KATA PENGANTAR. Camat Lubuk Kilangan, SYAFWAN, SH Pembina, Nip

KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kami panjatkan ke Dzat Illahi Rabbi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan kemampuan kepada kami untuk menyusun Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Kilangan Tahun 2014-2019 ini. Keberhasilan berawal dari sebuah kinerja nyata yang produktif, kreatif dan inovatif. Semua ini dapat berjalan dengan baik dengan panduan dan rencana yang kami tulis dalam bentuk program kerja dan Rencana Strategis ini. Inti dari semuanya adalah mencapai keberhasilan kerja Kecamatan Lubuk Kilangan dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis ini. Pemanfaatan seluruh sumber daya baik berupa sarana dan prasarana mapun sumber daya manusia merupakan langkah untuk menggerakkan organisasai dan birokrasi di lingkungan Kecamatan Lubuk Kilangan. Proses manajemen dan program kerja yang kami susun dalam Rencana Strategis (Renstra) ini hendaknya menjadi acuan dan referensi dalam pelaksanaan dan evaluasi kinerja SKPD Kecamatan Lubuk Kilangan. Kami sadar bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lubuk Kilangan Tahun 2014-2019 ini masih terdapat banyak sekali kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan dan terciptanya kinerja yang baik kedepannya di SKPD Kecamatan Lubuk Kilangan, sehingga Kecamatan Lubuk Kilangan mengalami proggres setiap tahunnya. Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam memberikan masukan, ide dan tenaga sehingga tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Kilangan Tahun 2014-2019 ini.

Camat Lubuk Kilangan,

SYAFWAN, SH Pembina, Nip. 19590910 198101 1 001

PEMERINTAH KOTA PADANG

KECAMATAN LUBUK KILANGAN Jalan Ampera No. 26 Kelurahan Bandar Buat Padang Telp (0751) 779069

KEPUTUSAN CAMAT LUBUK KILANGAN KOTA PADANG NOMOR :

TAHUN 2014

TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LUBUK KILANGAN KOTA PADANG TAHUN 2015–2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA CAMAT LUBUK KILANGAN Menimbang

: a. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kota Padang memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 537 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2019; b. bahwa Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang; c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 19 UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat Lubuk Kilangan Kota Padang tentang Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Tahun 2014-2019.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintrah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 18); 19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01); 20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6); MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

:

Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Tahun 2014-2019 sebagaiman tercantum dalam Lampiran Kepitusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

:

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan landasan bagi unit

kerja di

lingkungan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang

dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan dan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

:

Pada tanggal

:

Padang

C A M AT

SYAFWAN Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bapak Walikota Padang di Padang. Bapak Sekretaris Daerah Kota Padang. Bapak Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang. Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang. Saudara Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang. Sdr/i. Pejabat Struktural di lingkungan Kecematan Lubuk Kilangan. Sdr/i. Lurah se Kecamatan Lubuk Kilangan. Arsip.

2014

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LUBUK KILANGAN TAHUN 2014-2019 Pada hari Rabu tanggal sembilan belas bulan November tahun 2014 bertempat di Suasso Hotel dan Restorant, telah diselenggarakan verifikasi Rencana Strategis SKPD yang dihadiri oleh unsur SKPD dan Tim Verfikasi Renstra SKPD di lingkungan Pemerintahan Kota Padang Tahun 2014-2019 sebagaiman tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini. 1. 2.

1.

2.

3.

Verifikasi dilaksanakan terhadap hal-hal sebagai berikut : Memastikan rancangan Renstra Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Tahun 2015-2019 telah sesuai dengan RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019. Untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang tahun 2014-2019. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan terhadap Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, dapat disimpulkan sebagai berikut : Program / Kegiatan yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Tahun 2014-2019 telah sesuai dengan Program dalam RPJMD Kota Padang 2014-2019; Indikator kinerja dan target kinerja yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Tahun 2014-2019 telah sesuai dengan indikator kinerja dan target kinerja dalam RPJMD Kota Padang tahun 2014-2019. Sistematika penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Lubuk Kilangan telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang Menerima Hasil Verifikasi, CAMAT LUBUK KILANGAN

Padang, 19 November 2014 Ketua Tim verifikasi BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SYAFWAN, SH Nip. 19590910 198101 1 001

( ............................................................. ) Nip. Mengetahui, KEPALA BAPPEDA KOTA PADANG

Ir. H. HERVAN BAHAR, MM Pembina Utama Muda /Nip. 19581218 199108 1 001

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LUBUK KILANGAN TAHUN 2014-2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................

i

DAFTAR ISI ...........................................................................................................

1

BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN.................................................................................

3

1.1. Latar Belakang.............................................................................

3

1.2. Landasan Hukum ........................................................................

4

1.3. Maksud dan Tujuan ....................................................................

7

1.4. Sistematika Penulisan .................................................................

10

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LUBUK KILANGAN

12

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Lubuk Kilangan ...............

12

2.2. Sumber Daya Kecamatan Lubuk Kilangan .....................................

27

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Lubuk Kilangan ...............................

34

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .......................

38

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

42 Fungsi

42

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih .................................................................................

44

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota ......................................................................................

46

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pelayanan ...............................................................................

dan

3.4.Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ........... 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ............................................................

BAB IV

49 51

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ................................................................................

53

4.1. Visi dan Misi ................................................................................

53 1


BAB V

BAB VI

BAB VII

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .........................................

55

4.3. Strategi dan Kebijakan ..................................................................

60

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ......................................................................................

62

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LUBUK KILANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AWAL RPJMD KOTA PADANG TAHUN 2015 2019 .............................................................................................

83

PENUTUP

85

2


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Sejalan dengan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah yang dinyatakan bahwa; Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota tersebut terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (pasal 120). Berdasarkan pasal 151 Undang-undang nomor 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menetapkan setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, memuat Visi, Misi, Strategi, Kebijakan Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra SKPD dimaksud merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun. Kecamatan Lubuk Kilangan sebagai salah satu unsur dari Perangkat Daerah Kota Padang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas dari sebagian wewenang Walikota yang dilimpahkan dalam menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. 3


Sebagai bentuk pelaksanaan dari amanat pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Pemerintah Kota Padang telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor

09 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019 Berkaitan dengan ketentuan di atas, Pemerintah Kecamatan Lubuk Kilangan sesuai dengan Perda Kota Padang Nomor 19 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan. Berdasarkan latar belakang di atas, Kecamatan Lubuk Kilangan menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tahun 2014-2019 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019 dan bersifat indikatif (data dan informasi yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku). 1.2 . Landasan Hukum Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Tahun 20152019 ini disusun dengan landasan hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 ; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Kolusi dan Nepotisme 4


(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ; 9. Undang-Undang 23 thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5


10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Perencanaan

Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pemetaan Pemangku Kepentingan di Lingkungan Instansi Pemerintah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Padang Tahun 2004-2020;

6


19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang; 20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Padang; 21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Padang; 22. Peraturan Daerah Kota Padang

No. 06 Thn 2014 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019; 23. Peraturan Walikota Padang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan; 24. Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan; 25. Peraturan Walikota Padang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota Padang kepada Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang; 1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lubuk Kilangan disusun dengan maksud menjabarkan RPJM daerah Kota Padang sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Lubuk Kilangan dan memberikan pedoman bagi perangkat Kecamatan Kota Padang dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

7


Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, antara lain adalah : 1)

Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun (2014-2019).

2)

Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun

Rencana

Kerja

(Renja)

Tahunan

Kecamatan,

sehingga

pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah. 3)

Menetapkan indikator kinerja sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua Stake Holders (Pemangku Kepentingan) dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Lubuk Kilangan.

1.4. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terlihat hubungan antara Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, sebagaimana yang tergambar dalam bagan di bawah ini :

8


NASIONAL

DAERAH

RPJP NASIONAL

RPJP DAERAH

RPJM NASIONAL

RPJM DAERAH

RKP

RKP DAERAH

RENSTRA KL

RENSTRA SKPD RENJA KL

RENJA SKPD

Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD yang merupakan program kerja 5 (lima) tahunan yang akan dilaksanakan masing-masing SKPD dalam kerangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran RPJM Kota Padang yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, menjadi rumusan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai acuan pelaksanaan SKPD pada tiap tahun, Renja SKPD sekaligus merupakan tahapan pencapaian yang direncanakan dalam Renstra SKPD. Renstra Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Tahun 2014-2019, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019,

sedangkan dalam skala internal Satuan Kerja

Kecamatan, Renstra merupakan kerangka acuan bagi Satuan Organisasi Kecamatan dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan (Renja) selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Di samping itu, Renstra Kecamatan juga menjadi pedoman bagi para Kepala Seksi dan unsur terkait yang ada di Kecamatan dalam menyusun program kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada masing-masing unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9


1.5. Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan Sistematika Penulisan sebagai berikut : BAB I :

Pendahuluan Berisikan Latar Belakang ; Landasan hukum ; Maksud dan Tujuan ; dan Sistematika Penulisan.

BAB II :

Gambaran Pelayanan SKPD Kecamatan Lubuk Kilangan Berisikan

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Lubuk

Kilangan; Sumber Daya Kecamatan Lubuk Kilangan; Kinerja Pelayanan Kecamatan Lubuk Kilangan; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Lubuk Kilangan. BAB III :

Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas & Fungsi Berisikan

identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan Kecamatan; Telaah visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih; Telahanan Renstra Kementrian/Lembaga dengan Renstra

Provinsi/Kabupaten/Kota; Telaahan rencana tata

ruang wilayah dan kondisi lingkungan hidup strategis, serta Penentuan Isu-Isu Strategis BAB IV :

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

10


Berisikan visi dan misi Kecamatan Lubuk Kilangan; Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Lubuk Kilangan serta membahas strategi dan kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasarannya. BAB V :

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Berisikan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

BAB VI :

Indikator Kinerja yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD Berisikan

indikator kinerja Kecamatan Lubuk Kilangan yang akan

dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019. BAB VII : Penutup

11


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN LUBUK KILANGAN

2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Suksesnya pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan pembangunan

daerah

lebih ditentukan oleh kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, sistem perencanaan, pengelolaan administrasi, sistem pengawasan, sistem kepegawaian dan sistem kearsipan. Dalam pembinaan aparatur dalam kerangka Peningkatan Sumber Daya Manusia telah dilakukan serangkaian pendidikan formal dan nonformal terhadap pegawai yang memenuhi persyaratan. Di samping itu, untuk meningkatkan keterampilan dan profesional diberi kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai bidang pekerjaannya mengikuti pendidikan non formal seperti pelatihan, lokakarya, seminar dan kursus. Upaya ini dilakukan melalui bantuan anggaran daerah yang disediakan untuk itu. Berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 19 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, khususnya Pasal 4 ditegaskan tentang tugas pokok dan fungsi Camat Lubuk Kilangan sebagai berikut: a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

12


c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundangundangan; d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; f. Membina penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan; g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Kelurahan;

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota Padang untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek: perizinan, rekomendasi,

koordinasi,

pembinaan,

pengawasan,

fasilitasi,

penetapan,

penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Dan sesuai dengan Peraturan Walikota Padang No.56 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan, maka susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan sebagai berikut : 1. Camat 2. Sekretaris Camat -

Sub Bagian Umum

-

Sub Bagian Keuangan 13


3. Seksi Tata Pemerintahan 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan 5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 7. Seksi Perizinan dan Pendapatan 8. Lurah Bandar Buat 9. Lurah Padang Besi 10. Lurah Koto Lalang 11. Lurah Indarung 12. Lurah Batu Gadang 13. Lurah Tarantang 14. Lurah Baringin Keterkaitan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dideskripsikan pada Bagan Struktur Organisasi sebagaimana berikut ini :

14


STRUKTUR KECAMATAN LUBUK KILANGAN Perda Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 CAMAT SYAFWAN, SH

SEKRETERIAT NASDWI YELLY, SSTP

Sub Bagian Umum

Sub Bagian Keuangan

Stevie Yudhistira,S.Kom,MM

Novilinda, A.Md

Seksi

Seksi

Seksi

Seksi

Seksi

Pemerintahan

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kesejahteraan Sosial & Penanggulangan Bencana

Ketentraman & Ketertiban Umum

Perijinan dan Pendapatan

Alisman, B.Ac

Admiral, A.Md

Drs. Richard Hendri, MM

Hendrita, S.Sos

Muchsin, S.Sos

LURAH INDARUNG

LURAH BANDAR BUAT

LURAH PADANG BESI

LURAH BATU GADANG

AFRIDA SURYANI, S.Sos

NURMIS YACUB, SH

ZULHARDIN, S.TP

SYAHRIL, SH

LURAH TARANTANG

LURAH BARINGIN

LURAH KOTO LALANG

RAFJON

SYAMSUIR

BURHANUDDIN, S.Sos

15


Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) Kecamatan

merupakan suatu

kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi diantara lain sebagai berikut : a. Tugas Pokok Kecamatan Kecamatan memiliki tugas menyusun perencanaan, penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/ aparatur kecamatan selain melaksanakan

tugas

yang dilimpahkan Walikota dan tugas pemerintahan lainnya. b. Fungsi Kecamatan Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Lubuk Kilangan menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan perencanaan dan program kerja kecamatan; 2. Penyelenggaraan pemerintahan dan urusan kependudukan dan pelayanan umum; 16


3. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan; 4. Pembinaan dan pengawasan kegiatan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, budaya dan sosial lainnya. 5. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, perlengkapan,dan peralatan, urusan rumah tangga kecamatan, keuangan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi; 6. Penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan. 7. Peningkatan sumber daya manusia Sedangkan tugas pokok dan fungsi camat dan seluruh perangkat Kecamatan meliputi : ( 1 ) Camat a. Tugas Pokok Tugas pokok dan fungsi Camat sudah digariskan dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 39 tahun 2009 tentang uraian tugas pokok organisasi Pemerintahan Kecamatan dalam surat keputusan tersebut dinyatakan Camat mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan

serta

pembinaan

kehidupan bermasyarakat dalam wilayah Kecamatan b. Fungsi 

Pelaksana pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota.



Membantu Sekretaris Daerah dalam mempersiapkan informasi mengenai

Kecamatan

yang

dibutuhkan

untuk

perumusan

kebijakan Walikota. 17




Pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.



Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas-dinas yang ada di Kecamatan dan Kelurahan-kelurahan di lingkungan Pemerintah Kecamatan.



Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

( 2 ) Sekretaris Camat a. Tugas Pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan

tugas

menyusun

perencanaan,

penyelenggaraan

pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur Kecamatan. b. Fungsi 

Pelaksana pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota.



Pelaksanaan

administrasi

kepegawaian,

perlengkapan

dan

peralatan, urusan rumah tangga Kecamatan, keuangan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi. 

Penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan.



Peningkatan sumberdaya manusia.



Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

18


(3) Sub Bagian Umum a. Tugas Pokok Mempunyai

tugas

membantu

Sekretaris

melaksanakan

urusan

pengelolaan administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan Kecamatan. b. Tugas-tugas Sub Bagian Umum 

Mengelola surat masuk dan surat keluar.



Mengelola kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.



Mengelola administrasi pegawaian.



Melaksanakan urusan hubungan masyarakat.



Melaksanakan urusan pengadaan peralatan / perlengkapan, pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian.



Melaksanakan urusan pemeliharaan / perawatan alat-alat kantor.



Melaksanakan pembinaan terhadap aset-aset kelurahan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.



Membantu Camat dalam mengkoordinasi kegiatan-kegiatan kepala Seksi, UPTD dan Kelurahan.



Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang perangkat Kelurahan.



Menginventarisasi berhubungan

dengan

permasalahan-permasalahan bidang

perangkat

kelurahan

yang serta

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

19




Menyiapkan bahan yang berhubungan dengan pencalonan pengusulan pengangkatan dan pemberhentian lurah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



Memecahkan masalah yang timbul dalam pencalonan, pengusulan, pengangkatan, pemberhentian perangkat kelurahan.



Menyiapkan bahan dan memberikan saran tentang upaya peningkatan kesejahteraan perangkat kelurahan.



Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum.



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.

( 4 ) Sub Bagian Keuangan a. Tugas Pokok Mempunyai tugas membantu Sekretaris menyusun rencana anggaran, menyelenggarakan

pelayanan

keuangan,

verifikasi,

penerimaan,

pengeluaran serta membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Tugas-tugas Sub Bagian Keuangan 

Menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.



Menyelenggarakan

administrasi

keuangan

kecamatan

dan

kelurahan.

20




Menyiapkan kelengkapan SPP-UP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil dan penghasilan lainnya.



Melakukan verifikasi SPJ.



Mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan.



Menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.



Melakukan pembinaan penyusunan program kerja kelurahan.



Melakukan

pemantauan

dan

pengendalian

program

kerja

pemantauan

dan

pengendalian

program

kerja

Kecamatan. 

Melakukan Kelurahan.



Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.



Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan.



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

( 5 ) Seksi Tata Pemerintahan a. Tugas Pokok Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

21


b. Tugas-tugas Seksi Tata Pemerintahan 

Melakukan pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa.



Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umar beragama.



Melakukan pengawasan atas tanah-tanah negara dan aset pemerintah daerah di wilayah kerjanya.



Memfasilitasi penataan kelurahan.



Membantu pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta perolehan status tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya.



Menyelenggarakan urusan kependudukan dan pelayanan umum.



Menyiapkan bahan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.



Menyelenggarakan urusan pemilihan Kepala Daerah dan Urusan Pemilihan Umum.



Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi tata pemerintahan.



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

22


( 6 ) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan a.

Tugas Pokok Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

b.

Tugas-tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan : 

Melakukan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.



Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, rukun tetangga, rukun warga dan Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ).



Memfasilitasi, penyelenggaraan koordinasi keluarga berencana.



Memfasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya.



Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan

perindustrian,

perdagangan,

pertambangan,

kepariwisataan, perekonomian, UKM dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan

dan

kelautan. 

Melakukan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam

rangka

menunjang

keberhasilan

program

produksi

pertanian. 

Mengkoordinasi pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.



Menyelenggarakan lomba kelurahan. 23




Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

( 7 ) Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana a. Tugas Pokok Mempunyai

tugas

membantu

Camat

dalam

menyiapkan

bahan

perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana. b. Tugas-tugas Seksi Kesejahteraan dan Penanggulangan Bencana 

Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak dan pendidikan dasar.



Melakukan pendidikan,

pembinaan generasi

dan

pengawasan

muda,

kegiatan

keolahragaan,

program

kebudayaan,

kepramukaan serta peranan wanita. 

Melakukan pembinaan terhadap lembaga adat dan keagamaan.



Melakukan

pembinaan

dan

pengawasan

kegiatan

program

kesehatan masyarakat. 

Memfasilitasi

penyelenggaraan

pendidikan

dan

pelayanan

kesehatan. 

Melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, zat adiktif, psikotropika dan bahan berbahaya.



Melaksanakan penyuluhan program wajib belajar. 24




Mengkoordinir bantuan-bantuan sosial.



Menyiapkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan sosial di Kecamatan.



Melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana di Kecamatan.



Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan dan penangggulangan bencana.



Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan dan penanggulan bencana.



Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

( 8 ) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum a.

Tugas Pokok Mempunyai

tugas

membantu

Camat

dalam

menyiapkan

bahan

perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketertiban umum.

b.

Tugas-tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum  Melakukan

pembinaan

ketentraman

dan

ketertiban

serta

kemasyarakatan.  Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ( LINMAS ) di wilayah kerjanya. 25


 Menegakkan dan melaksanakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya.  Mengkoordinasikan, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan, langkah-langkah

penanggulangan

terjadinya

pencemaran

dan

kerusakan lingkungan.  Melaksanakan pencegahan atas pengambilan sumberdaya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.  Melaksanakan pengelolaan ketertiban, kebersihan dan keindahan di Kecamatan.  Melakukan

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

tugas seksi

ketentraman dan ketertiban umum.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

( 9 ) Seksi Perizinan dan Pendapatan a.

Tugas Pokok Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan perizinan dan pendapatan.

b. Tugas-tugas Seksi Perizinan dan Pendapatan  Memberikan rekomendasi dan perizinan di Kecamatan.  Melaksanakan pungutan atas pajak dan retribusi daerah wilayah kerjanya. 26


 Melakukan pembinaan terhadap petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan.  Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi perizinan dan pendapatan.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. 2.2 Sumber Daya Kecamatan Lubuk Kilangan 1. Keadaan Geografis Kecamatan Lubuk Kilangan terletak di bagian timur Kota Padang yang berbatasan dengan Kabupaten Solok. Batas-batas Daerah Kecamatan Lubuk Kilangan adalah : Sebelah Utara

: Kecamatan Pauh

Sebelah Selatan

: Kecamatan Bungus Teluk Kabung

Sebelah Timur

: Kabupaten Solok

Sebelah Barat

: Kecamatan Lubuk Begalung

Secara geografis Kecamatan Lubuk Kilangan terletak antara 0 58´4” LS dan 100 21’ 11” BT, ketinggian 25-1.853 m dpl, dengan luas wilayah 85,99 km². Secara Topografi, Kecamatan Lubuk Kilangan terletak pada daerah dataran tinggi, dengan ketinggian 1.853 meter dari permukaan laut dengan rata-rata curah hujan 384,80mm/bulan dan temperatur 28,5 C-31,5 C. Dan merupakan kecamatan terluas keempat di Kota Padang. Secara administrasi Kecamatan Lubuk Kilangan terbagi atas 7 (tujuh) kelurahan, yaitu :

27


No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nama Kelurahan Tarantang Baringin Batu Gadang Indarung Padang Besi Koto Lalang Bandar Buat Jumlah

Luas (Km²) 1,85 1,65 19,29 52,1 4,91 3,32 2,87 85,99

Disamping itu, di wilayah Kecamatan Lubuk Kilangan terdapat pabrik semen terbesar di Sumatera Barat, yaitu PT. Semen Padang, dan salah satu kelurahan berada di daerah sekitar tambang PT. Semen Padang tersebut, yaitu Kelurahan Batu Gadang. 2. Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Peraturan daerah nomor : 19 tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Kecamatan kota Padang, bagan Struktur Organisasi Kecamatan Lubuk Kilangan terdapat 51 jabatan Struktural yaitu :  1 Jabatan Camat, Eselon III a  1 Jabatan Sekretaris, Eselon III b  5 Jabatan Kasi dan 7 Jabatan Lurah, Eselon IV a  2 Jabatan Kasubag dan 35 Jabatan Kasi Kelurahan, Eselon IV b Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Lubuk Kilangan berdasarkan kualifikasi Pendidikan adalah sebagaimana Tabel berikut : Jumlah Menurut Kelamin No

Tingkat Pendidikkan

Total Laki-laki

Perempuan

1.

Strata 2

2

1

3

2.

Strata 1

12

5

17 28


3.

Sarjana muda/ D3

3

3

6

4.

D-2

-

1

1

5.

SLTA

19

10

29

Jumlah

56

Dari tabel diatas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kecamatan Lubuk Kilangan belum sesuai dengan formasi persyaratan atau secara kuantitatif belum sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada Kecamatan Lubuk Kilangan yaitu dari jumlah Pegawai Negeri sipil sebanyak 56 orang, dengan latar belakang pendidikan Strata 2 sebanyak 3 orang ; Strata 1 sebanyak 17 orang . Ditinjau dari golongannya, komposisi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kecamatan, yang terbanyak adalah Golongan III, dengan rincian sebagai berikut : 

Golongan II sebanyak 16 orang



Golongan III sebanyak 38 orang



Golongan IV sebanyak 2 orang

3. Asset / Modal Di samping personil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai pula. Kecamatan Lubuk Kilangan memiliki sebuah gedung seluas 501 M², dan Rumah Dinas Camat seluas 156 M² diatas lahan tanah seluas 2.346 M², dilengkapi antara lain :

Ruangan Camat : 29


-

1 buah meja kerja 1 biro;

-

1 buah kursi putar standar;

-

1 set meja dan kursi rapat;

-

1 pasang gambar presiden dan wakil presiden ukuran besar;

-

1 pasang gambar walikota dan wakil walikota

-

1 buah AC dengan 1 pk;

-

1 unit televisi 29 “

-

1 set VCD dan sound system

-

1 unit rak buku

-

1 buah meja kaca

Ruangan Sekretaris : -

1 buah meja kerja 1 biro;

-

1 buah kursi putar ukuran sedang;

-

1 unit kursi tamu/sofa;

-

1 buah lemari 2 pintu;

-

1 buah fillinf cabinet;

-

1 buah AC dengan 1 pk;

-

1 buah laptop

-

1 buah printer

Ruangan Pengelola Keuangan : -

8 buah meja ½ biro;

-

4 buah kursi kerja;

-

1 buah lemari 2 pintu; 30


-

1 buah filling cabinet;

-

2 buah lemari kaca 2 pintu

-

1 buah kamera digital;

-

1 buah handycam;

-

2 unit komputer PC;

-

2 unit AC 1 pk

-

1 unit printer

-

3 buah laptop.

Ruang Tunggu Tamu : -

1 buah TV 21 inch;

-

2 unit kursi tamu;

Ruangan Seksi Pemerintahan -

3 buah meja kerja 1/2 biro;

-

1 buah kursi putar;

-

6 buah kursi futura;

-

2 buah filling cabinet 4 laci;

-

2 unit komputer PC;

-

1 buah printer;

-

1 unit computer dengan monitor LCD 14 inch;

-

2 buah stabilizer 500 volt;

-

3 buah meja kerja biasa;

-

1 buah meja computer;

-

2 buah AC; 31


-

1 buah lemari kayu.

Ruangan Pemberdayaan Masyarakat : -

3 buah meja kerja ½ biro;

-

2 buah kursi kerja;

-


-

2 buah lemari arsip;

-

1 unit lemari es

-

1 buah AC 1 pk;

-

1 unit perangkat komputer;

-

1 buah TV 14”

-

1 buah meja kayu

-

papan data

Ruangan Gudang -

2 buat lemari berkas

-

1 buah mesin ketik dengan kondisi rusak;

-

2 buah printer dengan kondisi rusak.

Ruangan Dapur : -

1 buah kompor gas;

-

1 buah tabung gas elpiji;

-

1 buah rak piring

-

1 unit magic jar

-

seperangkat alat dapur.

Ruangan Aula/Ruangan Rapat : 32


-

1 buah meja rapat panjang;

-


-

1 buah soundsystem;

-

2 buah microphone;

-

2 buah AC;

Ruangan Kasi Perizinan dan Pendapatan : -

3 buah meja ½ biro;

-

1 buah kursi kerja;

-


-

2 buah papan data;

-

1 buah lemari.

Ruangan Kasi Kessos dan PB -

1 set kursi tamu

-

1 buah lemari 2 pintu

-

1 unit laptop

-

1 unit printer

-

3 buah meja kerja ½ biro

-

1 buah meja kerja

-

5 buah kursi futura

Untuk kegiatan operasional terdapat 1 (satu) buah kendaraan dinas roda empat (Toyota Avanza Veloz), 1 (satu) buah kendaraan dinas roda empat (Toyota Avanza) dan 4 (empat) buah kendaraan roda dua (sepeda motor) untuk para kasi, dan 7 (tujuh) buah kendaraan roda dua (sepeda motor suzuku Thunder) untuk para Lurah.

33


2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Lubuk Kilangan Tingkat capaian kinerja Kecamatan Lubuk Kilangan berdasarkan sasaran/ target renstra Kecamatan Lubuk Kilangan periode sebelumya yaitu tahun anggaran 2009 2014. Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100 %. Dalam usaha mencapai sasaran Kantor Kecamatan Lubuk Kilangan menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 7 ( tujuh ) program. Pencapaian target kinerja seperti tampak dalam tabel berikut ini: NO

INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2009 - 2014 TARGET

REALISASI

% PENCAPAI AN TARGET

1

2

3

4

5

1

Prosentase tersedianya administrasi perkantoran

100 %

100 %

100 %

2

Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur

100 %

100 %

100 %

3

Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran

100 %

100 %

100 %

4

Prosentase tersedianya sarana pendukung guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan

100 %

100 %

100 %

5

Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi kepada masyarakat

100 %

100 %

100 %

6

Prosentase kualitas pemerintah Kecamatan

kinerja

100 %

100 %

100 %

7

Prosentase terpenuhinya kegiatan yang di laksanakan dengan baik

100 %

100 %

100 %

34


Dari 7 ( tujuh ) indikator tersebut nampak bahwa 7 ( tujuh ) indikator berhasil mencapai 100 %. Kinerja Kantor Kecamatan Lubuk Kilangan tercermin dalam pencapaian sasaran sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut : Sasaran tersebut antara lain : 1. Kelancaran kegiatan kantor 2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 3. Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan 4. Terselenggaranya koordinasi pemerintah Desa dan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan, kemampuan serta tersedianya data yang akurat 5. Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat 6. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah Kecamatan 7. Terselenggaranya koordinasi pemerintah Kecamatan 

Program pelayanan Administrasi Perkantoran Program pelayanan administrasi perkantoran mempunyai 12 kegiatan dimana semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tingkat capaian kinerja 100%. Adapun kegiatannya antara lain : -

Penyediaan jasa surat menyurat

-

Penyediaan jasa komunikasi air dan listrik

-

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

-

Penyediaan alat tulis kantor 35




-

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

-

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan

-

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

-

Belanja bahan bacaan dan perundang-undangan

-

Penyediaan bacaan dan perundang-perundangan

-

Penyediaan makan dan minuman

-

Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

-

Penyediaan peralatan kebersihan

Program peningkatan sarana dan prasarana kantor Program peningkatan sarana dan prasarana kantor mempunyai 8 kegiatan dan semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dimana tingkat capaian kinerja 100 %, adapun kegiatannya antara lain : - Pengadaan kendaraan dinas /operasional - Pengadaan mebeluer - Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin / berkala meubeluer - Pemeliharaan rutin / berkala alat listrik, air dan telepon 36


- Rehabilitas sedang / berat gedung kantor 

Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan disiplin aparatur dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kenerja 100 %. Program peningkatan disiplin aparatur berupa pembelian mesin absensi.



Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dapat dilaksanakan baik dengan capaian kinerja 100 %.



Program kependudukan dan catatan sipil Program kependudukan dan catatan sipil dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja 100 %



Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolan keuangan daerah kegiatannya berupa sensus barang daerah dimana kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja 100 %.



Program koordinasi dan pemberdayaan kelembagaan Program koordinasi dan pemberdayaan kelembagaan dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja 100%



Program pengembangan kecamatan Program pengembangan kecamatan mempunyai 5 kegiatan antara lain : 37


- Pengembangan sosial kemasyarakatan - Pengembangan ekonomi kemasyarakatan - Dana stimulan kecamatan -Peningkatan Infrastruktur kecamatan - Dana stimulan kelurahan Program pengembangan kecamatan dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% Berdasarkan komposisi jabatan struktural kecamatan dan kelurahan yang telah diuraikan sebelumnya, jumlah jabatan struktural yang terisi adalah 39 jabatan struktural dan saat ini masih terdapat kekurangan/ kekosongan jabatan sebanyak 12 jabatan. Namun hal tersebut tidak mengurangi kinerja Kecamatan Lubuk Kialngan dalam pencapaian kinerja.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Lubuk Kilangan Dalam peningkatan pelayan terhadap masyarakat, serta dalam pencapaian kinerja Kecamatan Lubuk Kilangan tentunya mempunyai tantangan ysng dihadapi dan peluang yang bisa ambil, diantaranya : a. Tantangan -

Kondisi Geografi yang berada di daerah yang lebih tinggi, dengan curah hujan yang cukup tinggi, sehingga mengakibatkan wilayah Kecamatan 38


Lubuk Kilangan termasuk salah satu daerah yang rawan bencana banjir dan longsor. -

Keadaan lingkungan masing-masing kelurahan di Kecamatan Lubuk Kilangan yang berada di sekitar daerah pabrik PT. Semen Padang, mengakibatkan tingkat pencemaran dan polusi udara yang tinggi, sehingga tingkat kesehatan masyarakatpun perlu diperhatikan dengan baik.

-

Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur Kecamatan dan Kelurahan sehingga beban tugas yang harus diselesaikan tidak sebanding dengan dukungan aparatur yang ada sekarang. Hal ini terlihat, bahwa masih terdapat pejabat struktural di tingkat kelurahan yang masih belum diisi pejabatnya (kosong).

-

Koordinasi antar unit kerja tingkat Kota Padang dalam kegiatan yang melibatkan Kecamatan dan Kelurahan belum terlaksana dengan baik sehingga mengakibatkan terganggunya jadwal / kegiatan yang sudah direncanakan

sebelumnya

akibatnya

tidak

mencapai

hasil

yang

memuaskan. -

Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas di kecamatan, sehingga pelaksaaan segala bentuk kegiatan di kecamatan menjadi terhambat.

-

Semakin kritisnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.

-

Kurangnya dukungan dari tim anggaran dalam pembahasan Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan yang diajukan pihak kecamatan. 39


-

Jarak tempuh masing-masing wilayah kelurahan di Kecamatan Lubuk Kilangan yang cukup jauh dari pusat pemerintahan.

b. Peluang -

Pembinaan dan bimbingan kepada aparatur yang tersedia sekarang melalui kegiatan bimtek ( bimbingan teknis ) / pelatihan yang diberikan kepada aparatur Pemerintah Kecamatan Lubuk Kilangan, baik berupa pelatihan terstruktur, maupun pelatihan di kantor sendiri atau in house training.

-

Perlu ditingkatkan jumlah aparatur melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang. Dan perlunya pengisian pejabat-pejaat baru untk jabatajabatan struktural dan fungsional umum yang masih kosong.

-

Perlu adanya sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai teknologi informasi Pemerintah

sebagai

bekal

Kecamatan

untuk Lubuk

pengembangan Kilangan.

Serta

SDM perlu

Aparatur adanya

peningkatan motivasi kerja di kalangan aparatur. -

Perlunya peningkatan program kerja yang mengarah kepada antisipasi dan simulasi dalam menghadapi bencana banjir ataupun longsor.

-

Perlunya peran aktif masyarakat dalam meningkatkan penanganan dan kewaspadaan terhadap bencana, melalui kelompok-kelompok siaga bencana.

-

Perlu ditingkatkannya peran aktif dan kepedulian mayarakat terhadap antisipasi pencemaran dan polusi yang diakibatkan pabrik dan tambang 40


PT. Semen Padang, seperti peningkatan gerakan-gerakan penghijauan, dll. -

Perlunya peningkatan program kerja dan kegiatan yang mendukung peningkatan kebersihan, penghijauan dll

-

Perlu ditingkatkannya lagi peran aktif dan CSR PT. Semen Padang untuk peningkatan,

dan

pengembangan

wilayah

serta

peningkatan

kesejahteraan masyarakat sekitar. -

Kondisi Alam yang masih terdiri dari perbukitan, sawah-sawah dan sugai-sungai, serta tedapatnya Taman Hutan Raya Bung Hatta menjadikan peluang Kecamatan Lubuk Kilangan sebagai daerah pengembangan Pariwisata Kota Padang.

41


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pengertian Isu-isu Strategis Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhalayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi

dan

mempengaruhi)

untuk

itu

perlu

dicarikan

alternatif

pemecahannya. 3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Berdasarkan pengertian dari isu-isu strategis, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan sera memandang kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah : 1. Masih terbatasnya sumber daya aparatur yang ada dalam menjalankan roda pemerintahan, baik dalam segi jumlah maupun dalam segi kualitasnya. Aparatur yang ada di kecamatan saat ini banyak yang sudah hampir memasuki masa pensiun, serta jumlahnya yang kurang menyebabkan banyak yang melaksanakan tugas rangkap. Hal ini dibuktikan, dengan masih adanya jabatan struktural di tingkat kelurahan yang belum diisi oleh pejabat yang dibutuhkan (masih kosong).

42


2. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan masih terbatas. 3. Lemahnya pelayanan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di kecamatan dan kelurahan, sehingga berpengaruh kepada penilaian kinerja aparatur 4. Kurangnya kesejahteraan perangkat Kecamatan dan Kelurahan sehingga berpengaruh pada motivasi kerja dan tidak adanya keinginan dari perangkat di SKPD lain untuk dimutasikan ke kacamatan dan kelurahan. 5. Tidak adanya standar penilaian kinerja aparatur kecamatan dan kelurahan yang berkaitan dengan peningkatan motivasi kerja dan peningkatan kesejahteran. 6. Lemahnya fungsi lembaga kemasyarakatan, sehingga mengakibatkan kurangnya koordinasi dan partisipasi masyarakat. 7. Kondisi Geografi yang berada di daerah dataran yang lebih tinggi dari kecamatan-kecamatan lain mengakibatkan curh hujann yang cukup tinggipun, menjadikan wilayah Kecamatan Lubuk Kilangan cukup rawan terjadinya bencana alam banjir dan longsor. 8.

Tingginya tingkat pencemaran dan polusi udara disebabkan karena wilayah Kecamatan Lubuk Kilangan merupakan daerah terdekat dengan pabrik semen terbesar di Sumatera Barat yaitu PT. Semen Padang, mengakibatkan perlunya partisipasi dan perhatian yang besar tehadap kondisi kesehatan masyarakat. Tingginya tingkat kunjungan puskesmas, terutama terhadap keluhan penyakit ISPA.

9.

Masih banyaknya jalan lingkungan di tiap-tiap kelurahan di Kecamatan Lubuk Kilangan yang masih jalan tanah yang membutuhkan betonisasi, bahkan masih ada kelurahan dimana untuk menuju wilayah tersebut dari

43


ibukota kecamatan harus melewati jembatan gantung sebanyak 3 buah yaitu dari ibukota kecamatan menuju kelurahan Baringin dan Tarantang. 10. Terdapatnya pasar satelit di wilayah Kecamatan Lubuk Kilangan, yaitu Pasar Bandar Buat, yang mengakibatkan kemacetan jalan mengakibatkan perlunya peningkatan Ketertiban pasar dan parkir kendaraan di sekitar pasar tersebut. 11. Perlunya peningkatan dan pengembangan daerah Pariwisata di wilayah Lubuk Kilangan, mengingat kondisi alam dan wilayah yang masih banyak terdapat perbukitan, sungai/lubuk serta air terjun. Selain itu Taman Hutan Raya Bung Hatta juga berada di wilayah Kecamatan Lubuk Kilangan. 3.2. Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mengacu pada potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Padang serta mempertimbangkan budaya hidup dalam masyarakat dan mengakomodir visi, misi, program Kepala Daerah terpilih, maka Visi Pemerintah Kota Padang Tahun 2014 – 2019 adalah Mewujudkan Padang Sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN BERBUDAYA. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan 6 misi sebagai berikut : 1.

Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing. 44


2.

Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera.

3.

Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.

4.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan

5.

Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal.

6.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.

Pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang tersebut di atas memberikan pedoman bagi seluruh SKPD di dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Lubuk Kilangan mengarah pada program unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yaitu : 1. Melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan trotoar serta pengendalian banjir dan genangan air. 2. Menyelenggarakan pendidikan, pesantren ramadhan, kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang lebih berkualitas, serta gratis pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Negeri serta pemberian beasiswa bagi semua pelajar/mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin. 3. Menyediakan terminal angkutan kota dan terminal bus dalam 2 tahun, serta penataan sistem transportasi kota yang lebih baik.

45


4. Merehab 1000 unit rumah tidak layak huni pertahun dan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas/RSUD serta ambulan gratis bagi warga miskin. 5. Membangun Pasar Raya Padang dalam dua tahun dan revitalisasi pasar-pasar pembantu. 6. Meningkatkan dana operasional kecamatan, kelurahan, RW, RT dan Garin Masjid/Mushalla 200%. 7. Memberikan santunan kematian 1 juta untuk warga kota padang. 8. Mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak 10.000 wirausahawan baru di Kota Padang, pengembangan ekonomi kreatif, UMKM, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat petani dan nelayan. 9. Merevitalisasi objek wisata Kota Padang menjadi wisata keluarga dan konvensi yang layak dan ramah. 10.Menyediakan anggaran untuk tunjangan daerah bagi PNS.

3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota. Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pendidikan, perdagangan dan pariwisata, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang beradaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Sumatera Barat. Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. 46


Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi , fleksibilitas, distribusi barang dan jasa yang ketatanegaraan , arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas, kapasitas

kelembagaan

politik

dan

kapasitas

tata

kelola

pemerintahan

(governance) sehingga akuntabilitas layanan public belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change). Ketegangan lintas batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri. Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementrian Dalam Negeri yang diberi tugas dalam perencanaan pemerintahan. Karena perencanaan merupakan pijakan

awal

untuk

menentukan

arah

pembangunan

nasional

dengan

mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementrian Dalam Negeri dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu : Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur. Sesuai dengan amanat UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana Kecamatan dan Kelurahan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel. 47


Pembangunan di Sumatera Barat pada tahap kedua RPJP Daerah dan RPJM Daerah tahun 2010 – 2015 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaian isu yang bersifat local dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Kota Padang antara lain , Kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, penanggulangan bencana dan kesenjangan sosial.

Dalam

mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis. Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Kota Padang yaitu : a. Peningkatan dan Pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat b. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan c. Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan 48


e. Percepatan

pembangunan

infrastruktur

dalam

mendukung

pusat

pemerintahan dan sentra ekonomi UMKM f. Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing. g. Pengembangan dan pemanfaatan potensi kelautan yang lestari dalam upaya mendorong penyediaan lapangan usaha bagi masyarakat pesisir h. Peningkatan

penataan

birokrasi

dan

tata

kelola

penyelenggaraan

Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik i.

Peningkatan daya dukung lingkungan kota dalam rangka mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Metropolitan berbasis mitigasi bencana

j.

Peningkatan

pembangunan

kawasan

pemukiman

dan

infrastruktur

perkotaan yang hijau dan berkesinambungan. 3.5 Telahaan Rencana Tata Ruang

Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis. Penataan ruang Kota Padang Propinsi Sumatera Barat yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam dan daya dukungnya serta daya didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan , dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatnya daya tampung. Oleh karenanya pengolahan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya , pada akhirnya akan mempengaruhi system tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang propinsi Sumatera Barat yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfataan ruang.

49


Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di ruang darat, laut dan udara termasuk didalam bumi yang ada di Kota Padang wilayah Propinsi Sumatera Barat serta pemanfaatannya menjadi kewenangan daerah Kota Padang. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Kota Padang. Memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industry pengolahan dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tamping wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi yang akan datang. Oleh karena itu untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kota padang tahun 2009 -2020 ditetapkan prioritas penataan rancangan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 sebagai berikut : a.

Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat.

b.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.

c.

Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.

d.

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.

e.

Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan.

f.

Pengembangan industri Olahan dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi dan Iklim Investasi.

g.

Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya.

h.

Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran. 50


i.

Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat.

j.

Mitigasi,Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis Sesuai dengan potensi wilayah dan merujuk pada situasi dan kondisi di Kecamatan Lubuk Kilangan dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi isu strategis, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini : NO 1.

ISSUE STRATEGIS Pelayanan Publik

PERMASALAHAN STRATEGIS  Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan perlu ditingkatkan.  Integritas dan Profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan perlu ditingkatkan.  Daya dukung infrastruktur publik perlu ditingkatkan.

2.

Reformasi Birokrasi

pelayanan

 Kualitas SDM Aparatur kecamatan dan kelurahan yang perlu ditingkatkan dan kuantitasnya yang perlu ditambahkan.  Standarisasi Pelayanan yang terukur dan berbasis pelibatan masyarakat  Penatalaksanaan sistem pemerintahan dan sistem birokrasi serta pelaksanaan pelimpahan wewenang di tingkat kecamatan.

3.

Kelembagaan Masyarakat dan Kelembagaan Adat Budaya

 Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan.  Perlu lebih ditingkatkan peran serta dan potensi lembaga adat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan dalam pembangunan.

4.

Trantibum

 Kemacetan lalu lintas yang luar biasa, diakibatkan kesembrawutan parkir 51


kendaraan di pasar Bandar Buat.  Banyaknya truk-truk yang parkir sepanjang jalan Padang-Indarung.

5.

Sektor Ekonomi Unggulan

di

 Kurang berkembangnya sektor ekonomi lokal unggulan.  Pengalihan lapangan pekerjaan bagi kelompk pengrajin kompor minyak tanah, yang mengarah ke sektor ekonomi lokal unggulan, perlu jadi perhatian pemerintah tidak hanya di tingkak kecamatan tapi sampai ke tingkat kota.

6.

Kualitas Lingkungan Hidup

 Meningkatkan persampahan.

cakupan

layanan

 Meningkatkan peran serta dalam pengelolaan sampah.

masyarakat

 Meningkatkan penanaman pohon dan penghijauan untuk mengurangi dampak polusi debu dari tambang dan pabrik semen. 7.

Pengembangan Daerah Wisata

 Peningkatan dan pengembangan daerah wisata khususnya wisata ilmiah/wisata hutan dan agro wisata baik yang telah ada, maupun yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai daerah wisata.

52


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi Kecamatan Lubuk Kilangan 4.1.1 Visi Dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang, pemerintah Kecamatan Lubuk Kilangan sebagai salah satu bagian dari wilayah yang ada pada Pemerintah Kota Padang telah merumuskan visi yang tidak terlepas dari visi Kota Padang, yaitu : ”Mewujudkan Padang Sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius, dan Berbudaya”. Berdasarkan perumusan visi Kota Padang

tersebut dan dengan

mempertimbangkan kondisi umum Kecamatan Lubuk Kilangan serta perkiraan potensi yang dapat dikembangkan di masa datang, maka dirumuskan visi Kecamatan Lubuk Kilangan adalah : “Terwujudnya Pelayanan Prima Menuju Kecamatan Lubuk Kilangan yang Tertib, Religius, Berbudaya dan Sejahtera”. Pernyataan visi tersebut mengandung pengertian dan makna pokok sebagai berikut : 1) Pelayanan Prima, berarti pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang 53


dilakukan dengan ramah, cepat, transparan, mudah dan biaya relatif terjangkau (ringan). 2) Tertib, diartikan terciptanya suasana lingkungan yang teratur dan rapi. 3) Religius diartikan sebagai terciptanya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, mengedepankan muamallah serta toleransi yang tinggi antar umat beragama dalam suasana harmonis dalam rangka penciptaan madani. 4) Berbudaya dalam hal ini dimaksudkan sebagai suatu kondisi masyarakat kecamatan dimana hak azazi manusia sudah terjamin dengan baik, bebas dari tekanan dan ras takut dan mendapatkan perlindungan hukum yang cukup dari negara. Tanpa meninggalkan nilai-nilai adat dan budaya minangkabau. 5) Sejahtera : dalam hal ini dimakksudkan adalah suatu kondisi masyarakat yang sudah cukup makmur yang ditandai oleh pendapatan masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan, tingkat pengangguran dan kemiskinan sudah sangat rendah, pendidikan yang cukup tinggi, sekurang-kurangnya telah menempuh Wajib Belajar 12 tahun dan berbadan sehat dan kuat. 4.1.2 Misi Mengacu kepada rumusan diatas dan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Lubuk Kilangan tersebut diatas maka perlu ditetapkan Misi Kecamatan Lubuk Kilangan dengan upaya sebagai berikut: 54


1.

Meningkatkan pelayanan publik yang profesional, berbasis tekhnologi informasi sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan.

2.

Meningkatkan peran serta ninik mamak, bundo kanduang, dan anak nagari dalam pengembangan, pelestarian dan pengamalan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulllah (ABS-SBK ) dan Mewujudkan peran serta kelembagaan masyarakat dan meningkatkan kesadaran

dan

partisipasi

masyarakat

dalam

mensukseskan

pembangunan. 3.

Menjadikan lingkungan hidup berkualitas. Dengan menciptakan suasana lingkungan pemukiman yang asri, menyenangkan, dan menyejukan.

4.

Meningkatkan

kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat melalui

koperasi dan sektor ekonomi produktif. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Kecamatan Lubuk Kilangan Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 ( lima ) tahun. Kecamatan Lubuk Kilangan menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai sebagai berikut : -

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, dan penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai.

-

Meningkatkan kompetensi Sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan iptek. 55


-

Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pemerintah kelurahan.

-

Meningkatkan dukungan dalam penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah dengan meningkatkan koordinasi antar dinas/instansi dan aparat di lingkungan kecamatan.

-

Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan.

-

Meningkatkan peran serta ninik mamak, bundo kanduang dan anak nagari dalam pengembangan, pelestarian adat dan budaya.

-

Meningkatkan iman dan taqwa melalui peningkatan kegiatan-kegiatan keagamaan.

-

Melakukan pembinaan dan memotivasi pelaku UMKM dan wirausahawan.

-

Meningkatkan keterampilan pemuda putus sekolah dengan berbagai kegiatan pelatihan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang ditetapkan sebagai berikut : (ditambahkan) 1. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran. 2. Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan keuangan. 3. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur. 4. Terselenggaranya koordinasi pemerintah kelurahan dan meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan kelurahan. 56


5. Terciptanya kualitas aparatur, ditandai dengan peningkatan kinerja pelaksanaan pembangunan di kecamatan. 5. Terselenggaranya pembinaan dan pelayanan administrasi masyarakat. 6. Terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemenrintahan. 7. Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan peningkatan penghasilan melalui terciptanya lapangan kerja serta tumbuhnya berbagi bentuk UMKM.

Adapun indikator sasarannya sebagai berikut : 1. Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan pra sarana yang memadai; dengan indikator sasarannya : a.

Persentase surat yang terdistribusikan;

b.

Persentase terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air, dan listrik;

c.

Persentase jasa perizinan kendaraan dinas operasional;

d.

Persentase jasa perbaikan peralatan kerja;

e.

Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor;

f.

Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan;

g.

Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kerja;

h.

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

bahan

bacaan

dan

buku

perundang-undangan;

57


i.

Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu, halal bi halal, buka bersama dan rapat staf;

j.

Persentase terpenuhinya kegiatan rapat-rapat koordinasi

dan

konsultasi ke luar daerah; k.

Persentase terpenuhinya kegiatan rapat-rapat koordinasi

dan

konsultasi dalam daerah; l.

Persentase terpenuhi kebutuhan pembayaran

honorarium dan

tambahan penghasilan Pegawai Honor dan Pegawai Kontrak; m. Persentase terciptanya tertib administrasi; n.

Persentase terpenuhinya kebutuhan pembayaran uang lembur Pegawai;

o.

Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin

rumah

dinas/jabatan Camat Lubuk Kilangan; p.

Persentase

terpenuhinya

kebutuhan

pemeliharaan

rutin

gedung/kantor Camat Lubuk Kilangan; q.

Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan dinas operasional; r.

Persentase terpenuhinya kebutuhan pengadaan pakaian dinas, olahraga dan pakaian khas nasional/daerah

untuk karyawan/ti.

Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Lubuk Kilangan; s.

Persentase terciptanya laporan capaian kinerja dan keuangan; 58


2. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan Iptek; dengan indikator sasarannya : 1) Persentase terpenuhinya kebutuhan diklat teknis fungsional (seperti: manajemen

kesekretariatan,

manajemen

pengelolaan

barang,

bimbingan teknis staf paripurna, penyusunan Renstra, Renja, SOP, SPM, LAKIP, manajemen persidangan dan risalah, akuntansi keuangan dan manajemen keuangan daerah, manajemen audit, manajemen kehumasan dan keprotokolan, bimtek pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan diklat atau bimtek sejenis lainnya); 2) Persentase

terpenuhinya

kebutuhan

diklat

struktural

(diklat

kepemimpinan “diklatpim” tingkat IV, dan diklatpim tingkat III); 3) Persentase terpenuhinya kebutuhan diklat fungsional (seperti: manajemen kearsipan, analisis jabatan, analisis beban kerja, analis kepegawaian, bendaharawan

pengeluaran, bendaharawan

gaji,

bendaharawan barang dan diklat sejenis lainnya). 3. Meningkatnya kapasitas dan kinerja Kecamatan Lubuk Kilangan; dengan indikator sasarannya :

1. Meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

kegiatan

sosial

kemasyarakatan secara optimal. 2. Meningkatkan kualitas SDM PNS. 3. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan. 4. Meningkatkan nilai guna/potensi infrastruktur jalan dan jembatan. 59


5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan. 6. Menciptakan

Pengelolaan

sampah

dengan

baik

dalam

rangka

meningkatkan K3 di lingkungan masyarakat. 7. Melaksanakan Program e-KTP. 8. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan Kecamatan Lubuk Kilangan.

4.5.

Strategi Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Kecamatan Lubuk Kilangan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi : 1.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal

2.

Meningkatkan kualitas SDM PNS

3.

Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan.

4.

Meningkatkan nilai guna/potensi infrastruktur jalan dan jembatan.

5.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan.

6.

Menciptakan Pengelolaan sampah dengan baik dalam rangka meningkatkan K3 di lingkungan masyarakat.

7.

Melaksanakan Program e-KTP.

8.

Melaksanakan penertiban parkir di sepanjang jalan Padang-Indarung dan sepanjang pasar Bandar Buat, bekerja sama dengan SKPD dan aparat terkait. 60


1. Internal Melakukan konsultasi dengan Pimpinan Pemerintah Kota, Pimpinan SKPD, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi,

pembinaan dan motivasi

kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (in house trainning) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap “SOP” dan pembuatan lembaran uraian tugas). 2. Eksternal Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kota, menjalin koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Serta menjalin komunikasi dn koordinasi yang baik dengan pihak-pihak lain seperti Muspika, serta pengusaha-pengusaha yang berada di wilayah Kecamatan Lubuk Kilangan. 4.5.1. K e b i j a k a n 1. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan pra sarana. 2. Pengembangan sumber daya aparatur sesuai perkembangan Iptek. 3. Fasilitasi peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kapabilitas aparatur. 4. Meningkatkan kegiatan keagamaan peningkatan kualitas iman dan taqwa, serta peningkatan kegiatan pelestarian adat dan budaya. 5. Peningkatan kegiatan kecamatan yang berkaitan dengan peningkatan kewaspadaan

terhadap

bencana,

kekerasan

terhadap

anak

dan

penyalahgunaan narkoba. 61


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Kilangan Tahun 2014-2019, membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas berikut kegiatan-kegiatan yang endesak untuk dilakukan. Oleh karena itu peru disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama 5 (lima) tahun ke depan. Indikasi rencana program dan kebutuhan pedanaan diuraikan sebagai berikut : 5.1.

Program dan Kegiatan Tahun 2014 Program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2014 antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan

dinas/Operasional d. Penyediaan alat tulis kantor e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan i. Penyediaan makanan dan minuman 62


j. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah k. Penyediaan peralatan kebersihan l. Penyediaan jasa pelayanan public

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengadaan kendaraan dinas/Operasional b. Pengadaan mebeleur c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor kantor g. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor h. Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air, dan telepon

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengadaan mesin/kartu absensi b. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang direncanakan adalah : 63


Peyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Kegiatan yang direncanakan adalah Koordinasi lintas kelembagaan 6. Program Pengembangan Kecamatan Kegiatan yang direncanakan antara lain :

7.

a.

Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

b.

Pengembangan Ekonomi kemasyarakatan

c.

Stimulan Kecamatan

d.

Pengembangan Administrasi pemerintahan

e.

Peningkatan infrastruktur kecamatan

f.

Stimulan kelurahan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Penyusunan rencana Strategi ( RENSTRA )SKPD

8.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Penyediaan prasarana dan sarana penegeloaan

persampahan

b. Peningkatan Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

64


9. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kegiatan yang direncanakan antara lain : Pengendalian dan pengawasan bangunan liar

5.2. Rencana Kegiatan Tahunan A. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 Program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2015 antara lain : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang direncanakan antara lain : a.


b.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c.

Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan

dinas/Operasional d.

Penyediaan alat tulis kantor

e.


f.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

g.


h.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

i.

Penyediaan makanan dan minuman

j.

Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

k.


l.

Penyediaan jasa pelayanan public

65


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengadaan kendaraan dinas/Operasional b. Pengadaan mebeleur c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor kantor f. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor g. Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air, dan telepon

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengadaan mesin/kartu absensi

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang direncanakan adalah : a. Peyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Kegiatan yang direncanakan adalah Koordinasi lintas kelembagaan 66


6. Program Pengembangan Kecamatan Kegiatan yang direncanakan antara lain :

7.

a.


b.


c.

Stimulan Kecamatan

d.


e.


f.

Stimulan kelurahan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Penyusunan rencana LAKIP SKPD

8.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan yang direncanakan antara lain :

9. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 10. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kegiatan yang direncanakan antara lain : Pengendalian dan pengawasan bangunan liar

B. PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016 Program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2016 antara lain :

67


1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan

dinas/Operasional d. Penyediaan alat tulis kantor e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan i. Penyediaan makanan dan minuman j. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah k. Penyediaan peralatan kebersihan l. Penyediaan jasa pelayanan public

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain : a.

Pengadaan kendaraan dinas/Operasional

b.

Pengadaan mebeleur

c.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

d.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

e.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 68


3.

f.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor kantor

g.

Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

h.

Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air, dan telepon

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain : a.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang direncanakan adalah : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.

Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Kegiatan yang direncanakan adalah Koordinasi lintas kelembagaan

6.

Program Pengembangan Kecamatan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a.


b.

Peningkatan Kecintaaan tehadap Alqur’an melalui MTQ

c.


d.

Stimulan Kecamatan 69


7.

e.


f.

Pelayan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

g.


h.

Stimulan kelurahan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan yang direncanakan antara lain : -

8.

Penyusunan rencana LAKIP SKPD

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a.

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

b.

Peningkatan Operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

11. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kegiatan yang direncanakan antara lain : a.

Pengendalian dan pengawasan bangunan liar

b.

Pengendalian dan pengawasan parkir di lingkungan pasar.

12. Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Kegiatan yang direncanakan adalah : Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda. 13. Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan Kegiatan yang direncanakan adalah :

70


Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan

gender,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga Kegiatan yang direncanakan adalah : Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana olahraga. 15. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam (Program dari Kelurahan SKPD) Kegiatan yang direncanakan adalah : Pendataan Daerah Rawan Bencana

C.

PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2017

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 adalah : 1.



b.


c.

Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan

dinas/Operasional d.


e.


f.


g.


h.


i.

Penyediaan makanan dan minuman 71


2.

j.


k.


l.


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain :

3.

a.


b.

Pengadaan mebeleur

c.


d.


e.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

f.


g.


h.


Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang direncanakan adalah : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 72


5.


6.

Program Pengembangan Kecamatan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a.


b.


c.

Stimulan Kecamatan

d.


e.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

7.

f.


g.

Stimulan kelurahan


8.

Program Pengembangan Kinerja Penegelolaan Persampahan Kegiatan yang direncanakan antara lain :

9.

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kegiatan yang direncanakan adalah : Peningkatan Operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 73


16. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kegiatan yang direncanakan antara lain : a.


b.


17. Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Kegiatan yang direncanakan adalah : Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi Remaja. 18. Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan Kegiatan yang direncanakan adalah : Pelaksanaan Pengembangan Potensi Kelurahan Ramah Anak. 19. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga Kegiatan yang direncanakan adalah : Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana olahraga. 20. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam (Program dari Kelurahan SKPD) Kegiatan yang direncanakan adalah : Pendataan Daerah Rawan Bencana

C.

PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2018

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 adalah : 1.



b.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 74


c.

Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan

dinas/Operasinal d.


e.


f.


2.

g.


h.


i.


j.


k.


l.


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain : a.


b.

Pengadaan mebeleur

c.


d.


e.


f.


g.


h.

Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air, dan telepon 75


3.


4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang direncanakan adalah : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.

Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan Kegiatan yang akan direncanakan adalah : Asistensi pengelolaan Bantuan Keuangan bagi kelurahan (jika semua kelurahan telah menjadi SKPD).

6.


7.

Program Pengembangan Kecamatan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan b. Peningkatan Kecintaan terhadap Alqur’an melalui MTQ. c. Pengembangan Ekonomi kemasyarakatan d. Stimulan Kecamatan 76


e. Pengembangan Administrasi pemerintahan f. Peningkatan infrastruktur kecamatan g. Stimulan kelurahan

8.


9.


10. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kegiatan yang direncanakan adalah : Peningkatan Operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 11. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kegiatan yang direncanakan antara lain : a.


b.


12. Program Koordinasi dan Pelayanan pada Kecamatan Kegiatan yang direncanakan adalah : a.

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan

b.

Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan

77


13. Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan Kegiatan yang direncanakan adalah : Pelaksanaan perlindungan anak di sekolah-sekolah melalui sekolah ramah anak. 14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga Kegiatan yang direncanakan adalah : Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana olahraga. 15. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam (Program dari Kelurahan SKPD) Kegiatan yang direncanakan adalah : Pendataan Daerah Rawan Bencana

D. PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2019 Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 adalah : 1.



b.


c.

Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan

dinas/Operasinal d.


e.


f.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 78


2.

g.


h.


i.


j.


k.


l.


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain :

3.

a.


b.

Pengadaan mebeleur

c.


d.


e.


f.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

g.


h.



79


4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang direncanakan adalah : -

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

-

Penyusunan Renstra SKPD

5.

Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan Kegiatan yang akan direncanakan adalah : Asistensi pengelolaan Bantuan Keuangan bagi kelurahan.

6.


7.

Program Pengembangan Kecamatan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan b. Pengembangan Ekonomi kemasyarakatan c. Stimulan Kecamatan d. Pengembangan Administrasi pemerintahan e. Peningkatan infrastruktur kecamatan f. Stimulan kelurahan

8.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan yang direncanakan antara lain : 80


a. Penyusunan rencana LAKIP SKPD 9.


10. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kegiatan yang direncanakan adalah : Peningkatan Operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 11. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengendalian dan pengawasan bangunan liar b. Pengendalian dan pengawasan parkir di lingkungan pasar. 12. Program Koordinasi dan Pelayanan pada Kecamatan Kegiatan yang direncanakan adalah : a.

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan

b.

Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan

13. Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan Kegiatan yang direncanakan adalah : Pelaksanaan perlindungan anak di sekolah-sekolah melalui sekolah ramah anak. 14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga Kegiatan yang direncanakan adalah : Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana olahraga. 81


15. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam (Program dari Kelurahan SKPD) Kegiatan yang direncanakan adalah : Pendataan Daerah Rawan Bencana

82


BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Lubuk Kilangan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Lubuk Kilangan, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Pelayanan Publik, Sumber Daya Manusia, dan Kegiatan Kemasyarakat Lainnya. Prestasi Kecamatan Lubuk Kilangan lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitaif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran). Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, harus ditetapkan 83


secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Lubuk Kilangan kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Kecamatan Lubuk Kilangan itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 - 2019. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saatmenyusun laporan pertangungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Lubuk Kilangan yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2015-2019 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai hasil revisi RPJMD Kota Padang Tahun 2015-2019 seperti Tabel 6.1 di bawah ini.

84


BAB VII PENUTUP

Renstra ini merupakan hasil dari proses kerja sama seluruh personil, pejabat struktural dan Karyawan/ti di lingkungan Kecamatan Lubuk Kilangan yang tentu saja dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari para Pemangku Kepentingan “stakeholders”, baik secara langsung pada saat dialog atau tanya jawab maupun secara tak langsung melalui pemberitaan mass media. Melalui proses yang sedemikian diharapkan dapat mendorong rasa memiliki dan rasa tanggung jawab bersama untuk mewujudkannya. Di samping itu, Renstra Kecamatan Lubuk Kilangan Tahun 2015-2019 juga diharapkan dapat dijadikan patokan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan LAKIP nantinya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat, maka Renstra ini juga bersifat fleksibel. Atau dengan kata lain, sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya, sesuai dengan perkembangan dan issue strategis yang berkembang pada saat itu. Karena mengingat peralihan kepemimpinan di tingkat nasional tentunya akan berpengaruh sampai kepada tingkat daerah. Semoga apa yang telah ditetapkan dalam Renstra ini bisa menjadi tolak ukur bagi pelaksanaan pemerintahan di tingkat kecamatan dan dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam urusan pemerintahan secara umum khususnya dalam pemberian pelayanan administrasi publik terbaik dan maksimal kepada

85


masyarakat, koordinasi dan fasilitasi dukungan dalam upaya meningkatkan sumber daya aparatur dan kesejahteraan masyarakat tahun 2015-2019.

Padang,

Juni 2014

Camat Lubuk Kilangan,

SYAFWAN, SH Nip. 19590910 198101 1 001

86

KETERKAITAN (INTERELASI) VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019 KECAMATAN LUBUK KILANGAN KOTA PADANG

Sasaran

Indikator Kinerja Renstra

2015 Target

2016 Target

Capaian Kinerja Program 2017 Target

2018 target

2019 target

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi sekaligus tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang mampu membuat dokumen perencanaan dan laporan keuangan

Terpenuhinya kebutuhan diklat teknis fungsional dan diklat struktural

70 %

75 %

80 %

85 %

90 %

Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pemerintahan kelurahan

Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan Kelurahan

Terlaksananya kegiatankegiatan social kemasyarakatan , ekonomi kemasyarakatan, infrastruktur, K3, Ketertiban dan Program E-KTP dengan baik

70 %

75 %

80 %

85 %

90 %

Meningkatkan dukungan dalam penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah dengan meningkatkan koordinasi antar dinas/ instansi dan aparat di lingkungan kecamatan

Terselenggaranya koordinasi pemerintah kelurahan dan meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan kelurahan

Terlaksananya hubungan yang baik antara kecamatan dengan UPTUPT dan lintas sektoral

70 %

75%

80%

85 %

90 %.

No

Tujuan

1

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai.

2

Meningkatnya Kompetensi sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan Iptek

3.

4.

Meningkatkan peran serta ninik mamak, bundo kanduang dan anak nagari dalam pengembangan, pelestarian adat dan budaya

Terciptanya hubungan baik dan peran serta niniak mamak, bundo kanduang dan anak nagari dalam pelestarian adat dan budaya

Terlaksananya hubungan yang baik antara kecamatan dengan Niniak Mamak Bundo Kanduang dan anak nagari dalam pelestarian adat dan budaya

60 %

70 %

75 %

80 %

85 %

Meningkatkan iman dan takwa melalui peningkatan kegiatankegiatan keagamaan

Meningkatnya pemahaman agama, serta pengalaman akhlak mulia

Terlaksananya kehidupan beragama yang baik di dalam masyarakat.

80 %

90 %

95 %

100 %

100 %

7

Melakukan pembinaan dan memotivasi pelaku UMKM dan wirausahawan

Terlaksananya pembinaan dan informasi UMKM & Wira usahawan

55 %

60 %

70 %

75 %

80 %

8

Meningkatkan keterampilan pemuda putus sekolah dengan berbagai kegiatan pelatihan

Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat di tandai dengan peningkatan penghasilan. Meningkatnya keterampilan pemuda dan dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi pemuda yang putus sekolah

Meningkatnya peluang usaha dan kesempatan kerja serta dampak social ekonomi

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

5

6

Indikator Kinerja Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No

Indikator

(1)

(2)

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 0 (3)

1

Meningkatkan sarana dan prasarana Di Kelurahan untuk Pelayanan Publik

34 Unit aset Kelurahan

2

Terpenuhinya Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

Di Kecamatan 24 orang .Kelurahan 3 Orang Kasi dan 1 Seklur, 1 Lurah

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

Target Capaian Setiap tahun Tahun 1 (4)

Tahun 2 (5)

Tahun 3 (6)

Tahun 4 (7)

Tahun 5 (8)






Di Kecamatan... 28 orang dan Kelurahan 4 orang kasi, 1 Seklur, 1 Lurah



Di Kecamatan.. .28 orang dan Kelurahan 4 orang kasi, 1 Seklur, 1 Lurah

Di Kecamatan... 28 orang dan Kelurahan 4 orang kasi, 1 Seklur, 1 Lurah dan masingmasing kasi mempunyai 1 org staf

(9)

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 0 (3)

No

Indikator

(1)

(2)

3

Meningkatkan pengetahuan dan pendidikan pegawai Kelurahan untuk Pelayanan Publik Terpenuhinya kegiatan kemasyarakatan yang berbasis kinerja

26 orang

Terlaksananya penerapan e-KTP berbasis elektronik di Kecamatan Lubuk Kilangan

Sebanyak 75 % sudah melakukan perekaman eKTP

4

5

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

Target Capaian Setiap tahun Tahun 1 (4)

Tahun 2 (5)

Tahun 3 (6)

Tahun 4 (7)

Tahun 5 (8)

40 orang

50 orang

60 orang

70 orang

75 orang

Di Kecamatan Di 32 kegiatan Kecamatan

Di Kecamatan

Di Kecamatan

Di Kecamatan

Di Kecamatan

38kegiatan

40 kegiatan

40 kegiatan

40 kegiatan

40 kegiatan


Sebanyak 85 % sudah melakukan perekaman e-KTP




(9)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang

Anggaran pada Tahun ke

Uraian 1 Belanja Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-

Realisasi Anggaran Pada Tahun ke

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Rata-rata pertumbuhan

2013 Anggaran 16 17

Realisasi 18

4,196,043,988

4,322,446,047.00

4,796,526,144.65

5,141,105,887.38

5,028,516,670.26

4,070,162,668.36

4,194,941,634.00

4,669,949,998.00

4,945,260,439.00

4,877,000,793.00

0.97

0.97

0.97

0.96

0.97

4,696,927,747.46

4,551,463,106.47

2,813,058,588

3,035,138,447.03

3,482,399,144.65

3,776,345,987.38

3,427,812,720.26

2,756,797,416.24

3,000,270,019.00

3,399,956,685.00

3,618,034,991.00

3,323,419,736.00

0.98

0.99

0.98

0.96

0.97

3,306,950,977.46

3,219,695,769.45

1,382,985,400

1,287,306,600.00

1,314,127,000.00

1,364,759,900.00

1,600,703,950.00

1,341,495,838.00

1,194,671,615.00

1,269,993,313.00

1,327,225,448.00

1,553,590,057.00

0.97

0.93

0.97

0.97

0.97

1,389,976,570.00

1,337,395,254.20

258,981,800

214,961,800.00

242,055,600.00

221,562,500.00

173,597,500.00

233,083,620.00

128,723,700.00

217,699,300.00

214,521,800.00

166,400,400.00

0.90

0.60

0.90

0.97

0.96

222,231,840.00

192,085,764.00

945,434,400

731,499,200.00

842,948,040.00

950,619,240.00

1,244,439,200.00

935,980,056.00

725,219,315.00

824,067,713.00

921,136,688.00

1,204,758,407.00

0.99

0.99

0.98

0.97

0.97

942,988,016.00

922,232,435.80

178,569,200

340,845,600.00

229,123,360.00

192,576,160.00

182,567,250.00

176,783,508.00

340,728,600.00

228,226,300.00

191,539,960.00

182,431,250.00

0.99

1.00

1.00

0.99

1.00

224,736,314.00

223,941,923.60

Padang, April 2014 CAMAT LUBUK KILANGAN

SYAFWAN,SH NIP. 19590910 198101 1 001

Lampiran : Tabel.T-IV.C.28 Rencana Program, Kegiatan,Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikator SKPD Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan ( Outcome)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2014)

Tahun 2014

target 1 Terwujudnya pelayanan perkantoran yang optimal melalui peningkatan sumber daya manusia

2 Meningkatnya pelayanan Administrasi perkantoran

3 Kecamatan dan Kelurahan Lubuk Kilangan

4

1 20 10 01

Jumlah jasa administrasi

5 I. Program Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

6 Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat

2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Terdukungnya kegiatan administrasi perkantoran di kantor camat dan kantor lurah dengan baik

Tahun 2015

Rp0

target

7

100%

100%

100%

100 %

578.92

5,000,000

Tahun 2016

Rp(000) 8

9

100%

575.78

1266 materai

6,000,000

target 10

100%

1266 materai

Rp(000) 11

604.57

6,000,000

Tahun 2017

target 12

100%

1266 materai

Rp(000) 13

634.8

6,000,000

Tahun 2018

target 14

100%

1266 materai

Tahun 2019

Rp(000)

target 15

16

666.54

100%

6,000,000

1266 materai

Rp(000) 17

670.07

6,000,000

Unit Kerja Kondisi Kerja pada akhir Periode SKPD Renstra SKPD Penanggungja wab

target 18

100%

1266 materai

Rp(000) 19

670.07

Lokasi

20

21

Kec. Lubuk Kilangan

Kec. Lubuk Kilangan

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

6,000,000

1 20 10 01 01 Waktu penyediaan jasa komunikasi,sum ber daya air,dan listrik

1 20 10 01 02 Jumlah kendaraan yang membayar pajak

100 %

100 %

85.392.000

12 bln

89.220.000

12 bln

93.931.200

12 bln

103.324.320

12 bln

113.656.752

12 bln

113.656.752

12 bln

113.656.752

3. Penyediaan jasa Semua kendaraan pemelihaaan dan dinas membayar perizinan pajak kendaraan dinas/operasional

1 20 10 01 06 Jumlah macam alat tulis kantor yang disediakan

100 % 4. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

1 20 10 01

100 % 5. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1 20 10 01

100 % 6. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

1 20 10 01

12

16 unit

4.220.000

21 unit

5.110.000

23 unit

6,996,000 24 unit

7,695,600 25 unitt

7.695.600

25 unit

7.695.600

100 %

41,000,000 12 bulan

43.400.000

12 bulan

45.100.000

12 bulan

49.610.000

12 bulan

54.571.000

12 bulan

60.028.100

12 bulan

60.028.100

Terlaksananya kegiatan administrasi dan penyampaian informasi di kantor camat dan kantor lurah dengan baik

11

Jumlah komponen instalasi listrik

2.940.000

Lancarnyanya pelayanan administrasi dan persuratan di kecamatan padang timur

10

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

100 %

100 %

55.000.000

12 bulan

58.298.000

12 bulan

600.500.000

12 bulan

66.550.000

12 bulan

73.205.000

12 bulan

80.525.500

12 bulan

80.525.500

Meningkatnya mutu pelayanan Administrasi perkantoran

100 %

100 %

15.000.000

12 bulan

15.500.000

12 bulan

16.500.000

12 bulan

17.500.000

12 bulan

19.965.000

12 bulan

21.961.000

12 bulan

21.961.000

Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor

7. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 20 10 01

Jumlah belanja bahan bacaan ( surat kabar )

1 20 10 01 Jumlah penyediaan makanan dan minuman kantor

1 20 10 01

13

100 %

8. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang15 undangan 9. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

100 %

100 %

1 20 10 01 01

100 % 12. Kegiatan Penyediaan peralatan kebersihan

1 20 10 01

16 unit

61.160.000

18 unit

67.276.000

19 unit

74.003.600

20 unit

81.403.960

21 unit

100 %

1 paket

19.721.700

23.256.000

1 paket

23.256.000

1 paket

1 paket

24.000.000

1 paket

24.000.000

25.000.000

1 paket

100 %

25.000.000

1 paket

30.000.000

1 paket

31.000.000

1 paket

32,275,000 1 paket

33,300,000 1 paket

35,000,000 1 paket

100 %

97.500.000

1 paket

117.777.000

1 paket

120.000.000

1 paket

123.000.000

1 paket

124.000.000

1 paket

125.000.000

1 paket

1 20 10 01

100 % 13. Kegiatan Peningkatan jasa pelayanan publik

Terpenuhinya jumlah sumber daya manusia untuk meningkatkan pelayanan kecamatan

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan layanan sarana dan prasarana

21

Sarana dan Prasarana Kantor

1 20 10 02 Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang diadakan

100 %

3.000.000

1 paket

3,300,000 1 paket

3,630,000 1 paket

3,993,000 1 paket

4,392,300 1 paket

4,831,530 1 paket

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

10.000.000

1 paket

111.300.000

8 org

959 100 %

10.300.000

97.500.000

1 paket

7 org

706.98 100 %

11.000.000

97.500.000

1 paket

7 org

12.100.000

97.500.000

741.28 100%

1 paket

7 org

13.100.000

97.500.000

778.34 100 %

1 paket

7 org

817.25 100 %

14.100.000

97.500.000

1 paket

7 org

858.11 100 %

100 %

100 %

200.000.000

1 unit

57.000.000

3 unit

38,000,000 2 unit

-

-

-

-

145.000.000

7 unit

Lubuk Kilangan

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

25.000.000

35,000,000

125.000.000

4,831,530

14.100.000

97.500.000

858.11

1. Pengadaan Terdukungnya Kendaraan pelaksanaan tugas Dinas/Operational dengan baik dan lancar 1 20 10 02 05

Kec.Lubuk Kilangan

81.403.960

Terciptanya kantor dan sarana pelayanan kecamatan yang bersih

20

Jumlah tenaga honor

Meningkatnya Prasarana dan Sarana perkantoran

58.000.000

11. Kegiatan Meningkatnya Pendukung hubungan kerja pelayanan antar unit kerja kantor/koordinasi/ konsultasi dalam daerah

Jumlah jenis peralatan kebersihan

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasaran Perkantoran

9 unit

Terjalinnya koordinasi lintas sektor dan lintas program ,terlaksananya peningkatan dan perbaikan program kecamatan

18

Jumlah rapatrapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

55.600.000

Terdukungnya pelaksanaan tugas kecamatan dengan baik dan benar

100 % 10. Kegiatan Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100 %

Meningkatnya pengetahuan dan lancarnya informasi

17

Jumlah rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 20 10 01

Meningkatnya mutu pelayanan Administrasi perkantoran

145.000.000

Jumlah mebeleur yang diadakan 1 20 10 02

4. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Terpeliharanya dengan baik gedung kantor camat

5. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Terpelihara dan terawatnya kendaraan dinas di kantor camat

Tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi di kelurahan

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi di kelurahan

100 %

100 % 6. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

Terjaminnya pemeliharaan perlengkapan kantor

7. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

Terjaminnya pemeliharaan peralatan kantor

100 %

100 %

28

100 %

100 %

100 %

39,400,000 17 unit

30.000.000

75.000.000

1 unit

1 unit

507.006.400

15.000.000

13.250.000

49.506.000

15 unit

-

92.000.000

1 unit

1 unit

100% 492.675.000

47 unit

47 kali

15.500.000

7.200.000

47,674,000 16 unit

-

95.000.000

1 unit

50 kali

36.000.000

1 unit

100% 492.675.000

50 unit

52,441,400 18 unit

1 unit

40.000.000

99,825,000 1 unit

100% 492.675.000

17,500,000 50 unit

10.000.000

57,685,540 18 unit

12.000.000

1 unit

42.000.000

109,807,500 1 unit

100% 492.675.000

19,965,000 50 unit

50 kali

63,454,094 20 unit

-

15.000.000

1 paket

7.200.000

1 paket

8.000.000

1 paket

10.000.000

1 paket

12.000.000

Lubuk Kilangan

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

100% 492.675.000

24,157,650

15,000,000 50 kali

1 paket

Kec.Lubuk Kilangan

120,788,250

24,157,650 50 unit

13,000,000 50 kali

Lubuk Kilangan

42.000.000

120,788,250 1 unit

21,961,500 50 unit

50 kali

1 unit

100% 492.675.000

Kec.Lubuk Kilangan

63,454,094

15,000,000

Meningkatnya nilai guna jaringan instalasi listrik kantor

36

Tingkat kepatuhan aparatur

100 %

100 %

8. Pemeliharaan rutin / berkala alat listrik,air, dan telpon

1 20 10 02

100 %

100 %

26

Jumlah Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

1 20 10 02

100 %

24

Jumlah Pemeliharaan rutin / berkala mebeulerur

1 20 10 02

Terpeliharanya dengan baik rumah dinas camat

22

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al

1 20 10 02

3. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas

21

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 20 10 02

Meningkatnya Prasarana dan Sarana perkantoran

10

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1 20 10 02

2. Kegiatan Pengadaan mebeleur

15.000.000

1 paket

15.000.000

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 20 10 03

100 % 1. Penyediaan Mesin Absensi

1 20 10 03 01

100 %

51.98 100 %

19.98 100 %

25.23 100 %

25.23 100 %

25.77 100 %

25.77 100 %

26.06

Tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi di kelurahan 100 %

100 %

19.980.000

3 unit

25.000.000

5 unit

-

0

-

0

-

0

-

0

-

Jumlah seragam pegawai Kecamatan dan Kelurahan

2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Terciptanya keseragaman dalam bepakaian 100 %

100 %

30.500.000

54 stel

-

0

34,100,000 60 stel

37,510,000 60 stel

41,261,000 60 stel

45,387,100.0 60 stel

45,387,100.0

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

Kec. Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

Kec. Lubuk Kilangan

Kec. Lubuk Kilangan

Kec. Lubuk Kilangan

Kec. Lubuk Kilangan

1 20 10 03 02 Terwujudnya Peningkatan pengembangan sistem dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Mengetahui capaian kinerja keuangan dan pembuatan laporan keuangan

IV. Program Peningkatan Pengembagan Sistem dan Pelapoan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 20 10 06 1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100 %

100 %

100 %

100 %

12.00 100 %

12.00 100 %

12.00 100 %

12.00 100 %

12.00 100 %

12.00 100 %

11,000,000 1 dokumen

12,100,000 1 dokumen

13,310,000 1 dokumen

14,641,000 1 dokumen

16,105,100 1 dokumen

12.00

Adanya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000

1 dokumen

16,105,100

1 20 10 06 01 Memfasiltasi masayarakat dalam kegiatan keagamaan untuk meingkatkan keimananan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha ESa

Meningkatkan keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

V. Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama

1 20 10 19 Persentase cabang lomba yang diikuti di kota

1.Pelaksanaan MTQ tingkat kota Padang

Terciptanya Cori dan Qoriah yang baik dari kota serta memfasiliatasi warga dalam kegiatan MTQ Tk.Kota

2.Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan

Terciptanya Cori dan Qoriah yang baik dari Kecamatan serta memfasiliatasi warga dalam kegiatan MTQ Tk.Kecamatan

1 20 10 19 07 Persentase cabang lomba yang diikuti di kecamatan

100%

1 20 10 19 28 Terwujudnya Meningkatnya Kesinergian lintas kesinergian lintas kelembagaan kelembagaan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-

0

-

-

0

0%

-

-

85%

0

250,000

-

0

0%

-

-

95%

0

250,000

-

0

100 %

-

500,000

0

-

VI. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan

1 20 10 60

8,40

100 %

6,00

100 %

6,00

100 %

6,00

100 %

6,00

100 %

6,00

100 %

6,00

Muspika Kecamatan Lubuk Kilangan

1. Kegiatan Koordinasi lintas kelembagaan

Terjalinnya koordinasi lintas sektor dan lintas program ,terlaksananya peningkatan dan perbaikan program kecamatan

100 %

100 %

8.400.000

2 org

6.000.000

2 org

8.500.000

2 org

8.500.000

2 org

8.500.000

2 org

8.500.000

2 org

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

Kec. Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

Kec. Lubuk Kilangan

Kec. Lubuk Kilangan

1,166.84

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

313,968,924

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

8.500.000

1 20 10 60 02 Tercapainya perencanaan pembangunan daerah kota padang

Terlaksananya penyusunan rencana strategi pembangunan daerah kota Padang

VII. Program Perencanaan Pembangan Daerah

1 20 10 21 1. Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) SKPD

1 20 10 21 40 2. Penyusunan LAKIP SKPD

Tersusunnya dokumen pelaksanaan stretegi pembangunan darehan kota Padang Tersusunnya dokumen LAKIP Kota Padang

100 %

100 %

100 %

100 %

1 bh dokumen renstra

10.000.000

-

-

0

0

12,000,000 1 dokumen

-

12.000.000

0

1 dokumen

-

12.000.000

0

1 dokumen

-

12.000.000

0

1 bh 20,000,000 dokumen renstra

20,000,000

1 dokumen

10 21 Terlaksannya Pengembangan Kecamatan

Meningkatnya pengembangan kecamatan

VIII. Program Pengembangan Kecamatan

Terlaksananya kegiatan pengembangan dan pembangunan 100 % di kecamatan

100 %

1,044.38 100 %

1,166.84 100 %

1,166.84 100 %

1,166.84 100 %

1,166.84 100 %

1,166.84 100 %

1 20 10 62 Kantor Camat Lubuk Kilangan

1. Pengembangan sosial kemasyarakatan

Meningkatnya pemberdayaan kecamatan melalui kegiatan sosial kemasyarakatan yang melibatkan seluruh unsur 100 % masyarakat kecamatan Padang Timur

100 %

194.950.000

6 kelurahan

216.990.000

7 kelurahan

216.990.000

7 kelurahan

240.000.000

7 kelurahan

118,250,000 6 kelurahan

190.055.000

7 kelurahan

200.000.000

7 kelurahan

205.000.000

7 kelurahan

285,426,295 7 kelurahan

313,968,924 7 kelurahan

1 20 10 62 01 Jumlah masyarakat miskin yang mengkuti pelatihan

2. Pengembangan ekonomi kemasyarakatan

Agar tercapainya sasaran untuk mengurangi kemiskinan

3. Dana Stimulan Kecamatan

Agar terujudnya program pemko utuk perkembagan pembangunan 100 % kemasyarakatan

100 %

100 %

210.000.000

7 kelurahan

215.000.000

7 kelurahan

215.000.000

1 20 10 62 02

Jumlah Kel yang mengikuti musrenbang Kec.

1 20 10 62 03

Lubuk Kilangan 100 %

85.700.000

6 kelurahan

83.150.000

7 kelurahan

90,750,000 7 kelurahan


109,807,500 7 kelurahan

120,788,250 7 kelurahan

120,788,250

Kec.Lubuk Kilangan

Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan

Kelurahan seKecamtan Lubuk Kilangan

4. Pengembangan administrasi pemerintahan

Tercapainya pengembangan tata penyelenggaraan pemerintahan 1 20 10 62 04 dikecamatan 5. Pengembangan Meningkatannya infrastruktur jalan nilai guna/potensi dan jembatan infrastruktur jalan kecamatan dan jembatan sehingga dapat memberi kenyamanan bagi masyarakat

100 %

100 %

124.880.000

1 paket

101.075.000

1 paket

100 %

100 %

145.145.000

6 kelurahan

237.250.000

7 kelurahan

100 %

300.000.000

6 kelurahan

350.000.000

7 kelurahan

120.000.000

1 paket

250,000,000 7 kelurahan

130,000,000 1 paket

135.000.000

1 paket

140.000.00

1 paket

140.000.00

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

255,750,000 7 kelurahan

275.700.000

7 kelurahan

282.50.000

7 kelurahan

282.50.000

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

525.000.000

7 kelurahan

525.000.000

7 kelurahan

525.000.000

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

1 20 10 62 06 Jumlah RT/RW yang mengikuti musrenbang Kel dan BBGRM

6. Dana Stimulan Kelurahan

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam 100 % membangun kelurahan

420.000.000

7 kelurahan

420.000.000

7 kelurahan

1 20 10 62 07 Terlaksananya monitoring IMB/Bangunan liar pada setiap kelurahan

Terlaksanaya Kantor Camat monitoring Padang Timur IMB/Bangunan liar pada setiap kelurahan

IX. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1 20 10 17 1. Pengendalian dan pengawasan bangunan liar

Tercapainya target penerimaan IMB dalam peningkatan 100 % PAD

100 %

2. Pengendalian dan pengawasan parkir di lingkungan pasar

Terciptanya ketertiban dan berkurangnya kemacetan

100 %

100 %

100 %

100 %

18.382.000

6 kelurahan

18.382.000

7 kelurahan




26.620.000

7 kelurahan

26.620.000

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

1 20 10 17 12

Terlaksanannya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Meningkatnya KantorLubuk kebersihan di Kilangan kelurahan dan di Kecamatan guna mewujudkan Adipura

-

1 buah pasar satelit

-

1 buah pasar 15.000.000 satelit


15.000.000


20.000.000


20.000.000


20.000.000

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

1 paket

1 paket

55.000.000

1 paket

55.000.000

1 paket

60.000.000

1 paket

60.000.000

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

X.Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1 20 10 15 Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang diadakan

1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

1 20 10 15 02

Tersedianya prasarana dan sarana persampahan 31.000.000

1 paket

50.225.000

50.225.000

2. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Terciptanya kantor dan sarana pelayanan kecamatan yang bersih

100 %

100 %

-

6 kelurahan

20.000.000

7 kelurahan

1. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan

Terlaksannya tertib administrasi pemerintahan di 100 % kelurahan

100 %

-

6 Kelurahan

-

2. Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan fasilitias umum di wilayah kecamatan

Terlaksannya tertib administrasi pemerintahan di 100 % kelurahan

100 %

-

6 Kelurahan

terciptanya sekolah ramah anak di kec. Lubuk 100 % kilangan

100 %

-

100 %

-

20.000.000

7 kelurahan



25.000.000

7 kelurahan

7 kelurahan





-

7 kelurahan





6 Kelurahan

-

7 kelurahan




6 Kelurahan

-

7 kelurahan



Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

29,282,000

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

29,282,000

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

25.000.000

1 20 10 15 04 Terlaksananya pembinaan Kegiatan koordinasi dan pelayanan kecamatan

Meningkatnyakoo Kelurahan serdinasi dan kecamatan pelayanan Lubuk Kilangan kecamatan

XI.Program Koordinasi dan Pelayanan pada Kecamatan

1 20 10 Jumlah Kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan 1 20 10 Jumlah Kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan 1 20 10 Terlaksanaya pembinaan Kegiatan kebersihan dan sarana pertamanan

Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan di kecamatan

Kelurahan sekecamatan Lubuk Kilangan

XII.Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan

1 20 10 Jumlah Kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan

1. Pelaksanaan perlindungan anak di sekolah-sekolah melalui sekolah ramah anak

30.000.000

7 kelurahan

30.000.000

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

30.000.000

7 kelurahan

30.000.000

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

1 20 10 Terlaksanayapeni ngkatan darana dan prasarana olah raga

Meningkatnya Kelurahan sesarana dan kecamatan prasarana olah Lubuk Kilangan raga di kelurahan dan kecamatan

XIII.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga

1 20 10 Jumlah Kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan

1. Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana olah raga 1 20 10

Terpenuhinya kualitas dan peningkatan sarana dan prasana olah raga

100 %

26.000.000

7 kelurahan

Terlaksanaya pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan narkoba

Meningkatnya kesadaran generasi muda tentang bahaya narkoba

Kelurahan sekecamatan Lubuk Kilangan

XIV. Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

1 20 10 Jumlah generasi muda yang terjangkau penyuluhan narkoba di kelurahan se kecamatan

1 20 10

1. Pemberian penyuluhan dan pengawasan tentang bahaya narkoba bagi generasi muda

Terpenuhinya jumlah generasi muda yang mendapat penyuluhan dan pengawasan penyalahgunaan

100 %

100 %

-

6 Kelurahan

-

7 kelurahan

-

7 kelurahan


-

7 kelurahan

-

7 kelurahan

Padang, Desember 2014 CAMAT LUBUK KILANGAN

SYAFWAN, SH NIP. 19590910 198101 1 001

-

Kec.Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

KATA PENGANTAR. Camat Lubuk Kilangan, SYAFWAN, SH Pembina, Nip

Recommend Documents