RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ( DKP ) KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2014
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ( DKP ) PANYABUNGAN 2013
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANAN KABUPATEN MANDAILING NATAL Nomor : /DKP/2013 T ENTANG RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2014 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MANDAILING NATAL Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis; b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 050/309/K/2012, tanggal 30 Mei 2012, tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016. c. bahwa Rencana Kerja disusun berdasarkan Rencana Setrategis (Renstra) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c , perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal tentang Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2014; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang .............................. -2– 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Taun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomo 8 Taun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48); 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20102014; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah ............... -3– 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 15); 16. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rincian Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal. 17. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 050/309/K/2012, tanggal 30 Mei 2012, tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 20112016. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MANDAILING NATALTENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2014. KESATU
: Menetapkan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2014, untuk selanjutnya disebut Renja, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
: Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2014, untuk menjadi pedoman dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2014 bagi seluruh
pegawai dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal. KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Panyabungan Pada tanggal April 2013 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
Drs. ZAMALUDDIN Pembina . NIP. 19661025 198602 1 001
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Otonomi daerah pada hakekatnya adalah pemberian hak kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan Otonomi Daerah dapat mendorong keikutsertaan masyarakat dalam mengambil kebijakan Pembangunan kesejahteraan
di
daerah,
masyarakat
pemberdayaan guna
efisiensi
masyarakat, dan
efektivitas
meningkatkan manajemen
pemerintahan dengan memperhatikan potensi daerah baik keuangan maupun sumber daya yang dimiliki.
Bahwa untuk menjamin kegiatan pembangunan di daerah berjalan efektiv, efisien dan berhasil guna maka diperlukan berbagai dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah salah satu diantaranya adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Renja, Renja adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun, dimana proses penyusunannya berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra SKPD) dan Mengacu kepada RKP, yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Pemerintah Daerah melalui Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan Renja SKPD. Rancangan RKPD tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bahan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) sebagai Forum Musyawarah antara pelaku dalam menyyusun Rencana Pembangunan Daerah, setelah rancangan akhir RKPD di susun maka Kepala Daerah Menetapkan RKPD menjad Rencana Kerja Pemerintah Daerah Periode 1 tahun dengan Peraturan Kepala Daerah, dan akan digunakan dalam menyusun RAPBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2014. Dinas Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada bidang Kelautan dan Perikanan dalam menyusun Renja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2014 mengakomodir Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pembangunan yang terdapat dalam RPJM Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011- 2016
yang telah dijabarkan ke dalam Renstra Dinas Kelautan dan
Perikanan.
1.2.
Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal : 1. Undang-undang
Nomor
25
tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 204 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421). 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanan Rencanan Pembangunan Daerah. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mandailing Nata. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 15 tentang Rencana Pembengunaan Jangka
Menengah
Tahun 2011
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 – 2016. 5. Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 – 2016.
1.3.
Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai bahan yang akan digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabuapten Mandailing Natal tahun 2014 . Renja Tahun 2014 berisi Program dan Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan dari Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabuapten Mandailing Natal tahun 2011-2016 dan sebagai upaya untuk mewujutkan visi dan Misi Dinas Kelauatan dan Perikanan.
Visi dan Misi
Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal merupakan suatu gambaran kondisi masa depan yang hendak dicapai dalam pembangunan
Bidang Kelautan dan Perikanan. Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 – 2016 adalah : “ TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA / KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG MANDIRI, BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN, DAN BERBUDAYA UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ”
Dalam mewujutkan Visi Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Mandailing Natal dengan misi : 1. Meningkatkan produksi, produktifitas dan kualitas usaha Perikanan dan pengolahannya dengan memaksimalkan sumberdaya lokal dan pemanfatan teknologi tepat guna. 2. Meningkatkan akses permodalan dan skala usaha serta iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha Kelautan dan Perikanan. 3. Meningkatkan usaha pengolahan hasil serta pemasaran produk perikanan. 4. Meningkatkan
Kesejahteraan
Aparatur,
Masyarakat
Pesisir,
Nelayan,
Pembudidaya, Pengolah, pemasar dan Pemberdayaan Masyarakat Pulau Pulau Kecil.
1.4.
Sistematika Penulisan
Sitematika penulisan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2014 disusun sebagai berikiut :
BAB. I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan.
BAB. II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB. III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional danProvinsi 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan
b. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan c. Penjelasan Jika Rumusan Program dan Kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis Program/Kegiatan, Pagu Indikatif, maupun Kombinasi Keduanya d. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Berdasarkan Hasil Pengerjaan pada Bagian Perumusan Program dan Kegiatan.
BAB. IV
PENUTUP a. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian b. Kaidah – kaidah Pelaksanaan c. Rencana Tindak Lanjut.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan.
A. Program Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
1. Penyediaan jasa Surat Menyurat a. Hasil yang dicapai. Telah dilaksanakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Kelautan dan Perikanan dengan hasil sebagai berikut : -
Adanya jasa surat menyurat Dinas Kelautan dan Perikanan selama 1 tahun anggaran..
b. Permasalahan yang dihadapi tidak ada. c. Tindak Lanjut yang diperlukan Untuk Mencapai Program Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Perlu dilaksanakan tiap tahun anggaran.
2. Penyediaan jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik a. Hasil yang dicapai. Telah dilaksanakan Penyediaan jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan hasil sebagai berikut : -
Terfungsikannya alat Komunikasi, air dan listrik selama 1 tahun anggaran .
b. Permasalahan yang dihadapi tidak ada. c. Tindak Lanjut yang diperlukan Untuk Mencapai Program Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Perlu dilaksanakan tiap tahun anggaran.
3. Penyediaan jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik a. Hasil yang dicapai. Telah dilaksanakan Penyediaan jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan hasil sebagai berikut : -
Terfungsikannya alat Komunikasi, air dan listrik selama 1 tahun anggaran .
b. Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
c. Tindak Lanjut yang diperlukan Untuk Mencapai Program Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Perlu dilaksanakan tiap tahun anggaran.
B. Program Peningkatan Kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut.
1. Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas
a.
Hasil yang dicapai Telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut : -
Terpeliharan dan teroperasikannya Kapal Pengawas 1 Unit
b. Permasalahan yang dihadapi tidak ada
c. Tindak Lanjut yang diperlukan Untuk Kelancaran operasional Kapal Pengawas kegiatan ini perlu dilaksanakan tiap tahun.
2. Gelar Operasi Ilegal Fishing
a. Hasil yang dicapai Telah dilaksanakan dengan Hasil sebagai berikut : -
Operasi
yang
dilaksanakan
masih
pendekatan
secara
persuasive
b. Permasalahan yang dihadapi Kurangnya Anggaran untuk Pelaksanaan Operasi sehingga 1 kali setahun yang dapat dilaksanakan, idealnya 6 kali setahun.
c. Tindak lanjut yang diperlukan Untuk mengantisipasi maraknya Ilegal Fising Kegiatan ini harusnya dilaksanakan secara berkesinambungan.
C. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat.
1. Peringatan Hari Nusantara Tahun 2011 a. Hasil yang di Capai Tidak dilaksanakan
b. Permasalahan yang dihadapi Karena Surat Edaran dari Pusat untuk Pelaksanaan Kegiatan ini tidak ada diterima Dinas Kelautan dan Perikanan. c. Tindak Lanjut yang diperlukan Agar Kinerja Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat Agar Lebih Menyentuh perlu dibuat bebebrapa kegiatan perlombaan seperti : Lomba Layar, Lomba Dayung dan Kegiatan Bersih Pantai setiap tahun.
D. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
1. Optimalisasi Budidaya ikan air tawar
a. Hasil yang dicapai Kegiatan ini telah dilaksanakan di Desa Binaan Kab. Mandailing Natal Tahun 2011
b. Permasalahan yang dihadapi tidak ada Minimnya Anggaran untuk Kegiatan ini sehingga tidak dapat mengakomodir permintaan kelompok-kelompok yang ada di desa binaan. c. Tindak lanjut yang diperlukan Kegiatan ini seharusnya ditampung setiap tahun
E. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
1. Penyediaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap.
a. Hasil yang dicapai Telah dilaksanakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan TangkapAlat Tangkap dengan hasil : -
Pengadaan Jaring Salam 220 Piece
-
Pengadaan Jaring Aso-Aso 218 Piece
-
Pengadaan Jaring Udang 200 Piece
b. Permasalahan yang dihadapi Terbatasnya
Dukungan
Pendanaan
Pengembangan
Perikanan
Tangkap untuk memenuhi Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap . c. Tindak Lanjut yang diperlukan
Perlu
Peningkatan
Pendanaan
untuk
memenuhi
Kebutuhan
masyarakat Nelayan.
F. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
1. Pelatihan Tehnik Pembenihan Ikan
a. Hasil yang dicapai Telah dilaksanakannya Pelatihan Pembenihan Ikan di BBI Desa saba Jambu
dengan
Jumlah
Peserta
50
Orang
dari
Kelompok
Pembudidaya ikan.
b. Permasalahan yang dihadapi Terbatasnya Sarana Pendukung dalam pelaksanaan kegiatan seperti kurangnya peralatan laboratorium yang kita miliki.
c. Tindak Lanjut yang diperlukan Perlu Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Laboratorium perikanan yang ada di UPTD Wil. Panyabungan.
2. Sosialisasi Peraturan daerah tetang Perikanan.
a. Hasil yang dicapai Telah dilaksanakannya sosialisasi peraturan daerah tetang Perikanan di desa saba Jambu dengan Jumlah Peserta 30 Orang dari Kelompok Pembudidaya ikan.
b. Permasalahan yang dihadapi Terbatasnya pengetahuan para pembudidaya Perikanan tetang peraturan daerah mengenai perikanan.
c. Tindak Lanjut yang diperlukan Masih diperlukanya sosialisai tetang peraturan daerah tentang perikann sehingga pengetahuna pembudiday ikan bertambah.
G. Program Optimalisasi Pengolaan dan Pemasaran Produksi Perikan.
1. Penyediaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan.
a. Hasil yang dicapai Telah dilaksanakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan hasil sebagai berikut : -
Rehabilitas sarana dan prasarana TPIH desa Gunung Tua
b. Permasalahan yang dihadaapi Terbatasnya
Dukungan
Pendanaan
Pengadaan
Sarana
dan
Prasarana Pengolahan, Peningkatan mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan .
c. Tindak lanjut yang diperlukan Perlu
Peningkatan Pendanaan untuk Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pengolahan, Peningkatan mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan .
H. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar.
1. Operasional / Pemeliharaan BBI dan Kelembagaan Pembenihan Ikan
a. Hasil yang dicapai Tersedianya
Benih
Ikan
mas
untuk
memenuhi
kebutuhan
pembudidaya ikan.
b. Permasalahan yang dihadapi tidak ada
c. Tindak Lanjut yang diperlukan Untuk Mencapai hasil produksi benih ikan yang berkualitas perlu pengefektivitasan BBI dan dukungan Pendanaan.
2. Penyedian/rehabilitas sarana dan prasrana Fisik balai benih ikan.
a. Hasil yang dicapai Terselenggaranya kegiatan pembudidayaan/pembenihan ikan di BBI sehinggag menghasilkan balai benih ikan yang berkualitas.
b. Permasalahan yang dihadapi tidak ada
c. Tindak Lanjut yang diperlukan
Untuk Mencapai hasil produksi benih ikan yang berkualitas perlu pengefektivitasan BBI dan dukungan Pendanaan. . 3. Pembangunan/rehabilitas sarana dan prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR).
a. Hasil yang dicapai Terselenggaranya kegiatan pembudidayaan/pembenihan ikan di masyarakat atau kelompok pembudidaya ikan.
b. Permasalahan yang dihadapi tidak ada
c. Tindak Lanjut yang diperlukan Untuk
Mencapai
hasil
produksi
ikan
yang
berkualitas
perlu
pembenaan kepada kelompok dan dukungan Pendanaan. 4. Survey Perencanaan Kegiatan TA 2012
a. Hasil yang dicapai Terselenggaranya survey perencanaan kegiatan dinas kelautan dan perikanan TA 2012.
b. Permasalahan yang dihadapi tidak ada Minimnya Anggaran Perencanaan yang tersedia c. Tindak Lanjut yang diperlukan Terselenggaranya kegiatan dinas kelautan dan Perikanan dengan pendanaan yang tesedia.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
1. Sekretariat
mempunyai
tugas
melaksanakan
pengkoordinasian
penyiapan dan pengumpulan bahan perumusan kebijakan dan program dibidang kelautan dan perikanan, penataan ruang dan perumahan serta program dan kegiatan Dinas, memberikan pelayanan administratif dan fungsional
kepada
penyelenggaraan
semua
administrasi
unsur umum
di
lingkungan surat
Dinas
menyurat,
serta
hubungan
masyarakat, urusan rumah tangga, penyediaan sarana dan prasarana, kearsipan dan ketatalaksanaan, kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penyusunan program kegiatan dan evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan dan program dibidang kelautan dan perikanan; b. Penyusunan program kerja dan kegiatan sekretariat; c. penyelenggaraan ketatausahaan, administrasi umum dan surat menyurat; d. Pelayanan dan pemenuhan perlengkapan dan rumah tangga Dinas; e. Pelayanan administrasi kepegawaian serta pelaksanaan pembinaan dan penegakan disiplin bagi semua unsur di lingkungan Dinas; f.
Pengelolaan
dan
penyiapan
pertanggungjawaban
administrasi
keuangan; g. Pelayanan administrasi keuangan kepada seluruh pegawai Dinas; h. Koordinasi penyusunan program dan kegiatan Dinas; i.
Evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas;
j.
Koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan RENJA, RKPD, RENSTRA, KUA/PPAS, LAKIP, LPPD serta bentuk pelaporan lainnya;
k. Memberi masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; l.
Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan;
m. Melaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
2. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan
perumusan
bahan
kebijakan
dan
program
serta
penyelenggaraan urusan dibidang pengelolaan dan pemberdayaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil dan terluar. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dan program dibidang pengelolaan dan pemberdayaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil dan terluar; b. Koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pesisir dan lautan; c. koordinasi,
fasilitasi
dan
penyelenggaraan
pemberdayaan
masyarakat pesisir; d. Koordinasi,
fasilitasi
dan
penyelenggaraan
pembinaan
dan
pemberdayaan pulau-pulau kecil dan terluar; e. Pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
f.
Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan kebijakan dan program serta penyelenggaraan urusan dibidang pengelolaan dan pemberdayaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Bidang Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dan program dibidang pengelolaan dan pemberdayaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya; b. Koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan perikanan tangkap; c. Koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan perikanan budidaya; d. Koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan; e. Pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; f.
Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
4. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan kebijakan dan program serta penyelenggaraan urusan dibidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dan program dibidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; b. Koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pengkajian dan penerapan teknologi; c. Koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pengembangan usaha dan investasi; d. Koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia; e. Pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
f.
Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
5. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan kebijakan dan program serta penyelenggaraan urusan dibidang pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Pengawasan dan
Pengendalian
Sumberdaya
Kelautan
dan
Perikanan
menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dan program dibidang pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan; b. Koordinasi,
fasilitasi
dan
penyelenggaraan
pengawasan
dan
pengawasan
dan
pengendalian sumberdaya kelautan; c. Koordinasi,
fasilitasi
dan
penyelenggaraan
pengendalian sumberdaya perikanan; d. Koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan penanganan pelanggaran; e. Pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; f.
Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Adapun
isu-isu
penting
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
untuk
meningkatkan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan ini adalah : 1. Rendahnya produksi perikanan budidaya , perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 2. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang serta permodalan pelaku usaha Perikanan 3. Rendahnya kesadaran hukum dalam pelestarian lingkungan. 4. Pengembangan Agromarinepolitan 5. Pengembangan Minapolitan
Kelemahan (Weakness) yaitu situasi dan ketidak mampuan internal yang
mengakibatkan
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Kabupaten
Mandailing Natal tidak dapat atau gagal dalam mencapai visi dan misi : 1. Kurangnya
aparatur
yang
terdidik
secara
fungsional
dalam
mengembangkan kreatifitas, menalarkan ide dalam menerapkan rencana pengembangan bidang kelautan dan perikanan Kabupaten Mandailing Natal yang ingin dicapai serta memformulasikan ke dalam kegiatan dibidang masing-masing. 2. Kurang tersedianya fasilitas penunjang sarana dan prasarana sebagai pendukung pengembangan dibidang kelautan dan perikanan. 3. Kurang tersedianya data-data dan informasi sebagai pendukung dalam bahan dan analisa proses perencanaan baik pada Dinas Kelautan dan Perikanan maupun Instansi terkait. 4. Lemahnya
modal
usaha
masyarakat
perikanan
dalam
mengembangkan usahanya.
Peluang
yaitu situasi dan faktor-fakor luar bersifat positif yang
membantu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal : 1. Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan kelautan dan perikanan di kabupaten Mandailing Natal. 2.
Kekayaan alam, kondisi geografis Kabupaten Mandailing Natal yang mendukung peningkatan dan pengembangan kelautan dan perikanan Kabupaten Mandailing Natal.
3. Terbukanya
peluang
untuk
pemanfaatan
kredit
usaha
yang
berkerjasama dengan pihak ketiga 4. Wilayah Kabupaten Mandailing Natal memiliki potensi seperti laut yang panjang garis pantai + 170 km, pulau – pulau kecil sebanyak 24, aliran
sungai
yang
berada
sepanjang
wilayah
Kabupaten,
Pengembangan lahan yang cukup luas, keberadaan kabupaten yang berbatasan langsung dengan propinsi lain, tersedianya fasilitas transportasi dan komunikasi yang baik.
2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program dan Kegiatan yang datang dari masyarakat di peroleh melalui Proposal yang diantar/diajukan langsung oleh masyarakat
/Kelompok ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal. Pada Umumnya Usulan-usulan yang berupa proposal yang dating dari Kelompok-kelompok tersebut sangat sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
4.2. Tujuan dan Sarsaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan
4.3. Program dan Kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011– 2016 yang menjabarkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah yakni “MEWUJUDKAN MANDAILING NATAL YANG AGAMIS, CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA” Salah satu dari cita-cita atau agenda Pembangunan
Daerah
tersebut
yaitu
Mewujudkan
Masyarakat
Mandailing Natal yang Sejahtera. Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu organ Pemerintah Daerah, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya telah merumuskan dan melaksakan kebijakan dan langkah-langkah untuk mencapai agenda pembangunan tersebut melalui upaya-upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, mendorong terciptanya lapangan kerja, serta mendorong pembinaan dan pengembangan perekonomian masyarakat Mandailing Natal. Upaya tersebut telah dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai program yaitu: (1) ProgramPeningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut (2). Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut (3). Program Pengembangan Budidaya Perikanan (4). Program Pengembangan Perikanan Tangkap (5). Program Pengembangan Sistim Penyuluh
Perikanan (6). Program
Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan (7). Program Perencanaan. (8). Program Pengengembangan
SDM
(9).
Program
peningkatan
sarana
dan
prasarana aparatur
a. Masalah dan Tantangan Menyongsong datangnya tahun 2014, tentunya membutuhkan pikiran, kerja yang lebih keras dan dukungan semua pihak untuk mewujudkan pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan, secara umum masalah dan tantangan yang dihadapi di tahun 2014 adalah : 1. Rendahnya Pengetahuan dan keterampilan petani ikan dan nelayan. 2. Belum terkoordinasi dan terorganisasinya sistem jaringan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam suatu kesatuan sistem aquabisnis. 3. Kesiapan Sumber Daya Manusia yang profesional dalam menajemen publik belum memadai 4. Sarana dan Prasarana Perikanan untuk meningkatkan produktifitas terbatas. 5. Belum
termanfaatkannya
Potensi
Sumberdaya
Kelautan
dan
Perikanan secara optimal. 6. Belum adanya data yang akurat untuk mendukung Perencanaan Kelautan dan Perikanan
b. Sasaran yang diinginkan 1. Kesiapan Sumber Daya Manusia yang profesional dalam mengelola perikanan dan Kelautan. 2. Kesiapan Sarana dan Prasarana Perikanan untuk meningkatkan produksi. 3. Berkembangnya Sistem jaringan Kerja Produksi dan Pemasaran hasil Perikanan. 4. Termanfaatkannya potensi pesisir di perairan umum oleh masyarakat untuk kegiatan budidaya.
5. Bertambah luas dan meningkatnya pengelolaan kegiatan budidaya mina padi, kolam tetap dan UPR 6. Tersedianya data dan informasi yang akurat tentang kelautan dan perikanan. 7. Tersedianya sarana dan prasarana berupa PPI atau PP,TPI dan BBI serta balai Diklat Kelautan dan Perikanan. 8. Tergalinya potensi kelautan dan perikanan secara menyeluruh 9. Terbukanya kawasan – kawasan baru sentra produksi perikanan 10. Tersedianya Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan.
c. Arah dan Kebijakan Arah Kebijakan Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2013
pada dasarnya
merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal . Arah Kebijakan yang akan ditempuh dalam Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan dijabarkan melalui Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Biidang Kelautan dan Perikanan tahun 2013 pada :
1.
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut melalui Kegiatan Operasional dan pemeliharaan Kapal Pengawas, Operasi Ilegal Fishing, Sosialisasi Perda tentang Perikanan, Sosialisasi tentang Peraturan dan Perundang-undangan Perikanan Tangkap, Peringatan Hari Nusantara,
Mengikuti
Pameran-pameran
Pembangunan
serta
Kegiatan Lainnya yang di Laksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, RehabilitasiKapal Pengawasan,
1.
Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut
melalui kegiatan Transplantasi Terumbu Karang,
Lanjutan Kajian Sebaran Terumbu Karang dan Ikan Karang, Penanaman Mangrove, Pembangunan Break Water di Natal dan Tabuyung, Penggalian Sedimen Dermaga Natal, Tabuyung dan Batahan. 2.
Program Pengembangan Budidaya Perikanan melalui kegiatan Pemberdayaan Usaha Perikanan Air Tawar, Laut dan Payau, Pengadaan/Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Alat-alat Laboratorium, Pembangunan
Sarana dan Prasarana BBI dan Kelembagaan
UPTD Wilayah Panyabungan, UPR dan Kelompok Pembudidaya, Pemeliharaan/Operasional BBI, Restocking/Penebaran Ikan di Lubuk
Larangan
atau
Perairan
Umum,
PUMP
Budidaya,
Pembangunan Sarana dan Prasaranan Perikanan Budidaya. 3.
Program Pengembangan Perikanan Tangkap melalui kegiatan Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap, PUMP Tangkap
4.
Program Pengembangan Sistim Penyuluh Perikanan
melalui
kegiatan Revitalisasi dan pengembangan kelompok pembudidaya Binaan, Pelatihan Tehnik budidaya, Pelatihan Tehnik Pembenihan Ikan Air Tawar, Pelatihan Tehnik Pengolahan ikan, Pelatihan Budidaya Rumput Laut dan Monitoring Hama dan Penyakit ikan, Pembangunan Pos Cek Point di dua tempat 5.
Program
Optimalisasi
Pengelolaan
dan
Pemasaran
Produk
Perikanan melalui kegiatan Penyediaan Sarana dan prasarana Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan, Gemar Makan ikan dan
Penyediaan
Dana
Talangan
untuk
Pembelian
Produk
Perikanan, PUMP P2HP, Rehabilitasi Mobil Truk Berpendingin. 6.
Program Perencanaan melalui kegiatan Survey Perencanaan dan Pembuatan Gambar, Pembuatan RKA,
Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan, Penyempurnaan Data Budidaya Perikanan, Perikanan
Tangkap dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), Pembuatan Rencana Tata ruang Kelautan Kab. Madina, KajianKajian Tentang Potensi Kelautan dan Perikanan. 7.
Program Pengengembangan SDM melalui kegiatan Study banding Tehnis Budidya perikanan dan Magang bagi Petugas Laboratorium.
8.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui kegiatan
Pembangunan
Gedung
Arsip
Dinas
Perikanan, Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kelautan
dan
Aparatur dan
pembuatan Parkir atap fiber kerangka besi
BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2014
merupakan bahan Pemerintah Daerah dalam menyusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2014 dan nantinya menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pembangunan tahun 2014 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya / Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal.
Keberhasilan atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2014 sangat tergantung pada Tekad, Sikap Mental, Semangat, Ketaatan dan Disiplin seluruh Unsur Organisasi serta dukungan Dana dan Peran aktif Masyarakat.
Oleh Karena itu seluruh Aparatur di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan dan Masyarakat harus sunggug-sungguh dapat mensukseskan Pelaksanaan Program
/
Kegiatan
Pembangunan
Bidang
Kelautan
dan
Perikanan
sebagaimana tertuang dalam RENJA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2014
Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan untuk membangun daerah yang kita cintai ini dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Mandailing Natal “MEWUJUDKAN MANDAILING NATAL YANG AGAMIS, CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA”.
Panyabungan,
Maret 2013
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
Drs. ZAMALUDDIN PEMBINA NIP. 19661025 198602 1 001
