PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Draft R.Permen Pedoman Peny Perda di Bidang LH

DRAFT-I PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan wajib di bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan, serta penjabaran peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam suatu Peraturan Daerah, dengan ketentuan Peraturan Daerah yang disusun sesuai dengan ciri khas daerah, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup yang lebih tinggi; b. bahwa Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Peraturan Daerah di bidang lingkungan hidup mengacu pada tata cara dan prosedur umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta belum mengatur secara spesifik mengenai norma, pedoman, standar, kriteria penyusunan Peraturan Daerah yang mengatur suatu pokok materi aspek pengelolaan lingkungan hidup; c. bahwa untuk menghasilkan produk Peraturan Daerah dibidang lingkungan hidup yang mengikuti kaidah-kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik (goods norms dan good process), maka diperlukan suatu pedoman yang dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah Di bidang Lingkungan Hidup; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah Di bidang Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

bm/607

1


Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

bm/607

2


10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 13. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1 Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah Bidang Lingkungan Hidup harus memenuhi kaidah-kaidah penyusunan peraturan perundangundangan yang baik (berlaku), yaitu: a. sebelum melakukan proses perancangan Peraturan Daerah didahului dengan proses kajian secara mendalam (good process) melalui penyusunan Naskah Akademik; b. penormaan rancangan Peraturan Daerah dilakukan dengan rumusan yang jelas, tegas, tidak multi tafsir, dan dapat dilaksanakan (good norms) secara teknis, ekonomis dan sosial.

bm/607

3


Pasal 2 (1) Dalam perancangan Peraturan Daerah Di bidang Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah mengacu pada : a. Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Di bidang Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Menteri ini; b. Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Perancangan Peraturan Daerah Di bidang Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 3 (baru) Perda Bidang Lingkungan Hidup sebelum ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan/atau Menteri yang terkait.

Pasal 4 Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

: :

Jakarta

Menteri Negara Lingkungan Hidup,

Ir. Rachmat Witoelar

bm/607

4


Lampiran : I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Tahun 2007 Tanggal :

PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

I.

PENDAHULUAN Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004) telah meletakkan kerangka landasan bagi urusan wajib Pemerintah Daerah bidang lingkungan hidup sebagai kewenangan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang perumusannya didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antarsusunan pemerintahan. Untuk menjalankan urusan wajib tersebut, pemerintah daerah juga mempunyai tanggungjawab dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan urusan wajib tersebut, pemerintah daerah dapat mengaturnya dalam suatu Peraturan Daerah (Perda) yang didasarkan pada upaya perlindungan, pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup di daerah. Dengan demikian, untuk menjalankan setiap jenis kewenangan yang dimiliki, Pemerintah Daerah dapat membentuk suatu Peraturan Daerah. Di samping itu, Pemerintahan Daerah juga mempunyai kewajiban untuk mengatur atau menjabarkan lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk dikeluarkan suatu Peraturan Daerah. Secara umum tata cara dan prosedur pembentukan Peraturan Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun kedua Undang-Undang tersebut belum mengatur secara spesifik mengenai norma, pedoman, standar, kriteria

bm/607

5


penyusunan Peraturan Daerah yang mengatur suatu pokok materi aspek pengelolaan lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk membuat Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai panduan dalam penyusunan suatu Peraturan Daerah yang mengatur pokok materi aspek pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian diharapkan bahwa suatu Peraturan Daerah yang mengatur pokok materi aspek pengelolaan lingkungan hidup mengikuti kaidah dan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup. II.

PRINSIP DASAR DAN PENDEKATAN PENYUSUNAN PERDA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1.

Prinsip Dasar Dalam menyusun Peraturan Daerah yang mengatur suatu pokok materi bidang lingkungan hidup perlu memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini menentukan bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a.

Peraturan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

b.

Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan, dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

c.

Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, dan berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

Dari prinsip dasar sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kiranya jelas bahwa penetapan Peraturan Daerah adalah untuk menjabarkan lebih lanjut peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

bm/607

6


Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang menampung kondisi khusus daerah untuk menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Merujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat disimpulkan adanya tiga prinsip dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah, yaitu: a

Materi muatan Peraturan Daerah adalah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;

b

Menampung kondisi khusus daerah, dan

c

Penjabaran lebih lanjut undangan yang lebih tinggi.

peraturan

perundang-

Ketiga prinsip dasar tersebut berlaku pula terhadap penyusunan Peraturan Daerah yang mengatur pokok materi bidang lingkungan Hidup. 2.

Asas Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundangundangan yang meliputi: a. b. c. d. e. f. g.

bm/607

Kejelasan tujuan; Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; Dapat dilaksanakan; Kedayagunaan dan kehasilgunaan; Kejelasan rumusan; dan Keterbukaan.

7


3.

Asas Materi Muatan Peraturan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, materi muatan Peraturan Daerah mengandung asas: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Pengayoman; Kemanusiaan; Kebangsaan; Kekeluargaan; Kenusantaraan; Bhineka tunggal ika; Keadilan; Kesamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan; Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

dan

Selain asas tersebut, Peraturan Daerah dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Peraturan Daerah yang bersangkutan. 4.

Asas Umum Penyelenggaraan Negara Penetapan suatu Peraturan Daerah pada hakekatnya merupakan salah satu aspek penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, proses penetapan suatu Peraturan Daerah harus pula berpedoman pada asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu : a. b. c. d. e. f. g. h. i.

bm/607

Asas kepastian hukum; Asas tertib penyelenggaraan negara; Asas kepentingan umum; Asas keterbukaan; Asas proporsionalitas; Asas profesionalitas; Asas akuntabilitas; Asas efisiensi, dan Asas efektifitas.

8


Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara pada hakekatnya merupakan landasan dasar yang menjadi pedoman perumusan norma dalam suatu Peraturan Daerah. Dengan demikian, perumusan norma dalam Peraturan Daerah di bidang lingkungan hidup harus mencerminkan asas-asas umum penyelenggaraan negara atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur). 5.

Pendekatan Dalam Penyusunan Peraturan Daerah bidang Lingkungan Hidup Penyusunan Peraturan Daerah mengenai pokok materi bidang lingkungan hidup dilakukan dengan pendekatan keterpaduan. Pendekatan ini meletakkan cara pandang bahwa penanganan masalah lingkungan hidup dilakukan dengan memperhatikan semua aspek yang terkait sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, komprehensif dan holistik. Semua aspek, karakteristik, sifat, dan kondisi lingkungan hidup dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah harus diformulasikan sebagai satu kesatuan norma. Hal ini didasarkan pada paradigma bahwa pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi:

bm/607

a

Pelestarian daya dukung lingkungan hidup, yaitu kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain secara layak dan lestari. Penurunan daya dukung lingkungan hidup diindikasikan oleh proses kerusakan lingkungan hidup.

b

Pelestarian daya tampung lingkungan hidup, yaitu kemampuan lingkungan hidup untuk mengabsorpsi berbagai zat yang dibuang ke dalam media lingkungan hidup. Pada dasarnya media lingkungan hidup mempunyai kemampuan untuk menyerap berbagai zat yang dibuang ke dalamnya karena lingkungan hidup mempunyai kemampuan daya pulih secara alamiah (self-purification). Apabila jumlah (kuantitas) dan kualitas zat yang dibuang ke dalam media lingkungan hidup melampaui daya tampung media lingkungan hidup penerima, maka timbul masalah, yaitu pencemaran lingkungan hidup. 9


Untuk melestarikan daya dukung lingkungan hidup dilakukan melalui pengendalian kerusakan lingkungan yang meliputi : a. Mencegah terjadinya kerusakan lingkungan; b. Menanggulangi kerusakan lingkungan yang sedang berlangsung, dan c. Memulihkan kondisi lingkungan hidup yang mengalami kerusakan. Untuk melestarikan daya tampung lingkungan hidup dilakukan melalui pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang meliputi a. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan; b. Menanggulangi pencemaran lingkungan yang sedang berlangsung, dan c. Memulihkan kondisi lingkungan hidup yang mengalami pencemaran. Untuk mengendalikan pencemaran lingkungan dilakukan melalui: a.

dan/atau

perusakan

Pencegahan Pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dilakukan melalui : 1) Penetapan baku mutu lingkungan sesuai dengan kewenangan; 2) Pendekatan tata ruang; 3) AMDAL, UKL/UPL, dan 4) Pengembangan instrumen ekonomi (insentif dan disinsentif).

b.

Penanggulangan Penanggulangan berkaitan dengan tindakan : 1) Menghentikan sumber dampak; 2) Mengurangi dan memperkecil sebaran dampak; 3) Melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul terhadap lingkungan hidup termasuk upaya untuk mengurangi kerugian lain yang ditimbulkan akibat dampak yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatan;

c.

Pemulihan Pemulihan merupakan upaya dan tindakan untuk memperbaiki kualitas lingkungan yang tercemar dan/atau rusak agar kembali pada keadaan semula sesuai daya

bm/607

10


dukung, daya tampung dan produktivitas lingkungan, atau alih fungsi pemanfaatan dan relokasi kegiatan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan ciri khas wilayah masing-masing. Oleh karena itu, dalam melakukan penyusunan Peraturan Daerah harus memperhatikan kondisi spesifik di setiap daerah. Dalam hal demikian, maka pengaturan pokok materi mengenai lingkungan hidup dapat memformulasikan norma kerja sama antardaerah untuk mengendalikan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Pengertian pengendalian dalam kerangka penyusunan Peraturan Daerah bidang lingkungan hidup dikonsepkan meliputi upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup. 6.

Pengaturan Pokok Materi bidang Lingkungan Hidup Pengaturan pokok materi bidang lingkungan hidup harus melandaskan diri pada : a b c

Prinsip dasar penyusunan Peraturan Daerah; Asas pembentukan Peraturan Daerah, Asas materi muatan Peraturan Daerah.

Mengenai perumusan norma dalam Peraturan Daerah bidang lingkungan hidup harus mencerminkan asas-asas umum penyelenggaraan negara maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur). III.

POKOK-POKOK PENGATURAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

PERATURAN

DAERAH

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah bidang lingkungan hidup: 1.

Judul Judul Peraturan Daerah bidang lingkungan hidup memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Daerah:

bm/607

11


a b c

2.

Nomor adalah angka dikeluarkannya Peraturan Daerah; Tahun adalah tahun dikeluarkannya Peraturan Daerah; Nama Peraturan Daerah adalah nama (judul) dari Peraturan Daerah yang dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Daerah serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Konsiderans Menimbang Konsiderans menimbang memuat pokok-pokok pikiran yang menguraikan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menunjuk pada perlunya (urgensi) pengaturan materi hukum peraturan daerah bidang lingkungan hidup. Konsideran menimbang ini pada prinsipnya memberikan pertimbangan faktual mengenai latar belakang dibuatnya suatu Peraturan Daerah, sehingga tidak semata-mata memuat pertimbangan untuk menjalankan kewenangan atau hanya menyatakan bahwa Peraturan Daerah dianggap perlu untuk dibuat. Jika konsideran memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiaptiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. Rumusan menimbang dituangkan ke dalam butir-butir sekurang-kurangnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) dan dituangkan dalam paragraf yang diberi huruf a, b, c, dst serta didahului dengan kata ‘bahwa’ dengan huruf b kecil. Konsideran Peraturan Daerah yang merupakan pelaksanaan dari peraturan perundangan yang lebih tinggi, cukup memuat satu pokok pikiran yang isinya menunjuk pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan yang memerintahkan pembuatannya.

3.

Dasar Hukum Mengingat Memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi pembentukan Peraturan Daerah. Penyusunan dasar hukum pada bagian Mengingat dilakukan secara historis kronologis sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembuatan Peraturan Daerah. Dasar hukum yang digunakan hanyalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

bm/607

12


atau sederajat dan sangat relevan dengan materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut. 4.

Materi Muatan. Pembuatan Peraturan Daerah bidang lingkungan hidup harus mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup. Penormaan prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup dalam Peraturan Daerah harus memperhatikan kepentingan nasional dan ekosistem suatu daerah. Hal-hal di bawah ini merupakan panduan untuk menentukan ruang lingkup materi muatan yang dinormakan dalam Peraturan Daerah. Struktur materi muatan dalam pedoman ini tidak selalu merupakan urutan yang menggambarkan penamaan bab atau bagian dalam rangka penulisan norma hukum Peraturan Daerah, dan tidak menunjukan hirarki penormaan materi muatan dalam Peraturan Daerah, melainkan substansi yang harus diperhatikan. Pembuatan Peraturan Daerah yang mengatur pokok materi bidang lingkungan hidup harus mempertimbangkan prinsipprinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan perumusan normanya harus mencerminkan asas-asas yang melandasinya. Materi muatan Peraturan Daerah bidang lingkungan hidup merupakan suatu struktur yang disusun dalam suatu sistematika yang terdiri dari beberapa bab. Sedangkan bab dibagi dalam bagian, dan bagian dibagi dalam paragraf. Pembagian bab ke dalam bagian, dan pembagian bagian ke dalam paragraf tergantung pada luas ruang lingkup substansi bab yang bersangkutan. Di bawah ini disajikan bab-bab sebagai materi muatan Peraturan Daerah yang mengatur pokok materi bidang lingkungan hidup. Namun demikian perlu ditegaskan di sini bahwa suatu Peraturan Daerah tidak mutlak harus memuat bab-bab tersebut. Bab-bab mana yang akan dimuat dalam suatu Peraturan Daerah yang mengatur pokok materi aspek pengelolaan lingkungan hidup adalah tergantung kepada luas ruang lingkup pokok materi yang bersangkutan

bm/607

13


a.

Ketentuan Umum Ketentuan umum ini memuat rumusan pengertian istilah yang sering digunakan dalam pasal-pasal. Istilah tersebut perlu dirumuskan pengertiannya untuk menghindari kekaburan maknanya, salah tafsir atau multi tafsir mengenai pengertiannya. Apabila suatu istilah hanya digunakan sekali dalam Peraturan Daerah, sedangkan istilah tersebut perlu dirumuskan pengertiannya, maka rumusan pengertiannya dicantumkan dalam penjelesan pasalnya. Rumusan pengertian dari istilah tersebut bersifat stipulatif, artinya diberi pengertian khusus dalam kerangka Peraturan Daerah yang bersangkutan, dengan tidak menyimpang atau bertentangan dengan pemahaman umum yang telah disepakati baik secara teoritis maupun dalam praktek. Selain itu, apabila dalam Peraturan Daerah digunakan singkatan atau akronim hendaknya memperhatikan substansi dalam Peraturan Daerah dan kelaziman yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang berlaku misalnya: AMDAL untuk analisis mengenai dampak lingkungan, Limbah B3 untuk limbah bahan berbahaya dan beracun, dan sebagainya. Jika penggunaan istilah/definisi sudah diatur dalam peraturan perundangan yang lebih tinggi maka istilah/definisi tersebut dapat diacu.

b.

Asas dan Tujuan Asas, dirumuskan asas yang melandasi perumusan norma penyelenggaraan pokok materi aspek pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan, dirumuskan tujuan pengaturan pokok materi aspek pengelolaan lingkungan hidup. Dalam tujuan ini tersimpul kebijakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Asas yang melandasi perumusan norma dalam Peraturan Daerah bidang lingkungan hidup antara lain:

bm/607

14


1. 2. c.

Asas keberlanjutan; Asas keadilan.

Hak dan Kewajiban Dirumuskan apa hak dan kewajiban para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pokok materi aspek pengelolaan lingkungan hidup. Sepanjang mengenai hak dan kewajiban Pemerintah dirumuskan sebagai tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam kaitan pokok materi aspek pengelolaan lingkungan hidup. Rumusan norma tentang tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah tersebut mempunyai konsekuensi, misalnya menyediakan pendanaan bagi terselenggaranya pokok materi aspek pengelolaan lingkungan hidup, pembinaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di daerah.

d.

Wewenang Pemerintah Daerah Dalam merumuskan norma wewenang ini terutama menunjuk pada penetapan kebijakan pemerintah daerah dan program pelaksanaannya dalam kaitan dengan pokok materi aspek pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah. Disamping itu keterpaduan antarsektor bidang lingkungan hidup merupakan tuntutan arah kebijakan yang juga harus dinormakan dalam suatu Peraturan Daerah. Keterpaduan antarsektor seperti pertambangan, kehutanan, perindustrian, pariwisata, perumahan dan lain sebagainya dilakukan secara sinergis dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Dalam merumuskan wewenang dan kewajiban pemerintah daerah bidang lingkungan hidup harus mengacu pada: 1. 2.

bm/607

Peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan 15


3.

e.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kelembagaan Dalam merumuskan norma kelembagaan pada intinya menunjuk lembaga mana yang ditugasi melaksanakan penyelenggaran pokok materi aspek pengelolaan lingkungan hidup

f.

Perizinan Perizinan yang dapat dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah baik secara atribusi maupun delegasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam merumuskan norma perizinan harus mencakup : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

g.

Wewenang menerbitkan izin; Pejabat yang berwenang menerbitkan izin; Persyaratan izin; Prosedur/mekanisme permohonan izin; Masa berlakunya izin; Berakhirnya izin; dan Peranserta masyararakat dalam pemberian izin.

Pengawasan Rumusan norma pengawasan dalam Peraturan Daerah meliputi: 1. 2. 3. 4. 5.

bm/607

Ruang lingkup pengawasan; Instansi yang berwenang pengawasan; Wewenang pejabat pengawas; Kewajiban pejabat pengawas; Tindaklanjut hasil pengawasan.

melakukan

16


Norma pengawasan bidang pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan ketentuan pengawasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan bidang pengelolaan lingkungan hidup. h.

Sanksi Administrasi Dalam merumuskan norma sanksi administrasi harus memperhatikan dan mencakup hal-hal sebagai berikut: 1.

2. 3. 4. 5.

Pelanggaran administrasi yang berupa pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam perizinan; Pejabat yang berwenang menerapkan sanksi administrasi; Jenis sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi; Tindakan pejabat yang berwenang menerbitkan izin dalam menerapkan sanksi administrasi; Prosedur dan pentahapan penerapan sanksi administrasi

Penerapan jenis sanksi administrasi merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan lingkungan hidup. i.

Pembiayaan. Dalam merumuskan norma tentang pendanaan bagi penyelenggaraan pokok materi aspek pengelolaan lingkungan hidup dibebankan pada :

bm/607

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

2.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan.

17


j.

Kerja Sama Daerah Dalam hal tertentu Peraturan Daerah bidang lingkungan hidup dapat dirumuskan norma kerja sama daerah mengenai pokok materi aspek pengelolaan lingkungan hidup. Kerja sama daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dilakukan terutama dengan daerah yang saling berpengaruh secara timbal balik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila suatu daerah menjadi satu kesatuan ekosistem dengan daerah lain maka daerah yang ditetapkan menjadi daerah konservasi perlu mendapatkan insentif dari daerah lain yang memperoleh manfaat dari penetapan sebagai daerah konservasi. Kerja sama daerah bidang pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan secara vertikal maupun horizontal, yaitu: 1. 2. 3. 4.

Antara Gubernur dengan Gubernur lain, atau; Antara Gubernur dengan Bupati/Walikota, atau; Antara Bupati/Walikota dengan Bupati/ Walikota lain, dan/atau Antara Gubernur, Bupati/Walikota dengan pihak ketiga.

Yang dimaksud dengan pihak ketiga pada poin 4 adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. Pihak-pihak yang akan melakukan kerjasama tersebut dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam penormaan berpedoman pada:

bm/607

kerja

sama

daerah

tetap

1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

18


Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan 3.

k.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Perumusan norma penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam Peraturan Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan lingkungan hidup.

l.

Penyidikan Jika pengaturan pokok materi aspek pengelolaan lingkungan hidup dalam peraturan daerah potensial menimbulkan tindak pidana lingkungan, maka perumusan norma penyidikan dalam Peraturan Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

m.

Sanksi Pidana Peraturan Daerah Bidang Lingkungan Hidup dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Biaya paksaan penegakan hukum merupakan sanksi tambahan dalam bentuk pembebanan biaya kepada pelanggar Peraturan Daerah di luar ketentuan yang diatur dalam ketentuan pidana. Peraturan Daerah bidang lingkungan hidup juga dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Disamping itu, Peraturan Daerah Bidang Lingkungan Hidup dapat memuat ancaman pidana atau denda sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

bm/607

19


n.

Hal Lain-lain Selain penormaan materi muatan tersebut di atas tidak tertutup kemungkinan adanya penormaan materi muatan lain yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah, seperti: 1). 2). 3). 4). 5). 6). 7).

o.

Pendanaan dan kompensasi, Kerjasama dan kemitraan antara dunia usaha dan masyarakat; Tanggap darurat; Peran serta masyarakat; Perlindungan dan pengakuan masyarakat adat; Pelaporan; Pemantauan.

Ketentuan Peralihan Penormaan ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap peraturan daerah yang sudah ada pada saat peraturan daerah yang baru mulai berlaku, agar peraturan daerah tersebut berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.

p.

Ketentuan Penutup Dalam penormaan ketentuan penutup ditentukan saat mulai berlakunya Peraturan Daerah.

5.

Penjelasan Peraturan Daerah Dalam penjelasan Peraturan Daerah dimuat: a.

Penjelasan Umum; Penjelasan Umum berisi uraian tentang landasan filosofis, sosialogis, yuridis dari Peraturan Daerah tersebut dan beberapa hal yang berkaitan dengan substansi pengaturan Peraturan Daerah yang menjadi dasar kebijakan.

b.

Penjelasan pasal demi pasal: Penjelasan pasal demi pasal berisi uraian mengenai penjelasan pasal demi pasal yang dianggap perlu untuk menghindari ketidak jelasan dan multi tafsir.

bm/607

20


IV.

PENUTUP Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Bidang Lingkungan Hidup ini dapat dijadikan salah satu acuan dalam penyusunan suatu peraturan daerah, sekaligus dapat membantu dan menyamakan persepsi serta pemahaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses dan perumusan norma dalam Peraturan Daerah bidang Pengelolaan Lingkungan hidup

bm/607

21


Lampiran

: II

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor

:

Tanggal

:

Tahun 2007

PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

I.

PENDAHULUAN Sebelum Proses penyusunan Peraturan Daerah di bidang lingkungan hidup harus diawali dengan identifikasi kebutuhan untuk mengatur suatu pokok materi aspek pengelolaan lingkungan hidup. Hasil identifikasi tersebut diikuti dengan tahap penyusunan naskah akademik. Sedangkan naskah akademik pada gilirannya menjadi dasar konseptual perumusan norma Peraturan Daerah tentang pokok materi aspek pengelolaan lingkungan hidup.

Naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kajian, baik dari sudut filosofis, sosiologis maupun normatif, mengenai pokok materi yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah. Secara khusus dalam kaitannya dengan penyusunan Peraturan Daerah yang mengatur pokok materi aspek pengelolaan lingkungan hidup, kajian perlu dilengkapi pula dengan tinjauan dari sudut sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup

II.

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK Secara umum suatu naskah akademik terdiri atas tiga bagian:

bm/607

22


1.

Bagian Pertama Bagian pertama meliputi:

2.

5)

Sampul depan yang memuat judul dan penyusun naskah akademik;

6)

Kata pengantar yang berisi pengantar proses penyusunan naskah akademik;

7)

Daftar isi.

Bagian Kedua Bagian kedua memuat kajian materi naskah akademik penyusunan Peraturan Daerah pokok materi aspek pengelolaan lingkungan hidup yang tersusun dalam suatu sistematika. Kajian materi tersebut secara umum dapat dalam bab sebagai tersebut di bawah ini.

a.

Ringkasan Eksekutif Rangkasan eksekutif ini memuat abstrak dari naskah akademik. Ringkasan eksekutif ini diperlukan khususnya bagi para eksekutif karena pada umumnya beliau tidak mempunyai cukup waktu untuk membaca seluruh naskah akademik. Dengan membaca ringkasan eksekuif, para eksekutif bisa mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai pokok materi aspek pengelolaan lingkungan hidup yang akan diatur dalam Peraturan Daerah yang akan disusun.

b.

Pendahuluan

Bab ini memuat dua bagian, yaitu latar belakang dan tujuan pembuatan naskah akademik 1.

Latar Belakang

Dalam bagian latar belakang ini memberikan deskripsi mengenai fakta empirik dan fakta hukum. Fakta Empirik – Fakta empirik menyajikan identifikasi dan inventarisasi seluruh permasalahan senyatanya terkait dengan pokok materi yang akan bm/607

23


diatur dalam Peraturan Daerah. Identifikasi dan inventarisasi seluruh permasalahan tersebut diperlukan untuk menentukan kerangka konsep penanganan masalah mengenai pokok materi aspek pengelolaan lingkungan hidup. Fakta Hukum – Fakta hukum menyajikan fakta tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik Undang-Undang, peraturan pemerintah maupun Peraturan Daerah yang terkait dengan pokok materi aspek pengelolaan lingkungan hidup.

2)

Tujuan Pembuatan Naskah Akademik. Dalam bagian ini dikemukakan kesimpulan bahwa berdasarkan pencermatan terhadap fakta, baik fakta empirik maupun hukum, perlu disusun suatu peraturan mengenai pokok materi dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan pokok materi tersebut meliputi semua aspek sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, serta penetapan kebijakan Pemerintah Derah dalam kaitan dengan pokok materi tersebut. Penyusunan suatu rancangan Peraturan Daerah perlu didahului dengan kajian dalam bentuk naskah akademik penyusunan Peraturan Daerah tentang pokok materi yang akan diatur. Dalam naskah akademik ini disajikan secara komprehensif kerangka konseptual pokok materi yang akan diatur dan berbagai aspeknya yang dari padanya dapat disimpulkan lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang pokok materi tersebut. Penyusunan naskah akademik tersebut bertujuan untuk memberikan panduan dalam perumusan asas dan norma dalam Peraturan Daerah tentang suatu Peraturan Daerah yang bersifat komprehensif yang dapat menerpadukan kepentingan antar sektor terkait di daerah, menghindari tumpang tindih atau benturan kewenangan antar instansi, serta kepastian hukum dalam pembagian kewenangan antara lembaga pemerintah di daerah dalam mengelola pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.

bm/607

24


C.

Permasalahan Dalam bab ini disajikan uraian tentang permasalahan pokok materi aspek pengelolaan lingkungan hidup ditinjau dari sudut empirik (teknis).

8)

Kerangka Konsep Dalam bab ini disajikan kajian secara teknis-empirik mengenai kerangka konsep pokok materi aspek pengelolaan lingkungan hidup yang akan diatur. Uraian ini mencakup semua aspek dan permasalahan yang berkaitan dengan pokok materi yang diatur. Uraian mengenai konsep pokok materi tersebut pada dasarnya berangkat dari rumusan pengertian judul dari pokok materi aspek pengelolaan lingkungan hidup yang akan diatur. Rumusan pengertian tersebut hendaknya mengacu kepada peraturan perundangundangan yang lebih tinggi yang mengatur pokok materi tersebut. Berdasarkan kajian secara teknis-empirik dapat diidentifikasi luas ruang lingkup aspek dan permasalahannya yang dapat dijadikan dasar pemecahan permasalahan dan pengembangannya ke depan. Kajian secara teknis-empirik tersebut dapat dikatakan sebagai suatu “cetak-biru” dalam menangani permasalahan lingkungan hidup daerah di masa depan, satau dan lain hal dengan tetap memperhitungkan perkembangan kehidupan dalam masyarakat.

9)

Landasan Hukum Dalam bab ini diuraikan peraturan perundang-undangan apa yang menjadi landasan hukum penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah. Lazimnya penetapan suatu Peraturan Daerah menunjuk kepada peraturan perUndangundangan yang lebih tinggi yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut suatu urusan dengan Peraturan Daerah. Selain itu perlu pula diuraikan peraturan perundangundangan yang terkait dengan pokok materi yang akan diatur dengan Peraturan Daerah. Uraian tersebut diperlukan di satu sisi untuk mencegah kemungkinan

bm/607

25


terjadinya tumpang tindih, dan di menciptakan konsistensi pengaturan.

10)

lain

sisi

untuk

Materi Muatan.

Dalam bab ini dimuat materi muatan (substansi) seperti yang akan diatur dalam Peraturan Daerah. Bab-bab tersebut dibawah ini pada dasarnya adalah sistematika bab dalam Peraturan Daerah. 1)

Rumusan Pengertian Istilah. Dalam bagian ini memuat rumusan pengertian istilah yang digunakan secara berulang-ulang dalam Peraturan Daerah. Rumusan pengertian ini diperlukan untuk menghindari salah tafsir atau multi tafsir terhadap suatu istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah.

2)

Asas dan Tujuan. Dalam bagian ini disajikan uraian mengenai asas yang melandasi perumusan norma dalam Peraturan Daerah yang akan dibuat disebutkan. Berdasarkan asas tersebut diuraikan apa yang menjadi tujuan pengaturan hukum pokok materi yang bersangkutan. Uraian mengenai asas dan tujuan tersebut menjadi arahan dalam menentukan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut.

3)

Hak dan Kewajiban Dalam bagian ini disajikan uraian mengenai hak dan kewajiban warga masyarakat dalam kaitan pokok materi aspek pengelolaan lingkungan hidup yang akan diatur dengan Peraturan Daerah.

4)

Wewenang Pemerintah Daerah Dalam bagian ini disajikan uraian mengenai apa tindakan yang akan atau harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan pengaturan pokok materi aspek pengelolaan

bm/607

26


lingkungan hidup. Tindakan tersebut pada dasarnya berupa kebijakan yang akan atau harus ditetapkan, beserta instrumen kebijakan, baik instrumen regulasi maupun instrumen ekonomi, apa yang harus ditetapkan, untuk mencapai tujuan pengaturan pokok materi aspek pengelolaan lingkungan hidup.

5)

Kelembagaan Dalam bagian ini disajikan uraian mengenai masalah instansi daerah yang ditugasi melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dala sub d beserta koordinasinya dengan instansi sektor di daerah.

6)

Perizinan Dalam bagian ini disajikan uraian mengenai masalah perizinan. Kajian mengenai perizinan diperlukan apabila dalam kaitan dengan pokok materi di bidang lingkungan hidup dilakukan usaha dan/atau kegiatan. Apabila pengaturan pokok materi di bidang lingkungan hidup itu mengait dengan usaha dan/atau kegiatan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

7)

(a)

Pada dasarnya izin melakukan suatu usaha dan/atau kegiatan berangkat dari norma larangan atau norma wajib;

(b)

Dasar wewenang menerbitkan izin; dan

(c)

Siapa pejabat yang berwenang menerbitkan izin.

Pengawasan Dengan diterbitkannya izin melakukan usaha dan/atau kegiatan, maka fase berikutnya adalah tindakan pengawasan. Dalam bagian ini disajikan uraian mengenai masalah pengawasan, yang meliputi antara lain: a.

bm/607

Bagaimana lingkup pengawasan itu;

27


b.

Siapa instansi yang berwenang melakukan pengawasan;

c.

Apa wewenang pejabat pengawasn itu.

Dalam kaitan dengan pengawasan di bidang pengelolaan lingkungan hidup, ketentuan mengenai pengawasan dalam Peraturan Daerah hendaknya mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

8)

Sanksi Administrasi Dengan adanya ketentuan perizinan, maka menjadi relevan untuk mengatur masalah sanksi administrasi. Dalam bagian ini disajikan uraian mengenai sanksi administrasi yang meliputi, antara lain, hal sebagai berikut: (a)

Jenis sanksi administrasi;

(b)

Siapa pejabat yang berwenang menerapkan sanksi administrasi;

(c)

Bagaimana prosedur administrasi

penerapan

sanksi

Untuk pelanggaran administrasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka sanksi administrasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

9)

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dalam bagian ini diuraikan masalah penyelesaian sengketa lingkungan. Dalam kaitan dengan pokok materi aspek pengelolaan lingkungan hidup sudah cukup diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Oleh karena itu, perumusan norma penyelesaian senhgketa lingkungan dalam Peraturan Daerah cukup menunjuk ketentuan tentang penyelesaian sengketa lingkungan sebagaimana

bm/607

28


telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.

10)

Penyidikan Dalam bagian ini disajikan uraian mengenai masalah penyidikan.Apabila pengaturan pokok materi aspek pengelolaan lingkungan hidup dalam Peraturan Daerah potensial menimbulkan tindak pidana lingkungan, maka norma penyidikan dalam Peraturan Daerah hendaknya mengacu UndangUndang Nomor 23 Tahun 1997.

11)

Ketentuan Pidana Dalam bagian ini disajikan uraian mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan. Apabila pengaturan pokok materi aspek pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah potensial terjadinya tindak pidana lingkungan, maka sepanjang tindak pidana lingkungan tersebut termasuk kategori tindak pidana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, maka Peraturan Daerah cukup menunjuk kepada UndangUndang No. 23 Tahun 1997. Namun demikian, apabila tindak pidana yang potensial terjadi tidak termasuk tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Th. 1997, maka Peraturan Daerah dapat menentukan normanya sendiri. Dalam hal ini, perumusan norma sanksi pidana dalam Peraturan Daerah harus merujuk Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

12)

Hal lain-lain Selain hal tersebut di atas tidak tertutup kemungkinan adanya masalah lain yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah, seperti masalah pembiayaan dan kompensasi, kerjasama dan kemitraan. Hal tersebut dapat disimpulkan dari kajian pokok materi aspek pengelolaan lingkungan hidup.

bm/607

29


13)

Ketentuan Peralihan Dalam ketentuan ini dikemukakan bagaimana pengaturan peralihan mengenai masalah yang ada dewasa ini (sekiranya ada) keadaan baru setelah diundangkannya Peraturan Daerah.

11)

Penutup Dalam bab penutup disajikan kesimpulan dari kajian sebagaimana dikemukakan di atas.

h.

Daftar Pustaka Pada naskah akademik dilampirkan pula daftar pustaka yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun naskah akademik.

3.

Bagian Ketiga Bagian ketiga adalah lampiran berupa rancangan Peraturan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan rancangan awal yang akan dibahas lebih lanjut dalam berbagai forum, antara lain forum pembahasan antar instansi daerah. Dengan demikian rancangan Peraturan Daerah tersebut mungkin saja akan berkembang.

III.

PENUTUP Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Bidang Lingkungan Hidup ini dapat dijadikan salah satu acuan dalam penyusunan suatu naskah akademik, sekaligus dapat membantu dan menyamakan persepsi serta pemahaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan Naskah Akademik.

bm/607

30


bm/607

31

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Recommend Documents