PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
RANCANGAN AKHIR PERENCANAAN STRATEGIS ( RENSTRA ) PERIODE TAHUN 2014 - 2019
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUMAJANG Jalan Langsep No. 15 telp. (0334) 888358
LUMAJANG
21
DAFTAR ISI
Halama n DAFTAR ISI KATA PENGANTAR BAB I
BAB III
PENDAHULUAN
1
1.1. Latar Belakang …………………………………..
1
1.2. Landasan Hukum ...……………………………….
1
1.3. Maksud dan Tujuan ……………………………….
2
1.4. Sistematika Penulisan ……………………………
3
GAMBARAN UMUM TUGAS POKOK
4
2.1. Tugas, SKPD………
Fungsi,
dan
Struktur
Organisasi
4
2.2. Sumber Daya SKPD ……………………………...
5
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD …………………………
8
2.4.
8
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD………………………………...
BAB III
ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS
10
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STATEGI DAN SASARAN....................................................................
14
4.1. Visi Dan Misi..........................................................
14
4.2. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah SKPD......
14
4.3. Strategi Dan Kebijakan ....................................
15
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
18
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD
21
BAB VII
PENUTUP
23
LAMPIRAN MATRIK RENSTRA DLH TAHUN 2014-2019 SASARAN DAN TARGET STRATEGIS RINCIAN PAGU ANGGARAN BELANJA INDIKATIF
22
KATA PENGANTAR
Dalam rangka menunjang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 108 tahun 2000, tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka secara normatif perlu segera disusun Perencanaan Strategis sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Lumajang melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam periode tahun 2014 – 2019. Maksud dan tujuan Perencanaan Strategis atau Renstra periode tahun 2014 – 2019 ini disusun oleh suatu unit kerja pada Instansi Pemerintah guna memberikan gambaran yang jelas dengan mencakup tentang visi, misi, strategi mencapai tujuan dan sasaran serta dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Kami sadar bahwa penyusunan Rancangan akhir Perencanaan Strategis ini masih belum dapat memenuhi harapan, maka kritik, saran dan perbaikan selalu kami harapkan demi penyempurnaan substansi dari pada Renstra. Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepa pihak-pihak yang terkait
baik
langsung
maupun
tidak
langsung
dalam
membantu
penyelesainnya. Lumajang, 10 Juni 2014 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUMAJANG
ttd
Ir. NURUL HUDA. Pembina Tk. I NIP . 19661202 199302 1 002
23
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
maka
berdampak pada sistem penyelenggaraan pemerintahan yaitu dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan. Sebagaimana diamanatkan pada pasal 151 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah
dan
bersifat
indikatif.
Renstra-SKPD
adalah
dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 20142019.
1.2. LANDASAN HUKUM Penyusunan Rencana Strategis tahun 2014 – 2019 mempunyai landasan hukum sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
Tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban kepala Daerah ;
24
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002, tentang Pengakuan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Kota; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang; 7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas
dan Fungsi
Organisasi Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Lumajang. 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Perencanaan Strategis adalah merupakan produk perencanaan melalui langkah-langkah rumusan strategis guna mencapai hasil yang hendak diwujudkan dalam kurun tertentu yakni tahapan-tahapan 1 - 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau Rencana Strategis (Renstra) harus mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan selanjutnya dijabarkan pada kegiatan-kegiatan. Agar program-program menjadi skala prioritas dan bukan skala kebutuhan, maka cara merumuskannya harus didahului dengan Analisa Lingkungan Internal dan Analisa Lingkungan Eksternal yang mencakup Strength (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunites (peluang) dan Threat (Tantangan/Kendala). Maksud dari penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) tahun 2014 – 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang adalah
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan
di
Kabupaten Lumajang khususnya Bidang Lingkungan Hidup Tujuannya adalah dapat memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup bagi seluruh masyarakat serta meningkatkan pemanfaatan SDA untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, indah, teduh dan nyaman yang berwawasan lingkungan.
25
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Penyusunan Rencana Strategis tahun 2014 – 2019 mempunyai Sistematika Penulisan sebagai berikut : 1. Bab I
Pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :
1.1. Latar Belakang penyusunan Renstra 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan 2. Gambaran Pelayanan SKPD, yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu : 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 2.2. Sumber Daya SKPD 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 3. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4. Visi, Misi, Tujuan dan sasaran, Strategi dan Kebijakan 4.1.Visi dan Misi SKPD 4.2.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3.Strategi dan Kebijakan 5. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif 6. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD 7. Penutup 8. Lampiran-lampiran Matrik Rencana Stategis DLH Tahun 2014-2019 Sasaran dan Target Strategis Rincian Pagu Anggaran Indikatif per Program
26
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 43 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Lumajang,
mempunyai
tugas
melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup ; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup ; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup ; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagaiamana tersebut diatas akan dapat terlaksana apabila didukung dengan organisasi dan Tata Kerja yang memadai dan mampu mengikuti tantangan
perkembangan
pengelolaan
lingkungan
hidup.
Oleh
karenanya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 43 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat c. Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan e. Bidang Pengelolaan Kebersihan f. Bidang Pertamanan dan PJU g. Kelompok Jabatan Fungsional Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat dan Bidang membawahi :
27
a. Sekretariat, - Sub Bagian Umum - Sub Bagian Kepegawaian - Sub Bagian Keuangan b. Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan, membawahi : - Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan ; - Seksi Pengembangan Laboratorium Lingkungan; - Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan. c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, membawahi : - Seksi Analisa Dampak Lingkungan ; - Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ; - Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup. d. Bidang Pengelolaan Kebersihan, membawahi : - Seksi Penanggulangan Persampahan ; - Seksi Kebersihan Persampahan ; - Seksi Pengelolaan Persampahan. e. Bidang Pertamanan dan PJU, membawahi : - Seksi Pertamanan - Seksi Penghijauan - Seksi Penerangan Jalan Umum
2.2. SUMBER DAYA SKPD Tahun 2014 jumlah pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang mengalami perubahan baik jumlah PNS maupun tenaga kontrak, hal ini dengan adanya penambahan PNS dan tenaga kontrak pada periode tahun 2014. Sehingga jumlah pegawai sampai saat ini sebanyak 360 orang, terdiri dari PNS : 325 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 35 orang dengan rincian sebagai berikut : a. Jumlah PNS menurut Golongan dan Pendidikan (per– bulan Mei 2014 :
28
PENDIDIKAN AKHIR NO
GOL
JML
S2
S1
1
IV
6
3
3
2
III
31
3
II
35
4
I
253
JUMLAH
325
D3
SLTA
1
14
1
15
16
SLTP
SD
9
10
KET.
253 3
19
2
29
9
263
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2014.
b. Berdasarkan Tempat tugasnya masing-masing sebagai berikut (Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2014) : -
Sekretariat
-
Bidang Pengelolaan Kebersihan
:
19 orang
:
250 orang
-
Bidang Pertamanan dan PJU
:
42 orang
-
Bidang Pengawasan dan Pengend. Lingkungan
:
7 orang
-
Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingk.
:
5 orang
-
Pejabat Fungsional
:
2 orang
c. Jumlah Petugas Lapangan Menurut Bagian Tugasnya ( PNS/CPNS dan tenaga Kontrak ) : NO.
BAGIAN TUGAS
JUMLAH
KETERANGAN
1
Penyapuan Jalan
105 orang
Jumlah PNS = 280 orang
2
Lingkungan (angkutan)
111 orang
Jumlah tenaga kontrak =
3
Angkutan TPS - TPA
4
Petugas TPA
9 orang
5
Petugas TPST
8 orang
6
PJU
6 orang
8
Taman
21 orang
9
Penghijauan
15 orang
10
Penjaga Malam JUMLAH
39 orang
35 orang
1 orang 315 orang
29
Selain Sumber Daya Manusia tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sangat menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan baik dilapangan maupun kegiatan administrasi kantor. Adapun kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dimaksud, adalah sebagai berikut : NO
NAMA ASSET
SATUAN
JUMLAH
KONDISI BAIK/ RUSAK/ KOSONG
PENUH
1
Gedung Kantor
unit
1
1
2
Laboratorium lingkungan
unit
1
1
3
Workshop
unit
1
1
4
Gudang
unit
1
1
5
TPST
unit
1
1
6
Lahan Pembibitan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) Tempat Pembuangan Sampah Akhir
unit
1
1
unit
34
Ha
3,8
3,8
Kecamatan Sumbersuko
Ha
3
3
Kecamatan Yosowilangun
Ha
0,52
0,52 0,68
7 8
Kecamatan Ranuyoso
Ha
0,68
9
Gerobak Sampah
unit
125
125
-
10
Becak Sampah
unit
95
65
30
11
Dump Truck
unit
6
5
1
12
Truk Terbuka
unit
2
1
1
13
Truk Tangki
unit
2
1
1
14
Pick Up
unit
1
1
15
Amroll Truck
unit
3
3
16
Container
unit
40
35
5
17
Bulldozer
unit
2
1
1
Mobil PJU/ Tower Creen Kendaraan Operasional roda 4 Kendaraan Operasional roda 2 Kendaraan Operasional roda 3
unit
2
2
unit
4
4
unit
6
6
unit
8
8
22
Komputer
unit
14
11
23
Telepon
unit
1
1
24
Mesin Pompa
unit
6
5
18 19 20 21
3 1
30
25
Mesin Potong Rumput
unit
14
10
4
26
Gergaji Mesin
unit
6
4
2
27
Laptop unit 7 Sumber : Inventarisasi Barang, Dinas Lingkungan Hidup 2013
7
2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dilaksanakan untuk mencapai visi, misi yang dijabarkan melalui tujuan dan sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2010-2014. Sebagai tolok ukur pencapaian tujuan, Dinas lingkungan hidup menetapkan 5 sasaran yaitu pertama; meningkatnya administrasi perkantoran, sasaran kedua; meningkatnya kualitas lingkungan bersih, sasaran ketiga; meningkatnya peranserta
masyarakat
terhadap
lingkungan
hidup,
keempat;
meningkatnya kebersihan, keteduhan dan keindahan lingkungan dan sasaran kelima; meningkatnya kualitas penerangan jalan umum. Capaian tersebut menunjukkan kinerja seluruh komponen Dinas Lingkungan Hidup yang diupayakan lebih baik dari tahun ketahun dan akan dievaluasi sebagai sumber informasi dan referensi yang efektif bagi upaya perbaikan dan optimalisasi kinerja guna mendukung terwujudnya Lumajang sejahtera dan bermartabat.
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD Dalam rangka melaksanakan tugas urusan lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan pelayanan minimal urusan lingkungan hidup, urusan Perhubungan, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Dinas Lingkungan Hidup memiliki tantangan yang harus dihadapi dalam lima tahun kedepan guna
terwujudnya
masyarakat
Lumajang
yang
sejahtera
dan
bermartabat. Secara umum, beberapa tantangan yang dihadapi dan harus ditangani adalah sebagai berikut :
31
1. Menurunnya
Kualitas
lingkungan
akibat
menurunya
fungsi
lingkungan hidup 2. Memperluas Cakupan pelayanan pengelolaan kebersihan dan Persampahan. 3. Meningkatkan Penerangan Jalan umum 4. Belum memadainya Ruang Terbuka Hijau.
32
BAB III ANALISIS ISU – ISU SRATEGIS
Analisa isu-isu strategis adalah suatu analisa yang dipergunakan untuk mengembangkan rencana strategis agar organisasi dapat dengan mudah menkoordinasikan atau menerapkan wujud potensi, sumber daya, peluang, kekuatan, tantangan dan kelemahan yang dihadapi. Berdasarkan hasil kajian kondisi dan situasi pengelolaan Lingkungan Hidup dan potensi maupun isu stategis yang ada di Kabupaten Lumajang dapat dirumuskan ada 5 (lima) isu pokok yang wajib mendapatkan perhatian bersama, yaitu : 3.1. Pengelolaan Hutan, Lahan dan Sumber Air Luas wilayah Kabupaten Lumajang adalah 179.090 ha terbagi dalam 21 wilayah
kecamatan.
Menurut
penggunaannya,
lahan
utama
di
Kabupaten Lumajang Secara garis besar penggunaan lahan yang terbesar berupa lahan kering sebesar 32,45% dari luas wilayah Kabupaten Lumajang atau seluas 58.114 ha. Kemudian diikuti penggunaan sebagai lahan non pertanian sebesar 20,24%, areal persawahan sebesar 20,09%, areal hutan sebesar 16,11%, areal perkebunaan 8,84% dan yang terkecil adalah pemanfaatan areal untuk penggunaan lainnya sebesar 2,27%, yaitu seluas 4.072 ha. Berdasarkan penggunaannya sebagaimana tersebut diatas yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah arel hutan karena sebagai ekosistem yang diantaranya memiliki tujuan menjaga kelestarian alam dan pemelihara kelangsungan fungsi hidrologis daerah aliran sungai (DAS). Sebagai fungsi menjaga kelestarian alam dimana salah satunya sebagai tempat konservasi keanekaragaman hayati, dari hasil inventarisasi di kabupaten Lumajang terdapat 103 spesies yakni 25 flora dan 78 fauna dimana 24 diantaranya merupakan spesies dalam kategori dilindungi karena terancam/hampir punah. Sebagai fungsi hidrologis, hutan memiliki peran penting untuk menjaga ketersedian sumber air di lima daerah aliran sungai (DAS) yaitu DAS Bondoyudo, Glidik, Mujur Rawaan dan Rejali,
33
dimana dalam wilayah ini terdapat 40 sungai, 10 Danau/Ranu dan 8 Rawa. Disamping hutan, keberadaan Lahan kritis dikabupaten lumajang perlu mendapatkan pengelolaan yang memadai. Dari hasil inventarisasi Dinas Kehutanan Lumajang tahun 2012, luas lahan kritis mencapai 13.608 Ha atau 7,6 % dari Luas Kabupaten Lumajang
3.2. Permasalahan Wilayah Pesisir dan Laut Keberadaan wilayah pesisir dengan keanekaragaman sumber daya dan potensinya
diperlukan
pengelolaan
yang
bersinergi
baik
dari
pemerintah, masyarakat maupun pelaku usaha. Adapun Sumber daya dan potensi pesisir yang dimiliki kabupaten Lumajang meliputi sumberdaya hayati yaitu keberadaan terumbu karang dan hutan mangrove serta sumber daya non hayati berupa bahan galian mineral pasir besi. Seiring terus meningkatnya aktivitas manusia, tekanan pada kawasan pesisir terus meningkat pula, ini dapat dilihat dari banyaknya lahanlahan di sempadan pantai yang berlubang-lubang akibata kegiatan pertambangan yang dilakukan usaha tambang dan masyarakat. Adapun tekanan pada kualitas air sungai apabila tetap dibiarkan berkelanjutan, tidak dipungkiri dapat menyebabkan pula pada menurunnya kualitas air laut yang mana dapat mengancam eksistensi sumber daya hayati yang hingga saat ini terjaga dengan baik.
3.3. Permasalahan Pencemaran Air, Tanah dan Udara fungsi lingkungan akan dapat terjaga dengan baik apabila perlindungan dan pengelolaan daya dukung dan tampung lingkungan dapat terwujud. Upaya perlindungan dan Pengelolaan tidak akan terlepas dari media lingkungan yaitu air, tanah dan udara. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai yang ada dikabupaten Lumajang pada tahun 2012 diperoleh data bahwa beberapa titik pantau sungai kualitasnya tidak memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan dengan kategori cemar
34
ringan hingga sedang. Tekanan pada kualitas air sungai disebakan semakin
meningkatnya
pemanfaatan
air
sungai
sebagai
media
pembuangan limbah cair oleh kegiatan industri maupun domestik. Tekanan lain terjadi pula pada media udara, Pencemaran udara di Kabupaten
Lumajang
berdasarkan
hasil
pemantauan,
terjadi
peningkatan parameter debu dan kebisingan di beberapa lokasi-lokasi fasilatas umum maupun kegiatan industri, peningkatan ini disebakan karena pesatnya peningkatan sektor trasnpotarasi dan belum patuhnya pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan. Tidak kalah penting dan perlu mendapatkan perhatian, upaya perlindungan dan pengelolan media tanah dari pencemaran limbah khususnya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Meskipun belum pernah ada data terpublikasi mengenai pencemaran tanah akibat limbah B3 di Kabupaten Lumajang, upaya
pencegahaan diperlukan karena potensi limbah
Bahan Berbaya dan Beracun dikabupaten Lumajang dari tahun ketahun meningkat seiring tumbuhnya sektor industri yang menghasilkan limbah B3.
3.4. Permalasahan Lingkungan Perkotaan Permasalahan lingkungan di wilayah perkotaan di kabupaten Lumajang adalah masalah pengelolaan sampah dan menurunnya kualitas udara ambien di beberapa titik pemantauan. Sebagaimana data yang dihimpun, produksi/timbulan sampah di wilayah perkotaan pada tahun 2012 mencapai 117.028,77 M3 /tahun sedangkan sampah yang mampu di tangani dengan sarana dan prasaran pendukung yang tersedia yaitu 58.340,4 M3 /tahun, sehinga lebih dari 50 % sampah belum dapat dilakukan pengeloaan. Sedangkan penurunan kualitas udara ambien terjadi akibat meningkatnya kadar debu dan kebisingan yang perkiraan disebabkan meningkatnya kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat . 3.5. Perubahan Iklim
35
Peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global yang berdampak menimbulkan masalah pemanas global. Adanya peningkatan suhu global ini akan mempengaruhi proses fisik dan kimia yang ada baik di bumi maupun atmosfer dan pada akhirnya berakibat pada perubahan Iklim. Berdarkan hasil hasil inventarisasi diperkirakan konsentrasi gas rumah kaca di Kabupaten Lumajang 219.239.806,49 ton CO 2e/tahun dari sektor pertanian, peternakan dan energi. Besarnya kosentrasi gas rumah kaca di kabupaten Lumajang secara langsung akan berpengaruh pada peningkatan konsentrasi GRK secara global Kelima isu tersebut perlu diterjemahkan dalam program dan kegiatan yang mendukung berbagai upaya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam rangka menjaga agar pembangunan tetap berkelanjutan, dan sumber daya alam dan lingkungan
dapat
lestari
guna
pemanfaatan
yang
terkendali,
serta
membangun sikap ramah dengan lingkungan alam sekitarnya.
36
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. VISI DAN MISI SKPD Dalam
rangka
mewujudkan
tujuan
Perlindungan
dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaiamana di amahkan pada Pasal 3 Undangan-undangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, serta
untuk mendukung terwujudnya masyarakat Lumajang
Sejahtera dan Bermartabat, maka Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang adalah: “TERWUJUDNYA LUMAJANG BERSIH DAN LESTARI “ Dari Visi tersebut ditetapkan misi yang merupakan pernyataan untuk mewujudkan tujuan suatu instansi dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun pernyataan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan Pengendalian Lingkungan dalam rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. 2. Mewujudkan Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan. 3. Melakukan penguatan Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD Tujuan yang ingin di capai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 sesuai Visi dan Misi tersebut adalah : 1. Terlindunginya
kelestarian
fungsi
lingkungan
hidup
melalui
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; 2. Terwujudnya Lumajang yang Hijau, Bersih, Sehat, Rapi, Indah sehingga nyaman untuk dihuni; 3. terwujudnya Lembaga Lingkungan Hidup yang Dewasa, tertib adminsitrasi dan tercukupinya sarana prasarana opersional
37
Memperhatikan tujuan sebagaimana diatas serta adanya permasalahan mendasar, potensi, peluang, Kebutuhan akan partisipasi semua pihak dan teknologi yang tersedia maka sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut : 1. Memastikan penurunan beban pencemaran melalui Pengawasan Kualitas Lingkungan 2. Meningkatnya kualitas kebijakan sistem penaatan dan penegakan hukum lingkungan 3. Meningkatnya
kualitas
kebijakan
konservasi
dan
pemulihan
lingkungan 4. Meningkatnya pengelolaan persampahan dan kebersihan 5. Tercukupinya Ruang Terbuka Hijau dan Penerangan Jalan Umum 6. Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif serta efisien 7. Tertib administrasi dan tercukupinya sarana prasarana operasional
4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah pada dasarnya adalah cara dipilih secara hati-hati, dengan melakukan analisis yang mendalam
terhadap isu strategis, permasalahan dan
sebab suatu permasalahan, serta potensi yang dapat dikembangkan agar diperoleh cara yang tepat dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta menjadi payung atau acuan dalam proses perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019, menempatkan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung Misi prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang yang ke 2
yaitu
“Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta
38
Usaha Pendukungnya” dengan sasaran yang ingin di capai (1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, (2) Meningkatkan Penanganan Persampahan, (3) meningkatnya sarana infrastruktur daerah. Untuk mewujudukan sasaran tersebut, arah kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan adminstrasi dan teknis pemantauan mutu lingkungan; 2. Mempersiapkan prasarana penunjang dan peningkatan
kapasitas
Sumber Daya Manusia; 3. Meningkatkan kesadaran pemrakarsa atau pelaku usaha untuk memiliki dokumen lingkungan (amdal, ukl-upl, sppl); 4. Meningkatkan
pengawasan
dan
penaatan
atas
pengelolaan
lingkungan; 5. Melaksanakan kebijakan konservasi sumber daya alam hayati dan rehabilitasi lahan; 6. Melaksanakan kebijakan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan
hidup serta melaksanakan adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim; 7. Menetapkan
kebijakan
pengurangan
timbulan
sampah
serta
Meningkatkan kinerja pengakutan sampah; 8. Meningkatkan pengawasan dan pengedalian kegiatan operasional kebersihan jalan dan saluran; 9. Mengoptimalkan kinerja tempat pemrosesan Akhir sampah melalui peningkatan nilai mutu sampah; 10. Meningkatkan pengawasan dan perawatan pada aset taman; 11. Meningkatkan pengawasan dan perawatan pada aset penghijauan; 12. Meningkatkan jumlah lampu PJU dan mengoptimalkan perawatannya 13. Meningkatkan intensitas koordinasi pelaksanaan program dan laporan; 14. Meningkatkan pemutakhiran data dan informasi; 15. Meningkatkan kinerja melalui peningkatan pelayanan masyarakat;
39
16. Meningkatkan pelayanan administrasi dan penginventarisasian barang/asset secara berkala; 17. Meningkatkan kualitas lingkungan kerja; 18. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian.
40
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Dalam rangka melaksanakan kebijakan dan program unit kerja / instansi, ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya adalah : a. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat; b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah; d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; e. Penyediaan Alat Tulis Kantor; f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; g. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; h. Penyediaan Bahna Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; i.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
j.
Penyediaan Makanan dan Minuman;
k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; l.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;
m. Penyusunan Naskah Akademis; n. Penyusunan Profil Dinas Lingkungan Hidup. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatannya adalah : a. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor; b. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor; c. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional; d. Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor; e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor; f. Pemeliharaan Keamanan Gedung Kantor g. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
41
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan, kegiatannya adalah : a. Penyusunan Laporan Keuangan, LAKIP, TAPKIN, Laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup 4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Kegiatannya adalah : a. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, kegiatannya adalah : a. Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek. 6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, kegiatannya adalah : a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu. 7. Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan,
kegiatannya adalah : a. Peningkatan
Peran
Serta
Masyarakat
Dalam
Pengelolaan
Persampahan; b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah: c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan dan Saluran; d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengangkut Sampah; e. Pelayanan Kebersihan/Persampahan. 8. Program
Pengendalian
Pencemaran
dan
Perusakan
Lingkungan,
kegiatannya adalah : a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura; b. Pemantauan Kualitas Lingkungan; c. Koordinasi Pengelolaan Prokasih / Superkasih; d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. e. Pengembangan dan Operasional Laboratorium Lingkungan; f. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah; g. Pembangunan Unit Biogas; h. Koordinasi Gerakan Kelurahan/Desa Berseri; i.
Penilaian Kalpataru;
j.
Penyusunan Laporan Menuju Indonesia Hijau;
42
k. Peningkatan
Peran
Serta
Masyarakat
dalam
Pengendalian
Lingkungan Hidup; l.
Pembinaan Sekolah Model Adiwiyata;
m. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup; n. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup; o. Pembinaan Sistem Manajemen Lingkungan; p. Penanganan Pengaduan Masyarakat; 9. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), kegiatannya adalah : a. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, kegiatannya adalah : a. Pengadaan Sarana Fasiitas Umum
43
BAB V INDIKATOR KINERJA SKPD
Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses secara sistematis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Di dalam Perencaraan Strategis harus memuat seluruh tujuan, sasaran yang terdiri dari uraian dan indikator kinerja. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk tercapainya Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut : a. Terpantaunya mutu lingkungan hidup (Air, Tanah dan Udara); b. Berkembangnya fungsi laboratorium lingkungan dan pengembangan teknologi ramah lingkungan; c.
Terkelolanya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan;;
d. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan; e. Terpeliharanya lingkungan hidup melalui konservasi keanekaragaman hayati dan rehabilitasi lahan; f.
Terlaksananya kelestarian sumber
daya
alam untuk
menunjang
pembangunan berkelanjutan serta terkendalinya dampak perubahan iklim; g. Terkelolanya sampah dari timbulan sampah dengan prinsip pengelolaan dengan 3R sampai pengangkutan ke TPA; h. Terwujudnya kebersihan sampah dijalan dan saluran pematusan air hujan; i.
Terkelolanya tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah secara sehat;
j.
Terwujudnya lumajang yang hijau dengan RTH;
k. Terwujudnya lumajang yang terang dengan tercukupinya penerangan jalan; l.
Prosentase Capaian realisasi anggaran dan kinerja;
m. Peningkatan kualitas data dan informasi lingkungan; n. Prosentase peningkatan pendapatan Asli Daerah; o. Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Penatausahaan barang sesuai ketentuan
44
p. Terwujudnya
kebersihan,
ketertiban,
keindahan
dan
keamanan
lingkungan kerja; q. Tercapainya administrasi kepegawaian.
45
