Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENjA-SKPD) Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENjA-SKPD) Tahun 2017

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2015 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KAB. LAMONGAN

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD Program kegiatan pembangunan dan tingkat capaian pelaksanaan program kerja pada tahun 2015 telah mencapai target kinerja sebagimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021, sedangkan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, sementara capaian kinerja tahun 2016 diprediksikan akan melampaui target dari yang ditetapkan dalam Renstra tahun 2016 – 2021. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan tahun 2015 dan realisasi Renstra Tahun 2010 – 2015 dapat dilihat dalam table berikut :

Bab II - 1 Pemerintah Kabupaten Lamongan


Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan



Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan 2.2.Analisis Kinerja Pelayanan SKPD : Capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan tahun 2017 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor

Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016 –

2021 telah dapat dilaksanakan dan dilampaui targetnya, akan tetapi target capaian kinerja tahun 2016 adalah lanjutan dari RPJPD Tahun 2010-2015, untuk lebih jelasnya periksa lampiran table T.VI.C.6






Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD : Secara umum tingkat kinerja pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan berdasarkan capaian indikator kinerja yang ditetapkan sesuai RPJMD telah dapat dipenuhi, bahkan pada akhir tahun 2015 telah melampaui target yang ditentukan, karena faktor alam dan pengendalian terhadap kendaraan yang over loaded belum dapat berjalan secara maximal maka kondisi jalan mengalami penurunan. Berkaitan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/ M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

dimana Indikator Kinerja Kunci sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 bahwa indikator sub bidang jalan meliputi 5 (Lima) jenis pelayanan dasar yaitu : 1. Jaringan Aksesbilitas pada tahun 2015 harus mencapai target 100 % 2. Jaringan Mobilitas pada tahun 2015 harus mencapai target 100 %. 3. Jaringan Keselamatan pada tahun 2015 harus mencapai target 60 %. 4. Ruas Kondisi Jalan pada tahun 2015 harus mencapai target 60 %. 5. Ruas Kecepatan pada tahun 2015 harus mencapai target 60 %. Target Capaian SPM sebagaimana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tersebut dipandang cukup berat khususnya berkaitan dengan pemenuhan prosentase dari aspek keselamatan, kondisi jalan dan kecepatan; yang membutuhkan pemenuhan beberapa persyaratan baik dari aspek fisik jalan maupun administratif, yang pemenuhannya bukan menjadi Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan, tetapi juga dari instansi lain yang terkait. Sehingga capaian sub bidang jalan Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2015 berdasarkan perkiraan sementara telah mencapai target sebagaimana tabel berikut :






Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan Capaian kinerja tahun 2015 sebesar 97,20 % akan tetapi pada tahun 2016 capaian kinerja diperkirakan 83,56 % hal ini disebabkan panjang jalan kabupaten mengalami kenaikan yang semula panjang jalan kabupaten 346,732 Km. naik menjadi 416,116 Km. Kenaikan tersebut disebabkan dari beberapa ruas jalan poros desa strategis yang dinaikan statusnya menjadi jalan kabupaten. Adapun capaian kinerja tahun 2017 diproyeksikan akan mencapai 85,7 % persen dalam kondisi baik dan sedang. Beberapa isu penting berkaitan dengan peningkatan pelayanan jalan pada kawasan khusus dapat dituntaskan.. Target Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 adalah target tahun 2010 – 1014, sedangkan untuk target

tahun 2016 dan seterusnya belum ada

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang baru. Sedangkan rencana pengalihan wewenang penanganan dari jalan kabupaten menjadi jalan Propinsi terutama pada ruas jalan Sukodadi – Banjarwati, Pucuk – Blimbing, dan ruas jalan Deket – Soko sampai saat ini jalan tersebut belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Propinsi. Persyaratan tersebut dimungkinkan akan tertangani dan teranggarkan pendanaannya pada rencana kerja tahun 2017 ini. demikian juga penanganan terhadap ruas Ring Road selatan Babat dan Ring Road Utara Lamongan sampai saat ini masih terkendala belum tuntasnya pembebasan tanah.yang mana jalan tersebut sebagai alternatife untuk mengurangi kemacetan arus lalu lintas diwilayah tersebut, dari ketiga jalur tersebut pada tahun 2017 memprioritaskan pelebaran Jalan Deket – Soko, Soko Karangbinangun. Peningkatan jalan poros desa strategis dan poros desa potensial dalam rangka mengurangi disparitas antar wilayah, antar kota dan desa juga telah dilaksanakan sesuai rencana dan akan terus diupayakan kelanjutannya. Kendala fisik meliputi penanganan terhadap seluruh ruas jalan kabupaten dan ruas jalan poros desa strategis belum memenuhi syarat laik fungsi baik fisik maupun administratif, termasuk didalamnya peningkatan kapasitas jalan dan kualitas dari penyedia jasa yang kurang professional mengakibatkan usia fisik terlalu dini



Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan Kendala non fisik dominan yang berpotensi menurunkan tingkat pelayanan jalan secara gradatif adalah masih rendahnya kesadaran pemakai jalan dalam mentaati batas maxsimal tonase lebih-lebih pada musim hujan. Kendala non fisik lain yang mendesak untuk segera diatasi adalah pemenuhan terhadap persyaratan administrasi laik fungsi jalan berupa dokumen leger jalan dan dokumen lain yang menjadi tanggung jawab instansi terkait. Beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian secara seksama dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan adalah : a. Aspek fisik meliputi pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan meliputi teknis geometrik jalan, teknis struktur perkerasan jalan, teknis struktur bangunan jalan dan teknis pemanfaatan bagian jalan serta persyaratan lain yang menjadi kewenangan instansi lain, termasuk didalamnya adalah peningkatan kapasitas jalan dan pembangunan ruas jalan baru dalam rangka pemenuhan aspek mobilitas. Sedangkan aspek administratif meliputi data jalan dan dokumen lain telah terpenuhi melalui program Inspeksi kondisi jalan dan Pembangunan sistim informasi data/base jalan dan jembatan. b. Rendahnya kesadaran pemakai jalan dalam mentaati batas Maxsimal tonase yang diijinkan masih merupakan hal yang sangat siknifikan dalam memberikan kontribusi terhadap penurunan pelayanan jalan, sehingga koordinasi antar instansi terkait melalui forum lalu lintas perlu dimantapkan. c. Peningkatan profesionalitas seluruh stake holder yang berkaitan dengan penanganan jalan perlu diupayakan secara berkelanjutan guna meningkatkan kwalitas pelaksanaan pembangunan. d. Pemenuhan terhadap sarana penunjang berupa pengadaan alat berat yang mencukupi guna meningkatkan pemeliharaan jalan agar lebih efektif dan efisien.



Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan 2.4

Review Rancangan awal RKPD : Rancangan RKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan telah disesuaikan dengan

perkembangan terakhir dan perkiraan kemampuan

pendanaan yang dapat disediakan. Pergeseran dari beberapa kegiatan juga dilakukan karena ada sebagian kegiatan yang telah dilaksanakan ditahun 2016. Hal ini disebabkan karena menyesuaikan dengan kondisi terakhir fisik jalan, kebutuhan mendesak maupun ketersediaan dana.

2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat : Sebagimana diketahui bahwa mekanisme perencanaan program pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musywarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 No. I/E) , menganut pola usulan buttom – up dan top down. Pola usulan ini memadukan antara kepentingan masyarakat dengan program pemerintah/Pemerintah Daerah yang telah tertuang dalam RPJMD. Usulan dari masyarakat berupa program-program pembangunan, disampaikan dalam suatu forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa sampai dengan tingkat pusat yang melibatkan semua stake holder. Dibidang Kebinamargaan, usulan pembangunan yang berasal dari masyarakat dikoordinasikan oleh camat dalam forum musrenbang tingkat kecamatan yang kemudian disampaikan pada forum musrenbang tingkat kabupaten. Usulan program dari kecamatan ini seringkali tidak selaras bahkan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan, karenanya seringkali usulan tersebut diarahkan ke Dinas/Instansi lain yang lebih sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, misalnya usulan tentang penanganan jalan-jalan desa dan jalan lingkungan dengan segala kelengkapannya.


Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENjA-SKPD) Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan

Recommend Documents