Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umu Bina Marga Kabupaten Lamongan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Tahun 2017

Dinas Pekerjaan Umu Bina Marga Kabupaten Lamongan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Rencana Kerja Satuan Perangkat Kerja Daerah ( RENJA – SKPD ) adalah dokumen tahunan, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan, mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lamongan

yang

disusun

berdasarkan

pendekatan

kinerja,

kerangka

pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu, kerangka pendanaan dan pagu indikatif dan urusan wajib yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) sesuai kondisi nyata daerah dan kebutuhan

masyarakat,

RENJA

memuat

rancangan

program

prioritas

pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju. RENJA

ini memuat isu strategis, prioritas pembangunan dan

rencana kerja baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh melalui partisipasi masyarakat, RENJA merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD sehingga RENJA harus terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan anggaran, Renja-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan Tahun 2017 ini disusun dengan tujuan untuk mewujudkan sinergitas pada tataran perencanaan, penganggaran palaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Renja-SKPD Dinas Pekertjaan Umum Bina Marga

Kabupaten

Lamongan Tahun 2017 merupakan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 dan penyusunan RENJA ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang Bab I - 1 Pemerintah Kabupaten Lamongan



ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RENJA, mempertimbangkan

dokumen strategis perencanaan pembangunan dalam

mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2017 yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 I/E ), Renja-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan Tahun 2017 yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor

Lamongan

Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kabupaten Lamongan Tahun 2017.

1.2 LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Renja-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan Tahun 2015 diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950 ). 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 ). 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisitem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Bab I - 2 Pemerintah Kabupaten Lamongan



Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 7. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintah dan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014. 16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 17. Peraturan

Menteri

Pekerjaan

Umum

Republik

78/PRT/M/2005 Tentang Leger

Bab I - 3 Pemerintah Kabupaten Lamongan

Indinesia

Nomor



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indinesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indinesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 20. Peraturan

Menteri

Pekerjaan

Umum

Republik

Indinesia

Nomor

:

3/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan. 21. Peraturan

Menteri

Pekerjaan

11/PRT/M/2010 Tentang Tata 22. Peraturan

Menteri

Umum

Republik

Indinesia

Nomor

Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan.

Pekerjaan

Umum

Republik

Indonesia

Nomor

14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 ( Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor I/E) 24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang RPJMD Propinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 ( Berita Acara Propinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 38/E) 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor I/E) 26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan. 27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor

Tahun 2016

tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bab I - 4 Pemerintah Kabupaten Lamongan



Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 1); 28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten . 29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor

Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2017 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016 disusun sebagai penjabaran tahun kelima RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016– 2021 yang memuat VISI Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 “TERWUJUDNYA BINA MARGA YANG MANTAP “ Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan, maka kerangka perencanaan pembangunan tahun 2017 disusun secara jelas pada setiap misinya yang menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan program dan kegiatan. Tujuan dan sasaran pada masingmasing misi diuraikan sebagai bertikut : Visi TERWUJUDNYA BINA MARGA YANG MANTAP




Hubungan Visi, Misi dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan : No. 1

Misi

Tujuan 1.

Meningkatnya Kuantitas Kualitas

dan sarana

infrastruktur jalan

Sasaran 1. Mewujudkan Pembangunan,

Meningkatnya

Peningkatan/Pemelihraan berkala;

kualitas konstruksi Jalan

Pemeliharaan rutin Jalan dan

dan

Jembatan, Gorong-gorong,

Jembatan.

Saluran/Drainase serta Dinding

dan jembatan.

2

Penahan Tanah.

Meningkatkan Kuantitas kualitas

Meningkatnya dan

sarana

infrastruktur

1.

Mewujudkan

Pembangunan,

kemantapan

Peningkatan/Pemelihraan

kapasitas Jalan dan

berkala; Pemeliharaan rutin Jalan

Jermbatan.

dan Jembatan, Gorong-gorong,

kebinamargaan.

Saluran/Drainase serta Dinding Penahan Tanah 2.

Meningkatkan Pelebaran

Jalan

dan Jembatan. 3.

Meningkatkan

kelengkapan

administratif jalan dalam rangka mendukung pemenuhan SPM 4. Meningkatkan adanya sarana dan

prasarana jalan yang memadai. .

Maksud penyusunan Renja-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan Tahun 2017 adalah merupakan implementasi dari RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 berdasarkan pada tugas dan fungsi SKPD untuk melaksanakan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Pembangunan Saluran/Drainase/Gorong-gorong, Program Pembagunan Turap/Talud, Bronjong dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Bab I - 6 Pemerintah Kabupaten Lamongan



Jembatan,

Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan

talud/bronjong,

Program

Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan, Program Pembangunan Sistim Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan sebagai bentuk untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam suatu rumusan perencanaan pembangunan. Selanjutnya yang menjadi tujuan penyusunan Renja-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan Tahun 2017 adalah untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan yang digariskan Renstra-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Kabupaten

Lamongan Tahun 2016-2021, Renja-SKPD akan menjadi landasan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah SKPD (RAPBD-SKPD).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Renja-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan, adalah sebagai berikut : Bab

I : Pendahuluan,

Bab

II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bab IV : Penutup,


Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umu Bina Marga Kabupaten Lamongan

Recommend Documents