1
2
KATA PENGANTAR
Atas berkat Rahmat Allah, SWT beserta taufiq dan hidayah-Nya maka puji syukur kami persembahkan ke hadirat Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan laporan tahunan Pengadilan Agama Krui tahun 2012 ini sesuai waktu yang telah ditetapkan. Laporan ini merupakan gambaran pelaksanaan program kerja tahun 2012 sekaligus sebagai evaluasi secara internal dalam realisasi pelaksanaan program kerja / action plan tahun 2012. Selain itu juga sebagai bahan informasi bagi pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
serta
bahan
evaluasi
external
untuk
dijadikan
modal
penyusunan program kerja di masa yang akan datang. Kami menyadari bahwa dalam laporan tahunan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan oleh karena itu koreksi dan saran demi optimalnya laporan yang akan datang sangat diharapkan. Demikian semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.
Liwa,
Desember 2012
Ketua
Drs. H. SAHRUDIN, SH., MHI NIP. 19590117 198903 1 001
3
DAFTAR ISI
PENGANTAR ………………………………………………..…………. 1 DAFTAR ISI …………………………………………………………….. 2 BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………….. 4 A. Kebijakan Umum Peradilan ……………………………….. 4 B. Visi dan Misi …………………………………………………. 5 C. Rencana Strategis …………………………………………. 11 BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) …………………….. 12 A. Penyusunan Alur Tupoksi …………………………………. 12 B. Penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP)……. 15 1. Bidang Kepaniteraan ……………………………………. 15 2. Bidang Kesekretariatan …………………………………. 16 BAB III KEADAAN PERKARA ………………………………………… 18 BAB IV PENGAWASAN INTERNAL …………………………………. 23 BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ………………………… 26 A. Sumber Daya Manusia……………………………………… 26 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial 3. Promosi dan Mutasi 4. Pengisian Jabatan Struktural B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana………………………. 42 1. Sarana dan Prasarana Gedung………………………. 42 a ) Pengadaan b ) Pemeliharaan c ) Penghapusan 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung ……….…… 45 a ) Pengadaan b ) Pemeliharaan c ) Penghapusan 3. Pengelolaan Teknologi Informasi……………………... 49
4
C. Pengelolaan Keuangan ……………………………………. 53 1. Belanja Pegawai ………………………………………… 54 - Pagu - Realisasi - Sisa 2. Belanja Barang …………………………..……………. 55 - Pagu - Realisasi - Sisa 3. Belanja Modal ………………………………………….. 57 - Pagu - Realisasi - Sisa D. Pengelolaan Administrasi ………………………………….. 58 1. Administrasi Perkara ……………………..……….……. 58 2. Administrasi Umum ……………………………………. 62 BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ……………………... 71
5
BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan Pengadilan Agama Krui sebagai salah satu lembaga peradilan yang melaksanakan tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman (Yudikatif) di wilayah hukum Kabupaten Lampung Barat, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
Bahwa
Pengadilan Agama
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Selain dari itu, Pengadilan Agama Krui mempunyai tugas untuk menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa, legalisasi Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan
deposito/tabungan,
pensiunan,
penetapan
ahli
waris,
memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta, sidang isbat penyaksian rukyah hilal dan penyuluhan hukum serta yang lainnya. Di dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut berkait erat dengan tuntutan masyarakat atas kemandirian hukum dan keadilan, penegakan /supremasi hukum, proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, terhadap lembaga peradilan termasuk Pengadilan Agama Krui dalam wilayah hukumnya harus menyusun suatu rencana stratejik, sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan cita-cita hukum. Rencana strategis Pengadilan Agama Krui ini merupakan rumusan strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)
6
lembaga peradilan dalam wilayah hukumnya, peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat. Rencana
strategis
tersebut
disusun dengan memperhatikan
perkembangan hukum dan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat, kondisi
internal
dari
organisasi
Pengadilan
Agama
Krui
serta
memperhatikan kondisi perkembangan hukum dan masyarakat secara nasional. Penyusunan Rencana Stratejik Pengadilan Agama Krui ini
tidak
terlepas juga dari Blue Print Mahkamah Agung dan Hasil Rakernas Mahkamah Agung. Oleh karena itu, diharapkan dengan Rencana Stratejik terdapat keselarasan dan keserasian dengan program - program pembangunan di bidang hukum. B. Visi dan Misi Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Atas dasar ketentuan tersebut, Peradilan Agama Krui sebagai bagian dari lingkungan peradilan
yang mempunyai tugas pokok sebagimana
yang diatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya, diperlukan rencana stratejik berupa visi dan misi Pengadilan Agama Krui yang pada pokoknya
bertujuan
untuk
menyelenggarakan
peradilan
guna
menegakkan hukum dan keadilan. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan atau
tujuan hukum (rechtsidea) yang ingin
diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Agama Krui dalam wilayah hukumnya akan dibawa dan diarahkan serta dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat – stoke holder/justitiabelen.
7
Misi adalah suatu yang harus diemban dan atau dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang dalam hal ini visi Pengadilan Agama Krui yang telah ditetapkan. Visi dan misi Pengadilan Agama Krui telah disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan data statistik pengadilan agama dan kondisi ekternal yang ada. Adapun Visi Pengadilan Agama Krui adalah : TERWUJUDNYA PENGADILAN
AGAMA KRUI YANG MODERN
MENUJU BADAN PERADILAN YANG AGUNG.
Visi Pengadilan Agama Krui tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama Krui dalam melaksanakan aktivitas peradilan dan pernyataan visi Pengadilan Agama Krui tersebut memiliki pokok pengertian sebagai berikut : Pengadilan Agama Krui yang Modern, mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Krui mengadakan perubahan/pembaruan baik dalam sikap , cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman termasuk didalamnya dalam pengelolaan administrasi dan management perkara dan atau peradilan serta pelayanan publik dalam rangka terselenggaranya misi Pengadilan Agama Krui yakni memberikan pelayanan hukum yang prima baik dalam penyelesaian perkara yang sekaligus produknya memiliki kepastian hukum dan berkeadilan kepada pencari
keadilan
kemudian
dapat
meningkatkan
profesionalitas,
kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Agenda penyempurnaan pada manajemen dan adminitrasi perkara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu sebagai berikut: 1. Modernisasi management dan administrasi perkara; 2. Penataan ulang organisasi manajemen perkara; 3. Penataan ulang proses manajemen dan administrasi perkara.
8
Agung, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Krui ke depan dipercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan pelayanan hukum yang membanggakan dan mulia
sehingga lembaga
peradilan tegak dengan kharisma sandaran keadilan masyarakat. Karakter Badan Peradilan yang agung dapat diuraikan dalam 10 poin sebagai berikut: 1. Fungsi kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara efektif; 2. Ada dukungan pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN; 3. Terciptanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur; 4. Manajemen dan administrasi perkaranya sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil; 5. Ada pengelolaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan
kerja
yang
aman,
nyaman,
dan
kondusif
bagi
penyelenggaraan peradilan; 6. Terdapat manajemen sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional; 7. Ada dukungan pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif; 8. Orientasi lembaga pada pelayanan publik yang prima; 9. Terdapat manajemen informasi yang dapat menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi lembaga; 10. Ada dukungan pengelolaan berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern. Nilai-nilai
yang
dimiliki
oleh
Pengadilan
mewujudkan Badan Peradilan yang Agung adalah: 1. Kemandirian kekuasaan kehakiman, 2. Integritas dan kejujuran, 3. Akuntabilitas,
Agama
Krui
untuk
9
4. Responsibilitas, 5. Keterbukaan, 6. Ketidak berpihakan dan 7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan visi Pengadilan Agama Krui yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Krui untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama tersebut adalah : 1. MENINGKATKAN
PELAKSANAAN
PERADILAN
SEDERHANA,
CEPAT DAN BIAYA RINGAN; 2. MENINGKATKAN
TERTIB
ADMINISTRASI
DAN
MENEJEMEN
PERADILAN; 3. MENINGKATKAN
PROFESIONALITAS
DAN
KREDIBILITAS
APARATUR PERADILAN; 4. MENINGKATKAN
PENGAWASAN
DAN
TRANPARANSI
PERADILAN; 5. MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PERADILAN; Penjelasan Makna Misi : Misi pertama, “MENINGKATKAN PELAKSANAAN PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN;”
mengandung makna
bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, berwibawa dan profesional, maka pelaksanaan proses peradilan yang , sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan langkah antisipatif terhadap euforia reformasi hukum yang selalu didengungkan masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa berproses ke pengadilan akan selalu lama, berbelit-belit dan memakan waktu lama dan biaya yang mahal harus ditepis dengan misi tersebut sehingga proses peradilan di Pengadilan Agama Krui dapat dilakukan dengan tidak berbelit-belit, tidak memakan waktu yang sangat
lama
dan biayanya
10
dapat dijangkau oleh masyarakat pencari keadilan. Misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Misi kedua, “MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT PERADILAN;”. Administrasi dan managemen merupakan sarana pencapaian tujuan. Pola adminitrasi dan managemen yang baik akan mendorong percepatan terwujudnya visi dan misi. Pengetatan dan disiplin terhadap adminitrasi dan managemen yang telah ditetapkan merupakan hal urgen. Perubahan birokrasi atau reformasi birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan merupakan jalan menuju reformasi hukum. Misi
Ketiga,
“MENINGKATKAN
PROFESIONALITAS
DAN
KREDIBILITAS APARATUR PERADILAN;”. Dapat dimaknakan bahwa aparatur Pengadilan Agama Krui dalam menjalankan tugasnya mampu bertindak secara profesional. Yang dimaksud dengan sumber daya aparatur peradilan meliputi pejabat hakim, kepaniteraan dan kejurusitaan serta kesekretariatan. Ujung tombak hukum dan keadilan pada lembaga peradilan berada pada tangan hakim. Oleh karena itu, upaya peningkatan sumber daya hakim adalah urgen. Meskipun demikian, aparat peradilan lainnya, seperti kepaniteraan dan kejurusitaan serta kesekretarian tetap mendapat perhatian peningkatan sumber daya karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung bagi hakim dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan keadilan. Tingkat profesionalisme aparat sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan hukum aparat. Peningkatan sumber daya yang dimaksud dapat dilakukan melalui : pendidikan formal;
pendidikan dan pelatihan terstruktur; pengalaman
kerja melalui mutasi terencana. Profesionalitas, mengandung arti yang luas, karena merupakan kemampuan
seseorang
untuk
bertindak
secara
profesional
yaitu
11
profesional
dalam
proses
penegakan
hukum,
profesional
dalam
penguasaan ilmu pengetahuan hukum dan profesional memanage lembaga peradilan, sehingga hukum dan keadilan yang diharapkan dapat terwujud. Jika hukum dan keadilan telah terwujud maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat. Sedangkan kredibilitas, mengandung makna bahwa semua aparatur peradilan dalam hal ini Pengadilan Agama Krui beserta produknya dapat dipercaya dan diterima oleh masyarakat pencari keadilan. Misi
keempat,
”MENINGKATKAN
PENGAWASAN
DAN
TRANPARANSI PERADILAN;”. Pengawasan merupakan tindakan untuk: (1) menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan
peraturan
mengendalikan
agar
perundang-undangan administrasi
peradilan
yang
berlaku;
dikelola
secara
(2) tertib
sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya; (3) menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah. Penerapan
pengawasan
yang
terencana
merupakan
upaya
preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan yang efektif
mempunyai sasaran penyelesaian masalah
secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan yang pada akhirnya ikut meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Sedangkan Transparansi peradilan hingga kini masih menjadi permasalahan yang sangat perlu diperhatikan dan dibenahi. Masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mengakses informasi dari pengadilan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman pejabat peradilan mengenai
12
pentingnya jaminan informasi bagi publik. Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon permintaan informasi yang pada akhirnya ikut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan agama Krui yang sekaligus juga ikut meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Misi kelima,
”MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA
PERADILAN;”. Misi yang kelima ini
mengandung makna bahwa
meningkatkan sarana dan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama
terselenggaranya suatu proses hukum dan keadilan sangat
penting. tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang memadai, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain-lain. C. Rencana Strategis Rencana Strategis Pengadilan Agama Krui telah dibuat sejak tahun 2010-2014, sebagai rumusan strategis dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai tergambar dalam lampiran I.
13
BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) A. Penyusunan Alur Tupoksi Pengadilan Agama Krui sebagai Pengadilan tingkat pertama yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana amanat undang-undang mempunyai tugas menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan
setiap
perkara
yang
diajukan.
Dalam
rangka
melaksanakan tugas tersebut, perlu membuat struktur organisasi. Pada tahun 2012, Pengadilan Agama Krui sebagaimana struktur pada tahun sebelumnya mengalami pergantian (promosi dan mutasi) pada level Hakim, tenaga Kepaniteraan dan tenaga Kesekretariatan. Pada tahun ini unsur pimpinan Pengadilan Agama Krui untuk level Ketua masih tetap dijabat oleh Drs. H. Sahrudin, SH., MHI, sedangkan untuk level Wakil Ketua dan Panitera / Sekretaris terjadi pergantian sejak akhir bulan November 2012 yaitu untuk Wakil Ketua semula dijabat oleh Drs. H. Khoer Affandi, SH saat ini dijabat oleh Drs. Aripin, SH dan Panitera / Sekretaris semula dijabat oleh Drs. Erwin Romel, MH saat ini dijabat oleh H. Sarman, SH. Untuk pencapaian tugas-tugas pokok dan fungsi, pejabat-pejabat Pengadilan Agama Krui mempunyai tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing baik pertanggungjawaban itu bersifat koordinatif maupun komando seperti tergambar dalam struktur Organisasi Pengadilan Agama Krui sebagai berikut ini.
14
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Krui Tahun 2012 KE TUA Drs. H. SAHRUDIN, SH., MHI
WAKIL KETUA HAKIM
Drs. ARIPIN, SH.
1. Dra. Aprin Astuti 2. Irman Fadly S.Ag 3. Rusdi, S.Ag, MH 4. Lutfi Muslih, S.Ag, MA 5. Asrori Amin, SHI 6. Maman AbdurrahRahman, SHI., MHum
PANITERA / SEKRETARIS H. SARMAN, SH
WK. PANITERA
WK. SEKRETARIS
ELLINA AR, SH
Drs. ABD. RAHMAN
PANMUD HUKUM
PANMUD GUGATAN
PANMUD PERMOHONAN
KAUR UMUM
KAUR KEPEGAWAIAN
KAUR KEUANGAN
H. SUMARJO
Dra. ARWANI,SH
-
HERMAN.S.S.Kom.
RAHMAWATI, SH
-
MEILINA YULIEN, A.Md
AFRIZAL. AB, S.Kom
KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN PANITERA PENGGANTI 1. Drs. H. Isep Sadeli JURU SITA 1. Yusi Irawan 2. A. Juanda JURU SITA PENGGANTI 1. M. Nizar 2. Meilina Yulien, A.Md 3. Indah Wahyuningsih, A.Md 4. Fitri Nurhayati
Susunan Organisasi Pengadilan Agama Krui terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera/sekretaris dan Jurusita,sebagaimana diuraikan dibawah ini. (Sumber : Data Arsip Kaur Umum PA Krui 2012 )
1. FITRI NURHAYATI 2. INDAH. W, A.Md
15
1. Pimpinan Pengadilan yaitu : Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua.
Ketua
dan
Wakil
Ketua
Pengadilan
diangkat
dan
diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
2. Hakim yaitu : Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Ketua Mahkamah Agung.
3. Panitera Panitera adalah seorang pejabat yang memimpin Kepaniteraan dalam pelaksanaan tugasnya Panitera dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa Panitera Muda, beberapa Panitera Pengganti dan beberapa Jurusita/ Jurusita Pengganti. Panitera Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.
4. Sekretaris Sekretaris adalah seorang pejabat yang memimpin sekretariat. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh seorang wakil
sekretaris,
panitera
pengadilan
merangkap
sekretaris
pengadilan. Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.
5. Juru Sita / Juru Sita Pengganti Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita Pengganti
yaitu
kejurusitaan.
Juru
diberhentikan
oleh
pejabat Sita
yang
melaksanakan
Pengadilan
Mahkamah
Agama
Agung
atas
tugas-tugas
diangkat usulan
dan Ketua
Pengadilan yang bersangkutan, Juru Sita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
16
Untuk mencapai terlaksananya tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) tersebut Pengadilan Agama Krui telah membuat Job Discription untuk masing-masing sub organisasi sebagai acuan dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut. Adapun Job Discription Pengadilan Agama Krui pada tahun 2012 dapat dilihat dalam lampiran 2. B. Penyusunan Standard Operasional Prosedur ( SOP ) Standard operasional prosedur merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi setiap pegawai dalam rangka mendukung visi misi lembaga. Selain itu Standard Operasional Prosedur juga menjadi alat ukur tingkat pencapaian kinerja setiap pegawai menuju Good Government sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, bahwa Pengadilan Agama terdiri dari unsur kepaniteraan dan kesekretariatan. Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Krui, telah disusun Standard Operasional Prosedur untuk unsur kepaniteraan dan unsur kesekretariatan. 1. Standard Operasional Prosedur dibidang kepaniteraan meliputi : a. SOP Penerimaan Perkara b. SOP Pendaftaran Perkara dengan biaya Cuma – Cuma (Prodeo) c. SOP Pencatatan / Registrasi Perkara Masuk, PMH, PHS d. SOP Pemanggilan Para Pihak Berperkara, Saksi / Saksi Ahli e. SOP Penyelesaian Perkara Oleh Majelis Hakim f.
SOP Tata Persidangan
g. SOP Pengembalian Sisa Panjar Perkara h. SOP Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai, oleh pihak berperkara i.
SOP Publikasi Putusan
j.
SOP Permohonan Banding
k. SOP Permohonan Perkara Kasasi l.
SOP Permohonan Perkara Peninjauan Kembali
17
m. SOP Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi n. SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat o. SOP Sita Jaminan, Sita eksekusi, dan Eksekusi Riil serta Eksekusi Lelang p. SOP Pemanggilan para pihak berperkara, saksi / saksi ahli melalui Kementrian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi q. SOP Proses Pemberkasan dan Minutasi r.
SOP Penyampaian Salinan Putusan
s. SOP Pengarsipan Berkas Perkara 2. Standard operasional prosedur dibidang kesekretariatan meliputi : Bagian Kepegawaian a. SOP Daftar Hadir Pegawai b. SOP Penilaian Pegawai /DP3. c.
SOP Usul Kenaikan Pangkat dan Pensiun
d. SOP Kenaikan Gaji Berkala e. SOP Karpeg, Taspen, Karis/Karsu, Askes f.
SOP Cuti
g. SOP Administrasi Bagian Keuangan a. SOP Pembahasan dan Penelaahan RKAKL b. SOP Kegiatan Pembayaran dan Pertanggungjawaban DIPA c.
SOP Rencana penarikan dana
d. SOP Pengajuan kartu identitas petugas pengantar SPM e. SOP Pelaksanaan Anggaran gaji induk f.
SOP Gaji susulan dan kekurangan gaji
g. SOP uang makan h. SOP uang lembur i.
SOP gaji ke 13
j.
SOP Remunerasi dan pertanggung jawabannya
18
k.
SOP Pengajuan uang persediaan
l.
SOP Pengajuan tambahan uang persediaan
m. SOP Pengajuan GU Persediaan n. SOP Pengajuan SPM langsung o. SOP Pengelolaan PNBP p. SOP Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan q. SOP pelaporan Keuangan r.
SOP penatausahaan dan Pengawasan Anggaran
Bagian Umum a. SOP pengelolaan Surat Masuk b. SOP pengelolaan surat keluar c.
SOP penataan Arsip
d. SOP penata usahaan asset tetap e. SOP Penata usahaan asset lancer f.
SOP Protokoler pengambilan sumpah
g. SOP perencanaan dan pelaksanaan anggaran h. SOP pengelolaan perpustakaan i.
SOP Perawatan / Pemeliharaan sarana dan prasarana
j.
SOP pengelolaan kebersihan dan keindahan kantor
k.
SOP keamanan kantor
l.
SOP Protokoler dan HUMAS
m. SOP Pelayanan Publik n.
SOP Teknologi Informasi
o. SOP Pekerjaan Borongan & Pembelian Adapun standard operasional prosedur Pengadilan Agama Krui pada tahun 2012 sebagaimana dalam lampiran 3.
19
BAB III KEADAAN PERKARA A. PERKARA YANG DITERIMA Pengadilan Agama Krui pada tahun 2012 telah menerima perkara sebanyak 706 perkara yang terdiri dari 235 perkara Gugatan dan 471 perkara Permohonan. Kondisi ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah terjadi kenaikan jumlah perkara sebanyak 489 perkara atau 232,86 % jumlah perkara yang diterima tahun 2011, sebanyak 210 perkara. Adapun rincian perkara yang diterima pada tahun 2012 tersebut setiap bulannya, dari bulan Januari sampai dengan Desember 2012 adalah sebagai berikut : JUMLAH DITERIMA NO
BULAN
Gugatan
Permohonan
1
Januari
15
-
2
Februari
17
1
3
Maret
22
1
4
April
18
1
5
Mei
22
-
6
Juni
19
2
7
Juli
20
-
8
Agustus
7
222
9
September
30
204
10
Oktober
26
37
11
November
27
2
12
Desember
12
1
JUMLAH
235
471
20
Dari perkara yang diterima tahun 2012 tersebut, apabila dirinci menurut jenis perkaranya adalah sebagai berikut : NO
JENIS PERKARA
JUMLAH
1
Cerai Gugat
161
2
Cerai Talak
70
3
Itsbath Nikah
468
4
Izin Poligami
-
5
Gugat Waris
2
6
Hibah
1
7
Harta Bersama
1
8
Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali
1
9
Wali Adhol
2 706
JUMLAH
Meningkatnya jumlah perkara Pengadilan Agama Krui pada tahun 2012
dikarenakan
adanya
program
Itsbat
Nikah
Massal
yang
dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Krui atas bantuan dana hibah dari Pemda Kabupaten Lampung Barat dan direncanakan pada tahun 2013 program dimaksud akan dilanjutkan kembali mengingat masih banyaknya warga di Kabupaten Lampung Barat yang sudah menikah namun belum memiliki buku nikah. B. PERKARA YANG DIPUTUS / DISELESAIKAN Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Krui telah menerima perkara sebanyak 706 perkara, ditambah dengan perkara sisa tahun 2011 sebanyak 32 perkara, jumlah keseluruhan 738 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, yang telah diputus sebanyak 698 perkara, sisa perkara yang belum diputus sebanyak 40 perkara. Rincian perkara yang telah diputus / diselesaikan adalah sebagai berikut :
21
NO
KRITERIA PERKARA DIPUTUS
JUMLAH
1
Dikabulkan
611
2
Dicabut
16
3
Dinyatakan tidak dapat diterima (N.O)
4
Digugurkan
67
5
Dicoret dari register
2
6
Ditolak
2
-
JUMLAH
698
Berdasarkan kemampuan memutus / menyelesaikan perkara yang diterima terdapat peningkatan perkara yang diputus sebanyak 500 perkara jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2011 jumlah perkara yang masuk sebanyak 210 perkara ditambah sisa perkara tahun 2010 sebanyak 20 Perkara dan yang diputus pada tahun 2011 sebanyak 198 perkara, sehingga sisa yang belum diputus sebanyak 32 perkara, sedangkan pada tahun 2012 jumlah perkara yang masuk sebanyak 706 perkara ditambah sisa perkara tahun 2011 sebanyak 32 perkara dan yang diputus pada tahun 2012 sebanyak 698 perkara sisa yang belum diputus 40 perkara. C. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN Khusus untuk perkara perceraian, dapat pula dilihat faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang rinciannya sebagai berikut : NO
KRITERIA PERKARA DIPUTUS
JUMLAH
1
Tidak Ada Keharmonisan
93
2
Tidak Ada Tanggungjawab
64
3
Faktor Ekonomi
25
4
Poligami Tidak Sehat
-
22
5
Cemburu
8
6
Gangguan Pihak Ketiga
7
7
Krisis Moral
-
8
Dihukum
2
9
Penganiayaan Berat
-
JUMLAH
199
D. UPAYA HUKUM Sepanjang tahun 2012 dari perkara-perkara yang telah diputus / diselesaikan tersebut ada yang mengajukan upaya hukum banding yaitu perkara
nomor
42/Pdt.G/2012/PA.Kr,
dan
perkara
nomor
90/Pdt.G/2012/PA.Kr yang saat ini masih dalam proses Kasasi. Dan perkara tersebut adalah perkara yang masuk pada tahun 2012.
E. PERKARA YANG TERKAIT DENGAN PP NO.10 TAHUN 1983 Jo PP NO.45 TAHUN 1990 Khusus perkara perceraian yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI dan anggota POLRI atau yang sejenisnya yang diterima Pengadilan Agama Krui tahun 2012 sebanyak perkara, 11 yang merupakan jumlah keseluruhan perkara yang diterima dari bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012. Dari perkara tersebut yang telah diputus/diselesaikan sebanyak 9 perkara sehingga sampai akhir tahun 2012 menyisakan perkara sebanyak 2 perkara.
F. AKTA CERAI Untuk perkara Cerai Gugat yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan untuk perkara Cerai Talak setelah pihak
23
Pemohon (Suami) mengucapkan Ikrar Talak, maka akta cerainya telah dikeluarkan dan telah dapat diambil oleh para pihak. Untuk tahun 2012 Pengadilan Agama Krui telah mengeluarkan / menerbitkan Akta Cerai sebanyak 199 eksemplar. Gambaran keadaan perkara selengkapnya baik perkara diterima, perkara diputus, diselesaikan serta perkara yang terkait dengan PP Nomor 10 tahun 1983 dan akta cerai yang dikeluarkan sebagaimana terlampir dan dapat kita lihat pada lampiran 4.
24
BAB IV PENGAWASAN INTERNAL A.
PELAKSANAAN PENGAWASAN Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk
menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku, oleh karena itu pengawasan harus dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan, baik oleh atasan langsung maupun Hakim pengawas bidang. Pengadilan Agama Krui pada tahun 2012 telah melakukan pengawasan secara internal pada bulan April, Juli, Oktober dan Desember 2012, Pengadilan Agama Krui melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan secara berkala tersebut untuk mengetahui apakah hasil pengawasan dan pembinaan sebelumnya benar-benar telah ditindaklanjuti atau belum. Hasil pengawasan dan pembinaan tersebut sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan tugas. Dalam pelaksanaannya pengawasan dilakukan dengan bentuk pengawasan melekat (Waskat) yang dilakukan oleh atasan masingmasing, disamping itu juga pengawasan fungsional dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang semula berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Kelas II, Nomor : W8-A4/87/OT.01.3/I/2012 tanggal 2 Januari 2012, yang kemudian pada bulan Maret 2012 Surat keputusan tersebut diperbaharui lagi dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Kelas II, Nomor : W8–A4/232.a/OT.01.3/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Agama Krui.
25
Adapun nama-nama Hakim Pengawas bidang seperti dibawah ini : No Jabatan/Bidang
Nama
Ket
1.
Koordinator
Drs.KHOER AFFANDI,SH.
Wakil Ketua
2.
Administrasi
Dra. APRIN ASTUTI
Hakim
Perkara
MAMAN ABDUR RAHMAN, SHI., M.Hum.
ASRORI AMIN S.HI
3.
Administrasi
IRMAN FADLY, S.Ag
Umum
RUSDI, S.Ag., MH
Hakim
WALUYO, S.Ag
4.
Kinerja
Drs. SUNARYO, MSI
Pelayanan
LUTFI MUSLIH, S.Ag., MA
Hakim
Publik
B.
PEDOMAN PENGAWASAN / PEMBINAAN Pengawasan/Pembinaan dilakukan dengan berpedoman kepada
buku IV tata laksana pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan Mahkamah Agung RI 2007 dan Panduan Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2012.
C.
OBJEK PENGAWASAN / PEMBINAAN Pada dasarnya pengawasan dilakukan secara menyeluruh baik
bidang kepaniteraan maupun bidang kesekretariatan, kinerja pelayanan public dan penanganan pengaduan namun demikian karena keterbatasan waktu dan tenaga dan juga agar pengawasan/pembinaan lebih optimal maka pengawasan kali ini lebih difokuskan kepada pemeriksaan terhadap obyek-obyek pemeriksaan yang meliputi :
26
1. Manajemen Peradilan 2. Administrasi Perkara 3. Administrasi Persidangan 4. Administrasi Kesekretariatan 5. Kinerja Pelayanan Publik dan Penanganan Pengaduan 6. Pemeriksaan Kas 7. Pemeriksaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 8. Pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Realisasi Keuangan D.
TEMUAN-TEMUAN DALAM PEMERIKSAAN Setelah
Peradilan,
melakukan
pemeriksaan
Administrasi
Perkara,
dalam
bidang
Administrasi
Manajemen Persidangan,
Administrasi Kesekretariatan, Kinerja Pelayanan Publik, Pemeriksaan Kas, Pemeriksaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pelaksanaan pemeriksaan Laporan Realisasi Keuangan dan yang lainnya Pengadilan Agama Krui pada bulan April, Juli, Oktober dan Desember 2012, maka Team pemeriksa berkesimpulan bahwa Pengadilan Agama Krui secara umum telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena setiap ada temuan baik oleh Pengawas dari atasan langsung (Waskat) dan Hakim pengawas bidang maupun pengawasan dari Mahkamah Agung dan atau Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung langsung ditindak lanjuti, dimana tindak lanjut hasil pengawasan tersebut secara langsung di bawah koordinasi Wakil Ketua dan selanjutnya Laporan Hakim Pengawas bidang tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Krui untuk ditindak lanjuti dan kemudian dilaporkan oleh Ketua Pengadilan Agama Krui ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung .
27
BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. SUMBER DAYA MANUSIA 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial a. Keadaan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Krui di bidang Teknis Yudisial sebagai berikut : 1) Menurut jabatan tenaga Teknis Yudisial dan Staf Teknis Yudisial, terdapat 19 orang yang terdiri dari : A. Jabatan tenaga Teknis Yudisial NO
JABATAN
JUMLAH
1
Ketua
1
2
Wakil Ketua
1
3
Hakim
6
4
Panitera / Sekretaris
1
5
Wakil Panitera
1
6
Panitera Muda
2
7
Panitera Pengganti
1
8
Juru Sita
2
9
Juru Sita Pengganti
4
JUMLAH
19
B. Staf Teknis Yudisial NO 1
JABATAN Staf Gugatan JUMLAH
JUMLAH
KET
1
Kasir
1
28
2). Menurut Jenis kelamin, tenaga Teknis Yudisial terdiri dari : NO
JENIS KELAMIN
JUMLAH
1
Laki-laki
13
2
Perempuan
6
JUMLAH
19
3). Menurut umur tenaga Teknis Yudisial terdiri dari : NO
UMUR/TAHUN
JUMLAH
1
18 s/d 25
1
2
26 s/d 35
6
3
36 s/d 45
3
4
46 s/d 55
9
JUMLAH
19
4). Menurut pangkat/gol, tenaga Teknis Yudisial terdiri dari: NO
PANGKAT/GOL
JUMLAH
1
Pengatur ( II/a )
1
2
Pengatur ( II/c )
3
3
Penata Muda (III/a)
1
4
Penata Muda Tk. I ( III/b)
7
5
Penata (III/c)
-
6
Penata Tk. I (III/d)
4
7
Pembina (IV/a)
2
8
Pembina Tk.I (IV/b)
1
JUMLAH
19
29
5). Menurut pendidikan, tenaga Teknis Yudisial terdiri dari: NO
PENDIDIKAN
JUMLAH
1
Sarjana S2
4
2
Sarjana S1
8
3
Sarjana Muda
2
4
SLTA
5 JUMLAH
19
b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Krui dibidang Teknis Yudisial sebagai berikut : 1). Internal Diskusi dilaksanakan setiap hari Selasa tentang teknis yustisial
yang
diikuti
oleh
para
Hakim
dan
tenaga
Kepaniteraan serta kesekretariatan. Rapat
Kerja
yang
dihadiri
oleh
para
hakim,
karyawan/karyawati, beserta tenaga honorer dilaksanakan pada setiap hari Selasa minggu ke empat setiap bulan. Rapat kerja juga dilakukan setiap kali ada informasi penting yang harus segera ditindak lanjuti oleh Pengadilan Agama Krui.
2). Eksternal Pada tanggal 27 Februari 2012 s/d 2 Maret 2012, A. Juanda mengikuti pelatihan teknis fungsional bagi Juru Sita/ Juru Sita Pengganti Peradilan Agama wilayah hukum PTA seluruh Indonesia, yang dilaksanakan di Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, di Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat.
30
Pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012, Drs. Khoer Affandi, SH dan Ellina AR, SH menghadiri acara persiapan untuk menghadapi audit BPK Kinerja yang dilaksanakan di PTA Bandar Lampung. Pada tanggal 2 April 2012, Drs. Sahrudin SH., MHI dan Drs. Erwin Romel, MH menghadiri undangan sosialisasi dan supervisi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang diadakan di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Pada tanggal 11 April 2012, Ellina AR, SH menghadiri pertemuan antar cabang Dharmayukti Karini se-provinsi Lampung tahun 2012, yang dilaksanakan di PTUN Bandar Lampung. Pada tanggal 12 April 2012, Asrori Amin, SHI dan Herman S, S.Kom melaksanakan updating SIADPA dan Website Pengadilan Agama Krui, yang dilaksanakan di PTA Bandar Lampung. Pada tanggal 19 April 2012, Abd. Rahman, SH, Ellina AR, SH, Dra. Arwani, SH, Drs. H. Isep Sadeli, Herfi Meilina, SH, dan Irfan Junial, A.Md mengikuti ujian dinas tingkat II dan ujian penyesuaian ijazah yang dilaksanakan di Hotel Grand Anugrah Bandar Lampung. Pada tanggal 2 s/d 4 Mei 2012, Drs. Sahrudin, SH., MHI menghadiri acara pelaksanaan kegiatan penelitian tentang ” Fungsi pengawasan terhadap aparatur peradilan untuk mewujudkan badan peradilan yang agung” yang bertempat di Sahid Hotel, Bandar Lampung. Pada tanggal 22 Juni 2012, pimpinan dan seluruh Hakim pada Pengadilan Agama Krui mengikuti acara diskusi hukum
31
wilayah
III
yang
dilaksanakan
di
Pengadilan
Agama
Blambangan Umpu. Pada tanggal 18 Juli 2012, Drs. Sahrudin, SH., MHI, Drs. Erwin Romel, MH dan Meilina Yulien, A.Md menghadiri acara ekpose hasil pengawasan yang dilaksanakan di aula PTA Bandar Lampung. Pada tanggal 15 – 19 September 2012, Drs. Sahrudin, SH., MHI mengikuti kegiatan bimbingan teknis administrasi Peradilan Agama angkatan V tahun 2012 yang dilaksanakan di Hotel Mercure ancol, Jakarta. Pada tanggal 24 September 2012, Drs. Erwin Romel, MH, Dra. Arwani, SH, Herfi Meilina, SH, Anika Rahmah, S.Ag menghadiri undangan pengarahan bagi tenaga teknis kepaniteraan oleh wakil ketua PTA Bandar Lampung bertempat di PTA Bandar Lampung. Pada tanggal 27 September 2012, Drs. Sahrudin, SH., MHI menghadiri rapat koordinasi PTA Bandar Lampung dan PA Se-wilayah PTA Bandar Lampung, yang dilaksanakan di PTA Bandar Lampung. Pada tanggal 8 Oktober 2012, Asrori Amin, SHI dan Drs. Erwin Romel, MH menghadiri undangan rapat koordinasi PTA Bandar Lampung dan PA Sewilayah PTA Bandar Lampung, yang diselenggarakan di PTA Bandar Lampung. Pada tanggal 30 Oktober 2012, Rusdi, S.Ag., MH, Asrori Amin, SHI, Maman Abdur Rahman SHI., M.Hum, Drs. Erwin Romel, MH dan Herman S, S.Kom melaksanakan studi banding ke PA Muara Enim wilayah PTA Palembang.
32
Pada tanggal 19 - 21 November 2012, Dra. Hj. Aprin Astuti dan Lutfi Muslih, S.Ag., MA mengikuti pembekalan terhadap penerapan UU No. 23 tahun 2012 tentang perlindungan anak dan UU no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta UU No. 21 tahun 2007 tentang penghapusan tindak pidana perdagangan orang sebagai dasar hukum dan penjatuhan putusan pengadilan bagi hakim, yang dilaksanakan di Hotel Arinas, Bandar Lampung. Pada tanggal 21 – 23 November 2012, Drs. Erwin Romel, MH
dan
H.
Sumarjo
mengikuti
acara
sosialisasi
pembentukan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) pada Mahkamah Agung RI, yang dilaksanakan di Hotel Sheraton, Bandar Lampung. Pada tanggal 5 – 7 Desember 2012, Drs. Sahrudin, SH., MHI, Drs. Aripin, SH., H. Sarman, SH, Abd. Rahman, SH, dan Ellina Ar, SH mengikuti kegiatan pembinaan dan supervisi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada 4 (empat) lingkungan badan peradilan guna peningkatan kinerja menuju remunerasi 100%, yang dilaksanakan di Hotel Novotel, Bandar Lampung. Pada tanggal 11 Desember 2012, Drs. Sahrudin, SH., MHI mengikuti rapat kerta tim perumus yang diselenggarakan oleh PTA Bandar Lampung. 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial a. Keadaan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Krui di bidang Non Teknis Yudisial sebagai berikut : 1). Menurut jabatan tenaga Non Teknis Yudisial dan Staf Non Teknis yudisial terdapat 7 orang yang terdiri dari :
33
A. Jabatan tenaga Non Teknis Yudisial NO
JABATAN
JUMLAH
1
Wakil Sekretaris
1 orang
2
Kaur Kepegawaian
1 orang
3
Kaur Umum
1 orang
4
Kaur Keuangan
-
JUMLAH
3 orang
B. Staf Non Teknis Yudisial NO
JABATAN
JUMLAH
KET
-
-
1
Staf Kepegawaian
2
Staf Keuangan
2 Orang
Bendahara
3
Staf Umum
2 Orang
-
JUMLAH
4 Orang
2). Menurut Jenis kelamin, tenaga Non Teknis Yudisial terdiri dari: NO
JENIS KELAMIN
JUMLAH
1
Laki-laki
4
2
Perempuan
3
JUMLAH
7
3). Menurut umur tenaga Non Teknis Yudisial terdiri dari : NO
UMUR/TAHUN
JUMLAH
1
21 s/d 25
1
2
26 s/d 35
4
3
36 s/d 45
-
34
4
46 s/d 55 JUMLAH
2 7
4). Menurut pangkat/golongan, tenaga Non Teknis Yudisial terdiri dari : NO
PANGKAT/GOL
JUMLAH
1
Pengatur Muda (II/a)
1
2
Pengatur (II/c)
1
3
Penata Muda (III/a)
2
3
Penata Muda Tk.1 (III/b)
2
5
Penata (III/c)
-
6
Penata Tk.1 (III/d)
1
JUMLAH
7
5). Menurut pendidikan, tenaga Non Teknis Yudisial terdiri dari : NO
PENDIDIKAN
JUMLAH
1
Sarjana S2
-
2
Sarjana S 1
4
3
Sarjana Muda / D3
1
4
SLTA
2 JUMLAH
7
b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Krui dibidang Non Teknis Yudisial sebagai berikut : 1). Internal Apel/upacara rutin mingguan setiap Hari Senin bagi setiap pegawai dan Hakim .
35
Rapat Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan dilaksanakan oleh Wakil Sekretaris dan Kepala-Kepala Urusan beserta masing-masing staff bagiannya dilaksanakan pada setiap bulan. Rapat
Pleno
yang
dihadiri
oleh
para
hakim,
karyawan/karyawati, beserta tenaga honorer . 2). Eksternal Pada tanggal 11 Januari 2012, Indah Wahyuningsih, A.Md mengikuti acara penyamaan neraca SAKPA semester II tahun anggaran 2012 di PTA Bandar Lampung. Pada tanggal 18 – 19 Januari 2012, Drs. Sahrudin, SH., MHI, Drs. Khoer Affandi, SH dan Drs. Erwin Romel, MH menghadiri acara rapat kerja daerah PTA Bandar Lampung beserta PA sewilayah PTA Bandar Lampung tahun 2012. Pada tanggal 27 – 28 Januari 2012, seluruh Pegawai PA Krui mengikuti perlombaan olah raga dalam rangka memperingati HUT PTA Bandar Lampung ke 19 tahun di Bandar Lampung. Pada tanggal 13 Januari 2012, Irman Fadly, S.Ag mengikuti kegiatan english meeting club dan kunjungan ke world bank yang diadakan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. Pada tanggal 7 Februari 2012, Drs. Erwin Romel, MH menghadiri acara rapat koordinasi Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama sewilayah PTA Bandar Lampung yang bertempat di aula PTA Bandar Lampung.
36
Pada tanggal 17 Februari 2012, Indah Wahyuningsih, A.Md melaksanakan revisi DIPA Tahun anggaran 2012 dan rekonsiliasi SAKPA PA Krui yang dilaksanakana di Dirjen Perbendaharaan Provinsi Lampung. Pada tanggal 23 – 25 Februari 2012, Asrori Amin, SHI dan Drs. Erwin Romel, MH menghadiri kegiatan konsolidasi dan asistensi
sistem
akuntabilitas
kinerja
pemerintahaan
(LAKIP) PTA dan PA sewilayah PTA Bandar Lampung, yang dilaksanakan di Kalianda Resort, Lampung. Pada tanggal 28 Februari 2012, Herman S, S.Kom menghadiri acara persamaan persepsi dalam penyusunan RENSTRA dan LAKIP pada Pengadilan sewilayah PTA Bandar Lampung, yang dilaksanakan di PTA Bandar Lampung. Pada tanggal 9 maret 2012, Fitri Nurhayati mengikuti acara Rekonsiliasi SAKPA Pengadilan Agama Krui di PTA Bandar Lampung. Pada tanggal 12 April 2012, Indah Wahyuningsih, A.Md menghadiri undangan pelaksanaan monitoring PP 39 triwulan I serta penyamaan neraca SAKPA triwulan I tahun anggaran 2012, yang bertempat di PTA Bandar Lampung. Pada tanggal 1 s/d 3 Mei 2012, Herman S, S.Kom melaksanakan verifikasi dan validasi IP – BMN yang dilaksanakan di PTA Bandar Lampung. Pada tanggal 14 s/d 26 Mei 2012 Drs. Erwin Romel, MH dan
Indah
Wahyuningsih
A.Md
mengikuti
acara
penyusunan program dan anggaran tahun 2013 yang dilaksanakan di Kalianda Resort, Lampung.
37
Pada tanggal 8 Juni 2012, Afrizal Andriyandika Budiman, S.Kom, mengahadiri acara penandatanganan BA verifikasi dan validasi IP BMN, yang dilaksanakan di PTA Bandar Lampung. Pada tanggal 9 Juni 2012, Indah Wahyuningsih, A.Md mengikuti acara sosialisasi pembuatan laporan keuangan tahunan/ semesteran satker yang bertempat di PTA Bandar Lampung. Pada tanggal 25 – 26 Juni 2012, Lindri Noprita mengikuti pelatihan SIMAK BMN dan penyampaian data audit BPK tahun 2011 serta sosialisasi pembuatan laporan BMN tahunan dan semesteran, yang dilaksanakan di PTA Bandar Lampung. Pada tanggal 28 Juni 2012, Fitri Nurhayati dan Herfi Meilina, SH mengikuti acara sosialisasi penginputan BKU dan LPJ Bendaharawan Pengeluaran dan Bendaharawan Penerimaan, yang dilaksanakan di PTA Bandar Lampung. Pada tanggal 4 Juli 2012, Lindri Noprita mengikuti acara penyamaan neraca SIMAK BMN, yang dilaksanakan di PTA Bandar Lampung. Pada tanggal 5 Juli 2012, Indah Wahyuningsih, A.Md menghadiri undangan pelaksanaan monitoring PP 39 triwulan II serta penyamaan neraca SAKPA triwulan II tahun anggaran 2012, yang bertempat di PTA Bandar Lampung. Pada tanggal 16 Juli 2012, Indah Wahyuningsih, A.Md mengikuti acara up-date data RKAKL tahun 2012, dilaksanakan di PTA Bandar Lampung.
yang
38
Pada tanggal 17 – 19 Juli 2012, Lediarahmi, SHI., SE, mengikuti acara sosialisasi SIKEP, yang dilaksanakan di PTA Bandar Lampung. Pada tanggal 16 Agustus 2012, Indah Wahyuningsih, A.Md melaksanakan kegiatan rekonsiliasi dan penyerahan data pendukung pembangunan lanjutan ruang sidang, yang dilaksanakan di PTA Bandar Lampung. Pada tanggal 7 September 2012, Indah Wahyuningsih, A.Md
mengikuti
acara
rekonsiliasi
laporan
neraca
keuangan, yang dilaksanakan di PTA Bandar Lampung. Pada tanggal 27 September 2012, Herfi Meilina, SH, Indah Wahyuningsih, A.Md dan Fitri Nurhayati menghadiri rapat koordinasi hasil review Badan Pengawas MA RI semester I, yang dilaksanakan di PTA Bandar Lampung. Pada tanggal 9 Oktober 2012, Afrizal Andriyandika Budiman,
S.Kom
mengikuti
acara
monitoring
dan
penyamaan neraca SIMAK – BMN, yang dilaksanakan di PTA Bandar Lampung. Pada tanggal 11 Oktober 2012, Afrizal Andriyandika Budiman, S.Kom dan Indah Wahyuningsih, A.md mengikuti acara penjelasan hasil review tim dari badan pengawas MA RI dan Badan Pengawas keuangan dan pembangunan di wilayah Lampung, yang dilaksanakan di PTA Bandar Lampung. Pada tanggal 19 Oktober 2012, Indah Wahyuningsih, A.Md mengikuti acara monitoring laporan bendahara penerima sebagai tindak lanjut temuan tim supervisi biro keuangan MA RI, yang dilaksanakan di PTA Bandar Lampung.
39
Pada tanggal 9 November 2012, Indah Wahyuningsih, A.Md mengikuti acara rekonsiliasi, yang dilaksanakan di PTA Bandar Lampung. Pada tanggal 13 November 2012, Abd. Rahman, SH, Indah Wahyuningsih, A.Md dan Lindri Noprita mengikuti acara pendampingan
penyusunan
lingkungan MA RI
laporan
keuangan
pada
tahun anggaran 2012 di Provinsi
Lampung, yang dilaksanakan di PTA Bandar Lampung. Pada tanggal 26 – 28 November 2012, Afrizal Andriyandika Budiman, S.Kom mengikuti kegiatan pembinaan bidang kepegawaian pada 4 lingkungan peradilan tingkat pertama tahun anggaran 2012 yang diadakan di Palembang. Pada tanggal 20 Desember 2012, H. Sarman, SH dan Indah Wahyuningsih, A.Md mengikuti acara revisi pagu minus belanja pegawai tahun anggaran 2012, yang dilaksanakan di PTA Bandar Lampung. Di dalam pelaksanaan sebagian tugas lainnya Pengadilan Agama Krui dibantu juga oleh beberapa orang Tenaga Honorer yang
pemberdayaannya
ditempatkan
dalam
bidang
tenaga
administrasi, driver, kebersihan dan keamanan. Adapun Tenaga Honorer tersebut adalah sebanyak 9 orang dengan perincian sebagai berikut : 1) Siti Waryani, Tenaga Administrasi/ Staf Panmud Gugatan 2) Mulyanto, Petugas Penjaga Kantor/ Staf Umum 3) Liza Liswati, Tenaga Administrasi/ Staf Panmud Gugatan 4) Novi Perlina, S. Sos, Tenaga Administrasi/ Staf Panmud Hukum 5) Ledia Rahmi, SHI, SE, Tenaga Administrasi/ Staf Kepegawaian 6) Etilawati, Tenaga Kebersihan/ Staf Umum 7) Lindri Noprita, Tenaga Administrasi/ Staf Umum
40
8) Dhian Rodiana, Tenaga Administrasi merangkap Supir Panitera / Sekretaris/ Staf Umum 9) Kenedy Yasin, Supir Ketua / Staf Umum 3. PROMOSI DAN MUTASI a. Promosi Tim TPM di Pengadilan Agama Krui mengadakan rapat pada awal tahun 2012 yang berhubungan dengan Promosi dan Mutasi serta menilai kinerja para Pejabat Struktural dan Fungsional di Pengadilan Agama Krui, serta menginventarisir para pejabat yang sudah lebih dari lima tahun memegang jabatan struktural/fungsional atau sudah bertugas di Pengadilan Agama Krui lebih dari lima tahun, untuk selanjutnya Tim TPM tersebut mengajukan beberapa rekomendasi
kepada
Ketua
Pengadilan Agama
Krui
untuk
dipertimbangkan sebagai kebijakan pimpinan pada tahun 2012. Dalam Rapat TPM tersebut diajukan usul untuk penambahan pegawai Pengadilan Agama Krui dan juga membahas masalah kekosongan jabatan struktural di bagian kepaniteraan dan bagian kesekretariatan di Pengadilan Agama Krui. Pada tahun 2012 berdasarkan usulan yang disampaikan kepada PTA Bandar Lampung mengenai kekosongan jabatan Panitera Muda Gugatan yang telah kosong sejak tahun 2007, dengan dilantiknya Dra. Arwani, SH, berdasarkan Surat Keputusan nomor 1454/DJA/KP.04.6/SK/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 sebagai Panitera Muda Gugatan yang baru pada Pengadilan Agama Krui, akhirnya kekosongan jabatan yang telah kosong selama lebih kurang 5 tahun sudah terealisasi. Dan mengenai kekosongan jabatan di Pengadilan Agama Krui, kondisi akhir saat ini terdapat 2 jabatan struktural
di bagian
kepaniteraan dan bagian kesekretariatan yang masih kosong, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :
41
a. Panitera Muda Permohonan (Kepaniteraan) Oleh
karena
pejabat
Panitera
Muda
Permohonan
yang
sebelumnya, dipromosikan menjadi Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama Krui, maka sejak tanggal 30 November 2012 jabatan Panitera Muda Permohonan kosong. b. Kepala Urusan Keuangan (Kesekretariatan) Oleh karena pejabat sebelumnya telah pensiun maka sejak tanggal 1 Mei 2012 jabatan kepala urusan keuangan kosong.
b. Mutasi Mutasi pegawai Pengadilan Agama Krui pada tahun 2012 baik mutasi keluar dari Pengadilan Agama Krui maupun yang masuk ke Pengadilan Agama Krui. Dan juga ada beberapa pegawai yang mengalami mutasi kepangkatan yaitu kenaikan pangkat reguler. Keterangan mutasi tersebut adalah sebagai berikut : 1) Mutasi masuk ke Pengadilan Agama Krui : No
1
Nama Pegawai
Irman Fadly, S.Ag
2
Rusdi, S.Ag., MH
KE DALAM JABATAN LAMA
JABATAN BARU
Hakim Pratama
Hakim Pratama
Muda
Muda
Hakim Pratama
Hakim Pratama
Muda
Muda
2) Mutasi keluar ke Pengadilan Agama Krui : No
Nama Pegawai
1
Irfan Junial, A.Md
2
Berniati, A.Md
KE LUAR JABATAN LAMA
JABATAN BARU
Staff PA Krui
Staff PA Balmbangan Umpu
Staff PA Krui
Staff PTA Bandar Lampung
42
3
Drs. Sunaryo, MSI
4
Waluyo, S.Ag
5
Drs. Khoer Affandi, SH
6
Drs. Erwin Romel, MH
7
Herfi Meilina, SH
8
Anika Rahmah, S.Ag
Hakim PA Krui
Hakim PA Nganjuk kelas IB
Hakim PA Krui
Hakim PA Muara Enim
Wakil Ketua PA
Ketua PA Kayu
Krui
Agung
Panitera/Sekretaris
Panitera/Sekretaris
PA Krui
PA Tanggamus
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
PA Krui
PA Tanggamus
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
PA Krui
PA Kalianda
3) Mutasi Kepangkatan : No
Nama Pegawai
Jenis
JAB PKT
JAB PKT
Mutasi
LAMA
BARU
Periode April 2012 1
Drs. Khoer Affandi, SH
Reguler
IV a
IV b
2
Anika Rahmah, S.Ag
Reguler
III b
III c
4. PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL Secara internal belum ada pegawai Pengadilan Agama Krui yang memenuhi syarat untuk mengisi kekosongan jabatan Struktural Kepala Urusan Keuangan dan Panitera Muda Permohonan tersebut. Sehingga usulan untuk pengisian kekosongan jabatan struktural diserahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
43
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 1. SARANA DAN PRASARANA GEDUNG a. Pengadaan Tahun Anggaran 2012 Pengadilan Agama Krui mendapatkan pengadaan sarana dan prasarana gedung dari dana DIPA 2012 berupa : 1) Pembangunan Rumah Dinas Type 54 sebanyak 2 ( dua) unit dengan nilai kontrak sebesar 314.600.000,- ( Tiga Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ) yang pengerjaanya dimulai pada bulan Mei 2012 sampai dengan Oktober 2012 oleh kontraktor CV. Si Tuhuk yang beralamat di Jl. Cemara No. 934 Kelurahan Pasar Krui Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat. 2) Pembangunan pagar Kantor lanjutan berupa pembuatan Pos Satpam, Gapura dan Pemasangan paving blok jalan lingkar di sekitar kantor Pengadilan Agama Krui dengan total nilai kontrak sebesar 149.000.000,- ( Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah ) yang pengerjaannya dimulai pada Bulan Maret sampai dengan Mei 2012 oleh Kontraktor CV. Aufa Ashika yang beralamat di Jl. Raden Intan, Kelurahan Way Mengaku, Kabupaten Lampung Barat.
b. Pemeliharaan 1) Tanah Keberadaan kantor Pengadilan Agama Krui yang terletak di komplek Pemda Lampung Barat status tanah yang digunakan adalah pinjam pakai. Status ini sama dengan kantor / instansi yang ada didalamnya seperti Depag, BPN, Kodim dll karena tanah komplek Pemda Lampung Barat merupakan hibah warga
44
di Liwa Lampung Barat. Namun demikian pimpinan Pengadilan Agama Krui sudah berusaha melakukan komunikasi dengan pihak Pemda Lampung Barat dalam rangka merubah status tanah tersebut dengan cara mengirimkan surat Nomor : W8-A4 / 117 / PL.02 / I / 2011 tanggal 10 Januari 2011 yang ditujukan kepada Bupati Lampung Barat perihal permohonan izin pensertifikatan tanah kantor dan rumah dinas Pengadilan Agama Krui di Liwa atas nama MA – RI, akan tetapi sesuai dengan jawaban dari Pihak Pemda Kabupaten Lampung Barat dengan surat Nomor : 000 / 113 / 01 / 2011 tanggal 25 Februari 2011 menjelaskan bahwa status tanah tersebut tidak dapat dipindahkan menjadi atas nama MA RI dikarenakan seluruh tanah perkantoran pemda Kabupaten Lampung Barat seluas 30,8 Ha yang didalamnya termasuk kantor dan Rumah Dinas Pengadilan Agama Krui serta beberapa instansi vertikal lainnya telah disertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sehingga permohonan sertifikat tanah kantor dan rumah dinas Pengadilan Agama Krui di Liwa atas nama MA – RI tidak dapat dikabulkan.
Lokasi tanah yang dipinjam pakai dari Pemda Lampung Barat, tersebut
berdasarkan
Surat
Hak
Tanah
No:
641/006/BA.PPLB/1995 seluas 2400m2 begitu pula dengan tanah rumah dinas seluas 1920m2 berdasarkan Surat Hak Tanah No: B/41/KPTS/01/2009 sedangkan aset tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Krui dengan status hak milik dengan nomor sertifikat No. 08.05.04.034.00033 yang merupakan pengadaan dari DIPA Pengadilan Agama Krui tahun 2008 dengan luas 900m2 bernilai Rp.171,000,000
terletak di Jln.
45
Sumbai 5 No.10 Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.
2) Gedung dan Bangunan a) Gedung kantor PA Krui yang terletak di komplek Pemda Lampung Barat, merupakan bangunan yang didirikan berasal
dari
DIPA
tahun
2007
dengan
nilai
Rp.
1.104.019.000,00 seluas 510m2, meskipun tanah yang digunakan masih pinjam pakai. Gedung kantor PA Krui terdiri dari 3 blok yaitu : 1 blok digunakan untuk : Ruang Ketua Pengadilan Agama,
Ruang
Hakim,
Ruang
Mediasi,
Ruang
Kepaniteraan ( Wakil Panitera, Meja I, Meja II dan Meja III, Panmud Permohonan, Panmud Hukum, Ruang Panitera Pengganti/Panmud Gugatan dan ruang Wakil Panitera,
Ruang
One
Stop
Service
dan
Kamar
Mandi/WC. 1 Blok lain digunakan untuk : Ruang Wakil Ketua, Ruang Panitera/Sekretaris, Ruang Keuangan, Ruang IT, Ruang JS/JSP, Ruang Kesekretariatan (Ruang Wakil Sekretaris, Kaur
Kepegawaian
dan
Kaur
Umum)
Ruang
Perpustakaan dan Ruang Arsip Perkara serta Kamar Mandi/WC. 1 blok yang masih tergabung dalam komplek bangunan adalah ruang sidang yang digunakan sekaligus berfungsi sebagai
ruang
pertemuan.
Namun
yang
menjadi
perhatian adalah bahwa ruang-ruang yang digunakan masih belum representatif dan kurang memadai sehingga perlu adanya penambahan gedung.
46
b) Pagar kantor Pengadilan Agama Krui yang merupakan pengadaan dari DIPA tahun 2011 senilai Rp. 163.000.000,( Seratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah ) dan kemudian Pengadaan Pagar kantor lanjutan berupa pembangunan Pos Satpam, Gapuran dan pemsangan paving blok jalan lingkar PA Krui dari DIPA tahun 2012 senilai Rp. 149.000.000,-. c) Bangunan lain yang dimiliki Pengadilan Agama Krui namun berdiri diatas tanah milik Pemda Lampung Barat dengan status pinjam pakai adalah 4 (empat) unit rumah dinas yang masing – masing berasal dari DIPA tahun 2009 senilai Rp. 318.188.000,- (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan luas 70m2 ( 1 unit ), Dipa Tahun 2011 senilai Rp. 214.272.000,- ( Dua Ratus Empat belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu rupiah ) dengan luas 70m2 ( 1 unit) dan DIPA Tahun 2012 senilai Rp. 314.600.000,- (Tiga Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan luas 54 m2 ( 2 unit ).
c. Penghapusan Untuk tahun 2012 Pengadilan Agama Krui tidak melaksanakan penghapusan akan tetapi baru mengajukan usul penghapusan yang baru memasuki tahap permohonan rekomendasi dari Kanwil Dirjen Anggaran Propinsi Lampung.
2. SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG a. Pengadaan Dari DIPA Tahun Anggaran 2012 Pengadilan Agama Krui mendapat tambahan Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung berupa :
47
1) Pengadaan Meubelair senilai Rp. 74.740.000,- ( Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah ) berupa : Brangkas sebanyak 1 (satu) unit; Lemari Ruang Ketua sebanyak 1 (satu) unit; Lemari Ruang Wakil Ketua sebanyak 1 (satu) unit; Lemari Ruang Hakim sebanyak 1 (satu) unit; Lemari Ruang Pansek, Panmud, dan Kaur 6 (enam) unit; Meja Satpam sebanyak 1( satu) unit; Kursi Satpam sebanyak 1 (satu) unit; Meja Informasi sebanyak 1 (satu) unit; Kursi Putar ruang informasi sebanyak 1(satu) unit. Kursi Putar Ruang Operator sebanyak 3 ( tiga ) unit. Meja Kursi Tamu sebanyak 1 ( satu ) set
2) Pengadaan Peralatan Kantor senilai Rp. 99.740.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah ) berupa : Sound System sebanyak 1 ( satu ) set; TV Media ( LED TV ) sebanyak 1 ( satu ) unit, Handycam sebanyak 1 ( satu ) unit . Infocus dan Layar sebanyak 1 ( satu ) set.
3) Pengadaan alat pengolah data senilai Rp. 74.740.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) berupa : Laptop sebanyak 4 ( empat ) unit . Printer sebanyak 5 ( lima ) unit.
48
b. Pemeliharaan 1) Fasilitas Ruangan Secara rinci fasilitas yang ada di setiap ruangan sebagai berikut: No 1
Ruangan Ketua PA
Fasilitas Yang Ada Meja 1, kursi besi 2, sice 1, lemari 1, karpet 1, gordyn 2, Dispenser 1, PC Unit 1, Laptop 1, Kaca Hias 1, Gambar Presiden / Wakil Presiden dan Jam dinding 1.
Kondisi Cukup
2
Wakil PA
Cukup
3
Panitera / Sekretaris
4
Ruang Kepaniteraan
5
Ruang Kesekretariatan
6 7
Ruang Perpustakaan Ruang IT
8
Ruang Keuangan
9 10
Ruang Mediasi Ruang Sidang
11
Ruang Hakim
12
Ruang Koridor
Meja Kerja 1, kursi besi 1, sice 1, Laptop 1, gordyn 1, karpet 1, Dispenser 1 dan Jam dinding 1. Meja Kerja 1, kursi besi 2, sice 1, lemari 1, dispenser 1, meja telepon 1, pesawat telepon 1, laptop 1, gordyn 2, Jam Dinding 1. Meja 8,Meja one stop service 1 unit, kursi besi 6, kursi kayu 5, dispenser 1, meja komputer 1, lemari 2, PC 3, dispencer 1, gordyn 4, Laptop 3, Jam Dinding 1, Kursi Tunggu 2 set, kursi putar 2 unit Filling Kabinet 1, meja 6, kursi besi 4, kursi kayu 4, gordyn 2, Dispenser 1, Lemari Kayu 2, Lemari obat 1, Laptop 3, PC 1, Papan Duk 1, Papan Papan Visual 1, Papan Perogram Kerja Umum 1, Jam Dinding 1, Perforator 1, Lemari 1, rak kayu 3, meja kayu 1, kursi kayu 1, gordyn 1. Meja Kerja Kayu 1, meja Komputer 1, internet 1, gordyn 1, PC 2, Lemari 1. Rak Kayu 1, brankas 1,meja kerja 3, kursi besi 1, kursi kayu 2, gordyn 2, laptop 2 Meja kerja 2, Kursi Sidang 3, Karpet 2. Meja sidang 1, meja pengacara 2, kursi sidang 4, kursi pengacara 4, Kursi Para Pihak 1, bendera 2, Pagar pembatas 1, palu sidang 1, Alquran 1, jam dinding 1, Lemari kayu 1, TV 1, Meja kayu 7, kursi besi 7, kursi kayu 1, PC 1, gordyn 2, meja komputer 1, kaca hias 1, dispenser 1. Meja Informasi 1, Kursi Besi Putar 1, Sice 1, Mesin absent 1, CCTV 1, Bangku Panjang 2, Pot bunga 2, TV 1, PC 1, Kursi kayu 2, Papan Struktur Kepegawaian 2, Jam dinding 1,
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup Cukup Cukup
Cukup Cukup
Cukup
Cukup
49
2) Fasilitas Transportasi
No 1
Uraian
Jenis
1 Unit Mobil Dinas
Kijang Inova
Sumber
Keterangan
Mahkamah Agung
Mobil Dinas Ketua
2
3
1 Unit Mobil
2 Unit Motor
Daihatsu Taruna
Pinjam Pakai dari
Mobil Dinas
Pemda Lampung
Panitera /
Barat
Sekretaris
Mega Pro
Mahkamah Agung
Wakil Ketua
Mega Pro
Pinjam pakai dari
Umum
PTA Bandar Lampung
3) Fasilitas Komunikasi / IT No 1
Uraian Komputer
Jumlah
Sumber
Keterangan
12 Unit
DIPA PA Krui
7 ( tujuh ) Unit dalam kondisi rusak berat
2
Faximile
1 unit
DIPA PA Krui
Rusak
3
Laptop
12 Unit
DIPA + Hibah
Baik
4
Telephone
1 unit
DIPA PA Krui
Baik
5
Televisi
6 unit
DIPA + Hibah
Baik
6
Printer + Copy
5 unit
DIPA PA Krui
Baik
+ Scanner 7
Finger Scan
1 unit
DIPA PA Krui
Baik
8
Generator
2 unit
Hibah + PTA
Baik
Bandar Lampung 9
CCTV
1 set
Hibah
Baik
10
Handycam
1 Unit
Dipa PA Krui
Baik
11
Infocus + Layar
1 set
Dipa PA Krui
Baik
50
4) Fasilitas Persidangan Fasilitas ruang sidang Pengadilan Agama Krui adalah sebagai berikut : No
Uraian
Jumlah
Sumber
Keterangan
1
Meja Sidang
1 Unit
DIPA PA Krui
Baik
2
Meja Pengacara
2 Unit
DIPA PA Krui
Baik
3
Kursi Pengacara
4 Unit
DIPA PA Krui
Baik
4
Kursi Hakim/ PP
4 unit
DIPA PA Krui
Baik
5
Bendera
2 Unit
DIPA PA Krui
Baik
6
Kursi Pihak
2 unit
DIPA PA Krui
Baik
7
Bangku Pengunjung
2 unit
DIPA PA Krui
Kurang memadai
8
Pagar Pembatas
1 Unit
DIPA PA Krui
Baik
9
Palu Sidang
1 set
DIPA Pa Krui
Baik
10
Alquran
1
Dipa PA Krui
Baik
c. Penghapusan Untuk tahun 2012 Pengadilan Agama Krui tidak melaksanakan Penghapusan akan tetapi baru mengajukan usul penghapusan yang memasuki tahap permohonan rekomendasi dari Kanwil Dirjen Anggaran Propinsi Lampung.
3. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI Sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan telah diganti dengan SK KMA No 1144/KMA/SK/I/2011,
maka
Pengadilan
berkewajiban
untuk
memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sebagaimana bunyi pasal 2 Bagian Pertama dalam keputusan ini, bahwa Setiap orang berhak memperoleh informasi dari Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini
51
merupakan
upaya
strategis
untuk
mengembangkan
informasi
Pengadilan tentang pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat dan diharapkan makin mendekatkan Pengadilan dengan rakyat pencari keadilan. Sebagai salah satu bentuk tindak lanjut Program Keterbukaan Informasi Pengadilan yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Krui telah melakukan beberapa kegiatan dalam meningkatkan pelayan informasi publik, salah satu kegiatan tersebut adalah meningkatkan sarana dan prasarana IT berupa pengadaan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) dan upaya memberikan layanan informasi dan publisitas melalui networking area (internet) yang dikemas dalam bentuk portal maupun website/situs. a. Perangkat Keras Untuk menunjang kegiatan pelayan Publik melalui sarana Teknologi Informasi Pengadilan Agama Krui memiliki sarana IT perangkat keras berupa : Telephon 1 (satu) unit yaitu di ruangan Panitera / Sekretaris yang terhubung / paralel ke ruang Koridor dengan nomor : 072821058 dan 1 (satu) unit faximile dengan nomor yang sama dengan nomor telepon. PC server Internet 1 Unit PC Server SIADPA 1 Unit PC Client 9 Unit ( 7 Unit dalam keadaan rusak berat ) Switch 24 Port 1 Unit Hub 8 Port 1 Unit Hub 4 Port 1 Unit LAN Network 1 Unit Wifi 2 Unit Modem Speddy 1 Unit Laptop 12 Unit
52
Printer + Scan + Copy 5 Unit Selain itu Juga telah dilengkapi dengan TV sebanyak 6 Unit, Mesin Absen 1 unit, CCTV 1 set, Handycam 1 unit dan Infocus 1 set. Dari perangkat keras tersebut dalam operasional perkantoran khususnya yang memberikan pelayanan informasi kepada publik khususnya pencari keadilan sangat mendukung dan mempunyai dampak positif karena perangkat IT yang ada berfungsi maksimal, akan tetapi masih dibutuhkan pembaharuan dikarenakan ada sebagian perangkat keras dalam keadaan rusak berat. b. Perangkat Lunak Untuk menunjang kegiatan pelayanan Publik melalui sarana Teknologi Informasi selain perangkat keras sebagaimana point a diatas Pengadilan Agama Krui memiliki persangkat lunak berupa : Sistem Operasi Windows XP dan Windows 7 Website dengan domain name http://www.pa-krui.go.id Yang dalam pengelolaannya sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Website Pengadilan agama Krui mendapatkan penghargaan dari Badilag sebagai Website terbaik se PTA Bandar Lampung, namun demikian website tersebut masih terdapat banyak kekurangan sehingga masih dalam tahap perombakan menu dan content – content mengikuti arahan Mahkamah Agung . E-Mail dengan alamat http://
[email protected] SIADPA ( Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama ) yang mulai diaktifkan penggunaannya di Pengadilan Agama
Krui
sejak
Akhir
Tahun
2010
dan
seiring
perkembangannya Aplikasi SIADPA di Pengadilan Agama Krui telah dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menunjang kinerja pegawai pengadilan agama krui khususnya untuk
53
memudahkan dalam administrasi perkara dan pada tahun 2012 pengelolaan Aplikasi SIADPA di Pengadilan Agama Krui mendapatkan
rangking
18
Nasional
dan
memperoleh
penghargaan dari Badilag MA RI. SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. Aplikasi ini didukung oleh Aplikasi Persediaan yang berfungsi untuk mencatat dan mengorganisir barang – barang habis pakai seperti ATK, dll. SAKPA ( Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran ) merupakan
Aplikasi
yang
digunakan
untuk
mengelola
pengeluaran keuangan yang ada pada DIPA Pengadilan Agama Krui yang didukung oleh Aplikasi SPM ( Surat Perintah Membayar ). SIMPEG ( Sistem Infomasi Manajemen Kepegawaian ) merupakan
Sistem
Informasi
terpadu,
yang
meliputi
pendataan pegawai, pengolahan data, prosedur, tata kerja, sumber
daya
manusia
dan
teknologi
informasi
untuk
menghasilkan informasi yang cepat, lengkap dan akurat dalam rangka mendukung administrasi kepegawaian. SAPK ( Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian ) merupakan Sistem Aplikasi pegawai berbasis Web yang dicanangkan oleh BKN dalam meningkatkan pelayanan kepegawaian di seluruh instansi Kementerian/ Lembaga Non Kementerian, BKD Provinsi/ Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia. Pemanfaatan Information Technology (IT) pada Pengadilan Agama Krui antara lain sebagai berikut :
54
1. Informasi Perkara termasuk Putusan Perkara 2. Informasi
Surat-Surat
dan
Pengumuman
yang
diberikan
Mahkamah Agung RI 3. Transparansi Laporan Tahunan Pengadilan Agama Krui 4. Transparansi Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 5. Informasi Kegiatan Pengadilan Agama Krui Selain yang disebutkan diatas Information Technology (IT) pada Pengadilan Agama Krui juga dimanfaatkan untuk : 1. Mengirim Laporan ke PTA dan Mahkamah Agung. 2. Menerima Laporan dari PTA dan Pengadilan Agama se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. 3. Rekonsiliasi Laporan Keuangan ke KPPN dan KPKNL. 4. Menerima Informasi dari BUA dan Biro Keuangan MARI mengenai akurasi data keuangan. 5. Pengiriman Laporan BMN Semester dan Tahunan Ke PTA dan KPKNL Bandar Lampung,. 6. Pengiriman
data-data
peserta
pelatihan-pelatihan
yang
diselenggarakan oleh PTA maupun Mahkamah Agung RI. 7. Pengiriman Laporan Tahunan. 8. Pengiriman Laporan LAKIP C. PENGELOLAAN KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGADILAN AGAMA KRUI TAHUN 2012 NO
JENIS BELANJA
PAGU
1
Belanja Pegawai
2
Belanja Barang
406.758.000
3
Belanja Modal
758.974.000
Jumlah
REALISASI
1.705.741.000 1.615.846.810
SISA
%
89.894.190
94,73 %
390.782.500
15.975.500
96,07 %
754.367.000
4.607.000
99,39 %
2.871.473.000 2.760.085.140
110.476.690
96,15 %
55
1. Belanja Pegawai - PAGU NO
MAK
1
51
URAIAN MATA ANGGARAN
PAGU
PENGELUARAN
ANGGARAN
BELANJA PEGAWAI
1 001
511111 Gaji pokok PNS
1.016.946.000
2 001
511119 Pembulatan
3 001
511121 Tunjangan istri / suami PNS
76.908.000
4 001
511122 TunjanganAnak PNS
31.691.000
5 001
511123 Tunjangan Struktural PNS
18.720.000
6 001
511124 Tunjangan Fungsional PNS
202.735.000
7 001
511125 Tunjangan Khusus Pph
51.897.000
8 001
511126 Tunjangan Beras PNS
43.362.000
9 001
511129 Uang Makan PNS
22.000
207.360.000
10 001
511151 Tunjangan Umum PNS
46.980.000
11 001
512211 Belanja Uang Lembur
9.120.000
JUMLAH
1.705.741.000
- REALISASI NO
MAK
1
51
URAIAN MATA ANGGARAN
REALISASI
PENGELUARAN
ANGGARAN
BELANJA PEGAWAI
1 001
511111 Gaji pokok PNS
996.500.120
2 001
511119 Pembulatan
3 001
511121 Tunjangan istri / suami PNS
73.446.662
4 001
511122 TunjanganAnak PNS
27.048.160
5 001
511123 Tunjangan Struktural PNS
16.200.000
6 001
511124 Tunjangan Fungsional PNS
202.050.000
7 001
511125 Tunjangan Khusus Pph
22.437
38.916.761
56
8 001
511126 Tunjangan Beras PNS
9 001
511129 Uang Makan PNS
68.916.761 172.269.000
10 001
511151 Tunjangan Umum PNS
10.695.000
11 001
512211 Belanja Uang Lembur
9.109.000
Jumlah
1.614.935.640
- SISA NO
MAK
1 1 2 3
001 001 001
51 511111 511119 511121
4
001
511122
5
001
511123
6
001
511124
7
001
511125
8
001
511126
9 10
001 001
511129 511151
11
001
512211
PAGU SAKPA
REALISASI ANGGARAN
1.016.946.000 22.000 76.908.000
996.500.120 22.437 73.746.662
20.445.880 - 1.607 3.161.338
31.691.000
27.048.160
4.642.840
18.720.000
16.200.000
2.520.000
202.735.000
202.050.000
145.000
51.897.000
38.916.761
12.980.239
43.362.000
68.378.500
- 25.016.500
207.360.000 46.980.000
172.269.000 10.695.000
35.091.000 35.915.000
9.120.000
9.109.000
11.000
1.705.741.000
1.614.935.640
89.894.100
URAIAN BELANJA PEGAWAI Gaji pokok PNS Pembulatan Tunjangan istri / suami PNS TunjanganAnak PNS Tunjangan Struktural PNS Tunjangan Fungsional PNS Tunjangan Khusus Pph Tunjangan Beras PNS Uang Makan PNS Tunjangan Umum PNS Belanja Uang Lembur JUMLAH
SISA PAGU
2. Belanja Barang ( Operasional) - PAGU
NO
MAK
2
52
1 2
002 002
521113 521119
URAIAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN BELANJA BARANG Pengadaan Makanan/minuman Penambah Daya tahan tubuh Poliklinik /obat-obatan
PAGU ANGGARAN
6.480.000 1.600.000
57
3
002
521119
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002
521119 523111 523121 523121 523121 522111 521114 521111 521115 524111 5241111
Jamuan delegasi misi Tamu
4.875.000
Penyelenggaraan Perustakaan/kearsipan Perawatan Gedung Kantor Perawatan sarana Gedung Perawatan Kendaraan bermotor Roda 4 Perawatan Kendaraan bermotor Roda 2 Langganan Daya dan Jasa Jasa pos dan giro Operasional perkantoran Pimpinan Honor operasional satuan kerja Belanaj Perjalan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Rapat Kerja Nasional
10.180.000 36.000.000 6.400.000 20.154.000 3.000.000 184.159.000 22.800.000 86.550.000
JUMLAH
406.758.000
- REALISASI NO
MAK
2 1
002
52 521113
2 3 4
002 002 002
521119 521119 521119
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
002 002 002 002 002 002 002 002 002 002
523111 523121 523121 523121 522111 521114 521111 521115 524111 5241111
URAIAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN BELANJA BARANG Pengadaan Makanan/minuman Penambah Daya tahan tubuh Poliklinik /obat-obatan Jamuan delegasi misi Tamu Penyelenggaraan Perpustakaan/kearsipan
REALISASI ANGGARAN
Perawatan Gedung Kantor Perawatan sarana Gedung Perawatan Kendaraan bermotor Roda 4 Perawatan Kendaraan bermotor Roda 2 Langganan Daya dan Jasa Jasa pos dan giro Operasional perkantoran Pimpinan Honor operasional satuan kerja Belanaj Perjalan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Rapat Kerja Nasional JUMLAH
6.480.000 1.600.000 4.873.500 10.173.000 36.000.000 6.179.200 14.317.300 3.000.000 180.107.000 22.800.000 86.379.500 390.782.500
- SISA NO
MAK
2 1
52 002
521113
URAIAN
PAGU
REALISASI
SISA
SAKPA
ANGGARAN
PAGU
BELANJA BARANG Pengadaan Makanan /minuman Penambah Daya tahan tubuh
6.480.000
6.480.000
0
58
2 3
002 002
521119 521119
4
002
521119
5
002
523111
6
002
523121
7
002
523121
8
002
523121
9 10 11
002 002 002
522111 521114 521111
12
002
521115
13
002
524111
14
002
5241111
Poliklinik /obat-obatan Jamuan delegasi misi Tamu Penyelenggaraan Perpustakaan/kearsipan Perawatan Gedung Kantor Perawatan sarana Gedung Perawatan Kendaraan bermotor Roda 4 Perawatan Kendaraan bermotor Roda 2 Langganan Daya dan Jasa Jasa pos dan giro Operasional perkantoran Pimpinan Honor operasional satuan kerja Belanaj Perjalan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Rapat Kerja Nasional JUMLAH
1.600.000 4.875.000
1.600.000 4.813.500
0 1.500
10.180.000
10.173.000
7000
36.000.000
36.000.000
0
6.400.000
6.179.200
7000
20.154.000 3.000.000 184.159.000
14.317.300 3.000.000 180.107.000
5.836.700 0 4.052.000
22.800.000
22.800.000
0
86.550.000
86.379.500
170.500
406.758.000
390.782.500
15.975.500
3. Belanja Modal - PAGU NO
MAK
3 1 011.1072.02 2 011.1072.03
53 533111 533111
3 011.1072.12 4 011.1072.01
533111 533111
URAIAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN BELANJA MODAL Pembangunan Rumah Negara Pengadaan Meubelair Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Pembangunan Pagar Lanjutan JUMLAH
PAGU ANGGARAN 358.974.000 75.000.000 175.000.000 150.000.000 758.974.000
- REALISASI
NO
MAK
3
53
1
011.1072.02
533111
URAIAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN
REALISASI ANGGARAN
BELANJA MODAL Pembangunan Rumah Negara
354.617.000
59
2
011.1072.03
533111
3
011.1072.12
533111
4
011.1072.01
533111
Pengadaan Meubelair Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan
75.000.000 175.000.000
Pembangunan Pagar Lanjutan
149.750.000
JUMLAH
754.367.000
- SISA NO
MAK
3 1
011.1072.02
53 533111
2
011.1072.03
533111
3
011.1072.12
533111
4
011.1072.01
533111
URAIAN BELANJA MODAL Pembangunan Rumah Negara Pengadaan Meubelair Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Pembangunan Pagar Lanjutan JUMLAH
PAGU
REALISASI
SISA
SAKPA
ANGGARAN
PAGU
358.974.000
354.617.000
4.357.000
75.000.000
75.000.000
0
175.000.000
175.000.000
0
150.000.000
149.750.000
250.000
758.974.000
754.367.000
4.607.000
D. PENGELOLAAN ADMINISTRASI 1. ADMINISTRAS PERKARA Administrasi perkara meliputi proses pelaksanaan penerimaan dan penyelesaian perkara. Dalam proses pelaksanaan penerimaan dan penyelesaian perkara tersebut, Pengadilan Agama Krui telah memberikan pelayanan yang prima terhadap para pencari keadilan, dengan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang pola BINDALMIN yang meliputi : a. Pelaksanaan administrasi proses penerimaan dan penyelesaian perkara telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur melalui One Stop
Service
yang
pelaksanaannya
ditunjang
pemanfaatan teknologi dengan aplikasi SIADPA.
dengan
60
b. Perkara yang diterima telah dicatat dalam Register perkara secara tertib sesuai dengan kolom-kolom yang ada ( perkara Gugatan , perkara Permohonan ). c. Setiap berkas perkara telah dilengkapi dengan instrumen persidangan yaitu
PMH, PHS, Penetapan Penunjukan Panitera
Pengganti dan Jurusita Pengganti, Penundaan Sidang dan Amar Putusan. d. Untuk menentukan besarnya panjar biaya perkara, Ketua Pengadilan Agama Krui telah menerbitkan surat keputusan tentang
panjar
biaya
perkara
dengan
Nomor
:
W8-A4/
98/Ku.04.2/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 serta penerbitan biaya proses dengan Nomor : W8-A4/99/Hk.008/I/2012
tanggal 2
Januari 2012 dan panjar biaya perkara disetor langsung pada Bank BRI Cabang Liwa. e. Untuk mensosialisasikan panjar biaya perkara tersebut kepada masyarakat pencari keadilan, maka pengumumam tentang panjar biaya
perkara
tersebut
telah
diumumkan
melalui
kaca
pengumuman. f.
Biaya perkara telah dibukukan sesuai dengan ketentuan dan telah dilaporkan setiap bulannya bersama-sama dengan laporan perkara ( L.I.PA.7). Pemanfaatan IT dibidang keuangan perkara (K.1.P.A) pada tahun ini masih dalam proses persiapan dan optimalisasi menuju tahun 2012
g. Terhadap perkara perceraian, Pengadilan Agama Krui telah mengirim 1 (satu) eksemplar salinan putusan yang telah BHT kepada Pegawai Pencatat Nikah atau KUA Kecamatan dimana tempat Pemohon/Penggugat berdomisili atau tempat pernikahan dilangsungkan. h. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI dan anggota POLRI dan sejenisnya yang melakukan perceraian/izin poligami yang menyangkut PP. Nomor : 10 tahun 1983 Jo. PP. Nomor 45
61
tahun 1990 harus memperoleh surat izin / keterangan dari pejabat yang berwenang, dan pula 1 (satu) eksemplar salinan putusannya dikirim pada Dinas / Instansi yang terkait. i.
Bagi pencari keadilan yang tidak mampu beracara sendiri dan tidak mampu menggunakan jasa advokad, Ketua Pengadilan agama telah menerbitkan Surat Izin Kuasa Insidentil dan Surat Kuasa tersebut telah dicatat dalam buku Register Surat Kuasa.
j.
Pengadilan
Agama
Krui
pada
tahun
2012
juga
telah
melaksanakan sidang keliling bertempat di Gedung Wanita Kecamatan Pesisir Tengah Krui, Kabupaten Lampung Barat. k. Pengelolaan keuangan perkara telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengasn menata usahakannya baik dalam buku jurnal perkara, buku Bantu dan buku induk keuangan perkara demikian juga pelaporannya telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. l.
Minutasi berkas perkara telah dilakukan secara tepat waktu, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari setelah perkara yang bersangkutan diputus.
m. Berkas perkara yang telah diminutasi dan telah BHT telah dimasukkan kedalam Box Arsip yang setiap Box berisi 15 (Sepuluh) berkas perkara yang disusun dan disimpan pada rak Arsip perkara. n. Pengelolaan Akta Cerai telah dilaksanakan dengan tertib, telah dicatat dalam Register dan sudah dapat diterima para pihak dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan BHT untuk cerai gugat dan atau setelah pengucapan ikrar talak oleh suami (Pemohon) untuk Cerai Talak. o. Sebagai bahan informasi dan supaya lebih mudah untuk mendapatkan data, telah disediakan papan statistik perkara yang dapat dilihat setiap saat apabila diperlukan.
62
p. Laporan perkara kepada PTA telah dilaksanakan setiap bulan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya ( L.I.PA.1,L.I.PA.7,L.I .PA.8) Laporan
Kwartal
(L.I.PA.2.,L.I.PA.3,L.I.PA.4,L.I.PA.5)
serta
Laporan Semesteran ( L.I.PA.6). q. Memberi
catatan
pada
Kutipan
Akta
Nikah
bagi
yang
bersangkutan telah diputus bercerai dan mengarsipkannya pada Box arsip yang telah disediakan. r.
Terhadap salinan putusan yang telah BHT, telah dihimpun dan dijilid walaupun belum semuanya terjilid.
2. ADMINISTRASI PERSIDANGAN Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, Ketua Pengadilan Agama Krui telah menetapkan susunan Majelis yang bertugas memproses setiap perkara dengan sistem paket Majelis dan Panitera Pengganti. Selama tahun 2012, terjadi 3 kali pergantian susunan Majelis yang dikarenakan adanya mutasi Hakim yang merupakan hasil TPM Dirjen Badilag tahun 2012. Adapun yang semula berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Kelas II, Nomor : W8A4/85/OT.01.3/I/2012 tanggal 2 Januari 2012, tentang Susunan Majelis Hakim dan Panitera, yang kemudian pada bulan Juli 2012 Surat keputusan tersebut diperbaharui dengan Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor: W8-A4/579/Hk.05/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012, dan terakhir diperbaharui lagi dengan Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor: W8-A4/889/Hk.05/XII/2012
63
tanggal 3 Desember 2012, maka Susunan Majelis Hakim dan Panitera terakhir pada Pengadilan Agama Krui adalah sebagai berikut :
No
1
Nama Majelis Hakim
Drs. Sahrudin, SH., MHI
Kedudukan
Panitera/ Panitera
Hari
dalam Majelis
Pengganti
Sidang
H. Sarman, SH
SELASA
KAMIS
KETUA
1. Dra. Aprin Astuti
ANGGOTA
2. Maman Abdur Rahman,
ANGGOTA
SHI., M.Hum
2
3
4
Drs. Aripin, SH
KETUA
1. Rusdi, S.Ag., MH
ANGGOTA
Drs. H. Isep Sadeli
2. Asrori Amin, SHI
ANGGOTA
H. Sumajro
Dra. Aprin Astuti
KETUA
1. Rusdi, S.Ag, MH
ANGGOTA
Ellina AR, Sh
2. Asrori Amin, SHI
ANGGOTA
Dra. Arwani, SH
Irman Fadly, S.Ag
KETUA
1. Lutfi Muslih, S.Ag., MA
ANGGOTA
2. Maman Abdur Rahman,
ANGGOTA
RABU Drs. H. Isep Sadeli
Rusdi, S.Ag, MH
Sidang Keliling di
SHI., M.Hum
5
RABU
Krui
KETUA
1. Asrori Amin, SHI
ANGGOTA
Dra. Arwani, SH
2. Maman Abdur Rahman,
ANGGOTA
Drs. H. Isep Sadeli
SENIN
SHI., M.Hum
3. ADMINISTRASI UMUM a. Administrasi Urusan Umum Kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian umum selama tahun 2012 sebagai berikut : Menertibkan dan meningkatkan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan dan melaksanakan tata persuratan dengan
64
system kartu kendali dan melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam tata persuratan, seperti membuat kotak kartu kendali berikut folder-folder dengan tata persuratan yang sesuai dengan pola sistem arsip dinamis. Pengadilan Agama Krui selama tahun 2012 menerima surat masuk baik via pos maupun langsung 633 lembar surat dan surat keluar 947 lembar surat. Menertibkan Administrasi kekayaan Negara dengan mencatat ulang Inventaris Barang Milik Negara penertiban DIR, DIL, KIB. Membuat laporan SABMN Semesteran dan Tahunan dan mengirim laporan ke PTA Bandar Lampung. Melaksanakan rekonsiliasi SIMAK BMN ke PTA Bandar Lampung dan KPKNL Bandar Lampung. Mengatur keprotokoleran dan rumah tangga Pengadilan dengan mengatur jalannya rapat dan kegiatan pelantikan serta mengatur tata ruang kantor dan kebersihan kantor agar terlaksana dengan tertib, teratur dan aman. Melaksanakan Pembangunan Rumah Dinas Type 54 sebanyak 2 ( dua) unit dengan nilai kontrak sebesar 314.600.000,- ( Tiga Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ) yang pengerjaanya dimulai pada bulan Mei 2012 sampai dengan Oktober 2012 oleh kontraktor CV. Si Tuhuk yang beralamat di Jl. Cemara No. 934 Kelurahan Pasar Krui Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat. Melaksanakan Pembangunan pagar Kantor lanjutan berupa pembuatan Pos Satpam, Gapura dan Pemasangan paving blok jalan lingkar di sekitar kantor Pengadilan Agama Krui dengan total nilai kontrak sebesar 149.000.000,- ( Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah ) yang pengerjaannya dimulai pada
65
Bulan Maret sampai dengan Mei 2012 oleh Kontraktor CV. Aufa Ashika yang beralamat di Jl. Raden Intan Pekon Way Mengaku Kabupaten Lampung Barat. Melaksanakan Pengadaan meubelair dari DIPA TA 2012 senilai Rp. 74.740.000,- ( Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah ) berupa : Brangkas sebanyak 1 (satu) unit; Lemari Ruang Ketua sebanyak 1 (satu) unit; Lemari Ruang Wakil Ketua sebanyak 1 (satu) unit; Lemari Ruang Hakim sebanyak 1 (satu) unit; Lemari Ruang Pansek, Panmud, dan Kaur 6 (enam) unit; Meja Satpam sebanyak 1( satu) unit; Kursi Satpam sebanyak 1 (satu) unit; Meja Informasi sebanyak 1 (satu) unit; Kursi Putar ruang informasi sebanyak 1(satu) unit. Kursi Putar Ruang Oprator sebanyak 3 ( tiga ) unit. Meja Kursi Tamu sebanyak 1 ( satu ) set Melaksanakan Pengadaan Peralatan Kantor DIPA Tahun 2012 senilai Rp. 99.740.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah ) berupa : Sound System sebanyak 1 ( satu ) set; TV Media ( LED TV ) sebanyak 1 ( satu ) unit, Handycam sebanyak 1 ( satu ) unit . Infocus dan Layar sebanyak 1 ( satu ) set. Melaksanakan Pengadaan alat pengolah data DIPA Tahun 2012 senilai Rp. 74.740.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) berupa : Laptop sebanyak 4 ( empat ) unit . Printer sebanyak 5 ( lima ) unit.
66
Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan kantor dengan membersihkan ruang – ruang kantor, halaman kantor, dengan mengadakan gotong royong setiap hari Rabu. Menyampaikan usulan untuk Pembangunan Rumah Dinas Lanjutan, Pembangunan Ruang Sidang 2, Ruang Hakim, Ruang Mediasi, Ruang Tunggu, dan Tempat parkir. Mengusulkan penambahan PC dan Laptop karena jumlah Laptop kurang memadai yang akan mempengaruhi kelancaran dan kecepatan kerja. Memfungsikan perpustakaan kantor dengan mengacu petunjuk yang ada dan mencatat serta mengagendakan buku-buku yang ada. Juga melayani peminjaman buku bagi seluruh pegawai. Adapun pengiriman buku dari Depag & MA berjumlah 2229 buah dengan berbagai macam judul buku, untuk kiriman buku tahun 2012 berjumlah 8 buah buku. Meningkatkan
koordinasi
dengan
Pemerintah
Kabupaten
Lampung Barat, dan unsur Muspida lainnya. Melaksanakan belanja barang - barang ATK dan sarana rumah tangga kantor lainnya tersebut dengan cara belanja bulanan serta mengentri ke dalam aplikasi persediaan. b. Administrasi Urusan Kepegawaian Bidang Kepegawaian Pengadilan Agama Krui telah melaksanakan semua pekerjaan yang berkaitan dengan kepegawaian seperti berikut : 1) Tertib Administrasi Kepegawaian : a) Menata dan menertibkan administrasi kepegawaian sesuai peraturan dengan menyusun file pada lemari file. b) Membuat laporan kepegawaian seperti :
67
Daftar urut kepangkatan (DUK) pegawai tahun 2012 Membuat bezzeting formasi pegawai tahun 2012 Membuat KP-4 pegawai tahun 2012 Membuat surat pernyataan melaksanakan tugas dan surat pernyataaan menduduki jabatan tahun 2012 untuk pegawai yang menduduki jabatan. Membuat nota usul bagi pegawai yang naik pangkat. Membuat surat duka cita bagi pegawai dalam atau luar Pengadilan Agama Krui yang mendapat musibah. c) Membuat surat cuti bagi pegawai yang cuti, adapun pegawai yang cuti tahun 2012 yaitu : Cuti Tahunan 1.Rahmawati, SH 2. Meilina Yulien, A.Md 3. Drs. Sunaryo, MSI 4. Fitri Nurhayati 5. Usman 6.. A. Juanda 7. Lutfi Muslih, S. Ag., MA 8. H. Sumarjo 9. Abd. Rahman, SH 10. Irman Fadly, S.Ag 11. M. Nizar 12. Rusdi, S.Ag., MH 13. Maman Abdur Rahman, SHI., M.Hum Cuti Karena Alasan Penting 1. Herman S, S.Kom 2. Drs. Khoer Affandi, SH 3. Drs. Sahrudin, SH., MHI
68
d) Membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala bagi pegawai yang berkala tahun 2012 yaitu : Periode Maret 2012 Drs. H. Khoer Affandi, SH Dra. Hj. Aprin Astuti Drs. H. Isep Sadeli Dra. Arwani, SH Rahmawati, SH Usman M. Nizar Jauhari Periode April 2012 Lutfi Muslih, S.Ag., MA Asrori Amin, SHI Waluyo, S.Ag Periode Desember 2012 Herfi Meilina, SH Fitri Nurhayati e) Meningkatkan Sumber Daya Manusia : f) Mengusulkan pengisian jabatan-jabatan yang masih kosong baik struktural maupun fungsional di ambil dari pegawai secara internal. g) Mengaktifkan Baperjakat/TPM h) Mengusulkan penambahan pegawai Setiap tahunnya Pengadilan Agama Krui selalu mengusulkan penambahan pegawai sesuai kebutuhan, akan tetapi pegawai yang ditempatkan masih kurang dari yang ideal. Solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut mengangkat tenaga honorer dan memfungsikannya sesuai dengan kebutuhan.
69
2) Meningkatkan Pelayanan a) Mempercepat proses usul kenaikan pangkat pegawai baik untuk periode April maupun Oktober. Pengadilan Agama Krui pada tahun 2012 telah mengusulkan kenaikan pangkat bagi para pegawai yang memenuhi syarat bagi kenaikan per April maupun Oktober 2012 dan mengusulkan pegawai yang pensiun tahun 2012. Untuk kenaikan pangkat per April sebanyak 2 orang Pegawai yang pensiun untuk tahun 2012 sebanyak 2 orang. b) Mempercepat proses permohonan setiap pegawai untuk memiliki kartu Askes, Karpeg, Taspen, Karis dan Karsu. 3) Pengawasan, Pembinaan dan Pengembangan a) Membuat job discription setiap pegawai/pejabat dengan menganalisa beban kerja tahun 2012. b) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas dengan mengoptimalkan fungsi Hakim pengawas bidang. c) Melaksanakan bimbingan dan arahan dalam pertemuan rutin 2 (dua) kali dalam sebulan. d) Mendorong dan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi. e) Mendorong dan memberikan kesempatan kepada pegawai yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti test Calon Hakim dan Calon Panitera Pengganti, jika ada. f) Mendorong dan memberikan kesempatan kepada pegawai honorer yang memenuhi syarat untuk mengikuti test CPNS
70
g) Mengadakan
diskusi
dan
konsultasi
intern
menurut
bidangnya demi lancarnya pekerjaan masing-masing. h) Mengadakan
pergantian
alih
tugas
Pejabat
dengan
memperhatikan rekomendasi baperjakat untuk meningkatkan kinerja
pegawai
yang
bersangkutan
dan
menghindari
kejenuhan dalam bekerja. i) Mengusulkan
untuk
mendapatkan
penghargaan
Satya
Lencana dari Presiden bagi pegawai yang memenuhi syarat agar pegawai termotivasi untuk berdisiplin. j) Memberikan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dan teguran / hukuman kepada yang indisipliner. k) Mengusulkan pegawai dalam rangka pemilihan pegawai teladan. l) Membuat
Absensi
pegawai
dan
merekapnya
untuk
dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama. m) Membuat surat pernyataan masih menduduki jabatan dan masih melaksanakan tugas bagi semua pejabat struktural maupun fungsional dan membuat surat pernyataan telah menduduki jabatan bagi pegawai yang baru menjabat.
c. Administrasi Urusan Keuangan Pada tahun 2012 Urusan Keuangan Pengadilan Agama Krui telah melaksanakan administrasi keuangan sebagai berikut : Bersama TIM telah menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) tahun 2012. Membuat daftar rencana proyek dan daftar Rencana Kegiatan Anggaran
Kementerian/Lembaga
(RKAKL)
tahun
bersama wakil sekretaris dan bendaharawan pengelola
2012
71
Merencanakan penggunaan dana dari DIPA 2012. Membuat
laporan
dibidang
Realisasi
dan
Penyerapan
Anggaran dengan menggunakan aplikasi SAKPA. Menyelenggarakan pembukuan keuangan baik BKU maupun Buku Bantu Kas Lainnya. Membuat laporan sesuai ketentuan. Setiap akhir bulan membuat register penutupan buku.
72
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. KESIMPULAN Berdasarkan uraian dan gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi Pengadilan Agama Krui adalah sebagai berikut : 1. Dari segi Managerial; bahwa pola administrasi dan menejerial kantor baik yang terkait dengan kepaniteraan maupun terkait dengan kesekretariatan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan tupoksi setiap Pegawai. Dalam pelaksanaan
tupoksi
tersebut
keberadaan
IT
telah
pula
diaplikasikan di Pengadilan Agama Krui: seperti SIADPA, SAKPA, SIMAK BMN, dan SIKEP. 2. Dari segi sarana dan fasilitas, bahwa gedung dan rumah dinas Pengadilan Agama Krui berdiri diatas tanah milik Pemda Lampung Barat, namun keberadaan gedung dan rumah dinas adalah berasal
dari
DIPA
Pengadilan
Agama
Krui.
Tanah
milik
Pengadilan Agama Krui yang berasal dari DIPA Pengadilan Agama Krui terdapat di Desa Sembilan Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Gedung yang dimiliki ternyata masih kurang memenuhi dan kurang representatif , begitu pula terhadap fasilitas ruangan yang dimiliki masih kurang lengkap dan masih fasilitas lama; 3. Dari segi komposisi pegawai; bahwa jumlah pegawai yang ada di Pengadilan Agama Krui dengan tupoksi yang ada masih perlu adanya penambahan pegawai, dan masih ada juga jabatan strategis yang sampai hari ini belum terisi; 4. Dari segi IT (Information Technology); bahwa Pengadilan Agama Krui baik dalam hal website maupun aplikasi perkara SIADPA telah berjalan secara optimal, karena telah ada pembenahan dan
73
pengembangan di bidang IT sehingga pengelolaan website dan SIADPA di Pengadilan Agama Krui telah berjalan dengan baik; B. REKOMENDASI Rekomendasi yang diusulkan Pengadilan Agama Krui adalah sebagai berikut : 1. Agar pelaksanaan tupoksi dapat berjalan secara maksimal hendaknya diadakan pendidikan dan pelatihan bagi seluruh unsur di lembaga peradilan; baik di tingkat pimpinan, hakim, maupun pegawai; selain itu juga perlu adanya penambahan tenaga / pegawai di Pengadilan Agama Krui. 2. Agar kondisi gedung Pengadilan Agama Krui representatif dan berdaya guna secara maksimal, maka perlu adanya rehab dan atau penambahan gedung di Pengadilan Agama Krui, karena gedung yang ada sekarang belum / kurang mencukupi; 3. Rekomendasi
selanjutnya
adalah pembaharuan sarana
IT,
sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Demikianlah kesimpulan dan rekomendasi yang dapat digambarkan serta diusulkan berkait dengan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Krui Tahun 2012. Semoga tahun yang akan datang akan lebih baik dari tahun ini. Liwa,
Desember 2012,
KETUA
Drs. H. SAHRUDIN,SH., MHI. NIP 19590117 198903 1 001
