keluaran sub kegiatan : -
Terselenggaranya pembinaan dan konsultasi ;
4) Terwujudnya pembangunan/pengadaan/pengingkatan sarana dan prasarana ; a) Terwujudnya pembangunan prasarana dan sarana lingkungan gedung b) Terwujudnya pengadaan perlengkapan sarana gedung ; c) Terselenggaranya pengadaan alat pengolah data ;
19
5) Terselenggaranya penanganan perkara ; Indikator keluaran sub kegiatan : a) Terwujudnya bantuan hukum / saksi / penterjemah / biaya pengacara / penyelesaian perkara hukum ; b) Tersedianya operasional persidangan peradilan ; 6) Meningkatnya plafon anggaran DIPA serta realisasi anggaran beserta
administrasi
keuangannya
indikatornya
persentase
peningkatan plafon anggaran DIPA beserta realisasinya. Ada dua kebijakan dalam sasaran ini, yaitu mengusulkan peningkatan anggaran pada setiap item kegiatan dan menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif beserta administrasi keuangannya., dengan program peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Sasaran 6 Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya, memiliki dua sasaran, yaitu: 1). Sasaran pertama adalah tersedianya tenaga
fungsional yang
kompeten dan profesional pada semua level jabatan, dengan indikator dengan
persentase kebijakan,
peningkatan
mendorong,
kualitas
produk
membantu
dan
peradilan,
memfasilitasi
peningkatan jenjang pendidikan dan pelatihan pegawai, dengan program pemberian kesempatan belajar secara merata. 2). Sasaran
kedua
adalah
terlaksananya
pengawasan
terhadap
penyelenggaraan peradilan, dengan indikator menurunnya angka penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur berperkara, dengan
kebijakan
melaksanakan
pengawasan
terhadap
penyelenggaraan peradilan, dengan program pengawasan teknis yustisial dan administarsi secara periodik. 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Untuk
mencapai
tujuan
dan
sasaran
yang
telah
ditetapkan
tahun 2011, Pengadilan Agama Krui memiliki kebijakan program yaitu : a. Kebijakan 1) Mengusulkan
penambahan
pegawai
dan
meningkatkan
20
kemampuan serta mutu para pejabat/staf ; 2) Mengikutkan para pelaksana/operator dan pejabat struktural serta
fungsional
untuk
mengikuti
pelatihan
dan
penjenjangan; 3) Melakukan
koordinasi
dengan
PTA. Bandar Lampung
dan Mahkamah Agung R.I. serta masyarakat agar kinerja pimpinan dan staf peradilan berkualitas dan profesional ; 4) Menciptakan sistem administrasi dan informasi terpadu serta transparansi ; 5) Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada ; 6) Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan (client service) terhadap pencari keadilan ; 7) Menetapkan standar biaya perkara ; 8) Menyediakan untuk
informasi
dan
para pencari keadilan
dokumentasi
yang
akurat
melalui media informasi
elektronik ; b. Program 1) Penerapan kepemerintahan yang baik : 2) Peningkatan
kinerja
lembaga
peradilan
dan
lembaga
penegak hukum lainnya ; 3) Penegakan hukum dan HAM ;
Penetapan sarana tersebut diarahkan kepada pencapaian visi dan misi pada Pengadilan Agama Krui. Dengan demikian keberhasilan
pencapaian
sasaran
ini
akan
menghasilkan
terwujudnya visi dan misi Pengadilan Agama K r u i yang sudah di rumuskan dalam renstra (rencana strategis) ;
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2011 Rencana kinerja Pengadilan Agama K r u i Tahun 2011 ditetapkan 15 program dengan 38 kegiatan. Program-program tersebut meliputi : 1. Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan Agama Krui, dengan 4 kegiatan: 1.1. Administrasi Perjalanan Operasional Pembahasan RKAKL SRAA dan DIPA; 1.2. Pengelolaan Administrasi Perawatan Gedung Kantor ;
21
1.3. Pengadaan Pagar Kantor ; 1.4. Pengelolaan Pengadaan Rumah jabatan ;
2. Peningkatan
sarana pendukung Lembaga Peradilan
Agama,
dengan 1 kegiatan: 2.1. Pengelolaan Pengadaan Meubelair ;
3. Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, dengan 1 kegiatan : 3.1. Pembayaran gaji tunjangan dan honorarium pegawai ;
4. Peningkatan SDM aparat peradilan, dengan 4 kegiatan : 4.1. Pembayaran uang lembur dan uang makan lembur 4.2. Pembayaran makanan/minuman penambah daya tahan tubuh / uang makan dan obat – obatan kesehatan; 4.3. Orientasi Sistim Akuntansi Instansi ( SAI ) 4.4. Pengelolaan orientasi Administrasi Kepaniteraan
5. Peningkatan penyelenggaraan sistem managemen Peradilan, dengan 8 kegiatan: 5.1. Pengelolaan pelantikan / pengambilan sumpah jabatan ; 5.2. Pembinaan dan pengelolaan admisnitrasi kepegawaian; 5.3. Penyusunan program dan rencana kerja teknis / program serta action plannya ; 5.4. Rapat – rapat / kerja nasional ; 5.5. Pembayaran honor vakasi; 5.6. Pembayaran honor tidak tetap ; 5.7. Pembayaran keperluan sehari – hari perkantoran ; 5.8. Pengelolaan perjalanan biasa, pengawasan dan rapat dinas, kerja dan atau konsultasi ketingkat banding ;
6. Peningkatan penyelenggaraan sarana hukum peradilan, dengan 7 kegiatan : 6.1. Langganan daya dan jasa; 6.2. Langganan jasa pos dan giro; 6.3. Pengelolaan pemeliharaan gedung dan pemeliharaan taman halaman;
22
6.4. Pengelolaan perawatan kendaraan bermotor roda 4 ; 6.5. Pengelolaan pemeliharaan gedung dan pemeliharaan taman halaman; 6.6. Pengelolaan perawatan kendaraan bermotor roda 2 ; 6.7. Pengelolaan perawatan komputer, laptop dan barang inventaris lainnya ;
7. Peningkatan kinerja aparatur peradilan, dengan 1 kegiatan : 7.1. Poliklinik / obat – obatan ;
8. Peningkatan sistem manajemen peradilan, dengan 1 kegiatan : 8.1. Pertemuan / jamuan delegasi / misi / tamu ;
9. Peningkatan sistem manajemen dan administrasi kepustakaan dan kearsipan dokumentasi peradilan serta tata persuratan, dengan 1 kegiatan : 9.1. Penyelenggaraan perpustakaan, kearsipan dokumentasi dan tata persuratan ; 10. Peningkatan administrasi dan Barang Milik Negara dengan
1
kegiatan: 10.1. Pengelolaan Orientasi Sistim Akuntansi Barang Milik Negara (SBMN) ;
11. Penyediaan Dana Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Krui, dengan 1 kegiatan : 11.1. Penanganan dan penyelesaian perkara;
12. Peningkatan
penyelenggaraan
administrasi
peradilan
/ perkara
dengan 1 kegiatan : 12.1. Pengelolaan operasional pelayanan hukum ; 13. Peningkatan Pelayanan Hukum dengan 1 kegiatan : 13.1. Menerima, Meregister dan memutuskan, pemberkasan dan pengarsipan perkara yang diterima ; 14. Peningkatan sarana akuntabilitas pelayanan hukum, dengan 1 kegiatan : 14.1. Membuat dan mempercepat laporan penyelenggaraan perkara ;
23
15. Peningkatan pengawasan Hawasbid, dengan 5 kegiatan : 15.1. Membentuk hakim pengawas bidang ; 15.2. Melaksanakan pengawasan; 15.3. Pembuatan laporan dan menindaklanjuti hasil pengawasan ; 15.4.Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan pengaduan dan laporan masyarakat; 15.5.Melaksanakan Examinasi ;
C. PERJANJIAN KINERJA ( Dokumen Penetepan Kinerja ) Tahun 2011 Perjanjian Kinerja ( Dokumen Penetepan Kinerja ) Pengadilan Agama Kru Tahun 2011, sebagaimana terlampir .
24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA T AHU N 20 11
A. KINERJA PENGADILAN AGAMA KRUI DALAM 1 TAHUN
Rencana kinerja tahun 2011 ditetapkan 15 program, dengan 38 kegiatan.
Program-program
tersebut
beserta
realisasinya
adalah
sebagai berikut : 1. Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan Agama Krui, dengan 4 kegiatan : 1.1. Administrasi Perjalanan Operasional Pembahasan RKAKL SRAA dan DIPA dengan target 2 orang pegawai mengikuti Acara Pembahasan RKAKL: SRAA dan DIPA, realisasi 2 orang dapat mengikuti acara dimaksud, tingkat capaian 100 %; 1.2. Pengelolaan Administrasi Perawatan Gedung Kantor dengan target 510m2 dan dana
Rp.7.700.000, realisasi dana Rp.
7.700.000,- tingkat capain 100 %. 1.5. Pengadaan
Pagar
Kantor
dengan
target
terlaksananya
pembangunan pengadaan pagar kantor Pengadilan Agama Krui dengan
dana
Rp.
188.600.000,-,
realisasi
dana
Rp.
184.660.000,- tingkat capaian 97,91 % ; 1.6. Pengelolaan
Pengadaan
Rumah
Jabatan
dengan
target
terlaksananya pembangunan 1 unit rumah dinas Pengadilan Agama Krui dengan dana Rp. 250.000.000,- , realisasi dana Rp. 242.715.000,- tingkat capaian 97,08 % ;
2. Peningkatan
sarana pendukung Lembaga Peradilan
Agama,
dengan 1 kegiatan: 2.1. Pengelolaan Pengadaan Meubelair dengan target terlaksananya pengadaan Meubelair sarana dan prasarana kantor dengan dana Rp. 50.000.000,-, realisasi dana Rp. 50.000.000,- tingkat capaian 100 %; 3. Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, dengan 1 kegiatan :
25
3.1. Pembayaran gaji tunjangan dan honorarium pegawai, dengan target
sebanyak
39
orang
pegawai
dan
dana
Rp.
1.715.472.000,- realisasi dana Rp. 1.557.000.000,-, tingkat capaian 92,11 % ; 4. Peningkatan SDM aparat peradilan, dengan 4 kegiatan : 4.1. Pembayaran uang lembur dan uang makan lembur, dengan dana Rp. 11.460.000,- realisasi dana Rp. 11.438.000,-, tingkat capaian 99,80 %. 4.2. Pembayaran makanan/minuman penambah daya tahan tubuh / uang makan dan obat – obatan kesehatan, dengan dana Rp. 3.960.000,- realisasi dana Rp. 3.960.000,-, tingkat capaian 100%. 4.3. Orientasi Sistim Akuntansi Instansi ( SAI ), dengan target terlaksananya Orientasi Sistim Akuntansi Instansi, tingkat capaian 100 % 4.4. Pengelolaan orientasi Administrasi Kepaniteraan dengan target terlaksananya Orientasi SIADPA, tingkat capaian 100 %. 5. Peningkatan
penyelenggaraan
sistem
managemen
Peradilan,
dengan 8 kegiatan: 5.1. Pengelolaan pelantikan / pengambilan sumpah jabatan, dengan target terlaksananya pengambilan sumpah jabatan pejabat baru, tingkat capaian 100 % ; 5.2. Pembinaan dan pengelolaan admisnitrasi kepegawaian, dengan target terlaksananya pengelolaan
Administrasi
Simpeg dan Sikep, tingkat capaian 100 %; 5.3. Penyusunan program dan rencana kerja teknis / program serta action plannya, dengan target disusunnya Rencana Kerja serta Action Plan tahun 2011, tingkat capaian 100%; 5.4. Rapat / Kerja Nasional, dengan target terlaksananya Rapat Kerja Nasional dengan dana Rp. 5.940.000, realisasi dana Rp. 5.940.000,- tingkat capaian 100 % ; 5.5. Pembayaran honor vakasi dengan dana Rp. 22.800.000,realisasi 100.%;
dana
Rp.
22.800.000,-
tingkat
capaian
Rp.
26
5.6. Pembayaran 60.000.000,-
honor
tidak
realisasi
tetap
dana
RP.
dengan
dana
60.000.000,-
Rp. tigkat
capaian 100 % ; 5.7. Pembayaran keperluan sehari – hari perkantoran dengan dana RP. 24.657.000,- realisasi dana RP. 24.657.000,tingkat capaian 100 % ; 5.8. Pengelolaan perjalanan biasa, pengawasan dan rapat dinas, kerja dan atau konsultasi ketingkat banding dengan dana Rp. 11.580.000,- realisasi dana Rp. 11.580.000,tingkat capaian 100 %;
6. Peningkatan penyelenggaraan sarana hukum peradilan, dengan 7 kegiatan : 6.1. Langganan daya dan jasa dengan dana Rp. 19.305.000,realisasi dana Rp. 12.271.314,- tingkat capaian 63,56 %; 6.2. Langganan jasa pos dan giro dengan dana Rp. 3.000.000,realisasi dana Rp. 3.000.000,- tingkat capaian 100 %; 6.3. Pengelolaan pemeliharaan gedung dan pemeliharaan taman halaman dengan dana Rp. 7.700.000,- realisasi dana Rp. 7.700.000,- tingkat capaian 100 %; 6.4. Pengelolaan perawatan kendaraan bermotor roda 4 dengan dana Rp. 32.000.000,- realisasi dana Rp. 32.000.000,- tingkat capaian 100 %; 6.6. Pengelolaan perawatan kendaraan bermotor roda 2 dengan dana Rp. 3.600.000,- realisasi dana Rp. 3.600.000,- tingkat capaian 100 %; 6.7. Pengelolaan perawatan komputer, laptop dan barang inventaris lainnya dengan dana Rp. 12.160.000,- realisasi dana Rp. 12.158.000,- tingkat capaian 99,98 %; 7. Peningkatan kinerja aparatur peradilan, dengan 1 kegiatan : 7.1. Poliklinik / obat – obatan dengan dana Rp. 1.860.000,- realisasi dana Rp. 1.860.000,- tingkat capaian 100 %; 8. Peningkatan sistem manajemen peradilan, dengan 1 kegiatan : 8.1. Pertemuan / jamuan delegasi / misi / tamu dengan dana Rp. 4.000.000,- realisasi dana Rp. 4.000.000,- tingkat capaian 100%;
27
9. Peningkatan sistem manajemen dan administrasi kepustakaan dan kearsipan dokumentasi peradilan serta tata persuratan, dengan 1 kegiatan : 9.1. Penyelenggaraan perpustakaan, kearsipan dokumentasi dan tata persuratan dengan dana Rp. 1.000.000,- realisasi dana Rp. 1.000.000,- tingkat capaian 100 %;
10. Peningkatan administrasi dan Barang Milik Negara dengan
1
kegiatan: 10.1. Pengelolaan Orientasi Sistim Akuntansi Barang Milik Negara (SBMN) dengan target terlaksananya orientasi Sistim Akuntansi Barang Milik Negara tingkat capaian 100 % ;
11. Penyediaan Dana Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Krui, dengan 1 kegiatan : 11.1. Penanganan dan penyelesaian perkara dengan jumlah perkara diterima sebanyak 210 Perkara dan perkara yang diputus sebanyak 198 perkara tingkat capaian 94,28 % ;
12. Peningkatan
penyelenggaraan
administrasi
peradilan
/ perkara
dengan 1 kegiatan : 12.1. Pengelolaan operasional pelayanan hukum dengan target tertibnya penyimpanan berkas perkara tingkat capaian 100 %;
13. Peningkatan Pelayanan Hukum dengan 1 kegiatan : 13.1. Menerima, Meregister dan memutuskan, pemberkasan dan pengarsipan perkara yang diterima dengan target terpenuhinya pelayanan hukum masyarakat tingkat capaian 100 %;
14. Peningkatan sarana akuntabilitas pelayanan hukum, dengan 1 kegiatan : 14.1. Membuat dan mempercepat laporan penyelenggaraan perkara dengan target laporan perkara selesai tepat waktu tingkat capaian 100 %;
28
15. Peningkatan pengawasan Hawasbid, dengan 5 kegiatan :: 15.1. Membentuk hakim pengawas bidang dengan target dibentuknya hakim pengawas bidang realisasi telah dibentuknya Hakim Pengawas Bidang pengadilan Agama Krui tahun 2011 tingkat capaian 100 % ; 15.2.Melaksanakan
pengawasan
dengan
target
melaksanakan
pengawasan tiap bulan dan triwulan, realisasi telah dilaksnakan pengawasan oleh masing – masing hakim pengawas bidang setiap bulan dan triwulan tingkat capaian 100 % ; 15.3.Pembuatan laporan dan menindaklanjuti hasil pengawasan, dengan target pembuatan laporan hasil pengawasan, realisasi telah dibuatnya laporan hasil pengawasan setiap pelaksanakan pengawasan tingkat capaian 100 % ; 15.4. Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan pengaduan dan laporan masyarakat, dengan target melakukan pengawasan atas adanya pengaduan masyarakat, realisasi telah dilakukan pengawasan terhadap adanya pengaduan masyarakat terhadap kinerja pegawai tingkat capaian 100 % ; 15.5. Melaksanakan Examinasi dengan target melakukan examinasi terhadap berkas perkara realisasi telah dilakukan examinasi terhadap berkas perkara yang telah diputus dengan tingkat capaian 100 %;
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pada sasaran terdaftarnya perkara gugatan/permohonan
yang
diajukan oleh Penggugat/Pemohon secara tertib dan cepat, prosentase pencapaiannya 100%. Kemudian dan
mencatat
persiapan
dalam
buku
persidangan
kegiatan
menerima
pendaftaran
regester Perkara tingkat pertama dan
perkara
tingkat
pertama dengan tingkat
capaian 100%. Pada
sasaran
meningkatnya
jumlah
kesejahteraan pegawai dan penyelesaian tingkat
capaiannya
dari
20
–
dan
kualitas
administrasi
pegawai,
kepegawaian
100%. Capaian terendah pada
kegiatan mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Pimpinan, Jurusita, Analis Kepegawaian, Tenaga Perpustakaan karena
29
kurangnya kegiatan Diklat tersebut. Sedangkan capaian tertinggi pada kegiatan - kegiatan rutin pada pengelolaan kepegawaian. Pada
sasaran
meningkatnya
tertib
administrasi
persuratan,
pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor, mencapai 100% y aitu pada kegiatan penghapusan barang non kendaraan dinas dan pada kegiatan - kegiatan rutin sub bagian umum. Pada
sasaran
meningkatnya
realisasinya anggaran DIPA mencapai
antara
93
–
plafon
beserta 100%.
anggaran
administrasi
DIPA
serta
keuangannya,
Capaian terendah pada kegiatan
merealisasikan DIPA dan tertinggi pada kegiatan - kegiatan rutin sub bagian keuangan.
C. ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN 1. Analisis Keberhasilan a. Keberhasilan kinerja yang mencapai tingkat capaian baik adalah pada tugas pokok, wewenang dan fungsi Pengadilan Agama Krui, yaitu mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan
Agama
Kru i
dalam
tingkat pertama
sebagai
gambaran dari pelaksanaan. b. Sedangkan fungsi Pengadilan Agama Krui adalah : b.1. Memberikan pelayanan teknis yustisial perkara banding. b.2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi lainnya. b.3. Memberikan
keterangan,
pertimbangan
dan
nasehat
tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. b.4. Mengadakan
pengawasan
dan
pembinaan
atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai Pengadilan
Agama K r u i . Hal ini terus dilakukan baik
secara periodik maupun yang sifatnya mendadak; b.5. Mengadakan berbagai kunjungan kerja telah dilaksanakan seluruhnya, begitu juga pembinaan pengetahuan dan keterampilan
melalui
dilaksanakan seluruhnya.
berbagai
keterampilan
telah
30
c.
Program peningkatan sarana / prasarana fisik Balai Sidang Pengadilan Agama K r u i , dengan kegiatan : Merealisasikan Belanja Modal prasarana fisik Pengadilan Agama K r u i secara fisik semua capaiannya 100 % sedang realisasi anggaran diatas rata - rata 97 %.
d. Peningkatan volume jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Krui yang sebelumnya berjumlah 117 perkara pada tahun 2010 menjadi 210 perkara pada tahun 2011 sehingga mengalami kenaikan sebesar 99,86 %. Hal ini merupakan cerminan Pengadilan Agama Krui telah bekerja menerima dan menyelesaikan perkara dengan prima. 2. Analisis Kegagalan Beberapa kegiatan belum dapat
dilaksanakan dengan baik atau
mencapai prosentase yang rendah yaitu : a. P eningkatan
mutu pelayanan
dan kesejahteraan
pegawai
pada beberapa kegiatan capaiannya 0 %; a.1. Mengirimkan Diklat
Pegawai
Kepemimpinan
Negeri
Sipil
capaiannya
untuk 0
%.
Kegiatan
mengirimkan Pegawai Negeri
Sipil
Diklat
dan Analisis Kepegawaian
Fungsional
Perencana
untuk
mengikuti
mengikuti
capaiannya 0 %. Hal ini karena keduanya adalah jabatan baru dalam kepegawaian yang kewenangannya ada pada Mahkamah Agung RI. a.2. Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Fungsional Pustakawan, Arsip waris, Pranata Komputer, untuk tingkat capaiannya juga 0 %. Karena tidak ada program diklat pada masing-masing jabatan dari Balai Diklat maupun pusat. a.3. Melaksanakan Ujian
ujian
Dinas
Tingkat
I
dan
II
dan
penyesuaian Kenaikan Pangkat capaiannya 0 %,
karena tidak ada kegiatan tersebut. D.
HAMBATAN, PERMASALAHAN
DAN LANGKAH PEMECAHAN
MASALAH 1. Hambatan a. Kurangnya jumlah pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Krui;
31
b. Anggaran
untuk
pembinaan
dan
pengawasan
yang
tersedia dalam DIPA sangat terbatas / tidak mencukupi.
2. Permasalahan a. Penerimaan Pegawai tidak seimbang dengan pegawai yang mutasi; b. Anggaran
Pengadilan
Agama
Krui
secara
umum
masih
belum mencukupi;
3. Langkah Pemecahan Masalah a. Mengusulkan penambahan pegawai sesuai dengan jumlah pegawai yang pensiun atau
menerima pegawai melalui jalur
mutasi; b. Memperkuat system pendataan kepegawaian di Pengadilan Agama Krui dan di Mahkamah Agung RI; c. Mengusulkan
peningkatan
Pengadilan Agama Krui.
anggaran
Belanja
pada
DIPA
32
BAB IV PENUTUP
Demikian
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
Pengadilan Agama Krui Tahun 2011. Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Krui yang diuraikan Pemerintah
dalam
ini
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
adalah merupakan kerja keras dari semua unsur yang
terkait, mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat
struktural
dan
fungsional serta seluruh staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun. Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa program kerja
yang belum dapat diselesaikan sesuai target yang diprogramkan.
Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Krui menunjukkan adanya peningkatan, sebagaimana
diuraikan
di
atas. Sekalipun secara
kumulatif
nilai
capaian akhir kebijakan tahun 2011 belum sesuai dengan harapan. Semoga laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan tolak ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang. Akhirnya
kami
menyampaikan
sebesar-besarnya
kepada
terselesaikannya
pembuatan
ucapan
semua
pihak
Laporan
terima
yang
telah
Akuntabilitas
kasih
yang
membantu
Kinerja
Instansi
Pemerintah ini Mudah-mudahan
kita
sekalian
memperoleh
rahmat,
taufiq
hidayahNya .
Liwa,
Februari 2011
Ketua
ttd
Drs.Sahrudin, SH., MHI NIP. 19590117 198903 1 001
dan
