Kata Pengantar PEDOMAN PENYUSUNAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2013

PEDOMAN PENYUSUNAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

2013

Kata Pengantar Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Oleh karenanya, hak dan kewajiban bagi seluruh warga dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan. Salah satu faktor kunci untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tersedianya data dan informasi lingkungan bagi seluruh pihak. Agar data dan informasi mengenai lingkungan hidup dapat tersedia dan terakses, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup (SILH) sebagai pijakan untuk pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. SILH dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat dengan memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lainnya. Seluruh data dan informasi mengenai lingkungan hidup daerah di himpun dalam Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD). SLHD menjadi bagian penting sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup untuk menjadi acuan kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup. Laporan SLHD dari provinsi dan kabupaten/kota ini meliputi pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dokumentasi kebijakan, dan penyajian informasi dengan model P-S-R (Pressure-State-Response). Laporan SLHD ini juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik sehingga dapat menunjang pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik sesuai semangat Reformasi Birokrasi. Sebagai penghargaan bagi Pemerintah Daerah yang telah menyusun SLHD secara baik, setiap tahunnya Presiden Republik Indonesia memberikan apresiasi terhadap penyusun laporan SLHD yang terbaik. Agar kualitas data dan informasi lingkungan hidup dapat meningkat dari waktu ke waktu (continous improvement), maka melalui Pedoman Penyusunan SLHD harus menjadi acuan sahih bagi seluruh pihak dalam penyusunan SLHD. Dengan demikian, SLHD harus memberikan informasi lingkungan hidup terukur, terverifikasi dan terlaporkan sebagai

dasar bagi pengambilan kebijakan serta bermanfaat bagi publik dalam

rangka upaya bersama dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup menjadi lebih baik. Terima kasih. Jakarta, September 2013 Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas,

Henry Bastaman

2013


DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Bab I

Bab II

Pendahuluan

1

A. Latar Belakang

1

B. Tujuan

2

C. Kerangka Kerja

2

Tata Laksana Laporan SLHD

10

A.

Tujuan

10

B.

Pengguna Produk Pelaporan Keadaan

11

Lingkungan Hidup C.

Prinsip Dasar Penyusunan SLHD

12

D.

Mekanisme Penyampaian SLHD

12

E.

Penanggungjawab dan Koordinasi

14

F.

Mekanisme Penyusunan

14

Lampiran I

Kumpulan Data SLHD Provinsi

23

Lampiran II

Kumpulan Data SLHD Kabupaten/Kota

79

Lampiran III

Rumus Perhitungan dan Keterangan Lainnya

135


2013

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan hidup dan Pembangunan (The United Nations Conference on Environment and Development/UNCED) di Rio de Janeiro, tahun 1992, telah pengelolaan lingkungan hidup yang dituangkan ke dalam Agenda 21. Dalam Agenda 21 Bab 40, disebutkan perlunya kemampuan pemerintahan dalam mengumpulkan dan memanfaatkan data dan informasi multisektoral pada proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebutmenuntut ketersediaan data, keakuratan analisis, serta penyajian informasi lingkungan hidup yang informatif. Pada pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Di bidang lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain menyatakan bahwa sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan lingkungan hidup telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan meningkatnya kemampuan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) diharapkan akan semakin meningkatkan kepedulian kepada pelestarian lingkungan hidup. Di dalam melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. Sumber informasi utama EKPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada pemerintah. Pelaporan status lingkungan hidup sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup dapat menjadi alat yang berguna dalam menilai, menentukan prioritas masalah, membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan.

1


2013

Berkaitan dengan akses informasi kepada publik, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebagai Badan Publik pemerintah wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kategorisasi informasi berdasarkan KIP (nanti dielaborasi). Pelaporan status lingkungan hidup merupakan informasi yang disediakan secara berkala. Informasi tersebut disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau, dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Pada tahun 2002 pemerintah mulai menerbitkan laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI). Bersamaan dengan itu pula pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia menerbitkan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD). Penyediaan data dan informasi lingkungan hidup di daerah diawali pada tahun 1982 melalui penerbitan Neraca Lingkungan Hidup (NLH). Kemudian pada tahun 1986 dirubah menjadi Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Daerah (NKLD). Selanjutnya pada tahun 1994 berubah menjadi Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (NKLD). Penyusunan laporan SLHD yang dilakukan sejak 2002 didasarkan pada surat Menteri Lingkungan Hidup kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dengan mengacu kepada Pedoman Umum Penyusunan SLHD yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). B. Tujuan 1. Memberikan arahan tentang cara penyusunan SLHD Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Adanya keseragaman pelaporan SLHD Provinsi maupun SLHD Kabupaten/Kota. 3. Memperjelas informasi yang diperlukan dalam penyusunannya. Ruang Lingkup Penyusunan laporan SLHD provinsi dan kabupaten/kota meliputi pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dokumentasi kebijakan, dan penyajian informasi dengan model P-S-R (Pressure-State-Response). Ruang lingkup pedoman ini meliputi: 1. Status lingkungan hidup yang berdasarkan media air, udara, lahan, kehati, pesisir dan laut. 2. Beban pencemaran dan laju/tingkat kerusakan 3. Kelembagaan, kebijakan, program, dan kegiatan 4. Data pendukung (penduduk, sosial ekonomi) 5. Dampak yaitu bencana, aspek kesehatan (penyakit) C. Kerangka Kerja (Framework) 1. Dimensi Lingkungan hidup Permasalahan lingkungan hidup pada umumnya menyangkut dimensi yang luas, yaitu lintas ruang, lintas pelaku, dan lintas generasi.

2


2013

Dimensi lintas ruang adalah suatu kondisi permasalahan lingkungan hidup yang melewati batas wilayah administrasi. Sebagai contoh pada kejadian banjir, permasalahannya mungkin tidak terbatas pada satu administrasi daerah tertentu. Oleh karena itu pengembangan informasi yang berhubungan dengan masalah banjir memerlukan suatu jaringan informasi lingkungan hidup antar wilayah administrasi, sedikitnya pada satu Daerah Aliran Sungai. Dimensi Kedua, bahwa fenomena lingkungan hidup selalu berkaitan dengan lintas pelaku. Salah satu contoh adalah pencemaran sungai dimana sumber pencemar tersebut dapat berasal dari berbagai pihak misalnya sektor industri, pemukiman, dan pertanian. Dimensi ketiga, permasalahan lingkungan hidup selalu menyangkut lintas generasi. Hal ini sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan dimana sumberdaya alam dan lingkungan hidup harus dikelola untuk generasi sekarang dan masa datang.

3


2013

Sumber dan Periode Data Data dihasilkan dari pemantauan lapangan, pengukuran, perhitungan, dan pencacahan. Sumber data SLHD antara lain sbb.: a. Dinas dan instansi di daerah termasuk lembaga yang menangani lingkungan hidup (termasuk BLH). b. Hasil penelitian atau survei yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta. c. Data dari pihak lainnya. Laporan SLHD Provinsi dan Kabupaten/Kota menyajikan informasi kondisi lingkungan hidup tahun kalender berjalan. Laporan SLHD Provinsi, Kabupaten/Kota memuat data tahun sebelumnya. Data yang digunakan menggunakan data paling akhir. Sebagai contohnya data tutupan lahan yang dimutakhirkan setiap 3 tahun sekali sehingga data tersebut dapat dimanfaatkan untuk 3 tahun pelaporan SLHD. 2. Model PSR (Pressure-State-Response) Analisa status lingkungan hidup didasari pada model P-S-R, yang dikembangkan oleh UNEP. Model PSR (Pressure-State-Response) adalah hubungan sebab akibat (kasualitas) antara penyebab permasalahan, kondisi lingkungan hidup, dan upaya mengatasinya.

4

2013


Tabel penjelasan Pressure-State-Response NO PSR URAIAN A PRESSURE I. Kegiatan Manusia 1. Pertambangan

2. Pertanian 3. Perindustrian

4. Transportasi

INDIKATOR

CONTOH

Beban pencemaran

Luas Areal dan Produksi Pertambangan

Pembukaan lahan

Luas areal pertambangan rakyat menurut jenis galian Penggunaan pupuk

Beban pencemaran Pembukaan lahan Beban pencemaran

Pencemaran udara Konsumsi BBM Jumlah timbulan sampah

5. Peternakan

Emisi

6. Pemukiman

limbah Domestik limbah cair dan padat

5

KETERANGAN

Jumlah Industri besar/kecil

Kualitas air hujan tercemar, kualitas air menurun

Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) untuk industri menurut jenis bahan bakar Kualitas udara ambien Jumlah kendaraan menurut jenis kendaraan dan bahan bakar yang digunakan Sampah dari sarana transportasi (terminal, bandara, pelabuhan) Jumlah hewan,menurut jenis ternak Jumlah hewan uanggas menurut jenis unggas Timbulan Sampah jumlah limbah cair yang diasumsikan dari rumah tangga

Jenis Penyakit Utama yang diderita penduduk

2013


II. Alam 1. Gempa 2. ………………………… 3. ………………………. III. Demografi 1. Penduduk 2. Pendidikan B STATE

Lahan

Kerugian

jumlah korban

laju pertumbuhan, jumlah, usia, tingkat pendidikan

kebutuhan perubahan lahan

Kerusakan tanah di lahan kering akibat erosi

Ketebalan tanah kurang dari 20 cm

Kerusakan tanah di lahan kering

Kerusakan tanah di lahan basah

Air

Kualitas air sungai Kualitas air sumur Kualitas air danau/situ/embung Kualitas air laut

Udara

Kualitas udara ambien

Kehati

Jumlah spesies

C RESPONSE Lembaga : lembaga yang mengelola LH Kebijakan Anggaran Program/Kegiatan

Sumberdaya Manusia

jumlah lembaga peraturan alokasi anggaran bidang LH rehabilitasi lingkungan

kebutuhan Tabel SD.5A

Luas tanah yang terangkut erosi antara 0,2-1,3 mm3/tahun dst… Jumlah ketebalan solum tanah yang hilang Jumlah kebatuan permukaan lebih dari 40% dst… Jumlah ketebalan gambut yang hilang Kedalaman lapisan berpirit dari permukaan tanah Kedalaman air tanah dangkal lebih dari 25 cm dst… Status mutu air Parameter air (PH, BOD, COD, TSS) dst… Status mutu air Parameter air (Total coli, Fecal coli) dst… Status mutu air Parameter air (Total coli, Fecal coli) dst… Status mutu air Parameter air (PH, BOD, COD, TSS) dst… Status kualitas udara Parameter udara (SOX, NOX, CO) dst… Flora dan fauna yang diketahui dan dilindungi Folra dan fauna yang diketahui jumlah LSM

pengawasan amdal

jenis produk hukum daerah alokasi anggaran fungsi LH kegiatan penghijauan dan reboisasi (jumlah pohon dan luasan), kegiatan fisik lainnya (jumlah pembangunan tempat sampah) rekomendasi dan pengawasan UKL/UPL

Penegakan hukum Peran serta masyarakat tingkat pendidikan SDM

jumlah dan status pengaduan jumlah LSM, penerima penghargaan Pendidikan formal

Tabel SD.5C

Data dari beberapa komponen lingkungan hidup yang ada di provinsi, kabupaten/kota dilihat dan dinilai kecenderungannya, kemudian dianalisis untuk diformulasikan dalam bab atau bagian. Beberapa permasalahan lingkungan hidup yang terjadi tentunya akan mendapatkan reaksi sebagai wujud keperdulian dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, LSM maupun masyarakat dalam kegiatan yang nyata. Kerangka laporan SLHD didasarkan kepada konsep hubungan sebab akibat dimana kegiatan manusia memberikan tekanan kepada lingkungan hidup (pressure) dan menyebabkan perubahan pada sumber daya alam dan lingkungan hidup baik secara kualitas maupun kuantitas (state). Selanjutnya pemerintah dan masyarakat/stakeholder melakukan reaksi terhadap perubahan ini baik melakukan adaptasi maupun mitigasi melalui berbagai 6

2013


kebijakan, program, maupun kegiatan (societal respons). Hal yang terakhir merupakan umpan balik terhadap tekanan melalui kegiatan manusia. Aktivitas manusia yang memanfaatkan sumberdaya alam akan menimbulkan tekanan pada lingkungan hidup dan merubah keadaannya, atau kondisinya. Manusia kemudian memberikan respons terhadap perubahan tersebut dengan membangun dan mengimplementasikan kebijakan. Analisis terhadap tekanan yang muncul, kondisi eksisting yang terjadi berikut dampaknya serta respons yang dilakukan kemudian dikenal sebagai pendekatan P-S-R (Pressure State Respons) seperti terlihat dalam diagram alir pada Gambar I1.

Beban Pencemaran Laju Kerusakan

PRESSURE (Tekanan) 1. Kegiatan Manusia • Pertambangan • Pertanian • Perindustria • Transportasi • Peternakan • Pemukiman 2. Alam (gempa) 3. Demografi • Penduduk • Pendidikan

1. 2. 3. 4. 5.

Lahan Air Udara Kehati Pesisir dan Laut

Pemanfaatan

Faktor Pembatas

Tata Kelola (Governance)

STATE (Status/Kondisi)

Dampak

RENSPONSE (Respon/Upaya) 1. 2. 3. 4. 5.

Lembaga Kebijakan Anggaran Program/Kegiatan Sumber Daya

Pemulihan, Rehabilitasi, Antisipasi

Gambar I-1. Diagram Model PSR (Tekanan-Status-Respon) Dengan demikian ada tiga indikator utama dalam kerangka PSR yang akan dianalisis, yaitu: 1. Indikator tekanan terhadap lingkungan hidup (pressure). Indikator ini menggambarkan tekanan dari kegiatan manusia terhadap lingkungan hidup dan sumberdaya alam. 2. Indikator kondisi lingkungan hidup (state). Indikator ini menggambarkan kualitas dan kuantitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup 3. Indikator respon (response). Indikator ini menunjukkan tingkat upaya dari para pemangku kepentingan terutama pemerintah terhadap status lingkungan hidup.

7

2013


Tekanan terhadap lingkungan hidup meliputi aktivitas seperti konsumsi energi, transportasi, industri, pertanian, kehutanan dan urbanisasi. Tekanan juga meliputi interaksi-interaksi berikut: a. Lingkungan hidup sebagai sumber dari aktivitas ekonomi manusia seperti mineral, makanan dan energi. Dalam prosesnya berpotensi mengurangi (depleting) sumbersumber daya tersebut atau mengganggu ekosistem. b. Aktivitas manusia memberikan dampak negatif berupa polutan (sampah/limbah) dan kerusakan lingkungan hidup. c. Kondisi lingkungan hidup seperti udara, air, dan sumber pangan yang tercemar mempunyai dampak langsung terhadap kesehatan manusia dan kesejahteraan. Tekanan ini akan mengubah kondisi lingkungan hidup, yang pada gilirannya kembali mempengaruhi kesejahteraan manusia itu sendiri. Kondisi lingkungan hidup ini meliputi kualitas air, udara, lahan, ketersediaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati. Respon masyarakat terhadap perubahan ini pada tingkat yang berbeda dapat berbentuk peraturan, teknologi, dan peningkatan kapasitas lainnya. Respon ini untuk mempengaruhi kondisi lingkungan hidup dan aktivitas manusia. Kemampuan untuk merespon ini tergantung kepada kuantitas dan kualitas informasi yang tersedia.

Pengambilan Keputusan

Legislasi

Rencana Aksi

Lembaga Perencanaan atau Lingkungan Rencana Aksi

Alat Bantu: Sistem Pakar Informasi

Indikator Indeks Isu Terkait Jaringan Nasional Terdesentralisasi

Alat Bantu: GIS/RS

Data

Data Sosio Ekonomi Batasan Administrasi Infrastruktur Tataguna Lahan Populasi Permukiman Perdagangan

Data Bio Fisik Udara/Atmosfir Geologi Hidrologi Tanah Topografi

Gambar I-2. Kerangka Kerja Analisis Lingkungan hidup

8


2013

4. Analisis Lingkungan Hidup Model bagi proses analisis lingkungan hidup, seperti yang diberikan dalam Gambar I-2, akan memfasilitasi pemrosesan serta pentransformasian data ke dalam informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Dalam rangka pembangunan berkelanjutan, data biofisik dan data sosio-ekonomis haruslah dikumpulkan, diintegrasikan, serta dianalisis untuk dapat mempresentasikan dan menganalisis keadaan lingkungan hidup secara lebih menyeluruh dan multisektoral. Kemampuan untuk mengevaluasi secara akurat perubahan lingkungan hidup sangatlah bergantung pada adanya data dasar di mana perubahan itu akan dibandingkan. Pada umumnya data status lingkungan hidup daerah ini meliputi atmosfer, topografi, geologi, hidrologi, tanah, serta flora dan fauna. Selain itu ditunjang oleh data sosio-ekonomi seperti data populasi, kesehatan, kemiskinan, pendidikan, keterbatasan administratif, tata guna lahan, perdagangan, infrastruktur, serta pemukiman. Data dasar yang berbeda akan digunakan untuk mempelajari isu yang berbeda.

9


2013

BAB II TATA LAKSANA LAPORAN SLHD A. Tujuan Ada tiga tujuan dasar dari Laporan SLHD, yaitu: 1. Menyediakan data dasar bagi perbaikan pengambilan keputusan pada semua tingkat; 2. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai kecenderungan dan kondisi lingkungan hidup; 3. Sarana evaluasi kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Laporan SLHD dimaksudkan untuk mendokumentasikan perubahan dan kecenderungan kondisi lingkungan hidup. Pelaporan yang rutin akan menjamin akses informasi lingkungan hidup yang terkini dan akurat secara ilmiah bagi publik, industri, organisasi non-pemerintah, serta semua tingkatan lembaga pemerintah. Laporan SLHD juga akan menyediakan referensi dasar tentang keadaan lingkungan hidup bagi pengambil kebijakan sehingga akan memungkinkan diambilnya kebijakan yang baik dalam rangka mempertahankan proses ekologis serta meningkatkan kualitas kehidupan di masa kini dan masa datang. Pelaporan keadaan lingkungan hidup yang baik dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan seperti berikut: 1. Secara rutin menyediakan informasi tentang kondisi lingkungan hidup kini dan prospeknya dimasa mendatang yang akurat, berkala, dan terjangkau bagi publik, pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta pengambil keputusan; 2. Memfasilitasi pengembangan, penilaian dan pelaporan indikator dan indeks lingkungan hidup yang disepakati pada tingkat nasional; 3. Menyediakan peringatan dini akan masalah potensial, serta memungkinkan adanya evaluasi akan rencana mendatang; 4. Melaporkan keefektifan kebijakan dan program yang dirancang untuk menjawab perubahan lingkungan hidup, termasuk kemajuan dalam mencapai standar dan target lingkungan hidup; 5. Memberikan sumbangan dalam menelaah kemajuan bangsa dalam menjamin keberlanjutan ekologis; 6. Merancang mekanisme integrasi informasi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi, untuk menyediakan gambaran yang jelas tentang keadaan bangsa; 7. Mengidentifikasi adanya kesenjangan (gap) pengetahuan tentang kondisi dan kecenderungan lingkungan hidup, serta merekomendasikan strategi penelitian dan pemantauan untuk mengisi kesenjangan tersebut, serta membantu pengambil keputusan untuk membuat penilaian yang terinformasi mengenai konsekuensi luas dari kebijakan dan rencana sosial, ekonomis dan terkait lingkungan hidup, serta untuk memenuhi kewajiban bangsa untuk pelaporan lingkungan hidup.

10


2013

Gambar II-1. Hubungan antara Indikator, Data dan Informasi menurut Pengguna B. Pengguna Produk Pelaporan Keadaan Lingkungan hidup Pengetahuan tentang pengguna informasi SLHD adalah penting untuk menentukan sistem pelaporan SLHD yang paling tepat. Laporan SLHD memiliki pengguna potensial yang beragam dalam kaitannya dengan fungsi pelaporan dan pemantauan. Berikut ini adalah daftar beberapa pengguna potensial tersebut: 1. 2. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Masyarakat umum; Lembaga kemasyarakatan; Sekolah, pada tingkat dasar, menengah, serta tingkat lanjut; Kelompok industri; Pengambil keputusan di bidang pemerintahan; Perencana dan pengelola sumber daya alam; Media cetak dan elektronik; serta; Lembaga internasional.

Masing-masing kelompok pengguna tersebut tentu memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda-beda. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan data tersebut perlu mengembangkan basis data sebagai sarana penyusunan laporan keadaan lingkungan hidup di suatu daerah. Pada umumnya dibutuhkan data deret waktu (time series) untuk mendapatkan analisis kecenderungan kualitas lingkungan hidup.

11


2013

Dengan adanya basis data time series tersebut akan mendukung pengembangan kebijakan pada tingkat daerah dan nasional. C. Prinsip Dasar Penyusunan SLHD Prinsip-prinsip dasar penyusunan laporan SLHD adalah sebegai berikut: 1. Laporan SLHD harus didasarkan pada informasi yang akurat dan ilmiah. Mutu dari SLHD tergantung pada transformasi data mentah menjadi informasi terolah yang berguna dalam meningkatkan kesadaran lingkungan hidup dan pengambilan keputusan. 2. Informasi harus disajikan tanpa bias dan modifikasi dari sumbernya, termasuk sistem monitoring, survei lapangan, serta sumber-sumber jarak jauh (citra satelit, foto udara). 3. Kemitraan dan kerjasama dengan komunitas, industri, organisasi non-pemerintah, serta pemerintah adalah perlu untuk keberhasilan SLHD. 4. Laporan SLHD juga perlu memasukkan informasi tentang isu-isu global, universal, dan regional. Sebagai contoh: perubahan iklim dan kerusakan lapisan ozon. Isu global dan regional memerlukan tindakan tingkat lokal dan nasional untuk pemandu tindakan tingkat global. Isu universal mempengaruhi semua negara, misalnya tekanan populasi penduduk, akan tetapi untuk merubahnya memerlukan tindakan tingkat lokal. 5. Laporan SLHD harus selalu berusaha menganalisis informasi dan isu lingkungan hidup menurut prinsip pembangunan berwawasan ekologis. 6. Laporan SLHD harus dipandu dengan kerangka konseptual yang memfasilitasi pengembangan informasi untuk menjawab pertanyaan dasar berikut: • Apa yang terjadi? Di mana terjadi? (Apa yang merupakan kondisi dan kecenderungan dari lingkungan hidup?) • Mengapa terjadi? Bagaimana terjadinya? (Apa penyebab perubahan yang dikarenakan oleh manusia dan alam?) • Mengapa perubahan signifikan? (Apa implikasi biofisik dan sosio-ekonomisnya?) • Apa respons kita? (Apa respons masyarakat untuk melindungi lingkungan hidupnya?) • Apakah respons itu cukup? 7. Keberhasilan laporan SLHD tergantung pada tingkat pemahaman terhadap konservasi ekosistim dalam rangka pembangunan berkelanjutan. D. Mekanisme Peyampaian Laporan SLHD Mekanisme penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Peraturan pemerintah tersebut mengatur tatacara penyampaian laporan dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota ke pemerintah pusat secara berjenjang. Inisiasi tindakan penanganan lingkungan hidup ini dapat diperoleh dari laporan Status Lingkungan Hidup Daerah yang ideal.

12


2013

Dasar dari proses penyusunan laporan yang ideal adalah penelaahan lingkungan hidup secara kolektif dan kooperatif antar negara, serta kerangka pelaporan yang didukung oleh basis data informasi lingkungan hidup (Environmental Information Database) yang komprehensif. Database informasi lingkungan hidup tersebut terdiri dari data dan informasi yang lengkap dan mendalam berdasarkan suatu set indikator secara berkala direview dan dilaporkan. Dengan demikian tujuan utama penyusunan database ini adalah untuk membangun dan menyediakan mekanisme yang disepakati untuk memperbaharui jaringan komprehensif dari database dan komplementernya. Database informasi lingkungan hidup dipergunakan untuk menyusun indikator lingkungan hidup tingkat nasional dan regional, mengukur status dan kecenderungan kondisi lingkungan hidup, serta kemajuan umum menuju pembangunan berkelanjutan. Informasi yang disarikan dari database lingkungan hidup ini dapat diolah untuk penyusunan laporan SLHD, di samping untuk menelaah dan mengawasi sumberdaya yang berada pada kondisi kritis, untuk menentukan respons ekosistem, mengevaluasi efek kerusakan ekosistem utama, serta untuk menentukan kebijakan yang sensitif lingkungan hidup. SLHD dari suatu daerah atau wilayah adalah merujuk pada kondisi yang teramati dari dua perspektif, yaitu kondisi biofisik dan kondisi sosio-ekonomis. Pelaporan keadaan lingkungan hidup ini menyediakan gambaran umum tentang keadaan kondisi biofisik dan sosioekonomi, menyediakan pemahaman akan pengaruh kegiatan manusia pada lingkungan hidup serta implikasinya pada kesehatan manusia dan kesejahteraan ekonomis. Pelaporan ini juga menyediakan gambaran umum tentang hasil dari respons seperti inisiatif kebijakan, reformasi legislatif, serta perubahan tingkah laku publik. Selain itu pelaporan status lingkungan hidup sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup dapat menjadi alat yang berguna dalam menilai dan menentukan prioritas masalah, dan membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan. Kesadaran akan pembangunan berwawasan ekologis sekarang telah meluas di kalangan individu, komunitas, dan pemerintah. Gaya hidup manusia bergantung kritis pada serangkaian aset alamiah: tanah, air, udara, sumber daya mineral, hutan dan sistem biologis lainnya. Pembangunan berwawasan ekologis tidaklah mungkin tanpa informasi lingkungan hidup yang cukup dan terjangkau. Seluruh masyarakat sangat memperhatikan isu-isu tentang kualitas lingkungan hidup seperti polusi udara, polusi air, polusi laut, hilangnya keanekaragaman hayati, dan erosi tanah pertanian. Pengambil kebijakan memerlukan data yang andal pada isu-isu tersebut serta pada indikator kunci keadaan lingkungan hidup lainnya. Tanpa informasi yang cukup dan terjangkau maka mungkin akan terjadi kerusakan ekosistem alami dibanding tercapainya keberlanjutan ekologis. Pembangunan sosio-ekonomi mungkin tak tercapai karena tidak faham akan dampak potensial dari suatu kegiatan.

13


2013

E. Penanggung Jawab dan Koordinasi Laporan SLHD pada dasarnya merupakan laporan kinerja pemerintah daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan merupakan informasi yang terbuka untuk publik. Karena pengelolaan lingkungan hidup sifatnya multi sektoral, maka dalam penyusunan SLHD Gubernur/Bupati/Walikota dibantu oleh: 1. Bapedalda/BPLHD/Lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup hidup, sebagai penanggung jawab penyusunan laporan. 2. Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota. 3. BPS Provinsi/Kabupaten/Kota. 4. Dinas dan instansi terkait sebagai sumber data. 5. Perguruan tinggi. F. Mekanisme Penyusunan Proses penyusunan pada dasarnya merupakan pencatatan proses kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi pemantauan, evaluasi, dan penetapan kebijakan (lihat Gambar II-6).

Gambar II-6. Diagram Proses Pengelolaan Lingkungan Hidup 14

2013


Berdasarkan gambar tersebut di atas, maka proses penyusunan SLHD adalah sebagai berikut: 1. Penetapan Tim Penyusun SLHD oleh Kepala Daerah 2. Pengumpulan data hasil pemantauan secara berkala oleh masing-masing institusi yang terkait 3. Melakukan evaluasi data secara berkala yang dilakukan oleh forum Tim SLHD 4. Menyampaikan hasil evaluasi data kepada pimpinan instansi terkait untuk dibahas pada forum pimpinan daerah 5. Mendokumentasikan kesepakatan atau hasil rapat pimpinan daerah. 6. Menyusun Laporan SLHD. Jadwal kegiatan penyusunan Laporan SLHD adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.

Kegiatan

1.

Penetapan TIM SLHD

2.

Pengumpulan data

3.

Pengolahan data

4.

Penulisan laporan

5.

Pencetakan laporan

6.

Pengiriman laporan

Tahun N 1

2

3

4

5

6

7

Tahun N+1 8

9

10

11

12

1

2

3

G. Penyampaian Laporan Laporan SLHD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Provinsi, Pusat Pengelolaan Ekoregion, dan Kementerian Lingkungan hidup Hidup. Sedangkan Laporan SLHD Provinsi diserahkan kepada Pusat Pengelolaan Ekoregion dan Kementerian Lingkungan hidup Hidup. H. Penyajian SLHD 1. Fisik Laporan Laporan SLHD Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari dua buah buku, yaitu: 1. Buku Laporan Status Lingkungan hidup Hidup Daerah (Buku I) Berisi analisis keterkaitan antara perubahan kualitas lingkungan hidup hidup (status), kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup hidup (tekanan), dan upaya untuk mengatasinya (respon). 2. Buku Kumpulan Data (Buku II) Berisi data kualitas lingkungan hidup hidup menurut media lingkungan hidup (air, udara, lahan serta pesisir dan pantai), data kegiatan/hasil kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup hidup, data upaya atau kegiatan untuk

15


2013

mengatasi permasalahan lingkungan hidup, dan data penunjang lainnya yang diperlukan untuk melengkapi analisis. Kedua buku tersebut disajikan dengan prinsip rapi, formal, dan estetis (bebas dan akan menjadi penilaian). Dicetak menggunakan kertas ukuran A4.

Gambar II-8. Sampul Buku Laporan SLHD Kabupaten/Kota

Gambar II-9. Sampul Buku Data SLHD Kabupaten/Kota

16


Gambar II-10. Sampul Buku Laporan SLHD Provinsi

Gambar II-11. Sampul Buku Data SLHD Provinsi

17

2013


2013

2. Sistematika Laporan SLHD a. Buku Laporan (Buku I) Buku Laporan SLHD (Buku I) terdiri dari empat bab dengan perincian sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

18


F.

2013

Iklim

-

Menyajikan informasi curah hujan dan suhu udara ratarata bulanan. Perbandingan dengan baku mutu (standar/kriteria) Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu Analisis statistik sederhana (frekuensi, maksimum, minimum, dan ratarata)

G. Bencana Alam

- Menyajikan informasi luas bencana, korban jiwa dan perkiraan kerugian akibat banjir, longsor, kekeringan, kebakaran lahan/hutan, dan gempa bumi.

- Perbandingan dengan baku mutu (standar/kriteria) - Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu - Analisis statistik sederhana (frekuensi, maksimum, minimum, dan ratarata) Bab III

Tekanan Terhadap Lingkungan A. Kependudukan

- Menyajikan informasi jumlah, pertumbuhan, dan kepadatan penduduk, serta pola migrasi

- Menyajikan informasi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur dan status pendidikan

- Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu - Analisis statistik sederhana (frekuensi, maksimum, minimum, dan ratarata)

B. Permukiman

Menyajikan informasi jumlah rumah tangga yang bertempat tinggal di lokasi permukiman mewah,

- menengah, sederhana, kumuh, bantaran sungai, dan di lokasi pasang surut

Menyajikan informasi jumlah rumah tangga menurut sumber air untuk minum, tempat pembuangan

- sampah, dan tempat buang air besar


C. Kesehatan

Menyajikan informasi usia harapan hidup, angka kelahiran, angka kematian, dan pola penyakit yang

- banyak diderita


D. Pertanian

Menyajikan informasi kebutuhan air dan penggunaan pupuk untuk lahan sawah, lahan pertanian

- tanaman pangan dan perkebunan

Menyajikan informasi perubahan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian dan informasi beban

- limbah padat dari kegiatan pertanian

- Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu - Analisis statistik sederhana (frekuensi, maksimum, minimum, dan ratarata) Sistematika

Keterangan E. Industri Menyajikan informasi jumlah industri yang berpotensi mencemari sumber air, tingkat ketaatan terhadap

- baku mutu dan jumlah beban limbah cairnya.

Menyajikan informasi jumlah industri yang berpotensi mencemari udara, tingkat ketaatan terhadap baku

- mutu dan beban emisinya.


19


2013

F. Pertambangan Menyajikan informasi produksi dan luas areal konsesi pertambangan yang perizinan dan atau

- pengawasannya merupakan kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota - Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu - Analisis statistik sederhana (frekuensi, maksimum, minimum, dan ratarata)

G. Energi

Menyajikan informasi perkiraan konsumsi energi untuk kegiatan transportasi, industri, dan rumah

- tangga


H. Transportasi

Menyajikan informasi panjang jalan, kondisi, dan kepadatan lalulintas dan jumlah limbah padat dan cair

- yang bersumber dari pelabuhan


I. Pariwisata

- Menyajikan informasi lokasilokasi wisata dan jumlah pengunjung - Menyajikan informasi jumlah hotel/penginapan serta jumlah limbah cair dan padat yang dihasilkan - Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu - Analisis statistik sederhana (frekuensi, maksimum, minimum, dan ratarata)

J. Limbah B3

- Menyajikan informasi perusahaan penghasil limbah B3 serta perusahaan yang mendapatkan izin untuk menyimpan, mengumpulkan, mengolah, memanfaatkan, mengangkut, dan memusnahkan limbah B3.

- Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu - Analisis statistik sederhana (frekuensi, maksimum, minimum, dan ratarata) Bab IV

Upaya Penglolaan Lingkungan A.

Rehabilitasi Lingkungan Menyajikan informasi rencana dan realisasi kegiatan reboisasi, penghijauan, dan kegiatan fisik lainnya

- yang terkait dengan perbaikan kondisi lingkungan B. Amdal

- Menyajikan informasi rekomendasi Amdal yang diberikan dan hasil pengawasan pelaksanaan UKL/UPL C. Penegakan Hukum

- Menyajikan informasi masalah lingkungan yang diadukan masyarakat dan tindak lanjutnya

D. Peran Serta Masyarakat E.

- Menyajikan informasi upaya perbaikan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat

Kelembagaan Menyajikan informasi produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan - pengelolaan lingkungan hidup, anggaran pengelolaan lingkungan hidup dan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

b. Buku Data (Buku II) Parameter dan data dari indikator yang diperlukan untuk menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi terfomulasikan dalam beberapa tabel pokok seperti dalam lampiran, maupun tabel tambahan. Tabel tambahan tidak termuat dalam buku petunjuk namun untuk mempertajam suatu uraian atau analisis dapat ditambahkan data lain dalam tabel tambahan yang formatnya diserahkan kepada daerah masing-masing.

20


2013

Tabel tambahan merupakan dukungan atau penjelasan dari tabel pokok, oleh karena itu dalam penyusunannya tidak terpisah dari tabel pokok. Sebagai contoh tabel pokoknya DE-1, kalau ada tabel tambahan maka tabel tambahan diberi kode DE-1A, DE-1B dan seterusnya dan maksimal lima tabel tambahan saja. Data dalam tabel-tabel dikelompokkan dalam masing-masing judul tabel dan kode sebagai berikut: SD: Sumberdaya Alam Kondisi sumberdaya alam suatu daerah DE: Demografi Perubahan dan struktur penduduk DS: Demografi Sosial Korelasi antara pertumbuhan dan struktur penduduk dengan kebutuhan fasilitas SE: Sosial Ekonomi Hubungan timbal balik antara pertumbuhan dan struktur penduduk dengan aktivitas dan pengembangannya SP: Sumber Pencemaran Identifikasi terhadap sumber dan beban pencemaran yang menekan lingkungan hidup BA: Bencana Alam Intensitas kejadian bencana yang telah terjadi di suatu daerah menurut jenis dan jumlah kerugian UP: Pengelolaan Lingkungan hidup Realisasi dari kegiatan pengelolaan lingkungan hidup hidup

21


2013

Buku Data (Buku II) tetap disertai Kata Pengantar yang sama dengan Buku Laporan (Buku I) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah (gubernur, Bupati datau Walikota). Setiap tabel dilengkapi dengan : 1. 2. 3. 4.

5.

Judul Tabel : diisi sesuai format yang tertulis Provinsi/Kabupaten/Kota : diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota penyusun laporan Tahun Data : diisi dengan tahun data yang digunakan Keterangan : diisi dengan penjelasan tanda-tanda baca seperti (-), (NA), (tad), (0) atau penjelasan tentang keberadaan komponen/ sub komponen yang diminta dalam tabel. Sumber : diisi dengan sumber perolehan data

Lampiran : Lampiran I berisi kumpulan tabel data SLHD Provinsi Lampiran II berisi kumpulan tabel data SLHD Kabupaten/Kota Lampiran III berisi rumus perhitungan perkiraan beban pencemar dan keterangan lainnya

22

2013


LAMPIRAN I KUMPULAN DATA SLHD PROVINSI A. Sumber Daya Alam Tabel SD-1. Luas Wilayah Menurut PenggunaanLahan Utama Provinsi: Tahun Data: Luas Lahan (Ha) No.

Kabupaten/Kota

Non Pertanian

Sawah

Lahan Kering

Perkebunan

Hutan

Badan Air

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Total

Keterangan: Sumber:

Penjelasan Isi Tabel : (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan. (3) Diisi dengan luas lahan non pertanian yang merupakan lahan terbuka dan pemukiman dalam satuan hektar (Ha). (4) Diisi dengan luas lahan sawah yang merupakan pertanian lahan basah dalam satuan hektar (Ha). (5) Diisi dengan luas lahan kering yang merupakan kebun campuran, semak/belukar, tegalan/ladang dalam satuan hektar (Ha). (6) Diisi dengan luas lahan perkebunan yang merupakan kebun dengan satu jenis tanaman atau komoditi tertentu kecuali kebun campuran dalam satuan hektar (Ha). (7) Diisi dengan luas lahan hutan primer dan hutan sekunder. (8) (9)

Diisi dengan luas badan air yang terdiri dari air, tambak/empang dan danau dalam satuan hektar (Ha). Diisi dengan jumlah total luas lahan per kabupaten/kota dalam satuan hektar (Ha)

23

2013


Tabel SD-2. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Status Provinsi: Tahun Data: No.

Fungsi

Luas (Ha)

(1)

(2)

(3)

Cagar Alam Suaka Margasatwa Taman Wisata Taman Buru Taman Nasional Taman Hutan Raya Hutan Lindung Hutan Produksi Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Konservasi Hutan Kota Total Luas Hutan Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : Luas kawasan hutan menurut fungsi dan status sesuai ketetapan Kementerian Kehutanan yang dituangkan dalam RTRW atau Perda, SK Gub/Bupati/Walikota. (1) Nomor urut (2) Cukup jelas (3) Diisi menggunakan angka dalam satuan hektar (Ha)

24

2013


Tabel SD-3. Luas Kawasan Lindung berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya Provinsi: Tahun Data:

No.

Nama Kawasan

(1) I.

(2)

Luas Kawasan (Ha)

(3)

Kawasan Lindung A. Kawasan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

B.

1. Kawasan Hutan Lindung 2. Kawasan Bergambut 3. Kawasan Resapan Air Jumlah Kawasan Perlindungan Setempat 1. 2. 3.

Sempadan Pantai Sempadan Sungai Kawasan Sekitar Danau atau Waduk 4. Ruang Terbuka Hijau Jumlah Kawasan Suaka Alam, Pelestarian C. Alam dan Cagar Budaya 1. 2.

Kawasan Suaka Alam Kawasan Suaka Laut dan Perairan Lainnya 3. Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut 4. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut 5. Kawasan Pantai Berhutan Bakau 6. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut 7. Taman Hutan Raya 8. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut 9. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan Jumlah D. Kawasan Rawan Bencana 1. Kawasan Rawan Tanah Longsor 2. Kawasan Rawan Gelombang Pasang 3. Kawasan Rawan Banjir Jumlah E. Kawasan Lindung Geologi 1. Kawasan Cagar Alam Geologi i. Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil ii. Kawasan Keunikan Bentang Alam

25

Vegetasi

(4)

Tutupan Lahan (Ha) Area Tanah Terbangun Terbuka

(5)

(6)

Badan Air

(7)

2013


Lanjutan No.

Nama Kawasan

(1)

(2) iii.

Luas Kawasan (Ha)

Vegetasi

(3)

(4)

Kawasan Keunikan Proses Geologi

Jumlah Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi i. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi ii. Kawasan Rawan Gempa Bumi iii. Kawasan Rawan Gerakan Tanah iv. Kawasan yang Terletak di Zona Patahan Aktif v. Kawasan Rawan Tsunami vi. Kawasan Rawan Abrasi vii. Kawasan Rawan Gas Beracun Jumlah 3. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah i. Kawasan Imbuhan Air Tanah ii. Sempadan Mata Air Jumlah Jumlah F. Kawasan Lindung Lainnya 1 Cagar Biosfer 2 Ramsar 3 Taman Buru 4 Kawasan Perlindungan . Plasma Nutfah 5 Kawasan pengungsian . Satwa 6 Terumbu Karang 7 Kawasan Koridor bagi Jenis . Satwa atau Biota Laut yang Dilindungi Jumlah Jumlah Total Kawasan Lindung Kawasan Budidaya Jumlah Total Kawasan Budidaya 2.

II.

Keterangan Sumber :

26


(5)

(6)

Badan Air

(7)


2013

Penjelasan Isi Tabel : Isi Tabel Merupakan Hasil analisis tumpang susun (overlay) antara RTRW atau Perda, SK Gub/Bupati/Walikota dan peraturan lainnya dengan kondisi tutupan lahantahun berjalan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nomor urut Cukup jelas Diisi dengan luas kawasan hutan dalam satuan hektar (Ha). Diisi dengan luas vegetasi yang terdiri dari hutan primer, hutan sekunder, perkebunan, bakau dan sawah ladang dalam satuan hektar (Ha). Diisi dengan luas areal terbangun yang merupakan pemukiman dan kawasan industri dalam satuan hektar (Ha). Diisi dengan luas tanah terbuka yang merupakan tanah terbuka, semak belukar dan lahan kosong dalam satuan hektar (Ha). Diisi dengan luas badan air yang terdiri dari air, tambak dan sungai dalam satuan hektar (Ha).

27

2013


Tabel SD-4. Luas Penutupan Lahan Dalam Kawasan Hutan dan Luar Kawasan Hutan Provinsi: Tahun Data: KAWASAN HUTAN (Ha) NO

KABUPATEN/ KOTA

(1)

(2) 1.

HUTAN TETAP KSA- KPA

HL

HPT

HP

JUMLAH

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

HPK

JUMLAH

(8)

(9)

APL

JUMLAH

(10)

(11)

Kab/Kota A a.Hutan b.Non Hutan c.Tidak ada data Dst

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : Tabel ini merupakan Hasil analisis tumpang susun (overlay) antara batas administrasi, tutupan lahan (hutan-non hutan) dan kawasan hutan berdasarkan penetapan Kementerian Kehutanan (RTRW) atau Perda, SK Gub/Bupati/Walikota dan peraturan lainnya KSA-KPA : Kawasan suaka alam – kawasan pelestarian alam HL : Hutan lindung HPT : Hutan produksi terbatas HP : Hutan produksi tetap HPK : Hutan produksi yang dapat dikonversi APL : Area penggunaan lain (selain kawasan hutan) Tidak ada data : 1. Tidak terpantau/terdeteksi 2. tertutup awan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Nomor urut Cukup jelas Diisi dengan KSA-KPA dalam satuan hektar (Ha) Diisi dengan HL dalam satuan hektar (Ha) Diisi dengan HPT dalam satuan hektar (Ha) Diisi dengan HP dalam satuan hektar (Ha) Diisi dengan penjumlahan dari kolom (3), (4), (5) dan (6) dalam satuan hektar (Ha) Diisi dengan hutan produksi yang dapat dikonversi dalam satuan hektar (Ha) Diisi dengan penjumlahan dari kolom (7) dan (8) dalam satuan hektar (Ha) Diisi dengan APL dalam satuan hektar (Ha) Diisi dengan penjumlahan dari kolom (9) dan (10) dalam satuan hektar (Ha)

28

2013


Tabel SD-5. Luas Lahan Kritis Provinsi: Tahun Data:

No.

Kabupaten/Kota

Kritis (Ha)

Sangat Kritis (Ha)

Jumlah Total (Ha)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Total

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : (1) Nomor urut (2) Diisi dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan (3) Diisi dengan jumlah lahan kritis dalam satuan hektar (Ha) (4) Diisi dengan jumlah lahan sangat kritis dalam satuan hektar (Ha) (5) Diisi dengan jumlah total kolom (3) dan (4) dalam satuan hektar (Ha) Tabel SD-6. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air Provinsi: Lokasi: Tahun Data: Status

No.

Tebal Tanah

Ambang Kritis Erosi (mm/10 tahun)

Besaran erosi (mm/10 tahun)

Melebihi/Tidak

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 2 3 4 5

< 20 cm 20 - < 50 cm 50 - < 100 cm 100 – 150 cm > 150 cm

0,2 - 1,3 1,3 - < 4 4,0 - < 9,0 9,0 – 12 > 12

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : (1) Nomor urut (2) Cukup jelas (3) Cukup jelas sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 tentangPengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (4) Diisi dengan angka dalam satuan (mm/10 tahun) (5) Diisi dengan kata “Melebihi” atau “Tidak”

29

2013


Tabel SD-7. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Provinsi: Lokasi: Tahun Data: No.

Parameter

(1)

(2)

1 2 3

Ketebalan Solum Kebatuan Permukaan Komposisi Fraksi

4 5 6 7 8 9 10

Berat Isi Porositas Total Derajat Pelulusan air pH (H2O) 1 : 2,5 Daya Hantar Listrik Redoks Jumlah Mikroba

Ambang Kritis

Hasil Pengamatan

(3)

(4)

< 20 cm > 40 % < 18 % koloid; > 80 % pasir kuarsitik > 1,4 g/cm3 < 30 % ; > 70 % < 0,7 cm/jam; > 8,0 cm/jam < 4,5 ; > 8,5 > 4,0 mS/cm < 200 mV < 102cfu/g tanah

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : (1) Nomor urut (2) Cukup jelas Cukup jelas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000tentang (3) Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (4) Diisiangka hasil pengamatan dengan satuan masing-masing parameter (5) Diisi dengan kata “Melebihi” atau “Tidak”

30

Status Melebihi/Tidak

(5)

2013


Tabel SD-8. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah Provinsi: Lokasi: Tahun Data: No.

Parameter

(1)

Ambang Kritis

Hasil Pengamatan

(3)

(4)

(2)

1

Subsidensi Gambut di atas pasir kuarsa

2

Kedalaman Lapisan Berpirit dari permukaan tanah

> 35 cm/tahun untuk ketebalan gambut ≥ 3 m atau 10% / 5 tahun untuk ketebalan gambut < 3 m < 25 cm dengan pH ≤ 2,5

3

Kedalaman Air Tanah dangkal

> 25 cm

4

Redoks untuk tanah berpirit

> - 100 mV

5 6 7

Redoks untuk gambut pH (H2O) 1 : 2,5 Daya Hantar Listrik/DHL

> 200 mV < 4,0 ; > 7,0 > 4,0 mS/cm

8

Jumlah mikroba

< 102 cfu/g tanah

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : (1) Nomor urut (2) Cukup jelas (3) Cukup jelas, sesuai Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000tentang Pengendalian Kerusakan Tanah (4) (5)

untuk Produksi Biomassa

Diisi menggunakan angka dalam satuan masing-masing Diisi dengan kata “Melebihi” atau “Tidak”

31


(5)


Tabel SD-9. Perkiraan Luas Kerusakan Hutan menurut Penyebabnya Provinsi: Tahun Data: No.

Penyebab Kerusakan

Luas (Ha)

(1)

(2)

(3)

1

Kebakaran Hutan

2

Ladang Berpindah

3 4

Penebangan Liar

5

Lainnya

Perambahan Hutan Total

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : (1) Nomor urut (2) Cukup jelas (3) Diisi dengan luas menggunakan angka dalam satuan hektar (Ha)

Tabel SD-10. Pelepasan Kawasan Hutan yang dapat dikonversi Menurut Peruntukkan Provinsi: Tahun Data: No.

Peruntukan

Luas (Ha)

(1)

(2)

(3)

1 2 3 4 5 6

Pemukiman Pertanian Perkebunan Industri Pertambangan Lainnya Total

Keterangan : Sumber: Penjelasan Isi Tabel : Tabel ini merupakan pelepasan kawasan hutan yang dapat dikonversi berdasarkan SK Menteri Kehutanan (1) (2) (3)

Nomor urut Cukup jelas Diisidengan luas menggunakan angka dalam satuan hektar (Ha)

32

2013

2013


Tabel SD-11. Flora dan Fauna yang Dilindungi Provinsi: Tahun Data: No.

Golongan

(1) 1.

(2) Hewan menyusui/Mamalia

2.

Burung

1. 2. 3. dst...

3.

Reptil

1. 2. 3. dst...

4.

Amphibi

1. 2. 3. dst...

5.

Ikan

1. 2. 3. dst...

6.

Keong

1. 2. 3. dst...

7.

Serangga

1. 2. 3. dst...

8. Tumbuh-tumbuhan

Nama spesies Diketahui

Endemik (4)

(3) 1. 2. 3. dst...

Status Terancam Berlimpah Dilindungi (5) (6) (7)

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

1. 2. 3. dst... Jumlah

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : Pilihan status adalah endemik, terancam, berlimpah dan dilindungi sesuai ketetapan masingmasing daerah (1) Nomor urut (2) Cukup jelas (3) Diisi dengan nama spesies yang diketahui (4) Diisi dengan jumlah flora dan fauna endemik yang diketahui dalam satuan ekor. (5) Diisi dengan jumlah flora dan fauna terancam yang diketahui dalam satuan ekor. (6) Diisi dengan jumlah flora dan fauna berlimpah yang diketahui dalam satuan ekor. (7) Diisi dengan jumlah flora dan fauna dilindungi yang diketahui dalam satuan ekor.

33

2013


Tabel SD-12. Inventarisasi Sungai Provinsi: Tahun Data: No.

Nama Sungai

Panjang (km)

(1)

(2)

(3)

Lebar (m) Permukaan Dasar (4) (5)

Kedalaman (m) (6)

Debit (m3/dtk) Maks Min (7) (8)

dst

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : Lebar sungai dan kedalaman sungai dihitung rata-ratanya (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama sungai utama yang ada di provinsi/kabupaten/kota penyusun laporan (3) Diisi menggunakan angka dalam satuan kilometer (km) (4) Diisi menggunakan angka dalam satuan meter (m) (5) Diisi menggunakan angka dalam satuan meter (m) (6) Diisi menggunakan angka dalam satuan meter (m) (7) Diisi menggunakan angka dalam satuan meter kubik per detik (m3/dtk) (8) Diisi menggunakan angka dalam satuan meter kubik per detik (m3/dtk)

34

2013


Tabel SD-13. Inventarisasi Danau/Waduk/Situ/Embung Provinsi: Tahun Data: No.

Nama Danau/Waduk/Situ/Embung

Luas (Ha)

Volume (m3)

(1)

(2)

(3)

(4)

1. 2. dst 1. 2. dst 1. 2. dst 1. 2. dst

Danau ............ ............ ............ Waduk ............ ............ ............ Situ ............ ............ ............ Embung ............ ............ ............

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama danau/waduk/situ/embung (3) Diisi menggunakan angka dalam satuan hektar (Ha) (4) Diisi menggunakan angka dalam satuan meter kubik (m3)

35

2013


Tabel SD-14. Kualitas Air Sungai Provinsi: Tahun Data: No

Parameter

Satuan

(1)

(2)

(3)

Data Sungai

Lokasi Sampling 1

2

3

4

5

dst

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Nama Lokasi Koordinat Waktu Pemantauan FISIKA

1 2 3

Tempelatur

ºC

Residu Terlarut

mg/ L

Residu Tersuspensi

mg/L

KIMIA ANORGANIK

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

pH DHL

mg/L

TDS

mg/L

TSS

mg/L

DO

mg/L

BOD

mg/L

COD

mg/L

NO2

mg/L

NO3

mg/L

NH3

mg/L

Klorin bebas

mg/L

T-P

mg/L

Fenol

µg/L

Minyak dan Lemak

µg/L

Detergen

µg/L

Sianida

jmlh/1000 ml jmlh/1000 ml mg/L

H2S

mg/L

Fecal coliform Total coliform

Keterangan :

Sumber :

36


2013

Penjelasan Isi Tabel: Data Kualitas air sungai Provinsi minimal menggunakan data dari dana Dekonsentrasi pemantauan kualitas air sungai. Parameter yang wajib dipantau adalah parameter sesuai dengan petunjuk teknis pemantauan kualitas air. Nama Lokasi : Isi dengan lokasi titik pantau Koordinat : Isi dengan koordinat Lintang Selatan dan Lintang Utara (format koordinat geografis :derajat, menit, detik) dari masing-masing titik sampling Waktu Pemantauan : Isi dengan tanggal pemantauan dari masing-masing titik sampling (tgl/bln/thn) (1) Nomor urut (2) Cukup jelas (3) Cukup jelas (4) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan (5) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan (6) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan (7) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan (8) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan (9) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan

37

2013


Tabel SD-15. Kualitas Air Danau/Situ/Embung Provinsi: Tahun Data : No

Parameter

Satuan

(2)

(3)

(1)

Data Danau

Lokasi Sampling 1

2

3

4

5

dst

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


1 2 3

Tempelatur

ºC

Residu Terlarut

mg/ L

Residu Tersuspensi

mg/L

KIMIA ANORGANIK

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

pH DHL

mg/L

TDS

mg/L

TSS

mg/L

DO

mg/L

BOD

mg/L

COD

mg/L

NO2

mg/L

NO3

mg/L

NH3

mg/L

Klorin bebas

mg/L

T-P

mg/L

Fenol

µg/L

Minyak dan Lemak

µg/L

Detergen

µg/L

Fecal coliform

jmlh/100 ml

Total coliform

jmlh/100 ml

Sianida

mg/L

H2S

mg/L

Keterangan : Sumber :

38


Penjelasan Isi Tabel : Tabel ini wajib diisi oleh provinsi, sedangkan untuk kab/kota tidak diwajibkan Nama Lokasi : Isi dengan nama lokasi sampling : Isi dengan koordinat Lintang Selatan dan Lintang Utara Koordinat (format koordinat geografis :derajat, menit, detik) dari masing-masing titik sampling Waktu : Isi dengan tanggal pemantauan dari masing-masing titik sampling Pemantauan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Nomor urut Cukup jelas Cukup jelas Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan. Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan. Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan. Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan. Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan. Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.

39

2013

2013


Tabel SD-16. Kualitas Air Sumur Provinsi: Tahun Data :

No

Parameter

Satuan

1

2

Lokasi Sampling 3 4

Nama Lokasi Data Sumur

Koordinat Waktu Pemantauan FISIKA

1 2 3

Tempelatur

o

C

Residu Terlarut

mg/ L

Residu Tersuspensi

mg/L

KIMIA ANORGANIK

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

pH BOD

mg/L

COD

mg/L

DO

mg/L

Total Fosfat sbg P

mg/L

NO 3 sebagai N

mg/L

NH3-N

mg/L

Arsen

mg/L

Kobalt

mg/L

Barium

mg/L

Boron

mg/L

Selenium

mg/L

Kadmium

mg/L

Khrom (VI)

mg/L

Tembaga

mg/L

Besi

mg/L

Timbal

mg/L

Mangan

mg/L

Air Raksa

mg/L

Seng

mg/L

Khlorida

mg/l

Sianida

mg/L

Fluorida

mg/L

Nitrit sebagai N

mg/L

Sulfat

mg/L

Khlorin bebas

mg/L

Belereng sebagai H2S

mg/L

MIKROBIOLOGI

31 32

Fecal coliform

jml/100 ml

Total coliform

jml/100 ml

33 34

Gross-A

Bq /L

Gross-B

Bq /L

RADIOAKTIVITAS

Keterangan: Sumber :

40

5

dst


Penjelasan Isi Tabel : Tabel ini wajib Diisi oleh provinsi, sedangkan untuk kab/kota tidak diwajibkan Nama Lokasi : Isi dengan nama Sumur Koordinat : Isi dengan koordinat Lintang Selatan dan Lintang Utara (format koordinat geografis :derajat, menit, detik) dari masing-masing titik sampling Waktu Pemantauan : Isi dengan tanggal pemantauan dari masing-masing titik sampling (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


41

2013

2013


Tabel SD-17. Kualitas Air Laut Provinsi: Tahun Data: No

Parameter

Satuan

Lokasi Sampling

Baku Mutu

Titik 1

Nama Lokasi Koordinat Waktu sampling (tgl/bln/thn) Fisika 1

Warna

CU

2

Bau

3

Kecerahan

M

4

Kekeruhan

NTU

5

TSS

mg/l

6

Sampah

-

7

Lapisan Minyak

-

8

Temperatur

o

C

Kimia 9

pH

10

Salinitas

‰

11

DO

mg/l

12

BOD5

mg/l

13

COD

mg/l

14

Amonia total

mg/l

15

NO2-N

mg/l

16

NO3-N

mg/l

17

PO4-P

mg/l -

18

Sianida (CN )

mg/l

19

Sulfida (H2S)

mg/l

20

Klor

mg/l

21

Minyak bumi

mg/l

22

Fenol

mg/l

23

Pestisida

mg/l

24

PCB

mg/l


42

Titik 2

Titik 3

Titik 4

Titik ...

2013


Penjelasan Isi Tabel : Parameter disesuaikan

Nama Lokasi Koordinat Waktu Pemantauan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

: Isi dengan nama laut : Isi dengan koordinat Lintang Selatan dan Lintang Utara (format koodinat geografis:derajat, menit, detik) dari masing-masing titik sampling : Isi dengan tanggal pemantauan dari masing-masing titik sampling

Nomor urut Cukup jelas Baku Mutu berdasarkan peraturan daerah atau nasional Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan. Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan. Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan. Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan. Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.

Tabel SD-18. Kualitas Udara Ambien Provinsi: Tahun Data: No.

Parameter

(1)

(2)

Satuan

(3)

1.

SO2

µg/Nm3

2.

CO

µg/Nm3

3.

N02

µg/Nm3

4.

O3

µg/Nm3

5.

HC

µg/Nm3

6.

PM10

µg/Nm3

7.

PM2.5

µg/Nm3

8.

TSP

µg/Nm3

9.

Pb

µg/Nm3

10.

Dustfall

µg/Nm3

11.

Total Fluorides sebagai F

µg/Nm3

12.

Fluor Index

µg/Nm3

13.

Khlorine & Khlorine Dioksida

µg/Nm3

14.

Sulphat Index

µg/Nm3

Lama Pengukuran Lokasi 1 Lokasi 2

(4)

(5)

(6)

Lokasi Lokasi 3

Lokasi 4

Lokasi 5

(7)

(8)

(9)

Keterangan : Sumber: Penjelasan Isi Tabel : Untuk Kolom 4 lama pengukuran (1jam, 24 jam, 1 tahun) disesuaikan dengan daerah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Diisi dengan angka lama pengukuran Diisi hasil pengukuran dengan angka dalam satuan yang telah ditentukan Diisi hasil pengukuran dengan angka dalam satuan yang telah ditentukan Diisi hasil pengukuran dengan angka dalam satuan yang telah ditentukan Diisi hasil pengukuran dengan angka dalam satuan yang telah ditentukan Diisi hasil pengukuran dengan angka dalam satuan yang telah ditentukan Parameter wajib: SO2, CO, NO2, O3, HC, PM 10, PM 2.5, TSP

43

2013


Tabel SD-19. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang Provinsi: Tahun Data:

No.

Kabupaten/Kota

Luas Tutupan (Ha)

Sangat Baik

Baik

Sedang

Rusak

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Persentase Luas Terumbu Karang (%)

1 2 3

Dst

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan (3) Diisi luasan tutupan lahan menggunakan dalam satuan hektar (Ha) (4) Diisi dengan presentase luas terumbu karang dengan kondisi sangat baik (5) Diisi dengan presentase luas terumbu karang dengan kondisi baik (6) Diisi dengan presentase luas terumbu karang dengan kondisi sedang (7)

Diisi dengan presentase luas terumbu karang dengan kondisi rusak

44

2013


Tabel SD-20. Luas dan Kerusakan Padang Lamun Provinsi: Tahun Data: No

Kabupaten/Kota

Luas (Ha)

Persentase Area Kerusakan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

1 2 3 4 5

Dst Total

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun (1) (2) (3) (4)

Nomor urut Diisi dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan Diisi dengan angka luas padang lamun dalam satuan hektar (Ha) Diisi dengan prosentase area kerusakan

Tabel SD-21. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove Provinsi: Tahun Data: No

Lokasi

Luas Lokasi (Ha)

(1) 1 2 3 4 5

(2)

(3)

Persentase tutupan (%) (4)

Total

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove (1) (2) (3) (4) (5)

Nomor urut Diisi dengan nama lokasi hutan mangrove Diisi dengan luasan tutupan mangrove dalam satuan hektar (Ha) Diisi dengan persentase tutupan mangrove Diisi dengan kerapatan tutupan mangrove dalam satuan pohon/hektar(Ha)

45

Kerapatan (pohon/Ha) (5)

2013


Tabel SD-22. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Provinsi: Tahun Data: Nama dan Lokasi Stasiun (2)

No.

(1) 1 2 3 4 5

Jan

Feb

Mar

Curah Hujan Rata-Rata Bulanan (mm) Apr Mei Jun Jul Ags Sep (3)

Okt

Nop

Des

Dst.. TOTAL

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama dan lokasi stasiun pemantauan (3) Diisi menggunakan angka dengan dalam satuan milimeter (mm)

Tabel SD-23. Suhu Udara Rata-Rata Bulanan Provinsi: Tahun Data: No

Nama dan Lokasi Stasiun

(1)

(2)

Suhu Udara Rata-Rata Bulanan (0C) Jan

1 2 3 4 5

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun (3)

Dst.. TOTAL

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama dan lokasi stasiun pemantauan (3) Diisi menggunakan angka dalam satuan derajat celcius

46

Jul

Ags

Sep

Okt

Nop

Des

2013


Tabel SD-24. Kualitas Air Hujan Provinsi: Tahun Data: No.

Parameter

Satuan

(1)

(2)

(3)

1

pH

µmhos/em

2

DHL

mg/L

3

SO4

mg/L

4

NO3 Cr

mg/L

7

NH4 Na

mg/L

8

Ca2+

mg/L

9

Mg2+

mg/L

5 6

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Waktu Pemantauan Jun Jul Agust (9)

(10)

mg/L mg/L


Penjelasan Isi Tabel : (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama prameter yang diperiksa (3) Cukup jelas (4) Kolom 4 sampai dengan 15 diisi dengan hasil pengukuran setiap bulan

47

(11)

Sept

Okt

Nov

Des

(12)

(13)

(14)

(15)

2013


B. Bencana Alam Tabel BA-1. Bencana Banjir, Korban, dan Kerugian Provinsi: Tahun Data : No

Kabupaten/Kota

Total Area Terendam (Ha)

(1)

(2)

(3)

1 2 3 4 5 TOTAL

Jumlah Korban Mengungsi Meninggal (4)

(5)

Perkiraan Kerugian (Rp.) (6)

Dst

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan (3) Diisi dengan total area terendam dalam satuan hektar (Ha) (4) Diisi dengan jumlah korban yang mengungsi dalam satuan orang (5) Diisi dengan jumlah korban yang meninggal dalam satuan orang (6) Diisi dengan perkiraan kerugian yang terjadi akibat bencana alam dalam satuan rupiah Tabel BA-2. Bencana Kekeringan, Luas, dan Kekeringan Provinsi : Tahun Data : No

Kabupaten/Kota

Total Area (Ha)

Perkiraan Kerugian (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

1. 2. 3. 4. 5. TOTAL

Dst

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan (3) Diisi dengan total area yang terkena dampak kekeringan dalam satuan hektar (Ha) (4) Diisi dengan perkiraan kerugian yang terjadi akibat kekeringan dalam satuan rupiah

48

2013


Tabel BA-3. Bencana Kebakaran Hutan/Lahan, Luas, dan Kerugian Provinsi: Tahun Data : Kabupaten/Kota

Perkiraan Luas Hutan/Lahan Terbakar (Ha)

Perkiraan Kerugian (Rp.)

No (1)

(2)

(3)

(4)

1. 2. 3. 4. 5.

Dst TOTAL

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. (1) Nomor urut (2) Diisi dengan kabupaten/kotayang ada di provinsi penyusun laporan (3) Diisi dengan jumlah perkiraan luas hutan /lahan terbakar dalam satuan hektar (Ha) (4) Diisi dengan menggunakan nilai rupiah

49

2013


Tabel BA-4. Bencana Alam Tanah Longsor dan Gempa Bumi, Korban, Kerugian Provinsi: Tahun Data:

No

Kabupaten/Kota

Jenis Bencana

(1)

(2)

(3)

Jumlah Korban Meninggal (jiwa)


(4)

(5)

1 2 3 4 5

Dst..

Total

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : Tabel ini merupakan tabel penggabungan dari Tabel BA3 dan BA 4 pada pedoman sebelumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunung api atau runtuhan batuan. (1) Nomor urut (2) Diisi dengan kabupaten/kotayang ada di provinsi penyusun laporan (3) Diisi Jenis bencana, selain bencana banjir kekeringan misalnya : tanah longsor, gempa bumi, tsunami, puting beliung (4) Diisi dengan jumlah korban meninggal dalam satuan orang (5) Diisi dengan perkiraan kerugian dalam satuan rupiah

50

2013


C. Demografi Tabel DE-1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Provinsi: Tahun Data : No.

Kabupaten/Kota

Luas (km2)

Jumlah Penduduk

Pertumbuhan Penduduk (%)

Kepadatan Penduduk (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1 2 3 4

Dst.. Total

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : (1) Nomor urut (2) Diisi dengan kabupaten/kotayang ada di provinsi penyusun laporan. (3) Diisi dengan luas kabupaten/kota (4) Diisi dengan jumlah penduduk . (5) Diisi dengan prosentase pertumbuhan penduduk. (6) Diisi dengan prosentase kepadatan penduduk. Tabel DE-2. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Provinsi: Tahun Data: No.

Kabupaten/Kota

(1) 1 2 3 4

(2)

Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan (3) (4)

Jumlah (5)

Dst.. Total

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : Tabel ini merupakan penggabungan dari tabel DE-2 dan DE-3 dari pedoman sebelumnya (1) Nomor urut (2) Diisi nama kabupaten/kotayang ada di provinsi penyusun laporan (3) Diisi dengan jumlah penduduk laki-laki dalam angka dengan satuan jiwa/orang (4) Diisi dengan jumlah penduduk perempuan dalam angka dengan satuan jiwa/orang (5) Diisi dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam angka dengan satuan jiwa/orang

51

2013


Tabel DE-3. Penduduk di Wilayah Pesisir dan Laut Provinsi: Tahun Data: No.

Kabupaten/Kota

Jumlah Desa

Jumlah Penduduk

(1) 1. 2. 3. dst

(2)

(3)

(4)

Jumlah Rumah Tangga (5)

Total Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : Kawasan pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut (1) Nomor urut (2) Diisi dengan kabupaten/kotayang ada di provinsi penyusun laporan (3) Diisi dengan jumlah desa dalam angka (4) Diisi dengan jumlah penduduk dengan satuan jiwa yang ada di kawasan/wilayah dalam angka

52

2013


D. Demografi Sosial Tabel DS-1A. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan Provinsi: Tahun Data: Tidak Sekolah No. (1)

SD

SLTP

SLTA

Kabupaten/Kota

LakiLaki

Perempuan

LakiLaki

Perempuan

LakiLaki

Perempuan

Laki-Laki

Perempuan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1 2 3 4 5 Jumlah


Penjelasan Isi Tabel :

Tabel ini merupakan penggabungan dari tabel DS-1 sampai dengan DS-4 pada pedoman sebelumnya (1) Cukup jelas (2) Diisi dengan nama kabupaten/kotayang ada diprovinsi penyusun laporan (3) Sampai dengan (10) diisi berdasarkan kelompok tingkat pendidikan dan jenis kelamin dalam satuan jiwa

Tabel DS-1B. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan Provinsi : Tahun Data : No.

Kabupaten/Kota

(1)

(2)

Diploma

S1

S2

S3

Laki-Laki

Perempuan

Laki-Laki

Perempuan

Laki-Laki

Perempuan

Laki-Laki

Perempuan

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1 2 3 4 5 Jumlah

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel

Tabel ini merupakan penggabungan dari tabel DS-1, s.d DS-4 dari pedoman sebelumnya (1) Cukup jelas (2) Diisi dengan nama kabupaten/kotayang ada diprovinsi penyusun Laporan (3) Sampai dengan (10) diisi berdasarkan kelompok tingkat pendidikan dan jenis kelamin dalam angka

53


Tabel DS-2. Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk Provinsi: Tahun Data: No. (1)

Jenis Penyakit

Jumlah Penderita

(2)

(3)

1. 2. 3. 4. dst Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : (1) Cukup jelas (2) Diisi dengan jenis penyakit yang ada di provinsi penyusun laporan (3) Diisi dengan jumlah penderita penyakit dalam satuan jiwa E. Sosial Ekonomi Tabel SE-1. Jumlah Rumah Tangga Miskin Provinsi: Tahun Data: Jumlah Rumah No. Kabupaten/Kota Tangga (1) (2) (3) 1. 2. 3. 4. 5. D st

Jumlah Rumah Tangga Miskin (4)

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi tabel : (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama kabupaten/kotayang ada di provinsi penyusun laporan (3) Diisi dengan jumlah rumah tangga di masing-masing kabupaten/kota (4) Diisi dengan jumlah rumah tangga miskin di masing-masing kabupaten/kota

54

2013

2013


Tabel SE-2. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum Provinsi: Tahun Data: No. Kabupaten/Kota Ledeng Sumur (1) (2) (3) (4) 1 2 3 dst Total

Sungai (5)

Hujan (6)

Kemasan (7)

Lainnya (8)

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel: (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama kabupaten/kotayang ada di provinsi penyusun laporan (3) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan ledeng sebagai sumber air minum. Definisi air ledeng: sumber air yang berasal dari air yang telah melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. (4) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan sumur sebagai sumber air minum. Definisi sumur: air yang berasal dari tanah yang digali dan lingkar sumur tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0.8 meter diatas tanah dan 3 meter ke bawah tanah serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkar sumur. (5) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan air sungai sebagai sumber air minum. (6) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan air hujan sebagai sumber air minum. (7) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan air kemasan sebagai sumber air minum. (8) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber selain kolom (3)-(7) sebagai sumber air minum

55


2013

Tabel SE-3. Luas Lahan dan Produksi Perkebunan menurut Jenis Tanaman dan Penggunaan Pupuk Provinsi : Tahun Data :

No.

Jenis Tanaman

(1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

(2) Karet Kelapa Kelapa Sawit Kopi Coklat Teh Cengkeh Tebu Tembakau Kapas Jarak Kapuk Kina Jambu Mete Pala Kayu Manis Lainnya (Sebutkan) Total

Luas Lahan (Ha) (3)

Produksi (Ton) (4)

Urea (5)

Pemakaian Pupuk (Ton) SP.36 ZA NPK (6) (7) (8)

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel: (1) Nomor urut (2) Diisi sesuai jenis tanaman yang tertulis (3) Diisi dengan luas lahan sesuai dengan jenis tanaman (4) Diisi dengan jumlah produksi dalam setahun tiap jenis tanaman dalam ton (5) Diisi dengan jumlah pemakaian pupuk Urea untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton (6) Diisi dengan jumlah pemakaian pupuk SP.36 untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton (7) Diisi dengan jumlah pemakaian pupuk ZA untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton (8) Diisi dengan jumlah pemakaian pupuk NPK untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton Diisi dengan jumlah pemakaian pupuk Organik untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton (9) Kolom (3), (4), (5) wajib diisi, kolom (6), (7), (8), (9) tidak wajib

56

Organik (9)

2013

PEDOMAN PENYUSUNAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Tabel SE-4. Penggunaan Pupuk untuk Tanaman Padi dan Palawija menurut Jenis Pupuk Provinsi: Tahun Data : No.

Jenis Tanaman

(1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

(2)

Urea (3)

Pemakaian Pupuk (Ton) NPK ZA SP.36 (6) (4) (5)

Padi Jagung Kedelai Kacang tanah Ubi kayu Ubi jalar Lainnya (sebutkan) Total

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel: (1) Nomor urut (2) Diisi sesuai jenis tanaman yang tertulis (3) Diisi jumlah pemakaian pupuk Urea untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton (4) Diisi jumlah pemakaian pupuk SP.36 untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton (5) Diisi jumlah pemakaian pupuk ZA untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton (6) Diisi jumlah pemakaian pupuk NPK untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton (7) Diisi jumlah pemakaian pupuk organik untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton Kolom (3) wajib Diisi, kolom (4) s.d (7) tidak wajib

57

Organik (7)


2013

Tabel SE-5. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Provinsi: Tahun Data: No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8

Jenis Penggunaan Baru (2) Permukiman Industri Tanah kering Perkebunan Semak belukar Tanah kosong Perairan/kolam Lainnya (sebutkan) Total

Luas (Ha) (3)

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel: (1) Nomor urut (2) Diisi sesuai jenis penggunaan yang tertulis (3) Diisi dengan luas lahan yang berubah pemanfaatannya pada tahun berjalan dalam satuan hektar (Ha) Tabel SE-6. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian Provinsi: Tahun Data : No.

Nama Perusahaan

(1) 1. 2. 3.

(2)

Jenis Bahan Galian (3)

Luas Areal (Ha) (4)

Produksi (Ton/Tahun) (5)

4. 5.

dst

Keterangan : Sumber Penjelasan Isi Tabel : Tabel ini merupakan penggabungan tabel SE-14 dan SE-15 pada pedoman sebelumnya. (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama perusahaan tambang yang ada di kabupaten/kota penyusun laporan (3) Diisi dengan jenis bahan galian pertambangan (4) Diisi dengan luas areal produksi dalam satuan Hektar (Ha) (5) Diisi dengan jumlah produksi pertambangan dalam satuan ton per tahun

58

2013


Tabel SE-7. Luas Lahan Sawah menurut Frekuensi Penanaman, Produksi per Hektar Provinsi : Tahun Data :

No

Kabupaten/kota

(1)

(2)

1 kali (3)

Luas (Ha) dan Frkuensi Penanaman 2 kali 3 kali Produksi per Hektar (4)

(5)

(6)

1 2 3 4 dst Total Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel: (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan (3) Diisi dengan luas lahan sawah 1 kali penanaman per tahun dalam satuan hektar. (4) Diisi dengan luas lahan sawah 2 kali penanaman per tahun dalam satuan hektar. (5) Diisi dengan luas lahan sawah 3 kali penanaman per tahun dalam satuan hektar. (6) Diisi dengan jumlah produksi padi dalam satu tahun per hektar dalam ton.

59

2013


Tabel SE- 8 . Jumlah Hewan Ternak Provinsi : Tahun Data : No.

Kabupaten/Kota

Sapi Perah

Sapi Potong

Kerbau

Kuda

Kambing

Domba

Babi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1. 2. 3. 4. dst Total

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Nomor urut Diisi dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan Diisi dengan jumlah sapi perah dimasing-masing kabupaten/kota dalam satuan ekor Diisi dengan jumlah sapi potong dimasing-masing kabupaten/kota dalam satuan ekor Diisi dengan jumlah kerbau dimasing-masing kabupaten/kota dalam satuan ekor Diisi dengan jumlah kuda dimasing-masing kabupaten/kota dalam satuan ekor Diisi dengan jumlah kambing dimasing-masing kabupaten/kota dalam satuan ekor Diisi dengan jumlah domba dimasing-masing kabupaten/kota dalam satuan ekor Diisi dengan jumlah babi dimasing-masing kabupaten/kota dalam satuan ekor

60

2013


Tabel SE-9Jumlah HewanUnggas dari Jenis Unggas Provinsi : Tahun Data : No.

Kabupaten/Kota

Ayam Kampung

Ayam Petelur

Ayam Pedaging

Itik

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1) 1. 2. 3. 4. dst Total

Keterangan : Sumber Penjelasan Isi Tabel: (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Nomor urut Diisi dengan kabupaten/kotayang ada di provinsi penyusun laporan Diisi dengan jumlah ayam kampung dimasing-masing kabupaten/kota dalam satuan ekor Diisi dengan jumlah ayam petelur dimasing-masing kabupaten/kota dalam satuan ekor Diisi dengan jumlah ayam pedaging dimasing-masing kabupaten/kota dalam satuan ekor Diisi dengan jumlah itik dimasing-masing kabupaten/kota dalam satuan ekor

61

2013


E. Sumber Pencemar Tabel SP-1. Jumlah Jenis Industri/Kegiatan Usaha Provinsi: Tahun Data: No. (1) 1.

Jenis Industri (2)

Produksi

Beban Limbah Cair (Ton/Tahun)

(Ton/Tahun)

BOD

COD

TSS

Lainnya

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2. 3. 4. Total Keterangan : Sumber: Penjelasan isi tabel: Tabel ini merupakan penggabungan antara tabel SE-12 dan SP-10 pada pedoman sebelumnya. (1) Nomor urut (2) Diisi dengan jenis industri (3) Diisi dengan jumlah produksi dalam ton/tahun (4) Diisi dengan hasil dari perhitungan berdasarkan lampiran III (5) Diisi dengan hasil dari perhitungan berdasarkan lampiran III (6) Diisi dengan hasil dari perhitungan berdasarkan lampiran III (7) Diisi dengan hasil dari perhitungan berdasarkan lampiran III

62

2013


Tabel SP-2 Jumlah Kendaraan menurut Jenis Kendaraan dan Bahan Bakar yang digunakan Provinsi : Tahun Data: No

Jenis Kendaraan (1)

Bensin

Solar

Total

(3)

(4)

(5)

(2)

1

Beban

2

Penumpang pribadi

3

Penumpang umum

4

Bus besar pribadi

5

Bus besar umum

6

Bus kecil pribadi

7

Bus kecil umum

8

Truk besar

9

Truk kecil

10

Roda tiga

11

Roda dua

JUMLAH Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel: (1) Nomor urut (2) Diisi sesuai dengan jenis kendaraan yang tertulis (3) Diisi dengan jumlah kendaraan yang mengkonsumsi bahan bakar bensin dalam satuan unit (4) Diisi dengan jumlah kendaraan yang mengkonsumsi bahan bakar solar dalam satuan unit (5) Diisi dengan penjumlahan kolom (3) dan (4)

63

2013


Tabel SP-3.Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Sektor Industri menurut Jenis Bahan Bakar Provinsi : Tahun Data: No. (1) 1. 2. 3. 4. dst Total Keterangan : Sumber :

Klasifikasi Industri

LPG

Minyak Bakar

Minyak Diesel

Solar

Minyak Tanah

Gas

Batubara

Biomassa

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Nomor urut Diisiberdasarkan SK Menteri Perindustrian No. 19/M/I/1986) Contoh: Industri kimia dasar, Industri Mesin dan logam dasar, Industri Kecil, Aneka Industri. Diisi dengan jumlah pemakaian LPG per sektor industri dalam satuan kilogram (kg) Diisi dengan jumlah pemakaian minyak bakar per sektor industri dalam satuan liter Diisi dengan jumlah pemakaian minyak diesel per sektor industri Diisi dengan jumlah pemakaian solar per sektor industri Diisi dengan jumlah pemakaian minyak tanah per sektor industri Diisi dengan jumlah pemakaian gas per sektor industri Diisi dengan jumlah pemakaian batubara per sektor industri Diisi dengan jumlah pemakaian biomasa per sektor industri

64

2013


Tabel SP-4. Konsumsi Bahan Bakar untuk keperluan Rumah Tangga Provinsi : Tahun Data :

No.

Kabupaten/Kota

LPG

(1)

(2)

(3)

Jenis Bahan Bakar Minyak Tanah Briket (4)

(5)

Kayu Bakar

lainnya

(6)

(7)

1. 2. 3. 4. dst Total Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nomor Urut Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan Diisi dengan jumlah LPG yang digunakan dalam satuan kilogram Diisi dengan jumlah minyak tanah yang digunakan dalam satuan liter Diisi dengan jumlah briket yang digunakan dalam satuan kilogram atau ton Diisi dengan jumlah kayu bakar yang digunakan dalam satuan kilogram atau ton Diisi dengan jumlah bahan bakar lainnya yang digunakan dalam satuan kilogram atau ton

65

2013


Tabel SP-5. Perkiraan Volume Limbah Padat berdasarkan Sarana Transportasi Provinsi: Tahun Data:

No.

Nama Tempat Sarana Transportasi

Tipe/Jenis/Klasifikasi

Lokasi

Luas Kawasan (Ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Volume Limbah Padat (m3/hari) (6)

Darat 1 2 Air 1 2 Udara 1 2 Keterangan: Sumber: Penjelasan isi tabel (1) Nomor urut (2) Diisi dengan sarana transportasi darat, air dan udara misal : tempat sarana transportasi darat antara lain ; terminal bus Pulogadung, stasiun kereta api Solo Balapan dll (3) Diisi dengan tipe terminal, jenis pelabuhan, peran & fungsi pelabuhan berdasarkan lampiran III (4) Diisi dengan lokasi sarana transportasi (5) Diisi dengan luas kawasan sarana transportasi dalam satuan hektar (Ha) (6) Diisi dengan perkiraan volume limbah padat tempat sarana transportasi Tabel ini merupakan penggabungan dari tabel SE-21 , 22, dan 23 dan SP 12 pedoman sebelumnya

66

2013


Tabel SP-6. Perkiraan Jumlah Limbah Padat berdasarkan Lokasi Obyek Wisata, Jumlah Pengunjung, dan Luas Kawasan Provinsi: Tahun Data: No. (1) 1. 2. 3. 4.

Nama Obyek Wisata (2)

Jenis Obyek Wisata (3)

Jumlah Pengunjung (orang per tahun) (4)

Luas Kawasan (Ha) (5)

dan seterusnya

Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel: (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama obyek wisata yang ada Diisi dengan jenis obyek wisata, misal Wisata alam, wisata (3) agro, wisata bahari, wisata selam (4) Diisi dengan jumlah pengunjung pada obyek wisata (5) Diisi dengan luas kawasan obyek wisata (6) disii dengan perkiraan volume limbah obyek wisata Tabel ini merupakan penggabungan dari tabel : SE-24 dan SP-13 pedoman sebelumnya

67

Volume Limbah Padat (m3/Hari) (6)

2013


Tabel SP-7. Perkiraan beban Limbah padat dan cair berdasarkan Sarana Hotel/Penginapan Provinsi: Tahun Data: No.

Kelas Hotel/Penginapan

Jumlah Kamar

Tingkat Hunian (%)

Limbah Padat (m3/Hari)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Beban Limbah Cair (Ton/Tahun) BOD COD (6) (7)

Keterangan: Sumber: Penjelasan isi tabel: (1) Nomor urut Diisi dengan kelas hotel yang ada (2) (sesuai standar Kementerian Pariwisata) (3) Diisi dengan jumlah kamar yang ada (4) Diisi dengan prosentase tingkat hunian per tahun (5) Diisi dengan perkiraan limbah padat (sampah) dalam meter kubik per Hari (6) Diisi dengan hasil perhitungan perkiraan beban limbah cair BOD dalam ton per tahun. (7)

Diisi dengan hasil perhitungan perkiraan beban limbah cair COD dalam ton per tahun.

Tabel ini merupakanpenggabungan dari tabel SE-25 dan SP-14 pedoman sebelumnya

68

2013


Tabel SP-8. Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Provinsi: Tahun Data:

No.

Kabupten/Kota

(1)

(2)

Tempat Buang Air Besar ( Rumah Tangga) Sendiri

Bersama

Umum

Tidak Ada

(3)

(4)

(5)

(6)

1. 2. 3. 4.

dst

Sumber : Keterangan : Penjelasan isi tabel : (1) Nomor urut (2) Diisi dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan (3) Diisi dengan jumlah rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri Definisi Sendiri adalah jamban/kakus yang digunakan khusus oleh rumah tangga responden, alaupun kadang-kadang ada yang menumpang. (4) Diisi dengan jumlah rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar bersama. Definisi Bersama adalah jamban/kakus yang digunakan beberapa rumah tangga tertentu. (5) Diisi dengan jumlah rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar umum. Definisi Umum adalah jamban/kakus yang penggunaannya tidak terbatas pada rumah tangga tertentu, tetapi siapapun dapat menggunakannya. (6) Diisi dengan jumlah rumah tangga tanpa fasilitas tempat buang air besar. Definisi Tidak ada adalah tidak ada fasilitas jamban/kakus, misalnya lahan terbuka yang bisa digunakan untuk buang air besar (tanah lapang/kebun/Halaman/semak belukar), pantai, sungai, danau, kolam, dan lainnya.

69

2013


Tabel SP-9. Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari Provinsi: Tahun Data:

No

Kabupaten/Kota

(1) 1 2 3 4 dst

(2)

Jumah Penduduk (3)

Timbulan Sampah (4)

Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel: (1) Nomor urut (2) Diisi dengan kabupaten/kota yang ada di provinsipenyusun laporan (3) Diisi dengan jumlah penduduk yang ada di kabupaten/kota (4) Diisi dengan perkiraan timbulan sampah dalam satuan meter kubik per Hari Tabel SP-10. Perkiraan Volume Limbah Padat dan Limbah Cair dari Rumah Sakit Provinsi: Tahun Data: No. (1) 1. 2. 3. 4.

Nama Rumah Sakit (2)

Total

Tipe/Kelas Rumah Sakit (3)

Volume Limbah (m3/hari) Padat Cair (4) (5)

Volume Limbah B3 (m3/hari) Padat Cair (6) (7)

Dst

Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel: (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama rumah sakit yang ada dikabupaten/kota/provinsi (3) Diisi dengan tipe kelas rumah sakit A, B, C, D (4) Diisi dengan Hasil perhitungan perkiraan volume limbah padat dalam satuan meter kubik per Hari (5) Diisi dengan Hasil perhitungan perkiraan volume limbah cair dalam satuan meter kubik per Hari (6) Diisi dengan Hasil perhitungan perkiraan volume limbah B3 padat dalam satuan meter kubik per Hari (7) Diisi dengan Hasil perhitungan perkiraan volume limbah B3 cair dalam satuan meter kubik per Hari Tipe rumah sakit Sumber : Permenkes no. 340/menkes/per/III/2010 tentang Klasifikasi RS * Rumah Sakit Tipe A Mempunyai fasilitas dan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) pelayanan medik spesialis lain, 5 (lima) pelayanan spesialis penunjang medik, 12 (dua belas) pelayanan medik spesialis lain dan 13 (tiga belas) pelayanan medik sub spesialis

70

2013


* Rumah Sakit Tipe B Mempunyai fasilitas dan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) pelayanan medik spesialis lain, 4 (empat) pelayanan spesialis penunjang medik, 4 (empat) pelayanan medik spesialis lain dan 2 (dua) pelayanan medik sub spesialis dasar * Rumah Sakit Tipe C Mempunyai fasilitas dan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar, 4 (empat) pelayanan spesialis penunjang medik * Rumah Sakit Tipe D Mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (dua) pelayanan medik spesialis dasar

Tabel SP-11. Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3 Provinsi: Tahun Data: No. (1)

Nama Perusahaan (2)

Jenis Kegiatan/Usaha (3)

Jenis Izin (4)

Nomor (5)

dst

Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel : (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama perusahaan yang mendapat izin mengelola limbah B3 (3) Diisi dengan jenis kegiatan/usaha sesuai dengan lampiran (4) Diisi dengan jenis izin : penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan,atau pengangkutan (5) Diisi dengan nomor SK yang berlaku pada tahun penyusunan laporan

71

2013


G. UPAYA PENGELOLAAN Tabel UP-1. Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi Provinsi: Tahun Data:

No

Kabupaten/Kota

(1)

(2)

Realisasi Penghijauan Luas Jumlah (Ha) Pohon (3)

(4)

Realisasi Reboisasi Luas Jumlah (Ha) Pohon (5)

(6)

1 2 3 4 dst Total Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel: (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan Diisi dengan luas realisasi penghijauan yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah (3) dalam satuan hektar (Ha) Diisi dengan realisasi jumlah pohon yang ditanam oleh instansi pemerintah (4) daerah pada kegiatan penghijauan dalam satuan pohon Diisi dengan luas realisasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah (5) reboisasi dalam satuan hektar (Ha) Diisi dengan realisasi jumlah pohon yang ditanam oleh instansi pemerintah (6) daerah pada kegiatan reboisasi dalam satuan pohon Kolom 3 dan 4 boleh pilih salah satu

Definisi Penghijauan: Kegiatan penghijauan adalah penanaman kembali lahan kritis di luar kawasan hutan yang ditujukan untuk mempertaHankan dan memulihkan kondisinya sehingga fungsinya sebagai media produksi, tata air maupun pendukung kehidupan dalam DAS dapat dipertaHankan dan ditingkatkan sesuai dengan peruntukannya. Definisi reboisasi: Reboisasi atau rehabilitasi hutan lindung bertujuan untuk menghutankan kembali kawasan hutan lindung kritis di wilayah daerah aliran sungai (DAS) yang dilaksanakan bersama masyarakat secara partisipasif.

72

2013


Tabel UP-2. Kegiatan Fisik Lainnya oleh instansi dan masyarakat Provinsi: Tahun Data: No. (1)

Nama Kegiatan (2)

Lokasi Kegiatan (3)

Pelaksana Kegiatan (4)

dst

Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel: (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama kegiatan fisik lingkungan contoh : pembuatan kompos, pembersihan saluran air/selokan. (3) Diisi dengan lokasi kegiatan fisik lingkungan (4) Diisi dengan pelaksana kegiatan fisik lingkungan (oleh pemerintah, masyarakat, swasta)

Tabel UP-3. Dokumen Izin Lingkungan Provinsi: Tahun Data: No. (1)

Jenis Dokumen (2)

Kegiatan (3)

Pemrakarsa (4)

dst

Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel: (1) Nomor urut Diisi dengan jenis dokumen izin lingkungan (2) (AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)) (3) Diisi dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan (4) Diisi dengan nama pemrakarsa Tabel ini merupakan hasil penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Definisi AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Definisi UKL/UPL adalah pengelolaan dan pemantauan usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terHadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

73

2013


Tabel UP-4. Pengawasan Izin Lingkungan(AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Provinsi: Tahun Data: No.

Nama Perusahaan/Pemrakarsa

Waktu (tgl/bln/thn)

Hasil Pengawasan

(1)

(2)

(3)

(4)

dst

Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel: (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama perusahaan/pemrakarsa izin lingkungan (3) Diisi dengan tanggal/bulan/tahun pelaksanaan pengawasan (4) Diisi dengan hasil pengawasan izin lingkungan Tabel ini merupakan Hasil penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012. Izin lingkungan terdiri dari AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan

Tabel UP-5. Status Pengaduan Masyarakat Provinsi: Tahun Data: No. Masalah Yang Diadukan (1) (2)

Status (3)

dst Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel: (1) Nomor urut (2) Diisi dengan masalah lingkungan hidup yang diadukan oleh masyarakat (3) Diisi dengan status tindak lanjutnya

74

2013


Tabel UP-6. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup Provinsi: Tahun Data: No. (1)

Nama LSM (2)

Alamat (3)

Dst Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel: (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama LSM lingkungan hidup (3) Diisi dengan alamat LSM lingkungan hidup

Tabel UP-7. Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup Provinsi: Tahun Data: No. (1)

Nama Orang/Kelompok/Organisasi (2)

Nama Penghargaan (3)

dst Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel: (1) Nomor urut Diisi dengan nama orang/kelompok/organisasi penerima (2) penghargaan lingkungan hidup Diisi dengan nama penghargaan lingkungan hidup contoh : (3) Adipura, Kalpataru, dll Diisi dengan instansi pemberi penghargaan lingkungan hidup (4) (pemerintah/swasta) (5) Diisi dengan tahun penerimaan penghargaan lingkungan hidup

75

Pemberi Penghargaan (4)

Tahun Penghargaan (5)

2013


Tabel UP-8. Kegiatan Sosialisasi Lingkungan Hidup Provinsi: Tahun Data: No.

Nama Kegiatan

Instansi Penyelenggara

(1)

(2)

(3)

Kelompok Sasaran (4)

Waktu Penyuluhan (Bulan/tahun) (5)

dst Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel: (1) Nomor urut Diisi dengan nama kegiatan sosialisasi lingkungan hidup. Contoh: Penyuluhan, kampanye, (2) iklan layanan masyarakat, talkshow. Diisi dengan instasi penyelenggara kegiatan sosialisasi (3) lingkungan hidup Diisi dengan kelompok sasaran kegiatan sosialisasi (4) lingkungan hidup Diisi dengan bulan/tahun kegiatan (5) penyuluhan

Tabel UP-9. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi: Tahun Data: No. Jenis Produk Hukum Nomor (1) (2) (3)

Tahun (4)

dst Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel: (1) Nomor urut Diisi dengan jenis produk hukum , contoh: Peraturan/SK gubernur/bupati/walikota, (2) dll (3) Diisi dengan nomor peraturan yang tersebut dalam kolom 2 (4) Diisi dengan tahun peraturan yang tersebut dalam kolom 2 (5) Diisi dengan perihal peraturan.

76

Tentang (5)

2013


Tabel UP-10. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi: Tahun Data: Sumber Anggaran

No. (1) 1.

(2) APBD

2.

APBN

3.

Bantuan Luar Negeri

Peruntukan Anggaran

Jumlah Anggaran Tahun ... (4)

(3)

Tahun ... (5)

Total Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel: (1) Nomor urut (2) Diisi dengan sumber anggaran pengelolaan lingkungan hidup Diisi dengan peruntukkan anggaran jenis pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup. (3) Contoh: pelayanan informasi status mutu air (4) Diisi dengan jumlah anggaran tahun berjalan (5) Diisi dengan jumlah anggaran tahun sebelumnya

77

2013


Tabel UP-11. Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan Provinsi: Tahun Data: No. (1) 1. 2. 3. 4. 5.

Jumlah

Tingkat Pendidikan

Laki-Laki (3)

(2)

Perempuan (4)

Doktor (S3) Master (S2) Sarjana (S1) Diploma (D3/D4) SLTA Total

Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel: (1) Nomor urut (2) Cukup jelas (3) Diisi dengan jumlah laki-laki berdasarkan tingkat pendidikan (4) Diisi dengan jumlah perempuan berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel UP-12. Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan dan Staf yang telah mengikuti Diklat Provinsi: Tahun Data:

No. (1) 1. 2. 3. 4. dst

Nama Instansi (2)

Nama Jabatan Fungsional (3)

Jumlah Staf Fungsional (dilantik) Laki-Laki

Perempuan

(4)

(5)

Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel : (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama instansi asal Diisi dengan nama jabatan fungsional berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan (3) Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (4) Diisi dengan jumlah staf fungsional laki-laki (5) Diisi dengan jumlah staf fungsional perempuan (6) Diisi dengan jumlah staf laki-laki yang sudah diklat yang belum dilantik (7) Diisi dengan jumlah staf perempuan yang sudah diklat yang belum dilantik

78

Jumlah Staf Yang Sudah Diklat LakiPerempuan Laki (6) (7)

2013


LAMPIRAN II KUMPULAN DATA SLHD KABUPATEN/KOTA A. Sumber Daya Alam Tabel SD-1. Luas Wilayah Menurut PenggunaanLahan Utama Kabupaten/Kota: Tahun Data: Luas Lahan (Ha) No.

Kecamatan

(1)

(2)

Non Pertanian (3)

Sawah (4)

Lahan Kering (5)

Perkebunan

Hutan

(6)

(7)

Badan Air (8)

Total Keterangan: Sumber: Penjelasan Isi Tabel : (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama kecamatan yang ada di kabupaten/kota penyusun laporan. (3) Diisi dengan luas lahan non pertanian yang merupakan lahan terbuka dan pemukiman dalam satuan hektar (Ha). (4) Diisi dengan luas lahan sawah yang merupakan pertanian lahan basah dalam satuan hektar (Ha). (5) Diisi dengan luas lahan kering yang merupakan kebun campuran, semak/belukar, tegalan/ladang dalam satuan hektar (Ha). (6) Diisi dengan luas lahan perkebunan yang merupakan kebun dengan satu jenis tanaman atau komoditi tertentu kecuali kebun campuran dalam satuan hektar (Ha). (7) Diisi dengan luas lahan hutan primer dan hutan sekunder. (8) (9)

Diisi dengan luas badan air yang terdiri dari air, tambak/empang dan danau dalam satuan hektar (Ha). Diisi dengan jumlah total luas lahan per kecamatan dalam satuan hektar (Ha)

79

Total (9)

2013


Tabel SD-2. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Status Kabupaten/Kota: Tahun Data: No. (1)

Fungsi (2)

Luas (Ha) (3)

Cagar Alam Suaka Margasatwa Taman Wisata Taman Buru Taman Nasional Taman Hutan Raya Hutan Lindung Hutan Produksi Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Konservasi Hutan Kota Total Luas Hutan Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : Luas kawasan hutan menurut fungsi dan status sesuai ketetapan Kementerian Kehutanan yang dituangkan dalam RTRW atau Perda, SK Gub/Bupati/Walikota. (1) Nomor urut (2) Cukup jelas (3) Diisi menggunakan angka dalam satuan hektar (Ha)

80

2013


Tabel SD-3. Luas Kawasan Lindung berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya Kabupaten/Kota: Tahun Data:

No.

Nama Kawasan

(1) I.

(2)

Luas Kawasan (Ha)

(3)

Kawasan Lindung A. Kawasan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

B.

1. Kawasan Hutan Lindung 2. Kawasan Bergambut 3. Kawasan Resapan Air Jumlah Kawasan Perlindungan Setempat 1. 2. 3.

Sempadan Pantai Sempadan Sungai Kawasan Sekitar Danau atau Waduk 4. Ruang Terbuka Hijau Jumlah C. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya 1. 2.

Kawasan Suaka Alam Kawasan Suaka Laut dan Perairan Lainnya 3. Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut 4. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut 5. Kawasan Pantai Berhutan Bakau 6. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut 7. Taman Hutan Raya 8. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut 9. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan Jumlah D. Kawasan Rawan Bencana 1. Kawasan Rawan Tanah Longsor 2. Kawasan Rawan Gelombang Pasang 3. Kawasan Rawan Banjir Jumlah E. Kawasan Lindung Geologi 1. Kawasan Cagar Alam Geologi i. Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil ii. Kawasan Keunikan Bentang Alam

81

Vegetasi

(4)


(5)

(6)

Badan Air

(7)

2013


Lanjutan No.

Nama Kawasan

(1)

(2) iii.

Luas Kawasan (Ha)

Vegetasi

(3)

(4)

Kawasan Keunikan Proses Geologi

Jumlah Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi i. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi ii. Kawasan Rawan Gempa Bumi iii. Kawasan Rawan Gerakan Tanah iv. Kawasan yang Terletak di Zona Patahan Aktif v. Kawasan Rawan Tsunami vi. Kawasan Rawan Abrasi vii. Kawasan Rawan Gas Beracun Jumlah 3. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah i. Kawasan Imbuhan Air Tanah ii. Sempadan Mata Air Jumlah Jumlah F. Kawasan Lindung Lainnya 1 Cagar Biosfer 2 Ramsar 3 Taman Buru 4 Kawasan Perlindungan . Plasma Nutfah 5 Kawasan pengungsian . Satwa 6 Terumbu Karang 7 Kawasan Koridor bagi Jenis . Satwa atau Biota Laut yang Dilindungi Jumlah Jumlah Total Kawasan Lindung Kawasan Budidaya Jumlah Total Kawasan Budidaya 2.

II.

Keterangan Sumber :

82


(5)

(6)

Badan Air

(7)


2013

Penjelasan Isi Tabel : Isi Tabel Merupakan Hasil analisis tumpang susun (overlay) antara RTRW atau Perda, SK Gub/Bupati/Walikota dan/atau peraturan lainnya dengan kondisi tutupan lahan tahun berjalan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nomor urut Cukup jelas Diisi dengan luas kawasan hutan dalam satuan hektar (Ha). Diisi dengan luas vegetasi yang terdiri dari hutan primer, hutan sekunder, perkebunan, bakau dan sawah ladang dalam satuan hektar (Ha). Diisi dengan luas areal terbangun yang merupakan pemukiman dan kawasan industri dalam satuan hektar (Ha). Diisi dengan luas tanah terbuka yang merupakan tanah terbuka, semak belukar dan lahan kosong dalam satuan hektar (Ha). Diisi dengan luas badan air yang terdiri dari air, tambak dan sungai dalam satuan hektar (Ha).

83

2013


Tabel SD-4. Luas Penutupan Lahan Dalam Kawasan Hutan dan Luar Kawasan Hutan Kabupaten/Kota: Tahun Data: KAWASAN HUTAN (Ha) NO

KABUPATEN/ KOTA

(1)

(2) 1.

HUTAN TETAP KSA- KPA

HL

HPT

HP

JUMLAH

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

HPK

JUMLAH

(8)

(9)

APL

JUMLAH

(10)

(11)

Kab/Kota A a.Hutan b.Non Hutan c.Tidak ada data Dst

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : Tabel ini merupakan Hasil analisis tumpang susun (overlay) antara batas administrasi, tutupan lahan (hutan-non hutan) dan kawasan hutan berdasarkan penetapan Kementerian Kehutanan (RTRW) atau Perda, SK Gub/Bupati/Walikota dan/atau peraturan lainnya KSA-KPA : Kawasan suaka alam – kawasan pelestarian alam HL : Hutan lindung HPT : Hutan produksi terbatas HP : Hutan produksi tetap HPK : Hutan produksi yang dapat dikonversi APL : Area penggunaan lain (selain kawasan hutan) Tidak ada data : 1. Tidak terpantau/terdeteksi 2. tertutup awan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Nomor urut Cukup jelas Diisi dengan KSA-KPA dalam satuan hektar (Ha) Diisi dengan HL dalam satuan hektar (Ha) Diisi dengan HPT dalam satuan hektar (Ha) Diisi dengan HP dalam satuan hektar (Ha) Diisi dengan penjumlahan dari kolom (3), (4), (5) dan (6) dalam satuan hektar (Ha) Diisi dengan hutan produksi yang dapat dikonversi dalam satuan hektar (Ha) Diisi dengan penjumlahan dari kolom (7) dan (8) dalam satuan hektar (Ha) Diisi dengan APL dalam satuan hektar (Ha) Diisi dengan penjumlahan dari kolom (9) dan (10) dalam satuan hektar (Ha)

84

2013


Tabel SD-5. Luas Lahan Kritis Kabupaten/Kota : Tahun Data: No .

Kecamatan

Kritis (Ha)

Sangat Kritis (Ha)

Jumlah Total (Ha)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Total Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : (1) Nomor urut (2) Kecamatan yang ada di kabupaten/kota penyusun laporan (3) Diisi dengan jumlah lahan kritis dalam satuan hektar (Ha) (4) Diisi dengan jumlah lahan sangat kritis dalam satuan hektar (Ha) (5) Diisi dengan jumlah total kolom (3) dan (4) dalam satuan hektar (Ha) Tabel SD-6. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air Kabupaten/Kota: Lokasi: Tahun Data: Status

No.

Tebal Tanah

Ambang Kritis Erosi (mm/10 tahun)

Besaran erosi (mm/10 tahun)

Melebihi/Tidak

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 2 3 4 5

< 20 cm 20 - < 50 cm 50 - < 100 cm 100 – 150 cm > 150 cm

0,2 - 1,3 1,3 - < 4 4,0 - < 9,0 9,0 – 12 > 12

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : (1) Nomor urut (2) Cukup jelas (3) Cukup jelas sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (4) Diisi dengan angka dalam satuan (mm/10 tahun) (5) Diisi dengan kata “Melebihi” atau “Tidak”

85

2013


Tabel SD-7. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Kabupaten/Kota: Lokasi: Tahun Data: No.

Parameter

(1)

(2)

1 2 3

Ketebalan Solum Kebatuan Permukaan Komposisi Fraksi

4 5 6 7 8 9 10

Berat Isi Porositas Total Derajat Pelulusan air pH (H2O) 1 : 2,5 Daya Hantar Listrik Redoks Jumlah Mikroba

Ambang Kritis

Hasil Pengamatan

(3)

(4)

< 20 cm > 40 % < 18 % koloid; > 80 % pasir kuarsitik > 1,4 g/cm3 < 30 % ; > 70 % < 0,7 cm/jam; > 8,0 cm/jam < 4,5 ; > 8,5 > 4,0 mS/cm < 200 mV < 102cfu/g tanah

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : (1) Nomor urut (2) Cukup jelas Cukup jelas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang (3) Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (4) Diisi angka hasil pengamatan dengan satuan masing-masing parameter (5) Diisi dengan kata “Melebihi” atau “Tidak”

86


(5)

2013


Tabel SD-8. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah Kabupaten/Kota: Lokasi: Tahun Data: No.

Parameter

(1)

Ambang Kritis

Hasil Pengamatan

(3)

(4)

(2)

1

Subsidensi Gambut di atas pasir kuarsa

2

Kedalaman Lapisan Berpirit dari permukaan tanah

> 35 cm/tahun untuk ketebalan gambut ≥ 3 m atau 10% / 5 tahun untuk ketebalan gambut < 3 m < 25 cm dengan pH ≤ 2,5

3

Kedalaman Air Tanah dangkal

> 25 cm

4

Redoks untuk tanah berpirit

> - 100 mV

5 6 7

Redoks untuk gambut pH (H2O) 1 : 2,5 Daya Hantar Listrik/DHL

> 200 mV < 4,0 ; > 7,0 > 4,0 mS/cm

8

Jumlah mikroba

< 102 cfu/g tanah

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : (1) Nomor urut (2) Cukup jelas (3) Cukup jelas, sesuai Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (4) Diisi menggunakan angka dalam satuan masing-masing (5) Diisi dengan kata “Melebihi” atau “Tidak”

87


(5)


2013

Tabel SD-9. Perkiraan Luas Kerusakan Hutan menurut Penyebabnya Kabupaten/Kota: Tahun Data: No.

Penyebab Kerusakan

Luas (Ha)

(1)

(2)

(3)

1

Kebakaran Hutan

2

Ladang Berpindah

3 4

Penebangan Liar

5

Lainnya

Perambahan Hutan Total

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : (1) Nomor urut (2) Cukup jelas (3) Diisi dengan luas menggunakan angka dalam satuan hektar (Ha) Tabel SD-10. Pelepasan Kawasan Hutan yang dapat dikonversi Menurut Peruntukkan Kabupaten/Kota: Tahun Data: No. (1) 1 2 3 4 5 6

Peruntukan (2) Pemukiman Pertanian Perkebunan Industri Pertambangan Lainnya

Luas (Ha) (3)

Total Keterangan : Sumber: Penjelasan Isi Tabel : Tabel ini merupakan pelepasan kawasan hutan yang dapat dikonversi berdasarkan SK Menteri Kehutanan (1) (2) (3)

Nomor urut Cukup jelas Diisi dengan luas menggunakan angka dalam satuan hektar (Ha)

88

2013


Tabel SD-11. Flora dan Fauna yang Dilindungi Kabupaten/Kota: Tahun Data: No.

Golongan

(1) 1.

(2) Hewan menyusui/Mamalia

2.

Burung

1. 2. 3. dst...

3.

Reptil

1. 2. 3. dst...

4.

Amphibi

1. 2. 3. dst...

5.

Ikan

1. 2. 3. dst...

6.

Keong

1. 2. 3. dst...

7.

Serangga

1. 2. 3. dst...

8. Tumbuh-tumbuhan

Nama spesies Diketahui

Endemik (4)

(3) 1. 2. 3. dst...

Status Terancam Berlimpah Dilindungi (5) (6) (7)

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

1. 2. 3. dst... Jumlah

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : Pilihan status adalah endemik, terancam, berlimpah dan dilindungi sesuai ketetapan masingmasing daerah (1) Nomor urut (2) Cukup jelas (3) Diisi dengan nama spesies yang diketahui (4) Diisi dengan jumlah flora dan fauna endemik yang diketahui dalam satuan ekor. (5) Diisi dengan jumlah flora dan fauna terancam yang diketahui dalam satuan ekor. (6) Diisi dengan jumlah flora dan fauna berlimpah yang diketahui dalam satuan ekor. (7) Diisi dengan jumlah flora dan fauna dilindungi yang diketahui dalam satuan ekor.

89

2013


Tabel SD-12. Inventarisasi Sungai Kabupaten/Kota: Tahun Data: No. (1)

Nama Sungai (2)

Panjang (km)

(3)

Lebar (m) Permukaa n (4)

Dasar (5)

Kedalama n (m) (6)

Debit (m3/dtk) Maks

Min

(7)

(8)

dst Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : Lebar sungai dan kedalaman sungai dihitung rata-ratanya (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama sungai utama yang ada di provinsi/kabupaten/kota penyusun laporan (3) Diisi menggunakan angka dalam satuan kilometer (km) (4) Diisi menggunakan angka dalam satuan meter (m) (5) Diisi menggunakan angka dalam satuan meter (m) (6) Diisi menggunakan angka dalam satuan meter (m) (7) Diisi menggunakan angka dalam satuan meter kubik per detik (m3/dtk) (8) Diisi menggunakan angka dalam satuan meter kubik per detik (m3/dtk)

90

2013


Tabel SD-13. Inventarisasi Danau/Waduk/Situ/Embung Kabupaten/Kota: Tahun Data: No.

Nama Danau/Waduk/Situ/Embung

Luas (Ha)

Volume (m3)

(1)

(2)

(3)

(4)

1. 2. dst 1. 2. dst 1. 2. dst 1. 2. dst

Danau ............ ............ ............ Waduk ............ ............ ............ Situ ............ ............ ............ Embung ............ ............ ............

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama danau/waduk/situ/embung (3) Diisi menggunakan angka dalam satuan hektar (Ha) (4) Diisi menggunakan angka dalam satuan meter kubik (m3)

91

2013


Tabel SD-14. Kualitas Air Sungai Kabupaten/Kota: Tahun Data: No

Parameter

Satuan

(1) Data Sungai

(2)

(3)

Lokasi Sampling 1

2

3

4

5

dst

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


1 2

Tempelatur

ºC

Residu Terlarut

mg/ L

Residu Tersuspensi

mg/L

3 KIMIA ANORGANIK 4

pH

5

DHL

mg/L

6

TDS

mg/L

7

TSS

mg/L

8

DO

mg/L

9

BOD

mg/L

10

COD

mg/L

11

NO2

mg/L

12

NO3

mg/L

13

NH3

mg/L

Klorin bebas

mg/L

15

T-P

mg/L

16

Fenol

µg/L

Minyak dan Lemak

µg/L

Detergen

µg/L

14

17 18

21

Sianida

jmlh/1000 ml jmlh/1000 ml mg/L

22

H2S

mg/L

19 20

Fecal coliform Total coliform


92


2013

Penjelasan Isi Tabel: Data Kualitas air sungai Provinsi minimal menggunakan data dari dana Dekonsentrasi pemantauan kualitas air sungai. Parameter yang wajib dipantau adalah parameter sesuai dengan petunjuk teknis pemantauan kualitas air. Nama Lokasi : Isi dengan lokasi titik pantau Koordinat : Isi dengan koordinat Lintang Selatan dan Lintang Utara (format koordinat geografis :derajat, menit, detik) dari masing-masing titik sampling Waktu Pemantauan : Isi dengan tanggal pemantauan dari masing-masing titik sampling (tgl/bln/thn) (1) Nomor urut (2) Cukup jelas (3) Cukup jelas (4) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan (5) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan (6) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan (7) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan (8) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan (9) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan

93

2013


Tabel SD-15. Kualitas Air Danau/Situ/Embung Kabupaten/Kota: Tahun Data : No (1) Data Danau

Parameter

Satuan

(2)

(3)

Lokasi Sampling 1

2

3

4

5

dst

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


1 2

Tempelatur

ºC

Residu Terlarut

mg/ L

Residu Tersuspensi

mg/L

3 KIMIA ANORGANIK 4

pH

5

DHL

mg/L

6

TDS

mg/L

7

TSS

mg/L

8

DO

mg/L

9

BOD

mg/L

10

COD

mg/L

11

NO2

mg/L

12

NO3

mg/L

13

NH3

mg/L

Klorin bebas

mg/L

15

T-P

mg/L

16

Fenol

µg/L

Minyak dan Lemak

µg/L

Detergen

µg/L

Fecal coliform

jmlh/100 ml

Total coliform

jmlh/100 ml

21

Sianida

mg/L

22

H2S

mg/L

14

17 18 19 20


94


Penjelasan Isi Tabel : Tabel ini wajib diisi oleh provinsi, sedangkan untuk kab/kota tidak diwajibkan Nama Lokasi : Isi dengan nama lokasi sampling : Isi dengan koordinat Lintang Selatan dan Lintang Utara Koordinat (format koordinat geografis : derajat, menit, detik) dari masing-masing titik sampling Waktu : Isi dengan tanggal pemantauan dari masing-masing titik sampling Pemantauan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


95

2013

2013


Tabel SD-16. Kualitas Air Sumur Kabupaten/Kota: Tahun Data : No

Parameter

Satuan

1

2

Lokasi Sampling 3 4 5

Nama Lokasi Koordinat

Data Sumur

Waktu Pemantauan FISIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Tempelatur Residu Terlarut Residu Tersuspensi KIMIA ANORGANIK pH BOD COD DO Total Fosfat sbg P NO 3 sebagai N NH3-N Arsen Kobalt Barium Boron Selenium Kadmium Khrom (VI) Tembaga Besi Timbal Mangan Air Raksa Seng Khlorida Sianida Fluorida Nitrit sebagai N Sulfat Khlorin bebas Belereng sebagai H2S MIKROBIOLOGI

31 32 33 34

Fecal coliform Total coliform RADIOAKTIVITAS Gross-A Gross-B

o C mg/ L mg/L

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/l mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L jml/100 ml jml/100 ml Bq /L Bq /L

Keterangan: Sumber :

96

dst


Penjelasan Isi Tabel : Tabel ini wajib Diisi oleh provinsi, sedangkan untuk kab/kota tidak diwajibkan Nama Lokasi : Isi dengan nama Sumur Koordinat : Isi dengan koordinat Lintang Selatan dan Lintang Utara (format koordinat geografis :derajat, menit, detik) dari masing-masing titik sampling Waktu Pemantauan : Isi dengan tanggal pemantauan dari masing-masing titik sampling (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


97

2013

2013


Tabel SD-17. Kualitas Air Laut Kabupaten/Kota: Tahun Data: No

Parameter

Satuan

Baku Mutu

Lokasi Sampling Titik 1

Nama Lokasi Koordinat Waktu sampling (tgl/bln/thn) Fisika 1

Warna

CU

2

Bau

3

Kecerahan

M

4

Kekeruhan

NTU

5

TSS

mg/l

6

Sampah

-

7

Lapisan Minyak

-

8

Temperatur

o

C

Kimia 9

pH

10

Salinitas

‰

11

DO

mg/l

12

BOD5

mg/l

13

COD

mg/l

14

Amonia total

mg/l

15

NO2-N

mg/l

16

NO3-N

mg/l

17

PO4-P

mg/l -

18

Sianida (CN )

mg/l

19

Sulfida (H2S)

mg/l

20

Klor

mg/l

21

Minyak bumi

mg/l

22

Fenol

mg/l

23

Pestisida

mg/l

24

PCB

mg/l


98

Titik 2

Titik 3

Titik 4

Titik ...

2013


Penjelasan Isi Tabel : Parameter disesuaikan Nama Lokasi Koordinat Waktu Pemantauan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

: Isi dengan nama laut : Isi dengan koordinat Lintang Selatan dan Lintang Utara (format koordinat geografis:derajat, menit, detik) dari masing-masing titik sampling : Isi dengan tanggal pemantauan dari masing-masing titik sampling

Nomor urut Cukup jelas Baku Mutu berdasarkan peraturan daerah atau nasional Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan. Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan. Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan. Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan. Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.

Tabel SD-18. Kualitas Udara Ambien Kabupaten/Kota: Tahun Data: No.

Parameter

Satuan

(1)

(2)

(3)

1.

SO2

µg/Nm3

2.

CO

µg/Nm3

3.

N02

µg/Nm3

4.

O3

µg/Nm3

5.

HC

µg/Nm3

6.

PM10

µg/Nm3

7.

PM2.5

µg/Nm3

8.

TSP

µg/Nm3

9.

Pb

µg/Nm3

10.

Dustfall

µg/Nm3

11.

Total Fluorides sebagai F

µg/Nm3

12.

Fluor Index

µg/Nm3

13.

Khlorine & Khlorine Dioksida

µg/Nm3

14.

Sulphat Index

µg/Nm3

Lama Pengukuran Lokasi 1 Lokasi 2

(4)

(5)

(6)

Lokasi Lokasi 3

Lokasi 4

Lokasi 5

(7)

(8)

(9)

Keterangan : Sumber: Penjelasan Isi Tabel : Untuk Kolom 4 lama pengukuran (1jam, 24 jam, 1 tahun) disesuaikan dengan daerah (1) Cukup jelas (2) Cukup jelas (3) Cukup jelas (4) Diisi dengan angka lama pengukuran (5) Diisi hasil pengukuran dengan angka dalam satuan yang telah ditentukan (6) Diisi hasil pengukuran dengan angka dalam satuan yang telah ditentukan (7) Diisi hasil pengukuran dengan angka dalam satuan yang telah ditentukan (8) Diisi hasil pengukuran dengan angka dalam satuan yang telah ditentukan (9) Diisi hasil pengukuran dengan angka dalam satuan yang telah ditentukan Parameter wajib: SO2, CO, NO2, O3, HC, PM 10, PM 2.5, TSP

99


Tabel SD-19. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang Kabupaten/Kota: Tahun Data:

No.

Kecamatan

(1) 1 2 3

(2)

Luas Tutupan (Ha) (3)

Persentase Luas Terumbu Karang (%) Sangat Baik Sedang Rusak Baik (4) (5) (6) (7)

Dst

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nomor urut Diisi dengan nama kecamatan yang ada di kabupaten/kota penyusun laporan Diisi luasan tutupan lahan menggunakan dalam satuan hektar (Ha) Diisi dengan presentase luas terumbu karang dengan kondisi sangat baik Diisi dengan presentase luas terumbu karang dengan kondisi baik Diisi dengan presentase luas terumbu karang dengan kondisi sedang Diisi dengan presentase luas terumbu karang dengan kondisi rusak

100

2013

2013


Tabel SD-20. Luas dan Kerusakan Padang Lamun Kabupaten/Kota: Tahun Data: No

Kecamatan

Luas (Ha)

(1) 1 2 3 4 5

(2)

(3)

Persentase Area Kerusakan (%) (4)

Dst T otal

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun (1) (2) (3) (4)

Nomor urut Diisi dengan kecamatan yang ada di kabupaten/kota penyusun laporan Diisi dengan angka luas padang lamun dalam satuan hektar (Ha) Diisi dengan prosentase area kerusakan

Tabel SD-21. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove Kabupaten/kota: Tahun Data: No

Lokasi

Luas Lokasi (Ha)

(1) 1 2 3 4

(2)

(3)

Persentase tutupan (%) (4)

Total Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove (1) (2) (3) (4) (5)

Nomor urut Diisi dengan nama lokasi hutan mangrove Diisi dengan luasan tutupan mangrove dalam satuan hektar (Ha) Diisi dengan persentase tutupan mangrove Diisi dengan kerapatan tutupan mangrove dalam satuan pohon/hektar(Ha)

101

Kerapatan (pohon/Ha) (5)

2013


Tabel SD-22. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Kabupaten/Kota: Tahun Data: No.

(1) 1 2 3 4 5

Nama dan Lokasi Stasiun (2)

Jan

Feb

Mar

Curah Hujan Rata-Rata Bulanan (mm) Apr Mei Jun Jul Ags Sep (3)

Okt

Nop

Des

Dst.. TOTAL

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama dan lokasi stasiunpemantauan (3) Diisi menggunakan angka dengan dalam satuan milimeter (mm)

Tabel SD-23. Suhu Udara Rata-Rata Bulanan Kabupaten/Kota: Tahun Data: Nama dan Lokasi Stasiun No Jan Feb Mar (1) (2) 1 2 3 4 5 Dst.. TOTAL

Suhu Udara Rata-Rata Bulanan (0C) Apr

Mei

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama dan lokasi stasiun pemantauan (3) Diisi menggunakan angka dalam satuan derajat celcius

102

Jun (3)

Jul

Ags

Sep

Okt

Nop

Des

2013


Tabel SD-24. Kualitas Air Hujan Kabupaten/Kota: Tahun Data: No.

Parameter

Satuan

(1)

(2)

(3)

1

pH

µmhos/em

2

DHL

mg/L

3

SO4

mg/L

4

NO3 Cr

mg/L

7

NH4 Na

mg/L

8

Ca2+

mg/L

9

Mg2+

mg/L

5 6

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Waktu Pemantauan Jun Jul Agust (9)

(10)

mg/L mg/L

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama prameter yang diperiksa (3) Cukup jelas (4) Kolom 4 sampai dengan 15 diisi dengan hasil pengukuran setiap bulan

103

(11)

Sept

Okt

Nov

Des

(12)

(13)

(14)

(15)

2013


B. Bencana Alam Tabel BA-1. Bencana Banjir, Korban, dan Kerugian Kabupaten/Kota: Tahun Data : No

Kecamatan

Total Area Terendam (Ha)

(1) 1 2 3 4 5 TOTAL

(2)

(3)

Jumlah Korban Mengungsi

Meninggal

(4)

(5)


Dst

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama kecamatan yang ada di kabupaten/kota penyusun laporan (3) Diisi dengan total area terendam dalam satuan hektar (Ha) (4) Diisi dengan jumlah korban yang mengungsi dalam satuan orang (5) Diisi dengan jumlah korban yang meninggal dalam satuan orang (6) Diisi dengan perkiraan kerugian yang terjadi akibat bencana alam dalam satuan rupiah Tabel BA-2. Bencana Kekeringan, Luas, dan Kekeringan Kabupaten /Kota : Tahun Data : Total Area No Kecamatan (Ha) (1) 1. 2. 3. 4. TOTAL

(2)

(3)

Perkiraan Kerugian (Rp) (4)

Dst

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama kecamatan yang ada di kabupaten/kota penyusun laporan (3) Diisi dengan total area yang terkena dampak kekeringan dalam satuan hektar (Ha) (4) Diisi dengan perkiraan kerugian yang terjadi akibat kekeringan dalam satuan rupiah

104

2013


Tabel BA-3. Bencana Kebakaran Hutan/Lahan, Luas, dan Kerugian Kabupaten/Kota: Tahun Data : Perkiraan Luas Hutan/ Lahan No Kecamatan Terbakar (Ha) (1) (2) (3) 1. 2. 3. 4. 5. Dst TOTAL


Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. (1) Nomor urut (2) Diisi dengan kecamatan yang ada di kabupaten/kota penyusun laporan (3) Diisi dengan jumlah perkiraan luas hutan /lahan terbakar dalam satuan hektar (Ha) (4) Diisi dengan menggunakan nilai rupiah

105

2013


Tabel BA-4. Bencana Alam Tanah Longsor dan Gempa Bumi, Korban, Kerugian Kabupaten/Kota: Tahun Data:

No

Kecamatan

Jenis Bencana

(1)

(2)

(3)

Jumlah Korban Meninggal (jiwa)


(4)

(5)

1 2 3 4 5

Dst..

Total Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : Tabel ini merupakan tabel penggabungan dari Tabel BA3 dan BA 4 pada pedoman sebelumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunung api atau runtuhan batuan. (1) Nomor urut (2) Diisi dengan kecamatan yang ada di kabupaten/kota penyusun Laporan (3) Diisi Jenis bencana, selain bencana banjir kekeringan misalnya : tanah longsor, gempa bumi, tsunami, puting beliung (4) Diisi dengan jumlah korban meninggal dalam satuan orang (5) Diisi dengan perkiraan kerugian dalam satuan rupiah

106

2013


C. Demografi Tabel DE-1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Kabupaten/Kota: Tahun Data : No.

Kecamatan

Luas (km2)

(1) 1 2 3 4

(2)

(3)

Jumlah Penduduk (4)

Pertumbuhan Penduduk (%) (5)

Kepadatan Penduduk (%) (6)

Dst.. Total

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : (1) Nomor urut (2) Diisi dengan kecamatan yang ada di kabupaten/kota penyusun laporan. (3) Diisi dengan luas kecamatan. (4) Diisi dengan jumlah penduduk . (5) Diisi dengan prosentase pertumbuhan penduduk. (6) Diisi dengan prosentase kepadatan penduduk. Tabel DE-2. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten/Kota: Tahun Data: No.

Kecamatan

(1) 1 2 3 4

(2)

Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan (3) (4)

Jumlah (5)

Dst.. Total

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : Tabel ini merupakan penggabungan dari tabel DE-2 dan DE-3 dari pedoman sebelumnya (1) Nomor urut (2) Diisi nama kecamatan yang ada di kabupaten/kota penyusun laporan (3) Diisi dengan jumlah penduduk laki-laki dalam angka dengan satuan jiwa/orang (4) Diisi dengan jumlah penduduk perempuan dalam angka dengan satuan jiwa/orang (5) Diisi dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam angka dengan satuan jiwa/orang

107

2013


Tabel DE-3. Penduduk di Wilayah Pesisir dan Laut Kabupaten/Kota: Tahun Data: No. (1) 1. 2. 3. dst

Kecamatan (2)

Jumlah Desa (3)

Jumlah Penduduk (4)

Jumlah Rumah Tangga (5)

Total Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : Kawasan pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut (1) Nomor urut (2) Diisi dengan kecamatan yang ada di kabupaten/kota penyusun laporan (3) Diisi dengan jumlah desa dalam angka (4) Diisi dengan jumlah penduduk dengan satuan jiwa yang ada di kawasan/wilayah dalam angka

108

2013


D. Demografi Sosial Tabel DS-1A. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan Kabupaten/Kota: Tahun Data: No.

Kecamatan

(1) 1 2 3 4 5

(2)

Tidak Sekolah Sekolah Laki- Perempuan Laki (3) (4)

SD LakiLaki (5)

SLTP

Perempuan (6)

LakiLaki (7)

SLTA

Perempuan (8)

LakiLaki (9)

Perempuan (10)

Jumlah Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : Tabel ini merupakan penggabungan dari tabel DS-1 sampai dengan DS-4 pada pedoman sebelumnya (1) Cukup jelas (2) Diisi dengan nama kecamatan yang ada di kabupaten/kota penyusun laporan (3) Sampai dengan (10) diisi berdasarkan kelompok tingkat pendidikan dan jenis kelamin dalam satuan jiwa

Tabel DS-1B. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan Kabupaten/Kota : Tahun Data : No.

Kecamatan

(1) 1 2 3 4 5

(2)

Diploma Laki- Perempuan Laki (3) (4)

LakiLaki (5)

S1 Perempuan (6)

LakiLaki (7)

S2 Perempuan (8)

LakiLaki (9)

Jumlah Keterangan : Sumber :

Penjelasan Isi Tabel Tabel ini merupakan penggabungan dari tabel DS-1, s.d DS-4 dari pedoman sebelumnya (1) Cukup jelas (2) Diisi dengan nama kecamatan yang ada di kabupaten/kota penyusun Laporan (3) Sampai dengan (10) diisi berdasarkan kelompok tingkat pendidikan dan jenis kelamin dalam angka

109

S3 Perempuan (10)


Tabel DS-2. Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk Kabupaten/Kota: Tahun Data: No. (1)

Jenis Penyakit

Jumlah Penderita

(2)

(3)

1. 2. 3. 4. dst Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel : (1) Cukup jelas (2) Diisi dengan jenis penyakit yang ada di kabupaten/kota penyusun laporan (3) Diisi dengan jumlah penderita penyakit dalam satuan jiwa E. Sosial Ekonomi Tabel SE-1. Jumlah Rumah Tangga Miskin Kabupaten/Kota: Tahun Data: Jumlah Rumah No. Kecamatan Tangga (1) (2) (3) 1. 2. 3. 4. 5. D st

Jumlah Rumah Tangga Miskin (4)

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi tabel : (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama kecamatan yang ada di kabupaten/kota penyusun laporan (3) Diisi dengan jumlah rumah tangga di masing-masing kecamatan (4) Diisi dengan jumlah rumah tangga miskin di masing-masing Kecamatan

110

2013

2013


Tabel SE-2. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum Kabupaten/Kota: Tahun Data: No. Kecamatan Ledeng Sumur (1) (2) (3) (4) 1 2 3 dst Total

Sungai (5)

Hujan (6)

Kemasan (7)

Lainnya (8)

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel: (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama kecamatan yang ada di kabupaten/kota penyusun laporan (3) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan ledeng sebagai sumber air minum. Definisi air ledeng: sumber air yang berasal dari air yang telah melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. (4) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan sumur sebagai sumber air minum. Definisi sumur : air yang berasal dari tanah yang digali dan lingkar sumur tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0.8 meter diatas tanah dan 3 meter ke bawah tanah serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkar sumur. (5) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan air sungai sebagai sumber air minum. (6) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan air hujan sebagai sumber air minum. (7) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan air kemasan sebagai sumber air minum. (8) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber selain kolom (3)-(7) sebagai sumber air minum

111


2013

Tabel SE-3. Luas Lahan dan Produksi Perkebunan menurut Jenis Tanaman dan Penggunaan Pupuk Kabupaten/Kota : Tahun Data :

No.

Jenis Tanaman

(1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

(2) Karet Kelapa Kelapa sawit Kopi Coklat Teh Cengkeh Tebu Tembakau Kapas Jarak Kapuk Kina Jambu mete Pala Kayu manis Lainnya (Sebutkan) Total

Luas Lahan (Ha) (3)

Produksi (Ton) (4)

Urea (5)

Pemakaian Pupuk (Ton) SP.36 ZA NPK (6) (7) (8)

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel: (1) Nomor urut (2) Diisi sesuai jenis tanaman yang tertulis (3) Diisi dengan luas lahan sesuai dengan jenis tanaman (4) Diisi dengan jumlah produksi dalam setahun tiap jenis tanaman dalam ton (5) Diisi dengan jumlah pemakaian pupuk Urea untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton (6) Diisi dengan jumlah pemakaian pupuk SP.36 untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton (7) Diisi dengan jumlah pemakaian pupuk ZA untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton (8) Diisi dengan jumlah pemakaian pupuk NPK untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton Diisi dengan jumlah pemakaian pupuk Organik untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton (9) Kolom (3), (4), (5) wajib diisi, kolom (6), (7), (8), (9) tidak wajib

112

Organik (9)

2013

PEDOMAN PENYUSUNAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Tabel SE-4. Penggunaan Pupuk untuk Tanaman Padi dan Palawija menurut Jenis Pupuk Kabupaten/Kota: Tahun Data : No.

Jenis Tanaman

(1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

(2)

Urea (3)

Pemakaian Pupuk (Ton) NPK ZA SP.36 (6) (4) (5)

Padi Jagung Kedelai Kacang tanah Ubi kayu Ubi jalar Lainnya (sebutkan) Total

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel: (1) Nomor urut (2) Diisi sesuai jenis tanaman yang tertulis (3) Diisi jumlah pemakaian pupuk Urea untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton (4) Diisi jumlah pemakaian pupuk SP.36 untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton (5) Diisi jumlah pemakaian pupuk ZA untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton (6) Diisi jumlah pemakaian pupuk NPK untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton (7) Diisi jumlah pemakaian pupuk organik untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton Kolom (3) wajib Diisi, kolom (4) s.d (7) tidak wajib

113

Organik (7)


2013

Tabel SE-5. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Kabupaten/Kota: Tahun Data: No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8

Jenis Penggunaan Baru (2) Permukiman Industri Tanah kering Perkebunan Semak belukar Tanah kosong Perairan/kolam Lainnya (sebutkan) Total

Luas (Ha) (3)

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel: (1) Nomor urut (2) Diisi sesuai jenis penggunaan yang tertulis (3) Diisi dengan luas lahan yang berubah pemanfaatannya pada tahun berjalan dalam satuan hektar (Ha) Tabel SE-6. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian Kabupaten/Kota: Tahun Data : No.

Nama Perusahaan

(1) 1. 2. 3.

(2)

Jenis Bahan Galian (3)

Luas Areal (Ha) (4)

Produksi (Ton/Tahun) (5)

4. 5.

dst

Keterangan : Sumber Penjelasan Isi Tabel : Tabel ini merupakan penggabungan tabel SE-14 dan SE-15 pada pedoman sebelumnya. (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama perusahaan tambang yang ada di kabupaten/kota penyusun laporan (3) Diisi dengan jenis bahan galian pertambangan (4) Diisi dengan luas areal produksi dalam satuan Hektar (Ha) (5) Diisi dengan jumlah produksi pertambangan dalam satuan ton per tahun

114

2013


Tabel SE-7. Luas Lahan Sawah menurut Frekuensi Penanaman, Produksi per Hektar Kabupaten/Kota : Tahun Data : No.

Kecamatan

(1)

(2)

Luas (Ha) dan Frekuensi Penanaman 1 kali

2 kali

3 kali

(3)

(4)

(5)

Produksi per Hektar (6)

1. 2. 3. 4. dst Total

Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel: (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama kecamatan yang ada di kabupaten/kota penyusun laporan (3) Diisi dengan luas lahan sawah 1 kali penanaman per tahun dalam satuan hektar. (4) Diisi dengan luas lahan sawah 2 kali penanaman per tahun dalam satuan hektar. (5) Diisi dengan luas lahan sawah 3 kali penanaman per tahun dalam satuan hektar. (6) Diisi dengan jumlah produksi padi dalam satu tahun per hektar dalam ton.

115

2013


Tabel SE- 8 . Jumlah Hewan Ternak Kabupaten/Kota : Tahun Data : No.

Kecamatan

Sapi Perah

Sapi Potong

Kerbau

Kuda

Kambing

Domba

Babi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1. 2. 3. 4. dst Total Keterangan : Sumber : Penjelasan Isi Tabel: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Nomor urut Diisi dengan nama kecamatan yang ada di kabupaten/kota penyusun laporan Diisi dengan jumlah sapi perah dimasing-masing kecamatan dalam satuan ekor Diisi dengan jumlah sapi potong dimasing-masing kecamatan dalam satuan ekor Diisi dengan jumlah kerbau dimasing-masing kecamatan dalam satuan ekor Diisi dengan jumlah kuda dimasing-masing kecamatan dalam satuan ekor Diisi dengan jumlah kambing dimasing-masing kecamatan dalam satuan ekor Diisi dengan jumlah domba dimasing-masing kabupaten/kota dalam satuan ekor Diisi dengan jumlah babi dimasing-masing kecamatan dalam satuan ekor

116

2013


Tabel SE-9 Jumlah Hewan Unggas dari Jenis Unggas Kabupaten/Kota : Tahun Data : No. (1) 1. 2. 3. 4. dst

Kecamatan (2)

Ayam Kampung (3)

Ayam Petelur (4)

Ayam Pedaging (5)

Total Keterangan : Sumber Penjelasan Isi Tabel: (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Nomor urut Diisi dengan kecamatan yang ada di kabupaten/kota penyusun laporan Diisi dengan jumlah ayam kampung dimasing-masing kecamatan dalam satuan ekor Diisi dengan jumlah ayam petelur dimasing-masing kecamatan dalam satuan ekor Diisi dengan jumlah ayam pedaging dimasing-masing kecamatan dalam satuan ekor Diisi dengan jumlah itik dimasing-masing kecamatan dalam satuan ekor

117

Itik (6)

2013


Tabel SP-1. Jumlah Jenis Industri/Kegiatan Usaha Kabupaten/Kota: Tahun Data: No. (1) 1.

Jenis Industri (2)

Produksi

Beban Limbah Cair (Ton/Tahun)

(Ton/Tahun)

BOD

COD

TSS

(3)

(4)

(5)

(6)

Lainnya

2. 3. 4. Total Keterangan : Sumber: Penjelasan isi tabel: Tabel ini merupakan penggabungan antara tabel SE-12 dan SP-10 pada pedoman sebelumnya. (1) Nomor urut (2) Diisi dengan jenis industri sesuai lampiran IV (3) Diisi dengan jumlah produksi dalam ton/tahun (4) Diisi dengan hasil dari perhitungan berdasarkan lampiran III (5) Diisi dengan hasil dari perhitungan berdasarkan lampiran III (6) Diisi dengan hasil dari perhitungan berdasarkan lampiran III (7) Diisi dengan hasil dari perhitungan berdasarkan lampiran III

118

2013


Tabel SP-2 Jumlah Kendaraan menurut Jenis Kendaraan dan Bahan Bakar yang digunakan Kabupaten/Kota : Tahun Data: No

Jenis Kendaraan (1)

Bensin

Solar

Total

(3)

(4)

(5)

(2)

1

Beban

2

Penumpang pribadi

3

Penumpang umum

4

Bus besar pribadi

5

Bus besar umum

6

Bus kecil pribadi

7

Bus kecil umum

8

Truk besar

9

Truk kecil

10

Roda tiga

11

Roda dua JUMLAH

Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel: (1) Nomor urut (2) Diisi sesuai dengan jenis kendaraan yang tertulis (3) Diisi dengan jumlah kendaraan yang mengkonsumsi bahan bakar bensin dalam satuan unit (4) Diisi dengan jumlah kendaraan yang mengkonsumsi bahan bakar solar dalam satuan unit (5) Diisi dengan penjumlahan kolom (3) dan (4)

119

2013


Tabel SP-3. Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Sektor Industri menurut Jenis Bahan Bakar Kabupaten/Kota : Tahun Data: No. (1) 1. 2. 3. 4. dst Total Keterangan : Sumber :

Klasifikasi Industri

LPG

Minyak Bakar

Minyak Diesel

Solar

Minyak Tanah

Gas

Batubara

Biomassa

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Nomor urut Diisi berdasarkan SK Menteri Perindustrian No. 19/M/I/1986) Contoh: Industri kimia dasar, Industri Mesin dan logam dasar, Industri Kecil, Aneka Industri. Diisi dengan jumlah pemakaian LPG per sektor industri dalam satuan kilogram (kg) Diisi dengan jumlah pemakaian minyak bakar per sektor industri dalam satuan liter Diisi dengan jumlah pemakaian minyak diesel per sektor industri Diisi dengan jumlah pemakaian solar per sektor industri Diisi dengan jumlah pemakaian minyak tanah per sektor industri Diisi dengan jumlah pemakaian gas per sektor industri Diisi dengan jumlah pemakaian batubara per sektor industri Diisi dengan jumlah pemakaian biomasa per sektor industri

120

2013


Tabel SP-4. Konsumsi Bahan Bakar untuk keperluan Rumah Tangga Kabupaten/Kota : Tahun Data :

No.

Kecamatan

LPG

(1) 1.

(2)

(3)

Jenis Bahan Bakar Minyak Tanah Briket (4)

(5)

Kayu Bakar

lainnya

(6)

(7)

2. 3. 4. dst Total Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Nomor urut Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan Diisi dengan jumlah LPG yang digunakan dalam satuan kilogram Diisi dengan jumlah minyak tanah yang digunakan dalam satuan liter Diisi dengan jumlah briket yang digunakan dalam satuan kilogram atau ton Diisi dengan jumlah kayu bakar yang digunakan dalam satuan kilogram atau ton Diisi dengan jumlah bahan bakar lainnya yang digunakan dalam satuan kilogram atau ton Diisi dengan jumlah total jenis bahan bakar yang digunakan dalam satuan ton per tahun

121

2013


Tabel SP-5. Perkiraan Volume Limbah Padat berdasarkan Sarana Transportasi Kabupaten/Kota: Tahun Data:

No.

Nama Tempat Sarana Transportasi

Tipe/Jenis/Klasifikasi

Lokasi

Luas Kawasan (Ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Volume Limbah Padat (m3/hari) (6)

Darat 1 2 Air 1 2 Udara 1 2 Keterangan: Sumber: Penjelasan isi tabel (1) Nomor urut (2) Diisi dengan sarana transportasi darat, air dan udara misal : tempat sarana transportasi darat antara lain ; Terminal bus Pulogadung, Stasiun kereta api Solo Balapan dll (3) Diisi dengan tipe terminal, jenis pelabuhan, peran & fungsi pelabuhan berdasarkan lampiran III (4) Diisi dengan lokasi sarana transportasi (5) Diisi dengan luas kawasan sarana transportasi dalam satuan hektar (Ha) (6) Diisi dengan perkiraan volume limbah padat tempat sarana transportasi Tabel ini merupakan penggabungan dari tabel SE-21 , 22, dan 23 dan SP 12 pedoman sebelumnya

122

2013


Tabel SP-6. Perkiraan Jumlah Limbah Padat berdasarkan Lokasi Obyek Wisata, Jumlah Pengunjung, dan Luas Kawasan Kabupaten/Kota: Tahun Data: No. (1) 1. 2. 3. 4.

Nama Obyek Wisata (2)

Jenis Obyek Wisata (3)

Jumlah Pengunjung (orang per tahun) (4)

Luas Kawasan (Ha) (5)

dan seterusnya


Penjelasan isi tabel: (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama obyek wisata yang ada Diisi dengan jenis obyek wisata, misal wisata alam, wisata (3) agro, wisata bahari, wisata selam (4) Diisi dengan jumlah pengunjung pada obyek wisata (5) Diisi dengan luas kawasan obyek wisata (6) disii dengan perkiraan volume limbah obyek wisata Tabel ini merupakan penggabungan dari tabel : SE-24 dan SP-13 pedoman sebelumnya

123

Volume Limbah Padat (m3/Hari) (6)


Tabel SP-7. Perkiraan beban Limbah padat dan cair berdasarkan Sarana Hotel/Penginapan Kabupaten/Kota: Tahun Data: Beban Limbah Cair Kelas Hotel Tingkat Limbah Padat (Ton/Tahun) No. Jumlah Kamar /Penginapan Hunian (%) (m3/Hari) BOD COD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Keterangan: Sumber: Penjelasan isi tabel: (1) Nomor urut Diisi dengan kelas hotel yang ada (2) (sesuai standar Kementerian Pariwisata) (3) Diisi dengan jumlah kamar yang ada (4) Diisi dengan prosentase tingkat hunian per tahun (5) Diisi dengan perkiraan limbah padat (sampah) dalam meter kubik per Hari (6) Diisi dengan hasil perhitungan perkiraan beban limbah cair BOD dalam ton per tahun. (7)

Diisi dengan hasil perhitungan perkiraan beban limbah cair COD dalam ton per tahun.

Tabel ini merupakanpenggabungan dari tabel SE-25 dan SP-14 pedoman sebelumnya

124

2013

2013


Tabel SP-8. Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Kabupaten/Kota: Tahun Data:

No.

Kecamatan

(1)

(2)

Tempat Buang Air Besar ( Rumah Tangga) Sendiri

Bersama

Umum

Tidak Ada

(3)

(4)

(5)

(6)

1. 2. 3. 4.

dst

Sumber : Keterangan : Penjelasan isi tabel : (1) Nomor urut (2) Diisi dengan kecamatan yang ada di kabupaten/kota penyusun laporan (3) Diisi dengan jumlah rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri Definisi Sendiri adalah jamban/kakus yang digunakan khusus oleh rumah tangga responden, walaupun kadang-kadang ada yang menumpang. (4) Diisi dengan jumlah rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar bersama. Definisi Bersama adalah jamban/kakus yang digunakan beberapa rumah tangga tertentu. (5) Diisi dengan jumlah rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar umum. Definisi Umum adalah jamban/kakus yang penggunaannya tidak terbatas pada rumah tangga tertentu, tetapi siapapun dapat menggunakannya. (6) Diisi dengan jumlah rumah tangga tanpa fasilitas tempat buang air besar. Definisi Tidak ada adalah tidak ada fasilitas jamban/kakus, misalnya lahan terbuka yang bisa digunakan untuk buang air besar (tanah lapang/kebun/Halaman/semak belukar), pantai, sungai, danau, kolam, dan lainnya.

125

2013


Tabel SP-9. Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari Kabupaten/Kota: Tahun Data: No

Kecamatan

Jumah Penduduk

Timbulan Sampah

(1)

(2)

(3)

(4)

1 2 3 4 dst Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel: (1) Nomor urut (2) Diisi dengan kecamatan yang ada di kabupaten/kota penyusun laporan (3) Diisi dengan jumlah penduduk yang ada di kecamatan (4) Diisi dengan perkiraan timbulan sampah dalam satuan meter kubik per Hari Tabel SP-10. Perkiraan Volume Limbah Padat dan Limbah Cair dari Rumah Sakit Provinsi: Tahun Data: No. (1) 1. 2. 3. 4.

Nama Rumah Sakit (2)

Total

Tipe/Kelas Rumah Sakit (3)

Volume Limbah (m3/hari) Padat Cair (4) (5)

Volume Limbah B3 (m3/hari) Padat Cair (6) (7)

Dst

Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel: (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama rumah sakit yang ada dikabupaten/kota/provinsi (3) Diisi dengan tipe kelas rumah sakit A, B, C, D (4) Diisi dengan Hasil perhitungan perkiraan volume limbah padat dalam satuan meter kubik per Hari (5) Diisi dengan Hasil perhitungan perkiraan volume limbah cair dalam satuan meter kubik per Hari (6) Diisi dengan Hasil perhitungan perkiraan volume limbah B3 padat dalam satuan meter kubik per Hari (7) Diisi dengan Hasil perhitungan perkiraan volume limbah B3 cair dalam satuan meter kubik per Hari Tipe rumah sakit Sumber : Permenkes no. 340/menkes/per/III/2010 tentang Klasifikasi RS * Rumah Sakit Tipe A Mempunyai fasilitas dan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) pelayanan medik spesialis lain, 5 (lima) pelayanan spesialis penunjang medik, 12 (dua belas) pelayanan medik spesialis lain dan 13 (tiga belas) pelayanan medik sub spesialis

126

2013


* Rumah Sakit Tipe B Mempunyai fasilitas dan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) pelayanan medik spesialis lain, 4 (empat) pelayanan spesialis penunjang medik, 4 (empat) pelayanan medik spesialis lain dan 2 (dua) pelayanan medik sub spesialis dasar * Rumah Sakit Tipe C Mempunyai fasilitas dan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar, 4 (empat) pelayanan spesialis penunjang medik * Rumah Sakit Tipe D Mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (dua) pelayanan medik spesialis dasar

Tabel SP-11. Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3 Kabupaten/Kota: Tahun Data: No. (1)

Nama Perusahaan (2)

Jenis Kegiatan/Usaha (3)

Jenis Izin (4)

Nomor (5)

dst

Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel : (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama perusahaan yang mendapat izin mengelola limbah B3 (3) Diisi dengan jenis kegiatan/usaha sesuai dengan lampiran (4) Diisi dengan jenis izin : penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, atau pengangkutan (5) Diisi dengan nomor SK yang berlaku pada tahun penyusunan laporan

127

2013


Tabel UP-1. Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi Kabupaten/Kota: Tahun Data: Realisasi Penghijauan No. (1)

Kecamatan (2)

Luas (Ha) (3)

Jumlah Pohon (4)

Realisasi Reboisasi Luas (Ha) (5)

Jumlah Pohon (6)

Total

Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel: (1) Nomor urut Diisi dengan nama kecamatan yang ada di kabupaten/kota penyusun (2) laporan Diisi dengan luas realisasi penghijauan yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah (3) dalam satuan hektar (Ha) Diisi dengan realisasi jumlah pohon yang ditanam oleh instansi pemerintah (4) daerah pada kegiatan penghijauan dalam satuan pohon Diisi dengan luas realisasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah (5) reboisasi dalam satuan hektar (Ha) Diisi dengan realisasi jumlah pohon yang ditanam oleh instansi pemerintah (6) daerah pada kegiatan reboisasi dalam satuan pohon Kolom 3 dan 4 boleh pilih salah satu Definisi Penghijauan: Kegiatan penghijauan adalah penanaman kembali lahan kritis di luar kawasan hutan yang ditujukan untuk mempertaHankan dan memulihkan kondisinya sehingga fungsinya sebagai media produksi, tata air maupun pendukung kehidupan dalam DAS dapat dipertaHankan dan ditingkatkan sesuai dengan peruntukannya. Definisi reboisasi: Reboisasi atau rehabilitasi hutan lindung bertujuan untuk menghutankan kembali kawasan hutan lindung kritis di wilayah daerah aliran sungai (DAS) yang dilaksanakan bersama masyarakat secara partisipasif.

128


2013

Tabel UP-2. Kegiatan Fisik Lainnya oleh instansi dan masyarakat Kabupaten/Kota: Tahun Data: No. (1)

Nama Kegiatan (2)

Lokasi Kegiatan (3)

Pelaksana Kegiatan (4)

dst

Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel: (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama kegiatan fisik lingkungan contoh : pembuatan kompos, pembersihan saluran air/selokan. (3) Diisi dengan lokasi kegiatan fisik lingkungan (4) Diisi dengan pelaksana kegiatan fisik lingkungan (oleh pemerintah, masyarakat, swasta) Tabel UP-3. Dokumen Izin Lingkungan Kabupaten/Kota: Tahun Data: No. (1)

Jenis Dokumen (2)

Kegiatan (3)

Pemrakarsa (4)

dst

Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel: (1) Nomor urut Diisi dengan jenis dokumen izin lingkungan (2) (AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)) (3) Diisi dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan (4) Diisi dengan nama pemrakarsa Tabel ini merupakan hasil penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Definisi AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Definisi UKL/UPL adalah pengelolaan dan pemantauan usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terHadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

129

2013


Tabel UP-4. Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Kabupaten/Kota: Tahun Data: No.

Nama Perusahaan/Pemrakarsa

Waktu (tgl/bln/thn)

Hasil Pengawasan

(1)

(2)

(3)

(4)

dst

Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel: (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama perusahaan/pemrakarsa izin lingkungan (3) Diisi dengan tanggal/bulan/tahun pelaksanaan pengawasan (4) Diisi dengan hasil pengawasan izin lingkungan Tabel ini merupakan Hasil penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012. Izin lingkungan terdiri dari AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan

Tabel UP-5. Status Pengaduan Masyarakat Kaupaten/Kota: Tahun Data: No. Masalah Yang Diadukan (1) (2)

dst Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel: (1) Nomor urut (2) Diisi dengan masalah lingkungan hidup yang diadukan oleh masyarakat (3) Diisi dengan status tindak lanjutnya

130

Status (3)

2013


Tabel UP-6. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota: Tahun Data: No. (1)

Nama LSM (2)

Alamat (3)

Dst Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel: (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama LSM lingkungan hidup (3) Diisi dengan alamat LSM lingkungan hidup Tabel UP-7. Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota: Tahun Data: No. (1)

Nama Orang /Kelompok/Organisasi (2)

Nama Penghargaan (3)

dst Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel: (1) Nomor urut Diisi dengan nama orang/kelompok/organisasi penerima (2) penghargaan lingkungan hidup Diisi dengan nama penghargaan lingkungan hidup contoh : (3) Adipura, Kalpataru, dll Diisi dengan instansi pemberi penghargaan lingkungan hidup (4) (pemerintah/swasta) (5) Diisi dengan tahun penerimaan penghargaan lingkungan hidup

131

Pemberi Penghargaan (4)

Tahun Penghargaan (5)

2013


Tabel UP-8. Kegiatan Sosialisasi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota: Tahun Data: No.

Nama Kegiatan

Instansi Penyelenggara

(1)

(2)

(3)

Kelompok Sasaran (4)

Waktu Penyuluhan (Bulan/tahun) (5)

dst Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel: (1) Nomor urut Diisi dengan nama kegiatan sosialisasi lingkungan hidup. Contoh: Penyuluhan, kampanye, (2) iklan layanan masyarakat, talkshow. Diisi dengan instasi penyelenggara kegiatan sosialisasi (3) lingkungan hidup Diisi dengan kelompok sasaran kegiatan sosialisasi (4) lingkungan hidup Diisi dengan bulan/tahun kegiatan (5) penyuluhan Tabel UP-9. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota: Tahun Data: No. Jenis Produk Hukum Nomor (1) (2) (3)

Tahun (4)

dst Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel: (1) Nomor urut Diisi dengan jenis produk hukum , contoh: Peraturan/SK gubernur/bupati/walikota, (2) dll (3) Diisi dengan nomor peraturan yang tersebut dalam kolom 2 (4) Diisi dengan tahun peraturan yang tersebut dalam kolom 2 (5) Diisi dengan perihal peraturan.

132

Tentang (5)

2013


Tabel UP-10. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota: Tahun Data: Sumber Anggaran

No. (1) 1.

(2) APBD

2.

APBN

3.

Bantuan Luar Negeri

Peruntukan Anggaran

Jumlah Anggaran Tahun ... (4)

(3)

Tahun ... (5)

Total Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel: (1) Nomor urut (2) Diisi dengan sumber anggaran pengelolaan lingkungan hidup Diisi dengan peruntukkan anggaran jenis pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup. (3) Contoh: pelayanan informasi status mutu air (4) Diisi dengan jumlah anggaran tahun berjalan (5) Diisi dengan jumlah anggaran tahun sebelumnya

133

2013


Tabel UP-11. Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten/Kota: Tahun Data: No. (1) 1. 2. 3. 4. 5.

Jumlah

Tingkat Pendidikan

Laki-Laki (3)

(2)

Perempuan (4)

Doktor (S3) Master (S2) Sarjana (S1) Diploma (D3/D4) SLTA Total

Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel: (1) Nomor urut (2) Cukup jelas (3) Diisi dengan jumlah laki-laki berdasarkan tingkat pendidikan (4) Diisi dengan jumlah perempuan berdasarkan tingkat pendidikan Tabel UP-12. Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan dan Staf yang telah mengikuti Diklat Kabupaten/Kota: Tahun Data:

No. (1) 1. 2. 3. 4. dst

Nama Instansi (2)

Nama Jabatan Fungsional (3)

Jumlah Staf Fungsional (dilantik) Laki-Laki

Perempuan

(4)

(5)

Keterangan : Sumber : Penjelasan isi tabel : (1) Nomor urut (2) Diisi dengan nama instansi asal Diisi dengan nama jabatan fungsional berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan (3) Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (4) Diisi dengan jumlah staf fungsional laki-laki (5) Diisi dengan jumlah staf fungsional perempuan (6) Diisi dengan jumlah staf laki-laki yang sudah diklat yang belum dilantik (7) Diisi dengan jumlah staf perempuan yang sudah diklat yang belum dilantik

134

Jumlah Staf Yang Sudah Diklat LakiPerempuan Laki (6) (7)


LAMPIRAN III RUMUS PEHITUNGAN DAN KETERANGAN LAINNYA

A. Beban Pencemaran Limbah Cair Limbah cair dari suatu kegiatan dapat dihitung bebannya dengan rumus : Beban parameter-limbah = Volume limbah x konsentrasi parameter-limbah dimana parameter limbah adalah zat yang terkandung di dalam air limbah seperti BOD, COD, dan TSS. Sebagai contoh, misalkan suatu industri tekstil yang beroperasi selama 8 jam per hari mengeluarkan limbah cair dengan volume 10 liter per detik. Limbah cair tersebut mengandung BOD sebesar 15 mg/liter dan COD 45 mg /liter. Maka beban limbah cair dari industri tekstil tersebut adalah : Beban BOD = 10 liter/detik x 15 mg/liter = 150 mg/detik = 150 x 3600 x 8 mg/hari = 4.320.000 mg/hari = 4,32 kg/hari Beban COD = 10 liter/detik x 45 mg/liter = 450 mg/detik = 450 x 3600 x 8 mg/hari = 12.960.000 mg/hari = 12,96 kg/hari

B. Tipe Terminal Kendaraan Penumpang Umum Fungsi

No. Tipe 1

A

2

B

3

C

melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan

C. Jenis Kegiatan Pelabuhan Jenis Kegiatan

No. 1.

Angkutan laut

2.

Angkutan sungai dan danau

3.

Angkutan penyeberangan

D. Peran dan Fungsi Pelabuhan Laut Peran dan Fungsi

No. 1.

Pelabuhan internasional

2.

Pelabuhan nasional

3.

Pelabuhan regional

4.

Pelabuhan lokal

135

2013

Kata Pengantar PEDOMAN PENYUSUNAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2013

Recommend Documents