PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG TAHUN 2017

TAHUN 2017


DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jl. K.H. Agus Salim No. 7 telp/fax. (0341) 325454

Email :[email protected] – Website : http://www.lh.malangkab.go.id

MALANG 65119

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG NOMOR: : 180/ 185 /KEP/35.07.117/2017 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG, Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahun

Pelaksanaan 2008

Pengendalian

Peraturan

tentang dan

Pemerintah

Tahapan, Evaluasi

Tatacara

Nomor

8

Penyusunan,

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah dan dalam rangka penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, maka perlu menetapkan pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Malang Tahun 2017 dengan Keputusan Bupati; Mengingat

:

1.

Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2003

tentang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

15

Tahun

2004

tentang

Tanggung

Jawab

Keuangan Negara; 2.

Undang-Undang

Perbendaharaan Negara; 3.

Undang-Undang Pemeriksaan

Nomor

Pengelolaan

dan

Keuangan Negara; 4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5.

Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2011

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

tentang

6.

Undang-Undang Pemerintahan

Nomor Daerah

23

Tahun

2014

tentang

sebagaimana

telah

diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7.

Undang-Undang

Nomor

30

Tahun

2014

tentang

Administrasi Pemerintahan; 8.

Peraturan Pemerintah Nomor

58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah; 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor

13

Tahun

2006

tentang

Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 20. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; 21. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana

Kerja

Pembangunan

Daerah

Tahun

2017,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017; 22. Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup; 23. Keputusan

Bupati

Malang

Nomor

188.45/100/KEP/35.07.013/2017 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2017.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KESATU

:

Menetapkan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Malang

Tahun

2017

sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang Pada tanggal, Januari 2017 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

BUDI ISWOYO

KATA PENGANTAR

Atas berkah dan hidayah Allah SWT serta didorong oleh semangat pengabdian untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas pembangunan di bidang lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2017 sebagai salah satu bagian dari substansi perencanaan dan sinkronisasi dari Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Malang. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016 dilakukan sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memuat kebijakan,

program

dan

kegiatan

pembangunan

baik

dilaksanakan

langsung oleh pemerintah daerah maupun pihak lain yang ditunjuk dengan tetap mengedepankan dan mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2021 dengan menyelaraskan kondisi eksisting serta isu-isu strategis yang ada pada saat ini serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2020. Rencana Kerja ini nantinya selain sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan, program dan arah kebijakan selama jangka waktu 1 tahun, juga akan menjadi acuan untuk evaluasi kinerja melalui pengukuran kinerja Instansi/Organisasi, berdasar pada data realisasi dan tingkat pencapaian target yang dapat dipertanggungjawabkan baik di lapangan (fisik) maupun secara administrasi. Telah menjadi komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam hal ini maka diperlukan kesiapan, kemampuan dan profesionalisme aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang yang dilandasi sikap mental, disiplin dan konsisten terhadap perencanaan yang telah ditetapkan.

i

Sebagai akhir kata, dengan memohon petunjuk dan anugerah Allah SWT, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang senantiasa berusaha melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah tersusun, sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Malang,

Januari 2017

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

Dr. Ir. BUDI ISWOYO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19600622 198811 1 001

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

i

Daftar Isi

iii

Daftar Tabel

iv

BAB I

BAB II

Pendahuluan

1

1.1 Latar Belakang

1

1.2 Landasan Hukum

4

1.3 Maksud dan Tujuan

6

1.4 Sistematika Penulisan

7

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup

6

Tahun Lalu 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 – 2016

8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan

25

Hidup 2.3 Isu-isu

Penting

Penyelenggaraan

Tugas

dan

32

Fungsi Dinas Lingkungan Hidup 2.4 Review Terhadap RKPD Tahun 2017 2.4 Penelahaan

Usulan

Program

dan

35 Kegiatan

52

Masyarakat BAB III

Tujuan dan Sasaran 3.1 Telaahan

60

Terhadap

Kebijakan

Nasional

dan

60

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan

62

Provinsi Hidup BAB IV

3.3 Program dan Kegiatan

63

Penutup

80

LAMPIRAN

iii

DAFTAR ISI

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan

Pencapaian

Renstra

s.d

Tahun

2016

18

Dinas

Lingkungan Hidup Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

26

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2017

38

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2017 / Kegiatan

54

Hasil Musrenbang Tahun 2016 Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

iv

68

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG NOMOR : 188.4/ /KEP/35.07.117/2017 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG TAHUN 2017

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup, serta sebagai salah satu pendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana

telah

ditetapkan

dalam

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan Renja Dinas LH merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju yang menggambarkan

kebutuhan

dana

guna

memastikan

kesinambungan

kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan. Proses penyusunan Renja dilakukan melalui tahapan: (1) Persiapan penyusunan Renja; (2) Penyusunan Rancangan Renja; (3) Pelaksanaan forum SKPD; dan (4) Penetapan Renja. Renja Dinas LH sebagaimana dimaksud merupakan hasil pembahasan usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang Kabupaten Malang dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra

2

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Selanjutnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2017 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 untuk mendukung perwujudan visi dan misi daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, serta menjadi dasar estimasi terhadap penganggaran,

yang

akan

menjadi

dasar

penyusunan

Rencana

Kerja

Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas LH Tahun 2017. Berikut bagan alir proses penyusunan Renja :

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan dengan memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika daerah, nasional dan global. Oleh karena itu dokumen perencanaan pembangunan daerah saling terkait satu sama lainnya mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga daerah. Renja Dinas LH sebagai dokumen perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021

yang

disusun

berdasarkan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Fokus atau titik berat dari Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang disesuaikan dengan Prioritas Agenda Pembangunan Kabupaten Malang sebagaimana terdokumentasi dalam RKPD Kabupaten Malang Tahun 2017. Dinas Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan

3

Organisasi

Perangkat

Daerah,

merupakan

unsur

pelaksana

urusan

pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu, selain berpedoman kepada dokumen perencanaan daerah Kabupaten Malang, tentunya juga tetap mensinergikan dengan dokumen perencanaan pada instansi vertikal seperti Renstra dan Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Renstra dan Renja Badan

Lingkungan

Hidup

Provinsi

Jawa

Timur.

Berikut

gambaran

sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional :

Dinas Lingkungan Hidup secara khusus mendukung pencapaian misi daerah yang ketujuh sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yaitu Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sebagai upaya untuk mencapai misi tersebut Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan tiga strategi umum daerah dan arah kebijakan yaitu: (1) Menurunkan Angka Kemiskinan;

(2)

Mengoptimalkan

Potensi

Sektor

Pariwisata;

dan

(3)

Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai peran besar dalam pelaksanaan strategi yang ketiga, dimana seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Meskipun demikian, sebagai

4

prioritas dalam kebijakan umum dan program pembangunan, ketiganya tidak dapat berdiri terpisah, melainkan bersinergis atau saling terhubung satu sama lainnya, sehingga Dinas Lingkungan Hidup juga berpedoman pada dua strategi lainnya dalam melaksanakan program dan kegiatan. Upaya-upaya pencapaian misi daerah tersebut tergambar dalam program dan kegiatan yang dirinci lebih lanjut dalam dokumen Renja Dinas LH. 1.2

LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Malang Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Undang-Undang

Nomor

30

Tahun

2014

tentang

Administrasi

Pemerintahan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor

58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,

5

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 16. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

54

Tahun

2010

tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01.PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 18. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

80

Tahun

2015

tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019; 20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016

Nomenklatur

Perangkat

Daerah

Provinsi

dan

tentang

Pedoman

Kabupaten/Kota

yang

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan; 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

6

25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah; 26. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup; 27. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; 28. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017; 29. Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup; 30. Keputusan

Bupati

Malang

Nomor:

188.45/578/KEP/35.07.013/2016

tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021; 31. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Nomor 188.4/2115/KEP/35.07.206/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. 1.3

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

Tahun 2017 ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program/ kegiatan selama 1 tahun pada Dinas Lingkungan Hidup. Penyusunan Renja ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki tolok ukur dan alat bantu bagi unitunit kerja yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup sehingga dapat secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Tujuan penyusunan Renja adalah: 1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum

bidang

pengendalian

lingkungan

serta

evaluasi

hidup; dan

dan

pelaksanaan,

pelaporan

pengawasan,

penyelenggaraan

bidang

lingkungan hidup; serta penguatan lembaga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. 2. Mensinkronkan

dan

mensinergikan

program

dan

kegiatan

Dinas

Lingkungan Hidup dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen perencanaan Daerah dan turut

7

mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4

SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika

penulisan

Rencana

Kerja

Dinas

Lingkungan

Hidup

Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : Bab I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

1.2.

Landasan Hukum

1.3.

Maksud dan Tujuan

1.4.

Sistematika Penyusunan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

2.4

Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

3.3

Program dan Kegiatan

Bab IV PENUTUP

8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2015 - 2016

2.1

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2015 -2016

2.1.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2015 Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2015 masih mengacu pada tugas pokok dan fungsi dengan nomenklatur Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup (BLH), sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup. Khusus pada program yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan sebagian besar dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) di Bidang Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, meskipun ada sebagian kegiatan yang dilaksanakan oleh. Program BLH tahun 2015 meliputi : 1. Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan,

dioperasionalkan ke dalam 3 (tiga) kegiatan; 2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dioperasionalkan ke dalam 4 (empat) kegiatan; 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, yang dioperasionalkan dalam 2 (dua) kegiatan; 4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dioperasionalkan dalam 2 (dua) kegiatan; 5. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau, dioperasionalkan dalam 1 (satu) kegiatan; 6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dioperasionalkan dalam 1 (satu) kegiatan. Selain program tersebut di atas, pelaksanaan kinerja juga ditunjang oleh program pendukung kesekretariatan yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dioperasionalkan dalam 12 (dua belas) kegiatan; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dioperasionalkan dalam 3 (tiga) kegiatan; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dioperasionalkan dalam 1 (satu) kegiatan;

9

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dioperasionalkan dalam 1 (satu) kegiatan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan prioritas tahun 2015 pada BLH adalah sebesar Rp. 6.891.454.694,50,-. Sumber pendanaan anggaran berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT). Realisasi penyerapan anggaran dari alokasi tersebut adalah sebesar 98,81%. Secara umum seluruh rencana program dan kegiatan tahun 2015 pada BLH telah dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara lebih detail seluruh hasil pelaksanaan dan capaian dari rencana kerja tahun 2015 dapat dijabarkan sebagai berikut : I. Sasaran Strategis Pencegahan dan Pengendalian Beban Pencemaran (Air, Udara dan Tanah) dan Peningkatan Kualitas Kebersihan dan Keteduhan Wilayah Perkotaan, didukung oleh kegiatan dengan indikator : a. Indikator kinerja kegiatan berupa kualitas lingkungan di wilayah perkotaan yang dibuktikan dengan perolehan penghargaan Adipura, dengan target berupa 1 lokasi, terealisasi sebesar 1 lokasi, sehingga persentase capaiannya adalah 100%; b. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah titik pengujian kualitas lingkungan (air badan air dan udara ambien), dengan target 204 titik uji, terealisasi sebesar 204 titik uji sehingga persentase capaiannya adalah 100%; c. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah industri/usaha yang diawasi dalam pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup, dengan target 50 lokasi (perusahaan), terealisasi sebesar 50 lokasi (perusahaan), sehingga persentase capaiannya adalah 100%; d. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah pelaku usaha/kegiatan yang melengkapi dokumen pengelolaan lingkungan dengan target 50 pelaku usaha/kegiatan, terealisasi sebesar

137

pelaku usaha/kegiatan,

sehingga persentase capaiannya adalah 274%; e. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah smoking area yang dibangun, dengan target 8 lokasi, terealisasi sebesar 8 lokasi, sehingga persentase capaiannya adalah 100%; f. Indikator kinerja kegiatan berupa Dokumen Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Malang, dengan target berupa 1 dokumen,

terealisasi

sebesar

capaiannya adalah 100%;

1

dokumen,

sehingga

persentase

10

g. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah sekolah yang mengikuti edukasi dan komunikasi bidang lingkungan hidup, dengan target berupa 50 sekolah, terealisasi sebesar 50 sekolah, sehingga persentase capaiannya adalah 100%; h. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah ruang terbuka hijau (RTH) yang dikelola bersama masyarakat, dengan target berupa 1 paket (2 lokasi), terealisasi sebesar 1 paket (2 lokasi), sehingga persentase capaiannya adalah 100%; i. Indikator kinerja kegiatan berupa prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, dengan target berupa 4 paket, terealisasi sebesar 4 paket, sehingga persentase capaiannya adalah 100%; j. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah sosialisasi yang dilaksanakan, dengan target berupa 4 kali sosialisasi pada 4 lokasi, terealisasi sebesar 4 kali sosialisasi pada 4 lokasi, sehingga persentase capaiannya adalah 100%. II. Sasaran Strategis Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Air, didukung oleh kegiatan dengan indikator : a. Indikator kinerja kegiatan berupa meningkatnya jumlah sumber air yang dikonservasi (penghijauan di sekitar sumber air), dengan target berupa 12 lokasi, terealisasi sebesar 12 lokasi, sehingga persentase capaiannya adalah 100%; b. Indikator

kinerja

kegiatan

berupa

jumlah

SDA

yang

diawasi

pemanfaatannya, dengan target berupa SDA pada 5 kecamatan, terealisasi berupa SDA pada 5 kecamatan, sehingga persentase capaiannya adalah 100%; Ditinjau dari segi pencapaian kinerja, capaian kinerja tahun 2015 berdasar sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan memberikan perbandingan target dan realisasi kinerja sebagai berikut : I.

Sasaran Strategis Pencegahan dan Pengendalian Beban Pencemaran (Air, Udara dan Tanah) dan Peningkatan Kualitas Kebersihan dan Keteduhan Wilayah Perkotaan a. Indikator kinerja sasaran berupa persentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu limbah cair Realisasi capaian kinerja sebesar 64,90% diperoleh dari hasil kegiatan pemantauan kualitas limbah cair dari kegiatan/usaha yang memenuhi

11

Baku Mutu Limbah Cair. Pemantauan kualitas limbah cair ini dilakukan pada 32 kegiatan dan/atau usaha yang dinilai berpotensi mencemari lingkungan. Kegiatan/usaha tersebut terdiri dari industri gula, kimia, farmasi, pengolahan plastik, amunisi, agar-agar, kertas, karton box, pengolahan kulit, tepung tapioka, kosmetik, tekstil, peternakan babi serta pengolahan sayur dan buah. Pemantauan kualitas limbah cair tersebut dilakukan secara rutin setiap bulan selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 2015. Hasil pengujian kualitas limbah cair dari 32 kegiatan usaha yang dipantau menunjukkan hasil rata-rata dari sebesar 64,90% telah memenuhi baku mutu limbah cair sebagaimana dipersyaratkan. Dibandingkan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75%, besaran capaian kinerja adalah sebesar 86,53%, yang dalam kategori penilaian kinerja masuk dalam kategori “sangat berhasil”. b. Indikator kinerja sasaran berupa persentase (%) jumlah kegiatan dan/atau usaha yang memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak. Realisasi capaian kinerja sebesar 100% diperoleh dari hasil kegiatan pemantauan kualitas udara terhadap pemenuhan Baku Mutu Emisi Udara sumber tidak bergerak. Kegiatan pemantauan dilakukan pada 4 (empat) usaha/kegiatan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan administratif pengendalian pencemaran udara. Persyaratan dimaksud antara lain adalah pada kegiatan/usaha yang memiliki cerobong emisi sumber tidak bergerak dan memiliki lubang pengambilan sampel yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pengujian kualitas udara menunjukkan pada 4 (empat) usaha/kegiatan yang dipantau, keseluruhannya atau sebesar 100% telah memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak sebagaimana yang telah dipersyaratkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 85%, pencapaian kinerja tersebut adalah sebesar 117,65%, yang dalam kategori penilaian kinerja masuk dalam kategori “sangat berhasil”. c. Indikator kinerja sasaran berupa persentase (%) jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pecemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

12

Realisasi kinerja sebesar 100% sesuai dengan target diperoleh dari upaya tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap semua pengaduan yang masuk/diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Sebanyak 11 (sebelas) pengaduan melalui media cetak, elektronik (email, media sosial), maupun informasi atau pengaduan oleh forum masyarakat atau masyarakat secara langsung, telah diterima dan ditinjaklanjuti. Pengaduan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan pencemaran air baik pada air tanah maupun air permukaan, pencemaran udara (bau, debu, bising), pencemaran tanah serta kerusakan lingkungan akibat penambangan sirtu. II. Sasaran Strategis Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Air a. Indikator kinerja sasaran berupa persentase (%) jumlah luas lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan/dan atau tanah untuk produksi biomassa. Realisasi kinerja pada indikator ini sebesar 13,71% yang diperoleh dari hasil pengujian terhadap luas lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa, yakni seluas 20.753 ha, dibandingkan dengan luas lahan yang diperuntukkan untuk produksi biomassa yang ada di wilayah Kabupaten Malang seluas 151.373,15ha. Dibandingkan target sebesar 6%, capaian kinerja tersebut adalah sebesar 228,5% yang dalam kategori penilaian kinerja masuk dalam kategori “sangat berhasil”. Pelaksanaan kegiatan untuk mengukur realisasi capaian indikator tersebut dilakukan melalui pengujian kerusakan tanah pada lahan yang berpotensi tinggi mengalami keruskan akibat produksi biomassa. Metode awal yang digunakan adalah dengan metode superimpose atau overlay secara spasial dari beberapa peta meliputi peta dasar, peta RTRW,

peta

tanah,

peta

lereng,

peta

curah

hujan,

peta

penggunaan/penutupan lahan dan peta lainnya seperti peta lahan kritis. Dari hasil analisis peta tersebut selanjutnya dipilih lokasi pengujian parameter kerusakan tanah pada wilayah yang mempunyai potensi kerusakan sangat tinggi. Ditetapkan pengujian pada 26 (dua puluh enam) titik uji pada 4 (empat) kecamatan yang menjadi lokasi pengujian sampel kerusakan tanah. Pengujian parameter kerusakan tanah dilakukan pada 10 parameter meliputi tebal tanah, ketebalan solum, kebatuan permukaan, komposisi fraksi, berat isi, porositas,

13

derajat pelulusan air, pH, Daya Hantar Listrik (DHL), redoks dan jumlah mikroba. Dibandingkan dengan target sebesar 6%, capaian kinerja adalah sebesar 13,71% memang cukup tinggi mencapai 228,5%. Namun demikian apabila dibandingkan dengan total luasan lahan yang diperuntukkan untuk produksi biomassa, capaian tersebut masih sangat kecil. Kendala dalam pelaksanaan kinerja ini terutama karena adanya keterbatasan sumberdaya baik dalam ketersediaan/ dukungan anggaran

yang

mencukupi

untuk

melakukan

studi

untuk

menyediakan pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa. Kendala tersebut diatasi dengan penetapan prioritas lokasi pengujian parameter kerusakan tanah pada wilayah yang telah diketahui mempunyai potensi kerusakan sangat tinggi atau tinggi sesuai hasil analisis (overlay) peta wilayah. b. Indikator kinerja sasaran berupa persentase (%) jumlah sumber mata air yang telah dikonservasi melalui penghijauan dan/atau penanaman pohon. Target kinerja jumlah sumber mata air yang telah dikonservasi melalui penghijauan dan/atau penanaman pohon sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 60% atau sejumlah 80 sumber mata air yang dikonservasi. Realisasi dari target tersebut menunjukkan pada tahun 2015 telah dilakukan konservasi pada 16 lokasi sumber air. Akumulasi jumlah sumber air yang telah dikonservasi selama periode 5 tahun sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 99 sumber air atau sebesar 74,25%. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 60%, besaran capaian kinerja tersebut adalah 123,75%, yang dalam kategori penilaian kinerja masuk dalam kategori ”sangat berhasil”. Pencapaian indikator kinerja tersebut dilakukan melalui penanaman pohon/ penghijauan di sekitar sumber mata air, dimana kegiatan konservasi (penanaman pohon) di sekitar sumber mata air dilakukan dengan tujuan: (1) Meningkatkan tanggung jawab dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup terutama peningkatan kualitas dan kuantitas air di wilayahnya melalui pengadaan sarana/bibit dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas air; (2) Meningkatkan kerapatan vegetasi tahunan pada Daerah Tangkapan Air (DTA)

14

sehingga memperkecil run off serta memperbesar peresapan air, dengan demikian diharapkan tata air di sekitar sumber mata air menjadi lebih baik; (3) Mempertahankan keberadaan sumber-sumber mata air yang ada agar tetap lestari dan sekaligus dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber air bersih bagi kehidupannya; serta (4) Memperkecil fluktuasi debit air sumber antara musim kemarau dan penghujan. Sehingga diharapkan upaya tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber air dan menjaga kuantitas atau debit sumber mata air, dengan dukungan peran serta perangkat desa dan masyarakat sekitar sumber air. Keberhasilan kinerja program/kegiatan tahun 2015 juga ditunjukkan dari capaian prestasi/penghargaan yang diperoleh yaitu : 1. Peringkat lima besar Provinsi Jawa Timur dalam Penyusunan Dokumen SLHD Tahun 2014 untuk Kabupaten Malang; 2. Desa dan Kelurahan Berseri Kategori Pratama Desa/Kelurahan Berseri Tingkat Provinsi untuk Desa Mojosari dan Desa Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen; 3. Kalpataru Kategori Penyelamat Lingkungan Tingkat Provinsi untuk KOP SAE Pujon, Desa Pujon Lor, Kecamatan Pujon dan Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sumbermaron, Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran; 4. Penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2015 untuk SMPN 1 Gondanglegi, SMPN 1 Sumberpucung, SMPN 2 Kepanjen, SMPN 1 Wajak dan SMAN 1 Kepanjen; 5. Nominasi Kalpataru Kategori Penyelamat Lingkungan Tingkat Nasional untuk Kelompok Tani Sumber Rejeki, Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan dan Kelompok Tani Sumarah, Desa Wirotaman, Kecamatan Ampelgading. Pelaksanaan

salah

satu

program

terkait

dengan

pengelolaan

persampahan pada tahun 2015 juga didukung oleh DCKTR yang mempunyai tupoksi terkait dengan urusan tersebut. Program dimaksud adalah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan yang dioperasionalkan ke dalam 4 (empat) kegiatan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 15.447.071.598,00 dan terealisasi sebesar Rp.14.041.866.694,91 atau sebesar 90,9% dari pagu anggaran.

15

Ditinjau dari segi pencapaian kinerja, capaian kinerja program pengelolaan persampahan tahun 2015 berdasar sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan memberikan perbandingan target dan realisasi kinerja sebagai berikut : Sasaran strategis kebersihan kawasan perkotaan dan perdesaan yang didukung oleh kegiatan dengan indikator Persentase kawasan kota dan pedesaan dengan kategori bersih dari sampah. Target capaian sebesar 55,00 %. Realisasi kinerja adalah sebesar 54,00 %yang berarti capaiannya adalah 98,18 %. Persentase kawasankota dan pedesaan dengan kategori bersih dari sampah dihitung berdasarkan perbandingan antara luas wilayah yang mendapat akses layanan kebersihan/pengelolaan sampah terhap luas wilayah Kabupaten Malang. Kategori bersih dalam hal ini adalah tersedianya akses layanan kebersihan/persampahan diantaranya meliputi : 1. Tersedianya fasilitas pengangkutan sampah; 2. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah (TPS 3R, Bank Sampah, Komposting, Gali Urug dsb) 3. Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah (berdasarkan Permen PU No 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal) Sedangkan data teknis terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Malang dapat disajikan sebagai berikut : -

Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA = 792 m³/hr

-

Pengelolaan sampah dengan model TPS 3R = 371,7 m³/hr

-

Pengelolaan sampah dengan model Bank Sampah = 134,4 m³/hr Pengelolaan sampah dengan sistem gali urug = 4353 m³/hr Permasalahan yang dihadapi dalam hal penanganan sampah di Wilayah

Kabupaten Malang terutama adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan kelestarian

lingkungan,

jangkauan

wilayah

yang

luas,

pertambahan

penduduk serta kurangnya investasi sektor usaha di bidang persampahan. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penanganan sampah yaitu dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam pengolahan sampah baik personil maupun armada dan sarana dan prasarana pendukungnya, melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dengan mengoptimalkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R dalam penanganan sampah sehingga tidak menumpuk di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dengan pemanfaatan sampah organik menjadi

16

energi yang dapat mendukung peningkatan perekonomian masyarakat dan pengembangan bank sampah, serta mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Terdapat 3 (tiga) nilai tambah yang didapatkan dari upaya-upaya tersebut, yakni membuka lapangan pekerjaan (pro job) mengurangi kemiskinan (pro poor),serta peningkatan kulitas lingkungan (pro environment). Karenanya model seperti ini akan terus dikembangkan sekaligus untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu lingkungan dan melestarikan kembali nilai-nilai gotong royong yang semakin memudar. 2.1.2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016 Pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan (tahun 2016), program/kegiatan masih sesuai tupoksi tahun sebelumnya. Program prioritas yang dilaksanakan oleh BLH meliputi 3 (tiga) program dan 1 (satu) program yang dilaksanakan oleh DCKTR yakni yang terkait dengan pengelolaan

persampahan.

Program

pengelolaan

persampahan

ini

sebelumnya juga dilaksanakan oleh BLH, untuk tahun 2016 seluruhnya dilaksanakan oleh DCKTR. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan program dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan, juga untuk mempermudah penetapan indikator program dan target serta mengukur capaian program. Program yang dilaksanakan oleh BLH sesuai dengan tupoksinya untuk menjalankan urusan lingkungan hidup meliputi : 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dioperasionalkan ke dalam 8 kegiatan; 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, yang dioperasionalkan dalam 3 kegiatan; 3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dioperasionalkan dalam 2 kegiatan. Sedangkan program yang dilaksanakan oleh DCKTR adalah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan yang dioperasionalkan melalui 4 kegiatan. Pelaksanaan program prioritas yang dilaksanakan oleh bidang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya, juga ditunjang oleh program pendukung kesekretariatan, yaitu: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dioperasionalkan dalam 13 kegiatan;

17

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dioperasionalkan dalam 5 kegiatan; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dioperasionalkan dalam 1 kegiatan; 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dioperasionalkan dalam 3 kegiatan. Dukungan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan pada BLH tahun 2016 adalah sebesar Rp. 57.954.873.727,00. Diharapkan seluruh rencana program dan kegiatan tahun 2016 ini dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan kinerja program/kegiatan tahun 2016 juga ditunjukkan dari capaian prestasi/penghargaan yang diperoleh yaitu : 1. Anugerah Adipura Kirana Periode 2015-2016 untuk Kota Kepanjen; 2. Peringkat Terbaik 1 Program Menuju Provinsi Hijau; 3. Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) untuk Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon; 4. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional yang diterima oleh SMPN1 Wajak, SMPN 1 Sumberpucung, SMPN 2 Kepanjen, SMAN 1 Kepanjan dan SMKN 1 Singosari; 5. Pelestari Fungsi Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Kategori Perintis Lingkungan untuk Bapak Saptoyo (Konservasi Wilayah Pesisir Pantai Kawasan Sendang Biru); 6. Pelestari Fungsi Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Kategori Pengabdi Lingkungan untuk Bapak F. Supadi; 7. Pelestari Fungsi Lingkungan Hidup Tingkat Jawa Timur Tahun 2016 Kategori Penyelamat Lingkungan untuk Kelompok Tani Lestari Makmur; 8. Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2016) untuk SDN Sumberpucung 03; 9. Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2016) untuk SMAN 1 Bululawang. Perbandingan pencapaian Renstra tahun 2016-2021, pelaksanaan dan pencapaian Renja sampai dengan tahun 2016 dapat disajikan pada tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2016 Dinas Lingkungan Hidup.

18

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2016 Dinas Lingkungan Hidup

Kode

1 2 05

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan

2 Bidang Urusan : Lingkungan Hidup 2 05 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (pada BLH) 1 08 15 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 1 08 15 10 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan 1 08 15 11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan 2 05 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (pada DCKTR)

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas LH Tahun 2016 s/d 2021)

Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2014

3

4

Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang disediakan Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan mengenai kebijakan pengelolaan persampahan Jumlah kelompok masyarakat pengelola bank sampah Persentase kawasan kota dan perdesaaan dengan kategori bersih dari sampah : - Skala perkotaan - Skala kabupaten

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target Renja Dinas LH Tahun 2015*)

Realisasi Renja Dinas LH Tahun 2015

Tingkat Realisasi (%)

5

6

7

8 =(7/6)

-

8 paket

1 paket

1 paket

-

14 kali

2 kali

-

38 kelompok

46,78% 19,62%

52,53% 18,00%

Target Program/ Kegiatan Renja Dinas LH Tahun 2016

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra Dinas LH s/d Tahun 2016 Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

9

10= (5+7+9)

11=(10/4)

100%

-

-

-

2 kali

100%

-

-

-

5 kelompok

5 kelompok

100%

-

-

-

45,00% 20,00%

45,00% 20,00%

100%

45,78% 19,62%

45,78% 19,62%

100%

19

Kode


1 2 1 08 15 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

1 08 15 04 Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 1 08 15 11 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan 1 08 15 11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1 08 16 01 Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura


3 Jumlah pengadaan sarana dan pembangunan prasarana pengelolaan persampahan serta perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan Jumlah volume sampah pada kaw. IKK yg ditangani dengan pola pelayanan pengangkutan Jumlah teknologi pengelolaan sampah alternatif pada kaw. IKK di seluruh wilayah Kab. Malang Jumlah Masyarakat/ organisasi masyarakat yang mengelola sampah melalui Bank Sampah/ TPST3R/ Pelapak Sampah



4 7.484 unit

1.165,71 m3/hr




5 1.333 unit

6 5.605 unit

7 5.605 unit

8 =(7/6) 100%

-

668,57 m3/hr

668,57 m3/hr

20 unit

1 unit

4 unit

374 TPS3R

-

216 titik pantau



Tingkat Capaian (%)

9 3.034 unit

10= (5+7+9) 3.034 unit

11=(10/4) 100%

100%

668,57 m3/hr

668,57 m3/hr

100%

4 unit

100%

4 unit

4 unit

100%

43 TPS3R

43 TPS3R

100%

55 TPS3R

55 TPS3R

100%

54 titik pantau

54 titik pantau

100%

64 titik pantau

64 titik pantau

100%

1 08 16

Jumlah titik pantau yang memenuhi kriteria (passing grade)kota yang bersih, hijau dan teduh

300 titik pantau

20

Kode

1


2

1 08 16 03 Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup

1 08 16 04 Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

1 08 16 13 Kegiatan Koordinasi Penyusunan Amdal


3 Jumlah pencegah longsor ramah lingkungan yang dibangun Jumlah titik uji pemantauan kualitas lingkungan Jumlah pengolah limbah organik terbangun (biogas) Jumlah pencegah longsor ramah lingkungan yang dibangun Jumlah bangunan embung Jumlah kajian manfaat biodigester Jumlah pengawasan ketaatan kegiatan usaha terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Jumlah sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan kegiatan/usaha



4 -

1.425 titik

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015


Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra Dinas LH s/d Tahun 2016

Target Renja Dinas LH Tahun 2015*)



5 -

6 -

7 -

8 =(7/6) -

9 2 lokasi

268 titik

247 titik

247 titik

100%

139 titik

139 titik

100%

20 unit

20 unit

20 unit

100%

21 unit

21 unit

100%

-

3 unit

3 unit

100%

-

-

-

-

-

-

-

2 lokasi 1 hasil kajian

2 lokasi 1 hasil kajian

100% 100%

320 perusahaan

160 perusahaan

50 perusahaan

50 perusahaan

100%

50 perusahaan

50 perusahaan

100%

Semua pengaduan yg diterima ditindak lanjuti

37 pengaduan

11 pengaduan

11 pengaduan

100%

Semua pengaduan yang diterima ditindaklanjuti

100%

3 kali

3 kali

3 kali

100%

Semua pengaduan yang diterima ditindak lanjuti 3 kali

3 kali

100%

519 dokumen

50 dokumen

137 dokumen

274%

50 dokumen

50 dokumen

100%

600 dokumen

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

10= (5+7+9) 2 lokasi

11=(10/4) 100%

21

Kode

1


2

1 08 16 14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

1 08 16 24 Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Pengadaan Tempat Khusus untuk Merokok di Tempat Umum 1 08 16 25 Pembangunan/ Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan, Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih 1 08 16 26 Pengembangan dan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya




4 32 dokumen

202 kelompok




5 -

6 -

7 -

8 =(7/6) -

-

-

-

-

-

-



Tingkat Capaian (%)

9 6 dokumen

10= (5+7+9) 6 dokumen

11=(10/4) 100%

-

4 kelompok

4 kelompok

100%

-

-

6 Kecamatan

6 Kecamatan

100%

-

-

-

1 unit

1 unit

100%

-

-

-

-

4 lokasi

4 lokasi

100%

Jumlah Saluran Air Limbah (IPAL Domestik) yang terbangun

-

-

-

-

2 lokasi

2 lokasi

100%

Jumlah hasil kajian kualitas tanah di lahan perkebunan/pertanian

-

-

-

-

3 dokumen

3 dokumen

100%

3 Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan yang tersusun bagi kegiatan/usaha ekonomi lemah atau kegiatan yang diprakarsai pemerintah Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola lingkungan secara mandiri dengan berbasis masy. Jumlah Kecamatan yang memenuhi kriteria Kecamatan Berseri Jumlah bangunan pengolah sampah terbangun Jumlah smoking area terbangun

22

Kode

1 1 08 17


2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1 08 17 01 Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumbersumber Air

1 08 17 08 Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

1 08 17 14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA




3

4

Jumlah sumber mata air yang dikonservasi

Jumlah sumur resapan yang dibangun Jumlah pencegah longsor ramah lingkungan yang dibangun Jumlah lokasi pemanfaatan sumber daya alam yang diawasi Jumlah profil pengelolaan tutupan vegetasi Jumlah studi kerusakan lahan/tanah akibat produksi biomassa Jumlah penanaman pohon untuk penghijauan Jumlah kelompok/kader yang melaksanakan perlindungan dan konservasi SDA Jumlah lokasi Kampung Proklim




5

6

7

8 =(7/6)

180 sumber air

53 sumber air

16 sumber air

16 sumber air

180 unit

25 unit

18 unit

-

2 lokasi

-



Tingkat Capaian (%)

9

10= (5+7+9)

11=(10/4)

100%

12 lokasi

12 lokasi

100%

18 unit

100%

30 unit

30 unit

100%

-

-

-

-

-

-

22 kecamatan

5 kecamatan

5 kecamatan

100%

-

-

-

5 dokumen

3 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

1 dokumen

1 dokumen

100%

5 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

2 dokumen

2 dokumen

100%

-

-

-

-

3 lokasi

3 lokasi

100%

15 kelompok/ kader

7 kelompok/ kader

-

-

-

3 kelompok/ kader

3 kelompok/ kader

100%

15 lokasi

3 lokasi

-

-

-

3 lokasi

3 lokasi

100%

23

Kode

1 1 08 19


2 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

1 08 19 01 Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup 1 08 19 02 Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

1 08 24




3

4

Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi Adiwiyata




5

6

7

8 =(7/6)

200 sekolah

50 sekolah

50 sekolah



Tingkat Capaian (%)

9

10= (5+7+9)

11=(10/4)

100 %

40 sekolah

40 sekolah

100 %

Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun

5 dokumen

4 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

-

-

-

Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disusun

1 dokumen

1 dokumen

-

-

-

1 dokumen

1 dokumen

100%

-

7 lokasi

4 lokasi

4 lokasi

100%

-

-

-

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1 08 24 09 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan RTH

Jumlah lokasi RTH yang dikelola bersama masyarakat

24

Kode

1 2 06 20


2 Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau

2 06 20 03 Kegiatan Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Rokok dan Tanam Tembakau




3

4

5

-

2 kali

1 kali

-

15 unit

5 unit

Jumlah kegiatan sosialisasi/bintek pengelolaan lingkungan hidup pada industri rokok Jumlah bangunan/area bebas merokok (smoking area)




6

7

8 =(7/6)

1 kali

5 unit



Tingkat Capaian (%)

9

10= (5+7+9)

11=(10/4)

100%

-

-

-

100%

-

-

-

Catatan : - Pada kolom 4 untuk target kinerja capaian program sesuai Renstra Tahun 2016 s.d 2021, pada beberapa indikator tidak terisi karena sebagian indikator tersebut beralih pada program dan kegiatan lain (program/kegiatan baru) yang direncanakan pelaksanaannya mulai tahun 2017 s.d 2021. - Target dan realisasi Renja SKPD Tahun 2015 (kolom 6 s.d 8) disesuaikan dengan Evaluasi Terhadap Hasil Renja BLH dan DCKTR (Bidang kebersihan) Tahun 2015.

25

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Sesuai peraturan tersebut target capaian berakhir pada tahun 2013. Pelaksanaan SPM selanjutnya tetap dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan tersebut sebagaimana dipertegas oleh Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

:

SE.2/Menlhk-II/2015

tanggal

27

Maret

2015

tentang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Daerah. Pelayanan dimaksud mencakup: a)

Pelayanan pencegahan pencemaran air

b)

Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

c)

Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

d)

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup tahun 2015 terintegrasi

dalam 2 (dua) program yaitu : a)

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

b)

Program perlindungandan Konservasi Sumber Daya Alam. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup mencakup

indikator SPM, Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara lengkap diuraikan pada tabel 2.2.

26

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup No

Indikator

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1 Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air

SPM/ Standar Nasional

IKK/ IKU

100%

Target Renstra

Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan Analisis

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

-

100%

100%

100%

100%

100%

Belum dapat dihitung

100%

100%

Pengukuran SPM bidang LH sesuai dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.2/Menlhk-II/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Daerah

2

Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiataan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%


3

Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan

100%

-

6%

8%

10%

12%

13,71%


10%

12%


4

Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pecemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%


27

No


Indikator

IKK/ IKU

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PU DAN TATA RUANG 1 Persentase pengurangan sampah perkotaan

Target Renstra

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

12%

14%

16%

18%

15%

21%

16%

18%

2

Persentase pengangkutan sampah

62%

64%

66%

68%

54%

55%

66%

68%

3

Persentase pengoperasian TPA

50%

75%

75%

75%

60%

60%

75%

75%

Catatan Analisis

Pengukuran SPM tentang pengelolaan persampahan sesuai Permen No. 01/PRT/M/2014 tentang SPM Bidang PU dan Tata Ruang Pengukuran SPM tentang pengelolaan persampahan sesuai Permen No. 01/PRT/M/2014 tentang SPM Bidang PU dan Tata Ruang Pengukuran SPM tentang pengelolaan persampahan sesuai Permen No. 01/PRT/M/2014 tentang SPM Bidang PU dan Tata Ruang

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) 1 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal

100%

100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

2

100%

100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

68,5

-

54,56

56,78

65,02

-


59,78

65,02

Pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup di daerah adalah sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019

-

54,6

59,83

65,05

-


59,83

65,05

Perhitungan indeks pencemaran air dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115

Penegakan lingkungan

hukum

INDIKATOR MAKRO DAERAH DALAM RPJMD 7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BLH 8 Penurunan Indeks Pencemaran Air (IPA)

-

-

Pengukuran IKK mengacu pada ketentuan dalam Peremnedagri No. 73 tahun 2009 tentang Tata Cata Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pengukuran IKK mengacu pada ketentuan dalam Peremnedagri No. 73 tahun 2009 tentang Tata Cata Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

28

No

9

10

Indikator


IKK/ IKU

Target Renstra Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Realisasi Capaian Tahun 2018

Tahun 2015

Penurunan Indeks Pencemaran Udara (IPU)

-

-

91,13

96,36

96,36

-

Meningkatnya Indeks Tutupan Hutan (ITH)

-

-

27,1

32,33

41,48

-

Tahun 2016 Belum dapat dihitung Belum dapat dihitung

Proyeksi Tahun 2017

Tahun 2018

96,36

96,36

32,33

41,48

Catatan Analisis Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air Perhitungan indeks pencemaran udara dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara Perhitungan indeks tutupan hutan mengacu pada perhitungan IKLH oleh Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2014

Catatan: o SPM bidang LH sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dipertegas kembali oleh Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.2/Menlhk-II/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Daerah o Target SPM bidang LH disesuaikan dengan target nasional sesuai batas waktu pencapaian dari tahun 2009 s/d 2013 o Untuk target SPM bidang LH periode 2014-2018 menggunakan capaian SPM bidang LH tahun capaian terakhir (tahun 2013) karena belum ada penetapan target secara nasional oleh Kementerian Lingkungan Hidup o Penetapan target proyeksi tahun 2016 disesuaikan dengan target tahun 2015 karena sesuai acuan target nasional SPM bidang LH yang telah ditetapkan hanya sampai tahun 2013.

29

Secara umum pencapaian target telah terpenuhi sampai dengan 100%, kecuali pada pencapaian pelayanan SPM khususnya pada indikator persentase

luasan

lahan

dan/atau

tanah

yang

dtetapkan

status

kerusakannyaakibat untuk produksi biomassa. Pencapaian target pelayanan SPM dimaksud meliputi: a)

Jumlah

usaha

dan/atau

kegiatan

yang

mentaati

persyaratan

administratif dan teknis pencegahan pencemaran air adalah 10 usaha/kegiatan dari 10 usaha/kegiatan yang diawasi atau sebesar 100%; b)

Jumlah

usaha

dan/atau

kegiataan

yang

mentaati

persyaratan

administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara adalah 4 usaha/kegiatan dari 4 usaha/kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah diinventarisasi atau sebesar 100%; c)

Luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan masih 13.71% atau belum tercapai karena adanya beberapa kendala dalam perencanaan dan pelaksanaannya;

d)

Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti adalah sebanyak 11 pengaduan dan telah ditindaklanjuti 100%. Pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup tahun berjalan (tahun 2016)

juga masih terintegrasi dalam 2 (dua) program yaitu Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Program perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Diharapkan target pelaksanaan SPM pada tahun ini tercapai 100%, kecuali pada pencapaian pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa. Prakiraan pencapaian target pelayanan SPM LH tahun 2015 adalah sebagai berikut : a)

Jumlah

usaha

dan/atau

kegiatan

yang

mentaati

persyaratan

administratif dan teknis pencegahan pencemaran air adalah 10 usaha/kegiatan dari 10 usaha/kegiatan yang diawasi atau sebesar 100%. Jenis kegiatan usaha yang diawasi adalah: industri, rumah makan/restoran, hotel, rumah sakit dan permukiman; b)

Jumlah

usaha

dan/atau

kegiataan

yang

mentaati

persyaratan

administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara adalah 4 usaha/kegiatan dari 4 usaha/kegiatan sumber tidak bergerak yang

30

potensial mencemari udara yang telah diinventarisasi atau sebesar 100%; c)

Luasan lahan yang ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan sebesar 6%;

d)

Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti sebesar 100%. Beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian target

SPM bidang LH sebagaimana yang telah ditetapkan, dapat diidentifikasi sebagai berikut: a)

Kurangnya pemahaman SPM oleh penyelenggara pemerintahan di daerah baik oleh lembaga Eksekutif dan Legislatif;

b)

Belum terintegrasinya SPM bidang LH di dalam dokumen perencanaan, baik dalam RPJMD maupun Renstra SKPD;

c)

Belum tersedia gedung laboratorium dan sarana prasarana pendukung laboratorium lingkungan, peralatan pengujian kualitas air dan udara sesuai standar, terkalibrasi dan terakreditasi;

d)

Belum ada tenaga teknis operasional (analis) laboratorium untuk melakukan uji sampel kualitas air dan udara;

e)

Kurangnya sumber daya aparatur yang mempunyai keahlian dan memiliki sertifikat dalam hal pengambilan dan pengujian sampel kualitas air dan udara serta dalam penyidikan kasus lingkungan hidup (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup - PPNS LH);

f)

Ketersediaan dana belum mampu untuk membiayai keseluruhan studi dan pengujian sampel tanah akibat produksi biomassa, sehingga masih sangat kecil sekali jumlah lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

yang

dapat

ditetapkan

dan

diinformasikan

status

kerusakannya; g)

Keterbatasan jumlah SDM yang memahami tentang kajian dan analisis kerusakan lahan dan/atau tanah. Adapun pada SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Cipta Karya dari 3

indikator yang dilaksanakan menunjukkan capaian melebihi target yang ditetapkan yakni pada indikator persentase pengurangan sampah dan persentase pengoperasian TPA. Indikator lainnya yaitu indikator persentase pengangkutan sampah menunjukkan capaian sedikit dibawah target yang

31

ditetapkan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pencapaian SPM bidang PU dan tata ruang ini antara lain : - Timbulan sampah semakin meningkat dengan semakin meningkatnya jumlah populasi penduduk, tingkat kemampuan ekonomi, produksi dan konsumtivitas tanpa dibarengi dengan upaya meminimalisasi sampah; - Tingkat pelayanan masih relatif rendah (52% di perkotaan), sedangkan yang perdesaan masih sebagian besar menggunakan sistem gali urug di pekarangan permukiman; - Terbatasnya lahan TPA sampah yang ada, termasuk daya dukung peralatan berat (bulldozer dan excavator) dan sarana pendukung lainnya guna

menerapkan

sistem

pengolahan

sampah

dengan

metoda

pembuangan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan UU 18 Tahun 2008 (minimal sistem pembuangan sampah controle landfill); - Masih minimnya alat angkut yang dimiliki; - Peran masyarakat dan dunia usaha sangat rendah dalam upaya minimalisasi sampah; - Kapasitas masyarakat dan swasta sebagai mitra belum dibangun dan dikembangkan kelembagaannya; - Kurangnya advokasi dan sosialisasi program kepada masyarakat; - Perda Pengelolaan Sampah disusun Tahun 2012, namun belum ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati terkait petunjuk teknis pengelolan sampah; - Belum maksimalnya pembuatan peraturan yang memiliki daya tarik untuk memancing keterlibatan masyarakat; - Prioritas pendanaan relatif rendah dan tidak sebanding dengan kebutuhan pelayanan; - Iklim dan birokrasi kemitraan belum kondusif dan menarik bagi swasta untuk berinvestasi. Pencapaian terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK) mencakup 2 indikator yaitu cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal dan penegakan hukum lingkungan. Capaian pelaksanaan indikator tersebut telah memenuhi target 100% melalui pelaksanaan program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan yang dioperasionalkan melalui kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup.

32

Indikator makro daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 yakni Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditetapkan dengan mengacu pada sebagaimana pada RPJMN Tahun 2015 – 2019. Sedangkan capaian Indikator Kineja Utama (IKU) mencakup 3 indikator yaitu indeks pencemaran air, udara dan tutupan lahan. Target indikator tersebut juga merujuk pada target IKLH tingkat nasional. Untuk tahun 2015 baik target dan capaian IKLH dan IKU masih belum ada, karena pelaksanaan pengujian kualitas lingkungan untuk mengukur indeks tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2016. Capaian indeks pada tahun 2016 baru akan diketahui hasilnya setelah dilakukan penghitungan dan analisis dari data hasil pengujian kualitas air dan udara selama 1 tahun. 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2016 masih mengacu pada tugas pokok dan fungsi organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Sesuai dengan Peraturan Bupati dimaksud maka tugas pokok dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang lingkungan hidup; 2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Sedangkan fungsi Badan Lingkungan adalah : 1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan; 2. Perencanaan strategis pada Badan Lingkungan Hidup; 3. Perumusan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup; 4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup; 5. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup; 6. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang lingkungan hidup;

33

7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Lingkungan Hidup; 8. Pembinaan UPT dalam lingkup tugasnya; 9. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang lingkungan hidup di lingkungan Pemerintah Daerah; 10. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya; 11. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup. Pada tahun 2017, organisasi perangkat daerah Badan Lingkungan Hidup berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan. Sesuai dengan draft Rancangan Peratutan Bupati Malang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, tugas Dinas LH meliputi : a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam tugas pembantuan bidang lingkungan hidup; dan b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. Sedangkan fungsi Dinas LH mencakup : a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan; b. perencanaan strategis pada Dinas; c. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup; d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup; e. pelaksanaan tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; f.

evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup;

g. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang lingkungan hidup; h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Dinas; i.

pembinaan UPT;

j.

pengoordinasian,

integrasi

dan

sinkronisasi

lingkungan hidup di lingkup Pemerintah Daerah;

kegiatan

bidang

34

k. pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya; dan l.

pelaksanaan

peraturan

perundang-undangan

bidang

lingkungan

hidup. Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tidak terlepas dari dokumen perencanaan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Dalam penyusunan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup, pencapaian visi misi Kabupaten Malang menjadi salah satu fokus dan tujuan utama yang harus dipenuhi. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD, salah satu misi yakni misi ke 7 merupakan misi yang sangat terkait dengan Dinas LH sebagai salah satu perangkat daerah pendukung dalam upaya pencapaiannya. Misi dimaksud adalah ”Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup”. Tujuan

dari

misi

tersebut

adalah

meningkatkan

kebersamaan

masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Sasaran yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari tujuan tersebut yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif. Salah satu sasaran tersebut menjadi tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup yakni meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Isu-isu lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Malang sebagaimana tertuang dalam RPJMD, secara umum meliputi: a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan; b. Pengarusutamaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bagi seluruh sektor yang ditempuh dalam setiap kebijakan pembangunan dalam rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; c. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air. Sebagaimana telah dirumuskan dalam Renstra Dinas LH Tahun 2016 – 2021, isu-isu penting yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas LH adalah meliputi : 1. Terjadinya degradasi lingkungan; Semakin menurunnya kondisi lingkungan akibat semakin meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah oleh aktivitas masyarakat dan/atau industri.

35

2. Peningkatan beban pencemaran; Semakin banyaknya jumlah kegiatan/usaha yang membuang limbah sehingga

menyebabkan

daya

dukung

dan

daya

tampung

beban

pencemaran semakin menurun. 3. Perubahan iklim; Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu udara, penipisan ketersediaan sumberdaya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana, tetapi juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan

hasil

produksi

pertanian,

perkebunan

dan

peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap kesehatan. Sementara upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan belum optimal. Ketiga isu penting tersebut menjadi fokus penanganan dan menjadi dasar perencanaan dalam penentuan/penetapan program kegiatan prioritas yang dilaksanakan Dinas LH. Tidak terkecuali pada perencanaan program kegiatan tahun 2017. 2.4 REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2017 Sesuai dengan rancangan awal dan prioritas pembangunan daerah tahun 2017 disebutkan bahwa tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 adalah ”Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Agro- Ekowisata dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Upaya Penurunan Kemiskinan”, dengan 8 prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 meliputi : a. Peningkatan Kemandirian Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Ekonomi Yang Berbasis Pada Potensi Unggulan dan Andalan Daerah; b. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Daya Saing Perekonomian; c. Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Kualitas Pelayanan Publik; d. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan; e. Peningkatan aksesibilitas, pemerataan dan kualitas pendidikan; f.

Peningkatan Upaya-Upaya Untuk Mempercepat Penurunan Kemiskinan Dan Pengangguran;

36

g. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Serta Kerukunan Masyarakat Dengan Mengangkat Kebudayaan Lokal; h. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Upaya Pengelolaan Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana. Dari 8 prioritas pembangunan tersebut, yang terkait dengan bidang lingkungan hidup adalah prioritas ke-8 dengan sasaran utama yang ingin dicapai meliputi : a. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dengan pemanfaatan energi terbarukan yang dapat mendukung peningkatan perekonomian masyarakat; b. Meningkatnya jumlah sumber air yang dikonservasi melalui penghijauan; c. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam; d. Meningkatnya usaha perhutanan dan peran serta masyarakat dalam bentuk kegiatan aneka usaha kehutanan; e. Peningkatan persentase penanganan sampah; f.

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

g. Terwujudnya

Pemberdayaan

Masyarakat

dalam

Pencegahan

dan

Kesiapsiagaan bencana yang baik / optimal; h. Terwujudnya

Penanganan

Darurat

Bencana

yang

respronsif

dan

dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan Penanggulangan Bencana yang lebih baik; i.

Terwujudnya pemulihan Masyarakat dan Sarana prasarana yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana;

j.

Meningkatnya kepatuhan penggunaan tata ruang;

k. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang; l.

Meningkatnya kualitas kebersihan kawasan perkotaan dan pedesaan serta pengelolaan taman kota (bagian dari Ruang Terbuka Hijau /RTH). Dari 18 (delapan belas) program yang mendukung sasaran di atas, yang

menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup secara khusus ada 5 (lima) program dengan target yang harus dicapai oleh yaitu : a. Persentase layanan persampahan skala perkotaan 55,57% dan skala kabupaten 23,81%; b. Pemenuhan Indeks Pencemaran Air (IPA) 59,83 dan Indeks Pencemaran Udara ; c. Cakupan lokasi perlindungan dan konservasi SDA yang dilakukan100%; d. Persentase ketersediaan data yang dapat diakses 100%; e. Persentase pemenuhan baku mutu 40%.

37

Untuk program keenam dengan target persentase pemenuhan baku mutu lingkungan di sekitar lingkungan industri hasil tembakau dan/atau penghasil bahan baku industri hasil tembakau tidak dapat dilaksanakan lagi dikarenakan adanya perubahan pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Review terhadap RKPD Tahun 2017 secara rinci disajikan dalam tabel 2.3. Pada tabel tersebut disampaikan perbandingan antara rencana program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah.

38

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2017 RKPD No

Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

7

8

9

10

Kebutuhan Dana (Rp. 000) 11

755.875

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kab. Malang

Tingkat kelancaran administrasi perkantoran

100%

690.604,677

155.760

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kab. Malang

Jumlah registrasi surat masuk dan keluar selama 1 tahun

7.260

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kab. Malang

Jumlah rekening pembayaran telepon selama 1 tahun

24 kali

11 orang

73.750

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kab. Malang

Jumlah pelaksana administrasi keuangan selama 1 tahun

13 orang

94.880

Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama 1 tahun

1 paket

47.500

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kab. Malang


12 kali

49.200

Kab. Malang

Jumlah pengadaan alat tulis kantor

1 paket

43.042

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kab. Malang


12 kali

50.472,677

Kab. Malang

Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1 paket

11.285

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kab. Malang


12 kali

12.745

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

1

2

3

4

5

05

Bidang Urusan : Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kab. Malang

Tingkat kelancaran administrasi perkantoran

100%

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kab. Malang


5.200 surat

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kab. Malang


24 kali

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kab. Malang


Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kab. Malang

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1

Pagu Indikatif (Rp. 000) 6

5200 surat

164.400

6.600

Catatan Penting 12

39 RKPD No 1

2

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

2 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3 Kab. Malang

4 Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kab. Malang

Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian 5 1 paket

5 unit PC, 6 unit UPS

Pagu Indikatif (Rp. 000) 6 1.025

112.750

Kegiatan Penyediaan Kab. Malang Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli

Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kab. Malang

Jumlah penyediaan logistik dalam 1 tahun

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Kab. Malang

Jumlah penyediaan makanan dan minuman dalam 1 tahun

480 pack

58.960

Kegiatan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kab. Malang

Jumlah aparatur yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

115 OHK

Kegiatan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Kab. Malang

Jumlah aparatur yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kab. Malang

Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

7 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

8 Kab. Malang

9 Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kab. Malang

Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

Target Capaian 10 1 paket

4 unit PC, 4 unit UPS

Kebutuhan Dana (Rp. 000) 11 1.694

91.260

840 eksemplar

3.960

Kegiatan Penyediaan Kab. Malang Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


840 eksemplar

3.600

12 kali

1.000

Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kab. Malang


12 kali

1.500

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Kab. Malang


540 pack

33.570

120.618

Kegiatan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kab. Malang

Jumlah aparatur yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

115 OHK

94.865

309 OHK

118.965

Kegiatan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Kab. Malang

Jumlah aparatur yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

253 OHK

85.818

100%

200.000


Kab. Malang


100%

169.176

Catatan Penting 12

40 RKPD No 1

3

4

Indikator Kinerja

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian

Program/Kegiatan

Lokasi

2 Kegiatan Pengadaan Mebeleur

3 Kab. Malang

4 Jumlah unit mebeleur yang disediakan

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Kab. Malang

Jumlah gedung/kantor yang dipelihara secara rutin/ berkala

1 unit

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Malang

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/ berkala

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kab. Malang

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Program/Kegiatan

Lokasi

7 Kegiatan Pengadaan Mebeleur

8 Kab. Malang

9 Jumlah unit mebeleur yang disediakan

50.445

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Kab. Malang

Jumlah gedung/kantor yang dipelihara secara rutin/ berkala

12 unit

37.950

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Malang

Jumlah peralatan gedung/kantor yang mendapat pemeliharaan secara rutin/ berkala

22 unit

11.605

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kab. Malang

Cakupan pemenuhan displin aparatur

100%

27.500

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Kab. Malang

Jumlah pakaian khusus hari tertentu aparatur yang disediakan

200 orang

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kab. Malang

Cakupan pemenuhan kompetensi sumber daya aparatur

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kab. Malang

Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

5 12 unit meja staf, 1 unit meja eselon II, 2 unit almari

Indikator Kinerja

Target Capaian 10 8 unit meja rapat, 15 unit meja staf


1 unit

10.626

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala

12 unit

47.500

Kab. Malang

Jumlah peralatan gedung/kantor yang mendapat pemeliharaan secara rutin/ berkala

23 unit

15.050


Kab. Malang

Cakupan pemenuhan displin aparatur

100%

50.000

27.500

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Kab. Malang


400 orang

50.000

100%

55.000


Kab. Malang


100%

40.000

4 orang

55.000

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kab. Malang


4 orang

40.000

Catatan Penting 12

41 RKPD No 1 5

6

Program/Kegiatan 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Lokasi

Indikator Kinerja

3 Kab. Malang

4 Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian 5 100%


Program/Kegiatan

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp. 000) 11 100.208.000

Lokasi

Indikator Kinerja

8 Kab. Malang

9 Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

10 100%

Kegiatan Penyusunan Kab. Malang Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun

35 laporan/ dokumen

98.000

7 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan Penyusunan Kab. Malang Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun

35 laporan/ dokumen

74.500

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Kab. Malang

Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun

1 laporan/ dokumen

2.500

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Kab. Malang

Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun

1 laporan/ dokumen

1.104

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kab. Malang

Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

1 laporan/ dokumen

3.000

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kab. Malang

Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

1 laporan/ dokumen

1.104

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Kab. Malang

Persentase layanan persampahan skala perkotaan Persentase layanan persampahan skala kabupaten

55,57%


Kab. Malang


55,57%

Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Kab. Malang

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan serta perencanaan dan pengawasan teknis pembangunannya

1 paket

2.113.262

Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Kab. Malang


1 paket

2.607.823

Kegiatan Peningkatan Kab. Malang Operasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Kegiatan Peningkatan Kab. Malang Operasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Volume sampah yang terkelola melalui pelayanan dan pengangkutan sampah

6.756.055

23,81%

822,85 m3/hr


11.148.215

23,81%

822,85 m3/hr

2.676.055

6.213.484

Catatan Penting 12

Program ini sampai dengan tahun 2016 masih ada pada DCKTR

42 RKPD No 1

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

2 Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan

3 Kab. Malang

4 Jumlah teknologi pengelolaan sampah alternatif pada TPA

Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Kab. Malang

Jumlah volume sampah yang tereduksi di sumbernya Jumlah masyarakat/ organisasi masyarakat yang mengelol sampah melalui bank sampah/TPST3R/ pelapak sampah

7

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian 5 4 unit

128.845 m3/hr

Pagu Indikatif (Rp. 000) 6 1.622.605

412.365

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

7 Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan

8 Kab. Malang

9 Jumlah teknologi pengelolaan sampah alternatif pada TPA

Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan

Kab. Malang

Jumlah volume sampah yang tereduksi di sumbernya

64 TPST3R

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Kab. Malang

Pemenuhan Indeks Pencemaran Air (IPA) dan Indeks Pencemaran Udara (IPU)

IPA = 59,83 IPU = 96,36

Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura

Kec. Kepanjen

Jumlah titik pantau Kota Sehat/Adipura

Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup

Kab. Malang

Jumlah masyarakat/ organisasi masyarakat yang mengelol sampah melalui bank sampah/TPST3R/ pelapak sampah

Target Capaian 10 4 unit

128.845 m3/hr


362.445

64 TPST3R

2.095.000


Kab. Malang

Pemenuhan Indeks Pencemaran Air (IPA) dan Indeks Pencemaran Udara (IPU)

IPA = 59,83 IPU = 96,36

64 titik pantau

315.000

Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura

Kec. Kepanjen

Jumlah titik pantau Kota Sehat/Adipura

64 titik pantau

Jumlah titik pantau air badan air

90 titik

600.000

Kab. Malang


150 titik

Jumlah kegiatan/usaha yang dipantau mutu kualitas air

35 titik

Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup


98 titik

Jumlah titik pantau ABA yang dilakukan pengujian (terkait dengan kegiatan/usaha potensi pencemaran)

20 titik


20 titik

6.548.244

388.527

1.350.000

Catatan Penting 12

43 RKPD No 1


Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

2

3

4 Jumlah titik pantau pada kualitas air laut dan air bersih

5 26 titik

Jumlah titik pantau kualitas udara perkotaan Jumlah kegiatan/usaha yang dipantau mutu kualitas udara

Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Kab. Malang


Target Capaian

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

7

8

9 Jumlah titik pantau pada kualitas air laut dan air bersih

10 37 titik

24 titik

Jumlah titik pantau kualitas udara perkotaan

16 titik

7 titik

Jumlah kegiatan/usaha yang dipantau mutu kualitas udara

29 titik

Jumlah pengolah limbah organik yang dibangun

24 unit

Jumlah pengawasan ketaatan kegiatan usaha terhadap peraturan perundangundangan lingkungan hidup

50 perusahaan

Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Semua pengaduan atas dugaan kasus pencemaran ditindaklanjuti

Jumlah pengawasan ketaatan kegiatan usaha terhadap peraturan perundangundangan lingkungan hidup

50 perusahaan



Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Kab. Malang

Jumlah pengawasan dan pembinaan yang dilakukan pada kegiatan/usaha yang menghasilkan B3

25 kegiatan/ usaha

Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan

Kab. Malang

Jumlah kajian kualitas lingkungan hidup

2 kajian

165.000

Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Kab. Malang

Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 60.000


Kab. Malang

Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang mengikuti sosialisasi pengelolaan B3

400.000


Kab. Malang



450.000

300 pelaku usaha/ kegiatan

288.785

2 kajian

575.000

Catatan Penting 12

44 RKPD No 1

Program/Kegiatan

Lokasi

2 Kegiatan Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)

3 Kab. Malang

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Koordinasi Penyusunan Amdal

Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

-

Kab. Malang

Kab. Malang

Indikator Kinerja 4 Jumlah kegiatan/usaha yang ikut dalam Proper -

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian 5 13 kegiatan/ usaha

-

Jumlah kegiatan/ usaha yang dilengkapi dokumen lingkungan

100 kegiatan/ usaha

Jumlah kegiatan/usaha ekonomi lemah dan pemerintah yang dilengkapi dokumen lingkungan

4 kegiatan/ usaha

Jumlah kelompok masyarakat mandiri pengolah sampah yang dibina

50 kelompok masyarakat


-

250.000

250.000

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

7 Kegiatan Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)

8 Kab. Malang

9 Jumlah kegiatan/usaha yang ikut dalam Proper

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Kab. Malang

Jumlah kebijakan pendukung peraturan daerah yang disusun

Kegiatan Koordinasi Penyusunan Amdal

Kab. Malang

Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Kab. Malang

Target Capaian 10 12 kegiatan/ usaha


1 Peraturan Bupati

100.000

Jumlah kegiatan/ usaha yang dilengkapi dokumen lingkungan

100 kegiatan/ usaha

500.000


6 kegiatan/ usaha

Jumlah sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan bagi pelaku usaha/ kegiatan

1 kali sosialisasi (untuk 90 pelaku usaha/ kegiatan)

Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola lingkungan secara mandiri dengan berbasis masyarakat

10 kelompok masyarakat

899.314

Catatan Penting 12

45 RKPD No 1

8

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

2

3

4

5

Program Perlindungan dan Konservasi SDA

Kab. Malang

Cakupan lokasi perlindungan dan koservasi SDA yang dilakukan

Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumbersumber Air

Kab. Malang

Jumlah sumber mata air yang dikonservasi (penghijauan di sekitar sumber air) Jumlah sumur resapan yang terbangun


Indikator Kinerja

Lokasi

7 Kegiatan Pembangunan/ Rrehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan, Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih

8 Kab. Malang

9 Jumlah IPAL domestik (komunal) yang terbangun

10 4 lokasi

Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya

Kab. Malang

Jumlah kajian kualitas tanah di lahan perkebunan/pertani an

2 dokumen

100%

100%

2.470.000

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Kab. Malang


40 lokasi sumber air

1.000.000

Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumbersumber Air

Kab. Malang

Jumlah sumber mata air yang dikonservasi (penghijauan di sekitar sumber air)

40 unit

Target Capaian

Program/Kegiatan

Jumlah sumur resapan yang terbangun


13 unit


100.000

1.200.000

525.000

Catatan Penting 12 Sesuai hasil asistensi, kegiatan yang bersumber dana DBHCT disesuaikan dengan program yang ada pada perangkat daerah Sesuai hasil asistensi, kegiatan yang bersumber dana DBHCT disesuaikan dengan program yang ada pada perangkat daerah sesuai dengan prioritas daerah

46 RKPD No 1

Program/Kegiatan

Lokasi

2 Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

3 Kab. Malang

Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

Kab. Malang

Indikator Kinerja 4 Jumlah embung yang terbangun

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian 5 2 unit


Jumlah kajian inventarisasi GRK yang dilakukan

1 dokumen

200.000

Jumlah bangunan penahan longsor/sedimen

2 unit

400.000

1 dokumen

100.000

Jumlah studi kerusakan lahan akibat produksi biomassa

Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Kab. Malang

Jumlah dokumen data/profil pengelolaan tutupan vegetasi yang tersusun

1 dokumen

65.000

Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

Kab. Malang

Jumlah kelompok/kader yang melaksanakan perlindungan dan konservasi SDA yang dibina

3 kelompok/ kader

120.000

Jumlah kelompok/kader yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dibina

3 kelompok/ kader

120.000

Program/Kegiatan

Lokasi

7 Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

8 Kab. Malang

Indikator Kinerja 9 Jumlah pengadaan pohon untuk penghijauan kanan kiri jalan Jumlah sumur resapan yang dibangun

Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

Kab. Malang

Target Capaian 10 2 lokasi


9 unit


1 dokumen

Jumlah studi identifikasi kerusakan lahan akibat PETI

1 dokumen

1 dokumen

300.000

Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Kab. Malang


50.000

Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber -sumber Air

Kab. Malang

-

-

-

-

-

-

Catatan Penting 12

47 RKPD No 1 9

10


Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


3 Kab. Malang

4 Persentase ketersediaan data/informasi yang dapat diakses masyarakat

Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup

Kab. Malang

Jumlah sekolah yang memenuhi 4 komponen sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata)

4 sekolah

Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

Kab. Malang


1 dokumen

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Kab. Malang

Persentase pemenuhan baku mutu

41%

Kegiatan Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri

Kab. Malang

Jumlah kegiatan/ usaha yang dilakukan pengujian kualitas udara emisi


Target Capaian


Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


8 Kab. Malang

9 Persentase ketersediaan data/informasi yang dapat diakses masyarakat

110.000

Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup

Kab. Malang


4 sekolah

212.159

165.000

Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

Kab. Malang


1 dokumen

125.000

2.724.500

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

Kab. Malang

-

-

-

18 titik

160.000

Kegiatan Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri

Kab. Malang

-

-

-

Jumlah kegiatan/ usaha yang dilakukan pengujian kualitas udara ambien

40 titik

320.000

-

-

-

Jumlah kegiatan/ usaha yang dilakukan pengujian kualitas udara emisi (industri rokok)

2 titik

36.000

-

-

-

5 91%

10 91%

Catatan Penting 12

Rincian kegiatan pada program ini diakomodir pada Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

48 RKPD No 1

Program/Kegiatan

Lokasi

2

3

Kegiatan Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair

11

Kab. Malang

Hasil Analisis Kebutuhan

4 Jumlah kegiatan/usaha yang dilakukan pengujian kualitas udara ambien (industri rokok)

5 30 titik


Jumlah kegiatan/usaha yang dilakukan pengujian kualitas air limbah

60 titik

231.000

Jumlah kegiatan/usaha yang dilakukan pengujian kualitas air limbah (industri rokok)

30 titik

116.000

Jumlah unit pengolahan limbah organik (biogas) yang terbangun

25 unit

662.500

Jumlah pembangunan IPAL domestik (komunal)

2 unit

825.000

Indikator Kinerja

Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi

Kab. Malang

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Kab. Malang


Kegiatan Pembangunan/ Rrehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan, Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih

Kab. Malang

Jumlah IPAL domestik (komunal) yang terbangun

Target Capaian

41%

2 unit

1.576.000

850.000

Program/Kegiatan

Lokasi

7

8


Kab. Malang

Indikator Kinerja 9

Target Capaian

Catatan Penting


-

10 -

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Kab. Malang

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Kab. Malang

-

-

-


Kab. Malang

-

-

-

Kegiatan yang bersumber DBCHT dialihkan pada Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH

49 RKPD No 1

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

2 Kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau

3 Kab. Malang

4 Jumlah pengujian kualitas udara emisi pada kegiatan/usaha yang dilakukan (industri rokok)

Kab. Malang

Jumlah pengujian kualitas udara ambien pada kegiatan/usaha yang dilakukan (industri rokok)

JUMLAH

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian 5 2 titik


30 titik

17.014.930

Indikator Kinerja

Target Capaian

Program/Kegiatan

Lokasi

7 Kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau

8 Kab. Malang

-

10 -

Kab. Malang

-

-

9

Catatan Penting

Kebutuhan Dana (Rp. 000) 11 -

20.283.606,677

12 Kegiatan yang bersumber DBCHT dialihkan pada Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH sesuai dengan prioritas daerah

50

Beberapa rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada RKPD Tahun 2017 sesuai dengan hasil analisis kebutuhan mengalami beberapa perubahan, baik pada indikator kinerja maupun penyesuaian target dan anggaran program/kegiatan. Perubahan dan penyesuaian tersebut secara umum karena adanya rencana perubahan perangkat daerah yang baru berikut perubahan struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsinya. Perubahan dan penyesuaian juga mengikuti pada adanya perubahan peraturan yang baru baik di tingkat pusat (seperti peraturan terkait pendanaan program dari DAK dan DBHCHT), maupun peraturan di tingkat daerah (seperti adanya perubahan harga satuan). Selain itu yang paling utama

adalah

bahwa

perubahan

dan

penyesuaian

dilakukan

guna

mendukung pencapaian visi misi daerah, khususnya untuk pencapaian misi ke 7 yang terkait dengan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Perubahan dan penyesuaian sesuai hasil analisis kebutuhan juga didasarkan pada adanya 3 (tiga) strategi utama dalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Malang sebagaimana terumuskan dalam RPJMD. Ketiga strategi umum dimaksud meliputi : 1. Menurunkan angka kemiskinan; 2. Mengoptimalkan potensi sektor pariwisata; 3. Memperkuat daya dukung lingkungan hidup. Dukungan secara riil program kegiatan pada BLH pada tahun 2016 terhadap strategi umum tersebut adalah sebagai berikut : 1. Program kegiatan pendukung strategi menurunkan angka kemiskinan. Program kegiatan yang dilaksanakan BLH tidak secara langsung mendukung penurunan angka kemiskinan, namun mendukung strategi tersebut dalam upaya pemenuhan ketahanan air, ketahanan energi, ketahanan pangan dan ketahanan kesehatan masyarakat melalui pelaksanaan program kegiatan : a.

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan kegiatan : -

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura dalam rangka mewujudkan kota bersih, hijau dan teduh melalui upaya untuk mewujudkan

lingkungan

yang

sehat

dan

bersih

guna

mendukung ketahanan kesehatan khususnya di wilayah perkotaan;

51

-

Pemantauan Kualitas Lingkungan melalui upaya pengendalian kualitas air melalui pemantauan dan pengujian kualitas air, serta pembangunan embung guna mendukung peningkatan ketahanan air;

-

Kegiatan

Koordinasi

pencegahan

Penyusunan

pencemaran

Amdal

akibat

melalui

upaya

kegiatan/usaha

serta

dukungan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan bagi kegiatan/usaha ekonomi lemah/kegiatan pemerintah guna guna mendukung ketahanan kesehatan lingkungan dan ketahanan air; -

Kegiatan

Pengawasan

Lingkungan

Hdup

Pelaksanaan

melalui

upaya

Kebijakan

pengawasan

Bidang terhadap

industri khususnya industri yang berpotensi mencemari lingkungan (IPLC, limbah B3 serta implementasi pelaksanaan dokumen lingkungan) guna mendukung ketahanan kesehatan lingkungan dan ketahanan air. b.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam -

Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air melalui penanaman pohon di sekitar sumber air dan pembuatan sumur resapan dalam rangka

pemeliharaan

sumber

air

untuk

peningkatan

ketahanan air; -

Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA melalui kajian kerusakan lahan akibat produksi biomassa guna mendukung ketahanan pangan.

c.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH -

Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang LH guna mendukung ketahanan kesehatan.

2. Program

kegiatan

pendukung

strategi

mengoptimalkan

sektor

pariwisata Dukungan program kegiatan BLH dalam startegi ini meliputi : a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup -

Kegiatan

Pengawasan

Pelaksanaan

Kebijakan

Bidang

Lingkungan Hdup melalui Pengawasan terhadap potensi terjadinya pencemaran di wilayah potensi pariwisata;

52

-

Kegiatan

Pemantauan

Kualitas

Lingkungan

melalui

Pemantauan dan Pengujian Kualitas Lingkungan di wilayah potensi pariwisata; -

Kegiatan

Peningkatan

Peran

Serta

Masyarakat

dalam

Pengendalian Lingkungan Hidup melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah potensi pariwisata, peningkatan kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui kegiatan Kecamatan Berseri khususnya di wilayah potensi pariwisata. b. Program Perlindungan dan Koservasi Sumber Daya Air -

Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air melalui penanaman pohon di kanan kiri jalan di sekitar atau menuju lokasi wisata.

3. Program kegiatan pendukung strategi memperkuat daya dukung lingkungan. Secara umum seluruh program kegiatan pada Dinas LH mempunyai orientasi tujuan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Malang. 2.5

PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Untuk menyusun RKPD, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang. Selanjutnya sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, salah satunya mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanakanpemerintahan daerah, salah satunya melalui perencanaan daerah. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah diwujudkan melalui pelaksanaan musyawarah

perencanaan

pembangunan

(Musrenbang)

di

tingkat

desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi serta nasional. Musrenbang pembangunan,

merupakan

sehingga

secara

instrumen teknis

proses

berbagai

perencanaan

keputusan

dalam

pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Selain sebagai wahana untuk mensinkronkan dan merekonsiliasikan pendekatan top-down dengan bottom-

53

up, musrenbang juga merupakan wahana untuk pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat dengan penilaian yang bersifat teknis, resolusi konflik atas

berbagai

kepentingan

pemerintah

daerah

dan

non

government

stakeholders untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan. Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2017 yang merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renja, telah dilakukan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai dengan kabupaten, termasuk penyelenggaraan Forum SKPD dan/atau Gabungan SKPD. Usulan kegiatan sesuai hasil Musrenbang Tahun 2017 secara lengkap dirinci pada tabel 2.4

54

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2017 / Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2016 No 1

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Volume

Wringinanom, Poncokusumo Gubugklakah, Poncokusumo Sudimoro Selatan, Bululawang Dusun Cerme RW 1 dan RW 2, Pakisaji Dusun Cerme RW 1 dan RW 3 Desa Pujiharjo

Jumlah pelatihan pemanfaatan limbah yang dapat berfungsi untuk kebutuhan rumah tangga Jumlah pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan yang asri Jumlah Pengolahan Biogas terbangun

3 paket

Jumlah gerobak sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan Jumlah tempat sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan Jumlah Pengendalian Mesin Pengolah Sampah

2 unit

3

Pelatihan pengolahan limbah Pengelolaan sampah menjadi berkah Pembuatan biogas

4

Gerobak Sampah

5

Pengadaan Tempat Sampah

6

Pelatihan dan Pengendalian Mesin Pengolah Sampah

7

Kawasan Rumah Pangan Lestari

Dusun Sidodadi

Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari

1 paket

8

Reboisasi dan Konservasi

Dusun Tlogosari

10 ha

9

Pengadaan Bank Sampah

Desa Ampelgading Kecamatan Tirtoyudo

Luas lahan reboisasi dan konservasi untuk mencegah pemanasan global Jumlah Pengadaan Bank Sampah

2

Catatan*)

1 paket 6 unit

510 unit 1 unit

1 unit

Akan diteruskan pada PD terkait sesuai tupoksinya

55

No

Program/Kegiatan

Lokasi

10 Tempat Pembuangan Akhir Sampah

Dusun Sumberingin

11 Tercapainya peningkatan pelayanan persampahan dan kebersihan 12 Tercapainya peningkatan pelayanan persampahan dan kebersihan 13 Pembangunan TPST 14 TPST terpadu 15 Pembangunan depo sampah 16 Sarpras pengolahan sampah 17 Pembangunan Tempat Pengolahan sampah 18 Pembangunan Pondasi TPS

Desa Gunungrejo

19 Lanjutan pembangunan TPST 20 Tempat Pengolahan Sampah 21 Pengadaan TPA 22 Pengadaan Bak Sampah dan Pengolahan Organik

Indikator Kinerja

Volume

Tempat Pembuangan Akhir Sampah agar Sungai Menjadi Bersih dan Sehat Serta Lingkungan Bersih dan Sehat Luas pelayanan persampahan dan kebersihan

1 paket

RW.01 s/d 15 Kelurahan Candirenggo Tumpang Jabung Sukopuro

Waktu pelayanan persampahan dan kebersihan

12 Bulan

Jumlah Pembangunan TPST Jumlah TPST terpadu Jumlah pembangunan depo sampah

1 Paket 1 paket 1 paket

Tegalgondo

Luasan penyediaan Sarpras pengolahan sampah

774,36 m2

Kepuharjo Kepuharjo

Jumlah/luas Pembangunan Tempat Pengolahan sampah Jumlah/luas Pembangunan Pondasi TPS

Kalisongo

Jumlah pembangunan TPST

7 m X 15 m 0,7 m x 50 mx5m 1 paket

Desa Karangkates

Jumlah/luas Tempat Pengolahan Sampah

2x7x8m

Blayu Desa Kromengan

Jumlah/luas Pengadaan TPA Jumlah Pengadaan Bak Sampah dan Pengolahan Organik

200 m 2 Paket

500 M²

Catatan*)

56

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Volume

23 Pengadaan Bak Sampak dan Alat Pengolahan Sampah Organik 24 SPG Viar Pembuang Sampah 25 Penampungan sampah rumah tangga 26 Tercapainya peningkatan pelayanan persampahan dan kebersihan 27 Tercapainya peningkatan pelayanan persampahan dan kebersihan

Desa Slorok

Jumlah Pengadaan Bak Sampak dan Alat Pengolahan Sampah Organik

2 Paket

Desa Jatikerto

Jumlah SPG Viar Pembuang Sampah

5 Unit

Desa Pujiharjo

Jumlah Penampungan sampah rumah tangga

5x5m

Ardimulyo

Jumlah gerobak untuk peningkatan pelayanan persampahan dan kebersihan

2 unit gerobak

RW.01 s/d RW.07 Desa Toyomarto

Jumlah kelompok untuk tercapainya peningkatan pelayanan persampahan dan kebersihan

28 Tercapainya peningkatan pelayanan persampahan dan kebersihan 29 Tercapainya peningkatan pelayanan persampahan dan kebersihan 30 Pengadaan Tempat Sampah 31 Bak Sampah Pasar

Dusun Mondoroko Desa Banjararum

Jumlah penyediaan sarpras untuk tercapainya peningkatan pelayanan persampahan dan kebersihan Jumlah penyediaan sarpras untuk tercapainya peningkatan pelayanan persampahan dan kebersihan Jumlah Pengadaan Tempat Sampah Jumlah/luas Bak Sampah Pasar

4 Kelompok masing masing 20 orang 4 Unit

32 Pembangunan TPA 33 Pengolahan sampah

Dusun Bunut dan Bunder Desa Tunjungtirto Ds. Rejoyoso Desa Sumberbening, Dsn.Krajan RT 15 Tirtomarto Turen

Jumlah Pembangunan TPA Jumlah Pengolahan sampah

4 unit

4 dusun 12 m2 1 Paket

Catatan*)

57

No

Program/Kegiatan

34 Pengadaan alat pengelolaan sampah 35 Bank Sampak / Gerobak angkot sampah 36 Angkutan sampah 37 Pengadaan Tempat Sampah 38 Pengadaan Gerobak Sampah 39 Pelatihan Pengolahan Sampah 40 Pengadaan Bak sampah dan Fasilitasnya 41 Pengadaan alat pengolah sampah 42 Pelatihan Pengolahan Sampah DAN Bantuan Alat 43 Penanggulangan sampah 44 Pengadaan Pemotong Rumput 45 Pelatihan Daur Ulang sampah :

Lokasi

Indikator Kinerja

Volume

Pringu

Jumlah Pengadaan alat pengelolaan sampah

1 Unit

Sempalwadak

Jumlah Bank Sampak / Gerobak angkot sampah

1 Paket

Jenggolo Curungrejo RT. 1 s/d RW. 4 Curungrejo RT. 1 s/d RW. 4 Desa Karangkates

Jumlah Angkutan sampah Jumlah Pengadaan Tempat Sampah

3 Unit 8 Unit

Jumlah Pengadaan Gerobak Sampah

8 Unit

9 Desa Karangduren

Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan 20 Orang Pengolahan Sampah Jumlah Pengadaan Bak sampah dan Fasilitasnya 9 Bak Sampah Jumlah Pengadaan alat pengolah sampah 1 paket

Karangduren, Genengan, Wadung, Kebonagung Desa Tambakasri Ngingit

Jumlah Pelatihan Pengolahan Sampah uang dilaksanakan dan Bantuan Alat

20x4 Desa

Jumlah sarpras untuk Penanggulangan sampah Jumlah Pengadaan Pemotong Rumput

2500 Unit 2 Unit

Desa Pucangsongo

Jumlah Pelatihan Daur Ulang sampah yang dilasksanakan

2 Keg

Catatan*)

58

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Volume

46 Pengolahan Sampah (Pengadaan tempat sampah, pelatihan serta bantuan alat pembuatan pupuk organik dan biogas) 47 Pengolahan Sampah (Pengadaan tempat sampah, pelatihan serta bantuan alat pembuatan pupuk organik dan biogas) 48 Pengolahan Sampah (Pengadaan tempat sampah, pelatihan serta bantuan alat pembuatan pupuk organik dan biogas) 49 Pengolahan Sampah (Pengadaan tempat sampah, pelatihan serta bantuan alat pembuatan pupuk organik dan biogas) 50 Pelatihan pengolahan Sampah dan alatnya 51 Pelatihan Pengolahan Sampah

Desa Bayem

Jumlah Pengolahan Sampah (Pengadaan tempat sampah, pelatihan serta bantuan alat pembuatan pupuk organik dan biogas)

1 Unit

Desa Sukosari


1 Unit

Desa Pondokagung


1 Unit

Desa Kasembon


1 Unit

Tegalgondo

Jumlah Pelatihan pengolahan Sampah yang dilaksanakan dan alatnya Jumlah Pelatihan Pengolahan Sampah yang dilaksanakan

1 paket

52 Pengadaan kendaraan angkut sampah 53 Pengelolaan Sampah

Ngroto

Jumlah Pengadaan kendaraan angkut sampah

1 kelompok Karang Taruna 1 Unit

Pujon Lor

Jumlah sarpras untuk Pengelolaan Sampah

1 Unit

Kepuharjo

Catatan*)

59

No

Program/Kegiatan

54 Tempat Pembuangan Sampah 55 Kendaraan roda 3 56 Tempat Pembuangan Sampah 57 Pengolahan Sampah 58 Pengelolahan Sampah 59 Bak Sampak Dusun 60 Pengelolahan Sampah Krajan Desa Sidodadi 61 Pengelolahan Sampah Desa Turirejo 62 Pengadaan Mesin Potong Rumput 63 Pengadaan Mesin Potong Rumput 64 Pengadaan Pengelohan Sampah terpadu 65 Pembangunan TPA 66 Rehab TPA Darul Ulum Krajan Desa Sidoluhur 67 Pengolahan sampah

Lokasi

Indikator Kinerja

Volume

Desa Banjarejo

Jumlah/luas Tempat Pembuangan Sampah

300m3

Desa Banjarejo Desa Kaumrejo

Jumlah Kendaraan roda 3 Jumlah Tempat Pembuangan Sampah

1 unit 140 buah

Desa Desa Desa Desa

Jumlah sarpras untuk Pengolahan Sampah Jumlah Pengelolahan Sampah Jumlah Bak Sampah Dusun Jumlah/luas bangunan Pengelolahan Sampah

1 unit 1 paket 1 paket 12 x 10 m

Desa Sidodadi

Jumlah Pengelolahan Sampah

1 Unit

Desa Sidoluhur

Jumlah Pengadaan Mesin Potong Rumput Jumlah Pengadaan Mesin Potong Rumput Jumlah Pengadaan Pengelohan Sampah terpadu Jumlah Pembangunan TPA Jumlah/luas Rehab TPA Darul Ulum Krajan Desa Sidoluhur Jumlah sarpras untuk Pengolahan sampah

1 Unit

Purworejo Mulyoarjo Mulyoarjo Sidodadi

Desa Sumberporong Desa Ketindan Desa Sidoluhur Desa Sidoluhur Desa Sukorejo

Catatan*)

10 Unit 9 x 20 m 6 x 10 m 6 x 11 m

*) Catatan : Secara umum usulan kegiatan dari Musrenbang ini dapat diterima untuk disesuaikan dengan rencana program/kegiatan yang ada, ketersediaan anggaran serta prioritas pendanaannya.

60

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI Mengacu pada RPJMN 2015 – 2020, salah satu sasaran pokok pembangunan nasional di sektor lingkungan yaitu perbaikan lingkungan hidup dengan sasaran berupa : 1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tecermin di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi sebesar 66,5-68,5 pada tahun 2019; dan 2. Meningkatnya role model sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan. Sasaran yang pertama tersebut telah tercermin dalam salah satu indikator kinerja daerah Kabupaten Malang yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), sedangkan sasaran yang kedua tercermin dalam misi Kabupaten Malang yang ketujuh yaitu “Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup”. Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Malang, salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pencapaian indikator kinerja daerah dan misi ketujuh tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup. Arah kebijakan umum pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim”. Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup, mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dalam kaitan dengan arah kebijakan umum pembangunan nasional tersebut,

khususnya

yang

terkait

dengan

perubahan

iklim,

rencana

pelaksanaannya dituangkan dalam program lintas bidang dalam RPJMN 20152019 dengan target penurunan emisi GRK sekitar 26% pada tahun 2019 dan peningkatan ketahanan perubahan iklim di daerah.

61

Sasaran pokok pembangunan nasional kemudian diterjemahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui perumusan tujuan pembangunan dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 yaitu “memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional”. Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan,

dirumuskan

sasaran

strategis

pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan meliputi : 1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangunan dari besarnya indeks ini yang akan ditangani yaitu air, udara dan tutupan hutan; 2. Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap devisa dan PNPB. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; 3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan

berkelanjutan,

dengan

indikator

kinerja

derajat

keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon dan lain-lain). Selaras

dengan

Renstra

Kementerian

Lingkungan

Hidup,

agar

permasalahan lingkungan hidup tidak menjadi permasalahan yang dampaknya berkesinambungan dan berkelanjutan bagi sosial ekonomi masyarakat, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur merumuskan visi untuk memberikan pelayanan berupa “Ketersediaan Lingkungan Hidup Jawa Timur yang Baik dan Sehat”, dengan misi berupa :

62

1. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan prima; 2. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan; 3. Meningkatkan

dan

mengembangkan

pengendalian

pencemaran

dan

perusakan lingkungan hidup. Mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi tersebut maka terjaganya kualitas lingkungan hidup menjadi prioritas utama kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, dimana hal tersebut juga merupakan salah satu misi utama Kabupaten Malang yang ditetapkan menjadi salah satu strategi umum daerah serta ditetapkan menjadi salah satu indikator kinerja daerah yaitu melalui pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP Melalui hasil evaluasi terhadap pelaksanaan visi dan misi daerah yang menjadi

tanggung

jawab

Dinas

Lingkungan

Hidup

sebagaimana

telah

ditetapkan dalam Renstra DLH 2016-2021, maka tujuan pelaksanaan Renja adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara; 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan LH; 3. Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasandalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Sedangkan sasarannya adalah : 1. Terpeliharanya kualitas air; 2. Terpeliharanya kualitas udara; 3. Meningkatnya penanganan sampah; 4. Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan; 5. Terpeliharanya daerah resapan air dan sumber air; 6. Meningkatnya fungsi koordinasi dalam identifikasi tutupan vegetasi; 7. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim. Untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran tersebut ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana telah diformulasikan sebagai berikut :

63

1. Penurunan Indeks Pencemaran Air (IPA) Perhitungan nilai indeks pencemaran air (IPA) dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Formula penghitungan indeks pencemaran adalah:

Evaluasi terhadap PIj adalah sebagai berikut: -

Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika 0 ≤ Pij ≤ 1,0

-

Tercemar ringan jika 1,0 ≤ Pij ≤ 5,0

-

Tercemar sedang jika 5,0 ≤ Pij ≤ 10,0

-

Tercemar berat jika Pij ≥ 10,0

2. Penurunan Indeks Pencemaran Udara (IPU) Perhitungan nilai indeks pencemaran udara (IPU) dilakukan dengan berdasarkan kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997

tentang

Indeks

Pencemar

Udara.

Formula

penghitungannya adalah sebagai berikut:

IPU =

IPNO2 + IPSO2 2

dimana : IPU

=

Indeks Pencemaran Udara

IPNO2

=

Indeks Pencemar NO2

IPNSO2

=

Indeks Pencemar SO2

3. Meningkatnya Indeks Tutupan Hutan (ITH) Nilai indeks tutupan hutan didapatkan dengan formula: ITH = 100 − ((84,3 − (𝑇𝐻 𝑥 100))𝑥

50 ) 54,3

dimana : ITH

=

Indeks Tutupan Hutan

TH

=

Tutupan Hutan

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN Rencana program dan kegiatan prioritas (utama) merupakan uraian rinci yang

menjelaskan

nama

program/kegiatan,

indikator

kinerja

program/

kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja,

64

kebutuhan dan sumber dana/pagu indikatif, catatan penting, prakiraan maju Rencana Tahun 2018. Dinas Lingkungan Hidup merupakan dinas yang baru terbentuk pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2016 nomenklaturnya masih berupa uai Badan Lingkungan Hidup. Sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014, urusan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas LH pada tahun 2016 dilaksanakan oleh dua perangkat daerah, yaitu Badan Lingkungan Hidup serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (khusus sub urusan persampahan). Oleh karena itu rencana program dan kegiatan tahun 2017 merupakan penggabungan dari rencana program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 disusun berdasar hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya, yang mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2016 dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap RKPD

Tahun

2017

serta

penelaahan

usulan

program

dan

kegiatan

masyarakat. Selain itu juga diselaraskan dengan hasil telaah terhadap kebijakan nasional, kebijakan Kementerian Dalam Negeri (terkait urusan wajib dan pilihan), kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (terkait SPM dan IKK), dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Adapun rincian rencana program dan kegiatan prioritas dan pendukung yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 meliputi : a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

kualitas

pelayanan

persampahan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi : 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan; 2. Peningkatan

Operasi

dan

Pemeliharaan

Prasarana

dan

Sarana

Persampahan; 3. Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan; 4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan. Untuk Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan ini diusulkan pagu indikatif anggaran sebesar Rp. 6.756.055.000,- dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Malang Tahun 2017.

65

b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup

melalui

pengendalian

pencemaran

air,

udara

dan

tanah

serta

peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura; 2. Pemantauan Kualitas Lingkungan; 3. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup; 4. Pengelolaan B3 dan Limbah B3; 5. Pengkajian Dampak Lingkungan; 6. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper); 7. Koordinasi Penyusunan Amdal; 8. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup. Untuk Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup ini diusulkan pagu indikatif anggaran sebesar Rp. 2.095.000.000,- dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Malang Tahun 2017. c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program ini bertujuan melindungi sumber daya alam dari kerusakan, dan mempertahankan kualias DAS sebagai sistem penyangga kehidupan serta mempertahankan kelestarian sumber mata air. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 1. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air; 2. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim; 3. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan; 4. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA; 5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Untuk Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam ini diusulkan pagu indikatif anggaran sebesar Rp. 2.470.000.000,- dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Malang Tahun 2017. d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dan meningkatkan kapasitas satuan

66

pendidikan dalam mewujudkan sekolah berbudaya lingkungan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 1. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan; 2. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan. Untuk Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

ini

ini

diusulkan

pagu

indikatif anggaran

sebesar

Rp. 275.000.000,- dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Malang Tahun 2017. e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian polusi. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 1. Pengujian Emisi/Polusi Udara akibat Aktivitas Industri; 2. Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair; 3. Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi. Untuk Peningkatan Pengendalian Polusi ini ini diusulkan pagu indikatif anggaran sebesar Rp. 2.724.500.000,- dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Malang Tahun 2017. f.

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan

hidup melalui pembinaan lingkungan sosial. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 1. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Saluran Air Limbah; 2. Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair; 3. Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi. Untuk Peningkatan Pengendalian Polusi ini ini diusulkan pagu indikatif anggaran sebesar Rp. 1.576.000.000,- dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Malang Tahun 2017. g. Program Pendukung (Kesekretariatan) Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan dan

pencapaian

tujuan

program-program

utama,

terutama

dalam

hal

penyediaan administrasi perkantoran dan fasilitas untuk aparatur pelaksana kegiatan. Progam-program pendukung (kesekretariatan) yang dimaksud meliputi: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

67

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur; 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Untuk program-program pendukung ini diberikan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.118.375.000,- dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Malang Tahun 2017. Adapun rumusan (matrik) secara lebih detail terhadap Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

68

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

Kode 1 2 05 2 05 01

Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Pemerintahahan /Kegiatan Daerah/Program/ Kegiatan 2 3 Bidang Urusan : Lingkungan Hidup Program Pelayanan Tingkat kelancaran Administrasi administrasi perkantoran Perkantoran

Rencana Tahun 2017 Lokasi

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

8

9

10

100%

755.875.000

DAU

Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama

100%

786.500.000

155.760.000

DAU


5.200 surat

163.500.000

7.260.000

DAU


24 rekening

7.000.000

2 05 01 01 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat


Kab. Malang

5.200 surat

2 05 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Kab. Malang

24 kali

2 05 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Kab. Malang

11 orang

73.750.000

DAU


12 orang

90.000.000

2 05 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Kab. Malang

1 paket

47.500.000

DAU


12 kali

60.000.000

2 05 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor


Kab. Malang

1 paket

43.042.000

DAU


12 kali

60.000.000

2 05 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Kab. Malang

1 paket

11.285.000

DAU


12 kali

35.000.000

2 05 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kab. Malang

1 paket

1.025.000

DAU


12 kali

3.000.000

69 Urusan/Bidang Urusan Kode Pemerintahahan Daerah/Program/ Kegiatan 1 2 2 05 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018



3 Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

4 Kab. Malang

5 5 unit PC, 6 unit UPS

2 05 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


Kab. Malang

2 05 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor


2 05 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

2 05 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting


Pagu Indikatif

6 112.750.000

7 DAU

8 Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama

9 5 unit laptop, 5 unit printer

840 eksemplar

3.960.000

DAU


1.095 eksemplar

5.000.000

Kab. Malang

12 kali

1.000.000

DAU


12 kali

2.500.000


Kab. Malang

480 pack

58.960.000

DAU


480 pack

54.000.000

Jumlah penugasan rapat koordinasi dab konsultasi ke luar daerah

Kab. Malang

115 OHK

120.618.000

DAU


135 OHK

160.000.000

2 05 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Jumlah penugasan rapat dan Konsultasi ke koordinasi dab konsultasi ke Dalam Daerah dalam daerah

Kab. Malang

309 OHK

118.965.000

DAU


350 OHK

120.000.000

100%

200.000.000

DAU


100%

220.000.000

-

DAU


1 unit

40.000.000

100.000.000

DAU


10 unit

90.000.000

50.445.000

DAU

Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan

1 unit

20.000.000

2 05 02



2 05 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang disediakan

Kab. Malang

-

2 05 02 10 Pengadaan Mebeleur

Jumlah unit mebeulair yang disediakan

Kab. Malang

12 unit meja staf,1 unit meja eselon II, 2 unit almari

2 05 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung/kantor yang dipelihara secara rutin/berkala

Kab. Malang

1 unit

10 90.000.000

70

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahahan Daerah/Program/ Kegiatan 2

Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3




Pagu Indikatif

Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting 8 program-program utama


Pagu Indikatif

9

10

2 05 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala

Kab. Malang

12 unit

37.950.000

DAU


15 unit

50.000.000

2 05 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala

Kab. Malang

22 unit

11.605.000

DAU


30 unit

25.000.000

2 05 03

Cakupan pemenuhan disiplin aparatur

100%

27.500.000

DAU


100%

30.300.000

200 orang

27.500.000

DAU


200 orang

30.300.000

100%

55.000.000

DAU


-

-

4 orang

55.000.000

DAU


-

-

100%

80.000.000

DAU


100%

74.500.000

DAU

Pendukung terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan (Rancangan Renja, Renja, SPM) dan Laporan Kinerja

7 dokumen perencanaan dan laporan kinerja

2.500.000

DAU

Pendukung terlaksananya penyusunan dokumen laporan keuangan semesteran

1 laporan


2 05 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu


2 05 05



2 05 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal


2 05 06

Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kab. Malang

Kab. Malang

2 05 06 01 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen/laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun

Kab. Malang

35 jenis laporan/ dokumen

2 05 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran

Kab. Malang

1 laporan

100.000.000

92.000.000

4.000.000

71 Urusan/Bidang Urusan Kode Pemerintahahan Daerah/Program/ Kegiatan 1 2 2 05 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun





3 Jumlah laporan keuangan akhir tahun

4 Kab. Malang

5 1 laporan


Kab. Malang

55,57%

2 05 15 02 Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan


Kab. Malang

1 paket

2.113.262.000

DAU

2 05 15 04 Kegiatan Peningkatan Operasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan


Kab. Malang

822,85 m3/hr

2.607.823.000

DAU

2 05 15 05 Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan

Jumlah teknologi pengelolaan sampah alternatif pada TPA

Kab. Malang

4 unit

1.622.605.000

DAU

2 05 15 11 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Jumlah volume sampah yang tereduksi di sumbernya

Kab. Malang

128.845 m3/hr

412.365.000

DAU

Jumlah masyarakat/ organisasi masyarakat yang mengelol sampah melalui bank sampah/TPST3R/ pelapak sampah

Kab. Malang

64 TPST3R

2 05 16

Indeks Pencemaran Air (IPA)

Kab. Malang

59,83

2 05 15



Indeks Pecemaran Udara (IPU)

Pagu Indikatif 6 3.000.000

6.756.055.000

Sumber Dana 7 DAU

8 Pendukung terlaksananya penyusunan dokumen laporan keuangan akhir tahun

DAU

Pengukuran SPM tentang pengelolaan persampahan sesuai Permen No. 01/PRT/M/2014 tentang SPM Bidang PU dan Tata Ruang Pengukuran SPM tentang pengelolaan persampahan sesuai Permen No. 01/PRT/M/2014 tentang SPM Bidang PU dan Tata Ruang Pengukuran SPM tentang pengelolaan persampahan sesuai Permen No. 01/PRT/M/2014 tentang SPM Bidang PU dan Tata Ruang Pengukuran SPM tentang pengelolaan persampahan sesuai Permen No. 01/PRT/M/2014 tentang SPM Bidang PU dan Tata Ruang Pengukuran SPM tentang pengelolaan persampahan sesuai Permen No. 01/PRT/M/2014 tentang SPM Bidang PU dan Tata Ruang

23,81%

96,36

2.095.000.000

Catatan Penting

DAU

Target Capaian Kinerja 9 1 laporan

61,67%


17.419.556.000

26,43% 5.059 unit

7.824.589.000

925,71 m3/hr

6.168.605.000

4 unit

2.884.866.000

151.475 m3/hr

541.496.000

70 TPST3R

65,05 96,36

2.569.500.000

72 Urusan/Bidang Urusan Kode Pemerintahahan Daerah/Program/ Kegiatan 1 2 2 05 16 01 Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

2 05 16 03 Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup

2 05 16 04 Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup




Pagu Indikatif

5 60 titik pantau

6 315.000.000

7 DAU

8 Merupakan strategi nasional dalam RPJMN dalam bidang peningkatan kualitas lingkungan hidup Pendukung strategi daerah pengentasan kemiskinan dalam hal mendukung ketahanan kesehatan

600.000.000

DAU

Merupakan strategi nasional dalam RPJMN dalam hal penguatan instrumen pengelolaan lingkungan hidup Merupakan salah satu tolok ukur SPM Pendukung strategi daerah pengentasan kemiskinan dalam hal mendukung ketahanan air Pendukung strategi daerah bidang pariwisata dalam hal pengawasan terhadap potensi pencemaran di daerah pariwisata

3 Jumlah titik pantau yang memenuhi kriteria kota bersih, hijau dan teduh (Kota Sehat/Adipura)

4 Kec. Kepanjen


Kab. Malang

90 titik


Kab. Malang

35 titik


Kab. Malang

20 titik

Jumlah titik pantau pada kualitas air laut dan air bersih

Kab. Malang

26 titik

Jumlah titik pantau kualitas udara perkotaan

Kab. Malang

24 titik

Jumlah kegiatan/usaha yang dipantau mutu kualitas udara

Kab. Malang

7 titik

Jumlah pengawasan ketaatan kegiatan usaha terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup

Kab. Malang

50 perusahaan


Kab. Malang


Sumber Dana

Catatan Penting


Target Capaian Kinerja 9 60 titik pantau

100 titik


750.000.000

-

39 titik 48 titik -

165.000.000

DAU

Merupakan strategi nasional dalam RPJMN dalam bidang peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan Merupakan salah satu tolok ukur SPM Pendukung strategi daerah pengentasan kemiskinan dalam hal mendukung kesehatan lingkungan dan ketahanan air

65 perusahaan


250.000.000

73

Kode 1



Lokasi


Pagu Indikatif

Sumber Dana

4

5

6

7

60.000.000

2 05 16 06 Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Jumlah pengawasan dan pembinaan yang dilakukan pada kegiatan/usaha yang menghasilkan B3

Kab. Malang

25 kegiatan/usaha

2 05 16 07 Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan


Kab. Malang

2 kajian

2 05 16 09 Kegiatan Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)

Jumlah kegiatan/usaha yang ikut dalam Proper

Kab. Malang

13 kegiatan/usaha

2 05 16 13 Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL

Jumlah kegiatan/usaha yang dilengkapi dokumen lingkungan

Kab. Malang

100 kegiatan/usaha



Rencana Tahun 2017

4 kegiatan/usaha

Catatan Penting


Pagu Indikatif

8 Pendukung strategi daerah bidang pariwisata dalam hal pengawasan terhadap potensi pencemaran di daerah pariwisata

9

10

DAU

Merupakan strategi nasional dalam RPJMN dalam hal penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup Pendukung strategi daerah pengentasan kemiskinan dalam hal mendukung kesehatan lingkungan dan ketahanan air

25 kegiatan/ usaha

400.000.000

DAU

Merupakan strategi nasional dalam RPJMN dalam hal penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup

2 kajian

55.000.000

DAU

Merupakan strategi nasional dalam RPJMN dalam hal peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan

14 kegiatan/ usaha

250.000.000

DAU

Merupakan strategi nasional dalam RPJMN dalam hal perubahan pola hidup masyarakat melalui edukasi serta mengurangi beban pencemaran lingkungan hidup Pendukung strategi daerah pengentasan kemiskinan dalam hal mendukung kesehatan lingkungan dan ketahanan air

125 kegiatan/usaha 6 kegiatan/usaha

72.000.000

500.000.000

60.000.000

337.500.000

74 Urusan/Bidang Urusan Kode Pemerintahahan Daerah/Program/ Kegiatan 1 2 2 05 16 14 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

2 05 17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Jumlah kelompok masyarakat mandiri pengolah sampah yang dibina

Lokasi 4 Kab. Malang


2 05 17 01 Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumbersumber Air

Jumlah sumber mata air yang dikonservasi (penghijauan di sekitar sumber air)

2 05 17 05 Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Jumlah embung yang terbangun


Rencana Tahun 2017

Kab. Malang

Jumlah sumur resapan yang terbangun

Target Capaian Kinerja 5 50 kelompok masyarakat

Pagu Indikatif

Sumber Dana


Pagu Indikatif

6 250.000.000

7 DAU

8 Merupakan strategi nasional dalam RPJMN dalam hal perubahan pola hidup masyarakat melalui edukasi serta mengurangi beban pencemaran lingkungan hidup Pendukung strategi daerah bidang pariwisata melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah potensi pariwisata, peningkatan kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui kegiatan Kecamatan Berseri khususnya di wilayah potensi pariwisata

9 50 kelompok masyarakat

100%

2.470.000.000

DAU

Pendukung strategi daerah pengentasan kemiskinan dalam hal mendukung ketahanan air

100%

3.562.000.000


1.000.000.000

DAU

Merupakan strategi nasional dalam RPJMN dalan hal peningkatan kualitas air dan peningkatan tutupan lahan Pendukung strategi daerah pengentasan kemiskinan dalam hal mendukung ketahanan air Pendukung strategi daerah bidang pariwisata melalui penanaman pohon di kanan kiri jalan di sekitar atau menuju wilayah potensi pariwisata


1.100.000.000

40 unit

830.000.000

Pendukung strategi daerah pengentasan kemiskinan dalam hal mendukung ketahanan air

2 unit

512.000.000

40 unit

Kab. Malang

Catatan Penting

2 unit

465.000.000

DAU

10 275.000.000

75

Kode 1


Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Jumlah kajian inventarisasi GRK yang dilakukan


Rencana Tahun 2017 Lokasi 4

Jumlah bangunan penahan longsor/sedimen


Pagu Indikatif

5 1 dokumen

6 200.000.000

2 unit

400.000.000

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8


Pagu Indikatif

9 1 dokumen

10 220.000.000

2 unit

440.000.000

2 05 17 06 Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan


Kab. Malang

1 dokumen

100.000.000

DAU

Merupakan strategi nasional dalam RPJMN dalan hal peningkatan kualitas air dan peningkatan tutupan lahan Merupakan salah satu tolok ukur SPM Pendukung strategi daerah pengentasan kemiskinan dalam hal mendukung ketahanan pangan

1 dokumen

105.000.000

2 05 17 08 Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam


Kab. Malang

1 dokumen

65.000.000

DAU

Merupakan strategi nasional dalam RPJMN dalam hal peningkatan kualitas air dan peningkatan tutupan lahan Menunjang Program Menuju Provinsi Hijau

1 dokumen

75.000.000

2 05 17 14 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

Jumlah kelompok/kader yang melaksanakan perlindungan dan konservasi SDA yang dibina

Kab. Malang

3 kelompok/kader

120.000.000

DAU

3 kelompok/ kader

140.000.000

3 kelompok/kader

120.000.000

Merupakan strategi nasional dalam RPJMN dalan hal perubahan pola hidup masyarakat melalui edukasi, pelestarian keanekaragaman hayati dan peningkatan tutupan lahan

3 kelompok/ kader

140.000.000

2 05 19

Persentase ketersediaan data/informasi yang dapat diakses masyarakat

91%

275.000.000

DAU

Merupakan strategi nasional dalam RPJMN dalam hal perubahan pola hidup masyarakat melalui edukasi

91%

450.000.000

4 sekolah

110.000.000

DAU

Merupakan strategi nasional dalam RPJMN dalam hal perubahan pola hidup masyarakat melalui edukasi sejak usia sekolah Pendukung strategi daerah

4 sekolah

190.000.000

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

2 05 19 01 Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup

Jumlah kelompok/kader yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dibina


Kab. Malang

76

Kode 1






Pagu Indikatif

Sumber Dana

4

5

6

7

165.000.000


Pagu Indikatif

8 pengentasan kemiskinan dalam hal mendukung ketahanan kesehatan

9

10

DAU

Merupakan strategi nasional dalam RPJMN dalam hal penguatan instrumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

1 dokumen

2.724.500.000

DAU

Pendukung strategi daerah pengentasan kemiskinan dalam hal mendukung kesehatan lingkungan, ketahanan air dan ketahanan kesehatan

DAU

Pendukung strategi daerah pengentasan kemiskinan dalam hal mendukung ketahanan kesehatan

2 05 19 02 Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan


Kab. Malang

1 dokumen

2 05 20


Kab. Malang

41%

Jumlah kegiatan/usaha yang dilakukan pengujian kualitas udara emisi Jumlah kegiatan/usaha yang dilakukan pengujian kualitas udara ambien

Kab. Malang

18 titik

160.000.000

40 titik

320.000.000

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

2 05 20 02 Kegiatan Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri

2 05

2 05

Jumlah kegiatan/usaha yang dilakukan pengujian kualitas udara emisi (industri rokok)

2 titik

Jumlah kegiatan/usaha yang dilakukan pengujian kualitas udara ambien (industri rokok)

30 titik

374.000.000

60 titik

231.000.000

30 titik

116.000.000

25 unit

662.500.000

2 unit

825.000.000


Jumlah kegiatan/usaha yang dilakukan pengujian kualitas air limbah


Jumlah unit pengolahan limbah organik (biogas) yang terbangun

Kab. Malang

Jumlah kegiatan/usaha yang dilakukan pengujian kualitas air limbah (industri rokok)

Jumlah pembangunan IPAL domestik (komunal)

Kab. Malang

Catatan Penting

36.000.000

41%

2.724.500.000

18 titik

160.000.000

40 titik

320.000.000

2 titik

DAU

DAU

260.000.000

36.000.000

30 titik

374.000.000


60 titik

231.000.000

30 titik

116.000.000


25 unit

662.500.000

2 unit

825.000.000

77

Kode 1 2 05 20

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahahan Daerah/Program/ Kegiatan 2 Program Pembinaan Lingkungan Sosial





Pagu Indikatif

Sumber Dana

3 Persentase pemenuhan baku mutu lingkungan industri hasil tembakau dan/atau penghasil bahan baku industri hasil tembakau

4 Kab. Malang

5 41%

6 1.576.000.000

7 DAU

2 05 20


Jumlah IPAL domestik (komunal) yang terbangun

Kab. Malang

2 unit

850.000.000

DAU

2 05 20

Kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau

Jumlah pengujian kualitas udara emisi pada kegiatan/usaha yang dilakukan (industri rokok)

Kab. Malang

2 titik

726.000.000

DAU

Jumlah pengujian kualitas udara ambien pada kegiatan/usaha yang dilakukan (industri rokok)

30 titik

JUMLAH

17.014.930.000

Catatan Penting


Pagu Indikatif

8 Kegiatan yang bersumber DBCHT dialihkan pada Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH sesuai dengan prioritas daerah Kegiatan yang bersumber DBCHT dialihkan pada Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH sesuai dengan prioritas daerah

9 -

10

-

-

Kegiatan yang bersumber DBCHT dialihkan pada Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH sesuai dengan prioritas daerah

-

-

-

-

-

29.675.856.000

78

Rencana program dan kegiatan yang tercantum pada Tabel 3.1 di atas tentunya masih berupa rencana yang dapat mengalami perubahan pada realisasi tergantung pada beberapa faktor, misalnya menyesuaikan dengan kemampuan pembiayaan daerah, terbitnya peraturan perundangan yang mengganti peraturan yang berlaku saat ini, perubahan struktur organisasi dan lain sebagainya. Rencana program dan kegiatan ini disusun dengan mengacu kepada dokumen RKPD Kabupaten Malang yang telah disusun berdasarkan kepada susunan organisasi yang lama, sehingga dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Perangkat

Daerah

tentunya

diperlukan

beberapa

penyesuaian

dalam

perencanaannya. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu perangkat daerah yang mendapat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tentu juga perlu memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku mengenai panduan penggunaan DBHCHT tersebut. Adapun mengenai pelaksanaan program dan kegiatan, tentunya harus memiliki indikator yang dapat diukur dan hendaknya dilaksanakan oleh satu bidang saja sehingga alur pertanggungjawaban keberhasilan program tersebut menjadi jelas. Oleh karena itu nantinya diperlukan pula penyesuaian nama program dan kegiatan agar tidak terjadi tumpang tindih antar bidang pelaksana dari program dan kegiatan tersebut. Usulan penyesuaian nama program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang terlampir pada dokumen Renja ini. Program dan kegiatan yang direncanakan tersebut secara langsung maupun tidak langsung pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup, baik melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta untuk meningkatkan tutupan vegetasi. Sementara itu, untuk kebijakan nasional yang terkait perubahan iklim dengan target penurunan emisi GRK pada saat ini belum teralokasikan dalam program dan kegiatan yang ada. Mengingat hal tersebut telah menjadi amanat nasional diharapkan kedepannya dapat disusun rencana program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara khusus. Dari

keseluruhan

program

dan

kegiatan

yang

ada,

terdapat

2

program/kegiatan yang dikategorikan responsif gender, yaitu: 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

79

Kegiatan yang mendukung responsif gender adalah pengelolaan sampah secara mandiri melalui pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sampah mandiri (bank sampah), dimana sasarannya berupa 10 kelompok masyarakat

pengelola

bank

sampah.

Indikator

yang

menunjukkan

terwujudnya dukungan terhadap gender yaitu rasio tingkat kehadiran perempuan rata-rata sebesar 70% dalam setiap kegiatan sosialisasi dan pendampingan

pembentukan

bank

sampah.

Hal

ini

menunjukkan

keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam kelompok masyarakat yang mengelola sampah secara mandiri adalah 70% perempuan dan 30% lakilaki. 2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup Kegiatan yang mendukung responsif gender adalah Sosialisasi dan pembinaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Sekolah Adiwiyata), dimana targetnya berupa guru laki-laki dan perempuan sebagai peserta sosialisasi. Indikator yang menunjukkan terwujudnya dukungan terhadap gender yaitu rasio tingkat kehadiran perempuan rata-rata sebesar 30% dalam setiap kegiatan sosialisasi dan pembinaan Sekolah Adiwiyata yang menunjukkan bahwa lebih dari 25% inisiator lingkungan di sekolah yang menerapkan konsep Adiwiyata adalah guru perempuan. Program dan kegiatan tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai pendukung dari prioritas pembangunan daerah Kabupaten Malang yang keenam,

yaitu

Kesejahteraan

”Peningkatan Sosial

Pengarusutamaan Gender”.

Serta

Efektifitas

Penanggulangan

Peningkatan

Peran

Kemiskinan,

Perempuan

dan

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup ini merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017 khususnya, dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program dan usulan masyarakat melalui mekanisme yang partisipatif, transparan,

akuntabel,

demokratis,

efektif

dan

efisien

dalam

rangka

mewujudkan visi dan misi Kabupaten Malang yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2017 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarannya. Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari kondisi politis dan birokratis yang sangat signifikan atau pun terdapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017, di dalam implementasinya

perlu

dilengkapi

dengan

dokumen

turunan

ataupun

dokumen pelengkap (Petunjuk Operasional, Kerangka Acuan Kerja dan lainlain) agar lebih mudah dalam implementasi dan pengoperasionalannya serta lebih memudahkan dalam pengendalian dan evaluasi pencapaian target dan kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutannya.

Dengan

demikian

tujuan

utama

untuk

mewujudkan

pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat segera terwujud. Demikian untuk dilaksanakan. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

BUDI ISWOYO

Lampiran 2 DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 Secara umum dasar pengusulan program dan kegiatan baru adalah : a) Guna mendukung pelaksaaan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan; b) Mengikuti adanya perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malang sebagaimana Perda Kabupaten Malang No. 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Draft Peraturan Bupati Malang tentang Kedudukan, Sususan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup; c) Menghindari tumpang tindih tanggung jawab dan pelaksanaan program kegiatan baik dengan perangkat daerah lainnya maupun di lingkup internal pada antar bidang atau seksi; d) Mempermudah penetapan indikator kinerja dan target masing-masing program kegiatan pada masing bidang atauseksi; e) Mempermudah pengukuran capaian kinerja dan anggaran pada tiap program kegiatan pada masing bidang atauseksi.

No. 1.

1.1

Program dan Kegiatan 2017 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2.05.2.05.1.16.01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Usulan Program dan Kegiatan

Keterangan

2.05.2.05.1.16

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup

1. Koordinasi Kota Bersih dan Sehat

1. Pemantauan Kualitas Air 2. Pemantauan Kualitas Udara 3. Pemantauan Kualitas Tanah 1. Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup 2. Penegakan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup 3. Penyelesaian Pengaduan Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 1. Inventarisasi Sumber Pencemar Limbah B3 2. Pengendalian dan Pengawasan Limbah B3

1.2

2.05.2.05.1.16.03 Pemantauan Kualitas Lingkungan


1.3

2.05.2.05.1.16.04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan dan/atau Usaha

1.4

2.05.2.05.1.16.06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Program Penanganan Limbah B3

Program dan kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup Program dan kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan Program dan kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Seksi Pengawasan Lingkungan dan Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Program dan kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah

No.

2.

2.1

2.2

Program dan Kegiatan 2017

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2.05.2.05.1.19.01 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan

Usulan Program dan Kegiatan

Keterangan

3. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Limbah B3

B3 pada Seksi Penanganan Limbah B3

1. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat

Program dan kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup

2.05.2.05.1.19

2.05.2.05.1.19.02 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup

Program Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

2. Pengembangan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan 3. Pengembangan Pelaksanaan Penilaian dan Penghargaan Lingkungan Hidup 1. Penyusunan dan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 2. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 3. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 4. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Program dan kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Bidang Tata Lingkungan dan Seksi Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No.

Program dan Kegiatan 2017

Usulan Program dan Kegiatan 5. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 6. Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan 7. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup 8. Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan 9. Penyusunan Kebijakan Pendukung Peraturan Daerah

Keterangan

BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR: 188.45/100/KEP/35.07.013/2016 TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BUPATI MALANG, Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah

dan

dalam

rangka

penjabaran

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, maka perlu mengesahkan Rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2017 dengan Keputusan Bupati; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor

17

Tahun

2003

tentang

1

Tahun

2004

tentang

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,


Nomor

13

Tahun

2006

tentang

Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan

Daerah

Kabupaten

Malang

Nomor

6

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 16. Peraturan

Daerah

Kabupaten

Malang

Nomor

7

Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 17. Peraturan

Daerah

Kabupaten

Malang

Nomor

6

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021; 18. Peraturan Tahun

Daerah

2016

Kabupaten

tentang

Malang

Pembentukan

Nomor

dan

9

Susunan

Perangkat Daerah; 19. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; 20. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; 21. Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

3 22. Keputusan

Bupati

Malang

Nomor

188.45/578/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021; Memperhatikan : 1. Surat a.n. Bupati Malang tanggal 18 November 2016 Nomor: 050.13/7675/35.07.032/2016 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2017; 2. Berita Acara tanggal 27 Desember 2016 tentang Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2017; MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

KESATU

: Mengesahkan Rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang menetapkan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2017, paling lama 14 (empat belas) hari sejak disahkan Rancangan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA

: Keputusan Bupati ditetapkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada: Yth. Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang; 3. Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Malang.

2016


BADAN LINGKUNGAN HIDUP Jl. K.H. Agus Salim No. 7 telp/fax. (0341) 325454 Email :[email protected] – Website : http://www.lh.malangkab.go.id

MALANG 65163 KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG NOMOR: : 180/363/KEP/35.07.206/2016 TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang : 1.

Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2016;

2.

Bahwa sehubungan dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun

2017,

perlu

dibentuk

Tim

Penyusun

yang

ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Mengingat

:

1.

Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2003

tentang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

15

Tahun

2004

tentang

Tanggung

Jawab

Keuangan Negara; 2.

Undang-Undang

Perbendaharaan Negara; 3.

Undang-Undang Pemeriksaan

Nomor

Pengelolaan

dan

Keuangan Negara; 4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5.

Undang-undang

Nomor:

32

Tahun

2009

tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6.

Undang-Undang Pemerintahan

Nomor Daerah

23

Tahun

2014

tentang

sebagaimana

telah

diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7.

Peraturan Pemerintah Nomor

58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah; 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah; 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Rencana

Presiden

Nomor

Pembangunan

2

Tahun

Jangka

2015

Menengah

tentang Nasional

Tahun 2015-2019; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,


Nomor

13

Tahun

2006

tentang

Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008

tentang

Lingkungan

Standar

Hidup

Pelayanan

Daerah

Minimal

Provinsi

dan

Bidang Daerah

Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pembangunan Daerah;

Pelaksanaan

Rencana

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang

Nomor

1

Tahun

2008

tentang

Organisasi

Perangkat Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 19. Peraturan Bupati Malang No. 28 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup; 20. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; 21. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang “Madep Mantep” Paruh Waktu; 22. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;

MEMPERHATIKAN :

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Nomor : 050.13/1924/35.07.203/2016 tanggal 16 Maret 2016 perihal Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2017.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KESATU

:

Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2017

KEDUA

: Tugas

Tim

Penyusun

Rencana

Kerja

(Renja)

sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama adalah menyusun dokumen Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten

Malang

Tahun

2017

yang

merupakan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang selama 1 (satu) tahun yang berpedoman kepada Rencana

Kerja

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Malang Tahun 2017 dan Rancangan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021. KETIGA

: Tim Penyusun Renja bertanggung jawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2016

Ditetapkan di Malang Pada tanggal, Maret

2016

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

TRIDIYAH MAISTUTI, SH, MSi Pembina Utama Muda NIP. 19630518 198303 2 007

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG NOMOR : 180/ /KEP/35.07.206/2016 TANGGAL : Maret 2016

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 No

Nama

Jabatan

Keterangan

1

Tridiyah Maistuti, SH, MSi

Penanggungjawab Kepala Badan

2

Ir. R. Bg. Sampurno S U

Ketua

Sekretaris Badan

3

Sri Poedji Andajani, S.Sos

Sekretaris

Kasubag.Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

4

Dra. Dyah Eka Supiana, MM

Anggota

Kasubid. Pemulihan Kualitas Lingkungan

5

Ika Sari Widowati, SE, MM

Anggota

Kasubid. Pengujian Kualitas Lingkungan

6

Emiliya Yuniarsih, SP

Anggota

Kasubag. Umum dan Kepegawaian

7

Wuri Sulistiyorini Purwanti, ST, MAP

Anggota

Staf Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

8

Atik Triwahyuni, ST

Anggota

Staf Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

9

Arif Tomy Prihatmoko, ST

Anggota

Staf Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

10

Irma Desy Wulansari, S.Si

Anggota

Staf Sub Bidang Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

TRIDIYAH MAISTUTI, SH, MSi Pembina Utama Muda NIP. 19630518 198303 2 007

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG TAHUN 2017

Recommend Documents