SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG URUSAN PEMERINTAH DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG DAPAT DIDEKONSENTRASIKAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas, penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang lingkungan hidup dapat dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur ditetapkan dengan peraturan menteri; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Urusan Pemerintah Di Bidang Lingkungan Hidup Yang Dapat Didekonsentrasikan;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1
5.
6.
7.
8.
9.
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kemeneterian Negara Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG URUSAN PEMERINTAH DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG DAPAT DIDEKONSENTRASIKAN.
2
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi: a. unit kerja di lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam menetapkan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang dapat didekonsentrasikan; dan b. gubernur dalam melaksanakan dekonsentrasi di bidang lingkungan hidup. Pasal 3 (1) Urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup yang dapat didekonsentrasikan meliputi: a. pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (pemusnahan, penimbunan dan pemanfaatan); b. pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) yang menjadi urusan wajib Pemerintah, khususnya pelaksanaan pemantauan rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL); c. pelaksanaan pemantauan kualitas air pada sumber air skala nasional dan/atau merupakan lintas batas negara; d. pemantauan kualitas udara lintas provinsi atau lintas batas negara (asap kebakaran hutan, hujan asam dan gas rumah kaca); e. pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala nasional; f. penanggulangan dampak dan pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala nasional dan/atau lintas batas negara; g. pengawasan atas pelaksanaan pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala nasional;
3
h. pengawasan atas pelaksanaan pengendalian kerusakan tanah yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala nasional; i. pembinaan dan pengawasan terhadap laboratorium lingkungan; j. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup yang bersifat strategis; k. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian lingkungan hidup; dan/atau l. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala nasional. (2) Selain urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelaksanaan pemantauan dana alokasi khusus (DAK) di bidang lingkungan hidup juga dapat didekonsentrasikan. Pasal 4 Urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup yang dapat didekonsentrasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan berdasarkan: a. efisiensi dan efektifitas; b. kemampuan keuangan negara; c. sinkronisasi antara rencana kegiatan dekonsentrasi dengan rencana pembangunan daerah; dan d. kriteria dan mekanisme pelimpahan serta penarikan kembali urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 5 Gubernur dapat mengusulkan program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup yang dapat didekonsentrasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Menteri. Pasal 6 (1) Penyelenggaraan dekonsentrasi di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri. (2) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur antara lain: a. jenis kegiatan yang akan didekonsentrasikan; b. provinsi yang akan menerima dana dekonsentrasi; c. petunjuk teknis pelaksanaan dekonsentrasi di bidang lingkungan hidup; d. pendanaan; dan e. pertanggungjawaban dan pelaporan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan disertai dengan formatnya.
4
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikoordinasikan oleh unit kerja yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perencanaan dengan melibatkan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Pasal 7 (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan dekonsentrasi di bidang lingkungan hidup. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain fasilitasi, bimbingan teknis, dan/atau pemberian orientasi umum. Pasal 8 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 22 Mei 2009 MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, ttd RACHMAT WITOELAR Salinan sesuai dengan aslinya Deputi MENLH Bidang Penaatan Lingkungan, ttd
Ilyas Asaad.
5
Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 20 Tahun 2009 Tanggal : 22 Mei 2009
KRITERIA DAN PROSEDUR PELIMPAHAN SERTA PENARIKAN KEMBALI URUSAN PEMERINTAH DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
I.
KRITERIA PELIMPAHAN PROGRAM DAN/ATAU KEGIATAN Sebagian program dan/atau kegiatan di bidang lingkungan hidup yang akan dilimpahkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: A. Kriteria Umum 1. Adanya usulan dari unit kerja di lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan/atau gubernur mengenai urusan di bidang lingkungan hidup yang akan didekonsentrasikan. 2. Kegiatan yang akan dilimpahkan tidak termasuk kebijakan terkait dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang bersifat nasional. 3. Bagian dari program dan/atau kegiatan urusan Pemerintah yang dapat didekonsentrasikan. 4. Dana pelaksanaan program dan/atau kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 5. Kesediaan gubernur yang akan menerima pelimpahan program dan/atau kegiatan dari Pemerintah. 6. Program dan/atau kegiatan yang dilimpahkan bersifat non fisik mencakup perencanaan, pemrograman, pembinaan, pengawasan dan kegiatan lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan non fisik di bidang lingkungan hidup. 7. Program dan/atau kegiatan yang akan dilimpahkan untuk jangka menengah dan/atau jangka panjang didasarkan atas pertimbangan eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi serta keserasian hubungan antar tingkat susunan pemerintahan. B. Kriteria Khusus 1. Pelimpahan program dan/atau kegiatan kepada gubernur disesuaikan dengan kondisi daerah (lokasi sesuai dengan urusan Pemerintah yang akan didekonsentrasikan). 2. Pelaksanaan pelimpahan program dan/atau kegiatan harus didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia (sesuai dengan urusan Pemerintah yang didekonsentrasikan), sarana
1
3.
II.
dan prasarana antara lain meliputi laboratorium dan peraturan daerah. Pelimpahan program dan/atau kegiatan kepada gubernur harus dilengkapi dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.
MEKANISME PELIMPAHAN PROGRAM DAN/ATAU KEGIATAN A. Tata cara pelimpahan 1. Unit kerja di lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup membuat daftar rincian kegiatan dari urusan Pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilimpahkan. 2. Berdasarkan daftar rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 selanjutnya dilakukan identifikasi kegiatan yang dapat dilimpahkan kepada gubernur. 3. Unit kerja di lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengusulkan program dan/atau kegiatan yang dapat dilimpahkan beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan petunjuk teknis pelaksanaannya kepada unit kerja yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perencanaan Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 4. Unit kerja yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perencanaan melakukan koordinasi dengan unit kerja yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kelembagaan Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk menyusun usulan anggaran kepada Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan. 5. Menteri melalui unit kerja yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perencanaan menyampaikan surat kepada gubernur yang berisi tentang: a. Rencana program dan/atau kegiatan yang akan di dilimpahkan untuk tahun anggaran berikutnya dan telah diterima paling lambat minggu kedua bulan Juni atau setelah ditetapkannya pagu sementara. b. Alokasi anggaran sesuai dengan rencana kerja. c. Ketentuan yang harus dilaksanakan oleh gubernur (contoh: daerah harus membentuk satuan kerja). 6. Berdasarkan surat Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 5, gubernur memberikan jawaban tertulis mengenai kesediannya kepada Menteri c.q. Sekretaris Menteri paling lambat bulan Juli tahun berjalan. 7. Apabila gubernur tidak memberikan jawaban sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6, gubernur dianggap tidak bersedia melaksanakan kegiatan yang akan dilimpahkan. 8. Berdasarkan jawaban gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 7, Menteri menetapkan Peraturan Menteri tentang
2
lingkup kegiatan yang akan di dilimpahkan kepada gubernur paling lambat minggu pertama bulan Desember atau sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran. Pelimpahan sebagian program dan/atau kegiatan di bidang lingkungan hidup perlu memperhatikan sebagai berikut: 1. Tahapan-tahapan sistem perencanaan pembangunan nasional. 2. Aspek kewenangan, efisiensi, efektifitas, dan kemampuan keuangan negara. 3. Diselaraskan dengan program dan/atau kegiatan provinsi dalam melaksanakan isu lingkungan hidup nasional dan global. B. Tata cara pertanggungjawaban dan laporan 1. Gubernur menyampaikan laporan seluruh pelaksanaan pelimpahan program dan/atau kegiatan di bidang lingkungan hidup kepada Menteri Cq. Sekretaris Menteri dan pejabat eselon I terkait di lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 2. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. C. Tata cara pembinaan dan pengawasan 1. Menteri melalui Sekretaris Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan umum pelaksanaan pelimpahan program dan/atau kegiatan di bidang lingkungan hidup. 2. Menteri melalui pejabat eselon I terkait melakukan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan pelimpahan program dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. 3. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat eselon I terkait di lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dapat berupa sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, dan pemberian orientasi umum, yang dilakukan secara terpadu melalui koordinasi Sekretaris Menteri.
III. EVALUASI DAN PENARIKAN KEMBALI URUSAN PEMERINTAH A. Evaluasi Pelaksanaan Pelimpahan 1. Evaluasi pelaksanaan pelimpahan program dan/atau kegiatan di bidang lingkungan hidup secara teknis dilakukan oleh unit kerja yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang teknis Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 2. Evaluasi pelaksanaan pelimpahan program dan/atau kegiatan di bidang lingkungan hidup secara administratif dan keuangan dilakukan oleh unit kerja yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perencanaan Kementerian Negara Lingkungan Hidup 3. Unit kerja yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perencanaan mengkoordinasikan pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan pelimpahan program dan/atau kegiatan dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri melalui
3
4.
Sekretaris Menteri sebagai bahan pertimbangan atas pelaksanaan pelimpahan program dan/atau kegiatan di bidang lingkungan hidup pada tahun berikutnya. Dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan pelimpahan program dan/atau kegiatan di bidang lingkungan hidup, dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu melalui koordinasi pejabat eselon I terkait di lingkungan Kementeian Negara Lingkungan Hidup selaku penanggung jawab program dan/atau kegiatan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, kesesuaian terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.
B. Penarikan Kembali Urusan Pemerintah. Penarikan kembali urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup dapat dilakukan apabila : 1. Hasil evaluasi pelaksanaan pelimpahan program dan/atau kegiatan di bidang lingkungan hidup, tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 2. Hasil evaluasi pelaksanaan pelimpahan program dan/atau kegiatan di bidang lingkungan hidup, menunjukkan bahwa pelaksanaannya tidak sesuai dengan kegiatan yang di limpahkan. 3. Gubernur tidak bersedia menerima program dan/atau kegiatan yang telah dilimpahkan.
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, ttd RACHMAT WITOELAR Salinan sesuai dengan aslinya Deputi MENLH Bidang Penaatan Lingkungan, ttd
Ilyas Asaad.
4
