RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2017 DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2017 DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PERIKANAN JALAN SOEMARGO NO.2 LAMONGAN

KATA PENGANTAR Pelaksanaan pembangunan di sektor Kelautan dan Perikanan merupakan bagian integral dari pembangunan sektor perekonomian di wilayah Kabupaten Lamongan, yang telah memberikan kemajuan baik dari segi peningkatan produksi maupun produkifitas, kontribusi sumbangan PDRB Kabupaten Lamongan maupun penghasilan dari para pembudidaya ikan dan nelayan dapat dijadikan sumber pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. Mengingat potensi dan peluang usaha serta prospek keunggulan daerah dari sektor kelautan dan perikanan masih dapat ditingkatkan dan digali lebih dalam melalui diversifikasi dan inovasi teknologi baik. Perencanaan strategis merupakan cara dalam sinergisitas perekonomian daerah dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan karena pada tahapan perencanaan strategis ini dapat dilihat perbandingan antara visi yang telah ditetapkan dengan misi yang difikirkan secara matang melalui alternatif-alternatif strategi pembangunan yang dijabarkan melalui berbagai kegiatan serta bagaimana cara mencapai tujuan dan terpadu agar tujuan utama yang berupa visi dan misi dapat tercapai Rencana Kinerja ( RENJA ) tahun 2017 Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan disusun sebagai suatu pedoman dan arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Lamongan secara berkelanjutan. Demikian Rencana Kinerja ( RENJA ) Tahun 2017 disusun, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan. Lamongan, Oktober 2016 Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan

Ir. Suyatmoko, MMA Pembina Utama Muda NIP. 19640524 199202 1 001

DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Lamongan, Selanjutnya dalam hal meningkatkan serta memaksimalkan setiap potensi perikanan yang ada tersebut maka Dinas Perikanan berkewajiban untuk menyusun sebuah rencana kinerja agar program pembangunan dapat terarah, sesuai dengan program Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja-SKPD ) memiliki arti sebuah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya dalam pasal 7 menyebutkan bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD,memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh

dengan

mendorong

partisipasi

masyarakat.

RKPD

dalam

pelaklsanaannya berfungsi sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis

untuk

menyikapi

isu-isu

yang

berkembang

dan

mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen

RENCANA KERJA ( RENJA )

Halaman 1


Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan tahun 2016 yang berfungsi sebagai

dokumen

perencanaan

tahunan,

penyusunannya

dengan

memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui RENCANA KERJA ( RENJA )

Halaman 2


penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Dinas Perikanan. Selain itu Renja SKPD disusun berdasarkan isu-isu stratejik yang dihadapi pada tahun bersangkutan, dalam hal ini tidak ada perbedaan yang mendasar antara isu-isu stratejik di setiap perubahan tahun. Dimana isu-isu startejik yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : 1.

Isu Startegis Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil a. Belum adanya kawasan konservasi daerah b. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana c. Penurunan potensi sumberdaya ikan akibat kerusakan habitat d. Tuntutan keamanan produk ekspor e. Kemiskinan masyarakat pesisir f. Kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim g. Semakin terancamnya ekosistem perairan h. Semakin berkurangnya lahan potensi garam

2.

Isu Startegis Bidang Perikanan Budidaya a. Penurunan kualitas lingkungan budidaya b. Maraknya alih fungsi lahan budidaya ke non budidaya c. Adanya banjir rutin khususnya di wilayah bonorowo yang merupakan sentra budidaya d. Kurang tersedianya benih ikan unggul e. Adanya serangan hama penyakit ikan f. Semakin tingginya biaya produksi yang berbanding terbalik dengan harga ikan yang fluktuatif

3.

Isu Strategis Bidang Perikanan Tangkap a. Belum semua nelayan memiliki kartu nelayan sebagai identitas bagi nelayan


Halaman 3


b. Belum semua nelayan tersentuh oleh program Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan c. Masih banyak rumah nelayan yang tidak layak huni d. Belum adanya jaminan sosial bagi nelayan yang melaut e. Masih lemahnya kualitas kelembagaan nelayan f. Kurangnya sarana prasarana penangkapan ikan g. Dangkalnya alur perahu dan tambat labuh perahu h. Kurangnya breakwater i. 4.

Kurangnya tanggul penahan erosi.

Isu Strategis Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Belum optimalnya standarisasi mutu pada produk perikanan b. Kurangnya diversifikasi produk olahan perikanan c. Lemahnya dstribusi hasil komoditas perikanan d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi ikan

Terkait dengan isu stratejik di atas Rencana Kineja Tahun 2017 berisi sasaran, arah kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan serta solusi bagaimana mengatasi isu stratejik di atas melalui penyusunan dan pelaksanaan program kerja yang dilengkapi dengan indikator kinerja serta rencana tingkat capaian atau target sesuai dengan kebijakan yang ditempuh. Kebijakan yang diambil oleh Dinas Perikanan diimplementasikan melalui visi dan misi Dinas Perikanan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan prioritas daerah diarahkan pada strategi kebijakan umum yang diambil oleh Dinas Perikanan sebagai berikut yaitu : “Teruwujudnya Masyarakat Perikanan dan kelautan Yang Sejahteran dan Berdaya Saing”.


Halaman 4


1.2 LANDASAN HUKUM Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun 2017 adalah : a) Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; g) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan,

pengendalian,

dan

evaluasi

pelaksanaan

rencana

pembangunan daerah; h) Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 tahun 2002 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.


Halaman 5


1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan tahun 2017, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja adalah : 1. Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapaianya tujuan pelayanan public. 2. Memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan. 3. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD


Halaman 6


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB IIITUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP

BAB II RENCANA KERJA ( RENJA )

Halaman 7


2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU dan CAPAIAN RENSTRA SKPD Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan pada Tahun 2015 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan RENJA tahun bersangkutan dari APBD Kabupaten Lamongan. Adapaun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2015 dan 2016 adalah : Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 : 1.

Program

: Program Pengembangan Sarana danPrasarana Kebinamargaan

Kegiatan

: Pemeliharaan dan rehabilitasi alat-alat berat excavator sebanyak 2 unit

2.

Penyelesaian Pekerjaan

: 100 %

Anggaran

: Rp. 60.000.000,-

Realisasi

: Rp. 60.000.000,-

Prosentase Realisasi

: 100,00%

Program

: Program

Pengembangan

data/informasi

statistik Kegiatan

: Penyusunan dan pengumpulan data statistic perikanan

dan

kelautan

daerah

serta

penyusunan profil perikanan dan kelautan

3.


: 100%

Anggaran

: Rp. 20.000.000,-

Realisasi

: Rp. 20.000.000,-


: 100,00%

Program

: Program Kerjasama Informasi dan Media


Halaman 8


Massa Kegiatan

: Penyebarluasan

Informasi

Pembangunan

Daerah Penyelesaian Pekerjaan : 100%

4.

Anggaran

: Rp.25.000.000,-

Realisasi

: Rp.22.200.000,-

Presentase Realisasi

: 88,80%

Program

: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

: Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran

5.

6.

7.


: 100%

Anggaran

: Rp. 723.588.000,-

Realisasi

: Rp. 689.934.536,-


: 95,35%

Program

: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan

: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


: 100%

Anggaran

: Rp. 2.215.000.000,-

Realisasi

: Rp. 2.210.015.000,-


: 99,77%

Program

: Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kegiatan

: Pengembangan Kompetensi SDM Lab.


: 100%

Anggaran

: Rp. 25.000.000,-

Realisasi

: Rp. 23.825.000,-


: 95,30%

Program

:

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan RENCANA KERJA ( RENJA )

: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Halaman 9


Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

8.


: 100%

Anggaran

: Rp. 40.000.000,-

Realisasi

: Rp. 40.000.000,-


: 100,00%

Program

: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Kegiatan

: Peningkatan sumber daya wanita pesisir, perbaikan sarana jalan pesisir, pengembangan SDM

kelompok

KUGAR,Pemberdayaan

Masyarakt pesisir

9.


: 100%

Anggaran

: Rp. 1.068.248.000,-

Realisasi

: Rp. 1.042.793.000,-


: 97,62%

Program

: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Kegiatan

:

Pembentukan Kelompok POKMASWAS Serta Kegiatan Patroli Laut dan Pembangunan Kantor POKMASWAS,Peningkatan SDM POKMASWAS.

10.


: 100%

Anggaran

: Rp. 418.180.000,-

Realisasi

: Rp. 415.340.000,-


: 99,32%

Program

: Penigkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Aparatur

Kegiatan

: Pembinaan

Peraturan

Perundang-

undangan,optimalisasi Perda No.27 Tahun 2010. Penyelesaian Pekerjaan RENCANA KERJA ( RENJA )

: 100% Halaman 10


11.

Anggaran

: Rp. 30.000.000,-

Realisasi

: Rp. 29.940.000,-


: 98,93%

Program

: Program Peningkatan Nilai Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut

Kegiatan

: Konservasi laut dan Pembuatan Terumbu Karang Buatan.

10.


: 100%

Anggaran

: Rp. 220.000.000,-

Realisasi

: Rp. 218.522.800,-


: 99,45%

Program

: Program Pemberdayaan Budidaya Perikanan

Kegiatan

: Pengembangan,

Pendampingan

serta

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengembangan

Budidaya

Perikanan

di

Kab.Lamongan

11.


: 100%

Anggaran

: Rp. 2.515.310.000,-

Realisasi

: Rp. 2.499.053.120,-


: 99,35%

Program

: Pengembangan Perikanan Tangkap

Kegiatan

: Pengembangan, Pembinaan serta Pengadaan Sarana

dan

Prasarana

Pendukung

Pengembangan Perikanan Tangkap

12.


: 100%

Anggaran

: Rp. 3.934.208.000,-

Realisasi

: Rp. 3.899.215.280,-


: 99,11%

Program

: Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil


Halaman 11


Produksi Perikanan Kegiatan


dan

Prasarana

Pendukung

Pengembangan Produk Olahan Hasil Perikanan

13.


: 100%

Anggaran

: Rp. 883.714.000,-

Realisasi

: Rp. 872.644.000,-


: 98,57%

Program

: Pengembangan

Sarana

dan

Prasarana

Penyuluhan Kegiatan


dan

Prasarana

Teknis

Penyuluh

Perikanan dan Kelautan Penyelesaian Pekerjaan

: 100%

Anggaran

: Rp.172.314.200,-

Realisasi

: Rp.171.202.200,-


: 99,35%

Berdasarkan pada hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan pada tahun 2015 memiliki tingkat capaian pelaksanaan mencapai 100% dan capaian realisasi keuangan rata-rata sebesar 98%. Dengan capaian kinerja sebesar 100% tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan telah berhasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2016 pada saat dibuatnya rencana kinerja sampai dengan pelaksanaan anggaran bulan Juni ini telah mencapai hasil capaian kinerja rata-rata pelaksanaan kegiatan sebesar 50% sedangkan realisasi keuangan mencapai 30% sehingga dapat diprediksi pada akhir tahun anggaran Dinas Perikanan dapat mencapai capaian kinerja sangat baik dengan rata-rata capaian sebesar 100% atau dikategorikan baik dan berhasil dalam pelaksanaannya. Untuk Lebih menjelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan RENCANA KERJA ( RENJA )

Halaman 12


Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD berserta tingkat capaian target pada tahun berjalan 2016, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut sebagaimana terlampir : Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus dilakukan perevisian dan perbaikan untuk mencapai kinerja yang lebih baik dalam pencapaian target serta visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui mengenai program dan kegiatan mana yang menjadi prioritas serta dukungan terhadap pencapaian target. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut : a) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2015 tidak terdapat kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja atau hasil yang dikeluarkan. b) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan pada tahun 2015 realisasi program/kegiatan sampai dengan pelaksanaan anggaran bulan Desember 2015 telah memenuhi secara keseluruhan target kinerja yang ditetapkan dan memenuhi hasil yang ingin dicapai. c) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan program dan kegiatannya

tidak ada yang melebihi dari target kinerja yang telah

ditetapkan yang mana tingkat capaian kinerja Dinas Perikanan rata-rata sebesar 100%. d) Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya,terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan RENCANA KERJA ( RENJA )

Halaman 13


Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dan terstruktur dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai dengan harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang

tersedia.

Sedangkan untuk

factor yang

sedikit

menghambat adalah hanya pada factor cuaca khususnya pada pembangunan bangunan dasar laut serta tidak sesuainya pencairan dana sesuai dengan cashflow yang telah ditetapkan. e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program RENSTRA adalah terlaksananya setiap kegiatan serta program kinerja dan pemenuhan target yang telah ditentukan dalam dokumen renstra SKPD dengan indicator peningkatan tingkat produksi perikanan baik dari sector perikanan darat maupun laut, meningkatnya tingkat konsumsi ikan di masyarakat, serta penurunan jumlah alat tangkap yang tidak berizin. f) Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut Adapun

kebijakan/tindakan

yang

dilakukan

dalam

perencanaan

penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan

kegiatan

dimaksud

dan

memberikan

argumentasi

atas

program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan dan optimalisasi sumber daya perikanan dengan memberikan introduksi pengenalan teknologi baru dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang ramah lingkungan. RENCANA KERJA ( RENJA )

Halaman 14


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dalam bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi yang terdiri dari : a. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang perikanan dan kelautan; b. Penyelengaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan dan kelautan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam hal memberikan pelayanan terhadap masyarakat, meskipun belum memiiki standar pelayanan minimum ( SPM ) dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 38 Tahun 2007, Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan memiliki inisiatif guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menyusun sebuah tahapan serta prosedur dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat khususnya masyarakat perikanan di Kabupaten Lamongan baik dari kelompok pembudidaya ikan, nelayan serta pengolah hasil perikanan. Dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pelaku usaha perikanan, Dinas Perikanan memiliki Standar Operasi Prosedur ( SOP ) yang berfungsi sebagai acuan, panduan dan informasi kepada masyarakat guna memberikan kemudahan akses dan proses pemberian pelayanan kepada Masyarakat yang ingin mengajukan izin usaha perikanan, izin usaha penangkapan ikan berserta izin peralatan, rekomendasi pembelian bbm bagi pembudidaya dan nelayan, dan uji RENCANA KERJA ( RENJA )

Halaman 15


laboratorium keamanan lingkungan serta keamanan pangan. Selain memberikan pelayanan mengenai izin di atas, Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pemberian akses kepada masyarakat pembudidaya ikan untuk dapat melakukan permohonan pengajuan analisa terhadap kualitas air, lingkungan, serta analisa mikrobiologi dan virus pada lahan budidayanya maupun produk perikanan melalui Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehata Ikan dan Lingkungan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat Perikanan yang ingin melakukan revitalisasi lingkungan pembudidayaan ikan melalui akses pinjam pakai sarana excavator. Dalam Hal penentuan indicator kinerja, Dinas Perikanan dalam hal penentuan indicator kinerja mengacu kepada kerangka fungsi dan tugas pokok Dinas Perikanan yaitu sebagai leading sector dalam penentuan kebijakan serta program dalam membangun masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera. Guna mewujudkan masyarakat perikanan kelautan dan perikanan di Kabupaten Lamongan yang sejahtera, maka Dinas Perikanan memutuskan kebijakan indicator keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan masyarakat kelautan dan perikanan berupa indicator peningkatan produksi perikanan baik dari sector budidaya maupun tangkap, untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan dengan tabel sebagaimana terlampir berikut :


Halaman 16


2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang kelautan dan perikanan serta pengambil kebijakan guna pembangunan sector perikanan dan kelautan. Yang mana Dinas Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut berdasarkan Perda No.5 Tahun 2016 dan Perbup No.69 tahun 2016 yaitu : a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perikanan b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Perikanan c. Penyelenggaraan Pembinaan, Penyuluhan, dan Bimbingan Usaha Perikanan dari Hulu Sampai Hilir d. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dalam Batas Kewenangan Daerah e. Penyelenggaraan pengawasan dan pengelolaan pesisir serta pengendalian sumberdaya perikanan dalam batas kewenangan daerah Selain memiliki tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Dinas Perikanan selain sebagai pelaksanan tugas desentralisasi bidang kelautan dan perikanan juga memiliki fungsi sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat perikanan dan kelautan berupa pemberian izin usaha perikanan, izin usaha penangkapan ikan berserta izin peralatan, rekomendasi pembelian bbm bagi pembudidaya dan nelayan, dan uji laboratorium keamanan lingkungan serta keamanan pangan, serta bagi masyarakat yang ingin melakukan uji kualitas lingkungan pembudidayaan dapat mengajukan sampel untuk dapat dilakukan uji laboratorium. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan RENCANA KERJA ( RENJA )

Halaman 17


memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaannya baik itu dari factor internal maupun eksternal Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan yaitu : Hambatan Faktor internal Dinas Perikanan adalah : a. Terbatasnya jumlah tenaga penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan, hal ini dikarenakan luasnya wilayah cakupan potensi perikanan kabupaten Lamongan yang terdiri dari 20 Kecamatan yang berpotensi perikanan namun hanya dilayani oleh 16 orang tenaga penyuluh. b. Jumlah penyuluh yang ada sekarang,sebagian besar merupakan tenaga penyuluh dengan keahlian dalam bidang budidaya sehingga dapat disimpulkan dalam bidang pelayanan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan khususnya dalam bidang penyuluhan belum maskimal karena kekurangan personil para penyuluh dengan spesifikasi keahlian di bidang perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan. c. Kurangnya jumlah tenaga staff yang terdapat dalam setiap bidang. Hambatan Faktor Eksternal Dinas Perikanan adalah : a. Adanya Hambatan baik berupa non teknis maupun teknis serta belum terjalinnya kerjasama serta pemberian informasi yang mendetail mengenai program dan kegiatan serta hasil capaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Perikanan. b. Terganggunya pencairan dana yang tidak sesuai dengan cashflow yang telah ditetapkan karena adanya hambatan baik dari segi pelaksanaan di lapangan maupun kendala administrasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan khususnya pelaksanaan kegiatan dalam bidang fisik seperti bangunan laut yang tergantung pada kondisi cuaca di tempat pembangunan.


Halaman 18


Permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang mendasar namun berpengaruh bagi Dinas Perikanan, guna mengatasi permasalahan tersebut maka Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan lebih mengintensifkan koordinasi terhadap setiap pelaksanaan program dan kegiatan agar mencapai hasil yang maksimal serta melakukan pergantian secara rutin wilayah binaan para penyuluh perikanan agar lebih maksimal dalam sosialisasi dan transfer ilmu dan teknologi kepada pembudidaya ikan serta membuat rencana perencanaan yang lebih baik serta terkoordinasi agar pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Pada point ini akan dilakukan perbandingan antara rancangan awal RKPD berdasarkan hasil dari Forum SKPD yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan guna menyaring aspirasi serta program kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, unit pelaksana teknis, serta para pemangku kepentingan. Dari rancangan awal usulan RKPD yang telah disusun oleh Dinas Perikanan berdasarkan pada hasil forum SKPD yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan diperoleh hasil bahwa rancangan awal RKPD Dinas Perikanan dilaksanakan dengan 14 program kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp. 50.031.132.000,- Rancangan awal tersebut kemudian ditindak lanjuti Dinas Perikanan dengan melakukan perbandingan dengan hasil forum Kabupaten Lamongan serta berkoordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Lamongan melalui rapat dinas dengan para kabid serta para pemangku kepentingan guna penentuan program dan kegiatan yang menjadi prioritas serta mengacu pada analisa kebutuhan dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan serta mengacu pada kepada ketersediaan pagu anggaran yang diberikan sehingga kegiatan yang dihasilkan akan bermanfaat serta efektif secara signifikan dalam pengembangan potensi dan pembangunan bidang RENCANA KERJA ( RENJA )

Halaman 19


kelautan dan perikanan. Setelah dilakukan perevisian dengan analisa kebutuhan dan ketersediaan pagu anggaran maka dapat diperoleh usulan rancangan akhir dengan usulan dana sebesar Rp. 36.403.588.000 dengan 14 program kegiatan. Di mana selama proses penyusunan usulan kegiatan sehingga menjadi rancangan akhir RKPD terdapat program dan kegiatan yang dilakukan penghapusan ataupun penambahan kegiatan baru yang memang

dibutuhkan

dalam

mempercepat

pencapaian

target

dan

pembangunan sector kelautan dan Perikanan.Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagaimana table sebagai berikut :


Halaman 20


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sebagai pelaksana tugas desentralisasi di bidang kelautan dan perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam penyusunan program dan kegiatan dalam rangka pembangunan masyarakat perikanan dan kelautan Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari adanya kegiatan musyawarah dalam penentuan program dan kegiatannya. Musyawarah tersebut dilaksanakan melalui kegiatan forum SKPD guna menyaring aspirasi dan usulan kegiatan yang prioritas untuk mengatasi permasalahan yang ada guna maksimalnya pembangunan bidang kelautan dan perikanan melalui program dan kegiatan yang efisien dan tepat sasaran serta didukung oleh masyarakat. Dari hal tersebut di atas, usulan program dan kegiatan Dinas Perikanan pada tahun 2016 sesuai dengan rancangan akhir RKPD serta berdasarkan pada analisis kebutuhan serta anggaran, dan disusun berdasarkan aspirasi dari masyarakat serta para pemangku kepentingan maka diperoleh usulan dengan jumlah pagu Anggaran sebesar Rp. 9.976.423.200,- dengan usulan kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat seperti : a) Pengadaan mesin pompa air untuk tambak garam b) Pembangunan saluran irigasi tambak garam c) Pembinaan kelompok masyarakat pesisir d) Monitoring kualitas air dan penyakit ikan e) Rehabilitasi jalan produksi budidaya tambak f) Normalisasi jaringan tata air saluran tambak g) Pengembangan sentra pentokolan udang vanamei h) Pembinaan hatchery skala rumah tangga i) Bantuan benih ikan dan udang j) Bantuan Kincir air k) Mesin pembuat pakan l) Pembangunan kawasan kampong kerapu RENCANA KERJA ( RENJA )

Halaman 21


m) Demplot budidaya intensif sesuai kaidah CBIB n) Rehabilitasi TPI o) Pendalaman Tambat Labuh Perahu p) Pembangunan Breakwater q) Pembangunan DOK Perbaikan Kapal r) Pembangunan plengsengan laut s) Pembangunan jalan paving ke dermaga t) Promosi gerakan makan ikan u) Pelatihan peningkatan nilai tambah


Halaman 22


BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dinas Perikanan sebagai Pelaksana dan Pendukung serta pelaksana tugas desentralisasi kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan ditingkat daerah khususnya di Kabupaten Lamongan. Kebijakan Nasional dalam pembangunan sector Kelautan dan Perikanan adalah : “Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Untuk Kesejahteraan Rakyat” Berdasarkan kebijakan tersebut di atas, sebagaimana tugas dan fungsi Kabupaten Lamongan.Maka guna membangun serta mengembangkan sector kelautan dan perikanan di Kabupaten Lamongan maka diambil kebijakan berupa misi sebagai berikut : “Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah” Kebijakan pembangunan sector perikanan dan kelautan Kabupaten Lamongan di atas diambil dalam rangka memajukan serta mengembangkan sector perikanan dan kelautan di Kabupaten Lamongan secara berkesinambungan serta ramah lingkungan dengan mengacu pada konsep blue ekonomi yaitu konsep pengelolaan lingkungan secara baik dan berkesinambungan. Kebijakan tersebut juga sudah sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi jatim dalam pembangunan kelautan dan perikanan serta mewujudkan masyarakat perikanan dan kelautan yang berdaya saing. Untuk lebih lanjutnya dapat dilihat dalam table berikut :


Halaman 23


Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten Lamongan No. Kebijakan Nasional 1. Kebijakan Nasional a. Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Untuk Kesejahteraan Rakyat 2. Kebijakan Provinsi a. Pertumbuhan Ekonomi berkualitas dan berkelanjutan melalui pengembangan agroindustry/agrobisnis serta pembangunan infrastruktur 3. Kebijakan Daerah a. Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah

Sumber Rencana Jangka Nasional

Pembangunan Menengah

Rencana Jangka Provinsi

Pembangunan Menengah

Keterangan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Faktor kunci keberhasilan adalah unsur-unsur dari Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan yang menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi, berdasarkan pengembangan informasi yang diperoleh pada analisa lingkungan internal dan eksternal Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dapat ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut : Tujuan : “Meningkatkan Kinerja Perikanan Didukung Peningkatan Produksi Perikanan, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir/Pembudidaya”


Halaman 24


Sasaran : 1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap 2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya 3. Meningkatnya Produksi Perikanan Yang Diolah 4. Meningkatnya Produksi Garam Rakyat Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan di atas, maka Dinas Perikanan Sebagai pelaksana kebijakan perikanan dan kelautan di Kabupaten Lamongan menetapkan visi dan misi sebagai berikut : 

VISI “ Terwujudnya Masyarakat Perikanan dan Kelautan Yang Sejahtera dan Berdaya Saing”



MISI “Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah”

Berdasarkan tujuan, sasaran, visi, dan misi yang terdapat pada renstra maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dan sasaran dari penyusunan Renja SKPD Dinas Perikanan pada Tahun 2017 sebagai berikut: Tujuan : a) Sebagai bahan pedoman dalam pembangunan serta pengambilan kebijakan program kegiatan yang tepat sasaran, efektif, dan efisien dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Lamongan sesuai dengan isu startegis yang terjadi Sasaran :

a) Terlaksananya program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun agar lebih terarah dan terpogram dengan baik dan benar

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Perikanan dan Perikanan Kabupaten Lamongan dalam Tahun Anggaran 2016 guna mendukung dan mewujudkan program serta sasaran prioritas daerah Kabupaten Lamongan yaitu Peningkatan Produktivitas RENCANA KERJA ( RENJA )

Halaman 25


Pertanian dan Perikanan serta Pengamanan Ketahanan Pangan dengan sasaran meningkatnya produksi dan konsumsi ikan di masyarakat maka menetapkan secara rinci Rencana Program dan kegiatan Prioritas yang tertuang dalam

Program utama yang akan didukung dengan Program

Pendukung pada Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan yang direncanakan akan membutuhkan dana sebesar Rp. 9.976.423.200,- yang dilaksanakan dengan 12 program kegiatan, guna mewujudkan masyarakat perikanan dan kelautan Kab.Lamongan yang sejahtera dan berwawasan lingkungan dengan indicator keberhasilan peningkatan produksi perikanan serta peningkatan produksi perikanan yang diolah. Berikut ini akan kami jabarkan mengenai rencana program dan kegiatan Dinas Perikanan Kab.Lamongan pada tahun 2016 sebagaimana terlampir

dalam


Tabel

sebagai

berikut

:

Halaman 26


BAB IV PENUTUP Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan yang di dalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun ini agar dapat dipakai sebagai pedoman serta acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan dengan sasaran prioritas daerah dalam Peningkatan Produksi Perikanan serta Peningkatan Tingkat Konsumsi Ikan di Masyarakat. Adanya Rencana Kinerja ( Renja ) Tahun 2017 diharapkan agar Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan serta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah dan bertahap serta berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil serta akan mencapai output yang ingin dicapai yaitu :  Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap  Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya  Meningkatnya Produksi Garam Rakyat  Meningkatnya Kuantitas Olahan Perikanan


Halaman 27

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2017 DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN

Recommend Documents