KATA PENGANTAR
Dalam rangka penyusunan laporan tahunan Mahkamah Agung RI, sebagaimana diminta oleh Sekretaris Mahkamah Agung melalui surat Nomor : 3151/SEK/KU.01/II/2014 tanggal 7 November 2014, perihal Penyusunan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2014, maka dengan ini Pengadilan Agama Nunukan telah menyusun Laporan Tahunan 2014. Laporan ini merupakan salah satu komunikasi data dan informasi kegiatan selama tahun 2014 yang merupakan aktualisasi dan inspirasi dari pelaksanaan program dan rencana strategis Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2014, tujuannya adalah sebagai bahan evaluasi dalam pencapaiaan program kerja dan rencana strategis Pengadilan Agama Nunukan pada tahun berikutnya. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pencapaian keberhasilan Pengadilan Agama Nunukan dalam melaksanakan program kerja, tugas dan tanggung jawabnya (Tupoksi) pada tahun 2014, dan diharapkan juga dapat menjadi barometer peningkatan kinerja Pengadilan Agama Nunukan pada tahun selanjutnya. Akhirnya atas partisipasi dan kerjasama yang baik dari seluruh pihak diucapkan terima kasih dan semoga laporan ini dapat bermanfaat. Amin.
Nunukan, 02 Januari 2015 K e t u a,
Drs. Rusliansyah, S.H. NIP. 196407181992031002
ii
DAFTAR ISI
Halaman Judul
i
Kata Pengantar
ii
Daftar Isi
iii
BAB I
1
: PENDAHULUAN A. Sejarah Kabupaten Nunukan
1
B. Terbentuknya Pengadilan Agama Nunukan
2
C. Kebijakan Umum Peradilan
6
1. Tugas Pokok
9
2. Fungsi
10
D. Visi dan Misi
11
E. Rencana Strategis Pengadilan Agama Nunukan
13
BAB II : STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
18
A. Standard Operasional Prosedur (SOP)
23
B. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
28
BAB III : PEMBINAAN dan PENGELOLAAN
32
A. Sumber Daya Manusia 1. Sumber
Daya
Manusia
32 Teknis
Yudisial
Pengadilan Agama Nunukan
32
2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Pengadilan Agama Nunukan Promosi dan Mutasi 3. Pengisian Jabatan Struktural dan Fungsional
35 40
iii
B. Keadaan Perkara
41
1. Penyelesaian Perkara
42
2. Informasi Lain-Lain
51
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
52
1. Sarana dan Prasarana Gedung
53
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
56
3. Informasi Lain-lain
59
D. Pengelolaan Keuangan
61
1. Realisasi Pendapatan Negara
61
a. Realisasi Pendapatan Negara DIPA005.01.682295 b. Realisasi Pendapatan Negara DIPA005.04.690175 2. Realisasi Belanja Negara
68
a. Realisasi Belanja Negara DIPA005.01.682295 b. Realisasi
Belanja
Negara
Dipa-
005.04.690175 3. Keadaan Keuangan Perkara
80
4. Informasi Lain-lain
87
E. Dukungan Teknologi Informasi
89
F. Regulasi Tahun 2014
92
a. Regulasi
Pengelolaan
Sumber
Daya Manusia (SDM)
93
b. Regulasi Pengelolaan Perkara
95
c. Regulasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana
96
d. Regulasi Pengelolaan Keuangan
97
e. Regulasi Pemanfaatan Dukungan Teknologi Informasi
100
iv
BAB IV : PENGAWASAN
102
1. Pengorganisasian
104
2. Personil
105
3. Kebijakan
107
4. Perencanaan
108
5. Prosedur
109
6. Pencatatan
109
7. Pelaporan
110
8. Supervisi dan Review Intern
111
BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
113
A. Kesimpulan
113
B. Saran
117
LAMPIRAN
113
v
PENDAHULUAN
A. Sejarah Kabupaten Nunukan Kabupaten Nunukan adalah salah satu Kabupaten di
Propinsi
Kalimantan
Timur yang terletak di ujung utara
pulau
Kalimantan,
yang berbatasan langsung dengan Malaysia khususnya negara Bagian Serawak dan Sabah. Ibukota kabupaten ini terletak di Kota Nunukan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 14.493 km² dan berpenduduk sebanyak 109.527 jiwa (data 2004). Secara
letak
geografis Nunukan terletak pada 3˚30’ 00” sampai 4˚ 24’ 55” Lintang Utara dan 115˚ 22’ 30” sampai 118˚ 44’ 54” Bujur Timur. Adapun batas Kabupaten Nunukan :
1
- Utara
: Malaysia Timur (Sabah)
- Timur
: Laut Sulawesi
- Selatan
: Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau
- Barat
: Malaysia Timur (Serawak)
Kabupaten Nunukan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bulungan, yang terbentuk berdasarkan pertimbangan luas wilayah, peningkatan
pembangunan, dan
peningkatan
pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran Kabupaten Bulungan ini dipelopori oleh RA Besing yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Bulungan. Kabupaten Nunukan terbentuk berdasarkan UU Nomor 47 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kutai barat, Kutai Timur, Kota Bontang, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Pembentukan Kabupaten Nunukan meliputi 5 Kecamatan Nunukan, Sebatik, Sembakung, Lumbis dan Krayan yang ditandai dengan dilantiknya Pejabat Bupati Nunukan pada tanggal 12 Oktober1999, Drs Bustaman Arham. B. Terbentuknya Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2011 merupakan awal terbentuknya Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, tanggal 24 Pebruari 2011. Dalam tugas dan fungsinya saat ini berorientasi pada suatu tujuan yakni
2
sebagai lembaga yang memberikan pelayanan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan dengan azas cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Peresmian di Labuan Bajo oleh Ketua Mahkamah Agung RI Berdasarkan
Surat
Keputusan
Presiden
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2011,
tanggal
24 Pebruari 2011, Ketua Mahkamah Agung beserta jajaran di lingkungan MARI meresmikan beroperasinya 6 Pengadilan Negeri dan Pengadilan
Agama
di wilayah Indonesia yang kegiatannya
dipusatkan pada Pengadilan Tenggara Timur pada
16
Negeri
Labuan
Bajo Nusa
tanggal 16 Nopember 2011.
Peresmian beroperasinya 6 (enam) Pengadilan Negeri (Kasongan, Oelamasi, Andolo, Pasarwajo, labuan bajo dan Pagar alam) dan 16 (enam belas) Pengadilan Agama (Kota tasikmalaya, Kota Banjar, Amurang, Marisa, Parigi, Andoolo, Pasarwajo, Kota
3
Padangsidampuan, Mentok, Lebong, Batulicin, Taliwang, labuan bajo, Nunukan, Arso dan Mahkamah Syariah Simpang tiga redelong) baru di seluruh Indonesia oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Labuan Bajo merupakan salah satu wujud peran lembaga Peradilan untuk mendekatkan pelayanan Hukum kepada masyarakat terutama para pencari keadilan sehinggal dalam berproses & berperkara tidak terhalang oleh jarak dan waktu yang membutuhkan biaya yang relatif besar. Sebagaimana dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan pembentukan ini dimaksudkan untuk mendekatkan para pencari keadilan kepada lembaga peradilan. Masih banyak lagi kabupaten tingkat II yang belum ada lembaga peradilan. Setiap orang berhak mendapat pelayanan hukum dan pihak lembaga Peradilan tidak dapat menolak perkara. Prioritas utama dari pelayanan hukum adalah mediasi yang merupakan jalan terbaik untuk meminimalkan kasus yang berkepanjangan. Mediasi tidak hanya di kasus perdata tapi juga bisa untuk perkara pidana tertentu contohnya pidana kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak dan malpraktek kesehatan.
4
Pelayanan hukum yang terbaik adalah pelayanan yang diberikan oleh aparat hukum yang bersih, independen dan jauh dari unsur KKN. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Ketua Pengadilan Agama Nunukan Setelah Ketua Mahkamah Agung beserta jajaran di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia meresmikan beroperasinya 6 (enam) Pengadilan Negeri dan 16 (enam belas) Pengadilan Agama di wilayah Indonesia yang kegiatannya dipusatkan pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo
Nusa Tenggara
Timur
2011,
pada
Pengadilan
tanggal
Agama
16
Nunukan
Nopember mulai
beroperasi
maka secara
resmi pada tanggal 6 Desember 2011 yang ditandai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Ketua Pengadilan Agama Nunukan oleh Ketua
Pengadilan
Tinggi
Agama
Samarinda di Kantor Bupati
Kabupaten
Nunukan.
5
C. Kebijakan Umum Peradilan Berdasarkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh
Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam
usaha
memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang luas, sesuai dengan di
tuntutan
bidang
reformasi
hukum
telah
dilakukan perubahan terhadap Undang - Undang Nomor 14 Tahun
1970 tentang Ketentuan-Ketentuan
Kehakiman dengan Undang-Undang
Pokok Kekuasaan
Nomor 35 Tahun 1999
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Thn 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kekuasaaan Kehakiman.
Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan
6
organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap di bawah
kekuasaan
Mahkamah
Agung.
Kebijakan
ini
harus
dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak diundangkannya UU Nomor 35 Tahun 1999 (Pasal 11 A [1]), kecuali bagi Peradilan Agama tidak ditentukan waktunya (Pasal 11 A [2]). Proses pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari empat lingkungan peradilan ke Mahkamah Agung ternyata menjadi lebih cepat dari tahapan yang ditentukan dalam UU Nomor 35 Tahun 1999 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8 tanggal 15 Januari 2004. Berdasarkan Pasal 42 (2) Ketentuan Peralihan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut ditentukan masa pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dalam lingkungan Peradilan Agama selesai paling lambat tanggal 30 Juni 2004. Ketentuan tersebut dilaksanakan dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tanggal 23 Maret 2004. Dalam Pasal 2 (2) Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 ditentukan bahwa :
7
“Organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan
Agama
Agama/Mahkamah
Departemen Syar’iyah
Agama, Propinsi,
Pengadilan dan
Tinggi
Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar’iyah, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung”.
Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 menjadi peraturan yang sangat bersejarah dalam perkembangan lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia, termasuk bagi Peradilan Agama. Pasca berlakunya peraturan tersebut, organisasi Peradilan Agama yang meliputi: kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan struktur organisasi pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah berada dalam satu atap Mahkamah Agung. Demikian pula dengan Administrasi yang meliputi kepegawaian, kekayaan negara, keuangan, arsip dan dokumen, dan finansial Peradilan Agama. Pasca terimplementasikannya satu atap lembaga peradilan, kemudian ditindaklanjuti dengan amandemen undang-undang yang
8
mengatur lingkungan peradilan yang substansinya belum sejalan dengan konsep one roof system. Untuk undang-undang lingkungan Peradilan Agama yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke II Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
Berlakunya Undang-Undang tersebut menandai lahirnya
paradigma baru Peradilan Agama. Paradigma baru tersebut antara lain menyangkut : 1. TUGAS POKOK
Pengadilan Agama Nunukan sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan Peradilan Agama yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan Eksekutif maupun kekuasaan Legislatif (pasal 24, 25 UndangUndang Dasar 1945, pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok - Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan menurut Pasal 49, 50, 51, 52 dan 53 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
9
Maka,
tugas
pokok sebagai berikut adalah,
memeriksa,
memutus, mengadili dan menyelesaikan perkaraperkara
di
tingkat
pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam wakaf
serta
dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. 2. FUNGSI :
Yang menjadi fungsi Pengadilan Agama adalah : 1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; 2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya; 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur
di
lingkungan
Pengadilan
Agama
(Umum,
10
Kepegawaian dan Keuangan kecuali keuangan perkara); 4. Memberikan
pelayanan
penyelesaian
permohonan
pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara
orang-orang
yang
beragama
Islam
serta
waarmeking Akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan
deposito/tabungan,
pensiunan
dan
sebagainya; 5. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi Pemerintah dan Daerah hukumnya, apabila diminta; 6. Melaksanakan
tugas-tugas
pelayanan
lainnya
dalam
pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat
hilal,
pelayanan
riset/penelitian,
penyuluhan
hukum, nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya.
D. VISI DAN MISI
11
Visi : Berdasarkan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Nunukan yang baru terbentuk pada tahun 2011 telah ditetapkan visi kedepan yaitu :
VISI “TERWUJUDNYA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NUNUKAN YANG ADIL DAN BERWIBAWA SEHINGGA KEHIDUPAN MASYARAKAT MENJADI TENANG, TERTIB, DAN DAMAI DI BAWAH LINDUNGAN ALLOH SWT”
Misi : Berdasarkan Agama
visi
Nunukan
Pengadilan yang
telah
ditetapkan
tersebut,
maka
ditetapkan
beberapa
misi
Pengadilan
Agama
Nunukan
sebagai fokus program kerja untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama Nunukan adalah : Menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam Kabupaten Nunukan di bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah, secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.
12
E. RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA NUNUKAN
Rencana Strategi Pengadilan Agama Nunukan Tahun 20132015 bersama
merupakan dalam
komitmen menetapkan
kinerja dengan tahapan
yang
terencana dan terprogram secara sistematis
melalui
penataan,
penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan
perundang-undangan untuk mencapai
efektivitas dan efisiensi. Tujuan Strategis : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan kepuasannya terpenuhi ; 2. Setiap pencari keadilan menjangkau badan peradilan ; 3. Terwujudnya kepercayaan masyarakat yang berorientasi pada butir 1 dan 2. Hal ini dapat terlihat secara rinci sebagaimana yang tergambar dalam matrik berikut ini :
RENCANA STRATEGIS Tujuan Strategis : 1.
Pencari keadilan merasa kebutuhan kepuasannya terpenuhi ;
2.
Setiap pencari keadilan menjangkau badan peradilan Terwujudnya kepercayaan masyarakat yang berorientasi pada butir 1 dan 2
13
MATRIK KINERJA ANGGARAN
Target Jangka
Indikator No
Program
Tujuan
Sasaran
1
Ket.
Menengah
Sasaran a.
2013
2014
2015
Jumlah
330
10%
20%
pkr
10%
20%
10%
20%
10%
20%
10%
20%
Peningkatan
Terselesaikannya
Peningkatan
Manajemen
penyelesaian
penyelesaian
penyelesaian
Peradilan
perkara
dengan
perkara
perkara
Agama
tepat
waktu,
yang
diterima sesuai
transparan, dan
dengan
akuntabel
yang
di
lingkungan
SOP telah
ditetapkan
Peradilan Agama
b.
Jumlah
sisa
105
perkara
yang
pkr
diselesaikan 2
Peningkatan
Terselesaikannya
Peningkatan
Manajemen
penyelesaian
Peradilan
perkara
Agama
tepat
a.
berkas
330
tertib
yang diregister
pkr
dengan
administrasi
dan
waktu,
perkara
disidangkan ke
transparan, dan akuntabel
di
Jumlah
siap
Majelis b.
Jumlah
330
lingkungan
Penyampaian
pkr
Peradilan Agama
pemberitahuan Pemanggilan Sidang
Tepat
Waktu c.
Jumlah yang
berkas diajukan
7 pkr
banding, kasasi dan
PK
yang
disampaikan
14
secara lengkap
d.
Jumlah
330
Penyampaian
pkr
10%
20%
10%
20%
10%
20%
10%
20%
9
11
Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat
Waktu,
Tempat
dan
Para Pihak e.
Jumlah
210
Penyampaian
pkr
Salinan Putusan/Salinan Penetapan
ke
KUA dan Para Pihak
f.
Jumlah Penyitaan Eksekusi waktu
5 dan
pkr
tepat dan
tempat 3
Peningkatan
Terselesaikannya
Peningkatan
Jumlah perkara yang
54
Manajemen
penyelesaian
Penyelesaian
berhasil dimediasi
pkr
Peradilan
perkara
dengan
Upaya
Agama
tepat
waktu,
Mediasi
a.
8
transparan, dan akuntabel
di
lingkungan Peradilan Agama 4
Dukungan
Dukungan
Peningkatan
Manajemen
Manajemen dan
Kualitas
yang
dan
Tugas
SDM
melalui DDTK
Teknis
Jumlah pegawai dibina
15
Pelaksanaan
dalam
b.
Tugas
Penyelenggaraan
yang lulus diklat
Teknis
Fungsi Peradilan
teknis
Lainnya
c.
Jumlah pegawai
Prosentase
Mahkamah
pegawai
Agung
lulus diklat non
1
2
3
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
17
20
23
pkr
pkr
pkr
yang
yudisial 5
Dukungan
Dukungan
Peningkatan
Manajemen
Manajemen dan
kualitas
pengaduan yang
dan
Tugas
pengawasan
ditindaklanjuti
Pelaksanaan
dalam
Tugas
Penyelenggaraan
temuan
Teknis
Fungsi Peradilan
ditindaklanjuti
Teknis
a.
b.
Prosentase
Prosentase yg
Lainnya Mahkamah Agung 6
Peningkatan
Tersedianya
Sarana dan
sarana
Prasarana
prasarana
Aparatur
aparatur
Mahkamah
Mahkamah
Agung
Agung
dan
pada
Peningkatan
Prosentase
proses
aksesibilitas
penyelesaian perkara
masyarakat
yang
terhadap
dipublikasikan
dapat
peradilan dan
Badan-Badan
(acces
to
justice)
Peradilan dibawahnya 7
Peningkatan
Terselesaikannya
Peningkatan
Jumlah
Penyediaan
Manajemen
penyelesaian
Manajemen
Dana
Peradilan
perkara
dengan
Peradilan
Peradilan
Agama
tepat
waktu,
Agama
Pertama
Prodeo
di
Tingkat
transparan, dan akuntabel
di
lingkungan Peradilan Agama
16
8
Dukungan
Dukungan
Peningkatan
Prosentase
Manajemen dan
Manajemen dan
Dukungan
pencapaian
Tugas
Manajemen
penyelenggaraan
Pelaksanaan Tugas
dalam
dan
operasional
Penyelenggaraan
Pelaksanaan
perkantoran
Teknis
Fungsi Peradilan
Tugas
Teknis
Lainnya
Teknis
Mahkamah
Lainnya
100
100
100
100
100
100
Agung 9
Peningkatan
Tersedianya
Sarana dan
sarana
Prasarana
prasarana
Aparatur
aparatur
Mahkamah
Mahkamah
Agung
Agung
dan
pada
dan
Peningkatan
Prosentase
Sarana
pencapaian
dan
Prasarana
penyediaan
sarana
Mahkamah
dan prasarana yang
Agung RI
mendukung penyelenggaraan
Badan-Badan
peradilan
berbasis
Peradilan
tekhnologi informasi
dibawahnya
17
STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
Susunan
Mahkamah
Agung, berdasarkan Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor
14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,
adalah
terdiri atas
Pimpinan, HakimAgung, Panitera, dan Seorang Sekretaris. Sekretaris Mahkamah Agung sebagai pemimpin sekretariat (Pasal 25 [1]). Pada Sekretariat Mahkamah Agung ini dibentuk beberapa Direktorat Jenderal dan Badan yang dipimpin oleh beberapa Direktorat Jenderal dan Kepala Badan (Pasal 25 [3]). Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab dan tata kerja Sekretariat dan Badan pada Mahkamah Agung ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Pasal 25 [6]).
18
Keputusan tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. Menurut Perpres ini Sekretariat Mahkamah Agung mempunyai tugas membantu Ketua Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan dukungan teknis, administrasi, organisasi dan finansial kepada seluruh unsur dilingkungan
Mahkamah
Agung
dan
Pengadilan
di
semua
lingkungan Peradilan. Sekretariat Mahkamah Agung terdiri dari : 1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum; 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama; 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara; 4. Badan Pengawasan; 5. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan; 6. Badan Urusan Administrasi. Selanjutnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah
Agung
RI
membawahi
Pengadilan
Tinggi
Agama/Mahkamah Syar’iyah Propinsi yang berada di ibukota Propinsi dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah yang berada di ibukota kabupaten/kota.
19
Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua UU Nomor 7 Tahun 1989, kemudian dijabarkan dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam Ketentuan tersebut, ditentukan bahwa Pengadilan Agama terdiri dari : Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Pimpinan Pengadilan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua. Selanjutnya di bagian kepaniteraan dibantu oleh Wakil Panitera,
Panitera
Muda,
Panitera/Panitera
Pengganti,
dan
Jurusita/Jurusita Pengganti. Sedangkan di bagian kesekretariatan dibantu oleh Wakil Sekretaris, dan Kepala Urusan. Selanjutnya Pengadilan Agama mempunyai tugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Hibah, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari’ah disamping itu pula menangani
20
perkara voluntaire di bidang : Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris (Penjelasan Pasal 49 huruf b) dan Itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah (Pasal 52A UU Nomor 50 Tahun 2009) serta dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat (Penjelasan Pasal 52A). Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006, di Peradilan Agama adanya Kelompok Jabatan Fungsional. Jabatan Fungsional ini terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan
bidang
keahliannya
dan
mempunyai
tugas
berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Ketua, Wakil Ketua, Hakim,
Panitera
Pengganti
dan
Jurusita/Jurusita Pengganti.
Selanjutnya ditambah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi. Dengan mengacu dari
21
Surat Edaran tersebut
Struktur Organisasi Pengadilan Agama
Nunukan sebagai berikut :
22
A. Standard Operasional Prosedur (SOP) Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkaan kualitas terhadap pelayanan publik, hal tersebut sesuai amanat UUD 1945, dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya. Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No.13 Tahun 2010 Tentang SOP (Standard Operation Procedure) yang memuat petunjuk dasar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang merupakan titik
rawan
terjadinya
mafia
hukum
dan
penyalahgunaan
kewenangan di peradilan. Kemudian mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan yang ketentuan umumnya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan
dan
masyarakat
dan
meningkatkan
kepercayaan
masyarakat kepada lembaga peradilan ; dengan maksud sebagai bagian dari komitmen pengadilan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, sebagai pedoman bagi mmasyarakat dalam menilai kualitas pelayanan pengadilan, sebagai tolok ukur bagi setiap satuan kerja dalam penyelenggaraan pelayanan, serta sebagai pedoman bagi setiap satuan kerja dalam
23
menyusun Standar Pelayanan Pengadilan pada masing-masing satuan kerja. Dengan dasar tersebut Pengadilan Agama Nunukan telah menyusun Standard Operasion Procedure (SOP) sebagai standar aktifitas kegiatan pelaksanaan pekerjaan masing-masing petugas, baik di kepaniteraan maupun di kesekretariatan. Kegiatan ini bertujuan untuk percepatan pelayanan publik (pelayanan prima) bagi
pencari
keadilan
dan
masyarakat
serta
pencapaian
akuntabilitas kinerja yang optimal khususnya bagi segenap karyawan Pengadilan Agama Nunukan agar sesuai program dan tepat sasaran. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun sesuai Keputusan Agama
Ketua Nunukan
Surat
Pengadilan No:
A10/039/OT.01.3/I/2014
W17tanggal
02 Januari 2012, terdiri dari : 1. SOP di Kepaniteraan mencakup : a.
Penerimaan Gugatan/Permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama;
24
b.
Penerimaan gugatan disertai Permohonan Prodeo pada Pengadilan Tingkat Pertama;
c.
Pembuatan penetapan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama;
d.
Pembuatan Penunjukan Panitera Sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama;
e.
Pembuatan Penunjukan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tingkat Pertama;
f.
Pembuatan Penetapan Hari Sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama;
g.
Pelaksanaan inzagee;
h.
Pemberitahuan banding;
i.
Pemberitahuan inzagee;
j.
Pendaftaran perkara banding;
k.
Penerimaan Kontra Memori Banding;
l.
Penerimaan Memori Banding;
m. Penyampaian Kontra Memori Banding; n.
Penyampaian Memori Banding;
o.
Registrasi berkas perkara banding;
p.
Pendaftaran perkara kasasi;
q.
Pendaftaran Perkara PK.
25
2. SOP di Kesekretariatan mencakup : 1.
Urusan Umum: a.
Pelaporan Barang Milik Negara (BMN);
b.
Pembuatan Daftar Barang Ruangan (DBR);
c.
Pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN);
d.
Peminjaman Buku Buku Perpustakaan;
e.
Penerimaan Bahan Bahan Perpustakaan;
f.
Pengadaan Barang dan Jasa;
g.
Pengelolaan Barang Persediaan (ATK);
h.
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
i.
Penghapusan Barang Milik Negara (BMN);
j.
Pelaporan Persediaan;
k.
Pengelolaan Surat Keluar;
l.
Pengelolaan Surat Masuk;
m. Tenaga Kebersihan; n. 2.
Tenaga Satpam.
Bagian Kepegawaian : a.
Pengusulan Kartu Asuransi Kesehatan (Askes);
b.
Cuti Pegawai Negeri Sipil;
c.
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);
d.
Pembuatan Kenaikan Gaji Berkala (KGB);
e.
Pembuatan Impassing;
f.
Pengusulan Karpeg, Karis, Karsu;
26
g.
Pelaporan Absen/Daftar Hadir Pegawai;
h.
Pengelolaan Pembuatan Surat Dinas;
i.
Pengelolaan
Sistem
Informasi
Manajemen
Kepegawaian (SIMKEP online); j.
Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat (Pensiun BUP/Janda/Duda);
3.
Urusan Keuangan: a.
Pelaksanaan anggaran belanja pegawai (Gaji)-LS;
b.
Pelaksanaan anggaran belanja pegawai (Kekurangan Gaji)-LS;
c.
Pelaksanaan anggaran belanja pegawai (Lembur Pegawai)-LS;
d.
Pelaksanaan anggaran belanja pegawai (Uang Makan)LS;
e.
Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai;
f.
Penyusunan Anggaran (RKA-KL/DIPA);
g.
Revisi RKA-KL/DIPA;
h.
Revisi Anggaran (POK);
i.
Komdanas;
j.
Pelaporan PNBP;
k.
E-monev Bappenas PP 39 Tahun 2006;
l.
Penyetoran dan LPJ PNBP (DIPA-01);
m. Penyetoran dan LPJ PNBP (DIPA-04);
27
n.
Rekonsiliasi SAKPA UAKPA ke UAPPA-W;
o.
Rekonsiliasi SAKPA ke KPPN.
B. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat
SKP
adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai , yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan pegawai. Sasaran Pegawai
(SKP)
Kerja memuat
kegiatan tugas jabatan dan target Setiap
yg
harus
dicapai.
kegiatan
tugas
jabatan yg akan dilakukan harus
berdasarkan
pada
tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yg telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang
28
dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Serta terdiri atas unsur sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil secara sistemik penekanannya pada pengukuran tingkat capaian Sasaran Kerja Pegawai atau tingkat capaian hasil kerja (output) yang telah direncanakan dan disepakati antara Pejabat Penilai dengan Pegawai Negeri Sipil yang dinilai sebagai kontrak prestasi kerja. Untuk mencapai obyektifitas penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, diperlukan parameter penilaian sebagai ukuran dan standar penilaian hasil kerja yang nyata dan terukur dari tingkat capaian Sasaran Kerja Pegawai. Oleh karena itu penilaian prestasi kerja secara sistemik menggabungkan antara penetapan Sasaran Kerja Pegawai dengan penilaian proses pelaksanaan pekerjaan yang tercermin dalam perilaku kerja produktif, hasilnya direkomendasikan untuk dasar
29
pertimbangan tindakan pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. Setiap PNS wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) instansi. Dalam menyusun SKP harus memperhatikan hal-hal sbb:
Jelas
Dapat diukur
Relevan
Dapat dicapai
Memiliki target waktu
Pengadilan Agama Nunukan telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang isinya merupakan kesepakatan antara pegawai yang dinilai dan Pejabat Penilai. Dari jumlah 19 (sembilan belas) pegawai yang ada telah tersusun sebanyak 16 (enam belas) SKP, yaitu : 1.
SKP Wakil Ketua
: 1 dokumen
2.
SKP Hakim
: 4 dokumen
3.
SKP Panitera/Sekretaris
: 1 dokumen
4.
SKP Wakil Panitera
: 1 dokumen
5.
SKP Wakil Sekretaris
: 1 dokumen
6.
SKP Panitera Muda Hukum
: 1 dokumen
30
7.
SKP Panitera Muda Gugatan
: 1 dokumen
8.
SKP Kepala Urusan Umum
: 1 dokumen
9.
SKP Kepala Urusan Keuangan
: 1 dokumen
10.
SKP Kepala Urusan Kepegawaian
: 1 dokumen
11.
SKP Jurusita Pengganti
: 1 dokumen
12.
SKP Staf Panitera Muda Gugatan
: 1 dokumen
13.
SKP Staf Kepala Urusan Keuangan
: 1 dokumen
Sedangkan 2 (dua) pegawai masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang masa kerjanya belum mencapai 6 (enam) bulan, sehingga Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang bersangkutan belum dibuatkan.
31
PEMBINAAN dan PENGELOLAAN
A. Sumber Daya Manusia Jumlah Peradilan
pegawai
Agama Nunukan
per Desember tahun 2014 sebanyak
22
terdiri dari
orang
yang
tenaga teknis
sebanyak 12 pegawai dan tenaga non teknis sebanyak 7 pegawai
serta
honorer
3
orang. Tenaga teknis terdiri dari tenaga hakim sebanyak 6 orang, tenaga kepaniteraan sebanyak 4 orang dan Jurusita Pengganti 1 orang. 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pengadilan Agama Nunukan Hakim a. Jumlah Hakim Menurut Jabatan/Pangkat/Golongan/Ruang NO 1
JABATAN Hakim Utama
PANGKAT Pembina Utama
GOL./ RUANG IV/e
JMLH 0
32
2
Hakim Utama Muda
3
Hakim Madya Utama
4
Pembina Utama Madya
IV/d
0
Pembina Utama Muda
IV/c
0
Hakim Madya Muda
Pembina Tingkat I
IV/b
2
5
Hakim Madya Pratama
Pembina
IV/a
-
6
Hakim Pratama Utama
Penata Tingkat I
III/d
0
7
Hakim Pratama Madya
Penata
III/c
1
8
Hakim Pratama Muda
Penata Muda Tk. I
III/b
2
9
Hakim Pratama
Penata Muda
III/a
1
JUMLAH TOTAL
b. Jumlah
Hakim
Menurut
Jenis
Kelamin
dan
6
Tingkat
Pendidikan No
Jenis Kelamin
SLTA S.1
S.2
S.3
Jumlah
1
Laki-laki
0
3
3
0
6
2
Perempuan
0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL
0
3
3
0
6
Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti Jumlah Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan
33
No
Jenis Kelamin
SLTA
D.3 S.1
S.2
S.3
Jumlah
1
Laki-laki
0
0
2
0
0
2
2
Perempuan
0
0
2
0
0
2
0
0
4
0
0
4
JUMLAH TOTAL
Jurusita/ Jurusita Pengganti Jumlah Jurusita/Jurusita Pengganti menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan No Jenis Kelamin
SLTA D.3
S.1
S.2
S.3
Jumlah
1
Laki-laki
0
0
1
0
0
1
2
Perempuan
0
0
1
0
0
0
JUMLAH TOTAL
0
0
1
0
0
1
Staf Kepaniteraan Jumlah Staf di Kepaniteraan menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan No Jenis Kelamin
SLTA D.3
S.1
S.2
S.3
Jumlah
1
Laki-laki
0
0
1
0
0
1
2
Perempuan
0
0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL
0
0
1
0
0
1
34
2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Pengadilan Agama Nunukan a.
Jumlah
Pegawai
Non
Teknis
menurut
Jabatan/Pangkat/Golongan/Ruang.
No
Jabatan
Pangkat
Gol./ Ruang
Jumlah
1
Wakil Sekretaris
Penata Muda Tk. I
III/b
1
2
Kaur Keuangan
Penata Muda Tk. I
III/b
1
3
Kaur Kepegawaian
Penata Muda
III/a
1
4
Kaur Umum
Penata Muda Tk. I
III/c
1
5
Staf
Penata Muda
III/a
3
JUMLAH TOTAL
7
b. Jumlah Pegawai Non Teknis menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan No
Jenis Kelamin
SLTA
D.3
S.1
S.2
S.3
Jumlah
1
Laki-laki
0
0
4
0
0
4
2
Perempuan
0
0
1
2
0
3
0
0
5
2
0
7
JUMLAH TOTAL
35
c.
Jumlah Pegawai Honorer menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan
1
Jenis Kelamin Laki-laki
2
Perempuan
No
SLTA
D.3
S.1
S.2
S.3
Jumlah
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
2
1
0
2
0
0
3
JUMLAH TOTAL
No
Hakim
Kepaniteraan
Jurusita/ Jurusita Pengganti
Pegawai Non Teknis/Struktural
Staf/Pegawai
Honorer
Jumlah
Matrik Data Ketenagaan Pengadilan Agama Nunukan
1
6
4
1
4
4
3
22
*) data per 31 Desember 2014
Data Ketenagaan
Pengadilan Agama Nunukan menurut
Prosentase Jumlah
pegawai
pada
Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan kategori jabatan dan
pangkat/Gol/Ruang
keadaan per 31 Desember 2014.
36
a. Berdasarkan pendidikan No
Pendidikan
Jumlah
Prosentase
1
S.2
4
21 %
2
S.1
15
79 %
3
D.3
0
0%
4
SLTA
0
0%
5
SLTP
0
0%
6
SD
0
0%
JUMLAH
19
100 %
b. Berdasarkan pangkat, golongan/ruang No
Pangkat
Gol./Ruang
Jumlah
Prosentase
1 Pembina Utama
IV/e
0
0%
2 Pembina Utama Madya
IV/d
0
0%
3 Pembina Utama Muda
IV/c
0
0%
4 Pembina Tingkat I
IV/b
2
10,53 %
5 Pembina
IV/a
0
0%
6 Penata Tingkat I
III/d
3
15,79 %
7 Penata
III/c
3
15,79 %
8 Penata Muda Tk. I
III/b
4
21,05 %
37
9 Penata Muda 10 11 12 13
III/a
6
31,58 %
Pengatur Tingkat I
II/d
0
0%
Pengatur
II/c
0
0%
Pengatur Muda Tk. I
II/b
1
5,26 %
Pengatur Muda
II/a
0
0%
19
100 %
JUMLAH
c. Berdasarkan jenis kelamin No
Jenis Kelamin
1
Laki-laki
2
Perempuan
Jumlah
JUMLAH
Prosentase 14
78,95 %
5
21,05 %
19
100 %
Grafik 6 Komposisi Jumlah Pegawai Tahun 2014 dan Tahun 2013
20 15 Tahun 2013
10 5
Tahun 2014
Tahun 2013
Tahun 2014
38
3. Promosi dan Mutasi a. Promosi Dalam
Tahun
2014
pada Pengadilan Agama Nunukan tidak terjadi promosi jabatan. b. Mutasi Selama Tahun 2014 pada Pengadilan Agama Nunukan terjadi beberapa mutasi, dimana dalam mutasi ini terdiri dari : Mutasi Pindah Tugas (antar Pengadilan dan Peradilan), yaitu :
Hijerah, S.H., S.H.I. ( Panmud Hukum ) pindah tugas ke Pengadilan Agama Bontang;
Siti Asmah, S.Ag (Panitera Pengganti) dari Pengadilan Agama Tenggarong menjadi Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Nunukan;
Khairul Badri, Lc ( Hakim ) pindah tugas dari Pengadilan
Agama
Medan
(
Penempatan
Pengangkatan Hakim );
Drs. A. Fuadi ( Wakil Ketua ) pindah tugas dari Pengadilan Agama Mempawah.
Mutasi Golongan (dengan kenaikan pangkat golongan periode April dan Oktober ), yaitu :
39
H. Fitriyadi, S.H., S.H.I. dari pangkat golongan/ruang Penata Muda (III/a) menjadi Penata Muda Tk. I (III/b) per 1 April 2014;
Ana
Syuryaningrum,
S.H.I.
dari
pangkat
golongan/ruang Penata Muda Tk.I (III/b) menjadi Penata (III/c) per 1 April 2014. Pengangkatan PNS dari CPNS, yaitu:
Yis Andispa, S.Sy, per 01 Juni 2014;
Rustam, S.H., per 01 September 2014.
4. Pengisian Jabatan Struktural dan Fungsional Dalam tahun 2014 jabatan fungsional pada Pengadilan Agama Nunukan masih ada kekosongan jabatan fungsional yaitu Panitera Muda Permohonan, Panitera Pengganti, dan Jurusita, sehingga perlu pengisian jabatan tersebut. Deskripsi peta pengisian jabatan struktural/fungsional di lingkungan Pengadilan Agama Nunukan, sebagai berikut : No
Jabatan
Esselon
Jabatan
1
Ketua
-
Drs. Rusliansyah, S.H.
2
Wakil Ketua
-
Drs. A. Fuadi
3
Hakim Pratama Madya
-
Muhlis, S.H.I.,M.H.
4
Hakim Pratama Muda
-
Mulyadi , LC.,M.H.I
40
5
Hakim Pratama Muda
-
H.Fitriadi, S.H.I
6
Hakim Pratama
-
Khairul Badri, Lc
7
Panitera/Sekretaris
-
Drs.Mohamad Asngari
8
Wakil Panitera
-
Dra. Wahdatan Nusrah
9
Wakil Sekretaris
-
Indra Yanita Yuliana, SE., M.Si.
10
Panitera Muda Permohonan
-
-
11
Panitera Muda Hukum
-
Siti Asmah, S.Ag.
12
Panitera Muda Gugatan
-
Ali Fatoni, S.Ag.
13
Kepala Urusan Kepegawaian
-
Cahyo Komahally, S.H.I
14
Kepala Urusan Keuangan
-
Nurhalis, S.H.
15
Kepala Urusan Umum
-
Ana Syuryaningrum, S.H.I.
16
Panitera Pengganti
-
-
17
Staf Kaur Keuangan
-
Yis Andispa, S.Sy.
18
Staf Kaur Umum
-
Dwi Nr Jatmiko, S.H.I.
19
Staf Kaur Umum
-
Ika Kurnia Fitriani, S.H.I.
20
Staf Panmud Hukum
-
Rustam , S.H
21
Jurusita Pengganti
Husaini
B. KEADAAN PERKARA
Mengacu pada Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
No. 026/KMA/SK/II/2012
41
tanggal 9 Februari 2012 Tentang Standar Pelayanan
Peradilan
yang ketentuan umumnya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan, dan Surat Keputusan MA RI No. KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Polabindalmin Penanganan Perkara, maka pelaksanaan
pelayanan pada Pengadilan Agama Nunukan memakai
standar
yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut. 1. Penyelesaian Perkara Tahun 2014 pada Pengadilan Agama Nunukan berkas perkara masuk sebanyak 1255 perkara dan putus sebanyak 1210 perkara, atau mencapai 96%, sisa sebanyak 45 perkara, atau mencapai 4%, dibanding dengan Tahun 2013 penerimaan berkas perkara sebanyak 403 perkara dan putus sebanyak 367 perkara, atau mencapai 91%, sisa sebanyak 36 perkara, atau mencapai 9%.
42
Laporan Penyelesaian Perkara ini disajikan berupa tabel, data dan matrik dengan tujuan untuk memberikan Informasi yang jelas dan akurat. Perbandingan keadaan perkara pada Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2014 dan Tahun 2013 dapat disajikan pada tabel : TAHUN NO
PERKARA 2014
2013
1
MASUK
1255
403
2
PUTUS
1210
367
3
Prosentase
96%
91%
4
SISA
45
36
GRAFIK 1 PERBANDINGAN KEADAAN PERKARA TAHUN 2014 DAN TAHUN 2013
2,000
1,255403
1,210367
36 45
Perkara Masuk Perkara Putus Sisa Perkara 2014
2013
Perbandingan perkara menurut Jenis Perkara Tahun 2014 dan Tahun 2013 dapat disajikan pada data ini:
43
Data Perkara masuk dan putus menurut Jenis Perkara TAHUN N o
Perkara
2014
2013
MASUK
PUTUS
SISA
MASUK
PUTUS
SISA
1
Gugatan
229
185
44
214
181
33
2
Permohonan
1026
1025
1
189
186
3
Jumlah
1255
1210
45
403
367
36
Data Perkara Gugatan masuk dan putus menurut Klasifikasi Perkara TAHUN
SISA
39
214
181
33
Gugatan Warisan
6
2
4
0
0
0
Gugatan Izin Poligami
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 3
6
PUTUS
183
Gugatan Perceraian
5
MASUK
222
1
4
2013 SISA
Perkara
PUTUS
No
MASUK
2014
Gugatan Pencegahan Perkawian Gugatan Pembatalan Perkawinan Gugatan Kelalaian atas Kewajiban Suami/Isteri
7
Gugatan Harta Bersama
1
0
1
0
0
0
8
Gugatan Penguasaan Anak
0
0
0
0
0
0
44
9 10 11
Gugatan Hak-hak Bekas Isteri Gugatan Ganti Rugi Terhadap Wali Gugatan Penolakan Kawin Campur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Gugatan Ekonomi Syar’iah
0
0
0
0
0
0
13
Guagatan Wasiat
0
0
0
0
0
0
14
Gugatan Hibah
0
0
0
0
0
0
15
Gugatan Waqaf
0
0
0
0
0
0
16
Gugatan Zakat/Infaq/shadaqah
0
0
0
0
0
0
229
185
44
214
181
33
Jumlah
Data Perkara Permohonan masuk dan putus menurut Klasifikasi Perkara TAHUN 2014 PUTUS
SISA
MASUK
PUTUS
SISA
Perkara MASUK
No
2013
1
Permohonan Izin Kawin
0
0
0
0
0
0
2
Permohonan Dispensasi Kawin
15
15
0
15
14
1
3
Permohonan Penolakan Perkawinan oleh PPN
0
0
0
0
0
0
4
Permohonan Nafkah Anak oleh Ibu
0
0
0
0
0
0
5
Permohonan Pengesah an Anak
0
0
0
0
0
0
45
6
Permohonan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua
0
0
0
0
0
0
7
Permohonan Pencabutan Kekuasaan Wali
0
0
0
0
0
0
8
Permohonan Penunjukan Orang Lain sebagai Wali
0
0
0
0
0
0
9
Permohonan Asal Usul anak
2
2
0
5
5
0
10
Permohonan Itsbat Nikah
1003
1002
1
165
163
2
11
Permohonan Wali Adhol
0
0
0
0
0
0
12
Permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris
5
5
0
4
4
0
13
Permohonan Lain-lain/ Pengangkatan Anak
1
1
0
0
0
0
1026
1025
1
189
186
3
Jumlah
Data Perkara Gugatan Cerai masuk dan putus menurut Klasifikasi Perkara TAHUN
No
Jenis Perkara PUTUS
SISA
MASUK
PUTUS
SISA
2013
MASUK
2014
1
Cerai Talak
60
49
11
53
45
8
2
Cerai Gugat
162
134
28
161
136
25
Jumlah
222
183
39
214
181
33
46
Gugatan Perceraian menurut Faktor Penyebab Tahun 2014 dan Tahun 2013 dapat disajikan pada data ini: Data Perkara menurut Faktor Penyebab TAHUN No
Faktor Penyebab 2014
2013
1
Poligami tidak sehat
0
0
2
Krisis Akhlaq
0
25
3
Cemburu
0
10
4
Kawin Paksa
0
0
5
Ekonomi
52
50
6
Tidak ada Tanggungjawab
40
20
7
Kawin dibawah Umur
1
0
8
Kekejaman Jasmani
0
7
9
Kekejaman Mental
2
0
10
Dihukum
0
0
11
Cacat Biologis
0
0
12
Politis
0
0
13
Gangguan Pihak ketiga
3
20
14
Tidak ada keharmonisan
58
40
15
Lain-lain
27
14
JUMLAH
183
181
47
Perbandingan perkara menurut Jenis Putusan Tahun 2014 dan Tahun 2013 dapat disajikan pada data ini:
Data Perkara diputus menurut Jenis Putusan No
TAHUN
Jenis Putusan 2014
1
Putus Kabul
2
2013
1108
337
Dicabut
20
13
3
Ditolak
7
4
4
Tidak Diterima
3
2
5
Digugurkan
72
11
6
Dicoret dari Register
0
0
1210
367
JUMLAH
Rekapitulasi Jumlah Perkara Yang Diterima dan Diputus Tahun 2014 Perkara No
Bulan
Sisa Bulan Lalu
Masuk
Jumlah
Putus
Prosentase
Sisa
1
Januari
36
311
347
93
26,80%
254
2
Februari
254
26
280
230
82,14%
50
3
Maret
50
35
85
15
17,65%
70
4
April
70
34
104
45
43,27%
59
5
Mei
59
128
187
23
12,30%
164
6
Juni
164
126
290
236
81,38%
54
7
Juli
54
119
173
27
15,61%
146
8
Agustus
146
190
336
24
7,14%
312
9
September
312
38
350
280
80,00%
70
10
Oktober
70
173
243
44
18,11%
199
11
November
199
18
217
170
78,34%
47
12
Desember
47
21
68
23
33,82%
45
1219
1255
1210
96,41%
45
Total
36
Ket
48
Rekapitulasi Data Perkara Yang Telah Diminutasi Tahun 2014
No
Perkara Diputus
Bulan
1 2
Januari Februari
3 4 5
Perkara Sisa Bulan Lalu
Ket.
Minutasi Bulan ini
Sisa
93 230
0 78
15 303
78 5
Maret April Mei
15 45 23
5 0 4
20 41 27
0 4 0
6 7
Juni Juli
236 27
0 142
94 20
142 149
8 9 10
Agustus September Oktober
24 280 44
149 150 153
23 277 42
150 153 155
11 12 Total
November Desember
170 23
155 164
161 180
164 7
1210
0
1203
7
Matrik Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2014 Sumber Daya Manusia
1
Januari
36
311
93
2
Februari
254
26
230
4
57,50%
3
Maret
50
35
15
4
4
April
70
34
45
5
Mei
59
128
6
Juni
164
7
Juli
8
Jlh 2
46,50%
4
57,50%
2
115,00%
3,75%
4
3,75%
2
7,50%
4
11,25%
4
11,25%
2
22,50%
23
4
5,75%
4
5,75%
2
11,50%
126
236
4
59,00%
4
59,00%
2
118,00%
54
119
27
4
6,75%
4
6,75%
2
13,50%
Agustus
146
190
24
4
6,00%
4
6,00%
2
12,00%
9
September
312
38
280
4
70,00%
4
70,00%
2
140,00%
10
Oktober
70
173
44
5
8,80%
4
11,00%
2
22,00%
11
November
199
18
170
5
34%
4
42,50%
2
85,00%
12
Desember
47
21
23
5
4,60%
4
5,75%
2
11,50%
Total
36
1219
1210
5
242,00%
4
302,50%
2
605,00%
4
Ket.
*Kinerja
JS
23,25 %
4
23,25 %
Jlh
PP
*Kinerja
Jlh
Putus
Masuk
Bulan
Sisa
Hakim No
*Kinerja
Perkara
49
Matrik Upaya Hukum Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2014 No
Bulan
Perkara Putus
Banding
Kasasi
PK
Keterangan
1
Januari
93
0
0
0
2
Februari
230
0
0
0
3
Maret
15
0
0
0
4
April
45
0
0
0
5
Mei
23
0
0
0
6
Juni
236
0
0
0
7
Juli
27
0
0
0
8
Agustus
24
0
0
0
9
September
280
0
0
0
10
Oktober
44
0
0
0
11
November
170
0
0
0
12
Desember Total
23
0
0
0
1210
0
0
0
Matrik Upaya Hukum Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2014 No
Perkara
1
Gugatan Perceraian
2
Putus
Banding
Kasasi
PK
Keterangan
183
0
0
0
Gugatan Warisan
2
0
0
0
3
Gugatan Izin Poligami
0
0
0
0
4
Gugatan Pencegahan Perkawian
0
0
0
0
5
Gugatan Pembatalan Perkawinan
0
0
0
0
6
Gugatan Kelalaian atas Kewajiban Suami/Isteri
0
0
0
0
7
Gugatan Harta Bersama
0
0
0
0
8
Gugatan Penguasaan Anak
0
0
0
0
9
Gugatan Hak-hak Bekas Isteri
0
0
0
0
10
Gugatan Ganti Rugi Terhadap Wali
0
0
0
0
11
Gugatan Penolakan Kawin Campur
0
0
0
0
12
Gugatan Ekonomi Syariah
0
0
0
0
13
Guagatan Wasiat
0
0
0
0
14
Gugatan Hibah
0
0
0
0
15
Gugatan Waqaf
0
0
0
0
16
Gugatan Zakat/Infaq/ Shadaqah
0
0
0
0
185
0
0
0
Jumlah
50
Rekapitulasi Akta Cerai Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2014 No
Bulan
Akta Cerai Yang Dibuat
1
Januari
9
2
Februari
12
3
Maret
12
4
April
10
5
Mei
17
6
Juni
2
7
Juli
22
8
Agustus
16
9
September
8
10
Oktober
9
11
November
15
12
Desember
13
Jumlah
Keterangan
145
2. Informasi Lain-lain
Situs Pengadilan Agama Nunukan berupa Web site yang beralamat
www.pa-nunukan.go.id
[email protected]
dan
bertujuan
e-mail
:pa-
memudahkan
masyarakat pencari keadilan atau pihak yang berkepentingan untuk mengakses di dunia maya tentang prosedur atau tata
51
cara berperkara dan
laporan keadaan
perkara
pada
Pengadilan Agama Nunukan, disamping itu pula masyarakat dapat mengetahui berapa jumlah biaya berperkara, jadwal juga
sidang
dan
masyarakat
dapat
menyampaikan saran,
kritik
keluhan, apabila
mereka ada menemukan pelayanan yang kurang memuaskan, serta sebagai transparansi peradilan yang memuat tentang jumlah perkara yang diterima dan diputus, dan Radius biaya berperkara.
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sarana dan Prasarana mengacu pada Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan RI No. 97/PMK.05/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang
Milik
Negara,
Keputusan
Menteri
Keuangan
No.
53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat,
52
Keputusan Menteri Keuangan No. 01/KMK.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Negara
Dalam Sistem
Akuntansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan No. 50/KMK.06/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara. 1. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Pengadilan Agama Nunukan sekarang terletak di Jalan Tanjung Nomor 01 Kelurahan Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Telepon/Faximile 0556-23939, namun
masih
berstatus
sewa
termasuk
di
dalamnya
menggunakan fasilitas Listrik dan Saluran Air Bersih dari PDAM, sesuai Surat Perjanjian Sewa No. W17-A10/022/PL.01/I/2014 tanggal 2 Januari 2014. Sarana dan Prasarana Gedung berupa Pagar Permanen Kantor Pengadilan Agama Nunukan sesuai dengan penetapan status penggunaan No. 8/MK.6/WKN. 13/ KNL.04/2013 tanggal 7 Oktober 2013, dan berdasarkan posisi saldo yang tercatat di dalam SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi
53
Barang Milik Negara) per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: Daftar Barang Milik Negara berupa Sarana dan Prasarana Gedung
Tanah 1
Tanah
Bangunan
Rumah Negara
2
Tanah Bangunan Kantor
Nilai Buku
Nilai Perolehan
Kuantitas
Kelompok Barang/Uraian
Satuan
No
AK Penyusutan
Ket
0
0
0
0
M2
0
0
0
0
M2
3.000
0
0
0
0
0
0
0
1
147.920.000
7.396.000
140.524.000
1
147.920.000
7.396.000
140.524.000
1
147.920.000
7.396.000
140.524.000
Gedung dan Bangunan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan
Milik Pemda Nunukan
3 Pagar Permanen
Jumlah
Unit
a. Pengadaan Pengadilan Agama Nunukan berdiri sejak tahun 2011 sampai tahun 2014 telah melaksanakan pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung berupa Pembangunan Gedung Kantor secara bertahap dalam rangka memenuhi fasilitas kerja dan
54
pelayanan publik, yang dapat disajikan pada tabel di bawah ini : N o
PENGADAAN TAHUN
Gedung dan Bangunan Pagu
Realisasi
1
2012
1.376.100.000
1.343.839.000
2
2013
3.000.000.000
2.985.637.000
3
2014
6.500.000.000
6.494.120.000
Pembangunan
Gedung
menggunakan
Kantor
Tahap
anggaran
III
DIPA
(Lanjutan) Nomor
:
005.01.2.682295/2014 tanggal 05 Desember 2013 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp6.500.000.000,- dan realisasi fisik mencapai 100%. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Tahap III ini terinci pada tabel dibawah ini: No
Uraian
Satuan
Kuantitas
Nilai
Ket
Gedung dan Bangunan 1
Pembangunan Gedung
M2
500
6.495.820.000
M2
500
6.495.820.000
Kantor Tahap III (Lanjutan) Jumlah
55
b. Pemeliharaan Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Nunukan tidak melaksanakan
pemeliharaan/perawatan
Halaman Gedung, disebabkan
Gedung
dan
Gedung Kantor yang
ditempati untuk operasional sehari-hari hingga saat ini masih berstatus sewa.
c. Penghapusan Pengadilan Agama Nunukan Pada Tahun Angaran 2014, telah melaksanakan proses penghapusan sarana dan prasarana gedung berupa Pagar Permanen seluas 500 M², dengan
surat
usulan
penghapusan
W17-A10/
311.a/PL.04/V/2014 tanggal 5 Mei 2014.
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan posisi saldo yang tercatat di dalam SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi
56
Barang Milik Negara) per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: Daftar Barang Milik Negara berupa Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
Peralatan Mesin
Nilai Buku
Akumulasi
Penyusutan
Uraian
Kuantitas
Barang/ Satuan
No
Nilai Perolehan
Ket Kelompok
83
453.451.050
208.027.411
245.423.639
1
Station Wagon
Unit
1
198.950.000
71.053.570
127.896.430
2
Sepeda Motor
Unit
3
47.684.250
20.436.105
27.248.145
3
Lemari Besi/Metal
Buah
2
6.055.000
3.633.000
2.422.000
4
Lemari Kayu
Buah
4
9.100.000
4.060.000
5.040.000
5
Rak Besi
Buah
2
6.660.000
3.996.000
2.664.000
6
Rak Kayu
Buah
2
6.110.000
2.666.000
3.444.000
7
Brangkas
Buah
2
12.000.000
4.800.000
7.200.000
8
Meja Kerja Kayu
Buah
15
16.260.000
8.956.000
7.304.000
9
Kursi Besi/Metal
Buah
15
15.350.000
8.510.000
6.840.000
10
Kursi Kayu
Buah
4
3.000.000
1.200.000
1.800.000
11
Sice
Buah
3
9.515.000
5.209.000
4.306.000
12
Portable Air Conditioner (alat pendingin)
Buah
2
8.000.000
3.200.000
4.800.000
Kipas Angin
Buah
6
3.600,000
2.160.000
1.440.000
Uninterruptible Power Supply (UPS)
Buah
3
4.515.750
2.709.450
1.806.300
Camera Digital
Buah
1
2.500.000
1.000.000
1.500.000
Facsimile
Buah
1
3.000.000
1.200.000
1.800.000
Finger Printer Time and Attendance Acces Control System
Buah
1
4.500.000
1.800.000
2.700.000
PC. Unit
Buah
4
25.881.360
17.435.664
7.961.886
Note Book
Buah
8
49.225.875
28.856.904
20.368.971
Buah
2
4.000.000
2.000.000
2.000.000
Buah
1
1.500.000
750.000
750.000
13 14
15 16 17
18
19 20
21
Printer (Peralatan Personal Komputer) Scanner (Peralatan
1unit milik Pemda Nunukan
57
Personal Komputer) 22
Server
23
Buah
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Printer (Peralatan Personal Komputer)
24
Buah
1
16.527.625
12.395.718
4.131.907
4
9.881.360
6.967.500
2.913.860
4
9.881.360
6.967.500
2.913.860
463.332.410
214.994.911
248.337.499
Jumlah
a. Pengadaan Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2014 tidak melaksanakan pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung berupa Peralatan dan Mesin, disebabkan tidak tersedianya anggaran dalam DIPA Tahun 2014.
b. Pemeliharaan Pemeliharaan/Perawatan
Peralatan
dan
Mesin
berupa
Kendaraan roda 4, roda 2, dan inventaris Kantor Anggaran yang dapat disajikan pada daftar berikut: No
Kelompok Barang/Uraian
Satuan
Peralatan Mesin
Kuantitas
Ket
83
1
Station Wagon
Unit
1
2
Sepeda Motor
Unit
3
3
Lemari Besi/Metal
Buah
2
4
Lemari Kayu
Buah
4
5
Rak Besi
Buah
2
6
Rak Kayu
Buah
2
7
Brangkas
Buah
2
1 unit milik Pemda Nunukan
58
8
Meja Kerja Kayu
Buah
15
9
Kursi Besi/Metal
Buah
15
10
Kursi Kayu
Buah
4
11
Sice
Buah
3
12
Portable Air Buah
2
Buah
6
Buah
3
Conditioner (alat pendingin) 13
Kipas Angin
14
Uninterruptible Power Supply (UPS)
15
Camera Digital
Buah
1
16
Facsimile
Buah
1
17
Buah
1
18
Finger Printer Time and Attendance Acces Control System PC. Unit
Buah
4
19
Note Book
Buah
8
20
Printer (Peralatan
Buah
2
Buah
1
Buah
1
Personal Komputer) 21
Scanner (Peralatan Personal Komputer)
22
c.
Server
Penghapusan Pengadilan Agama Nunukan Pada Tahun Angaran 2014, telah melaksanakan proses penghapusan sarana dan prasarana fasilitas gedung Peralatan dan Mesin berupa 4 unit printer, dengan surat usulan penghapusan nomor W17-A10/ 311.a/PL.04/V/2014 tanggal 5 Mei 2014
3. Informasi Lain-lain
Pengadilan Agama Nunukan pada Tahun 2014 telah menyelesaikan pembangunan fisik gedung kantor namun belum
59
dapat digunakan karena masih dalam masa pemeliharaan dan sarana lingkungan gedung kantor belum ada.
D. Pengelolaan Keuangan Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2014, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang antara
mempunyai lain
tugas
menyusun
menyampaikan
dan
Laporan
Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya. Penyusunan
Laporan
Keuangan
Pengadilan
Agama
Nunukan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan
Direktur
Jenderal
Perbendaharaan
Nomor
PER-
57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di
60
dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan Agama Nunukan adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban
menyelenggarakan
akuntansi
dan
laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 1. Realisasi Pendapatan Negara Realisasi pendapatan Tahun 2014 yang dilaksanakan Satuan Kerja Pengadilan Agama Nunukan adalah mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, dan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-37/PB/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun 20014. Pendapatan adalah penerimaan PNBP yang bersumber dari
Pengelolaan
Dana
Pemerintah
dan
Pendapatan
Administrasi Perkara. Realisasi pendapatan dapat disajikan
61
menurut sumber pendapatan yang ada pada Pengadilan Agama Nunukan adalah:
a. Realisasi Pendapatan Negara DIPA-005.01.682295
Realisasi Pendapatan Negara PNBP
Tahun
2014
Pendapatan Dana
Pengelolaan
Pemerintah adalah
sebesar
Rp
3.474.340,00,
atau mencapai Estimasi pendapatannya 2013
adalah
sebesar
dari
0%
Rp 0,00, dan
dari Tahun
sebesar Rp 12.032.435,00, atau mencapai
0% dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 0,00. Terjadi penurunan Realisasi Pendapatan Tahun 2014 dibanding Tahun 2013 disebabkan menurunnya pendapatan Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji, tidak adanya
pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TYL dan Pendapatan Anggaran Lain-lain. Realisasi PNBP Tahun 2014 disajikan dalam data ini:
62
TAHUN NO
PENDAPATAN 2014
2013 0
0
REALISASI
3.474.340
12.032.435
Prosentase
0%
0%
1
ESTIMASI
2 3
Data Perbandingan Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2014 dan 31 Desember 2013 (dalam satuan Rupiah) No.
Akun
Uraian
Estimasi
Per 31 Des. TA 201 4
Estimasi
Per 31 Des. TA 2013
1.
423119
Pendapatan Penjualan Lainnya
0
0
0
0
2.
423911
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL
0
0
0
168
3.
423931
Pendapatan dari Penutupan Rekening
0
0
0
0
4.
423991
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
0
3.474.340
0
11.335.040
5.
423999
Pendapatan Anggaran Lainlain
0
0
0
697.227
Total
0
3.474.340
0
12.032.435
Pendapatan
63
Grafik 2 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2014 dan TA 2013
15,000,000 10,000,000 5,000,000 -
Estimasi
Tahun 2013
Tahun 2014
Pendapatan
Data Realisasi PNBP Tahun 2014 PENDAPATAN No
Bulan
Disetor ke
AKUN 423119
423911
423931
423991
423999
Kas Negara
0
695.850
252.590
0
252.590
0
252.590
0
252.590
0
0
252.590
0
252.590
0
0
0
252.590
0
252.590
0
0
0
252.590
0
252.590
0
0
0
252.590
0
252.590
Agustus
0
0
0
252.590
0
252.590
September
0
0
0
252.590
0
252.590
0
0
0
0
252.590
1
Januari
0
0
0
695.850
2
Februari
0
0
0
3
Maret
0
0
4
April
0
5
Mei
6
Juni
7
Juli
8 9 10
Oktober
11
November
0
0
0
252.590
0
252.590
12
Desember
0
0
0
252.590
0
252.590
0
0
0
Jumlah
252.590
3.474.340
0
3.474.340
64
b. Realisasi Pendapatan Negara DIPA-005.04.690175
Realisasi PNBP
Pendapatan Tahun
2014
Negara dari
Pendapatan Administrasi Perkara adalah sebesar Rp 46.635.200,00, atau mencapai 0% dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 0,00, dan Tahun 2013
Pendapatan
adalah sebesar Rp 14.735.273,00, atau mencapai 0% dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 0,00. Terjadi kenaikan Realisasi Pendapatan Tahun 2014 dibanding Tahun 2013 disebabkan adanya kenaikan Pendapatan Ongkos Perkara, dan Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya. Realisasi PNBP Tahun 2014 dapat disajikan dalam data ini: NO
PENDAPATAN
1
ESTIMASI
2
3
TAHUN 2014
2013 0
0
REALISASI
46.635.200
14.735.273
Prosentase
0%
0%
65
Data Perbandingan Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2014 dan 31 Desember 2013 (dalam satuan Rupiah)
No.
Akun
Per
423411
1.
423413
2.
Estimasi
31 Des. TA
Estimasi
201 4
Per
31
Des. TA 2013
Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan
0
15.000
0
25.000
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Peradilan Agama (Peradilan)
0
0
0
0
Pendapatan Ongkos Perkara
0
36.570.000
0
10.570.000
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
0
10.050.200
0
4.140.273
423415
3.
Uraian
423419
4.
Total Pendapatan
0
46.635.200
0
14.735.273
66
Grafik 3 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2014 dan TA 2013
60,000,000 40,000,000
20,000,000 Estimasi
Tahun 2013
Tahun 2014
Pendapatan
Data Realisasi PNBP Tahun 2014 PENDAPATAN No
Bulan 423411 1
Januari
2
Disetor ke Kas Negara
AKUN 423413
423415
423419
5.000
0
9.270.000
195.0000
9.470.000
Februari
0
0
840.000
3.040.000
3.880.000
3
Maret
0
1.050.000
165.000
1.215.000
4
April
5.000
1.020.000
475.000
1.500.000
5
Mei
5.000
3.840.000
295.000
4.140.000
6
Juni
0
3.780.000
1.270.000
5.050.000
7
Juli
0
3.570.000
1.245.000
4.815.000
8
Agustus
0
5.640.000
265.000
5.905.000
9
September
0
1.200.000
1.450.000
2.650.000
0
0
0
0
0
0
0
67
10
Oktober
0
11
November
0
12
Desember
0
Jumlah
15.000
0
0
0
0
5.190.000
501.000
5.691.000
540.000
945.000
1.485.000
630.000
204.200
834.200
36.570.000
10.050.200
46.635.200
2. Realisasi Belanja Negara Realisasi
Belanja
Negara
pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Nunukan berpedoman pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006
tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PERPRES RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. Realisasi Belanja Negara yang dilaksanakan bersumber dari anggaran yang dituangkan dalam DIPA Badan Urusan Adminstrasi dan DIPA Badan Peradilan Agama.
68
a. Realisasi Belanja Negara DIPA-005.01.682295
Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 dalam DIPA Badan Urusan Adminstrasi diperuntukkan untuk Belanja Gaji Pegawai, Belanja Barang (Operasional dan Non Operasional)
dan Belanja Modal Gedung dan
Bangunan. Realisasi
anggaran
Tahun
2014
sebesar
Rp
8.749.704.792,00 atau mencapai 99% dari anggaran sebesar Rp 8.825.558.000,00, dibanding Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 5.702.219.710, atau mencapai 98% dari anggaran sebesar Rp 5.812.293.000,00. Terjadi kenaikan realisasi anggaran
Tahun
2014dibanding
Tahun
2013 disebabkan adanya kenaikan pegawai dan belanja modal. Perbandingan
pada
belanja
Komposisi
dan Realisasi Anggaran DIPA Badan Urusan Adminstrasi Tahun 2014 dan Tahun 2013 disajikan pada tabel ini :
69
Tabel Perbandingan Komposisi Alokasi dan Realisasi Belanja TA 2014 dan TA 2013
No
Komposisi Alokasi dan Realisasi Belanja
TAHUN 2013
2014
1
Pagu
5.812.293.000
8.825.558.000
2
Realisasi
5.702.219.710
8.749.704.792
3
Prosentase
98%
99%
4
Sisa
110.073.290
75.853.208
Grafik 4 Perbandingan Komposisi Alokasi dan Realisasi Belanja TA 2014 dan TA 2013
10,000,000,000 5,000,000,000 Tahun 2013
Tahun 2014
Pagu
Tabel Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2014 dan TA 2013 TAHUN No
Jenis
2013
Belanja Pagu
1
Belanja Pegawai
2.114.293.000
2014 Realisasi
2.079.632.710
Pagu
1.752.558.000
Realisasi
1.728.778.792
70
2
3
Belanja
598.000.000
537.750.000
573.000.000
525.106.000
3.100.000.000
3.084.837.000
6.500.000.000
6.492.420.000
5.812.293.000
5.702.219.710
8.825.558.000
8.749.704.792
Barang
Belanja Modal
Total
1). Realisasi
Belanja
Pegawai
Tahun
2014
sebesar
Rp 1.728.778.792,00, atau mencapai 99% dari anggaran sebesar Rp1.752.558.000,00, dibanding Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 2.114.293.000,00, atau mencapai 98% dari anggaran sebesar Rp 2.079.632.710,00. Hal ini dapat terlihat dalam tabel dibawah ini : Tabel Perbandingan Komposisi Alokasi dan Realisasi Belanja TA 2014 dan TA 2013
No
Komposisi Alokasi dan Realisasi Belanja
TAHUN 2013
2014
1
Pagu
2.114.293.000
1.752.558.000
2
Realisasi
2.079.632.710
1.728.778.792
3
Prosentase
98%
99%
4
Sisa
34.660.290
23.779.208
71
Data Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2014 No
Bulan
Pagu
Realisasi
(%)
Sisa Anggaran
1
Januari
164.060.821
9,36
1.588.497.179
2
Februari
163.994.873
9,36
1.424.502.306
3
Maret
130.155.039
7,43
1.294.347.267
4
April
121.225.730
6,91
1.173.121.537
5
Mei
120.771.227
6,89
1.052.350.310
6
Juni
123.588.098
7,05
928.762.212
1.752.558.000 7
Juli
241.522.598
13,78
687.239.614
8
Agustus
116.527.208
6,64
570.712.406
9
September
119.115.128
7,97
451.597.278
10
Oktober
138.821.700
7,92
312.775.578
11
November
145.201.705
8,28
167.573.873
12
Desember
143.794.665
8,20
23.779.208
1.728.778.792
98,64
23.779.208
Jumlah
1.752.558.000
Data Realisasi Anggaran Belanja Pegawai menurut Jenis Belanja Tahun 2014 No
Jenis Belanja
1
Belanja Gaji dan Tunjangan
2
3
Pagu
Realisasi
(%)
Sisa Anggaran
1.663.083.000
1.639.323.792
98,57%
23.759.208
Belanja Uang Makan
78.133.000
78.113.000
99,97%
20.000
Belanja Uang Lembur
11.342.000
11.342.000
100%
0
1.752.558.000
1.728.778.792
98,64%
23.779.208
Jumlah
72
2). Realisasi
Belanja
Barang
Tahun
2014
sebesar
Rp 525.106.000,00 atau mencapai 92% dari anggaran sebesar Rp 573.000.000,00, dibanding Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 537.750.000,00, atau mencapai 90% dari anggaran sebesar Rp 598.000.000,00. Tabel Perbandingan Komposisi Alokasi dan Realisasi Belanja TA 2014 dan TA 2013
No
Komposisi Alokasi dan Realisasi Belanja
TAHUN 2013
2014
1
Pagu
598.000.000
573.000.000
2
Realisasi
537.750.000
525.106.000
3
Prosentase
90%
%92%
4
Sisa
60.250.000
47.894.000
Data Realisasi Anggaran Belanja Barang menurut Jenis Belanja Tahun 2014 No
1
2
Jenis Belanja Barang Belanja Barang
Pagu
Realisasi
(%)
Sisa Anggaran
170.600.000
164.473.000
96%
6.727.000
Belanja Barang Non Operasinal
402.400.000
360.633.000
90%
41.167.000
Jumlah
573.000.000
525.106.000
92%
47.894.000
Operasional
73
Data Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2014 : No
Bulan
Pagu
Realisasi
(%)
Sisa Anggaran
1
Januari
110.000.000
19,20
463.000.000
2
Februari
18.270.000
3,19
444.730.000
3
Maret
45.400.000
7,92
399.330.000
4
April
30.000.000
5,23
369.330.000
5
Mei
49.806.000
8,69
319.524.000
6
Juni
35.350.000
6,17
284.174.000
7
Juli
24.350.000
4,19
259.824.000
8
Agustus
43.000.000
7,50
216.824.000
9
September
24.000.000
4,19
192.824.000
10
Oktober
55.350.000
9,66
137.474.000
11
November
31.730.000
5,54
105.744.000
12
Desember
57.850.000
10,09
47.894.000
525.106.000
91,64
47.894.000
Jumlah
3). Realisasi
573.000.000
573.000.000
Belanja
Modal
Tahun
2014
sebesar
Rp
6.495.820.000,00, atau mencapai 99% dari anggaran sebesar Rp 6.500.000.000,00, dibanding Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 3.084.837.000,00, atau mencapai 99% dari anggaran sebesar Rp 3.100.000.000,00.
74
Tabel Perbandingan Komposisi Alokasi dan Realisasi Belanja TA 2014 dan TA 2013 N o
Komposisi Alokasi dan Realisasi Belanja
TAHUN 2013
2014
1
Pagu
3.100.000.000
6.500.000.000
2
Realisasi
3.084.837.000
6.495.820.000
3
Prosentase
99%
99%
4
Sisa
15.163.000
4.180.000
Data Realisasi Anggaran Belanja Modal menurut Jenis Belanja Tahun 2014 No
Jenis Belanja
Pagu
Realisasi
(%)
Sisa Anggaran
Belanja Modal 1
Pembangunan
6.500.000.000
6.495.820.000
99,93%
4.180.000
6.500.000.000
6.495.820.000
99,93%
4.180.000
Gedung Kantor
Jumlah
75
Data Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2014 : No
Bulan 1
Januari
2
Februari
3
Maret
4
April
5
Mei
6
Juni
7
Juli
8 9
Pagu
Realisasi
(%)
Sisa Anggaran
1.279.564.000
19,69
5.220.436.000
41.030.000
0,63
5.179.406.000
0
0,00
5.179.406.000
2.559.128.000
39,37
2.620.278.000
0
0,00
2.620.278.000
0
0,00
2.620.278.000
1.279.564.000
19,69
1.340.714.000
Agustus
0
0,00
1.340.714.000
September
0
0,00
1.340.714.000
10
Oktober
0
0,00
1.340.714.000
11
November
1.336.534.000
20,56
4.180.000
12
Desember
0
0,00
4.180.000
6.495.820.000
99,93%
4.180.000
Jumlah
6.500.000.000
6.500.000.000
b. Realisasi Belanja Negara DIPA-005.04.690175
Dalam
rangka
membantu
masyarakat
yang
berpenghasilan/ekonomi rendah dan berada jauh dari ibukota Kabupaten Nunukan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2014 telah melaksanakan program
76
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dipergunakan untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya terutama belanja bahan dalam
rangka
Penanganan
Perkara
Prodeo,
Penyelesaian
Adminsitrasi Perkara, Penyelesaian Putusan dan Penyelenggaraan Sidang Keliling. Realisasi
anggaran
Tahun
2014
sebesar
Rp 72.558.000,00, atau mencapai 99,56% dari anggaran sebesar Rp 72.875.000,00, dibanding Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 62.603.000,00, atau mencapai 99,97% dari anggaran sebesar Rp 63.250.000,00. Terjadi
kenaikan
realisasi
anggaran
Tahun
2014
dibanding Tahun 2014 dalah disebabkan adanya kenaikan pada realisasi anggaran belanja perjalanan biasa. Perbandingan Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran DIPA Badan Peradilan Agama Tahun 2014 dan Tahun 2013 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :
77
Tabel Perbandingan Komposisi Alokasi dan Realisasi Belanja TA 2014 dan TA 2013 No
Komposisi Alokasi dan Realisasi Belanja
TAHUN 2014
2013
1
Pagu
63.250.000
72.875.000
2
Realisasi
62.603.000
72.558.000
3
Prosentase
99,97%
99,56%
4
Sisa
647.000
317.000
Grafik 5 Perbandingan Komposisi Alokasi dan Realisasi Belanja TA 2014 dan TA 2013
75,000,000 70,000,000
65,000,000 60,000,000
Pagu
55,000,000
Tahun 2013
Realisasi
Tahun 2014
Tabel Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2014 dan TA 2013
TAHUN N o
2013
Jenis Belanja Pagu
1
Belanja Pegawai
2
Belanja Barang
3
Belanja Modal
Total
2014
Realisasi
Pagu
Realisasi
0
0
0
0
63.250.000
62.603.000
72.875.000
72.558.000
0
0
0
0
63.250.000
62.603.000
72.875.000
72.558.000
78
Data Realisasi Anggaran Belanja Barang menurut Jenis Belanja Tahun 2014 No 1
Jenis Belanja
Pagu
Belanja Bahan Penanganan Perkara Prodeo
Realisasi
Sisa
(%)
Anggaran
3.375.000
3.172.000
93,99%
203.000
2
Belanja Bahan Penyelesaian Administrasi Perkara
250.000
250.000
100%
0
3
Belanja Bahan Penyelesaian Putusan
250.000
250.000
100%
0
4
Belanja Perjalanan Biasa Penyelenggaraan Sidang Keliling
69.000.000
68.886.000
99,83%
114.000
Jumlah
72.875.000
72.558.000
99,56%
317.000
Data Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2014 No
Bulan
Pagu
Realisasi
(%)
Sisa Anggaran
1
Januari
0
0%
72.875.000
2
Februari
0
0%
72.875.000
3
Maret
4.109.000
0,56%
68.766.000
4
April
10.622.000
14,57%
58.144.000
5
Mei
12.139.000
16,65%
46.005.000
6
Juni
6.128.000
0,84%
39.877.000
12.620.000
17,32%
27.257.000
72.875.000 7
Juli
8
Agustus
9.008.000
12,36%
18.249.000
9
September
7.947.000
10,90%
10.302.000
10
Oktober
9.485.000
13%
817.000
11
November
500.000
0,06%
317.000
12
Desember
0
0%
317.000
72.558.000
99,56%
317.000
Jumlah
72.875.000
79
3. Keadaan Keuangan Perkara Pengelolaan Keuangan Perkara pada Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2014 bersumber dari panjar biaya perkara dari gugatan cerai dan permohonan. Untuk Keuangan Perkara dalam pengelolaan administrasi peradilan ada Pengelolaan Biaya Proses
yang direalisasikan sesuai
KMA No. 044/KMA/SK/III/2009
tentang Biaya Perkara pada MA RI dan Empat Lingkungan Peradilan Di Bawahnya, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. a. Keuangan Perkara yang dikelola telah diisi dalam jenis buku register keuangan perkara meliputi Buku Register Keuangan perkara
Tingkat Pertama, Keuangan Tingkat Banding,
Keuangan Tingkat Kasasi, Keuangan Biaya Peninjauan Kembali, dan Keuangan Biaya Eksekusi. Realisasi Keuangan Perkara Tahun 2014 adalah sebesar Rp 626.972.000,00, atau mencapai 96% dari penerimaan sebesar Rp 654.896.000,00, dibanding Tahun 2013 realisasi sebesar
80
Rp 249.018.000,00,-atau mencapai 93%
dari penerimaan
sebesar Rp 266.470.000,00. Perbandingan realisasi Keuangan Perkara Tahun 2014 dan Tahun 2013 dapat disajikan dalam tabel ini: 1. Keadaan Keuangan perkara Tingkat Pertama TAHUN 2013
2014
Penerimaan
Pengeluaran
Saldo
Penerimaan
Pengeluaran
Saldo
266.470.000
249.018.000
17.452.000
654.896.000
626.972.000
27.924.000
Grafik 6 Perbandingan Peneriiman dan Pengeluaran Keuangan Perkara TA 2014 dan TA 2013
1,000,000,000 500,000,000
Penerimaan
-
Pengeluaran
Tahun 2013
Tahun 2014
2. Keadaan Keuangan Tingkat Banding TAHUN 2013
2014
Penerimaan
Pengeluaran
0
0
Saldo 0
Penerimaan
Pengeluaran
0
0
Saldo 0
81
Tidak terdapat data Keuangan Tingkat Banding yang disajikan pada laporan ini, karena masih dalam posisi NIHIL.
3. Keadaan Keuangan Tingkat Kasasi TAHUN 2013 Penerimaan
2014
Pengeluaran
0
Saldo
0
Penerimaan
0
Pengeluaran
0
Saldo
0
0
Tidak terdapat data Keuangan Tingkat Kasasi yang disajikan pada laporan ini, karena masih dalam posisi NIHIL.
4. Keadaan Keuangan Biaya Peninjauan Kembali TAHUN 2013 Penerimaan
0
2014
Pengeluaran
0
Saldo
Penerimaan
0
0
Pengeluaran
Saldo
0
0
Tidak terdapat data Keuangan Peninjauan Kembali yang disajikan pada laporan ini, karena masih dalam posisi NIHIL.
82
5. Keadaan Keuangan Biaya Eksekusi TAHUN 2013 Penerimaan
2014
Pengeluaran
0
Saldo
Penerimaan
0
0
Pengeluaran
0
Saldo
0
0
Tidak terdapat data Keuangan Biaya Eksekusi yang disajikan pada laporan ini, karena masih dalam posisi NIHIL.
SALDO AKHIR KEUANGAN PERKARA TAHUN 2014 (dalam satuan rupiah) No
Bulan
Perkara
Eksekusi
Konsinyasi
Lain-lain
Jumlah
1
Januari
64.855.000
0
0
0
64.855.000
2
Februari
24.104.000
0
0
0
24.104.000
3
Maret
29.000.000
0
0
0
29.000.000
4
April
27.665.000
0
0
0
27.665.000
5
Mei
44.805.000
0
0
0
44.805.000
6
Juni
28.439.000
0
0
0
28.439.000
7
Juli
53.591.000
0
0
0
53.591.000
8
Agustus
58.907.000
0
0
0
58.907.000
9
September
27.485.000
0
0
0
27.485.000
10
Oktober
32.604.000
0
0
0
32.604.000
11
November
25.606.000
0
0
0
25.606.000
12
Desember
27.924.000
0
0
0
27.924.000
83
REKAPITULASI KEUANGAN PERKARA TAHUN 2014 (dalam satuan rupiah) No
Bulan
Saldo Bulan Lalu
Penerimaan
Pengeluaran
Saldo Akhir Tahun 2013
Saldo 17.452.000
1
Januari
17.452.000
136.133.000
88.730.000
64.855.000
2
Februari
64.855.000
18.491.000
59.242.000
24.104.000
3
Maret
24.104.000
21.869.000
16.973.000
29.000.000
4
April
29.000.000
24.845.000
26.180.000
27.665.000
5
Mei
27.665.000
53.573.000
36.433.000
44.805.000
6
Juni
44.805.000
69.806.000
86.172.000
28.439.000
7
Juli
28.439.000
48.272.000
23.120.000
53.591.000
8
Agustus
53.591.000
76.310.000
70.994.000
58.907.000
9
September
58.907.000
75.776.000
107.198.000
27.485.000
10
Oktober
27.485.000
79.289.000
74.170.000
32.604.000
11
November
32.604.000
12.297.000
19.295.000
25.606.000
12
Desember
25.606.000
20.783.000
18.465.000
27.924.000
Jumlah dan Saldo Akhir Tahun 2014
637.444.000
626.972.000
27.924.000
84
Keadaan Keuangan Perkara Tahun 2014 disajikan pada Laporan Keuangan Perkara: LAPORAN KEUANGAN PERKARA TAHUN 2014
No.
JUMLAH
URAIAN
1
2
PENERIMAAN
PENGELUARAN
3
4
1
Sisa Tahun Lalu 2013
2
Penerimaan Tahun 2014
3
Biaya Panggilan
4
Biaya Penerjemah
0
5
Biaya Sita
0
6
0
637.444.000
0 360.390.000
Biaya Pemeriksaan
0
Setempat
7
Biaya Sumpah
8
Biaya Pemberitahuan
9
Biaya Pengiriman Perkara
10
Biaya Materai
11
Biaya Pendaftaran
12
Biaya Redaksi
13
ATK/dll
14
17.452.000
0 17.965.000 0 7.260.000 36.570.000 6.050.000 60.950.000
Pengembalian Panjar Biaya
137.787.000
Perkara Jumlah Realisasi
626.972.000
Saldo Akhir Tahun 2014
27.924.000
JUMLAH
654.896.000
654.896.000
85
b.
Pengelolaan Biaya Proses untuk penyelesaian berkas perkara
telah
dilaksanakan
sesuai
ketentuan
yang
ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Realisasi Penggunaan Biaya Proses Perkara Tahun 2014 adalah sebesar Rp 56.573.000,00, atau mencapai 90% dari penerimaan sebesar Rp 62.700.000,00, dibanding Tahun 2013 realisasi sebesar Rp 18.218.000,00,-,atau mencapai 91% dari penerimaan sebesar Rp 20.018.000,00. Perbandingan realisasi Penggunaan Biaya Proses Tahun 2014 dan Tahun 2013 dapat disajikan dalam tabel ini: Keadaan Penggunaan Biaya Proses perkara Tahun 2014 dan Tahun 2013 TAHUN 2013
2014
Penerimaan
Pengeluaran
Saldo
Penerimaan
Pengeluaran
Saldo
20.018.000
18.218.000
1.800.000
62.700.000
56.572.500
6.127.000
86
REKAPITULASI PENGGUNAAN BIAYA PROSES TAHUN 2014 (dalam satuan rupiah) No
Bulan
Saldo Bulan Lalu
Penerimaan
Pengeluaran
Saldo Akhir Tahun 2013
Saldo 1.800.000
1
Januari
1.800.000
15.550.000
12.950.000
4.400.000
2
Februari
4.400.000
1.300.000
1.602.000
4.098.000
3
Maret
4.098.000
1.700.000
1.177.000
4.621.000
4
April
4.621.000
1.700.000
2.260.000
4.061.000
5
Mei
4.061.000
6.400.000
5.500.000
4.961.000
6
Juni
4.961.000
6.300.000
2.026.000
9.235.000
7
Juli
9.235.000
5.950.000
1.621.000
13.564.000
8
Agustus
13.564.000
9.500.000
9.607.000
13.457.000
9
September
13.457.000
1.900.000
4.888. 500
10.468.500
10
Oktober
10.468.500
8.650.000
4.506.000
14.612.500
11
November
14.612.500
900.000
4.335.000
11.177.500
12
Desember
11.177.500
1.050.000
6.100.500
6.127.000
1.800.000
60.900.000
56.573.000
6.127.000
Jumlah dan Saldo Akhir Tahun 2014
4. Informasi Lain-lain a. Informasi yang menggembirakan adalah Terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 128/KMA/VIII/2014
tanggal
8 Agustus 2014 tentang Tunjangan
87
Kinerja
dengan
tujuan meningkatkan kesejahteraan
para pegawai MA RI dan para pegawai di empat lingkungan peradilan di bawahnya, namun diiringi peningkatan kinerja yang optimal dan sungguh-sungguh. b.
Dalam pelaksanaan APBN Tahun 2014 telah dilaksanakan revisi anggaran adalah: 1) Revisi
ke-1
DIPA-005.01.2.682295/2014
DIPA-005.04.2.682295/2014
tentang
dan
Kesalahan
Administrasi; 2) Revisi ke-2 DIPA-005.01.2.682295/2014 tentang Revisi Pagu Belanja Pegawai dan Pergeseran Pagu Belanja Barang; 3) Revisi ke-3 DIPA-005.01.2.682295/2014 tentang Revisi Pagu Belanja Pegawai. c.
Prestasi dalam pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja Pengadilan Agama Nunukan mendapat penghargaan berupa Piagam Penghargaan dari KPPN Nunukan adalah : -
Tahun 2013 mendapat 2 (dua) penghargaan yaitu : a. Perencanaan Kas Terbaik I, dan; b. Rekonsiliasi SAI Terbaik I.
88
-
Tahun 2014 mendapat 2 (dua) penghargaan yaitu : a. Penyerapan Anggaran Terbaik I; dan; b. Rekonsiliasi SAI Terbaik I.
d. Situs Pengadilan Agama Nunukan berupa Website yang beralamat www.pa-nunukan.go.id, sebagai transparansi peradilan yang memuat tentang Realisasi Pendapatan dan Belanja
Negara,
Keadaan
Keuangan
Perkara,
dan
Penggunaan Biaya Proses.
E. Dukungan Teknologi Informasi Sebagai institusi Lembaga Peradilan yang lingkup kerjanya adalah pelayanan publik, maka diperlukan Dukungan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi,
UU Republik
89
Indonesia
No. 25 Tahun
2009
tentang Pelayanan Publik dan SK Ketua Mahkamah
Agung RI No.
026/KMA/SK/II/2012 Februari Pelayanan
2012
tanggal
Tentang
9
Standar
Peradilan
yang
ketentuan umumnya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan
bagi
pencari
keadilan
dan
masyarakat
dan
meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. Sebagai konsekwensinya adalah dengan menyediakan sarana penunjang berupa dukungan Teknologi Informasi yang memadai guna meningkatkan profesionalitas kinerja aparatur pelayanannya. Dukungan Teknologi Informasi yang dimaksud adalah sarana atau alat penunjang antara lain : a. Jaringan Telepon Sebagai sarana komunikasi dan faksimili kepada atau dari instansi lain atau pihak lain yag berkepentingan dengan Pengadilan Agama Nunukan. b. Alat Pusat Data (Server) Sarana pusat data informasi perkara dengan aplikasi SIADPA (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Agama), dan Sistem aplikasi lain yang ada hubungannya dengan fasilitas kerja;
90
c. Jaringan Internet Speedy Sarana Teknologi untuk pengiriman/penerimaan informasi berupa aplikasi SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian), putusan,
upload aplikasi
KOMDANAS MA RI, PP-39 MENPAN dan
Depkeu,
Aplikasi Monev MENPAN dan Depkeu, RKA-K/L-DIPA onlline Dirjen Anggaran, e-mail dan
website;
Alat pendukung teknologi informasi yang tersedia pada Pengadilan Agama Nunukan untuk menunjang kelancaran pelayanan publik masih sederhana atau belum memenuhi kualitas standar, sehingga peralatan yang ada terutama server dan internet speedy seringkali mengalami gangguan atau offline, maka menghambat kelancaran aktivitas pelayanan.
91
a.
Pengadaan Pada Tahun 2014 Pengadilan Agama Nunukan tidak melaksanakan pengadaan Sarana Teknologi Informasi yang baru atau alat yang memenuhi kualitas standar, karena belum tersedianya anggaran untuk kegiatan tersebut, akan tetapi masih memanfaatkan alat Informasi Teknologi yang ada.
b.
Penghapusan Pada Pengadilan Agama Nunukan hingga akhir tahun 2014 tidak melaksanakan penghapusan Sarana Teknologi Informasi.
c. Pemeliharaan Pemeliharaan dengan pengecekan dan perbaikan data pada Sistem Informasi Teknologi yang sudah ada.
F. Regulasi Tahun 2014 Sebagai
landasan
dalam
pelaksanaan
kegiatan
yang
dilaksanakan pada Pengadilan Agama Nunukan terutama kegiatan Pengelolaan
Sumber
Daya
Manusia,
Pengelolaan
Perkara,
Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Pelaksanaan Pendapatan dan
92
Belanja Negara, Pengelolaan Keuangan Perkara dan Pemanfaatan Dukungan Teknologi Informasi tidak terlepas dari aturan yang telah
ditetapkan
oleh
lembaga
negara,
terutama lembaga
Mahkamah Agung RI sendiri maupun lembaga lain yang ada kaitannya dengan
pelaksanaan SOP, realisasi Pendapatan dan
Belanja Negara dan Penatausahaan Barang Milik Negara. Disamping itu untuk mencapai target dan output kegiatan maka perlu adanya Regulasi yang jelas dan sesuai untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan. Regulasi yang dimaksud sebagai Pedoman kegiatan pelayanan publik terutama pengelolaan sumber daya Manusia penanganan perkara, pengelolaan sarana dan prasarana, realisasi APBN, keuangan perkara dan biaya proses, dan pemanfaatan teknologi informasi adalah : A. Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Regulasi yang menjadi pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Nunukan antara lain:
93
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Uundang-Undang No. 3 tahun 2009; - Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama ke Mahkkamah Agung; -
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
-
Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
-
Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
94
-
Peraturan MENPAN No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
-
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
-
Surat Keputusan LAN No. 239/2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan;
-
Regulasi yang dianggap relevan dengan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
B.
Regulasi Pengelolaan Perkara Regulasi yang menjadi pedoman Pengelolaan Perkara pada Pengadilan Agama Nunukan antara lain: -
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
-
Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
95
-
Surat Keputusan MA RI No. KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Polabindalmin Penanganan Perkara;
-
Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
-
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
-
Pedoman
Pelaksanaan
Tugas
dan
Administrasi
Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013; dan; -
Regulasi yang dianggap relevan dengan Pengelolaan Perkara.
C. Regulasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Regulasi yang menjadi pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Agama Nunukan antara lain: -
PERPRES RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
-
Keputusan Menteri Keuangan RI No. 97/PMK.05/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
96
-
Keputusan Menteri Keuangan No. 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
-
Keputusan Menteri Keuangan No. 01/KMK.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah;
-
Keputusan Menteri Keuangan No. 50/KMK.06/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara.
D. Regulasi Pengelolaan Keuangan 1. Regulasi
yang
menjadi
pedoman
Pendapatan dan Belanja Negara
Pengelolaan
pada
Pengadilan
Agama Nunukan antara lain: - Undang-Undang
No.
17
Tahun
2003
Tentang
Keuangan Negara; - Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2008 tentang Jenis dan Taif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; - Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan
dan
Kinerja
Instansi
Pemerintah;
97
- Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 66/PB/2005
tentang
Mekanisme
Pelaksanaan
Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; - Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar; - Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Dibawah Mahkamah Agung; - Perdirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI No. SE38/PB/2012 tentang Besaran Gaji Pokok Hakim, Tunjangan Fungsional dan Tunjangan Kemahalan Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung; - Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
98
- Perdirjen Perbendaharaan No. PER-22/PB/2013 tentang
Ketenttuan
Lebih
Lanjut
Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; - PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN; - Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; - Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014; - PMK No. 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN; - Perdirjen
Perbendaharaan
No.
PER-3/PB/2014
tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara; dan; - Perdirjen Perbendaharaan No. PER-37/PB/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun 2014.
99
2.
Regulasi yang ditetapkan sebagai pedoman Pengelolaan Keuangan Perkara dan Pengelolaan Biaya Proses pada Pengadilan Agama Nunukan antara lain: - Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; - KMA No. 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara pada MA RI dan Empat Lingkungan Peradilan Di Bawahnya; dan; - Regulasi yang dianggap relevan dengan Pengelolaan Keuangan Perkara dan Penggunaan Biaya Proses.
E. Regulasi Pemanfaatan Dukungan Teknologi Informasi Regulasi yang menjadi pedoman Pemanfaatan Dukungan Teknologi Informasi pada Pengadilan Agama Nunukan antara lain: -
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
-
Undang-Undang
No.
14
Tahun
2008
tentang
Keterbukaan Informasi; -
Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
100
-
Surat
Keputusan
Mahkamah
Agung
No.
144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan; dan; -
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.
Dengan Regulasi tersebut segala kegiatan dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, dan sebagai bahan evaluasi hasil kinerja tahunan dalam rangka menentukan arah kebijakan, menetapkan rencana kerja kedepan sehingga lebih terukur dan akurat.
101
PENGAWASAN
Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan.
Pengawasan internal adalah Pengawasan dari dalam Lingkungan
Peradilan
sendiri
yang
mencakup
dua
jenis
pengawasan, yaitu : -
Pengawasan Melekat, yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat
sebagai
pengendalian
yang
terus
menerus,
dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaannya dapat
102
berjalan efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan. -
Pengawasan fungsional, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melakukan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri. Materi pengawasan internal di lingkungan Pengadilan
Agama Nunukan yang dilaporkan meliputi setiap hal yang berkaitan dengan kondisi unsur pengawasan. Ada delapan unsur pengawasan internal
yang
Pengadilan
dilakukan
Agama
oleh
Nunukan
sebagaimana Keputusan MENPAN Nomor: Tanggal
KEP/46/M.PAN/4/2004 26
April
2004
tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan,
yaitu : pengorganisasian,
personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, supervisi dan review intern, dengan uraian sebagai berikut :
103
1. Pengorganisasian Terkait
pengorganisasian
dilingkungan Agama
Pengadilan
Nunukan
memenuhi
telah
beberapa
kriteria, antara lain: a. Proses pembentukan organisasi telah mengacu pada upaya menciptakan
organisasi
sebagaimana
bunyi
yang
pasal
97
efektif
dan
Keputusan
efisien
Sekretaris
Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. b. Penyusunan struktur organisasi telah mengacu pada visi Pengadilan Agama Nunukan, yaitu: “Terwujudnya Putusan Pengadilan Agama Nunukan Yang Adil Dan Berwibawa Sehingga Kehidupan Masyarakat Menjadi Tenang, Tertib, Dan Damai Di Bawah Lindungan Alloh SWT”. Dan misi Pengadilan Agama Nunukan, yaitu : Menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara
yang
diajukan
oleh
umat
Islam
Kabupaten Nunukan di bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah, secara cepat, sederhana, dan biaya ringan”.
104
c. Telah
disusunnya
Uraian
Jabatan yang merupakan alat kendali untuk menilai kinerja masing-masing jabatan sesuai dengan
tugas
fungsi
sesuai
pokok
dan
Keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA / SEK / 07 / SK / III /2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Pasal 4: d. Akuntabilitas dan transparansi organisasi Pengadilan Agama Nunukan akan selalu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 3 yang intinya asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. 2. Personil Pembinaan dilingkungan Agama
Nunukan
personil Pengadilan sebanyak
19 (Sembilan belas) orang telah dilaksanakan, sebagai
105
upaya menjaga agar pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Peradilan Agama dapat
dilaksanakan dengan baik.
Pada tahun 2014 sehubungan adanya salah seorang pegawai Kantor Pengadilan Agama Nunukan yang berinisial Ah Fz, SHI telah melakukan pelanggaran disiplin berat, maka dibentuklah Tim Pemeriksa yang tertuang dalam SK Ketua Pengadilan Agama Nunukan Nomor W17-A10/113a/PS.02/I/2013, tanggal 30 Januari 2014. Dan telah dilakukan pemeriksaan sesuai Surat Perintah
Untuk
Melakukan
Pemeriksaan
Nomor
W17-
A10/120a/KP.01/II/2014, tanggal 03 Pebruari 2014 dan Nomor W17-A10/150/KP.01/II/2014, terhadap
pegawai
yang
tanggal
13
bersangkutan.
Pebruari
2014
Kemudian
hasil
pemeriksaan tersebut telah tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang diteruskan ke Kantor Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Setelah masuk dalam proses lebih lanjut akhirnya nama pegawai yang bersangkutan telah masuk dalam daftar Hukuman Disiplin Periode Juli sampai dengan September 2014 yang termuat dalam website Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan jenis hukuman : Hukuman disiplin berat berupa
106
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
3. Kebijakan Arah
kebijakan
Pengadilan Agama Nunukan mengacu
dalam
Pasal
97 dan Pasal 98 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006. Nunukan
Kebijakan
Pengadilan Agama
telah jelas dan tertulis dalam Rencana Strategi
tersebut dansecara efektif telah dikomunikasikan ke seluruh pegawai dalam lingkungan Pengadilan Agama Nunukan. Dan telah memberikan motivasi guna pencapaian tujuan, program atau target organisasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan dapat ditinjau kembali secara berkala. Disamping itu kebijakan ini juga transparan dan dapat memberi unsur komunikasi timbal balik antara staf dan pimpinan, sehingga dapat meningkatkan disiplin kerja para pegawai serta konsisten dengan tujuan.
107
Kebijakan-kebijakan Pengadilan Agama Nunukan akan selalu mengikuti kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung RI yang terbaru khususnya KMA Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Kebijakan ini telah direspons dengan dilaunchingnya website Pengadilan Agama Nunukan dalam www.pa-nunukan.go.id
pada tanggal
6
Januari 2012.
4. Perencanaan Pada Agama
Pengadilan Nunukan
sejak
terbentuknya
telah
membuat
perencanaan strategis Sebagaimana tersebut dalam RENCANA STRATEGI Pengadilan Agama
Nunukan. Dalam mengimplementasikan Rencana
strategi
tersebut,
pada awal
tahun anggaran dituangkan
dalam bentuk format Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dalam dokumen ini memuat informasi tentang tujuan, sasaran, target, program serta kegiatan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Agama Nunukan dalam tahun yang bersangkutan.
108
5. Prosedur Prosedur kerja yang ada
dilingkungan
Kantor
Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana tertera dalam job
description
/uraian
tugas Pengadilan
Agama
Nunukan
telah dirancang untuk melaksanakan tugas tertentu
yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Prosedur tersebut telah mampu memberi kejelasan bagi personil yang melaksanakannya. Karena prosedur tersebut dibuat secara tertulis,
sederhana,
mudah
dimengerti,
serta
telah
disosialisasikan kepada seluruh pegawai.
6. Pencatatan Pencatatan dilingkungan Pengadilan Agama Nunukan merupakan proses pendokumentasian yang melibatkan faktor pegawai,
sistem yang bersifat
manual ataupun terotomatisasi. di
lingkungan
Agama meliputi cara
Nunukan,
Pengadilan pencatatan
kegiatan
persuratan,
tata
pembukuan/
109
akuntansi dibidang anggaran berupa SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran), administrasi Barang Milik Negara berupa
SIMAK-BMN
(Sistem
Informasi
Manajemen
dan
Akuntansi Barang Milik Negara), administrasi kepegawaian berupa SIMKEP, admistrasi pembinaan Pola Bindalmin berupa SIADPA.
7. Pelaporan Bidang
pelaporan
dilingkungan
Pengadilan
Agama
Nunukan sebagaimana tertera dalam rencana strategis telah diaktualisasikaan dalam bentuk laporan pelaksanaan
DIPA
tahun 2014 sebanyak 2 (dua) DIPA yaitu : a. DIPA-005.01.2.682295/2014 program
dan 2
melaksanakan
2
(dua) kegiatan. Program
(dua) pertama
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah
Peningkatan
Agung
Sarana
dan
dan
program
Prasarana
kedua
Aparatur
Mahkamah Agung. Selanjutnya 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan
yaitu
Pembinaan
Administrasi
dan
Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
110
b. DIPA-005.04.2.690175/2014 program
yaitu
Program
melaksanakan Peningkatan
1
(satu)
Manajemen
Peradilan Agama. Dan laporan ini sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan
APBN.
Disamping
itu
pula
dalam
hal
pertanggungjawaban pelaksanaan DIPA Tahun 2014 telah dibuat Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan,
dan
Semesteran
yang didalamnya berupa CaLK (Catatan
atas
Laporan
Keuangan)
tahun
2014
yang berisi
tentang CalLK: LRA, Neraca (jumlah Asset Lancar,
Asset Tetap), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Tindak lanjut hasil temuan BPK, Akrual dan lain-lain.
8. Supervisi dan Review Intern Pimpinan Pengadilan Agama Nunukan telah melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan staf. Dalam melakukan supervisi Pengadilan Agama Nunukan memperhatikan hal-hal yang bersifat pembinaan pegawai. Sedangkan review intern yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Nunukan yaitu mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan yang dilakukan
111
oleh pimpinan bersama-sama dengan staf terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan. Dengan kata lain review intern adalah untuk memeriksa apakah seluruh sistem pengendalian telah berfungsi secara baik, juga untuk memastikan keberhasilan mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Nunukan. Dalam supervisi dan Review intern ini telah dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Nunukan dalam bentuk Rapat-Rapat, Evaluasi, Pembinaan, Saran dan Pendapat dari pegawai Pengadilan Agama Nunukan. Dalam kegiatan untuk pembinaan dan pengawasan ketua Pengdilan Agama Nunukan telah mendelegasikan dan memfungsikan Hawasbid, khususnya pembinaan dan pengawasan dibidang teknis Kepaniteraan maupun Kesekretariatan secara berkala baik triwulan maupun semesteran. Kegiatan tersebut untuk mendorong peningkatan kinerja karyawan dalam mencapai percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang akuntabel dan tepat sasaran.
112
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Sebagai
sebuah
instansi
pemerintah,
Pengadilan
Agama
Nunukan setiap tahun membuat Laporan Tahunan. Laporan ini menggambarkan seluruh tema pokok administrasi manajemen yang mengangkat permasalahan mulai dari kelembagaan, sumber daya manusia, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana. Secara ringkas paparan laporan tersebut terdapat dalam sub judul Kesimpulan. Dari kesimpulan yang diperoleh selama tahun 2014 dianalisis kekurangan dan kelebihannya yang pada akhirnya dibuatkan rekomendasi guna perbaikan di masa mendatang. A. KESIMPULAN 1. Pengadilan
Agama
Nunukan mempunyai visi dan misi yang berguna sebagai
arah
mencapai sasaran
dalam dan
113
tujuan
yang
diputuskan melalui kebijakan pimpinan serta
diimplementasikan
dalam
pelaksanaan
kegiatan
DIPA
sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis.
2. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Nunukan, description/uraian
maka telah disusun dan ditetapkan job tugas,
walaupun dalam prakteknya masih tindih.
terdapat Ini
tumpang disebabkan
karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) pada Pengadilan Agama Nunukan dan masih adanya rangkap jabatan. Meskipun demikian, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Nunukan dapat terlaksana dengan baik dan lancar dikarenakan adanya kesadaran dan semangat untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan
serta adanya kerjasama
dan kekompakan antar sesama Pegawai Pengadilan Agama Nunukan. 3. Sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan perubahan ke II UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang salah satunya memberikan
114
kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani sengketa dibidang ekonomi syari’ah, maka diharapkan agar dapat dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti serta Jurusita/Jurusita Pengganti
demi
peningkatan
profesionalisme,
serta
diberikannya kesempatan kepada pegawai Pengadilan Agama Nunukan untuk dapat meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi yakni Strata 2 atau Strata 3 melalui atau dengan diadakannya beasiswa bagi pegawai. 4. Berdasarkan perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Nunukan pada Tahun 2014 sebanyak 1255 perkara dan yang berhasil diputus sebanyak 1210 perkara atau 96%, sisa yang belum diputus sebanyak 45 perkara atau 4 %, dibanding perkara diterima tahun 2013 sebanyak 403 perkara dan perkara diputus sebanyak 367 perkara atau sebesar 91%, dan sisa yang belum diputus sebanyak 36 perkara atau 9 %. 5. Alokasi
anggaran
didalam
DIPA-01
dan
DIPA-005.04
Pengadilan Agama Nunukan yang berupa program dan kegiatan-kegiatan tahun 2014 sebesar : Rp 8.825.558.000,00
115
dengan perincian sebagai berikut (dikomparasi dengan tahun 2012 dan 2013) : DIPA 01 N O
1.
2.
3.
TAHUN
PAGU
DIPA 04
REALISASI
PAGU
Rp
%
REALISASI Rp
%
2012 - Belanja Pegawai
800.000.000
728.490.527
91,06
-
-
-
- Belanja Barang
725.481.000
629.795.000
86,81
-
-
-
- Belanja Modal
1.668.500.000
1.496.973.250
89,72
-
-
-
- Belanja Pegawai
2.144.293.000
2.079.632.710
98,36
-
-
-
- Belanja Barang
598.000.000
537.750.000
89,92
63.250.000
62.603.000
98,98
- Belanja Modal
3.100.000.000
3.084.837.000
99,51
-
-
-
- Belanja Pegawai
1.752.558.000
1.728.778.792
99,00
-
-
-
- Belanja Barang
573.000.000
525.106.000
92,00
72.875.000
72.058.000
98,88
- Belanja Modal
6.500.000.000
6.495.820.000
99,94
-
-
-
2013
2014
Ini berarti penyerapan dana APBN yang terdapat dalam DIPA Pengadilan Agama Nunukan Tahun Anggaran 2014 dapat berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana terapresiasi pula dengan adanya piagam penghargaan yang telah diberikan oleh
116
KPPN Nunukan untuk kategori Penyerapan Anggaran terbaik di wilayah KPPN Nunukan.
B. SARAN 1. Berdasarkan prosentase perkara dan kegiatan yang tiap tahunnya selalu bertambah perlu pegawai
baru
terutama
dalam
adanya bidang
penambahan administrasi
(kesekretariatan) dan perkara (kepaniteraan) karena di tahun 2014 Pengadilan Agama Nunukan masih kekurangan pegawai dalam posisi jabatan dan staf agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat lebih optimal dan maksimal dan tidak adanya lagi rangkap jabatan. 2. Untuk menunjang tugas-tugas peradilan perlu ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, baik yang berhubungan dengan perkantoran, perumahan dinas Wakil Ketua, Hakim dan Panitera/Sekretaris, maupun pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran untuk mempercepat mobilisasi kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
117
3. Dalam
rangka
meningkatkan profesionalisme dan mutu kinerja serta memperluas wawasan pegawai baik Jurusita perlu
Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita,
Pengganti, Pejabat Struktural, Bendahara dan staf adanya
pendidikan
dan
pelatihan
yang
berkesinambungan dan kontinyu. 4. Dalam rangka memberikan kesadaran dan pemahaman hukum kepada masyarakat yang berada jauh dari ibukota kabupaten dan desa terpencil tentang wewenang Peradilan Agama pasca disahkannya UU Nomor 3 tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009, perlu dilakukannya sosialisasi dan penyuluhan hukum secara terorganisir, terarah dan terpadu.
118
119
FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL I. PEJABAT PENILAI
NO 1 2 3 4 5
Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja
Drs. H. M. YAMIN AWIE, S.H., M.H. 19551203 198103 1 001 Pembina Utama ( IV/e ) Ketua/ Hakim Utama Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
NO 1 2 3 4 5
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja
Drs. RUSLIANSYAH, SH 19640718 199203 1 002 Pembina Tk. I ( IV/b ) Ketua/ Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Nunukan TARGET
NO
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
AK KUANT/OUTPUT
KUAL/MUTU
WAKTU
1
Membuat catatan gugatan/permohonan bagi yang buta huruf
0.0000
5
kegiatan
100
12
bulan
2
Mempelajarai berkas perkara
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
3
Menyidangkan perkara
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
4
Mengoreksi Berita Acara Sidang (BAS)
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
5
Melakukan musyawarah majelis
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
6
Membuat konsep putusan
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
7
Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
8
Menganonim putusan
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
9
Melakukan pengawasan dan membuat laporan hasil pengawasan
0.0000
4
kegiatan
100
4
bulan
10 Membuat instrumen persidangan
0.0000
91
dok
100
12
bulan
11 Membuat laporan kegiatan hakim
0.0000
91
laporan
100
12
bulan
12 Melakukan mediasi
0.0000
91
Kegiatan
100
12 Bulan
13 Membuat PMH dan PHS
0.0000
91
berkas
100
12 Bulan
14
0.0000
Bulan
15
0.0000
Bulan
16
0.0000
bulan
BIAYA
FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL I. PEJABAT PENILAI
NO 1 2 3 4 5
Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja
Drs. RUSLIANSYAH, SH 19640718 199203 1 002 Pembina Tk. I ( IV/b ) Ketua/ Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Nunukan
NO 1 2 3 4 5
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Drs. A. Fuadi NIP 19641125 199003 1 003 Pangkat/Gol.Ruang Pembina, ( IV/a ) Jabatan Wakil Ketua/Hakim Madya Pratama Unit Kerja Pengadilan Agama Nunukan TARGET
NO
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
AK KUANT/OUTPUT
KUAL/MUTU
WAKTU
1
Membuat catatan gugatan/permohonan bagi yang buta huruf
0.0000
5
kegiatan
100
12
bulan
2
Mempelajarai berkas perkara
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
3
Menyidangkan perkara
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
4
Mengoreksi Berita Acara Sidang (BAS)
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
5
Melakukan musyawarah majelis
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
6
Membuat konsep putusan
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
7
Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
8
Menganonim putusan
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
9
Melakukan pengawasan dan membuat laporan hasil pengawasan
0.0000
4
kegiatan
100
4
bulan
10 Membuat instrumen persidangan
0.0000
91
dok
100
12
bulan
11 Membuat laporan kegiatan hakim
0.0000
91
laporan
100
12
bulan
12 Melakukan mediasi
0.0000
91
Kegiatan
100
12 Bulan
13 Membuat PMH dan PHS
0.0000
91
berkas
100
12 Bulan
14
0.0000
Bulan
15
0.0000
Bulan
16
0.0000
bulan
BIAYA
FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL I. PEJABAT PENILAI
NO 1 2 3 4 5
Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja
Drs. RUSLIANSYAH, SH 19640718 199203 1 002 Pembina Tk. I ( IV/b ) Ketua/ Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Nunukan
NO 1 2 3 4 5
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja
MUHLIS, SHI, MH 19770107 200502 1 003 Penata ( III/c ) Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama Nunukan TARGET
NO
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
AK KUANT/OUTPUT
KUAL/MUT U
WAKTU
1 Membuat catatan gugatan/permohonan bagi yang buta huruf
0.0000
5
kegiatan
100
12
bulan
2 Mempelajarai berkas perkara
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
3 Menyidangkan perkara
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
4 Mengoreksi Berita Acara Sidang (BAS)
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
5 Melakukan musyawarah majelis
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
6 Membuat konsep putusan
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
7 Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
8 Menganonim putusan
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
9 Melakukan pengawasan dan membuat laporan hasil pengawasan
0.0000
4
kegiatan
100
4
bulan
10 Membuat instrumen persidangan
0.0000
91
dok
100
12
bulan
11 Membuat laporan kegiatan hakim
0.0000
91
laporan
100
12
bulan
12 Melakukan mediasi
0.0000
91
Kegiatan
100
12
Bulan
13 Membuat PMH dan PHS
0.0000
91
berkas
100
12
Bulan
14 15 16
BIAYA
FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL I. PEJABAT PENILAI
NO 1 2 3 4 5
Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja
Drs. RUSLIANSYAH, SH 19640718 199203 1 002 Pembina Tk. I ( IV/b ) Ketua/ Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Nunukan
NO 1 2 3 4 5
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja
MULYADI, Lc, MHI 19850815 200912 1 005 Penata Muda Tk. I, ( III/b ) Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Nunukan TARGET
NO
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
AK KUANT/OUTPUT
KUAL/MUTU
WAKTU
1
Membuat catatan gugatan/permohonan bagi yang buta huruf
0.0000
5
kegiatan
100
12
bulan
2
Mempelajarai berkas perkara
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
3
Menyidangkan perkara
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
4
Mengoreksi Berita Acara Sidang (BAS)
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
5
Melakukan musyawarah majelis
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
6
Membuat konsep putusan
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
7
Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
8
Menganonim putusan
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
9
Melakukan pengawasan dan membuat laporan hasil pengawasan
0.0000
4
kegiatan
100
4
bulan
10 Membuat instrumen persidangan
0.0000
91
dok
100
12
bulan
11 Membuat laporan kegiatan hakim
0.0000
91
laporan
100
12
bulan
12 Melakukan mediasi
0.0000
91
Kegiatan
100
12
Bulan
13 Membuat PMH dan PHS
0.0000
91
berkas
100
12
Bulan
14
0.0000
Bulan
15
0.0000
Bulan
16
0.0000
bulan
BIAYA
FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL I. PEJABAT PENILAI
NO 1 2 3 4 5
Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja
Drs. RUSLIANSYAH, SH 19640718 199203 1 002 Pembina Tk. I ( IV/b ) Ketua/ Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Nunukan
NO 1 2 3 4 5
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja
H. FITRIYADI, SHI 19790722 200912 1 002 Penata Muda Tk. I, ( III/b ) Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Nunukan TARGET
NO
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
AK KUANT/OUTPUT
KUAL/MUTU
WAKTU
1
Membuat catatan gugatan/permohonan bagi yang buta huruf
0.0000
5
kegiatan
100
12
bulan
2
Mempelajarai berkas perkara
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
3
Menyidangkan perkara
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
4
Mengoreksi Berita Acara Sidang (BAS)
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
5
Melakukan musyawarah majelis
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
6
Membuat konsep putusan
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
7
Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
8
Menganonim putusan
0.0000
91
berkas
100
12
bulan
9
Melakukan pengawasan dan membuat laporan hasil pengawasan
0.0000
4
kegiatan
100
4
bulan
10 Membuat instrumen persidangan
0.0000
91
dok
100
12
bulan
11 Membuat laporan kegiatan hakim
0.0000
91
laporan
100
12
bulan
12 Melakukan mediasi
0.0000
91
Kegiatan
100
12 Bulan
13 Membuat PMH dan PHS
0.0000
91
berkas
100
12 Bulan
14
0.0000
Bulan
15
0.0000
Bulan
16
0.0000
bulan
BIAYA
FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL I. PEJABAT PENILAI
NO 1 2 3 4 5
Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja
Drs. RUSLIANSYAH, SH 19640718 199203 1 002 Pembina Tk. I ( IV/b ) Ketua/ Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Nunukan
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
NO 1 2 3 4 5
Nama KHAIRUL BADRI, Lc NIP 19870424 201101 1 013 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda, ( III/a ) Jabatan Hakim Pratama Unit Kerja Pengadilan Agama Nunukan TARGET
NO
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
AK KUANT/OUTPUT
KUAL/MUTU
WAKTU
1
Membuat catatan gugatan/permohonan bagi yang buta huruf
0.0000
1
kegiatan
100
3
bulan
2
Mempelajarai berkas perkara
0.0000
25
berkas
100
3
bulan
3
Menyidangkan perkara
0.0000
25
berkas
100
3
bulan
4
Mengoreksi Berita Acara Sidang (BAS)
0.0000
25
berkas
100
3
bulan
5
Melakukan musyawarah majelis
0.0000
25
berkas
100
3
bulan
6
Membuat konsep putusan
0.0000
25
berkas
100
3
bulan
7
Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi
0.0000
25
berkas
100
3
bulan
8
Menganonim putusan
0.0000
25
berkas
100
3
bulan
9
Melakukan pengawasan dan membuat laporan hasil pengawasan
0.0000
1
kegiatan
100
1
bulan
10 Membuat instrumen persidangan
0.0000
25
dok
100
3
bulan
11 Membuat laporan kegiatan hakim
0.0000
25
laporan
100
3
bulan
12 Melakukan mediasi
0.0000
25
Kegiatan
100
3
Bulan
13 Membuat PMH dan PHS
0.0000
25
berkas
100
3
Bulan
14
0.0000
Bulan
15
0.0000
Bulan
16
0.0000
bulan
BIAYA
FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO I. PEJABAT PENILAI 1 2 3 4 5
Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja
NO Drs. RUSLIANSYAH, SH 19640718 199203 1 002 Pembina Tk. I ( IV/b ) Ketua/ Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Nunukan
1 2 3 4 5
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja
Drs. MOHAMAD ASNGARI 19640309 199703 1 001 Penata Tingkat I, III/d Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Nunukan TARGET
NO
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
AK KUANT/OUTPUT
KUAL/MUTU
WAKTU
1
Menyusun program kerja
0
1
dokumen
100
1
bulan
2
Membuat rencana anggaran biaya proses
0
1
dokumen
100
1
bulan
3
Menyusun laporan keadaan perkara
0
12
laporan
100
12
bulan
4
Menyusun laporan keuangan perkara
0
12
laporan
100
12
bulan
5
Mengonsep dan menandatangani surat penunjukan panitera pengganti
0
363
surat
100
12
bulan
6
Mengonsep dan menandatangani surat penunjukan jurusita pengganti
0
363
surat
100
12
bulan
7
Membuat laporan pengaduan
0
12
laporan
100
12
bulan
8
Menandatangani akta cerai
0
43
dokumen
100
12
bulan
9
Menandatangani laporan perkara
0
12
laporan
100
12
bulan
10 Membuat Berita Acara Sidang (BAS)
0
43
dokumen
100
12
bulan
11 Membuat blangko instrumen PGL/PBT/Amar putus/tunda
0
43
dokumen
100
12
bulan
12 Membuat penetapan ikrar
0
2
dokumen
100
12
bulan
13 Melaksanakan pemberkasan perkara (minutasi)
0
43
berkas
100
12
bulan
14 Mengikuti dan mencatat jalannya sidang
0
43
dokumen
100
12
bulan
15 Melakukan rapat kordinasi dan evaluasi
0
12
kegiatan
100
12
bulan
16 Mengonsep dan menyusun Laporan Tahunan
0
1
dokumen
100
1
bulan
17 Mengonsep dan menyusun LAKIP
0
5
dokumen
100
1
bulan
18 Mengonsep dan menyusun RKAKL
0
1
dokumen
100
6
bulan
1
Sebagai Anggota Baperjakat Pengadilan Agama Tenggarong
0
pegawai
100
12
bulan
2
TUGAS TAMBAHAN KREATIV/UNSUR PENUNJANG :
0
kegiatan
100
12
bulan
BIAYA
FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5
I. PEJABAT PENILAI Nama Drs. MOHAMAD ASNGARI NIP 19640309 199703 1 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk. I, III/d Jabatan Panitera Sekretaris Unit Kerja Pengadilan Agama Nunukan
NO 1 2 3 4 5
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Dra. WAHDATAN NUSRAH NIP 19691126 199903 2 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk I / III/d Jabatan Wakil Panitera Unit Kerja Pengadilan Agama Nunukan TARGET
NO
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
AK KUANT/OUTPUT
1
WAKTU
0
12
perkara
100
12
bulan
0
1
dok
100
1
bulan
0
5
dok
100
1
bulan
0
12
keg
100
12
bulan
0
12
keg
100
12
bulan
0
80
perkara
100
12
bulan
0
363
perkara
100
12
bulan
0
363
perkara
100
12
bulan
0
363
perkara
100
12
bulan
0
80
kegiatan
100
12
bulan
0
12
kegiatan
100
12
bulan
12 Membuat penetapan ikrar
0
4
dok
100
12
bulan
13 Menyiapkan bahan rencana anggaran biaya proses
0
1
dok
100
12
bulan
14 Membuat blangko instrumen amar putusan
0
80
dok
100
12
bulan
0
12
dok
100
12
bulan
pegawai
100
12
bulan
2 3 4 5 6
Memimpin dan mengkoordinasi tugas-tugas pejabat kepaniteraan
KUAL/ MUTU
Bersama-sama pejabat kesekretariatan dan kepaniteraan menyusun Laporan Tahunan Bersama-sama pejabat kesekretariatan dan kepaniteraan menyusun LAKIP dan kelengkapannya Menerima laporan dari bawahan serta melakukan evaluasi kinerja di bidang kepaniteraan Membantu panitera untuk kelancaran laporan data perkara dan pengarsipannya Mendampingi hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang
Memonitoring pelaksanaan pemanggilan dan PBT yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Menerima dan meneliti ulang berkas perkara yang masuk dari panmud 8 untuk diteruskan kepada Ketua melalui Panitera Mengontrol pelaksanaan berkas minutasi dan pengarsipan baik secara 9 manual maupun dengan aplikasi Membuat BAP dan mempersiapkan kelengkapan berkas perkara serta 10 menyusunnya dalam satu bundel (minutasi) Melaporkan kepada panitera hasil evaluasi tugas-tugas pejabat 11 kepaniteraan 7
15
Mengoreksi laporan perkara yang akan ditandatangani oleh panitera dan Ketua TUGAS TAMBAHAN KREATIV/UNSUR PENUNJANG
1
Sebagai Anggota Baperjakat Pengadilan Agama Tenggarong
0.0000
BIAYA
FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO I. PEJABAT PENILAI
1 2 3 4 5
NO
Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang,TMT Jabatan Unit Kerja
Drs. MOHAMAD ASNGARI 19640309 199703 1 001 Penata Tk. I/ III/d Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Nunukan
1 2 3 4 5
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang,TMT Jabatan Unit Kerja
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN NO
HUSAINI 19720224 200604 1 005 Pengatur Muda Tk. I/ II/b Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan TARGET
AK UNSUR UTAMA
KUANTITAS/ OUTPUT
KUALITAS/ MUTU
WAKTU
BIAYA
1
Melaksanakan pemanggilan para pihak berperkara
0.0000
600
dokumen
100
12
bulan
0
2
Melaksanakan pemberitahuan
0.0000
75
dokumen
100
12
bulan
0
3
Menyampaiakan surat pengumuman
0.0000
525
dokumen
100
12
bulan
0
4
Membuat relaas panggilan
0.0000
2400
dokumen
100
12
bulan
0
5
Memastikan kebenaran dan keabsahan dokumen sumber yang di rekam ke dalam aplikasi GPP
0.0000
13
dokumen
100
12
bulan
0
6
Membuat daftar perubahan pegawai sesuai dengan nomor urut dalam daftar gaji
0.0000
13
kegiatan
100
12
bulan
0
7
Memproses perhitungan gaji dan mencetak daftar gaji
0.0000
13
dokumen
100
12
bulan
0
8
Menyampaikan daftar gaji dan dokumen pendukungnya kepada pejabat pembuat komitmen
0.0000
13
dokumen
100
12
bulan
0
9
Memproses perhitungan gaji dan mencetak daftar kekurangan gaji
0.0000
5
dokumen
100
12
bulan
0
10 11
FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja
Dra. WAHDATAN NUSRAH 19691126 199903 2 001 Penata Tk I / III/d Wakil Panitera Pengadilan Agama Nunukan
NO 1 2 3 4 5
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama SITI ASMAH, S.Ag NIP 19620616 198801 2 002 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk. I/ III/d Jabatan Panitera Muda Hukum Unit Kerja Pengadilan Agama Nunukan TARGET
NO
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
AK KUANT/OUTPUT
KUAL/MUTU
WAKTU
1
Mengikuti dan mencatat jalanya sidang
0
60
perkara
100
4
bulan
2
Membuat Berita Acara Sidang (BAS)
0
60
dokumen
100
4
bulan
3
Mengetik penetapan ikrar
0
4
dokumen
100
4
bulan
4
Melaksanakan pemberkasan perkara
0
60
berkas
100
4
bulan
5
Mengumpulkan dan mengelola data perkara
0
6
dokumen
100
4
bulan
6
Mengonsep dan menyelesaikan laporan perkara
0
6
dokumen
100
4
bulan
7
Menyajikan statistik perkara
0
6
kegiatan
100
4
bulan
8
Mengarsipkan berkas perkara in aktif
0
60
berkas
100
4
bulan
9
Mengirim salinan putusan/penetapan (CG/CT) ke KUA
0
181
dokumen
100
4
bulan
10 Mengisi dan menyerahkan blangko akta cerai
0
75
dokumen
100
4
bulan
11 Melaporkan pekerjaan ke atasan langsung
0
4
kegiatan
100
4
bulan
kegiatan
100
12
bulan
2
TUGAS TAMBAHAN KREATIV/UNSUR PENUNJANG :
0.0000
BIAYA
FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja
Dra. WAHDATAN NUSRAH 19691126 199903 2 001 Penata Tk I / III/d Wakil Panitera Pengadilan Agama Nunukan
NO 1 2 3 4 5
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama ALI FATONI, S.Ag NIP 19720816 200312 1 002 Pangkat/Gol.Ruang Penata / III/c Jabatan Panitera Muda Gugatan Unit Kerja Pengadilan Agama Nunukan TARGET
NO
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
AK KUANT/OUTPUT
KUAL/MU TU
WAKTU
1
Mengikuti dan mencatat jalanya sidang
0
120
perkara
100
12
bulan
2
Membuat Berita Acara Sidang (BAS)
0
120
perkara
100
12
bulan
3
Mengetik penetapan ikrar
0
8
dokumen
100
12
bulan
4
Melaksanakan pemberkasan perkara
0
120
perkara
100
12
bulan
5
Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas perkara
0
120
perkara
100
12
bulan
6
Membuat blangko instrumen panggilan/PBT/amar putusan
0
120
dokumen
100
12
bulan
7
Mengoreksi laporan keuangan perkara
0
12
laporan
100
12
bulan
8
Melaporkan hasil pekerjaan ke atasan langsung
0
12
kegiatan
100
12
bulan
9
Melaksanakan tugas Meja 1
0
672
kegiatan
100
12
bulan
10 Menyiapkan data untuk di input ke aplikasi SIADPA
0
600
kegiatan
100
12
bulan
11 Melaksanakan tugas meja informasi
0
120
kegiatan
100
12
bulan
kegiatan
100
12
bulan
2
TUGAS TAMBAHAN KREATIV/UNSUR PENUNJANG :
0.0000
BIAYA
FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO I. PEJABAT PENILAI
1 2 3 4 5
Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja
NO
ALI FATONI, S.Ag 19720816 200312 1 002 Penata / III/c Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Nunukan
1 2 3 4 5
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
Nama RUSTAM, S.H. NIP 19820814 201212 1 004 Pangkat/Gol.RuangPenata Muda III/a Jabatan Staf Panitera Muda Hukum Unit Kerja Pengadilan Agama Nunukan TARGET
NO
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
AK KUANT/OUTPUT
1 Menaksir besarnya biaya panjar
KUAL/ MUTU
WAKTU
0
363
Perkara
100
12
bulan
0
363
Perkara
100
12
bulan
0
363
kwitansi
100
12
bulan
0
363
Perkara
100
12
bulan
0
363
Perkara
100
12
bulan
0
1452
kwitansi
100
12
bulan
0
363
Perkara
100
12
bulan
0
363
kwitansi
100
12
bulan
0
363
Perkara
100
12
bulan
10 Merekap transaksi harian keuangan perkara
0
250
berkas
100
12
bulan
11 Membuat laporan keuangan perkara bulanan
0
12
laporan
100
12
bulan
kegiatan
100
12
bulan
2
Mencatat panjar perkara ke dalam buku jurnal keuangan perkara (KI-PA1)
3 Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 4 5 6 7 8 9
2
Mencatat penerimaan hak-hak kepaniteraan ke dalam buku keuangan perkara (KI-PA8a) Mencatat penerimaan hak-hak kepaniteraan lainnya ke dalam buku keuangan perkara (KI-PA8b) Mencatat dan membuat kwitansi pengambilan biaya panggilan oleh Jurusita Pengganti Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara ke dalam buku jurnal Keuangan perkara Mencatat dan membuat kwitansi pengembalian sisa panjar perkara Membuat dan menghitung rincian biaya perkara yang telah di putus
TUGAS TAMBAHAN KREATIV/UNSUR PENUNJANG :
0.0000
BIAYA
FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja
Drs. MOHAMAD ASNGARI 19640309 199703 1 001 Penata Tk. I, III/d Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Nunukan
NO 1 2 3 4 5
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama INDRA YANITA YULIANA, SE, M.Si NIP 19830104 200604 2 003 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk. I / III/b Jabatan Wakil Sekretaris Unit Kerja Pengadilan Agama Nunukan TARGET
NO
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
AK KUANT/OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7
Merencanakan Jadwal Pengeluaran Anggaran Tahun 2014 Menyusun dan Merancang Program Kerja Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2014 Mengatur dan mengevaluasi tugas-tugas kepala urusan Kepegawaian, Keuangan dan Umum Mengkoordinir kegiatan Kesekretarian, KOMDANAS yang berhubungan dengan kepegawaian, keuangan dan umum Membantu Sekretaris dalam membuat pembukuan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum Mempersiapkan Rapat Dinas, Rapat Koordinasi & Konsultasi , Rapat Kerja/evaluasi Lingkup kesekretariatan Mengoreksi pengajuan surat pada pimpinan
Mengoreksi dan meneliti laporan rutin keuangan, kepegawaian dan umum Menata/mengontrol berkas kerja dan pembinaan 9 managemen kesekretariatan Menyiapkan dan merencanakan kegiatan 10 pelelangan/pengadaan barang dan jasa sampai serah terima pekerjaan 8
11 Membuat laporan PP 39 Menyusun rencana kegiatan anggaran kementerian/lembaga untuk tahun anggaran 2015 Mengkoordinir pembuatan laporan rutin dan temporer yang 13 berhubungan dengan kepegawaian, keuangan dan umum 12
2
TUGAS TAMBAHAN KREATIV/UNSUR PENUNJANG :
KUAL/MUTU
WAKTU
0
1
Dokumen
100
12
bulan
0
1
Dokumen
100
12
bulan
0
12
kegiatan
100
12
bulan
0
12
kegiatan
100
12
bulan
0
36
Dokumen
100
12
bulan
0
12
kegiatan
100
12
bulan
0
1900
dok
100
12
bulan
0
1560
Dokumen
100
12
bulan
0
350
Dokumen
100
12
bulan
0
0
Dokumen
100
12
bulan
0
4
Dokumen
100
12
bulan
0
1
Dokumen
100
12
bulan
0
36
Dokumen
100
12
bulan
kegiatan
100
12
bulan
0.0000
BIAYA
FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO I. PEJABAT PENILAI 1 2 3 4 5
Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja
NO INDRA YANITA YULIANA, SE, M.Si 19830104 200604 2 003 Penata Muda Tk. I / III/b Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Nunukan
1 2 3 4 5
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja
ANA SYURYANINGRUM, SHI 19800530 200604 2 013 Penata, III/c Kepala Urusan Umum Pengadilan Agama Nunukan TARGET
NO
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
AK KUANT/OUTPUT
KUAL/MUTU
WAKTU
1
Mengkoordinir kebersihan dan keamanan kantor
0
48
kegiatan
100
12
bulan
2
Mengkoordinir, memilah dan mengarahkan surat penting dan biasa yang masuk dan keluar, serta mendistribusikannya
0
1100
Dokumen
100
12
bulan
3
Mengkoordinir administrasi dan inventaris buku perpustakaan
0
240
Dokumen
100
12
bulan
0
12
kegiatan
100
12
bulan
0
13
Dokumen
100
12
bulan
0
12
kegiatan
100
12
bulan
4 5 6
Membantu kuasa pengguna barang dalam memelihara barang-barang inventaris kantor Membantu kuasa pengguna barang dalam membuat surat penunjukan pemakai inventaris kantor. Membantu wasek dalam transparansi pengelolaan belanja barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7
Mengonsep dan mengetik pembuatan surat-surat dinas umum.
0
200
Dokumen
100
12
bulan
8
Mengkoordinir pembuatan laporan rekonsilasi BMN ke KPKN-L
0
2
Dokumen
100
12
bulan
9
Mengkoordinir pembuatan Laporan CaL BMN
0
2
Dokumen
100
12
bulan
10
Membuat KIB buku inventaris kantor
0
1
Dokumen
100
12
bulan
11
Menyiapkan konsumsi bila ada tamu (pengawasan/pemeriksaan)
0
6
kegiatan
100
12
bulan
12
Mengkoordinir barang persediaan/ATK kantor
0
12
kegiatan
100
12
bulan
13
Mengurus surat-surat Kendaraan inventaris kantor
0
1
kegiatan
100
12
bulan
14
Mengkoordinir pemeliharaan dan perawatan barang-barang inventaris kantor
0
12
kegiatan
100
12
bulan
15
Mengisi buku induk keuangan perkara
0
1200
Dokumen
100
12
bulan
16
Mempertanggung jawabkan kinerja kepada atasan
0
12
kegiatan
100
12
bulan
2
TUGAS TAMBAHAN KREATIV/UNSUR PENUNJANG :
kegiatan
100
12
bulan
0.0000
BIAYA
FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO I. PEJABAT PENILAI 1 2 3 4 5
Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja
NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI INDRA YANITA YULIANA, SE, M.Si 19830104 200604 2 003 Penata Muda Tk. I / III/b Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Nunukan
1 2 3 4 5
Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja
NURHALIS, S.H. 19700408 200212 1 002 Penata Muda Tk. I / III/b Kepala Urusan Keuangan Pengadilan Agama Nunukan TARGET
NO
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
AK KUANT/OUTPUT
KUAL/MUTU
WAKTU
1 Membuat perencanaan kerja urusan keuangan Tahun 2014
0
2
dok
100
12
bulan
2 Mengumpulkan data untuk bahan penyusunan RKA-KL 2015
0
3
dok
100
12
bulan
3 Melaksanakan rekonsiliasi internal aplikasi SAKPA dan SIMAK BMN
0
12
keg
100
12
bulan
4 Melaksanakan rekonsiliasi aplikasi SAKPA ke KPPN dan Koorwil
0
12
keg
100
12
bulan
0
12
keg
100
12
bulan
6 Membuat Laporan CaLK
0
2
dok
100
12
bulan
7 Membuat laporan pencatatan akrual
0
2
keg
100
12
bulan
8 Meneliti dan mengolah surat masuk dan surat keluar urusan keuangan
0
30
keg
100
12
bulan
9 Mengisi data aplikasi Monev kinerja anggaran
0
12
keg
100
12
bulan
10 Melakukan revisi POK dan revisi DIPA
0
2
keg
100
12
bulan
11 Melaporkan kegiatan urusan Keuangan kepada wakil sekretaris
0
12
keg
100
12
bulan
Melakukan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya secara 12 lengkap dan benar
0
12
keg
100
12
bulan
13 Membuat dan menandatangani SPM
0
12
keg
100
12
bulan
14 Mengantar SPM dan mengambil SP2D ke KPPN
0
12
keg
100
12
bulan
15 Menjilid, mengirim dan mengarsipkan BAR dan LHR dari KPPN
0
12
keg
100
12
bulan
0
12
keg
100
12
bulan
0
13
dok
100
12
bulan
18 Mengetik dan menjilid Laporan Tahunan PA Nunukan
0
1
dok
100
12
bulan
19 Mengetik dan menjilid LAKIP dan kelengkapanya
0
5
dok
100
12
bulan
kegiatan
100
12
bulan
5
Membuat Laporan Realisasi Anggaran dan menginputnya ke aplikasi KOMDANAS
Menyusun dan mengirimkan LRA ke KPPN, Koorwil, Biro Keuangan dan Bawas MARI Menyusun, mengirim, dan mengarsipkan berkas usulan Remunerasi 17 pegawai 16
2 TUGAS TAMBAHAN KREATIV/UNSUR PENUNJANG :
0.0000
BIAYA
FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5
I. PEJABAT PENILAI Nama NURHALIS, SH NIP 19700408 200212 1 002 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk. I, III/b Jabatan Kepala Urusan Keuangan Unit Kerja Pengadilan Agama Nunukan
NO 1 2 3 4 5
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama YIS ANDISPA, S.Sy NIP 19900629 201212 1 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda (III/a) Jabatan Staf Kaur Keuangan / Bendahara Unit Kerja Pengadilan Agama Nunukan TARGET
NO
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
AK KUANT/OUTPUT
6
Membayar Gaji, Uang Makan dan Honor lainnya sesuai aturan yang berlaku Mengambil uang di Bank dan menyimpannya di tempat yang telah di sahkan oleh pimpinan Melakukan pembayaran atas tagihan SPBy serta membuat kwitansi di setiap pembayaran atas tagihan Melakukan pembukuan baik secara manual (komputerisasi/excel) maupun melalui aplikasi SiLaBI Melakukan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyetorkan ke bank yang ditunjuk, menginput ke aplikasi K2PN, melakukan pembukuan pajak dan menyampaikan konfirmasi pajak ke Membuat bukti potong PPh21 pegawai
7
Membuat laporan SPT Massa serta melaporkan ke KP2KP
1 2 3 4 5
8 9 10 11
Membuat rekapitulasi kwitansi, mengetik SPTJB dan daftar rincian permintaan pembayaran (DRPP) untuk kelengkapan pengajuan GUP Membuat berita acara rekonsiliasi pemeriksaan kas dan LPJ Bendahara Pengeluaran, dan dilaporkan ke KPPN Mengarsipkan tagihan potongan bank bagi pegawai yang memiliki hutang di bank dan melakukan pemotongan lain atas kewajiban Membukukan dan mempertanggungjawabkan atas pembayaran tunjangan khusus kinerja
KUAL/MUTU
WAKTU
0
13
Dok
100
12
bulan
0
24
Keg
100
12
bulan
0
12
Keg
100
12
bulan
0
12
Dok
100
12
bulan
0
12
Dok
100
12
bulan
0
12
Dok
100
12
bulan
0
12
Dok
100
12
bulan
0
12
Keg
100
12
bulan
0
12
Dok
100
12
bulan
0
12
Dok
100
12
bulan
0
13
Dok
100
12
bulan
12
Melakukan rekonsiliasi SIMAK BMN ke KPKN-L
0
2
Keg
100
12
bulan
13
Menginput data barang ke aplikasi SIMAK BMN dan persediaan
0
2
Keg
100
12
bulan
14
Membuat Laporan CaL BMN
0
6
Dok
100
12
bulan
15
Membuat BAR internal BMN
0
15
Dok
100
12
bulan
16
Menginput data Rencana Anggaran Belanja TA 2015 ke aplikasi RKAKL 2015
0
2
Keg
100
12
bulan
2
TUGAS TAMBAHAN KREATIV/UNSUR PENUNJANG :
kegiatan
100
12
bulan
0.0000
BIAYA
FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO I. PEJABAT PENILAI
1 2 3 4 5
Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja
NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
INDRA YANITA YULIANA, SE, M.Si 19830104 200604 2 003 Penata Muda Tk. I / III/b Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Nunukan
1 2 3 4 5
Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja
CAHYO KOMAHALLY, S.H.I. 19860408 200502 1 001 Penata Muda (III/a) Kepala Urusan Kepegawaian Pengadilan Agama Nunukan TARGET
NO
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
AK KUANT/OUTPUT
1
Mengonsep dan mengetik Pembuatan DP3 Pegawai PA Nunukan Mengonsep dan mengetik Pembuatan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai PA Nunukan Mengonsep dan mengetik Pembuatan SK Impassing Pegawai PA Nunukan Mengonsep dan mengetik Pembuatan Pembuatan SK Tenaga Kontrak Mengonsep dan mengetik Pembuatan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Menyiapkan berkas Usul Kenaikan Pangkat Pegawai PA Nunukan Menyiapkan dokumen acara Pelantikan dan Penyumpahan Jabatan
KUAL/MUTU
WAKTU
0
18
dok
100
12
bln
0
10
dok
100
12
bln
0
18
dok
100
12
bln
0
3
dok
100
12
bln
0
18
dok
100
12
bln
0
4
dok
100
12
bln
0
5
dok
100
12
bln
0
3
berkas
100
12
bln
0
12
kegiatan
100
3
bln
0
2
berkas
100
12
bln
0
5
dok
100
12
bln
0
150
dok
100
12
bln
0
150
dok
100
12
bln
14 Mengelola absensi mesin (finger print) dan manual
0
12
dok
100
12
bln
15 Menginput rekapitulasi absensi ke aplikasi Komdanas
0
12
dok
100
12
bln
16 Membuat surat ijin dan cuti pegawai PA Nunukan
0
36
dok
100
12
bln
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Mengetik Berkas Usul Promosi, penyesuaian ijazah Mengelola aplikasi kepegawaian (SIMKEP online, SIMKEP e-doc, SIMKEP SKP) Menyiapkan dan mengajukan berkas Usul PNS dari CPNS Membuat pengajuan KARIS, KARSU, TASPEN, ASKES pegawai PA Nunukan Mengonsep dan mengetik Pembuatan Surat-Surat Dinas Kepegawaian Mengirimka surat-surat urusan kepegawaian secara elektronik (melalui email maupun faksimili)
TUGAS TAMBAHAN KREATIV/UNSUR PENUNJANG :
BIAYA
