SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan Diklat di bidang lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
1
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3547); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006; MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PELATIHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.
DAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Diklat lingkungan hidup adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil dalam pengelolaan lingkungan hidup. 2. Pengelolaan Diklat lingkungan hidup adalah proses kegiatan berupa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian, monitoring
2
3. 4.
5.
6.
7. 8.
9. 10. 11. 12.
13.
14. 15.
dan evaluasi guna meningkatkan kompetensi/kemampuan PNS di bidang lingkungan hidup dalam suatu tugas secara efektif dan efisien. Pembinaan Diklat lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilakukan agar penyelenggaraan Diklat dan capaian kinerja Diklat sesuai dengan standar kualitas dan sasaran yang ditetapkan. Instansi pembina Diklat lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Instansi pembina adalah unit kerja di Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang secara fungsional bertanggung jawab dalam koordinasi, pengaturan, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian Diklat lingkungan hidup. Instansi pembina jabatan fungsional bidang lingkungan hidup adalah unit kerja di Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab atas pembinaan jabatan fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih pada lembaga Diklat pemerintah. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tujuan Diklat. Diklat teknis bidang lingkungan hidup adalah Diklat untuk melengkapi pencapaian persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Diklat fungsional bidang lingkungan hidup adalah Diklat untuk melengkapi persyaratan kompetensi jabatan fungsional yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Akreditasi adalah penilaian kelayakan lembaga Diklat pemerintah dalam menyelenggarakan program Diklat tertentu yang ditetapkan dalam surat keputusan dan sertifikat akreditasi oleh instansi pembina. Lembaga Diklat terakreditasi adalah unit penyelenggara Diklat yang mendapatkan surat keputusan dan sertifikat akreditasi dari instansi pembina Diklat untuk penyelenggaraan Diklat teknis dan Diklat fungsional. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS dan non PNS di bidang lingkungan hidup berupa wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Jabatan fungsional adalah jabatan-jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan keputusan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3
(1) (2)
Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup. Diklat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS dan/atau profesi sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 3 Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi kegiatan: a. identifikasi kebutuhan Diklat; b. jenis dan jenjang Diklat; c. peserta Diklat; d. kurikulum dan metode Diklat; e. tenaga pengajar; f. sarana dan prasarana Diklat; g. penyelenggara Diklat; h. surat keterangan Diklat; i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan; j. sistem informasi Diklat; k. pengelola lembaga Diklat; dan l. akreditasi. BAB II IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DIKLAT (1) (2)
(3)
(4)
(5)
Pasal 4 Lembaga Diklat lingkungan hidup instansi Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan identifikasi kebutuhan Diklat lingkungan hidup. Identifikasi kebutuhan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. identifikasi peran dan fungsi lembaga; b. evaluasi kondisi sumber daya manusia; c. analisis kesenjangan; dan d. perencanaan sumber daya manusia. Identifikasi kebutuhan Diklat kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar bagi lembaga Diklat lingkungan hidup instansi Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam menyusun rencana tahunan kebutuhan Diklat lingkungan hidup. Rencana tahunan kebutuhan Diklat lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Instansi Pembina sebagai bahan penyusunan rencana identifikasi kebutuhan Diklat lingkungan hidup nasional. Instansi Pembina dapat memberikan bantuan konsultasi kepada setiap lembaga Diklat lingkungan hidup dalam menyusun rencana tahunan kebutuhan Diklat lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
4
BAB III JENIS DAN JENJANG DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP (1) (2)
(1)
(2)
Pasal 5 Diklat lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan jenis dan/atau jenjang Diklat. Jenis dan/atau jenjang Diklat lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kompetensi yang akan dicapai. Pasal 6 Jenis Diklat lingkungan hidup antara lain meliputi: a. Diklat teknis terdiri atas: 1. Diklat teknis substansi; 2. Diklat teknis manajemen; dan 3. Diklat teknis berdasarkan kebutuhan. b. Diklat fungsional bidang lingkungan hidup. Jenis dan/atau jenjang Diklat lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab peserta diklat.
Pasal 7 Diklat teknis substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 1 antara lain meliputi Diklat: a. dasar-dasar pengelolaan lingkungan hidup; b. pengendalian pencemaran udara; c. pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun; d. pengelolaan dan pengendalian pencemaran air; e. peningkatan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup; f. pengelolaan tata lingkungan hidup; dan g. penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan penyusunan analisa mengenai dampak lingkungan. Pasal 8 Diklat teknis manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 antara lain meliputi Diklat: a. sistem informasi geografi; b. valuasi ekonomi lingkungan dan sumber daya alam; c. kajian lingkungan hidup strategis; dan d. alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
5
(1) (2)
(1)
(2)
(3)
Pasal 9 Diklat teknis berdasarkan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 3 diselenggarakan sesuai dengan tujuan dan sasaran Diklat lingkungan hidup. Diklat teknis berdasarkan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi Diklat: a. penegakan hukum lingkungan hidup; b. kebijakan pengelolaan lingkungan hidup; c. penyusunan dan perancangan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup; dan d. penilai analisis mengenai dampak lingkungan bagi pengambil keputusan. Pasal 10 Diklat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan Diklat strategis yang diselenggarakan untuk memenuhi dan meningkatkan kompetensi PNS yang akan dan/atau telah menduduki jabatan fungsional. Diklat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi Diklat: a. pengendali dampak lingkungan hidup; b. pengawas lingkungan hidup; c. pemantauan kualitas lingkungan hidup; dan d. penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup. Jenjang Diklat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 11 Kepala instansi pembina dapat menetapkan rincian jenis Diklat lingkungan hidup di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10. BAB IV PESERTA DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP (1) (2) (3)
Pasal 12 Diklat lingkungan hidup diikuti oleh peserta diklat dalam rangka memenuhi persyaratan kompetensi untuk pemantapan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup. Peserta Diklat lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai persyaratan peserta dengan memperhatikan pengembangan karir sumber daya manusia yang bersangkutan. Persyaratan peserta untuk masing-masing Diklat lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan pedoman diklat teknis yang ditetapkan oleh kepala instansi pembina.
6
BAB V KURIKULUM DAN METODE DIKLAT (1) (2)
(3) (4)
(1) (2)
(1) (2) (3)
Pasal 13 Pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan kurikulum di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. standar kompetensi; b. kompetensi dasar; c. metode Diklat; d. jam pelajaran; e. media pembelajaran; dan f. alat bantu. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh kepala instansi pembina. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan melibatkan instansi terkait. Pasal 14 Pemerintah daerah dapat menyusun dan menetapkan muatan/kearifan lokal sebagai tambahan materi ajar dalam kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. Penyusunan muatan/kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga Diklat lingkungan hidup daerah yang terakreditasi dengan berkoordinasi dengan instansi terkait di bidang lingkungan hidup daerah. Pasal 15 Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disusun sesuai dengan standar kompetensi yang akan dicapai. Standar kompetensi Diklat teknis substansi dan Diklat manajerial ditetapkan oleh instansi pembina. Standar kompetensi Diklat fungsional ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 16 (1) Metode penyelenggaraan Diklat lingkungan hidup dapat diselenggarakan secara : a. klasikal; atau b. non klasikal. (2) Metode klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tatap muka. (3) Metode non klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di alam terbuka, tempat kerja, dan/atau melalui internet. Pasal 17 (1) Pendekatan dan metode pengajaran Diklat lingkungan hidup disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran jenis Diklat bagi orang dewasa (andragogi).
7
(2) Pendekatan dan metode pengajaran Diklat lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain: a. ceramah; b. diskusi; c. studi banding; d. studi kasus; e. simulasi; dan/atau f. belajar dengan menggunakan media. (3) Selain metode pengajaran Diklat lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan metode spesifik antara lain dalam bentuk: a. praktik, latihan, dan/atau laboratorium; b. pengamatan lapangan; c. penggunaan sistem informasi geografis; dan/atau d. bermain peran. BAB VI TENAGA PENGAJAR (1) (2)
(3)
Pasal 18 Lembaga Diklat harus mendayagunakan widyaiswara dan/atau tenaga pengajar di lingkungan lembaga yang bersangkutan. Dalam hal widyaiswara dan/atau tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia sesuai dengan bidangnya, lembaga Diklat dapat menggunakan widyaiswara dan/atau tenaga pengajar lain di luar lembaga penyelenggara Diklat lingkungan hidup yang mempunyai kompetensi sesuai dengan keahliannya. Widyaiswara dan/atau tenaga pengajar Diklat lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai sertifikat Diklat lingkungan hidup bagi pengajar (Training of Trainers) dari lembaga Diklat lingkungan hidup yang terakreditasi. BAB VII SARANA DAN PRASARANA DIKLAT
(1) (2)
Pasal 19 Sarana dan prasarana Diklat lingkungan hidup dipersiapkan sesuai dengan tujuan, sasaran program, dan materi Diklat yang bersangkutan. Sarana dan prasarana Diklat lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Sarana 1. papan tulis; 2. flip chart; 3. overhead projector; 4. tv dan video; 5. kaset, perekam; 6. buku pegangan; 7. sound system; 8. komputer; dan
8
(3)
9. teknologi multimedia. b. Prasarana 1. ruang kelas; 2. ruang diskusi; 3. ruang seminar; 4. ruang kantor; 5. ruang internet; 6. perpustakaan; 7. laboratorium; dan 8. asrama. Lembaga penyelenggara Diklat lingkungan hidup dapat mendayagunakan sarana dan prasarana lembaga Diklat lingkungan hidup lainnya. BAB VIII PENYELENGGARAAN DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP
(1) (2) (3)
(1)
(2)
Pasal 20 Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menyelenggarakan Diklat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri, dikontrakkan, dan/atau kerja sama. Penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan oleh lembaga Diklat yang telah terakreditasi. Pasal 21 Kementerian Negara Lingkungan Hidup sebagai Instansi pembina jabatan fungsional, menyelenggarakan Diklat fungsional lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 9. Penyelenggaraan Diklat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga Diklat Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota. BAB IX SURAT KETERANGAN DIKLAT
(1)
(2)
Pasal 22 Peserta Diklat yang telah menyelesaikan program Diklat dan memenuhi persyaratan diberikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) bagi Diklat berjenjang atau sertifikat Diklat bagi peserta Diklat tidak berjenjang. Peserta Diklat yang telah menyelesaikan program Diklat dan memenuhi persyaratan serta menunjukkan prestasi luar biasa dapat diberikan penghargaan dalam bentuk piagam.
9
(3) (4)
STTPP atau sertifikat Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala lembaga penyelenggara diklat. Apabila penyelenggaraan Diklat dilakukan melalui kerjasama, STTPP atau sertifikat Diklat ditandatangani oleh para pihak. BAB X PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
(1) (2)
Pasal 23 Instansi pembina melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Diklat lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh lembaga Diklat atau unit pengelola Diklat lingkungan hidup. Lembaga Diklat atau unit pengelola Diklat lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: a. melakukan evaluasi terhadap program, pelaksanaan Diklat, widyaiswara, peserta, dan alumni; dan b. menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Instansi pembina. BAB XI SISTEM INFORMASI DIKLAT
(1) (2)
(3)
(4)
Pasal 24 Instansi pembina dan lembaga Diklat lingkungan hidup mengembangkan sistem informasi Diklat lingkungan hidup. Sistem informasi Diklat lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan media informasi pada penyelenggara Diklat yang memuat : a. jenis, jenjang dan program Diklat; b. kepesertaan dalam suatu program Diklat; c. kalender penyelenggara program Diklat; d. widyaiswara; e. sumber daya manusia penyelenggara Diklat; f. sarana dan prasarana Diklat; g. bahan dan/atau modul-modul Diklat; h. lembaga Diklat yang terakreditasi; dan i. alumni Diklat. Lembaga Diklat lingkungan hidup yang terakreditasi menyampaikan informasi Diklat lingkungan hidup di lembaganya kepada Instansi pembina sebagai bahan pengembangan sistem informasi Diklat lingkungan hidup. Informasi Diklat lingkungan hidup yang dikelola oleh lembaga Diklat lingkungan hidup dan Instansi pembina dapat diakses oleh setiap lembaga Diklat lingkungan hidup.
10
BAB XII PENGELOLA LEMBAGA DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP (1) (2)
(3)
Pasal 25 Lembaga Diklat lingkungan hidup dikelola oleh pengelola lembaga Diklat yang mempunyai sertifikat pengelola Diklat (Management Of Training) dan sertifikat penyelenggara Diklat (Training Officers Course). Pengelola lembaga Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi mengelola serta mengembangkan kapasitas kelembagaan, program, sumber daya manusia penyelenggara, dan tenaga pengajar. Pengembangan kapasitas kelembagaan, program, sumber daya manusia penyelenggara, dan tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga Diklat lainnya. BAB XIII AKREDITASI
(1) (2) (3)
(4)
Pasal 26 Menteri berwenang memberikan akreditasi penyelenggaraan Diklat lingkungan hidup kepada lembaga Diklat lingkungan hidup. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk sertifikat akreditasi. Akreditasi penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian unsur: a. tenaga kediklatan yang terdiri atas: 1. pengelola lembaga Diklat lingkungan hidup; dan 2. widyaiswara/tenaga pengajar. b. program Diklat lingkungan hidup yang terdiri atas: 1. kurikulum; 2. bahan Diklat; 3. metode Diklat; 4. jangka waktu pelaksanaan program Diklat; 5. peserta Diklat; dan 6. panduan Diklat. c. fasilitas Diklat yang terdiri atas: 1. sarana Diklat; 2. prasarana Diklat. Akreditasi penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur akreditasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
11
BAB XIV PEMBIAYAAN DIKLAT (1)
(2) (3)
Pasal 27 Pembiayaan pelaksanaan Diklat bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Diklat teknis dan Diklat fungsional yang diselenggarakan Kementerian Negara Lingkungan Hidup. b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Diklat teknis yang diselenggarakan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota; dan. c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Diklat berdasarkan kebutuhan. Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan Diklat dapat berasal dari sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyusunan dan penggunaan pembiayaan program Diklat dilakukan oleh Lembaga Diklat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Diklat. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28 Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi penyelenggaraan Diklat lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh lembaga Diklat lingkungan hidup non pemerintah. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal: 3 Juli 2009 MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, ttd RACHMAT WITOELAR Salinan sesuai dengan aslinya Deputi MENLH Bidang Penaatan Lingkungan, ttd Ilyas Asaad.
12
Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 26 Tahun 2009 Tanggal : 3 Juli 2009 FORMULIR PENILAIAN AKREDITASI A.
Pengelola Lembaga Diklat No 1.
2.
Indikator Penilaian Kompetensi pimpinan penyelenggaraan Diklat Jumlah Pimpinan penyelenggara Diklat yang memiliki sertifikat Diklat Management of Training (MOT)
Kompetensi penyelenggaraan Diklat Jumlah penyelenggara Diklat yang memiliki sertifikat Training Officer Course (TOC)
Kriteria Penilaian a. 80% ke atas memiliki sertifikat Diklat MoT b. 60 % s.d 80 % sertifikat Diklat MoT
24
c. 40 % s.d 60% memiliki sertifikat Diklat
18
d. 20% s.d 40% memiliki sertifikat Diklat
12
e. 0% s.d 20% memiliki sertifikat Diklat
6
a. 80% ke atas memiliki sertifikat Diklat TOC
30
b. 60 % s.d 80 % sertifikat Diklat TOC
24
c. 40 % s.d 60% memiliki sertifikat Diklat TOC
18
d. 20% s.d 40% memiliki sertifikat Diklat TOC
12
e. 0% s.d 20% memiliki sertifikat Diklat TOC 3.
Pengalaman menyelenggarakan Diklat Pengalaman dalam menyelenggarakan Diklat sejenis
Nilai 30
6
a. 9 kali atau lebih menyelenggarakan Diklat sejenis
20
b. 7 s.d 9 kali menyelenggarakan Diklat sejenis
16
1
4.
B.
c. 5 s.d 7 kali menyelenggarakan Diklat sejenis
12
d. 3 s.d 5 kali menyelenggarakan Diklat sejenis
8
e. 0 s.d 3 kali menyelenggarakan Diklat sejenis
4
Pembagian tugas dan a. 80 % ke atas memiliki tanggung jawab kejelasan pembagian tugas Kejelasan pembagian dan tanggung jawab tugas dan tanggung jawab di antara pengelola dan b. 60% s.d 80% memiliki penyelenggara Diklat kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab
20
c. 40% s.d 60% memiliki kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab d. 20% s.d 40% memiliki kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab
12
e. 0% s.d 20% memiliki kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab
4
16
8
Widyaiswara No 1.
Indikator Penilaian Pendidikan Formal Kesesuaian pendidikan formal dengan mata Diklat yang diampu
Kriteria Penilaian a. 80% ke atas sesuai dengan mata Diklat yang diampu
Nilai 20
b. 60% s.d 80% sesuai dengan mata Diklat yang diampu
16
c. 40% s.d 60% sesuai dengan mata Diklat yang diampu
12
d. 20% s.d 40% sesuai dengan mata Diklat yang diampu
8
2
e. 0% s.d 20% sesuai dengan mata Diklat yang diampu 2.
Kompetensi Widyaiswara Jumlah Widyaiswara yang memiliki sertifikat training of trainers (ToT)
a. 80% ke atas memiliki sertifikat ToT
40
b. 60% s.d 80% memiliki sertifikat ToT
32
c. 40% s.d 60% memiliki sertifikat ToT
24
d. 20% s.d 40% memiliki sertifikat ToT
16
e. 0% s.d 20% memiliki sertifikat ToT 3.
4.
Pengalaman mengajar Relevansi pengalaman mengajar Widyaiswara dengan program Diklat yang diselenggarakan
Bidang Spesialisasi Relevansi bidang spesialisasi Widyaiswara dengan mata Diklat untuk program Diklat yang diselenggarakan
4
8
a. 80% keatas memiliki pengalaman mengajar yang relevan dengan Program Diklatyangdiselenggarakan
20
b. 60% s.d 80% memiliki pengalaman mengajar yang relevan dengan Program Diklat yang diselenggarakan
16
c. 40% s.d 60% memiliki pengalaman mengajar yang relevan dengan Program Diklat yang diselenggarakan
12
d. 20% s.d 40% memiliki pengalaman mengajar yang relevan dengan Program Diklat yang diselenggarakan
8
e. 0% s.d 20% memiliki pengalaman mengajar yang relevan dengan Program Diklat yang diselenggarakan
4
a. 80% ke atas memiliki bidang spesialisasi yang relevan dengan mata Diklat untuk Program Diklat yang diselenggarakan
20
3
C.
b. 60% s.d 80% memiliki bidang spesialisasi yang relevan dengan mata Diklat untuk program Diklat yang diselenggarakan
16
c. 40% s.d 60% memiliki bidang spesialisasi yang relevan dengan mata Diklat untuk program Diklat yang diselenggarakan
12
d. 20% s.d 40% memiliki bidang spesialisasi yang relevan dengan mata Diklat untuk program Diklat yang diselenggarakan
8
e. 0% s.d 20% memiliki bidang spesialisasi yang relevan dengan mata Diklat untuk program Diklat yang diselenggarakan
4
Kriteria Penilaian
Nilai
Unsur Program Diklat 1. Kurikulum No 1.
Indikator Penilaian Mata Diklat Kesesuaian mata Diklat dengan tujuan dan sasaran program Diklat
a. 80% ke atas mata Diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat
50
b. 60% s.d 80% mata Diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat
40
c. 40% s.d 60%mata Diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat
30
d. 20% s.d 40% mata Diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat
20
4
2.
3
Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar Kesesuaian hasil belajar dan indikator hasil belajar pada setiap mata Diklat dengan tujuan dan sasaran program Diklat
Materi Pokok Kesesuaian materi pokok pada setiap mata Diklat dengan tujuan dan sasaran program Diklat
e. 0% s.d 20% mata Diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat
10
a. 80 % ke atas hasil belajar sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat
30
b. 60% s.d 80% hasil belajar sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat
24
c. 40% s.d 60% hasil belajar sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat
18
d. 20% s.d 40% hasil belajar sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat
12
e. 0% s.d 20% hasil belajar sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat
6
a. 80% ke atas materi pokok sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat
20
b. 60% s.d 80% materi pokok sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat
16
c. 40% s.d 60% materi pokok sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat
12
d. 20% s.d 40% materi pokok sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat
8
e. 0% s.d 20% materi pokok sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat
4
5
2. Bahan Diklat No Indikator Penilaian 1. Modul Kesesuaian Modul dengan tujuan dan sasaran program Diklat
2
Kriteria Penilaian a. 80% ke atas modul sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat
Nilai 70
b. 60% s.d 80% modul sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat
56
c. 40% s.d 60% modul sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat
42
d. 20% s.d 40% modul sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat
28
e. 0%s.d 20% modul sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat
14
Handout a. 80% ke atas modul sesuai Kesesuaian handout dengan tujuan dan (naskah, materi presentasi, sasaran program Diklat dan sejenisnya) dengan tujuan dan sasaran b. 40% s.d 80% modul sesuai program Diklat dengan tujuan dan sasaran program Diklat
30
24
c. 40% s.d 60% modul sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat
18
d. 20% s.d 40% modul sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat
12
e. 0% s.d 20% modul sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat
6
6
3. Metode Diklat No Indikator Penilaian 1. Kesesuaian metode Diklat Kesesuaian metode Diklat dengan tujuan dan sasaran program Diklat
2.
Efektivitas metode Diklat Efektivitas metode Diklat dalam membangun interaksi antara peserta dengan Widyaiswara, dan antar sesama peserta
Kriteria Penilaian a. Metode Diklat sangat sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat
Nilai 50
b. Metode Diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat
40
c. Metode Diklat cukup sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat
30
d. Metode Diklat kurang sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat
20
e. Metode Diklat tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat
10
a. 80% ke atas peserta Diklat menilai metode Diklat efektif dalam membangun interaksi antara peserta dengan widyaiswara dan antar peserta
50
b. 60% s.d 80% peserta Diklat menilai metode Diklat efektif dalam membangun interaksi antara peserta dengan widyaiswara dan antar peserta
40
c. 40% s.d 60% peserta Diklat menilai metode Diklat efektif dalam membangun interaksi antara peserta dengan widyaiswara dan antar peserta
30
d. 20% s.d 40% peserta Diklat menilai metode Diklat efektif dalam
20
7
membangun interaksi antara peserta dengan widyaiswara dan antar peserta e. 0% s.d 20% peserta Diklat menilai metode Diklat efektif dalam membangun interaksi antara peserta dengan widyaiswara dan antar peserta
10
4. Jangka Waktu Pelaksanaan Program Diklat No Indikator Penilaian Kriteria Penilaian a. alokasi jumlah waktu 1. Kesesuaian alokasi jumlah sangat sesuai dengan waktu dengan metode metode pembelajaran pembelajaran pada setiap mata Diklat Kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan metode pembelajaran yang b. alokasi jumlah waktu digunakan pada setiap sesuai dengan metode mata Diklat pembelajaran pada setiap mata Diklat
2.
Kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan ruang lingkup mata Diklat Kesesuaian jumlah waktu dengan ruang lingkup setiap mata Diklat
Nilai 25
20
c. alokasi jumlah waktu cukup sesuai dengan metode pembelajaran pada setiap mata Diklat.
15
d. alokasi jumlah waktu kurang sesuai dengan metode pembelajaran pada setiap mata Diklat
10
e. alokasi jumlah waktu tidak sesuai dengan metode pembelajaran pada setiap mata Diklat
5
a. Alokasi jumlah waktu sangat sesuai dengan metode pembelajaran pada setiap mata Diklat
25
b. Alokasi jumlah waktu sesuai dengan metode pembelajaran pada setiap
20
8
mata Diklat
3.
Kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan tujuan dan sasaran program Diklat Kesesuaian alokasi jumlah waktu program Diklat dengan tujuan dan sasaran program Diklat
c. Alokasi jumlah waktu cukup sesuai dengan metode pembelajaran pada setiap mata Diklat
15
d. Alokasi jumlah waktu kurang sesuai dengan metode pembelajaran pada setiap mata Diklat
10
e. Alokasi jumlah waktu tidak sesuai dengan metode pembelajaran pada setiap mata Diklat
5
a. Alokasi jumlah waktu program Diklat sangat sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat
50
b. Alokasi jumlah waktu program Diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat
40
c. Alokasi jumlah waktu program Diklat cukup sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat
30
d. Alokasi jumlah waktu program Diklat kurang sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat e. Alokasi jumlah waktu program Diklat tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat
20
10
9
5. Peserta Diklat No Indikator Penilaian 1. Persyaratan Administratif dan Akademis Kesesuaian peserta Diklat dengan persyaratan administratif dan akademis masing-masing program Diklat
2.
Jumlah Kesesuaian jumlah peserta Diklat dengan jumlah yang dipesyaratkan masing-masing program Diklat
Kriteria Penilaian Nilai a. Peserta sangat memenuhi 60 persyaratan administratif dan akademis b. Peserta memenuhi persyaratan administratif dan akademis
48
c. Peserta cukup memenuhi persyaratan administratif dan akademis
36
d. Peserta kurang memenuhi persyaratan administratif dan akademis
24
e. Peserta tidak memenuhi persyaratan administratif dan akademis
12
a. Jumlah Peserta sangat memenuhi jumlah yang dipersyaratkan dalam Diklat tertentu
40
b. JumlahPeserta memenuhi jumlah yang dipersyaratkan dalam Diklat tertentu
32
c. Jumlah Peserta cukup memenuhi jumlah yang dipersyaratkan dalam Diklat tertentu
24
d. Jumlah Peserta kurang memenuhi jumlah yang dipersyaratkan dalam Diklat tertentu
16
e. Jumlah Peserta tidak memenuhi jumlah yang dipersyaratkan dalam Diklat tertentu
8
10
6. Panduan Pelaksanaan Program Diklat No Indikator Penilaian 1. Kelengkapan Kelengkapan panduan pelaksanaan program Diklat dikaitkan dengan tujuan dan sasaran program Diklat
2.
Kejelasan Kejelasan panduan bagi peserta Widyaiswara dan penyelenggara
Kriteria Penilaian a. Muatan panduan sangat lengkap dikaitkan dengan tujuan dan sasaran program Diklat b. Muatan panduan lengkap dikaitkan dengan tujuan dan sasaran program Diklat
Nilai 40
c. Muatan panduan cukup lengkap dikaitkan dengan tujuan dan sasaran program Diklat
24
d. Muatan panduan kurang lengkap dikaitkan dengan tujuan dan sasaran program Diklat
16
e. Muatan panduan tidak lengkap dikaitkan dengan tujuan dan sasaran program Diklat
8
32
a. Isi panduan sangat jelas 40 bagi peserta Widyaiswara dan penyelenggara b. Isi panduan jelas bagi peserta Widyaiswara dan penyelenggara
32
c. Isi panduan cukup jelas bagi peserta Widyaiswara dan penyelenggara
24
d. Isi panduan kurang jelas bagi peserta Widyaiswara dan penyelenggara
16
e. Isi panduan tidak jelas bagi peserta Widyaiswara dan penyelenggara
8
11
3.
Kualitas Kualitas tampilan panduan pelaksanaan program Diklat
a. Isi panduan sangat jelas bagi peserta Widyaiswara dan penyelenggara
20
b. Isi panduan jelas bagi peserta Widyaiswara dan penyelenggara
16
c. Isi panduan cukup jelas bagi peserta Widyaiswara dan penyelenggara
12
d. Isi panduan kurang jelas bagi peserta Widyaiswara dan penyelenggara
8
e. Isi panduan tidak jelas bagi peserta Widyaiswara dan penyelenggara
4
C. Unsur Fasilitas Diklat 1. Sarana Diklat No Indikator Penilaian 1. Ketersediaan Ketersediaan sarana Diklat dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar
Kriteria Penilaian Nilai a. sarana Diklat sangat 50 lengkap dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar b. sarana Diklat lengkap dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar
40
c. sarana Diklat cukup lengkap dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar
30
d. sarana Diklat kurang lengkap dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar
20
e. sarana Diklat tidak lengkap dalam mewujudkan hasil belajar
10
12
dan indikator hasil belajar 2.
Kesesuaian Kesesuaian sarana Diklat dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar
a. sarana Diklat sangat sesuai dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar
50
b. sarana Diklat sesuai dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar
40
c. sarana Diklat cukup sesuai dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar
30
d. sarana Diklat kurang sesuai dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar
20
e. sarana Diklat tidak sesuai dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar
10
Kriteria Penilaian a. Prasarana Diklat sangat lengkap untuk kebutuhan pelaksanaan program Diklat
Nilai 50
b. Prasarana Diklat lengkap untuk kebutuhan pelaksanaan program Diklat
40
c. Prasarana Diklat cukup lengkap untuk kebutuhan pelaksanaan program Diklat
30
2. Prasarana Diklat No Indikator Penilaian 1. Ketersediaan Ketersediaan prasarana Diklat untuk kebutuhan pelaksanaan program Diklat
13
2.
Kesesuaian Kesesuaian prasarana Diklat untuk kebutuhan pelaksanaan program Diklat
d. Prasarana Diklat kurang lengkap untuk kebutuhan pelaksanaan program Diklat
20
e. Prasarana Diklat tidak lengkap untuk kebutuhan pelaksanaan program Diklat
10
a. Prasarana Diklat sangat sesuai untuk kebutuhan pelaksanaan program Diklat
50
b. Prasarana Diklat sesuai untuk kebutuhan pelaksanaan program Diklat
40
c. Prasarana Diklat cukup sesuai untuk kebutuhan pelaksanaan program Diklat
30
d. Prasarana Diklat kurang sesuai untuk kebutuhan pelaksanaan program Diklat
20
e. Prasarana Diklat tidak sesuai untuk kebutuhan pelaksanaan program Diklat
10
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, ttd RACHMAT WITOELAR Salinan sesuai dengan aslinya Deputi MENLH Bidang Penaatan Lingkungan, ttd Ilyas Asaad
14
