KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahNya
sehingga
penyusunan
“Rencana
Kerja
(Renja)
Kantor
Lingkungan Hidup Kota Mojokerto ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto. Namun kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan untuk perbaikan penyusunan Renja di tahun yang akan datang. Akhirnya dalam penyusunan Renja ini diharapkan Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, ke depan dapat berjalan sebagaimana harapan yang tertuang dalam program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya.
Mojokerto,
Maret 2015
KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO
NURHARIADI, SH. Pembina Tk.I NIP. 19580420 198503 1 017
0
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan good governance, pemerintah melalui setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi, dan kinerjanya. Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto menyusun Rencana Kerja Tahun 2016 dengan mengacu kepada Perencanaan Strategis 2015-2019 dengan maksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, berdaya guna, dan bertanggung jawab sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi keuangan terhadap publik. Dalam uraian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto masa jabatan 2014 – 2019, lingkungan merupakan salah satu elemen kehidupan kota selain Pemerintahan, Masyarakat dan Swasta yang mendapatkan prioritas perhatian. Hal ini tentu saja menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Kantor Lingkungan Hidup untuk menunjukkan eksistensi diri lembaganya dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai pelaksana manajemen Lingkungan Hidup. Untuk itu, Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto sebagai unsur penunjang tugas Pemerintah Kota di bidang Lingkungan Hidup, diharapkan lebih mampu untuk menempatkan diri dan memainkan peran yang signifikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dengan menetapkan cara pandang (persepsi) dan langkah tindakan yang sinergis ke dalam sebuah visi. Sebagai
unit
organisasi
yang
bertanggung
jawab
terhadap
pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, maka visi Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto adalah : “TERWUJUDNYA LINGKUNGAN KOTA MOJOKERTO YANG SEHAT DAN HIJAU “ Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto
menyusun
Rencana
Kerja
Tahun
2016
dengan
maksud
meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana kerja (RENJA) Tahun 2016 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun Rencana dan Penutup.
1
Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2016 dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencapai solusi yang terbaik guna menjawab dinamika perkembangan keuangan baik target dan realisasinya. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun swasta yang membutuhkannya.
1.2. Landasan Hukum a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat; b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285); c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386); d) Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); e) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); f)
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
2
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indunesia Nomor 5234); h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); i)
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
j)
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara; l)
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; n) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 3 seri E); o) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto; p) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;
3
q) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto 2009-2014
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Kantor Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk : a.
Sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Kantor Lingkungan Hidup 2015-2019, memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, prioritas dan sasaran program jangka menengah serta rencana program dan kegiatan tahun rencana.
b.
Sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen tahunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kantor Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2016.
Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kantor Lingkungan Hidup adalah : a.
Terlaksananya koordinasi perencanaan pada SKPD Kantor Lingkungan Hidup yang tercipta melalui penyusunan rencana kerja jangka menengah dalam mengisi kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif.
b.
Menjamin
terciptanya
integrasi,
sinkronisasi
dan
sinergi
dalam
mendukung tugas pokok dan fungsi di lingkungan Kantor Lingkungan Hidup. c.
Terwujudnya
keterkaitan
dan
konsistensi
fungsi
Kepala
Kantor
secara
efisien,
efektif,
masyarakat
dalam
Lingkungan Hidup sebagai kuasa otorisator. d.
Tercapainya
penggunaan
sumber
daya
berkeadilan dan berkelanjutan. e.
Optimalnya
partisipasi
sektor
swasta
dan
penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah.
1.4. Sistematika Penulisan Sistematika RENJA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto Tahun 2016, meliputi : -
Bab I
: Pendahuluan
-
Bab II
: Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu
-
Bab III
: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
-
Bab IV
: Penutup
4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Lingkungan Hidup Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kantor Lingkungan Hidup Evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Lingkungan Hidup tahun lalu dan capaian Renstra Kantor Lingkungan Hidup adalah mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra SKPD berdasarkan
program
dan
kegiatan
pelaksanaan
Renja
tahun-tahun
sebelumnya. Adapun hasil dari evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Lingkungan Hidup tahun lalu dan capaian Renstra Kantor Lingkungan Hidup dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :
5
6
7
8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sebagaimana yang telah tertuang dalam Renstra Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Kepala SKPD dengan Walikota Mojokerto yang disepakati setiap awal tahun yang mengacu pada visi Walikota dalam menjadikan Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral, dan untuk mewujudkan Misi Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto sebagaimana tersebut di bawah ini : a. Meningkatkan pengendalian terhadap kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan; b. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup; c.
Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup; Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, sesuai
karakteristik tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka nilai-nilai dalam kehidupan organisasi Kantor Lingkungan Hidup yang harus dikembangkan, adalah: a. Komitmen, memiliki keyakinan dan loyalitas terhadap tujuan organisasi dengan senantiasa melakukan upaya terbaik dalam mencapai tujuan organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab. b. Integritas, sikap dasar dan sikap mental yang konsisten, teguh dan tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, kebenaran dan keyakinan. c.
Ketulusan, selalu bekerja dalam kesungguhan dan keikhlasan serta senantiasa menjaga kebersihan hati. Untuk mengetahui Analisis Pencapaian Kinerja Kantor Lingkungan
Hidup Kota Mojokerto dapat digambarkan dalam tabel berikut :
9
Tabel 2 Pencapaian Kinerja SKPD Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto
NO
Indikator
SPM/st andar nasiona l
1 1
2 Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air
3 %
2
Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak
%
3
Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa
%
4
Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup
%
Target RENSTRA SKPD IKK
4 Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara Luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti
Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
5 100%
6 100%
7 100%
8 100%
9 100%
10 100%
11 100%
12 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
25%
50%
0%
0%
25%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
10
Analisis 13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup 2.3.1.
Tingkat Kinerja Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup Berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maupun
pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal Kantor Lingkungan Hidup, maka beberapa hal yang bisa dijadikan aspek strategis, antara lain
Kebijakan otonomi daerah akan memperkuat kedudukan KLH sebagai sebagai lembaga yang memiliki kewenangan tunggal dalam bidang lingkungan hidup;
Sebagai salah satu elemen pembangunan yang menjadi prioritas, maka alokasi anggaran dana untuk pengembangan aparatur (pendidikan dan pelatihan) lebih diperbesar, sehingga akan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang lebih berkompeten sesuai dengan bidang tugasnya;
Kewenangan tunggal di bidang lingkungan yang dimiliki oleh KLH diharapkan mampu mengatasi eksploitasi sumber daya alam dan lahan;
Kerjasama yang baik antara Kantor Lingkungan Hidup dengan SKPD terkait akan memepercepat upaya pengenalan kegiatan pelestarian ligkungan hidup; Mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi tersebut diatas maka
Pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto adalah Pelayanan yang ada pada bidang lingkungan, terutama dalam hal pengendalian lingkungan di Kota Mojokerto. 2.3.2.
Permasalahan
dan
Hambatan
dalam
penyelenggaraan
Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Selain aspek stragetis yang ada di SKPD, terdapat pula permasalahan yang harus segera diselesaikan terkait tupoksi Kantor Lingkungan
Hidup
Kota
Mojokerto.
Adapun
permasalahan-
permasalahan utama tersebut antara lain: 1.
Belum tersusunnya produk hukum Daerah mengenai Pengelolaan Lingkungan hidup, sehingga belum ada dasar yang kuat untuk upaya penegakan hukum lingkungan di daerah;
2.
Tuntutan masyarakat untuk upaya perbaikan dan pelestarian lingkungan hidup semakin tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan
11
adanya kepedulian dari warga masyarakat maupun kesadaran pelaku dunia usaha terhadap pelestarian lingkungan; 3.
Semakin dibutuhkannya peningkatan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Aparatur untuk peningkatan upaya pelestarian lingkungan hidup;
4.
Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau sebagai paru–paru kota untuk mengurangi tingkat pencemaran udara akibat belum dipatuhinya
konsep
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
yang
berwawasan lingkungan; 5.
Belum adanya Tenaga Analis Kimia untuk mengoperasikan Laboratorium Kimia dan Mobil Laboratorium sebagai ujung tombak untuk memantau tingkat pencemaran air dan tanah di Kota Mojokerto;
6.
Belum tersusunnya Data Base Perindustrian di Kota Mojokerto, sebagai
dasar
untuk
melaksanakan
pemantauan
dampak
lingkungan. 2.3.3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berkaitan
dengan
pengelolaan
keuangan
daerah
dalam
rancangan awal RKPD sebenarnya sudah cukup memadai. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja telah ada dalam usulan RKPD. Namun demikian untuk penganggarannya harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Adapun Review terhadap Rancangan Awal Tahun 2016 Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto sebagaimana dalam tabel 3 berikut ini :
12
13
14
15
2.3.4.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berdasarkan hasil usulan dari Musrenbang Kelurahan maupun
Kecamatan, maka terdapat program/kegiatan yang harus diakomodir oleh Kantor Lingkungan Hidup selaku stakeholder bidang lingkungan. Adapun usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2016, disajikan pada tabel 4, berikut: No.
1.
2.
Program/Kegiatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Lokasi
Indikator Kinerja
Kel. Mentikan
Tersedianya sarpras pengelolaan persampahan
Kec. Magersari dan Kel. Blooto
Terlaksananya pelatihan pengelolahan persampahan
Besaran/ Catatan Volume
450 unit
16
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto merupakan SKPD yang bertugas melaksanakan teknis operasional urusan lingkungan terutama dalam pengendalian pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup. Berdasarkan program nasional, ada beberapa program yang harus dilaksanakan
oleh
Pemerintah
Daerah
guna
mendukung kelestarian
lingkungan hidup. Adapun program tersebut antara lain: a.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
b.
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
c.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
Dari program-program diatas, Kantor Lingkungan Hidup secara rutin telah mengagendakan pada program/kegiatan tersebut. Sehingga dapat dipastikan bahwa Kota Mojokerto telah melaksanakan arah kebijakan nasional, khususnya terkait bidang lingkungan.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Lingkungan Hidup
Tujuan yang akan dicapai melalui Renja antara lain : 1.
Meningkatkan kemampuan aparatur sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik;
2.
Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
3.
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
4.
Mengurangi volume pencemaran dan perusakan lingkungan;
5.
Tersedianya data dan informasi lingkungan hidup.
3.3. Program dan Kegiatan
Untuk mengimplementasikan dari Visi Misi yang telah dibuat oleh Walikota Terpilih, sebagai wujud dari janji untuk melaksanakan pembangunan kota Mojokerto selama 5 tahun ke depan, maka SKPD sebagai pelaksana dari Visi dan Misi tersebut tentunya akan menuangkannya dalam bentuk Program dan kegiatan. Adapun Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup yang tertuang dalam rencana kerja adalah merupakan perwujudan dari isu-isu pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya yang pengacu pada pelayanan Kantor Lingkungan Hidup dalam
17
menunjang visi,misi walikota terpilih. Bentuk program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 3.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan
kualitas
pelayanan
prima
bidang
administrasi
perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang daerah. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatannya adalah sebagai berikut:
Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Kegiatan penyediaan jasa surat menurat merupakan kegiatan komunikasi antar instansi yang mana pelaksanaannya mengarah pada administrasi pelayanan internal dan eksternal yang tercatat dalam bentuk surat-surat sebagai dokumen komunikasi resmi SKPD yang berbentuk arsip dinamis dan statis.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini merupakan kegiatan utama dalam rangka menunjang kelancaran
tugas
kedinasan.
Hal
ini
dikarenakan
dalam
pelaksanaan tugas dibutuhkan jasa komunikasi maupun sumber daya listrik secara terus menerus. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama satu tahun.
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional; Kegiatan ini selain penyediaan jasa perizinan juga terdapat kegiatan operasional dalam mendukung tugas kedinasan. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah penyediaan jasa perizinan kendaraan operasional/dinas
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; Kegiatan ini mengarah pada belanja pegawai yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan jasa administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan SKPD untuk satu tahun anggaran berjalan.
18
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; Untuk pelaksanaan suatu administasi perkantoran yang dinamis diperlukan suatu kenyamanan dalam pelaksanaan administrai perkantoran, oleh karena itu pemenuhan kebersihan kantor sebagai pendukung program pelayanan administrasi perkantoran merupakan tujuan kegiatan ini.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja; Dalam pelaksanaan rutinitas perkantoran diperlukan peralatan kerja
yang
memadai
dan
siap
pakai
sebagai
penunjang
pelasanaan pelayanan administrasi perkantoran. Maka berkenaan hal tersebut indikator hasil yang diinginkan adalah pemenuhan jasa perawtan peralatan alat kerja sebagai sarana pendukung rutinitas administrasi perkantoran.
Penyediaan Alat Tulis Kantor;
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor untuk personil SKPD dalam pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang
cetakan
kebutuhan
administrasi
perkantoran
dalam
pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai standar akuntansi
pemerintah
dan
pemenuhan
kebutuhan
penggandaan/copy beberapa dokumen sesuai kebutuhan.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; kegiatan
ini
berhubungan
dengan
kebutuhan
pelayanan
administrasi perkantoran yang memadai. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan instalasi kelistrikan dan penerangan dalam gedung perkantoran.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebagai informasi bagi aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Penyediaan Bahan Logistik;
Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor.
19
Penyediaan Makanan dan Minuman;
Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya makan dan minum rapat dinas dan tamu dinas.
Penyediaan biaya akomodasi perjalanan dinas
Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya dana untuk memperlancar pelaksanaan tugas luar kota dan dalam kota.
3.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dengan kegiatan :
Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor
3.1.3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana
pengelolaan
sampah
yang
baik
serta
memberikan
kemampuan kepada masyarakat dalam mengelola sampah sehingga dapat bernilai ekonomis. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut:
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin pada SKPD Kantor Lingkungan Hidup dimana pelaksanaannya mengarah pada penyediaan prasaran dan sarana pengelolaan persampahan, baik berupa bak sampah, kantong pemilah sampah ataupun bentuk lainnya. Kegiatan ini juga merupakan hasil usulan dari musrenbang tingkat kelurahan/kecamatan agar pada beberapa lingkungan disediakan prasarana pengelolaan sampah berupa bak sampah karet. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Kegiatan ini berupa pelatihan pengelolaan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan
pengetahuan
masyarakat
dalam
pengelolaan
persampahan. Hal ini dilakukan selain untuk mengurangi volume sampah yang ditimbulkan juga meningkatkan ekonomi masyarakat, dikarenakan dengan adanya pelatihan pengelolaan sampah ini, dapat menambah penghasilan yang diterima oleh masyarakat.
20
3.1.4 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Sesuai arahan kebijakan yaitu pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, maka diperlukan program/ kegiatan pendukung sistem pengendalian yang berwawasan lingkungan. Program tersebut diimplementasikan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura; Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mendukung Pemerintah Kota Mojokerto agar dapat meraih Piala Adipura. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terselenggaranya sosialisasi Adipura bagi SKPD terkait serta penyuluhan Adipura pada kelurahan-kelurahan dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, bersih, rapi dan indah.
Pemantauan Kualitas Lingkungan; Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan fasilitas pendukung dalam pengendalian kualitas lingkungan di Kota Mojokerto. Indikator
hasil
yang
diharapkan
dari
kegiatan
ini
adalah
tersedianya fasilitas prasarana dan sarana dalam pengendalian lingkungan hidup.
Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih; Bentuk kegiatan ini adalah berupa pengelolaan kali/sungai agar tidak tercemar oleh limbah ataupun zat yang bisa membahayakan. Selain itu juga bertujuan menjaga kelestarian sumber daya air yang ada di Kota Mojokerto.
Peningkatan
Peran
Serta
Masyarakat
dalam
Pengendalian
Lingkungan Hidup Indikator kegiatan ini adalah terlaksananya lomba berseri tingkat Kota
Mojokerto
sebagai
motivasi
bagi
masyarakat
dalam
menciptakan lingkungan yang bersih dan asri.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indikator kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.
3.1.5 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program ini bertujuan untuk menjaga sumber daya alam dan ekosistem di Kota Mojokerto. Adapun kegiatannya berupa: 21
Pengendalian Dampak Perubahan Ikllim; Kegiatan ini berupa sosialisasi terkait dampak yang bisa diakibatkan oleh perubahan iklim. Hal ini dilakukan guna memberikan gambaran kepada masyarakat agar lebih bisa menghargai alam. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terselenggaranya sosialisasi dampak perubahan iklim.
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem; Indikator
hasil
kegiatan
ini
adalah
terpeliharanya
taman
Keanekaragaman Hayati (KEHATI) yang merupakan sarana dalam pengendalian pencemaran di lingkungan sekitar.
3.1.6 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program ini bertujuan untuk menyediakan dokumen atau informasi lingkungan yang baik yang dapat diakses oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kegiatannya berupa:
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan; Kegiatan
ini
bertujuan
sebagai
fasilitator
dalam
program
ADIWIYATA. Hal ini dikarenakan agar sekolah dapat berperan aktif dalam mensukseskan program ini. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya penghargaan ADIWIYATA tingkat nasional bahkan ADIWIYATA MANDIRI.
Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan; Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya buku status lingkungan hidup daerah (SLHD) yang merupakan gambaran umum kondisi lingkungan yang ada di Kota Mojokerto.
3.1.7 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program ini bertujuan untuk mengendalikan polusi yang ada di Kota Mojokerto, baik polusi udara, cair ataupun padat. Adapun kegiatannya berupa:
Pengujian Emisi/Polusi Udara akibat Aktivitas Industri; Kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan tingkat polusi udara di Kota Mojokerto. Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa pengujian udara emisi dan udara ambien pada industri-industri yang menghasilkan polusi.
22
Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair; Tidak beda dengan kegiatan pengujian emisi, kegiatan pengujian kadar polusi limbah padat dan cair juga bertujuan untuk menurunkan tingkat polusi padat dan cair yang dihasilkan oleh industri-industri di Kota Mojokerto.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Indikator kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring dalam pengendalian polusi udara, padat dan cair.
3.1.8 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau berupa standar prosedur pengelolaan RTH. Adapun kegiatannya berupa:
Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH Kegiatan ini bertujuan memberikan standar prosedur manual dalam pengelolaan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Mojokerto. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya standar prosedur manual pengelolaan ruang terbuka hijau.
Penataan RTH Kegiatan ini menambah ataupun mengelola ruang terbuka hijau yang ada di Kota Mojokerto, terutama yang merupakan tanggung jawab dari Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto.
3.1.9 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya dokumen rencana kerja (Renja) dan RKA SKPD.
3.1.10 Program Pengembangan data/informasi
Penyusunan Profil Daerah Indikator kegiatan ini adalah penyusunan profil SKPD.
23
3.4. Prioritas Program Kantor Lingkungan Hidup pada Tahun Rencana
Prioritas program yang akan dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto Tahun 2016 ditentukan dengan mensinergikan Prioritas Program Pembangunan Kota Mojokerto tahun 2014-2019 dengan Renstra Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto kemudian diurutkan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak, dimana dalam prioritas program tersebut Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto tercakup dalam agenda 4 yaitu : Meningkatnya lingkungan yang sehat, indah, bersih, hijau, asri dan bebas polusi. Kantor Lingkungan Hidup dituntut mampu melaksanakan tugasnya sebagai dinas pendukung dalam mengelola lingkungan di Kota Mojokerto. Adapun prioritas program pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : a.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
b.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
c.
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
d.
Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
Adapun program dan kegiatan Kantor Lingkungan Hidup, target kinerja capaian program, target kinerja keluaran kegiatan, target kinerja hasil dan anggaran dapat dilihat pada tabel 5.1
24
25
26
27
28
29
30
31
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto Tahun 2016 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto 2014-2019 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kota Mojokerto serta Target dan Sasaran Pembangunan. Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan
usulan
rencana
kegiatan
fasilitasi
pembangunan
yang
bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2016. Dengan adanya Renja Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama SKPD di lingkup Pemerintah Kota Mojokerto. Akhir kata semoga Renja Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto ini dapat dipergunakan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.
Mojokerto,
Maret 2015
KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO
NURHARIADI, SH. Pembina Tk.I NIP. 19580420 198503 1 017
32
