KATA PENGANTAR. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

LLA OR RA AN N TTE AP PO KN NIIS EK NE ER SP EN RA PE AP PA AN ND DA AN NP PE EN PA NC AIIA CA AP AN N S AN NA AN NM MIIN NIIM MA ALL ((S PM M)) SP STTA AN ND DA AR RP PE ELLA AY YA B BIID DA AN NG G LLIIN NG GK KU UN NG GA AN NH HIID DU UP P K EN NP PE EM MA ALLA AN NG G KA AB ATTE BU UP PA TTA AH HU UN N 22001133

K KA AN NTTO OR R LLIIN NG GK KU UN NG GA AN NH HIID DU UP P K KA AB BU UP PA NP ATTE PE EN EM MA ALLA AN NG G 22001133

Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2013

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas segala Rahmat-Nya sehingga Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2013 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini bertujuan untuk mewujudkan perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang. Selain itu, laporan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam rangka perencanaan ke depan untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang. Kami mengucapkan terima kasih atas pihak – pihak yang membantu penyusunan laporan ini. Guna penyempurnaannya, kami menerima kritik, saran dan masukan yang konstruktif. Besar harapan kami, laporan ini dapat bermanfaat.

Pemalang,

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

Februari 2014

i

Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Semester I Tahun 2013

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...........................................................................................

i

DAFTAR ISI ........................................................................................................

ii

DAFTAR TABEL .................................................................................................

iii

BAB I

PENDAHULUAN ............................................................................

1

A. LATAR BELAKANG .................................................................

1

B. KEBIJAKAN UMUM ………………………………………............

3

C. ARAH KEBIJAKAN ………………………………………............

5

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP ....................................

6

1. Jenis Pelayanan Dasar ............................................................

6

2. Indikator dan Nilai SPM Bidang LH serta Batas Waktu Pencapaian SPM Bidang LH secara Nasional .......................

8

3. Target Pencapaian SPM Bidang LH Kabupaten Pemalang dan Realisasinya ......................................................................

11

4. Alokasi Anggaran ....................................................................

14

5. Dukungan Personil ..................................................................

16

6. Permasalahan dan Solusi .......................................................

16

7. Sinkronisasi Pelaksanaan SPM ..............................................

17

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN .........................................................

18

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN ...........................................................

20

LAMPIRAN .........................................................................................................

23

BAB II


ii

Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Semester I Tahun 2013

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 ………….............................................................................................

13

Tabel 2.2 ………….............................................................................................

15

Tabel 2.3 ………….............................................................................................

16

Tabel 2.4 ………….............................................................................................

17

Tabel 3.1 ………….............................................................................................

18


iii


BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Lingkungan hidup merupakan tempat hidup berbagai makhluk hidup, termasuk manusia di dalamnya, yang membentuk suatu ekosistem. Kualitas lingkungan hidup yang baik akan memberikan dukungan kualitas kehidupan yang baik bagi makhluk hidup yang hidup di dalam lingkungan tersebut. Keterkaitan antar makhluk hidup yang kemudian membentuk ekosistem, menjadikan keniscayaan ketika salah satu elemen ekosistem terganggu maka akan terganggu pula sistem kehidupan secara keseluruhan, tergantung dari besar kecilnya tingkat gangguan terhadap elemen tersebut. Sebagai contoh ketika kualitas air sungai tidak baik karena beberapa parameter baku mutu tidak terpenuhi karena adanya pencemaran oleh satu atau beberapa kegiatan atau usaha, maka hal tersebut akan berakibat negatif kepada kehidupan plankton dan bentos sebagai sumber makanan bagi ikan-ikan kecil. Dengan terganggunya kualitas hidup plankton dan bentos, terganggu pula kualitas hidup ikan-ikan kecil yang kemudian akan mempengaruhi ikan yang lebih besar yang akan memakan ikan-ikan kecil tersebut, kesalingtergantungan tersebut terus saling terkait dengan elemen ekosistem lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi ekosistem secara keseluruhan dan pada akhirnya mempengaruhi pula kualitas hidup manusia sebagai bagian dari ekosistem tersebut. Untuk itu dibutuhkan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak dalam rangka menjaga agar kualitas lingkungan hidup tetap terjaga dengan baik. Pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta sebagai stake holder dari lingkungan hidup, harus saling mendukung dan meningkatkan partisipasi dalam bekerja sama menjaga atau memelihara kualitas lingkungan hidup. Bagi masyarakat, contoh bentuk partisipasi ini antara lain dengan meningkatkan kesadaran untuk tidak membuang sampah di sungai, karena sampah, selain bisa menyebabkan banjir, bisa pula menurunkan kualitas air sungai karena pencemaran yang diakibatkan oleh sampah yang dibuang. Bagi pengusaha (swasta) contoh bentuk partisipasi dan tanggung jawab ini antara lain Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

1


dengan mengolah dahulu air limbah yang dihasilkan oleh proses produksi sampai memenuhi baku mutu sebelum kemudian dilepaskan ke lingkungan. Dan bagi pemerintah sebagai regulator, bentuk tanggung jawab tersebut antara lain dengan memberikan pelayanan yang baik melalui program kerja yang terencana. Sebagai acuan dalam rangka melakukan pelayanan yang baik bagi kepentingan masyarakat dalam bidang lingkungan hidup, maka perlu ditetapkan suatu standar pelayanan minimal yang dilakukan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban minimal pemerintah dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang menjadi hak dari masyarakat Kabupaten Pemalang. Dengan penerapan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal, maka setidaknya kualitas atau mutu dari jenis-jenis atau parameter-perameter paling mendasar dari lingkungan hidup dapat tercapai. Meskipun demikian, tentunya diharapkan pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah dapat melebihi dari standar minimal yang ditentukan. Bersesuaian dengan semangat pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan standar minimalnya sebagaimana disebutkan di atas, Pasal 13 dan 14 huruf j UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Daerah dan dalam penyelenggaraannya berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah (pusat). Pedoman sebagaimana dimaksud telah ada dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), yaitu Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Petunjuk teknis (Juknis) dari pelaksanaan pedoman tersebut muncul dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM serta Permendagri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Khusus untuk Bidang Lingkungan Hidup, Peraturan turunan dari PP No. 65 Tahun 2005 adalah dalam bentuk Peraturan Menteri, yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang


2


Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang sendiri telah menetapkan peraturan Bidang Lingkungan Hidup dan Standar Pelayanan Minimalnya, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang serta Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, Nomor 660.1/304/KLH/2012 tentang Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sektor Lingkungan Hidup Tahun 2013 - 2017. Selain sebagai wujud dari kepedulian atau perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang terhadap kualitas lingkungan hidup, Penerbitan Peraturan Daerah dan Surat Keputusan tersebut adalah juga merupakan perwujudan dari amanah dari Pasal 13 dan 14 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Daerah.

B. KEBIJAKAN UMUM Kebijakan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup, dalam hal ini dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang. Kebijakan tersebut mewujud dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup yang terdiri atas : a. Pelayanan pencegahan pencemaran air; b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak; c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa; dan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

3


d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pelayanan pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud, terdiri atas : 9 Indikator Standar Pelayanan Minimal yang menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air; 9 Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100%; dan 9 Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud, terdiri atas: 9 Indikator Standar Pelayanan Minimal yang menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil emisi udara dari sumber tidak bergerak yang mentaati memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara; 9 Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100%; dan 9 Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa sebagaimana dimaksud, terdiri atas: 9 Indikator Standar Pelayanan Minimal yang menunjukkan prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya; 9 Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100%; dan 9 Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud, terdiri atas: 9 Indikator Standar Pelayanan Minimal yang menunjukkan prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti; 9 Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 90%; dan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

4


9 Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013. C. ARAH KEBIJAKAN Dalam rangka Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di bidang Lingkungan Hidup yang mencakup 4 (empat) parameter dasar Lingkungan Hidup, yaitu : a. Pelayanan pencegahan pencemaran air; b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak; c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa; dan d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, maka Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, telah membuat program kerja Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup. Bentuk komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan program tersebut adalah dengan menyetujui penganggaran dari program tersebut yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang serta sumber dana lain untuk setiap tahunnya, serta ditempatkannya sejumlah pegawai dan disediakannya sarana dan prasarana pada Kantor Lingkungan Hidup untuk pelaksanaan program tersebut.


5


BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1.

Jenis Pelayanan Dasar Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Kantor Lingkungan Hidup

Kabupaten Pemalang yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup meliputi 4 (empat) jenis, yaitu : a.

Pelayanan pencegahan pencemaran air;

b.

Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;

c.

Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa; dan

d.

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pelayanan pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud di atas, merupakan bentuk pelayanan dari Pemerintah Daerah dalam rangka pencegahan pencemaran air yang bisa ditimbulkan oleh sejumlah usaha dan/atau kegiatan. Fokus terhadap usaha atau kegiatan ini telah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008. Upaya pencegahan pencemaran air yang bisa ditimbulkan oleh suatu perusahaan atau kegiatan, meliputi 2 (dua) hal, pertama adalah ditaatinya persyaratan secara administrasi oleh para pengusaha/perusahaan dalam hal lingkungan hidup, dimana setiap usaha wajib memiliki izin lingkungan hidup. Izin lingkungan hidup hanya bisa dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Lingkungan Hidup apabila suatu perusahaan menunjukkan komitmennya terhadap lingkungan hidup melalui pengajuan UKL-UPL. Dengan demikian, maka perusahaan yang tidak memiliki izin lingkungan tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usahanya sampai perusahaan tersebut memiliki izin lingkungan.


6


Kedua adalah ditaatinya persyaratan secara teknis, dimana setiap perusahaan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air harus memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah yang berkualitas baik, sehingga limbah yang dihasilkan diolah terlebih dahulu sampai memenuhi baku mutu sebelum kemudian dilepas ke lingkungan (sungai). Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud di atas, merupakan bentuk pelayanan dari Pemerintah Daerah dalam rangka pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak yang bisa ditimbulkan oleh sejumlah usaha dan/atau kegiatan. Fokus terhadap usaha atau kegiatan ini telah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008. Upaya pencegahan pencemaran udara yang bisa ditimbulkan oleh suatu perusahaan atau kegiatan, meliputi 2 (dua) hal, pertama adalah ditaatinya persyaratan secara administrasi oleh para pengusaha/perusahaan dalam hal lingkungan hidup, dimana setiap usaha wajib memiliki izin pengoperasian peralatan yang dapat menimbulkan emisi dari sumber tidak bergerak, sebagai contoh adalah incinerator. Izin lingkungan hidup hanya bisa dikeluarkan atau diterbitkan apabila peralatan yang dimaksud telah dimasukkan pula ke dalam dokumen Lingkungan Hidup yang akan diajukan persetujuannya dalam bentuk UKL-UPL. Kedua adalah ditaatinya persyaratan secara teknis, dimana setiap peralatan yang digunakan perusahaan dan berpotensi menimbulkan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, maka setiap peralatan tersebut hanya diperkenankan beroperasi ketika emisi yang dihasilkannya memenuhi baku mutu emisi dari sumber tidak bergerak. Apabila peralatan tersebut tidak dapat memenuhi baku mutu sebaimana dipersyaratkan, maka peralatan tersebut tidak boleh dipergunakan oleh suatu perusahaan karena akan mencemari lingkungan di sekitarnya. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa sebagaimana dimaksud di atas, merupakan bentuk pelayanan dari Pemerintah Daerah dalam rangka kesiapan untuk memberikan informasi tentang status kerusakan lahan dan/atau tanah yang diperuntukkan bagi produksi biomassa, sebagai Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

7


contoh adalah tanah yang diperuntukkan untuk hutan produksi dan tanah yang diperuntukkan untuk sawah. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah yang difokuskan pada lahan dan/atau tanah produksi biomassa telah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008. Upaya pelayanan informasi dititikberatkan pada inventarisasi jumlah lahan dan/atau tanah yang diperuntukkan bagi produksi biomassa dan seberapa besar atau seberapa banyak dari lahan tersebut yang berada dalam keadaan rusak, sehingga mengurangi tingkat produktivitas biomassa yang dihasilkan. Pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat dalam hal adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud di atas, merupakan bentuk pelayanan dari Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti setiap laporan dari warga masyarakat yang berkaitan dengan adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Upaya pelayanan terhadap pengaduan masyarakat dititikberatkan pada inventarisasi jumlah pengaduan dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup terhadap setiap pengaduan tersebut. 2.

Indikator dan Nilai SPM Bidang Lingkungan Hidup serta Batas Waktu Pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup secara Nasional Secara Nasional Batas Waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang

Lingkungan Hidup sesuai indikator untuk setiap parameter adalah sebagai berikut : a.

Pelayanan pencegahan pencemaran air Indikator Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan pencegahan pencemaran air adalah berupa prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang

mentaati

persyaratan

administrasi

dan

teknis

pencegahan

pencemaran air. Sebagai contoh, apabila di suatu daerah terdapat 20 (duapuluh) perusahaan, dari 20 (duapuluh) perusahaan itu 10 (sepuluh) di antaranya telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis untuk pencegahan pencemaran air, maka prosentase pelaksanaan pelayanan yang telah dilakukan mencapai 10/20 = 50%. Apabila terdapat 15 (lima Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

8


belas yang telah memenuhi kedua persyaratan tersebut maka pelaksanaan pelayanan yang telah dicapai adalah 15/20 = 75%. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 mentargetkan prosentasi pencapaian tersebut dilakukan secara bertahap pada setiap tahun untuk masing-masing daerah, sampai akhirnya dicapai angka 100% (seratus persen) pelaksanaan pelayanan pada akhir Tahun 2013. Artinya, pada akhir tahun 2013 semua perusahaan dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air, telah memenuhi persyaratan administrasi berupa dimilikinya rekomendasi dokumen lingkungan dan persyaratan teknis berupa adanya instalasi pengolah air limbah dimana keluaran dari IPAL tersebut telah memenuhi standar baku mutu yang diperkenankan. b.

Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak Indikator Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak adalah berupa prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis terhadap pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak. Sebagai contoh, apabila di suatu daerah terdapat 20 (duapuluh) perusahaan, dari 20 (duapuluh) perusahaan itu 10 (sepuluh) di antaranya telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis untuk pencegahan pencemaran

udara

dari

sumber

tidak

bergerak,

maka

prosentase

pelaksanaan pelayanan yang telah dilakukan mencapai 10/20 = 50%. Apabila terdapat 15 (lima belas yang telah memenuhi kedua persyaratan tersebut maka pelaksanaan pelayanan yang telah dicapai adalah 15/20 = 75%. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 mentargetkan prosentasi pencapaian tersebut dilakukan secara bertahap pada setiap tahun untuk masing-masing daerah, sampai akhirnya dicapai angka 100% (seratus persen) pelaksanaan pelayanan pada akhir Tahun 2013. Artinya, pada akhir tahun 2013 semua perusahaan dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara dari sumber tidak Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

9


bergerak (contohnya incinerator), telah memenuhi persyaratan administrasi berupa dimilikinya izin beroperasinya incinerator dan rekomendasi dokumen lingkungan dan persyaratan teknis berupa dipenuhi-nya standar baku mutu emisi yang dihasilkan dari setiap peralatan/sumber tidak bergerak yang dimiliki perusahaan-perusahaan tersebut. c.

Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa. Indikator Standar Pelayanan Minimal untuk Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa adalah berupa prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya. Sebagai contoh, apabila di suatu daerah terdapat seluas 100.000 (seratus ribu) Ha lahan atau tanah yang diperuntukkan bagi produksi biomassa, dari 100.000 (seratus ribu) Ha tersebut telah berhasil diinventarisir atau dipantau seluas 75.000 (tujuh puluh lima ribu) Ha diantaranya, dan dari 75.000 Ha tersebut diketahui 500 Ha diantaranya mengalami kerusakan lahan, maka informasi yang bisa disampaikan oleh instansi lingkungan hidup di Pemda adalah 500 Ha dari 75.000 Ha mengalami kerusakan lahan, sedangkan 25.000 Ha belum bisa diberikan informasi status kerusakannya. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 19 Tahun 2008 mentargetkan prosentasi pencapaian tersebut dilakukan secara bertahap pada setiap tahun untuk masing-masing daerah, sampai akhirnya dicapai angka 100% (seratus persen) pelaksanaan pelayanan pada akhir Tahun 2013. Untuk contoh kasus di atas, maka pada akhir tahun 2013 luasan 100.000 Ha tersebut telah dipantau semua dan diketahui luasan kerusakan dari seluas 100.000 Ha tersebut. Misalnya setelah dipantau untuk 25.000 Ha yang tadinya belum terpantau, diketahui tidak terdapat kerusakan lahan, maka informasi yang bisa disampaikan adalah bahwa dari 100.000 Ha lahan untuk produksi biomassa terdapat 500 Ha yang mengalami kerusakan.


10


d.

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Indikator Standar Pelayanan Minimal untuk Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Sebagai contoh, apabila di suatu daerah terdapat 20 (dua puluh) pengaduan masyarakat berkaitan pencemaran dan/atau

kerusakan

lingkungan,

10

kasus

diantaranya

berhasil

ditindaklanjuti oleh instansi lingkungan hidup Pemda, berarti pencapaian pelayanan pada tahun bersangkutan adalah 10/20 = 50%. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 mentargetkan prosentasi pencapaian tersebut dilakukan secara bertahap pada setiap tahun untuk masing-masing daerah, sampai akhirnya dicapai angka 90% (Sembilan puluh persen) pelaksanaan pelayanan pada akhir Tahun 2013. Untuk contoh kasus di atas, apabila pada tahun 2013 terdapat pengaduan sebanyak 20 pengaduan, maka pada tahun 2013 dan tahuntahun berikutnya minimal ditindaklanjuti sebanyak 90% dari jumlah pengaduan tersebut. Dalam contoh di atas maka jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti minimal mencapai 90% dari 20 pengaduan, yaitu 18 pengaduan. 3.

Target Pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dan Realisasinya Sejalan dengan target yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana disampaikan di atas. Maka Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang harus menetapkan target-target pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup sebagai berikut: a. Pada akhir Tahun 2013, diharapkan tercapai pelayanan pencegahan terhadap pencemaran air oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

11


Kabupaten Pemalang sampai 100%. Artinya semua perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pemalang dan mempunyai potensi untuk menimbulkan pencemaran air wajib telah memiliki rekomendasi dokumen lingkungan serta semuanya telah memiliki program pengelolaan pencegahan pencemaran yang bisa ditimbulkan oleh limbah cair yang dihasilkannya. Apabila ada perusahaan yang belum memiliki rekomendasi dokumen lingkungan dan limbah yang dihasilkan belum memenuhi persyaratan baku mutu maka operasinya harus dihentikan sampai persyaratan administratif dan teknis tersebut dipenuhi. Untuk tahun-tahun berikutnya maka target akan sama dengan target pencapaian tahun 2013. Penentuan target sejumlah 36 titik pada awal penentuan target (2009) termasuk di dalamnya adalah 5 jenis usaha dan/atau kegiatan wajib pantau yaitu, industri, hotel, rumah makan, domestik dan Rumah Sakit. Pada Tahun 2013 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang telah meraih pencapaian sebesar 100%, artinya dari 5 jenis usaha/kegiatan yang diawasi di wilayah Kabupaten Pemalang terdapat 5 jenis usaha/kegiatan yang

telah

memiliki

rekomendasi

dokumen

lingkungan

dari

Kantor

Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dan limbah cair yang dibuang ke lingkungan telah sesuai dengan baku mutu. b. Pada akhir Tahun 2013, diharapkan tercapai pelayanan pencegahan terhadap pencemaran udara dari sumber emisi tidak bergerak oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pemalang sampai 100%. Artinya semua perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pemalang dan mempunyai potensi untuk menimbulkan pencemaran udara dari peralatan atau sumber tidak bergerak wajib yang dimilikinya telah memiliki rekomendasi dokumen lingkungan dan emisi yang dihasilkannya memenuhi standar/baku mutu emisi sumber tidak bergerak. Untuk tahun-tahun berikutnya maka target akan sama dengan target pencapaian tahun 2013. Pada Tahun 2013 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang telah meraih pencapaian sebesar 100%, artinya dari 3 Perusahaan yang Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

12


beroperasi di wilayah Kabupaten Pemalang terdapat 3 Perusahaan yang telah memiliki rekomendasi dokumen lingkungan dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dan emisi yang dibuang ke lingkungan telah sesuai dengan baku mutu. c. Pada akhir Tahun 2013, diharapkan tercapai cakupan inventarisasi status kerusakan lahan sebanyak 100% dari luas lahan 89.907,4 Ha yang diperuntukkan bagi produksi biomassa (sawah, kebun, hutan produksi, dll). Untuk tahun-tahun berikutnya maka target akan sama dengan target pencapaian tahun 2013. Pada Tahun 2013 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang telah meraih pencapaian sebesar 65,19 %, artinya dari lahan di 89.907,4 ha yang diperuntukkan bagi produksi biomassa sudah diambil sampling 58.607,74 ha. d. Pada akhir Tahun 2013, diharapkan tercapai tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat berkaitan dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan sampai 100% dari jumlah pengaduan yang masuk. Untuk tahuntahun berikutnya maka target akan sama dengan target pencapaian tahun 2013. Pada Tahun 2013 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang telah meraih pencapaian sebesar 100%, artinya tidak ada Pengaduan masyarakat yang masuk. Secara garis besar target dari Program Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sejak tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 untuk 4 (empat) parameter dasar adalah sebagai berikut :


13


Tabel 2.1. Target Penerapan dan Pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang No 1.

Pencegahan pencemaran air

2.

Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

3.

4.

4.

Jenis Pelayanan

Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

Tindak Lanjut Pengaduan Masy akibat Adanya Dugaan Penc dan/atau Perusakan LH

Pencapaian Target (sesuai Permen) 2009: 20% 2010: 40% 2011: 60% 2012: 80% 2013: 100% 2009: 20% 2010: 40% 2011: 60% 2012: 80% 2013: 100%

Ketepatan pencapaian target Sesuai Tdk Sesuai X X X X X X X X X X

2009: 20% 2010: 40% 2011: 60% 2012: 80% 2013: 100%

2009: 50% 2010: 60% 2011: 70% 2012: 80% 2013: 90%

X X X X X

Keterangan

pengujian di 4 lokasi : industri, perumahan, kawasan komersial dan padat lalu lintas

Pengujian kualitas tanah di 60 titik lokasi.

X X X X X

Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Pemalang Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Pemalang

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang dengan besaran setiap tahunnya sebagai berikut : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

14


Tabel 2.2. Alokasi Anggaran Program Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Kab. Pemalang Tahun 2013 APBD No

Jenis Pelayanan

1.


X

Jumlah (Rp) 19.900.000

2.


X

7.800.000

X

110.000.000

3.

Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa Tindak Lanjut Pengaduan Masy akibat Adanya Dugaan Penc dan/atau Perusakan LH

X

67.300.000

__

__

--

--

--

--

4.

Ada

Sumber Lain (DAK) Ada Jumlah (Rp) ---


Ket.

Pengujian Kualitas air 25 titik Pengadaan alat : 1. satu unit HVAS (High Volume Air Sampler). 2. Peralatan pendukung sampling udara (impinger set,Anemometer , Hidrometer dan Thermometer). Melakukan uji kualitas tanah di 60 titik lokasi Belum dianggarkan secara khusus

15


5.

Dukungan Personil Personil untuk melaksanakan program Penerapan dan Pencapaian Standar

Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup adalah 6 orang dengan latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan masing-masing sebagai berikut : Tabel 2.3. Dukungan Personil Program Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Kab. Pemalang No 1

2

3

4

6.

Jenis Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air

Pencegahan Pencemaran Udara Pelayanan informasi kerusakan lahan/ tanah pada lahan peruntukkan produksi biomassa Pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat

Sumber Daya Manusia PNS/Non Lain Pendidikan PNS nya S-1 Kimia/ S-2 Ilmu Lingkungan S-1 Kimia S-1 Teknik Lingkungan

PNS

Non PNS PNS

Unit

Tupoksi

- Seksi ANDAL - Laboratorium lingkungan

Memantau kualitas air

Menginventarisasi industri/usaha yang berpotensi mencemari lingkungan

S-1 Teknik Lingkungan

PNS

- Seksi PPL (Pengendalian dan Pengelolaan LImbah - Seksi ANDAL

S-1 Biologi Lingkungan/ S-2 Ekonomi Pembangun an

PNS

-Seksi ANDAL

Memantau kualitas tanah

S-1 Pertanian/ S-2 Administrasi Pembangun an

PNS

KLH

Memberikan solusi terhadap pengaduan masyarakat.

Memantau kualitas udara

Permasalahan dan Solusi Dalam prosesnya, pelaksanaan program Penerapan dan pencapaian standar

pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup menghadapi beberapa persoalan, antara lain : 9 Kurangnya SDM/personil baik secara kualitas maupun kuantitas 9 Anggaran yang masih perlu ditingkatkan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

16


9 Sarana dan Pra sarana yang masih perlu ditambah Solusi untuk permasalahan yang muncul di atas adalah : 9 Peningkatan pengetahuan dan skill SDM melalui Diklat (pendidikan dan pelatihan) 9 Penambahan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan 9 Penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan

7.

Sinkronisasi Pelaksanaan SPM Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penerapan dan pencapaian standar

pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup maka diperlukan adanya sinkronisasi baik dalam pelaksanaan program maupun penganggaran antara pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau instansi terkait lainnya. Beberapa sinkronisasi yang dilakukan antara lain adalah : Tabel 2.4. Sinkronisasi Pelaksanaan Program Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Kab. Pemalang No

Jenis Pelayanan

1.


2.

Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomass

3.

4.


Sinkronisasi

Kerjasama

Ket

Pemanfaatan Laboratorium --

--

--

X

Dengan Hiperkes Semarang

--

X

Laboratorium ilmu tanah Fak. Pertanian Universitas Sebelas MaretSurakarta

--

Koordinasi dengan instansi terkait dan BLH Prov. Jateng


17


BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Program-program Kegiatan yang disusun oleh Kantor Lingkungan Hidup dalam rangka Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Lingkungan Hidup pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Kab. Pemalang Tahun 2013

No

Kesesuaian program dan kegiatan dengan RP-SPM Sesuai Tdk Sesuai X

Jenis Pelayanan

Program dan Kegiatan

1.


- Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan - Kegiatan : 1. pengembangan teknologi pengolahan persampahan 2. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan persampahan - Program Pengendalian pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup - kegiatan : Pemantauan Kualitas Lingkungan

2.


- Program Pengendalian X pencemaran dan perusakan lingkungan hidup - kegiatan : Pemantauan Kualitas Lingkungan

3.

Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomass

Program Pengendalian X pencemaran dan perusakan lingkungan hidup - kegiatan : Pemantauan


Ket

18


Kualitas Lingkungan 4.


Program Pengendalian X pencemaran dan perusakan lingkungan hidup - kegiatan : Pemantauan Kualitas Lingkungan


19


BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: 1. Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup meliputi 4 (empat) hal sebagai berikut : a. Pelayanan pencegahan pencemaran air oleh suatu usaha dan kegiatan b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak oleh suatu usaha dan kegiatan c. Pelayanan informasi kerusakan lahan untuk lahan yang diperuntukkan bagi produksi biomassa d. Pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat berkenaan dengan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 2. Target Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Lingkungan Hidup secara nasional adalah : a. Penerapan dan pencapaian pelayanan pencegahan pencemaran air oleh suatu usaha dan kegiatan sebesar 100% pada akhir Tahun 2013, demikian pula untuk tahun-tahun berikutnya. b. Penerapan dan pencapaian pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak oleh suatu usaha dan kegiatan sebesar 100% pada akhir Tahun 2013, demikian pula untuk tahun-tahun berikutnya. c. Penerapan dan pencapaian pelayanan informasi kerusakan lahan untuk lahan yang diperuntukkan bagi produksi biomassa mencapai 100% pada akhir Tahun 2013, demikian pula untuk tahun-tahun berikutnya. d. Penerapan dan pencapaian pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat berkenaan dengan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan


20


hidup sebesar 90% pada akhir Tahun 2013, demikian pula untuk tahuntahun berikutnya. 3. Target dan Realisasi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang pada Tahun 2013 adalah : a. Penerapan dan pencapaian pelayanan pencegahan pencemaran air oleh suatu usaha dan kegiatan sebesar 100%, yaitu 5 usaha/kegiatan dari 5 jenis usaha/kegiatan yang terdapat di Kabupaten Pemalang yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air. b. Penerapan dan pencapaian pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak oleh suatu usaha dan kegiatan sebesar 100 %, yaitu 3 perusahaan dari 3 perusahaan yang terdapat di Kabupaten Pemalang. c. Penerapan dan pencapaian pelayanan informasi kerusakan lahan untuk lahan yang diperuntukkan bagi produksi biomassa mencapai 65,19 %, yaitu 58.607,74 ha dari 89.907,74 ha yang diperuntukkan bagi produksi biomassa. d. Penerapan dan pencapaian pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat berkenaan dengan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebesar 100 %, yaitu adanya tindaklanjut dari 1 pengaduan yang masuk. 4. Masih terdapat beberapa permasalahan dalam rangka Penerapan dan Pencapaian SPM bidang lingkungan hidup Kabupaten Pemalang, yaitu : a. Kualitas dan Kuantitas personil yang masih kurang b. Besar anggaran program yang masih kurang c. Sarana dan Prasarana yang masih kurang

B. SARAN Adapun saran-saran yang bisa diberikan dari uraian-uraian laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut: Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

21


1. Agar program Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup yang terdiri dari 4 empat parameter/aspek yang merupakan hak masyarakat Kabupaten Pemalang, menjadi prioritas utama bagi Kantor Lingkungan Hidup untuk dilaksanakan. 2. Agar target penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup Kabupaten Pemalang disesuaikan dengan target pencapaian secara nasional, yaitu 100% pada akhir Tahun 2013 (dan tahun-tahun berikutnya) untuk : a. Pelayanan pencemaran air; b. Pelayanan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak; dan c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan pada lahan yang diperuntukkan bagi produksi biomassa, serta 90% untuk tindak lanjut pengaduan masyarakat berkaitan dengan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 3. Agar berbagai permasalahan dalam Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Lingkungan Hidup ditindaklanjuti secara komprehensif yaitu berupa : a. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM/personil b. Penyesuaian besar anggaran di dalam APBD Kab. Pemalang c. Penambahan sarana dan prasarana


22


LAMPIRAN 1.

LAPORAN

SPM

BIDANG

LINGKUNGAN

HIDUP

DAERAH

KABUPATEN

PEMALANG TAHUN 2013 2.

DATA-DATA LAIN : a.

RP-SPM bidang Lingkungan Hidup

b.

SK

Kepala

Kantor

Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Pemalang

Nomor

660.1/304/KLH/2012 tentang Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sektor Lingkungan Hidup


23

LAMPIRAN I LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013 1.

PELAYANAN PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR a. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari air (data dilampirkan) : 921 usaha kecil/menengah b. Prioritas Jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan dipantau, (minimal 5 usaha dan/atau kegiatan) Tabel 1. Daftar kegiatan dan/usaha yang dipantau NO

NAMA USAHA/KEGIATAN

JENIS USAHA/KEGIATAN

LOKASI USAHA/KEGIATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

1. 2.

3.

4. 5.

UKM milik Pak Slamet Klaster industri ATBM

Industri tahu

Penyulingan minyak daun cengkeh milik Bpk. Soleh Rumah Sakit Umum M. Ashari Hotel Kencana

Industri Penyulingan

Pewarnaan Sarung Goyor

Pelayanan Kesehatan Jasa penginapan

TARGET TAHUN PEMANTAUAN 2009

2010

2011 (5)

2012

2013

Desa Randudongkal Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman. Desa Walangsanga, Kecamatan Pulosari

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

_

V

V

V

V

Jln. Jend. Gatot Subroto, Pemalang. Jln. Kenanga Pemalang

_

V

V

V

V

_

V

V

V

V

c. Format Laporan Tabel 2. Hasil Uji Laboratorium Kualitas Air Limbah bagi 5 (lima) kegiatan dan/usaha No 1

2

3

4

5

Usaha /Kegiatan

UKM milik Pak Slamet Klaster industri ATBM

Persyaratan Adm

Status (Ada/Tid ak)

SPPL Tidak Ada

UKL-UPL

Penyuling an minyak SPPL daun cengkeh milik Bpk. Soleh Rumah UKL-UPL Sakit Umum dr. M. Ashari Hotel Kencana UKL-UPL

Ada

Ada

Ada

Ada

Persyaratan teknis (Kepmen LH 51/95 Ps 6) Melakukan pengelolaan limbah cair (IPAL) Melakukan pengelolaan limbah cair (IPAL) Melakukan pengelolaan limbah cair (IPAL)

Melakukan pengelolaan limbah cair (IPAL) Melakukan pengelolaan limbah cair (IPAL)

Status (Ada/ Tidak)

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada Catatan : pada limbah dapurnya berupa oil trap

Para meter*

BM

Thn 2009

Kesim‐ pulan Thn. 2009

Thn. 2010


Thn. 2011


BOD5 COD TSS

150 275 100

410 500 1635

Tidak baik (melebihi BM)

155 290 287


> 200 285 391


BOD5 COD TSS

60 150 50

138,2 388 65


40 175 125

42 156 195

Kurang baik (Sebagian melebihi BM)

BOD5 COD TSS

50 100 100

Tidak dilakukan pengujian

--


Kurang baik (Sebagian melebihi BM) --


--

BOD5 COD TSS

30 80 30

--


--

2 8 18

Baik (memenuhi BM)

BOD5 COD TSS

30 50 50

Tidak dilakukan pengujian Tidak dilakukan pengujian

--


--


--

*Parameter disesuaikan dengan jenis usaha/kegiatan dan berdasarkan PUU yang berlaku

…….. lanjutan ( c. Format Laporan ) No 1

2

3

4

5

Usaha /Kegiatan

Para meter*

BM

Thn 2012


UKM milik Pak Slamet

BOD5 COD TSS

150 275 100


--

Klaster industri ATBM

BOD5 COD TSS

60 150 50


--

Penyuling an minyak daun cengkeh milik Bpk. Soleh Rumah Sakit Umum dr. M. Ashari Hotel Kencana

Thn. 2013


130 394 198


14 644,3 630


BOD5 COD TSS

50 100 100

80 131 60


80 131 60


BOD5 COD TSS

30 80 30

11,1 24 3

Baik (memenuhi BM)

6,1 12,8 4

Baik (memenuhi BM)

BOD5 COD TSS

30 50 50

27 45 42

Baik (memenuhi BM)

27 42 37,4

Baik (memenuhi BM)

Keterangan

-

Parameter yang dicantumkan di tabel ini hanya 3 (tiga) komponen inti yaitu BOD5, COD dan TSS.

-

Detail parameter setiap uji air limbahnya dibahas di bawah tabel.

*Parameter disesuaikan dengan jenis usaha/kegiatan dan berdasarkan PUU yang berlaku

ANALISIS HASIL UJI LABORATORIUM 1. UKM milik Pak Slamet Tahun 2009 : Industri kecil pembuatan tahu milik Bapak Slamet Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal. Tabel 3. Hasil uji laboratorium kualitas air limbah industri tahu tahun 2009. Parameter

Hasil

Baku Mutu

Keterangan

(Perda Prov Jateng no 10/2004) Suhu

61,7oC

38oC

melebihi

pH

4,89

6,0 ‐9,0

melebihi

BOD 5

410

150

melebihi

COD

500

275

melebihi

Kekeruhan

1635

‐

‐

Industri tahu milik Bapak Slamet berada ditengah pemukiman penduduk, dan di lingkungannya ada beberapa usaha sejenis. Limbah masih berada diatas baku mutu hal ini disebabkan karena limbah tidak melalui proses pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan. Pada tahun 2009, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang telah membangun IPAL secara komunal sehingga diharapkan kondisi lingkungan terjaga dari pencemaran limbah tahu. Kelebihan lain, gas methane yang dihasilkan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kompor dan lampu.

Gambar 1. Industri kecil yang memproduksi tahu milik Bapak Slamet Desa Randudongkal

Gambar 2. Pengujian kualitas limbah cair di laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

Tahun 2010 : 1.

Jenis Sampel Petugas Sampling

: Industri tahu : Laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pemalang

Titik/Lokasi Sampling : Slamet, Desa Randudongkal Tabel 4. Hasil Uji Laboratorium kualitas air limbah industri tahu tahun 2010 Baku Mutu No

Parameter

Hasil

Peraturan Daerah

Satuan

Metode Analisa

Prov. Jawa Tengah No. 10 Tahun 2004 1

pH

5.06

6,0‐9,0

2

Suhu

66.8

38

°C

3

BOD5

155

150

Mg/L

Potensiometri Spektrofotometri

4

COD

290

275

Mg/L

Spektrofotometri

5

TSS

287

100

Mg/L

Gravimetri

6

Debit Maksimum

20 m3 / ton kedelai

Lokasi industri tahu milik bpk Slamet berada di tengah pemukiman. Dari hasil pengujian semua parameter yang diujikan melebihi ambang batas sesuai perda Prov. Jateng No.10 tahun 2004. parameter yang tinggi dihasilkan oleh bahan baku industri yang mengandung nilai protein relative tinggi serta proses pemasakan selam proses produksi, untuk mengurangi cemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri tersebut maka disarankan untuk dilakukan pengoperasian instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang sudah ada supaya pengolahan limbah sebelum dibuang ke perairan bisa optimal dan tidak melebihi ambang baku mutu sesuai perda Prov. Jateng No. 10 tahun 2004.

Tahun 2011 :

Jenis Sampel

: Industri tahu

Petugas Sampling

: Laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pemalang

Titik/Lokasi Sampling : Slamet, Desa Randudongkal Tabel 5. Hasil Uji Laboratorium kualitas air limbah industri tahu tahun 2011 Baku Mutu No

Parameter

Hasil

Peraturan Daerah

Satuan

Metode Analisa

Prov. Jawa Tengah No. 10 Tahun 2004

1

pH

7.79

6,0‐9,0

2

Suhu

42.5

38

°C

3

BOD5

>200

150

Mg/L

Spektrofotometri

4

COD

285

275

Mg/L

Spektrofotometri

5

TSS

391

100

Mg/L

Gravimetri

6

Debit Maksimum

Potensiometri

20 m3 / ton kedelai

Lokasi industri tahu milik bpk Slamet berada di tengah pemukiman. Dari hasil pengujian semua parameter yang diujikan melebihi ambang batas sesuai perda Prov. Jateng No.10 tahun 2004. parameter yang tinggi dihasilkan oleh bahan baku industri yang mengandung nilai protein relative tinggi serta proses pemasakan selama proses produksi, untuk mengurangi cemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri tersebut maka disarankan untuk dilakukan pengoperasian instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang sudah ada supaya pengolahan limbah sebelum dibuang ke perairan bisa optimal dan tidak melebihi ambang baku mutu sesuai perda Prov. Jateng No. 10 tahun 2004. Tahun 2013 : 1

Jenis Sampel

: Industri tahu

Petugas Sampling


Titik/Lokasi Sampling

: Slamet, Desa Randudongkal

Tabel 6. Hasil Uji Laboratorium kualitas air limbah industri tahu tahun 2013 Baku Mutu No

Parameter

Hasil

Peraturan Daerah

Satuan

Metode Analisa


pH

4.5

6,0‐9,0

2

Suhu

80

38

°C

3

BOD5

130

150

Mg/L

Spektrofotometri

4

COD

394

275

Mg/L

Spektrofotometri

5

TSS

198

100

Mg/L

Gravimetri

6

Debit Maksimum

Potensiometri

20 m3 / ton kedelai

Lokasi industri tahu milik bpk Slamet berada di tengah pemukiman Desa Randudongkal dengan koordinat S : 07°06’349”dan E : 109°19’691”. Dari hasil pengujian semua parameter yang diujikan melebihi ambang batas sesuai perda Prov. Jateng No.10 tahun 2004. parameter yang tinggi dihasilkan oleh bahan baku industri yang mengandung nilai protein relative tinggi serta

proses pemasakan selam proses produksi, untuk mengurangi cemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri tersebut maka disarankan untuk dilakukan pengoperasian instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang sudah ada supaya pengolahan limbah sebelum dibuang ke perairan bisa optimal dan tidak melebihi ambang baku mutu sesuai perda Prov. Jateng No. 10 tahun 2004.

Gambar 3. Pengambilan sampling air limbah tahu 2. Klaster industri ATBM Tahun 2009 Tabel 7. Hasil Uji Laboratorium kualitas air limbah industri ATBM tahun 2009 Baku Mutu No

Parameter

Hasil

Perda

Satuan

Metode Analisa

Prov. Jateng No. 10 Tahun 2004 1

pH

12,1*

6,0‐9,0

Potensiometri

2

Suhu

39,1*

38

°C

3

BOD5

138,2*

60

Mg/L

Spektrofotometri

Spektrofotometri 4

COD

388*

150

Mg/L

5

TSS

6

Minyak dan Lemak

65*

50

Mg/L

‐

3

Mg/L

Spektrofotometri Mg/L

7

Fenol Total

0,462

Spektrofotometri

0,5

8

9

Khrom total (Cr) Amoniak total (NH3‐N)

Mg/L ‐

Mg/L 8,6*

Spektrofotometri

8,0 Mg/L

10 Sulfida

Spektrofotometri

1,0

1,25*

Spektrofotometri

0,3

Lokasi industri tekstil Bapak Ahmad berada di lingkungan pemukiman di Desa Wanarejan (belakang Balai Desa Wanarejan). Limbah cair yang terbanyak dihasilkan dari proses pewarnaan. COD, BOD5, pH, suhu. TSS, amoniak total dan kandungan sulfit yang dihasilkan melebihi ambang batas sesuai Perda Prov. Jateng No.10/2004. Limbah cair yang dihasilkan belum melalui proses pengolahan, dan langsung dibuang ke badan air .

Tahun 2010 1.

Jenis Sampel

: ATBM (outlet)

Petugas Sampling


Titik/Lokasi Sampling : Sultoni, Wanarejan Utara Kab. Pemalang Tabel 8. Hasil Uji Laboratorium kualitas air limbah industri ATBM tahun 2010 Baku Mutu No

Parameter

Hasil

Peraturan Daerah

Satuan

Metode Analisa


pH

10,6*

6,0‐9,0

2

Suhu

69,1*

38

°C

3

BOD5

40

60

Mg/L

Spektrofotometri

4

COD

175*

150

Mg/L

Spektrofotometri

5

TSS

125*

50

Mg/L

6

Minyak dan Lemak

‐

3

Mg/L

Spektrofotometri

7

Fenol Total

‐

0,5

Mg/L

Spektrofotometri

8

Khrom total (Cr)

> 1,0

1,0

Mg/L

Spektrofotometri

9

Amoniak total (NH3‐N)

‐

8,0

Mg/L

Spektrofotometri

> 0,8* 10 Sulfida

Potensiometri

Mg/L 0,3

Spektrofotometri

11 Debit Maksimum

100 m3 / ton bahan baku

Lokasi industri ATBM milik Sultoni berada di tengah lingkungan pemukiman. Limbah cair yang terbanyak dihasilkan dari proses pencucian kain dasar,dan pewarnaan. Dari hasil pengujian limbah cair di industri tekstile dan batik Sultoni memiliki kandungan temperatur, pH, BOD, COD dan Sulfida yang relative tinggi dan melebihi ambang batas sesuai perda Prov. Jateng No.10 tahun 2004. temperatur yang tinggi disebabkan oleh proses perebusan pada saat pewarnaan sedangkan Nilai pH, COD, TSS dan Sulfida yang tinggi disebabkan oleh zat

pewarnaan yang digunakan oleh industri tersebut, untuk mengurangi cemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri tersebut maka disarankan untuk dilakukan pengolahan limbah sebelum dibuang ke perairan. Tahun 2011 2.

Jenis Sampel

: ATBM (outlet)

Petugas Sampling


Titik/Lokasi Sampling : Sultoni, Wanarejan Utara Kab. Pemalang Tabel 9. Hasil Uji Laboratorium kualitas air limbah industri ATBM tahun 2011 Baku Mutu No

Parameter

Hasil

Peraturan Daerah

Satuan

Metode Analisa


pH

9.2

6,0‐9,0

2

Suhu

39

38

°C

3

BOD5

42

60

Mg/L

Spektrofotometri

4

COD

156

150

Mg/L

Spektrofotometri

5

TSS

195

50

Mg/L

6

Minyak dan Lemak

‐

3

Mg/L

Spektrofotometri

7

Fenol Total

‐

0,5

Mg/L

Spektrofotometri

8

Khrom total (Cr)

> 1,0

1,0

Mg/L

Spektrofotometri

9


‐

8,0

Mg/L

Spektrofotometri

> 0,8 10 Sulfida

Potensiometri

Mg/L 0,3

Spektrofotometri

11 Debit Maksimum

100 m3 / ton bahan baku

Lokasi industri ATBM milik Sultoni berada di tengah lingkungan pemukiman. Limbah cair yang terbanyak dihasilkan dari proses pencucian kain dasar,dan pewarnaan. Dari hasil pengujian limbah cair di industri tekstile dan batik Sultoni memiliki kandungan temperatur, pH, BOD, COD dan Sulfida yang relative tinggi dan melebihi ambang batas sesuai perda Prov. Jateng No.10 tahun 2004. temperatur yang tinggi disebabkan oleh proses perebusan pada saat pewarnaan sedangkan Nilai pH, COD, TSS dan Sulfida yang tinggi disebabkan oleh zat pewarnaan yang digunakan oleh industri tersebut, untuk mengurangi cemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri tersebut maka disarankan untuk dilakukan pengolahan limbah sebelum dibuang ke perairan. Tahun 2013 3.

Jenis Sampel

: Air Limbah di industri pewarnaan Sarung Goyor(outlet)

Petugas Sampling



: Bapak Sonhaji, Dusun Slatri, Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kebaupaten Pemalang

Tabel 10. Hasil Uji Laboratorium kualitas air limbah industri pewarnaan sarung goyor tahun 2013

No

Parameter

1

Temperatur

2

BOD5

Hasil

Baku Mutu Air Limbah Industri Tekstil dan Batik

Satuan

Metode Analisa

Acuan Metode

31,0

38

°C

Termometer

SNI 06‐6989.23‐ 2005

14

60

Mg/L

Winkler

SNI 6989.72:2009 SNI 6989.73:2009

SNI 06‐6989.3‐

3

COD

644,3

150

Mg/L

Titrimetri refluks tertutup

4

TSS

630

50

Mg/L

Gravimetri

2004 5

Fenol Total

0,58

6

Khrom total (Cr)

3,0

7


0,17

8,0

4,80

0,3

6,80

3,0

9,0

6,0‐9,0

8

9

Sulfida (sebagai S)

Minyak dan lemak

Spektrofoto metri

SNI 06‐6989.21‐ 2004

Mg/L

Spektrofoto metri

IK ALAT

Mg/L

Spektrofoto metri

SNI 06‐ 6989.30.2005

Mg/L

Spektrofoto metri

IK ALAT

0,5

Mg/L

1,0

Mg/L

‐ 10 pH

Gravimetri pH meter

SNI 06‐6989.10‐ 2004 SNI 06‐6989.11‐ 2004

Lokasi Pengambilan sampel Air Limbah di Industri Pewarnaan Sarung Goyor Bapak Sonhaji, Dusun Slatri, Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kebaupaten Pemalang di Koordinat S : 06⁰53’29,2” dan E : 109⁰24’09,5” . Parameter yang tidak memenuhi Baku Mutu Air Limbah Industri Tekstil dan Batik berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah tentang Perubahan atas Pertaturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran I No.32 tentang Baku Mutu Air Limbah Indutri Tekstil dan Batik ) adalah : COD, TSS, Fenol Total, Khrom Total (Cr), Sulfida (sebagai S), Minyak dan Lemak. Kondisi Lingkungan: a. Cuaca b. Warna Air c. Bau Air

: Cerah : Berwarna : Berbau

Gambar 4. Pengambilan sampel air limbah industri ATBM di Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman 3. Penyulingan minyak daun cengkeh milik Bapak Soleh Tahun 2012 Jenis Sampel

: Industri penyulingan minyak daun cengkeh

Petugas Sampling


Titik/Lokasi Sampling : I. Walangsanga, Abdullah : 5 Juli 2012 (11.22WIB) II. Walangsanga, Soleh : 5 Juli 2012 (12.10 WIB) III. Karangsari, Yatin : 5 Juli 2012 (12.35 WIB) Tabel 11. Hasil uji laboratorium kualitas air limbah industri penyulingan minyak daun cengkeh Tahun 2012 Hasil Baku Mutu

No

Peraturan Daerah

Parameter I

FISIKA

1

Temperatur

2 3

II

III

Satuan


‐

28.2

29.

36.1

38

°C

TDS

62

114

85

2000

Mg/L

TSS

30

60

47

100

Mg/L

KIMIA

1

pH

2

5.6

5.9

5.8

6.0‐9.0

Besi (Fe)

<0.02

<0.02

<0.02

5

Mg/L

3

Mangan (Mn)

<0.02

<0.02

<0.02

2

Mg/L

4

Barium (Ba)

<0.02

<0.02

<0.02

2

Mg/L

5

Tembaga (Cu)

<0.02

<0.02

<0.02

2

Mg/L

6

Seng (Zn)

<0.02

<0.02

<0.02

5

Mg/L

7

Khrom heksavalen (Cr6+)

<0.02

<0.02

<0.02

8

Khrom total (Cr)

<0.02

<0.02

<0.02

0.5

Mg/L

9

Kadmium (Cd)

<0.02

<0.02

<0.02

0.05

Mg/L

10 Raksa (Hg)

‐

‐

‐

0.002

Mg/L

11 Timbal (Pb)

‐

‐

‐

0.1

Mg/L

12 Timah (Sn)

‐

‐

‐

2

Mg/L

13 Arsen (Sn)

<0.02

<0.02

<0.02

0.1

Mg/L

14 Selenium (Se)

‐

‐

‐

0.05

Mg/L

15 Nikel (Ni)

‐

‐

‐

0.2

Mg/L

16 Kobalt (Co)

‐

‐

‐

0.4

Mg/L

17 Sianida (CN)

<0.02

<0.02

<0.02

0.05

Mg/L

18 Sulfida (H2S)

‐

‐

‐

0.05

Mg/L

19 Fluorida (F)

‐

‐

‐

2

Mg/L

20 Klorin bebas (Cl2)

<0.02

<0.02

<0.02

1

Mg/L

21 Nitrat (NO3‐N)

<0.02

<0.02

<0.02

20

Mg/L

22 Nitrit (NO2‐N)

<0.02

<0.02

<0.02

1

Mg/L

23 BOD5

74

80

98

50

Mg/L

24 COD

123

131

146

100

Mg/L

‐

‐

‐

5

Mg/L

25 MBAS

0.1

‐

Mg/L

26 Fenol

‐

‐

‐

0.5

Mg/L

27 Minyak nabati

‐

‐

‐

5

Mg/L

28 Minyak mineral

‐

‐

‐

10

Mg/L

29 Radioaktivitas

‐

‐

‐

‐

‐

Industri Penyulingan minyak daun cengkeh dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.5 Tahun 2012 belum ada Baku mutu mengenai industri penyulingan minyak daun cengkeh yang spesifik sehingga baku mutu industri penyulingan minyak dauncengkeh mengacu pada baku mutu industri lain‐lain. Hasil analisis menunjukkan nilai pH dan COD diluar baku mutu yang ditetapkan, sehingga perlu dilakukan pengolahan air limbah sebelum dibuang ke badan air sehingga tidah mencemari lingkungan. Tahun 2013 4.1.3 Industri Penyulingan Minyak Daun Cengkeh 1.

Jenis Sampel

: Industri penyulingan minyak daun cengkeh

Petugas Sampling


Titik/Lokasi Sampling : I. Walangsanga, Abdullah II. Walangsanga, Soleh III. Karangsari, Yatin Tabel 12. Hasil uji laboratorium kualitas air limbah industri penyulingan minyak daun cengkeh Tahun 2013 Hasil

No

Baku Mutu Peraturan Daerah

Parameter I

II

III


Satuan

FISIKA

1

Temperatur

2

‐

28.2

29.

36.1

38

°C

TDS

62

114

85

2000

Mg/L

3

TSS

30

60

47

100

Mg/L

KIMIA

1

pH

2

5.6

5.9

5.8

6.0‐9.0

Besi (Fe)

<0.02

<0.02

<0.02

5

Mg/L

3

Mangan (Mn)

<0.02

<0.02

<0.02

2

Mg/L

4

Barium (Ba)

<0.02

<0.02

<0.02

2

Mg/L

5

Tembaga (Cu)

<0.02

<0.02

<0.02

2

Mg/L

6

Seng (Zn)

<0.02

<0.02

<0.02

5

Mg/L

7

Khrom heksavalen (Cr6+)

<0.02

<0.02

<0.02

8

Khrom total (Cr)

<0.02

<0.02

<0.02

0.5

Mg/L

9

Kadmium (Cd)

<0.02

<0.02

<0.02

0.05

Mg/L

10 Raksa (Hg)

‐

‐

‐

0.002

Mg/L

11 Timbal (Pb)

‐

‐

‐

0.1

Mg/L

12 Timah (Sn)

‐

‐

‐

2

Mg/L

13 Arsen (Sn)

<0.02

<0.02

<0.02

0.1

Mg/L

14 Selenium (Se)

‐

‐

‐

0.05

Mg/L

15 Nikel (Ni)

‐

‐

‐

0.2

Mg/L

16 Kobalt (Co)

‐

‐

‐

0.4

Mg/L

17 Sianida (CN)

<0.02

<0.02

<0.02

0.05

Mg/L

18 Sulfida (H2S)

‐

‐

‐

0.05

Mg/L

19 Fluorida (F)

‐

‐

‐

2

Mg/L

20 Klorin bebas (Cl2)

<0.02

<0.02

<0.02

1

Mg/L

21 Nitrat (NO3‐N)

<0.02

<0.02

<0.02

20

Mg/L

0.1

‐

Mg/L

22 Nitrit (NO2‐N)

<0.02

<0.02

<0.02

1

Mg/L

23 BOD5

74

80

98

50

Mg/L

24 COD

123

131

146

100

Mg/L

25 MBAS

‐

‐

‐

5

Mg/L

26 Fenol

‐

‐

‐

0.5

Mg/L

27 Minyak nabati

‐

‐

‐

5

Mg/L

28 Minyak mineral

‐

‐

‐

10

Mg/L

29 Radioaktivitas

‐

‐

‐

‐

‐

Industri Penyulingan minyak daun cengkeh dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.5 Tahun 2012 belum ada Baku mutu mengenai industri penyulingan minyak daun cengkeh yang spesifik sehingga baku mutu industri penyulingan minyak dauncengkeh mengacu pada baku mutu industri lain‐lain. Hasil analisis menunjukkan nilai pH dan COD diluar baku mutu yang ditetapkan, sehingga perlu dilakukan pengolahan air limbah sebelum dibuang ke badan air sehingga tidah mencemari lingkungan.

4. Rumah Sakit Umum dr. M. Ashari. Tahun 2011 ‐ Air Limbah Rumah Sakit Umum bulan Desember 2011 Hasil Analisis Air Limbah Rumah Sakit Umum Kab. Pemalang Jenis Sampel

: Rumah Sakit

Petugas Sampling

: Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jateng

Tgl/Jam Sampling

: 5 Desember 2011

Tabel 13. Hasil uji laboratorium kualitas air limbah rumah sakit umum dr. M. Ashari tahun 2011 Hasil No

Inlet

Outlet

Baku Mutu

Parameter

Satuan

Metode Analisa

1.

Suhu

27.9

27.9

30

°C

Termometer

2.

Zat padat tersuspensi

118

18

30

Mg/l

3.

pH

6.18

6.65

6.0‐9.0

‐

4.

Amonia

8.68

3.83

0.1

Mg/l

Nessler

5.

BOD

5

2

30

Mg/l

Iodometri

6.

COD

16

8

80

Mg/l

Reflux tertutup

7.

Phosphat

2.33

2.73

2

Mg/l

Vanadatmolybdate

Spektrofotometri Potensiometri

Ket. Baku mutu sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.10 Tahun 2004

Tahun 2012 Air Limbah Rumah Sakit Umum Dr. M. Ashari Kab. Pemalang Tahun 2012 Jenis Sampel : Rumah Sakit Petugas Sampling : Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jateng Tabel 14. Hasil uji laboratorium kualitas air limbah rumah sakit umum dr. M. Ashari tahun 2012 Lokasi Pengambilan Waktu pengambilan No Parameter 1. Temperatur 2. BOD 3.

COD

4. 5. 6.

TSS NH3-N bebas Phospat (P)

Inlet

Outlet

29-30 Januari

Inlet

Outlet

20-21 Februari

Inlet

Outlet

26-27 Maret Hasil 26.0 26.0 32.6 4.6

26.0 18.1

26.0 11.1

24.7 77.6

24.8 6.6

44

24

189

12

72

29 0.0518 0.9421

7 0.0116 0.2103

68 0.1566 0.8068

7 0.0114 0.9537

55 0.0810 0.5428

Inlet

Outlet

25.0 23.6

25.0 4.1

28.2 9.1

3.

COD

131

16

24

8

156

4. 5. 6.


116 0.2010 1.4856

1 0.0111 0.9700

24 0.6171 2.9709

4 0.1515 0.8125

85 0.3218 4.0358

17-18 Juni

Inlet 8 Juli

Outlet

Inlet

Outlet

23-24 April

Inlet

Outlet

22-23 Mei

Baku Mutu

Satuan

Metode Analisa SNI 06-26989.23-2005 APHA 2005.Section 5210B,Section 4500-OG APHA 2005. Section 5220-C In House Methode SNI 06-2479-1991 APHA 2005 Section 4500 PB 5 dan 4500-PD SNI 06-6989.11-04

25.0 120.1

25.0 4.1

28.0 40.1

27.0 7.6

30 30

°C Mg/l

8

249

12

92

12

80

Mg/l

8 0.0026 0.3369

55 0.1759 3.2923

1 0.0173 0.7315

57 0.2212 2.3460

3 0.0092 1.1907

30 0.1 2

Mg/l Mg/l Mg/l

7.0

7.4

7.2

7.7

6.0-9.0

-

Inlet

Outlet Baku Mutu

Satuan

Metode Analisa SNI 06-26989.23-2005 APHA 2005.Section 5210B,Section 4500-OG APHA 2005. Section 5220-C In House Methode SNI 06-2479-1991 APHA 2005 Section 4500 PB 5 dan 4500-PD SNI 06-6989.11-04

7. pH 7.1 7.9 7.1 7.5 6.9 7.1 Ket. Baku mutu sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.10 Tahun 2004 Lokasi Pengambilan Waktu pengambilan No Parameter 1. Temperatur 2. BOD

Inlet

Outlet

5-8 Agustus Hasil 28.2 25.9 26.9 2.3 46.1 20.1

19-20 September 25.9 63.8

25.9 11.1

30 30

°C Mg/l

44

124

24

80

Mg/l

5 0.0958 1.5139

10 1.1086 1.8860

3 0.0408 1.5482

30 0.1 2

Mg/l Mg/l Mg/l

7.8

8.3

6.0-9.0

-

7. pH 7.2 7.6 7.8 7.3 7.0 7.9 Ket. Baku mutu sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.10 Tahun 2004

Tahun 2013 4.5.

Hasil Analisis Limbah Rumah sakit

4.5.1 Air Limbah Rumah Sakit Umum Dr. M. Ashari Kab. Pemalang Tahun 2013 Jenis Sampel : Rumah Sakit Petugas Sampling : Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan & Pengendalian Penyakit Yogyakarta Tabel 15. Hasil uji laboratorium kualitas air limbah rumah sakit umum dr. M. Ashari tahun 2013 Lokasi Pengambilan Waktu pengambilan No Parameter 1. Temperatur

Inlet

Outlet

Inlet

Outlet

31-1s/d 1-2-2013

26,9

26,9

25,9

26,9

25,9

Hasil 25,9 25,6

25,7

27,6

28,6

24,9

2.

BOD

72,1

10,1

30,1

11,1

45,1

11,1

28,1

6,1

110,1

6,1

3.

COD

135

24

109

24

92

24

44

12

330

4. 5.

TSS NH3-N bebas

79 0,3531

7 0,0042

188 0,2783

26 0,0049

35 0,1235

14 0,0045

94 0,0547

6.

Phospat (P)

1,1456

0,1820

1,9693

0,9923

1,5365

0,6643

1,2084

18 Tak terdete ksi 0,9206

7,5

24 s/d 25-2-2013

Inlet

Outlet

24 s/d 25 -3-2013

Inlet

Outlet

17 s/d 18-4-2013

7. pH 7,0 7,6 6,9 7,2 6,9 7,4 7,2 Ket. Baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah sakit Perda Prop.Jateng No.5 Th.2012

Inlet

Outlet

Inlet

Outlet Baku Mutu

Satuan

Metode Analisa

25,1

30

°C

50,0

5,5

30

Mg/l

12

145,0

11,3

80

Mg/l

239 Tak terdete ksi 3,5623

2 0,0059

110 0,1640

5 0,0035

30 0.1

Mg/l Mg/l

SNI 06-26989.232005 APHA 2005.Section 5210B,Section 4500-OG APHA 2005. Section 5220-C In House Methode SNI 06-2479-1991

2,1043

1,8245

0,7378

2

Mg/l

6,5

6,8

7,1

7,6

6.0-9.0

-

28 s/d 29-5-2013

17 s/d 19-6-2013

APHA 2005 Section 4500 PB 5 dan 4500-PD SNI 06-6989.11-04

Lokasi Pengambilan Waktu pengambilan No Parameter 1. Temperatur

22 s/d 23-7-2013

26,8

26,7

29,3

29,5

28,0

25,4

24,5

25,5

24,0

2.

BOD

82,5

10,0

105,1

14,1

120,1

6,6

94,1

16,1

3.

COD

214,5

23,0

282,0

27,7

289,5

16,6

182,0

4. 5.


159 0,3389

5 0,0022

122 0,6065

1 0,112

149 0,5734

1 0,0049

3,4550

1,5749

4,9133

3,3658

1,8337

1,9697

6.

Inlet

Outlet

Inlet

Outlet

29-8-2013

Inlet

Outlet

24 s/d 25-9-2013

Inlet

Outlet

Inlet

Outlet Baku Mutu

Satuan

Metode Analisa

23,5

30

°C

110,1

6,1

30

Mg/l

37,3

247,0

12,8

80

Mg/l

65 0,4295

1 0,3940

86 0,2169

4 0,0606

30 0.1

Mg/l Mg/l

SNI 06-26989.232005 APHA 2005.Section 5210B,Section 4500-OG APHA 2005. Section 5220-C In House Methode SNI 06-2479-1991

3,5105

1,6915

1,8281

2,2204

2

Mg/l

7,8

7,1

7,6

6.0-9.0

-

28 s/d 29-10-2013

25 s/d 26-11-2013

Hasil

7. pH 7,3 7,6 7,3 7,8 7,3 7,8 7,4 Ket. Baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah sakit Perda Prop.Jateng No.5 Th.2012

APHA 2005 Section 4500 PB 5 dan 4500-PD SNI 06-6989.11-04

5. Hotel Kencana Tahun 2012 1.

Jenis Sampel

: Hotel

Petugas Sampling



: Hotel Kencana, Jl. Kenanga Pemalang

Tabel 16. Hasil uji laboratorium kualitas air limbah Hotel Kencana, Pemalang ,Tahun 2012 Baku Mutu No

Parameter

Hasil

Peraturan Daerah

Satuan

Metode Analisa


pH

6.0

6,0‐9,0

‐

2

Suhu

30

‐

°C

3

BOD5

27

30

Mg/L

4

COD

45

50

Mg/L

5

TSS

42

50

Mg/L

Potensiometri Spektrofotometr i

Limbah dari Hotel Kencana sesuai Peraturan Daerah Prov. Jawa Tengah No.5 Tahun 2012 Tentang Baku Mutu Air Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel. Dari hasil analisis limbah Hotel Kencana tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan limbah yang dibuang masih belum optimal mengingat aktivitas hotel berjalan secara optimal pada saat akhir minggu dan liburan. Untuk mengantisipasi adanya pencemaran lingkungan yang dimungkinkan dari aktivitas hotel tersebut maka diperlukan IPAL sederhana untuk mengolah limbah yang dihasilkan sebelum dibuang ke badan air. Tahun 2013 2.

Jenis Sampel

: Hotel

Petugas Sampling


Titik/Lokasi Sampling : Hotel Kencana, Jl. Kenanga Pemalang

Tabel 17. Hasil uji laboratorium kualitas air limbah Hotel Kencana, Pemalang ,Tahun 2013 Baku Mutu No

Parameter

Hasil

Peraturan Daerah

Satuan

Metode Analisa


pH

6.5

6,0‐9,0

‐

2

Suhu

30

‐

°C

3

BOD5

27

30

Mg/L

4

COD

42

50

Mg/L

5

TSS

37,4

50

Mg/L

Potensiometri Spektrofotometri

Limbah dari Hotel Kencana sesuai Peraturan Daerah Prov. Jawa Tengah No.5 Tahun 2012 Tentang Baku Mutu Air Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel. Dari hasil analisis limbah Hotel Kencana tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan limbah yang dibuang masih belum optimal mengingat aktivitas hotel berjalan secara optimal pada saat akhir minggu dan liburan. Untuk mengantisipasi adanya pencemaran lingkungan yang dimungkinkan dari aktivitas hotel tersebut maka diperlukan IPAL sederhana untuk mengolah limbah yang dihasilkan sebelum dibuang ke badan air. d. Format Pencapaian Target

No

Tahun Pelaksanaan

(1) 1. 2. 3. 4. 5.

(2) 2009 2010 2011 2012 2013

Tabel 18. Tabel pencapaian target SPM Jml Usaha Dan/Atau Keg Prosentase Jml Usaha Jml Usaha Yg Mentaati Persy Adm Dan/Atau Keg Yg Mentaati Dan/Atau Keg & Tekns Pencghn Penc Persy Adm & Tekns Pencghn Yang Diawasai Air Penc Air (3)/(4) X 100% (3) (4) (5) 2 36 5,6 % 10 36 27,78 % 15 36 41,67 % 25 36 69,45% 36 36 100 %

2.

PELAYANAN PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA DARI SUMBER TIDAK BERGERAK

a. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang potensial mencemari udara yang telah diinventarisir : 1. PT. Phillips seafoods 2. PT. Candi Mekar 3. PG. Sumberharjo (Desa Banjarmulya, Kec. Pemalang) b. Matrik Pemantauan Tabel 19. Daftar usaha yang dipantau NAMA JENIS USAHA YANG NO POTENSIAL MENCEMARI UDARA 1. PT. Phillips Seafoods

TARGET TAHUN PEMANTAUAN JENIS/USAHA

ALAMAT 2009

2

PT. Candi Mekar

Industri pengalengan ikan. Industri textile

3

PG. Sumberharjo

Industri gula

Dukuh Pejarakan, V Desa Danasari, Kec. Pemalang Jln. Pemalang‐ V Pekalongan Desa ‐ Banjarmulya,Kec. Pemalang

2010

2011

2012

2013

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

c.

Format Laporan

Tahun 2009 Tabel 20. Hasil Pemantauan dengan uji kualitas udara terhadap 2 (dua) perusahaan di Pemalang pada tahun 2011 PERSYARATAN ADMINISTRASI NO

JENIS INDUSTRI JENIS

(1) 1.

(2) PT. Phillips Seafoods

(3) ‐ memiliki UKL‐UPL

2.

PT. Candi mekar

‐ memiliki UKL‐UPL

BAKU MUTU

PERSYARATAN TEKNIS

STATUS ada/ tidak (4) ada

IPAL

ada

ada

IPAL

ada

JENIS

STATUS ada/tidak

(5)

(6)

SUMBER EMISI (7) Ketel uap (boiler)

Ketel uap (boiler)

HASIL PEMANTAUAN

PARAMETER (8) SO2 NO2 CO H2S NH3 Partikulat SO2 NO2 CO Hidrogen Partikulat

(9) 632 316 15000 0,02 2 230 632 316 15000 160 230

Tahun 2011 (10) 28 38 620,5 0,005 0,01 219 7,095 23,90 3645 <65 224

KETERANGAN

Kesimpulan Thn. 2011 (11) Memenuhi baku mutu

Memenuhi baku mutu

(12) ‐‐

‐‐

Tahun 2010 Tabel 20. Hasil Pemantauan dengan uji kualitas udara terhadap 3 (tiga) perusahaan di Pemalang pada tahun 2010 PERSYARATAN ADMINISTRASI NO


(1) 1.



2.

PT. Candi mekar


BAKU MUTU

PERSYARATAN TEKNIS


IPAL

ada

ada

IPAL

ada

JENIS

STATUS ada/tidak

(5)

(6)


Ketel uap (boiler)

HASIL PEMANTAUAN

PARAMETER (8) SO2 NO2 CO H2S NH3 Partikulat SO2 NO2 CO Hidrogen

(9) 632 316 15000 0,02 2 230 632 316 15000 160

Tahun 2011 (10) 26,7 37 612,1 0,005 0,099 217 7,095 23,79 3645 <65,44

KETERANGAN


Memenuhi baku mutu

(12) ‐‐

‐‐

3.

PG. Sumberharjo


ada

IPAL

Tidak ada

Cerobong asap

Partikulat SO2 NO2 Partikulat Opasitas

230 800 600 250 30

222,5 856 627 312 27

Tidak memenuhi baku mutu

‐‐



BAKU MUTU

PERSYARATAN TEKNIS


IPAL

ada

JENIS

STATUS ada/tidak

(5)

(6)

SUMBER EMISI

(1) 1.



(7) Ketel uap (boiler)

2.

PT. Candi mekar


ada

IPAL

ada

Ketel uap (boiler)

3.

PG. Sumberharjo


ada

IPAL

Tidak ada

Cerobong asap

HASIL PEMANTAUAN

PARAMETER (8) SO2 NO2 CO H2S NH3 Partikulat SO2 NO2 CO Hidrogen Partikulat SO2 NO2 Partikulat Opasitas

(9) 632 316 15000 0,02 2 230 632 316 15000 160 230 800 600 250 30

Tahun 2011 (10) 26,7 37 612,1 0,005 0,099 217 7,095 23,79 3645 <65,44 222,5 879 659 323 31

KETERANGAN


(12) ‐‐

Memenuhi baku mutu

‐‐


‐‐



(1) 1.




BAKU MUTU

PERSYARATAN TEKNIS JENIS

STATUS ada/tidak

(5) IPAL

(6) ada


HASIL PEMANTAUAN

PARAMETER (8) SO2 NO2

Tahun 2012

(9) 632 316

(10) __

KETERANGAN

Kesimpulan Thn. 2012 (11) __

(12) ‐‐

2.

PT. Candi mekar


ada

IPAL

ada

Ketel uap (boiler)

3.

PG. Sumberharjo


ada

IPAL

Tidak ada

Cerobong asap

CO H2S NH3 Partikulat SO2 NO2 CO Hidrogen Partikulat SO2 NO2 Partikulat Opasitas

15000 0,02 2 230 632 316 15000 160 230 800 600 250 30

13,81 18,76 3450 ‐ 206,74 796 632 328 38

Memenuhi baku mutu

‐‐


‐‐

Tahun 2013 Tabel 22. Hasil Pemantauan dengan uji kualitas udara terhadap 2 (dua) perusahaan di Pemalang pada tahun 2013

PERSYARATAN ADMINISTRASI NO


BAKU MUTU

PERSYARATAN TEKNIS


IPAL

ada

JENIS

STATUS ada/tidak

(5)

(6)

SUMBER EMISI

(1) 1.



(7) Ketel uap (boiler)

2.

PT. Candi mekar


ada

IPAL

ada

Ketel uap (boiler)

3.

PG. Sumberharjo

Melaporkan ke KLH

ada

Melakukan uji lab.

Tidak ada

Cerobong asap

HASIL PEMANTAUAN

PARAMETER (8) SO2 NO2 CO H2S NH3 Partikulat SO2 NO2 CO Hidrogen Partikulat SO2 NO2 Partikulat Opasitas

(9) 632 316 15000 0,02 2 230 632 316 15000 160 230 800 600 250 30

Tahun 2013

KETERANGAN

Kesimpulan Thn. 2013

(10)

(11)

(12)

__

__

‐‐

19,27 21,72 6900 ‐ 165,07 846 636 286 31

Memenuhi baku mutu

‐‐


‐‐

d.

Hasil Pemantauan 1) Nama industri : PT. Candi Mekar 2) Jenis industri yang dipantau: industri tekstil 3) Lokasi industri yang dipantau: Jalan Pemalang – Pekalongan. 4) Hasil pemantauan dengan menggunakan CEM : Tidak ada 5) Hasil pemantauan manual dan pihak – pihak yang terlibat: yaitu dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 6) Jumlah terjadinya kasus/kerusakan: NIHIL

e.

Format Pencapaian Target Tabel 23. Pencapaian target SPM Kab. Pemalang JML USAHA JML USAHA DAN/ATAU KEG SBR DAN/ATAU KEG TAHUN TDK BGRK YG SBR TDK BGRK YG NO PELAKSANA MENTAATI PERSY POTENSIAL MENC AN ADM & TEKNS UDR YG TLH PENCGHN PENC DIINVENTARISASI UDR (1) (2) (3) (4) 1. 2009 2 3 2. 2010 3 3 3. 2011 3 3 4. 2012 3 3 5. 2013 3 3

PROSENTASE JML USAHA DAN/ATAU KEG SBR TDK BGRK YG MENTAATI PERSY ADM & TEKNS PENCGHN PENC UDR (3)/(4) x 100% (5) 66,66 100 100 100 100

3.

PELAYANAN INFORMASI STATUS KERUSAKAN LAHAN DAN/ATAU TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA

a. Matrik Penetapan Kerusakan Lahan Dan/Tanah Tabel 24. Pemantauan Luas Kerusakan lahan dan/tanah yang ditetapkan untuk produksi biomassa di Kabupaten Pemalang

NO

LUAS KERUSAKAN LAHAN DAN/TANAH YANG DITETAPKAN UTK PROD BIOMASSA

(1) 1 89.907,74 Ha

(2)

TAHUN PEMANTAUAN 2009 2010 2011 2012 2013 (3) ‐

(4) ‐

(5) ‐

Gambar 5. Pengambilan sampel tanah pada tahun 2012

(6) V

(7) V

Gambar 6. Peta pengambilan sampel tanah pada tahun 2012

Gambar 7. Peta lahan yang status rusak pada tahun 2012

b. Format Laporan HASIL ANALISIS SIFAT DASAR TANAH TIPE LAHAN KERING LOKASI PEMANTAUAN : Tahun 2012 1. Kelurahan/Desa Beji, Kecamatan Taman 2. Kelurahan/Desa Asemdoyong, Kecamatan Taman 3. Kelurahan/Desa Gondang, Kecamatan Taman 4. Kelurahan/Desa Widodaren, Kecamatan Petarukan 5. Kelurahan/Desa Klareyan, Kecamatan Petarukan 6. Kelurahan/Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan 7. Kelurahan/Desa Kebojongan, Kecamatan Comal 8. Kelurahan/Desa Limbangan, Kecamatan Ulujami 9. Kelurahan/Desa Blendung, Kecamatan Ulujami 10. Kelurahan/Desa Bumirejo, Kecamatan Ulujami 11. Kelurahan/Desa Tasikrejo, Kecamatan Ulujami 12. Kelurahan/Desa Gedeg, Kecamatan Comal 13. Kelurahan/Desa Sidorejo, Kecamatan Comal 14. Kelurahan/Desa Sukorejo, Kecamatan Ulujami

Tabel 25. Hasil uji laboratorium kualitas tanah Kabupaten Pemalang di 14 (empat belas) titik pantau pada tahun 2012 No

Luas Lahan

Parameter

Ambang Kritis 1

(1) (2) 1 Erosi 17.814 (mm/10 ,74 Ha tahun)

(3) Tebal tanah < 20 cm 20 ‐ <50 cm 50 ‐ <100 cm 100 – 150 cm >150 cm Ketebalan solum (cm) Kebatuan permukaan (%) Komposisi fraksi (%) Berat isi (g/cm3) Porositas total (%) Derajat pelulusan air (cm/jam) pH (H2O) 1:2,5 Daya hantar listrik/DHL (mS/cm) Redoks (mV) Jumlah Mikroba (cfu/g tanah)

2

(4)

Hasil Pengukuran Pada Titik Pantau 3 4 5 6 7 (5)

8

9

> 0,2 ‐< 1,3 1,3 ‐ < 4,0 4,0 ‐ <9,0

9,0 – 12

>12 <20 >40 < 18 koloid, > 80 pasir kuarsa >1,4 <30; >70 <0,7; >8,0

100 0 35,48

100 0 30,02

100 0 19,88

90 0 24,56

90 0 18,13

90 0 35,87

100 0 21,25

90 0 33,92

100 0 6,63

1,04 48 0,53

0,98 52,43 4,46

1,08 46 5,52

1,05 50 3,61

1,10 47,12 10,8

1,02 50,72 2,33

1,51 25,98 2,63

1,29 34,85 1,36

1,11 45,85 1,78

<4,5; >8,5 >4,0

7,01 0,18

7,32 1,96

6,37 0,21

6,26 0,71

6,65 0,10

7,73 0,47

7,30 0,25

<200 >102

‐10,4 4x 1010

18,4 5,9x 108

‐1,3 6,1x 108

6,3 3,3x 105

‐50,2 4x 105

‐23,3 4x 1010

‐28,7 3,8x 1010

7,05 0,14 3,9 3,4x 108

6,89 0,10 ‐1,2 3,4x 108

No

Luas Lahan

(1) (2)

Parameter

Ambang Kritis

(3) (4) Erosi Tebal tanah (mm/10 < 20 cm > 0,2 ‐< 1,3 tahun) 20 ‐ <50 cm 1,3 ‐ < 4,0 50 ‐ <100 cm 4,0 ‐ <9,0 100 – 150 9,0 – 12 cm >150 cm >12 Ketebalan solum (cm) <20 Kebatuan permukaan >40 (%) Komposisi fraksi (%) < 18 koloid, > 80 pasir kuarsa Berat isi (g/cm3) >1,4 Porositas total (%) <30; >70 Derajat pelulusan air <0,7; >8,0 (cm/jam) pH (H2O) 1:2,5 <4,5; >8,5 Daya hantar listrik/DHL >4,0 (mS/cm) Redoks (mV) <200 Jumlah Mikroba (cfu/g tanah)

>102


Kesimpulan

90 0

90 0

80 0

90 5

80 0

Kondisi Tanah Æ baik Kondisi Tanah Æ baik

(7) Penje‐ lasan ada di ba‐ wah tabel ini.

42,11

31,58

21,83

26,90

27,29

Kondisi Tanah Æ baik

1,03 51,18 12,82

0,93 54,19 10,02

1,08 46,53 8,28

0,98 53,33 3,31

1,18 44,08 3,61

7,68 0,23

7,57 1,43

6,60 0,18

6,47 0,19

7,23 0,24

Kondisi Tanah Æ baik Kondisi Tanah Æ baik Kondisi Tanah Æ kurang baik Kondisi Tanah Æ baik Kondisi Tanah Æ baik

‐35,3

‐42,5

‐3,1

‐37,6

‐24,4

9,2x 105

4x106

3,6x 106

7,8x107 3,3x 107

Kondisi Tanah Æ tidak baik Kondisi Tanah Æ baik

(6) Di bawah ambang kritis/sangat rendah.

Ket.

Prediksi erosi tanah dalam kegiatan ini menggunakan metode prediksi USLE yang memperhitungkan karakteristik dari tanah (K), hujan (R), topografi (LS), tanaman (C), dan pengelolaan lahannya (P). Tabel 26. Prediksi Erosi Tanah di Kecamatan Taman, Ulujami, Petarukan, dan Comal No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lokasi Beji, Taman Asemdoyong, Taman Gondang, Taman Widodaren, Petarukan Klareyan, Petarukan Kendaldoyong, Petarukan Kebojongan, Comal Limbangan, Ulujami Blendung, Ulujami Bumirejo, Ulujami Tasikrejo, Ulujami Gedeg, Comal Sidorejo, Comal Sukorejo, Ulujami

K 0,395 0,458 0,582 0,507 0,554 0,358 0,544 0,439 0,780 0,284 0,429 0,535 0,471 0,473

R 1122,814 1217,913 1351,721 1217,913 1009,675 1217,913 1217,913 1217,913 1217,913 1217,913 1217,913 1217,913 1217,913 1217,913

LS 0,10 0,10 0,27 0,10 0,10 0,10 0,10 0,27 0,27 0,10 0,10 0,39 0,39 0,10

C 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

P 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

A (Besar erosi) 0,06 ton/ha/th 0,08 ton/ha/th 0,32 ton/ha/th 0,09 ton/ha/th 0,08 ton/ha/th 0,06 ton/ha/th 0,10 ton/ha/th 0,22 ton/ha/th 0,39 ton/ha/th 0,05 ton/ha/th 0,08 ton/ha/th 0,38 ton/ha/th 0,34 ton/ha/th 0,08 ton/ha/th

Sumber: Perhitungan data survai dan laboratorium Hasil perhitungan prediksi erosi tanah (Tabel 2) menunjukkan bahwa besarnya erosi yang terjadi berkisar antara 0,05 – 0,39 ton/ha/tahun. Rendahnya erosi yang terjadi disebabkan lahan kegiatan merupakan daerah datar dan tanah sawah yang umumnya dikelola dengan sistem lahan yang didatarkan sehingga gaya untuk memindahkan air sangat rendah. Erosi terjadi biasanya pada saat pengolahan atau saat tanah sawah digenangi dan dilakukan pembalikkan tanah sehingga beberapa partikel tanah akan terlepas yang terpindahkan oleh aliran air.

Hal ini yang menyebabkan masih adanya erosi tanah pada tanah sawah, meskipun besarnya erosi masih dikategorikan wajar atau tidak merusak terhadap tanah. Berikut ini kriteria dan kelas erosi tanah di Kecamatan Taman, Petarukan, Ulujami, dan Comal (Tabel 27). Tabel 27. Kriteria dan Kelas Erosi Tanah di lokasi kegiatan Tebal Solum Erosi Kriteria* Kelas Erosi** (cm) (ton/ha/th) 1 Beji 100 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 0,06 2 Asemdoyong 100 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 0,08 3 Gondang 100 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 0,32 4 Widodaren 90 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 0,09 5 Klareyan 90 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 0,08 6 Kendaldoyong 90 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 0,06 7 Kebojongan 100 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 0,10 8 Limbangan 90 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 0,22 9 Blendung 100 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 0,39 10 Bumirejo 90 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 0,05 11 Tasikrejo 90 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 0,08 12 Gedeg 80 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 0,38 13 Sidorejo 90 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 0,34 14 Sukorejo 80 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 0,08

No.

Lokasi

Keterangan:* = Berdasarkan Kemeneg LH RI (2009) **= Berdasarkan Hardjowigeno dan Sukmana (1995)



Gambar 10. Peta Pengambilan sampel tanah pada tahun 2013

Gambar 11. Peta lahan yang status rusak pada tahun 2013

LOKASI PEMANTAUAN : Tahun 2013 1. Kelurahan/Desa Bantaragung, Sukowati, Kecamatan Ampelgading 2. Kelurahan/Desa Sukowati, Kecamatan Ampelgading 3. Kelurahan/Desa Mangunsari, Tegalsari Kecamatan Ampelgading 4. Kelurahan/Desa Tegalsari, Kecamatan Ampelgading 5. Kelurahan/Desa Wonogiri, Kecamatan Ampelgading 6. Kelurahan/Desa Ampelgading, Kecamatan Ampelgading 7. Kelurahan/Desa Losari, Kecamatan Ampelgading 8. Kelurahan/Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading 9. Kelurahan/Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading 10. Kelurahan/Desa Sidokare, Kecamatan Ampelgading 11. Kecamatan Bantarbolang* 12. Kecamatan Pemalang* 13. Kecamatan Bodeh* 14. Kecamatan Warungpring* 15. Kecamatan Randudongkal* Catatan : *) Belum diterima hasil pelaporannya dari pihak UNS.

Tabel 28. Hasil uji laboratorium kualitas tanah Kabupaten Pemalang di 10 (sepuluh) titik pantau pada tahun 2013 No

Luas Lahan


> 0,2 ‐< 1,3 1,3 ‐ < 4,0

4,0 ‐ <9,0

9,0 – 12

>12 <20 >40

150 5

150 10

150 0

80 0

60 0

100 0

70 0

150 0

150 0

< 18 koloid, > 80 pasir kuarsa >1,4 <30; >70 <0,7; >8,0

33,53

32,95

46,20

35,09

47,56

30,61

42,69

42,30

0,94 54,81 2,12

1,06 47,52 1,8

0,9 56,73 1,66

1 53,92 2,29

1,09 48,58 1,06

0,87 60,1 4,67

0,81 58,88 1,36

6,04 0,32

7,54 0,42

6,25 0,36

7,04 0,6

6,43 0,27

6,58 0,34

6,03 1,38

49,1 6,7x 107

‐2,8 5,6x 107

44,2 6,1x 108

25,5 5x 108

66,8 5,9x 108

Parameter

Ambang Kritis 1

(1) (2) (3) 1 Erosi Tebal 58.607 (mm/10 tanah ,74 tahun) < 20 cm Ha. 20 ‐ <50 cm 50 ‐ <100 cm 100 – 150 cm >150 cm Ketebalan solum (cm) Kebatuan permukaan (%) Komposisi fraksi (%)

Berat isi (g/cm3) Porositas total (%) Derajat pelulusan air (cm/jam) pH (H2O) 1:2,5 Daya hantar listrik/DHL (mS/cm) Redoks (mV) Jumlah Mikroba (cfu/g tanah)

2

(4)

<4,5; >8,5 >4,0

5,48 0,2

<200 >102

87,9 5,4x 107

62,8 7,8x 107

‐17,8 6,3x 107

36,06 1,03 1,15 50,48 44,71 2,04 2,55 5,76 0,25

66,2 4,2x 108

8

9

No

Luas Lahan

(1) (2) 1

Parameter

Ambang Kritis

(3) (4) Erosi Tebal tanah (mm/10 < 20 cm > 0,2 ‐< 1,3 tahun) 20 ‐ <50 cm 1,3 ‐ < 4,0 50 ‐ <100 cm 4,0 ‐ <9,0 100 – 150 9,0 – 12 cm >150 cm >12 Ketebalan solum (cm) <20 Kebatuan permukaan >40 (%) Komposisi fraksi (%) < 18 koloid, > 80 pasir kuarsa Berat isi (g/cm3) >1,4 Porositas total (%) <30; >70 Derajat pelulusan air <0,7; >8,0 (cm/jam) pH (H2O) 1:2,5 <4,5; >8,5 Daya hantar listrik/DHL >4,0 (mS/cm) Redoks (mV) <200 Jumlah Mikroba (cfu/g tanah)

Hasil Pengukuran Pada Titik Pantau 10 (5)

>102

Kesimpulan

Keterangan

(6) (7) Di bawah ambang kritis Penjelasan ada di (rendah – sangat rendah). bawah tabel ini.

100 0


46,00

Kondisi Tanah Æ baik

0,81 58,88 5,94

Kondisi Tanah Æ baik Kondisi Tanah Æ baik Kondisi Tanah Æ baik

6,58 1,13


18,5

Kondisi Tanah Æ tidak baik Kondisi Tanah Æ baik

5,5x107

Prediksi erosi tanah dalam kegiatan ini menggunakan metode prediksi USLE yang memperhitungkan karakteristik dari tanah (K), hujan (R), topografi (LS), tanaman (C), dan pengelolaan lahannya (P). Tabel 29. Prediksi Erosi Tanah di Kecamatan Ampelgading No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi Bantaragung, Sukowati Sukowati Mangunsari, Tegalsari Tegalsari Wonogiri Ampelgading Losari Jatirejo Jatirejo Sidokare

K 0,327 0,390 0,428 0,763 0,350 0,394 0,361 0,320 0,331 0,303

R 1927,697 1927,697 1927,697 1927,697 1927,697 1122,814 1122,814 1122,814 1122,814 1122,814

LS C P A (Besar erosi) 0,53 0,001 0,1 0,03 ton/ha/th 0,68 0,001 0,1 0,05 ton/ha/th 0,27 0,001 0,1 0,02 ton/ha/th 0,10 0,01 0,15 0,22 ton/ha/th 0,18 0,01 0,15 0,18 ton/ha/th 0,18 0,01 0,15 0,12 ton/ha/th 0,27 0,01 0,15 0,17 ton/ha/th 0,18 0,01 0,15 0,09 ton/ha/th 0,18 0,01 0,15 0,10 ton/ha/th 0,18 0,01 0,15 0,09 ton/ha/th

Sumber: Perhitungan data survai dan laboratorium Hasil perhitungan prediksi erosi tanah (Tabel 29) menunjukkan bahwa besarnya erosi yang terjadi berkisar antara 0,02 – 0,22 ton/ha/tahun. Rendahnya erosi yang terjadi disebabkan lahan kegiatan merupakan daerah datar dan tanah sawah yang umumnya dikelola dengan sistem lahan yang didatarkan sehingga gaya untuk memindahkan air sangat rendah. Erosi terjadi biasanya pada saat pengolahan atau saat tanah sawah digenangi dan dilakukan pembalikkan tanah sehingga beberapa partikel tanah akan terlepas yang terpindahkan oleh aliran air. Hal ini yang menyebabkan masih adanya erosi tanah pada tanah sawah, meskipun besarnya erosi masih dikategorikan wajar atau tidak merusak terhadap tanah. Berikut ini kriteria dan kelas erosi tanah di Kecamatan Ampelgading (Tabel di bawah ini). Tabel 30. Kriteria dan Kelas Erosi Tanah di lokasi kegiatan No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi Bantaragung Sukowati Mangunsari Tegalsari Wonogiri Ampelgading Losari Jatirejo Jatirejo Sidokare

Tebal Solum Erosi (cm) (ton/ha/th) 150 0,03 150 0,05 150 0,02 80 0,22 60 0,18 100 0,12 70 0,17 150 0,09 150 0,10 100 0,09

Kriteria*

Kelas Erosi**

Dibawah ambang kritis Dibawah ambang kritis Dibawah ambang kritis Dibawah ambang kritis Dibawah ambang kritis Dibawah ambang kritis Dibawah ambang kritis Dibawah ambang kritis Dibawah ambang kritis Dibawah ambang kritis

Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Rendah Rendah Sangat Rendah Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah

Keterangan:* = Berdasarkan Kemeneg LH RI (2009) **= Berdasarkan Hardjowigeno dan Sukmana (1995)

HASIL ANALISIS SIFAT DASAR TANAH TIPE LAHAN BASAH LOKASI PEMANTAUAN : ‐‐ TAHUN : ‐‐ Tabel 31. Hasil pengukuran lahan basah Hasil Pengukuran Luas Kesim Pada Titik Pantau No Parameter Ambang Kritis Keterangan Lahan p 1 2 3 4 dst (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) 2 B ha Subsidensi >35 cm/5 tahun gambut di untuk ketebalan atas pasir gambut ≥3 m kuarsa (cm atau 10 %/5 atau %) tahun untuk ketebalan gambur <3 m Kedalaman <25 (dengan lapisan pH≤2,5) berpirit dari permukaan tanah (cm) Kedalaman >25 air tanah dangkal (cm) Redoks untuk >100 tanah berpirit (mV) Redoks untuk >200 gambut (mV) pH (H2O) <4,0;>7,0 1:2,5 Daya Hantar >4,0 Listrik/DHL (mS/cm) Jumlah <102 mikroba (cfu/g tanah) c. Penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah. SK Bupati tentang Penetapan Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah (SK dengan dilampiri peta lahan yang ditetapkan status kerusakannya). Æ Belum ada d. Penyampaian informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah kepada masyarakat Bukti‐bukti penyebarluasan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah seperti Foto Papan Pengumuman, Kliping Media Cetak, selebaran.

NIHIL

Daerah harus melampirkan: 1) Peta lahan potensi rusak skala 1:50.000 Æ Ada dengan skala 1:100.000 (Terlampir) 2) SK Bupati tentang penetapan kerusakan lahan/tanah Æ belum ada 3) Bukti penyebaran informasi status Æ berbentuk Buku Laporan Kualitas Tanah sebagaimana terlampir.

e.

Format Pencapaian Target

No

Tahun Pelaksanaan

(1) (2) 1. 2012 2. 2013 4.

Tabel 32. Pencapaian target SPM Luas Lahan Yang Prosentase Luas Lahan Dittpkn & Luas Lahan Yg Yang Dittpkn & Diinformskn Diperuntukkn Utk Diinformskn Status Kerskn Status Kerskn Prod Biomassa Lhn/Tnh Utk Prod Lhn/Tnh Utk Prod Biomassa (3)/(4)X100% Biomassa (2) (3) (4) 17.814,74 ha 58.607,74 ha

89.907,74 ha 89.907,74 ha

19,81 % 65,19 %

PELAYANAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT ADANYA DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN a. Jumlah PPNS dan PPLH : 1 PPNS; 3 PPLHD b. Disain Pemantauan

Tabel 33. Daftar pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti No (1) 1.

2.

3.

Tahun Pemantauan

Pengaduan Masy Yang Ditindaklanjuti (2) Penambangan liar di wilayah perkebunan cengkeh dan kelapa. Pencemaran pada tambak oleh industri pencucian jeans di Desa Tasikrejo Pencemaran air akibat kegiatan pabrik pengolahan ikan (PT. Raja Pangan Nusantara)

2009

2010

2011

2012

2013

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

X

X

X

c. Jumlah pengaduan yang diterima pada tahun berjalan Tabel 34. Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima pada tahun berjalan No

(1) 1.

2.

3.

Pokok Aduan

(2) Penam bangan liar

Pence maran air pada tambak warga di desa Tasikre jo Pence maran air akibat kegiat‐ an pabrik pengol ahan ikan (PT. Raja Pangan Nusan‐ tara)

Pengadu

(3)

Pejabat/insta nsi tujan pengaduan

Waktu diterimanya pengaduan

(4)

(5)

Sumber klasifikasi pengaduan

(6)

Penanganan Pengaduan (7) Diteruskan ke Diserahkan ke KLH Dilakukan dinas terkait atau inst. LH verifikasi kab/kt lapangan

(a)

(b)

(c)

Pemilik wilayah tambang

KLH Kab. Pemalang

Thn. 2009

Cukup berat

Koordinasi dengan DPU bidang Pertambangan, Desa dan Kecamatan setempat

‐‐‐

Dilakukan pengecekan lapangan secara bersamasama

Pemilik tambak

KLH Kab. Pemalang

Thn. 2011

Cukup berat

Dilaporkan ke BLH Provinsi Jawa Tengah

Ya

Dilakukan uji kualitas air bekerja sama dengan BLH Provinsi Jawa Tengah

Warga sekitar

KLH Kab. Pemalang

Thn. 2013

Cukup berat

Diadakan musyawarah dengan warga, DPRD dan pengusaha.

Ya

Dilakukan uji kualitas air limbah bekerja sama dengan BLH Provinsi Jawa Tengah

d. Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan Tabel 35. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan Jenis Waktu Usulan Hasil No. Pengaduan Pokok Diterimanya Tindak Keterangan Verifikasi Lingkungan Aduan Pengaduan Lanjut (3) (7) (1) (2) (4) (5) (6) 1. Kerusakan lahan Penambangan liar Thn .2009 Dibenarkan adanya Penghentian ‐‐ penjarahan material penambangan 2.

Pencemaran air pada tambak warga di Desa Tasikrejo

Pencemaran air

Thn. 2011

3.

Dampak kegiatan pabrik pengolahan ikan (PT. Raja Pangan Nusantara)

Pencemaran air

Thn. 2013

pada areal lahan cengkeh dan kelapa Dibenarkan adanya pencemaran air di tambak akibat industri pencucian jeans Dibenarkan adanya pencemaran air akibat kegiatan pengolahan ikan.

Melakukan uji kualitas air limbah

Mengevaluasi kinerja sistem IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)

Dilakukan uji kualitas air limbah guna mengetahui tingkat pencemarannya Dilakukan uji kualitas air limbahnya guna mengetahui tingkat pencemarannya

e. Format Pencapaian Target

No

Tahun Pelaksanaan

(1) 1 2 3 4 5

(2) 2009 2010 2011 2012 2013

Tabel 36. Pencapaian target SPM Prosentase Jumlah Jumlah Jumlah Pengaduan Pengaduan Yang Pengaduan Yang Yang Diterima Ditindaklanjuti Ditindaklanjuti (3)/(4) X 100% (3) (4) (5) 1 1 100 % 0 0 100% 1 1 100 % 0 0 100% 1 1 100 % Pemalang,

Februari 2014

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG NOMOR 660.1 / 304 / KLH / 2012 TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tentang Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang SPM Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2011-2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 2. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Penyusunan SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Keputusan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat

BAB III JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET

Pasal 3 Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM, terdiri dari: a. Pelayanan pencegahan pencemaran air b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa. d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Pasal 4 Jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pelayanan terdiri atas : a. b. c. d.

pelaksanaan program/kegiatan bidang lingkungan hidup; penyediaan sarana dan prasarana bidang lingkungan hidup; Penetapan target pencapaian SPM Penetapan beaya pencapaian SPM

Pasal 5 Penetapan target pencapaian SPM dan biaya pencapaian target Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan target SPM yang harus dicapai secara bertahap mulai Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017.

Pasal 6 (1) Penetapan target pencapaian SPM dan biaya pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 adalah dari hasil perhitungan pembiayaan pencapaian target SPM yang dilakukan oleh

Tim Penerapan dan Pencapaian SPM SKPD, dengan memperhatikan RPJMD, kemudian menjadi dasar masukan dalam Matrik Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2013 – 2017 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup ini. (2) Pelaksanaan Perhitungan Pembiayaan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Petunjuk Teknis Rencana Perhitungan Pembiayaan SPM dari masing-masing Kementerian. (3) Target pencapaian SPM beserta pendanaan indikatif SPM Bidang Lingkungan Hidup dalam Matrik Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2013 – 2017 SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lampiran Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup ini, selanjutnya setiap tahun digunakan sebagai dasar penyusunan dan dituangkan kedalam Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA & PPAS dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).

BAB IV PELAKSANAAN Pasal 7 (1) Matrik Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan acuan dalam perencanaan program target rencana pencapaian SPM secara bertahap oleh SKPD yang didukung dengan data akurat.

(2) Penyelenggaraan pelayanan Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya. (3) Data dasar SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar secara periodik dimutahirkan dan dilaporkan kepada Bagian Organisasi dan Bappeda. BAB V PEMBINAAN Pasal 8 (1) Kepala Seksi pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang berkewajiban melakukan pembinaan dalam pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup sesuai tupoksi masing-masing. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pemberian fasilitas, bimbingan teknis dan bantuan teknis.

dilakukan melalui

(3) Persiapan, pelaksanaan dan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 9 Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan bidang lingkungan hidup untuk pencapaian sesuai dengan target SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melalui Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. BAB VII PENGENDALIAN Pasal 10 (1) Pengendalian dan evaluasi umum dan teknis terhadap penerapan SPM bidang lingkungan hidup dilakukan oleh masing-masing Kepala Seksi pada Kantor Lingkungan Hidup. (2) Hasil pengendalian dan evaluasi umum dan teknis terhadap pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup dilaporkan oleh Kepala Seksi kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup yang dilanjutkan ke Bupati melalui Sekretaris Daerah, Bappeda dan Bagian Organisasi setiap 6 (enam) bulan sekali. (3) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan evaluasi umum dan teknis SPM masing-masing Kepala Seksi dapat mengakomodasikan pengelolaan data dan informasi penerapan SPM bidang lingkungan hidup ke dalam sistem informasi daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan. BAB VIII PENUTUP Pasal 11 Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pemalang Pada tanggal 30 Oktober 2012

LAMPIRAN Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Nomor 660.1/ /KLH/2012 Tentang Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Matrix Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2013 -2017 (Program, Kegiatan, Target SPM, dan Pendanaan Indikatif Kantor Lingkungan Hidup) Kabupaten Pemalang

Rencana Capaian Indikator Data Capaian SPM SPM pada Tahun SPM Berdasarkan pada Tahun Awal Anggaran berjalan Program dan Kegiatan Ketetapan Perencanaan (2012) Kementerian (2011) Sektor

Kode

target (1)

(2)

(3)

(5)

Target SPM dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2013

Rp

(6)

target

(7)

08

01

16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1

08

01

16

03

Kegiatan Pemantauan Pelayanan pencegahan Kualitas Lingkungan pencemaran air

28

30

55.088.000

40

1

08

01

16

04

Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH

100

‐

‐

100

1

08

01

20

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

1

08

01

20

02

Kegiatan Pengujian Pelayanan pencegahan Emisi/Polusi Udara akibat aktivitas industri pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

100

100

46.080.000

44,000,000

46,477,500

target

(11)

60

Tahun 2015

Rp

(10)

100

target

(9)

‐

Tahun 2014 Rp

(8)

1

Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

139.124.736

100 17,853,264,000

100 192,788,670

Rp

(12)

Tahun 2016* target

(13)

Rp

(14)

Tahun 2017 target

(15)

Rp

(16)

(17)

(18)

80

195.526.656

90

236.408.832

100 278.691.840

KLH

100

27,282,112,000

100

37,060,144,000

100 47,187,360,000

KLH

100

270,684,960

100

351,431,870

100 435,029,400

KLH

Rencana Capaian Indikator Data Capaian SPM SPM pada Tahun SPM Berdasarkan pada Tahun Awal Anggaran berjalan Program dan Kegiatan Ketetapan Perencanaan (2012) Kementerian (2011) Sektor

Kode

(1) 1

08

01

(2) 20

03

Kegiatan Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Cair

Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

Target SPM dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2013

target

Rp

target

Tahun 2014 Rp

target

Tahun 2015

Rp

target

(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

2

2

‐

40

254,510,000

60

7,232,279,208

80

Keterangan : *) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra KLH adalah tahun 2016

Tahun 2016*

Rp

target

(13) 9,841,150,790

Tahun 2017

Rp

target

Rp

(14)

(15)

(16)

(17)

90

11,301,466,069

100 12,809,745,965

(18) KLH

DOKUMEN

RENCANA AKSI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2013 – 2017

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Oktober 2012

SKEMA DIAGRAM RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM

INVENTARISASI SUMBER PENCEMAR

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

PENETAPAN TARGET OPERASI SPM

PERENCANAAN PEMBIAYAAN

PELAKSAAN RENCANA AKSI SPM

MONITORING DAN PELAPORAN

EVALUASI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang secara efektif dilaksanakan sejak tahun 2000 dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Berbagai perubahan mendasar pengelolaan pemerintahan telah dilakukan termasuk penyediaan pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan dan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat harus memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh setiap kementerian/lembaga. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan penyusunan dan penetapan SPM oleh Kementerian/Lembaga dan penerapannya di daerah. Hingga pertengahan 2012 telah ditetapkan 15 (lima belas) SPM oleh Kementerian/Lembaga. SPM bidang lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup di tingkat Kabupaten sesuai kebijakan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 19 dan No 20 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup dan Petunjuk Teknis Penyusunan SPM Bidang LIngkungan Hidup masih menghadapi kendala yakni masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar, belum disusunnya rencana pencapaian SPM di daerah, dan tidak adanya laporan pencapaian pencapaian SPM. Instumen kebijakan daerah yang semestinya sudah mampu menjawab terhadap penerapan dan pencapaian SPM dalam bentuk rencana aksi belum tersedia, sehingga perlu disusun suatu instrument kebijakan di bidang lingkungan hidup yang diharapkan akan menjabarkan secara teknis kebijakan penerapan dan pencapaian SPM di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang.

1.2. Landasan Hukum 1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang SPM Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2011-2016;

1.3. Tujuan dan Sasaran 1.3.1. Tujuan 1.

2. 3.

Menjabarkan kebijakan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan kementerian Negara Lingkungan Hidup. Menyajikan kebijakan secara umum mengenai rencana aksi penerapan dan pencapaian SPM bidang Lingkungan hidup; Tersajikannya arahan program dan kegiatan serta pembiayaan sebagai blue print diadalam perencanaan penganggaran yang dapat dijadikan sebagai salah satu strategi SKPD dalam bargaining kebutuhan anggaran berbasis keinerja kepada TAPD;

1.3.2. Sasaran 1.

Menselaraskan target pencapaian SPM yang ditetapkan pemerintah pusat melalui kementereian Negera Lingkungan Hidup dengan pernyataan visi dan misi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD;

2.

Mengintegrasikan SPM ke dalam perencanaan penganggaran daerah secara signifikan dengan dukungan analisis perhitungan standar belanja (e-costing);

3.

Sebagai acuan bagi Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Pemalang didalam penyusunan perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup.

1.4. Sistematika Dokumen Rencana Aksi Bab I

:

Pendahuluan, pada bab ini disampaikan tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan dan sasaran, serta sistematika dokumen rencana aksi;

Bab II

:

Profil dan Status Pelayanan SPM Lingkungan Hidup, bab ini menguraikan tentang Profil Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup, dan Status Pencapaian SPM Lingkungan Hidup Kabupaten;

Bab III

:

Analisis dan Perhitungan kebutuhan pembiayaan pencapaian pererapan SPM Lingkungan Hidup, bab ini menguraikan tentang Identifikan Kegiatan dan Kebutuhan Barang dan Jasa untuk mencapai SPM Lingkungan Hidup, Perhitungan Kebutuhan Pembiayaan bagi Pencapaian masing-masing Jenis Pelayanan SPM Lingkungan Hidup, dan Identifikasi Ketersediaan Sumber Daya Keuangan;

Bab IV

:

Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM Lingkungan Hidup, bab ini membahas tentang di Daerah menguraikan Program-program dan Sasaran Umum Jangka Menengah (2013 – 2018) Pencapaian SPM Lingkungan Hidup, Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2013, Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2014, Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2015, Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2016, dan Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2017;

Bab V

:

Kesimpulan dan Rekomendasi, bab ini menyampaikan tentang Kesimpulan dan rekomendasi dari Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektor Lingkungan Hidup Tahun 2013-2017

BAB II PROFIL DAN STATUS PELAYANAN SPM LINGKUNGAN HIDUP

2.1. Profil Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup 2.1.1.

Kinerja Pelayanan SKPD Standar pelayanan Kantor Lingkungan Hidup sesuai Permen LH No. 19 Tahun 2010 No.

Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan

1

2

1.

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air 1. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar dan kelengkapan persyaratan administratif: a. Mendata semua jenis usaha dan/atau kegiatan (industri, hotel, rumah sakit, rumah makan, dan permukiman/perumaha n) b. Mengindentifikasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari c. Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan administratif jenis usaha dan/atau kegiatan 2. Menentukan prioritas jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan dipantau dan diawasi berdasarkan hasil identifikasi persyaratan teknis (paling sedikit 5 (lima) usaha dan/atau kegiatan dan masing-masing jenis diambil paling sedikit satu contoh air limbahnya dalam satu tahun). Parameter yang diperiksa dan dianalisis datanya merupakan parameter kunci dari masing-masing jenis usaha dan/atau kegiatan. 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang diambil contoh air limbahnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Parameter yang diperiksa dan dianalisis merupakan parameter kunci dari masing-masing jenis usaha dan/atau kegiatan, yang meliputi:

Indikator

Nilai SPM (2008 2010)

Nilai Capaian (20082010)

3

4

5

Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air = (Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air) : (Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi) x 100%.

10/36 x 100 % = 28 %

40 %

No.


1

2

Indikator

Nilai SPM (2008 2010)


3

4

5

a.

Kegiatan domestik, parameter yang diperiksa dan dianalisis sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, yang meliputi: pH, BOD, TSS, minyak dan lemak. b. Kegiatan hotel, parameter yang diperiksa dan dianalisis sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 52/MENLH/XII/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel, yang meliputi: BOD, COD, TSS, pH. c. Kegiatan Rumah Sakit, parameter yang diperiksa dan dianalisis sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58/MENLH/XII/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit, yang meliputi: BOD, COD, TSS, pH. d. Kegiatan Industri, parameter yang diperiksa dan dianalisis sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri. 4. Menyampaikan laporan hasil pemantauan usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air. 5. Menyampaikan informasi status penaatan usaha dan/atau kegiatan (taat atau tidak taat).

Indikator

Nilai SPM (2008 2010)


2

3

4

5

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak Pengendalian pencemaran udara industri mencakup kegiatan: 1. Inventarisasi kualitas udara daerah dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang ada dalam pengendalian pencemaran udara. 2. Penetapan baku mutu udara ambien dan baku mutu emisi yang digunakan sebagai tolok ukur pengendalian pencemaran udara. 3. Penetapan mutu kualitas udara di suatu daerah termasuk perencanaan pengalokasian industri dan/atau kegiatan yang berdampak mencemari udara. 4. Pemantauan kualitas udara baik ambien dan emisi yang diikuti dengan evaluasi dan analisis. 5. Pengawasan terhadap penaatan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran udara. 6. Peran masyarakat dalam kepedulian terhadap pengendalian pencemaran udara. 7. Kebijakan bahan bakar bersih dan ramah lingkungan. 8. Penetapan kebijakan dasar baik teknis maupun non teknis dalam pengendalian pencemaran udara secara nasional Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa 1. Menetapkan kriteria baku kerusakan tanah daerah kabupaten/kota; 2. Pembuatan peta kondisi lahan dan/atau tanah daerah kabupaten/kota; 3. Melakukan pengawasan dan menetapkan status

Prosentase (%) jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara = (Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara) : (Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah di inventarisasi) x 100%.

3/3 x 100 % =100 %

40 %

1936 / 89232 X 100 % = 2%

40 %

No.


1

2.

3.

Prosentase (%) luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa = (Luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan

No.


1

2

kerusakan lahan dan/atau tanah.

4.

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Pengaduan masyarakat tentang kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang wajib dikelola oleh instansi lingkungan hidup kabupaten/kota meliputi: 1. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya berada pada suatu wilayah kabupaten/kota. 2. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terjadi di wilayah 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut. 3. Usaha dan/atau kegiatan yang penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup oleh komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup kabupaten/kota. 4. Usaha dan/atau kegiatan yang izin usaha dan/atau izin lingkungannya diberikan oleh pejabat kabupaten/kota

Indikator

Nilai SPM (2008 2010)


3

4

5

1 / 1 X 100 % = 100 %

40%

status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa pada tahun berjalan) : (Luasan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa) x 100%. Prosentase (%) jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pecemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti = (Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atauperusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti) : (Jumlah pengaduan yang diterima instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dalam 1 (satu) satu tahun) x 100%.

2.1.2.

Rencana Program dan Kegiatan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (UU No. 25 2004 dan PP 8 Tahun 2008) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu progam, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya berupa personil (SDM), barang modal

termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari bererapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut. (Permenpan 09/2007 IKU) Rencana Program beserta Kegiatannya yang ada di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan : • Penyediaan jasa surat menyurat • Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik • Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor • Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional • Penyediaan jasa administrasi keuangan • Penyediaan jasa kebersihan kantor • Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja • Penyediaan alat tulis kantor • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan • Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan • Penyediaan makanan dan minuman • Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : • Pengadaan perlengkapan gedung kantor • Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor • Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional • Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor • Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan : • Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya • Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan : • Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD • Penyusunan pelaporan keuangan semesteran • Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran • Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun • Monitoring, Evaluasi dan pelaporan e. Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD, dengan kegiatan : • Penyusunan database perencanann SKPD • Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD f. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), • Penyusunan kebijakan, norma,standard prosedur dan manual pengelolaan RTH • Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH • Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH g. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, • Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air • Pantai dan laut lestari • Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air • Pengendalian dan pengawasan • Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan & Konservasi SDA h. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, • Rehabilitasi hutan dan lahan • Peningkatan Peran serta masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA i. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan hidup, • Koordinasi penilaian kota sehat/adipura • Pemantauan kualitas lingkungan • Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

j.

k.

2.1.3.

Program Peningkatan Pengendalian Polusi • Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair • Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi • Pengujian emisi / polusi udara akibat aktifitas produksi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan, • Pengembangan teknologi pengolahan persampahan • Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

Indikator Kinerja Pencapaian Renstra No.

Indikator Kinerja

Kondisi Saat Ini Target 2016

Rencana Capaian 2012

2013

2014

2015

2016

1

Prosentase penanganan sampah (%)

36

70

40

45

50

55

60

2

Prosentase penduduk berakses air minum (%)

71,93

94

74

78

81

85

89

3

Prosentase luas permukiman yang tertata (%)

72,12

80

73,43

74,74

76,05

77,36

78,67

4

Pencemaran status mutu air

45

70

50

55

60

65

70

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1,2

1,8

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

100

100

5

6

7

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk

8

Penegakan hukum lingkungan

9

Pelayanan pencegahan pencemaran air (%)

10

11

12

Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%) Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atauperusakan lingkungan hidup (%)

2.2. Status Pencapaian SPM Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang a. Perencanaan 1. Rencana Pencapaian SPM (RP-SPM) bidang LH RP-SPM 2010

RP-SPM 2011

Muatan RP-SPM

Ada

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar Target pelayanan yang akan dicapai Kemampuan, potensi, kondisi, karaketeristik dan prioritas daerah

X

X

X

X X

X

No 1. 2. 3

Keterangan

b. Sumber Pembiayaan APBD/Sumber lain No 1.

Jenis Pelayanan Pencegahan pencemaran air

A da X

APBD 2010 Jumlah (Rp) 87.520.000

Sumber Lain Ad Jumlah a (Rp) X 87.520.000

A da

APBD 2011 Jumlah (Rp) 32.750.000

Sumber Lain Ad Jumlah a (Rp) X 375.281. 600

Ket.

1. (2010) Keg. Uji kualitas air 2.2011 :

- APBD : Pengujian Kualitas air 30 titik - DAK : Renovasi dan pengadaan sarpras laboratorium lingkungan 2.

3.

4.

Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa Tindak Lanjut Pengaduan Masy akibat Adanya Dugaan Penc dan/atau Perusakan LH

-

-

X

21.000.000

--

--

Dokumen Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2013‐2017

X

85.800.000

X

73.480.000

x

4.050.000

-

-

Sumber dana : DAK Keg.:pengadaan alat uji udara

6.000.000

-

-

Sumber dana:DAK Keg.Pengadaan alat uji tanah Keg. Pengujian Kualitas tanah dan Limbah Padat

--

--

--

--

--

--

Belum dianggarkan secara khusus

c. Unit yang Bertanggungjawab

No

Jenis Pelayanan

Nomenklatur

Sesuai

Tupoksi Tdk sesuai

SDM Sesuai Tdk sesuai

1.


Seksi Pengendalian dan Pengelolaan Limbah

X

X

2.

Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomass Tindak Lanjut Pengaduan Masy akibat Adanya Dugaan Penc dan/atau Perusakan LH

Seksi Analisis Dampak Lingkungan Seksi Analisis Dampak Lingkungan

X

X

X

X

Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pemalang

X

X

3.

4.

A. Pelaksanaan 1. Kesesuaian RP-SPM bidang LH dengan juknis No

Jenis Pelayanan

1.


Juknis a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar dan kelengkapan persyaratan administratif b. Menentukan prioritas jenis usaha dan/atau kgiatan yang akan dipantau dan diawasai c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan


Data dilampirkan

Kesesuaian RP-SPM dengan Juknis Sesuai Tdk Sesuai X

Paling sedikit 5 jenis usaha/kegiata n

X

Masingmasing usaha/kegiata n paling sedikit 1 (satu) contoh air limbah dalam waktu 1 tahun Parameter yang diperiksa parameter kunci dari masingmasing jenis usaha/kegiata

X

X

Ket

No

2.

Jenis Pelayanan

Pencegahan pencemaran udara dari sumbet tidak bergerak

Kesesuaian RP-SPM dengan Juknis Sesuai Tdk Sesuai

Juknis

d. Menyampaikan laporan hasil pemantauan e. Menyampaikan informasi status penaatan usaha/kegiatan a. Inventarisasi industria yang potensial mencemari udara b. Inventarisasi cerobong yang potensial mencemari udara dan parameter dominan yang harus diukur c. Pelaksanaan pemantauan

d. Pengambilan contoh uji emisi udara

e. Pelaporan hasil Dokumen Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2013‐2017

n Data dilampirkan

Ket

X

Data dilampirkan

--

--

Data dilampirkan

X

Data dilampirkan

X

• Secara manual atau otomatis • Pemeriksaa n teknis cerobong (lubang sampling, tangga, lantai kerja, pagar pengaman, sumber listrik) • Setiap industri 1 cerobong, sampelnya diambil 1 kali dalam 1 tahun • Parameter yang diukur tergantung dari jenis industria • Pengambila n contoh uji emisi pada cerobong dan simple meliputi pengumpul an sampel, analisa lab, pembuatan lap dan evaluasi • Laporan 3

--

--

--

--

--

--

--

--

X

X

X

--

No

Jenis Pelayanan

pemantauan

3


Kesesuaian RP-SPM dengan Juknis Sesuai Tdk Sesuai

Juknis

a. Identifikasi kondisi awal tanah

b. Análisis sifat dasar tanah

c. Evaluasi untuk penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah


Ket

bulanan untuk CEM • Laporan 6 bulanan untuk manual • Laporan terjadinya kasus/keru sakan • Menghimpu n data sekunder (sifat dasar tanah, iklim, topografi, penggunaa n tanah, potensi kerusakan tanah) • Overlay beberapa peta untuk memperole h gambaran areal yang berpotensi mengalami kerusakan

--

--

--

--

--

--

• Pengamata n dan pengambila n contoh tanah • Analisis contoh tanah • Dengan cara membandin gkan hasil análisis sifat dasar tanah dengan kriteria baku kerusakan tanah (salah satu parameter terlampaui lahan/tanah dinyatakan rusak)

X

X

X

Belum dibuat overlay

No

Jenis Pelayanan

Juknis

d.

4


Penyampai an informasi

Sesuai dengan mekanisme pengelolaan pengaduan yang sudah ditetapkan

• SK Bupati / Walikota tentang status kerusakan lahan/tanah Dapat melalui media cetak, website, media elektornik, dll Data yang dilampirkan: • Pengaduan yang diterima • Hasil telaahan dan klasifikasi pengaduan • Hasil verifikasi • Usulan tindak lanjut

Kesesuaian RP-SPM dengan Juknis Sesuai Tdk Sesuai ---

Ket --

X

--

Dalam bentuk buku laporan

--

--

Tidak ada pengad uan masyar akat.

2. Kesesuaian program dan kegiatan dengan RP-SPM bidang LH

No 1.

Jenis Pelayanan Pencegahan pencemaran air


Program dan Kegiatan -

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, Kegiatan : 1. pengembangan teknologi pengolahan persampahan 2. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

-

Program Pengendalian pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup, kegiatan : Pemantauan Kualitas Lingkungan


Ket

No

Jenis Pelayanan



2.


- Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, kegiatan : Pemantauan Kualitas Lingkungan

3.


Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, kegiatan: Pemantauan Kualitas Lingkungan

X

4.


Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, kegiatan : Pemantauan Kualitas Lingkungan

X

Ket Peng adaa n alat uji udara

Peng adaa n alat uji tanah dan uji kualit as tanah

3. Ketepatan pencapaian target No

Jenis Pelayanan

1.


2.


3.

4.




Pencapaian Target (sesuai Permen) 2009: 20% 2010: 40% 2011: 60% 2012: 80% 2014: 100% 2009: 20% 2010: 40%

Ketepatan pencapaian target Sesuai Tdk Sesuai X X X

X X

2011: 60% 2012: 80% 2014: 100% 2009: 20% 2010: 40% 2011: 60%

2012: 80% 2014: 100% 2009: 50% 2010: 60% 2011: 70%

Keterangan

pengujian di 3 lokasi : industri, perumahan dan pusat kota.

X X X

X X X

Pengujian kualitas tanah di 4 lokasi

No

Pencapaian Target (sesuai Permen)

Jenis Pelayanan

Ketepatan pencapaian target Sesuai Tdk Sesuai

Keterangan

2012: 80% 2014: 90%

4. Sinkronisasi dan kerjasama dengan pihak lain No

Jenis Pelayanan

Sinkronisasi

1.


2.


3.

4.

Kerjasama

Ket

Pemanfaatan Laboratorium --

--

--

X


--

X

Dengan Hiperkes Semarang Laboratoriu m ilmu tanah Fak. Pertanian Unsoed


--

Koordinasi dengan instansi terkait dan BLH Prov. Jateng

2.3. Potensi, Masalah, Kendala serta Kebutuhan Upaya Pencapaian SPM Lingkungan Hidup

No

Potensi

Masalah/Kendala

1.

Regulasi SPM Kementerian

Permen LH No 19 dan 20 mentargetkan agar pencapaian SPM dapat dipotimalkan pada tahun 2013 tercapai 100%

2.

Visi dan Misi Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2011-2016

Penyusunan SPM di SKPD dilakukan pada tahun 2012 sehingga akselerasi menuju pencapaian visi dan misi daerah diperlukan guna mendukung terhadap target RPJMD 2011-2016

3.

Komitmen SKPD

e-costing masih belum jadi arus utama dalam proses penyusunan kebijakan strategis di SKPD sehingga


Kebutuhan Dalam Upaya Pencapaian Target pencapaian kementeterian yang harus selsai 100% perlu ada review sehingga daerah mampu melakukan akselerasi secara realistis Dukungan Pembiayaan yang optimal agar akselerasi pencapaian SPM selaras dengan pencapaian visi dan misi daerah sebagaimana dalam RPJMD 2011-2016 Tim teknis dibutuhkan untuk mengawal dan melakukan review setiap tahun terhadap

Keterangan

4

Dukungan Bappeda selaku Komponen Strategis TAPD

Regulasi perencanaan penganggaran TAPD yang mampu mendukung terhadap pencapatain target SPM bidang Lingkugan Hidup

5.

Staf Pelaksana dengan Sumber Daya profesional

Ketersediaan tenaga pelaksana yang mendukunga terhadap penyusunan dan evaluasi pencapaian SPM secara berkelanjutan dengan penguasaan teknis yang proporsional


pencapaian SPM di Bidang Lingkungan Hidup Instrumen SPM menjadi salah satu acuan dalam proses perencanaan pembiayaan/ penganggaran dalam rangka optimalisasi peran SKPD KLH dalam mendukung pencapaian target visi dan misi daerah Penunjukan tim teknis yang secara berkelanjutan mengawal proses pencapaian SPM di Bidang Lingkungan Hidup

BAB III ANALISIS DAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN PENERAPAN SPM LINGKUNGAN HIDUP

3.1. Identifikasi Kegiatan dan Kebutuhan Barang dan Jasa untuk mencapai SPM Lingkungan hidup (Berdasarkan Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup yakni PermenLH No 20 Tahun 2008)

No.

I.


Indikator SPM Berdasarkan Ketetapan Kementerian Sektor

Kebutuhan Barang/ Jasa SPM Periode Tahun 2013

(1)

(2)

(3)


1

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Pelayanan pencegahan pencemaran air

Pengambilan dan pengujian sampel limbah cair

2

Pengawasan pelaksanaan kebijakan Pelayananan tindak lanjut bidang lingkungan hidup pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

II.


1

Pelayanan pencegahan Pengujian emisi/polusi udara akibat pencemaran udara dari sumber aktivitas industri tidak bergerak

2

Pengujian kadar polusi limbah padat Pelayanan penyediaan informasi dan limbah cair status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa

Pengambilan sampel dan pengujian sampel di tempat dugaan terjadinya pencemaran/perusakan lingkungan

Pengambilan dan pengujian emisi cerobong sumber tidak bergerak (industri) - Pengadaan alat pemantau kualitas tanah - Pengadaan Software GIS - Pengadaan Peta Dasar - Pengujian kualitas tanah

3.2. Perhitungan Kebutuhan Pembiayaan bagi Pencapaian masing-masing Jenis Pelayanan SPM Lingkungan hidup

No.


Kebutuhan Barang/ Jasa SPM Tahun 2013

Kebutuhan Pembiayaan (Rp)

(1)

(2)

(3)

1


Pengambilan dan pengujian sampel limbah cair

46.080.000

2

Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

Pengambilan dan pengujian emisi cerobong sumber tidak bergerak (industri)

46.477.500

3

Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah untuk

- Pengadaan alat pemantau kualitas tanah - Pengadaan Software GIS

254.510.000


No.




(1)

(2)

(3)

produksi biomassa 4

- Pengadaan Peta Dasar - Pengujian kualitas tanah

Pelayananan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Pengambilan sampel dan pengujian sampel di tempat dugaan terjadinya pencemaran/perusakan lingkungan

JUMLAH

44.000.000

391.067.500

3.3. Identifikasi Ketersediaan Sumber Daya Keuangan

No.




Sumber Pembiayaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(4)

1

Pelayanan pencegahan Pengambilan dan pengujian sampel limbah pencemaran air cair

46.080.000

APBD Kab.

2

Pelayanan pencegahan Pengambilan dan pencemaran udara dari pengujian emisi cerobong sumber tidak bergerak sumber tidak bergerak (industri)

46.477.500

APBD Kab.

3

Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa

254.510.000

APBD Kab.

4

Pelayananan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

44.000.000

APBD Kab.

- Pengadaan alat pemantau kualitas tanah - Pengadaan Software GIS - Pengadaan Peta Dasar - Pengujian kualitas tanah Pengambilan sampel dan pengujian sampel di tempat dugaan terjadinya pencemaran/perusakan lingkungan


BAB IV RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM LINGKUNGAN HIDUP

4.1 Program-program dan Sasaran Umum Jangka Menengah (2013-2017) Pencapaian SPM Lingkungan Hidup

1

1

Kode



(1)

(2)

(3)

08 01

08 01


16 16

03 Pemantauan Kualitas Lingkungan


16

Pengawasan pelaksanaan 04 kebijakan bidang lingkungan hidup


20


20

02

Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri


20

03

Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

Pelayanan informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa

4.2 Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2013

Kode


(1) 1 08 01

(2) 16


(3)

Tahun 2013 Target Capaian (%)

Rp

(4)

(5)


16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan


40

46.080.000

16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat

100

44.000.000


Kode


(1)

(2) lingkungan hidup

1 08 01

20


(3)

Tahun 2013 Target Capaian (%)

Rp

(4)

(5)

46.477.500

akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH


20 02 Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri


100

20 03 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair


40

254.510.000


Kode


(1) 1 08

01

(2) 16


16 03


Pengawasan pelaksanaan 16 04 kebijakan bidang lingkungan hidup 1 08

01

20

Tahun Indikator 2014 SPM Berdasarkan Ketetapan Kementerian Target Sektor capaian Rp (%) (3)

(4)

(5)


60

139.124.736


100

17.853.264.000


100

192.788.670


Pengujian emisi/polusi 20 02 udara akibat aktivitas industri


Kode


(1)

(2) Pengujian kadar polusi 20 03 limbah padat dan limbah cair

Tahun Indikator 2014 SPM Berdasarkan Ketetapan Kementerian Target Sektor capaian Rp (%) (3) Pelayanan informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa

(4)

(5)

60

7.232.279.208


Kode


(1) 1 08

01

(2) 16


16 03


01

(3)

Tahun 2015 target

Rp

(4)

(5)


80

139.124.736


100

17.853.264.000



100

270.684.960

Pengujian kadar polusi 20 03 limbah padat dan limbah cair


80

9.841.150.790



20




Kode


(1) 1 08

01

(2) 16


16 03


01

(3)

Tahun 2016 target

Rp

(4)

(5)


90

236.408.832


100

27.282.112.000



100

351.431.870



90

11.301.466.069



20



Kode


(1) 1 08

01

(2) 16


16 03


Pengawasan pelaksanaan 16 04 kebijakan bidang lingkungan hidup


Indikator SPM Berdasarkan Ketetapan Kementerian Sektor (3)

Tahun 2017 target

Rp

(4)

(5)


100

278.691.840


100

47.187.360.000

Kode


(1) 1 08

01

(2) 20

Indikator SPM Berdasarkan Ketetapan Kementerian Sektor (3)







Tahun 2017 target

Rp

(4)

(5)

100

435.029.400

100

12.809.745.965

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 5.1. Kesimpulan 1. Standar pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup terdiri dari 4 pelayanan dasar yakni: a. Pelayanan pencegahan pencemaran air b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah akibat produksi biomassa d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 2. Perhitungan e-costing memungkinkan pembelanjaan program kerja SPM terukur secara visible

5.2. Rekomendasi 1. Perlu adanya

komitmen

penyediaan

dana

pendukung

guna

menunjang

pelaksanaan SPM terutama dana yang bersumber dari APBD Kabupaten 2. Untuk mencapai target SPM per tahunnya diperlukan program kerja SPM yang masuk dalam perencanaan


KATA PENGANTAR. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

Recommend Documents