SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2010 - 2014 MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka menjawab tantangan pengelolaan lingkungan hidup lima tahun mendatang, dan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014, maka dipandang perlu untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah strategis di bidang pengelolaan lingkungan hidup; b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014 dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERTAMA
:
Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010-1014, sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini
KEDUA
:
Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010-1014 disusun sebagai berikut : a. Acuan bagi penyusunan Rencana Kerja bagi Unit Kerja di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup; b. Bahan pertimbangan bagi penyusunan rencana atau program di bidang lingkungan hidup di Daerah; c. Bahan pertimbangan penyusunan perencanaan kegiatan sektor lingkungan hidup; d. Membangun kemitraan dengan para pemangku kepentingan di bidang lingkungan hidup; e. Evaluasi Kinerja unit kerja di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup.
KETIGA
:
Menugaskan kepada Eselon I dan II di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup untuk : a. Menjabarkan lebih lanjut Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 20102014 ke dalam Rencana Kerja Unit Kerja masing-masing; b. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014.
KEEMPAT
:
Perubahan atas Rencana Strategis ini dimungkinkan dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional.
KELIMA
:
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 1 Februari 2010 Menteri Negara Lingkungan Hidup, Ttd.
Prof. Dr. Ir. Gusti Muhammad Hatta, MS.
Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Presiden Republik Indonesia; 2. Wakil Presiden Republik Indonesia; 3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 4. Menteri Dalam Negeri; 5. Menteri Keuangan; 6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 8. Kepala Unit Kerja Presiden - Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan; 9. Pejabat Eselon I di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup.
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum,
