RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017

RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017

KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016

RENCANA KERJA ( RENJA ) INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017

INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : 700/ 85 -INSP./2016 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017 INSPEKTUR KABUPATEN PANDEGLANG, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pandeglang, perlu disusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang;

b.

bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 telah mendapatkan pengesahan Bupati Pandeglang;

c.

bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf “a” dan “b” diatas, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Pandeglang;

: 1.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;

2.

Undang-undang Nomor Keuangan Negara;

17

Tahun

2003

tentang

3.

Undang-undang Nomor 15 Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara;

4.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

Tahun 2004 tentang dan Tanggungjawab

8. Peraturan Pemerintah ..........

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 20052025; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang; 19. Peraturan Daerah........

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021. Memperhatikan : 1.

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang;

2.

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor ..... tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2017

3.

Keputusan Bupati Pandeglang Nomor Tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2017

4.

Keputusan Inspektur Kabupaten Pandeglang Nomor 700/84-INSP./2016 Tanggal 19 Desember 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021. MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

:

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Pandeglang;

KEDUA

:

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan;

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pandeglang Pada tanggal 21 Desember 2016 INSPEKTUR KABUPATEN PANDEGLANG

Drs. H. TAUFIK HIDAYAT, M.Si Pembina Utama Muda / IV-c NIP. 196304211989031012 Tembusan : 1. 2. 3.

Yth. Ibu Bupati Pandeglang (sebagai laporan) Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Pandeglang; Kepala Bappeda Kab. Pandeglang;

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : 700/85-INSP./2016 TANGGAL : 21 Desember 2016

RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017

INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 ini dapat diselesaikan. Rencana Kerja (Renja) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2017, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Kabupaten

Pandeglang

dalam

melaksanakan

tugasnya

di

bidang pengawasan untuk Tahun 2017. Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak. Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Kabupaten Pandeglang.

Pandeglang, 20 Desember 2016 INSPEKTUR KABUPATEN PANDEGLANG

Drs. H. TAUFIK HIDAYAT, MSi Pembina Utama Muda / IV-c NIP. 196304211989031012

Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2017

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................. DAFTAR ISI

i

........................................................................

ii

DAFTAR TABEL .....................................................................

iii

DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................

iv

BAB I

PENDAHULUAN .......................................................

1

1.1 Latar Belakang ...................................................

1

1.2 Landasan Hukum ................................................

3

1.3 Maksud dan Tujuan .............................................

4

1.4 Sistematika Penulisan ..........................................

5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2015 ....................................

7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD ...................................

7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ...........................

8

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ................................................................

9

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD .................. 10 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ........ 11 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .................. 11 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ........................... 12 3.3 Program dan Kegiatan ......................................... 13 BAB III PENUTUP ................................................................ 14 LAMPIRAN


ii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.

Realisasi Anggaran Tahun 2015

per


Program

dan

Kegiatan

iii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2016.

Lampiran 2.

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017.

Lampiran 3.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018.

Lampiran 4.

Analisis Kinerja dan Pelayanan SKPD.


iv

BAB I PENDAHULUAN

Perencanaan Pandeglang

ini

Kinerja

Tahun

merupakan

2017

suatu

Inspektorat

tahapan

Kabupaten

operasionalisasi

dari

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Pandeglang yang telah disusun sebelumnya. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2017 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh aparatur di Inspektorat Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik. Selain

itu

dengan

disusunnya

Rencana

Kerja

Inspektorat

Kabupaten Pandeglang ini diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Stratgis. Sehingga dapat

dilakukan

koreksi

jika

terjadi

penyimpangan

ataupun

perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi. 1.1

Latar Belakang A. Pengertian Umum Rencana Kerja SKPD

Kabupaten

Pandeglang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Kabupaten

Pandeglang

Tahun

2017

merupakan

Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang, yang

memuat

kebijakan,

program

dan

kegiatan

pembangunan pada Tahun 2017, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah (melalui SKPD) maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipsi masyarakat. Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2017

1

Sebagai salah satu SKPD yang ada di Kabupaten Pandeglang, Inspektorat Kabupaten Pandeglang menyusun Renja SKPD Tahun 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta berpedoman pada Renstra Inspektorat dan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2016–2021. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tugas

Pokok

dan

Fungsi

Inspektorat

Kabupaten

Pandeglang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang. Inspektorat Kabupaten Pandeglang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. B. Proses Penyusunan Rencana Kerja SKPD Proses penyusunan Rencana Kerja SKPD diawali dengan penyusunan agenda kerja dan penyiapan data-data/informasi perencanaan

pembangunan

daerah

oleh

Tim

Penyusun

Rencana Kerja SKPD sebagai bahan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja SKPD. Rancangan awal Rencana Kerja SKPD disusun dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra SKPD dan hasil evaluasi pelaksanaan program

dan

berdasarkan

kegiatan isu-isu

periode

penting

sebelumnya,

yang

terkait

serta dengan

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Rancangan Awal


2

Rencana Kerja SKPD ini dibahas dalam forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD yang mencakup : 

Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan

fungsi

SKPD

berdasarkan

usulan

program

dan

kegiatan hasil musrenbang kecamatan; 

Penajaman indikator dan target kinerja, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi SKPD;



Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; dan



Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD sesuai dengan rancangan awal RKAP yang disampaikan oleh Bappeda. Hasil kesepekatan dalam pembahasan forum SKPD atau

forum gabungan SKPD tersebut dirumuskan ke dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD / Forum Gabungan SKPD dan dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan rencana kerja SKPD. Rancangan rencana kerja SKPD disusun oleh masingmasing SKPD dan diverifikasi,

yang

disampaikan dimaksudkan

kepada Bappeda untuk untuk

mengintegrasikan

program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif pada setiap rancangan rencana kerja SKPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Rancangan rencana kerja SKPD yang telah diverifikasi tersebut kemudian dijadikan bahan untuk merumuskan rancangan akhir rencana kerja SKPD yang kemudian ditetapkan dan disahkan sebagai Rencana Kerja SKPD oleh Bupati.


3

C. Kaitan Renja SKPD dengan Proses Penyusunan RAPBD Rencana Kerja SKPD yang telah disahkan oleh Bupati merupakan

bahan masukan dalam penyusunan Rancangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana prioritas kegiatannya sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendapatan lainnya. Melalui Rapat Koordinasi Bidang (Pra Musrenbang RKPD) dilakukan pembahasan terhadap keseluruhan Rencana Kerja SKPD

yang

kemudian

dikoordinasikan

dalam

upaya

penyusunan Rancangan RKPD. Rancangan RKPD yang telah disahkan

menjadi

Pemerintah

RKPD

Daerah

merupakan

melalui

TAPD

pedoman

untuk

bagi

penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai tahap dalam penyusunan RAPBD dan juga sebagai pedoman bagi SKPD untuk menyusun RKA-SKPD. D. Kaitan Renja SKPD dengan Tupoksi Masing-Masing SKPD Sebagaimana

kita

ketahui

bahwa

setiap

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai

SKPD dengan

kewenangan dan urusan masing masing dari SKPD tersebut, sehingga dalam penyusunan Renja SKPD pun disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap SKPD. Proses perencanaan

tahunan

SKPD

diawali

dengan

menyusun

rancangan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta mempertimbangkan kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga lainnya. Hal ini dimaksudkan agar sasaran dan tujuan serta alokasi anggaran/kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah dapat bersinergi dalam pencapaiannya.


4

1.2

Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renja SKPD Inspektorat kabupaten Pandeglang Tahun 2017 adalah : 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan

Undang-Undang

Nomor

9

Tahun

2015

tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 

Peraturan

Pemerintah

Nomor

20

Tahun

2004

tentang

Rencana Kerja Pemerintah; 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;



Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


5



Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008

tentang

Urusan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten

Pandeglang; 

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025;



Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah

Kabupaten

Pandeglang Tahun 2011-2031 

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;



Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;



Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021;



Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang;.

1.3

Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk

memberikan

arah

dan

pedoman

perencanaan

pembangunan tahunan setiap SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang perlu segera ditangani.


6

1.4

Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 disusun menurut sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Bab ini

menjelaskan mengenai gambaran

umum

penyusunan Renja SKPD, latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja SKPD dan sistematika penulisan. BAB II

EVALUASI

PELAKSANAAN

RENCANA

KERJA

INSPEKTORAT TAHUN 2015 Bab

ini

memuat

kajian

(Review)

terhadap

hasil

evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2015)

dan

perkiraan

pencapaian

tahun

berjalan

(tahun 2016) serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD serta program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018.

BAB IV

PENUTUP Berisikan mendapat

catatan-catatan perhatian,

penting baik

yang

dalam

perlu rangka

pelaksanaannya maupun rencana tindak lanjut.


7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD. A. Realisasi Program Dan Kegiatan Tahun 2015 Untuk Tahun Anggaran 2015, Inspektorat Kabupaten Pandeglang

memperoleh

anggaran

sebesar

Rp.

3.898.985.000,- untuk membiayai 8 program yang terdiri dari 22 Kegiatan. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 3.368.275.265,- atau sebesar 86,39%. Adapun

rincian

realisasi

per

program

dan

jenis

kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini. Tabel. 1. Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan Tahun 2015

No A.

Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 Rencana Realisasi % (Rp.) (Rp.)

Program dan Kegiatan Program pelayanan administrasi Perkantoran

756.846.400

645.742.285

85.32%

1.

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

110.000.000

109.802.000

99.82%

2.

Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

245.625.400

226.105.400

92.05%

3.

Kegiatan Layanan Administrasi Kantor

401.221.000

309.834.885

77.22%

Program peningkatan sarana & prasarana aparatur

581.850.000

484.262.550

83.23%

1.

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas

363.200.000

330.480.000

99.99%

2.

Kegiatan Pemeliharaan berkala Gedung Kantor

rutin/

81.550.000

25.000.000

30.66%

3.

Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

127.100.000

120.082.550

94.48%

4.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

10.000.000

8.700.000

87.00%

B.


8

No C.


Program dan Kegiatan Program Peningkatan Disiplin Aparatur

34.550.000

33.400.000

96.67%

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

34.550.000

33.400.000

96.67%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

63.820.000

57.820.000

98.52%

1.

Kegiatan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

54.010.000

48.010.000

88.89%

2.

Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD

9.810.000

9.810.000

100.00 %

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

31.530.000

31.455.000

99.76%

1.

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

24.380.000

24.305.000

99.69%

2.

Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

7.150.000

7.150.000

100.00 %

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.904.753.600

1.635.496.300

85.86%

1. D.

E.

F.

1.

Kegiatan Pengawasan Berkala

Pelaksanaan Internal Secara

992.413.600

741.168.850

74.68%

2.

Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

218.970.000

217.421.250

99.28%

3.

Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

100.415.000

96.246.200

95.85%

4.

Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Akhir Kegiatan

119.510.000

111.750.000

93.51%

5.

Reviu Laporan PEMDA/SKPD

Keuangan

246.550.000

242.090.000

98.19%

6.

Kegiatan Kabupaten

LAKIP

54.500.000

54.500.000

100.00 %

7.

Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)

Intern

67.395.000

67.320.000

99.89%

8.

Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah daerah

105.000.000

105.000.000

100.00 %

Evaluasi


9

No


Program dan Kegiatan

G.

1.

H.

1.

Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

463.860.000

434.175.130

93.60%

Kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemriksa dan aparatur pengawasan

463.860.000

434.175.130

93.60%

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan

61.775.000

45.924.000

74.34%

Penyusunan Norma,Standar,Prosedur,Kriteria (NSPK) Bidang Pengawasan

61.775.000

45.924.000

74.34%

3.898.985.000

3.368.275.265

88.57%

Jumlah

B. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja Realisasi

Program/kegiatan

yang

tidak

memenuhi

target kinerja tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1) Terdapat beberapa kegiatan yang secara anggaran tidak mencapai

target

sedangkan

secara

target

kinerja

sepenuhnya terpenuhi. 2) Hampir semua kegiatan dapat terpenuhi secara target kinerja.

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pandeglang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan

Susunan

Perangkat

Daerah

Kabupaten

Pandeglang

adalah sebagai berikut :


10

A. Unsur Pimpinan adalah Inspektur B. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari: 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum. C. Unsur Pelaksana adalah Inspektur Pembantu, terdiri dari : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I; 2. Inspektur Pembantu Wilayah II; 3. Inspektur Pembantu Wilayah III; 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV. Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

dan

fungsi

Inspektorat Kabupaten Pandeglang didukung oleh 66 (Enam puluh enam) orang Pegawai, terdiri dari 57 (lima puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil, 9 (sembilan) orang Pegawai Honorer. Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten Pandeglang terdiri dari 11 (sebelas) orang berpendidikan Magister (S2), 36 (tiga puluh enam) orang berpendidikan Sarjana (S1), 4 (empat) orang berpendidikan Sarjana Muda (D-III), 4 (empat) orang SLTA dan 2

(dua) orang SLTP. Secara

Struktural Jabatan/Esselonisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Jabatan Eselon II/b sebanyak 1 (satu) orang, Eselon III/a sebanyak 5 (lima) orang, Eselon IV/a sebanyak 2 (dua) orang dan terdapat 1 (satu) jabatan esselon IV/a yang kosong karena pejabat sebelumnya telah pensiun. Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 39 Tahun Rincian

2016

tentang

Tugas,

Kedudukan,

Fungsi

Dan


Tata

Susunan Kerja

Organisasi, Inspektorat 11

Kabupaten

Pandeglang

mempunyai

tugas

melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan

daerah

di

bidang

pembangunan,

pemerintahan dan kemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan atas

penyelenggaraan

pembangunan,

pemerintahan

pemerintahan

dan

desa

dibidang

kemasyarakatan

dan

pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat Kabupaten Pandeglang mempunyai Fungsi : a. Penyusunan perencanaan bidang pengawasan; b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c.

Penyelenggaraan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dan kasus pengaduan; d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; e. Pelaksanaan

pembinaan,

koordinasi

dan

evaluasi

kegiatan pengawasan; f.

Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Inspektorat;

g. Pelaksanaan pemeriksaan atas permintaan Instansi lain; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisis Pandeglang

kinerja

pelayanan

berdasarkan

Inspektorat

indikator

kinerja

Kabupaten

yang

sudah

ditentukan dalam standar pelayanan minimal maupun IKK Inspektorat Kabupaten Pandeglang harus dilaksanakan oleh Inspektorat

Kabupaten

Pandeglang

dalam

memberikan

pelayanan kepada masyarakat/publik. Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2017

12

standar pelayanan minimal tersebut akan memudahkan pihak lain (masyarakat/publik) untuk mendapatkan kepastian prosedur, dasar hukum dan waktu terhadap pelayanan yang diberikan sebagaimana digambarkan dalam lampiran 1 (satu) dokumen rencana kerja ini.

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Pada umumnya penyelenggaraan manajemen birokrasi di Kabupaten dengan

Pandeglang telah

kecenderungan

birokrasi

secara

berjalan

perubahan

nasional.

dengan

perbaikan

Prinsip service

baik

seiring

budaya kerja oriented dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi semakin dapat ditunjukkan baik secara institusional oleh masing-masing satuan kerja maupun secara personal oleh aparat birokrasi. Penguatan sikap yuridis,

penegakan

administrasi

dan

masyarakat

selama

disiplin

keuangan, ini

kerja, serta

telah

disiplin

pengelolaan

peningkatan

menjadi

bagian

partisipasi dari

upaya

perbaikan penyelenggaraan birokrasi tersebut. Namun demikian seluruh upaya yang dilaksanakan itu sangat disadari belum dapat menghilangkan sama sekali perilaku penyimpangan karena

itu

dalam

penyelenggaraan

pengawasan

intern

pemerintahan.

pemerintah

Oleh

senantiasa

dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi sehingga dapat ditemukan

indikator-indikator yang dapat

melakukan

upaya

perbaikan

digunakan

penyelenggaraan

untuk

birokrasi

di

Kabupaten Pandeglang secara terus menerus. Sampai dengan tahun 2015 masih terdapat temuan hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti, pada tahun 2015 juga telah dilaksanakan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan reguler terhadap 60 obyek pemeriksaan yang terdiri dari :


13

- Badan/Dinas/Kantor

: 16 SKPD

- Kecamatan

: 12 Kecamatan

- Kelurahan

: 8 Kelurahan

- Desa

: 24 Desa

Dari

60

objek

pemeriksaan

tersebut

masih

terdapat

temuan-temuan baik administrasi maupun kerugian daerah. Keadaan yang digambarkan di

atas masih terjadi karena

beberapa hal, antara lain : 1. Pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan masih minim; 2. Pengawasan atasan langsung terhadap pelaksanaan tugas bawahan belum maksimal; 3. Kepedulian pimpinan unit kerja atas tindak lanjut hasil pemeriksaan masih kurang; 4. Tidak pernah ada hukuman yang diberikan oleh atasan langsung

kepada

pimpinan

unit

kerja

yang

tidak

menindaklanjuti temuan; 5. Kurangnya pemahaman pemegang kas, sehingga terjadi kesalahan berulang dalam ketentuan perpajakan, tunjangan keluarga

dan

ketentuan-ketentuan

lainnya

dalam

pengelolaan keuangan. Kondisi lainnya yang dapat digambarkan adalah bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan mulai meningkat sebagai

akibat bergulirnya reformasi. Kepekaan masyarakat

semakin tinggi, masyarakat semakin berani untuk melaporkan adanya

dugaan

pengawasan disalurkan Inspektorat

praktek

tersebut melalui

dilakukan

Lembaga

Kabupaten

penyimpangan. secara

Swadaya

Pandeglang

Fungsi-fungsi

pribadi

dan

Masyarakat

senantiasa

juga (LSM).

menanggapi

dengan baik dengan memproses setiap laporan masyarakat.


14

Adanya pelaporan atau pengaduan masyarakat tentang dugaan

penyimpangan

penyelenggaraan

pemerintahan

merupakan kecenderungan positif apabila ditinjau dari sisi peningkatan pengawasan masyarakat (wasmas). Tetapi disisi lain hal ini juga dapat menjadi tolok ukur terhadap efektifitas pengawasan reguler yang dilaksanakan oleh Aparat Penawasan Intern Pemerintah (APIP), bahwa pengawasan belum mencapai tingkatan yang maksimal. karena

adanya

sistem

atau

Hal ini dapat terjadi antara lain

kemungkinan

prosedur

kelemahan-kelemahan

pengawasan,

kurang

dalam

memadainya

pengalokasian sumber daya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Visi Pemerintah Kabupaten Pandeglang yaitu “Pandeglang Berkah : Transformasi harmoni agrobisnis, maritimbisnis dan wisatabisnis

menuju

rumah

sehat

dan

sejahtera

2020”

merupakan cita-cita seluruh lapisan birokrasi dan masyarakat Kabupaten

Pandeglang.

Visi

tersebut

hendaknya

menjadi

sumber inspirasi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menetapkan kondisi ideal yang diharapkan menurut ruang lingkup tugas pokok dan fungsi masing-masing. Bagi

Inspektorat

kiranya

“pemerintahan

daerah

yang

bersih” dan “supremasi hukum” merupakan kata kunci yang mengajak seluruh organ lembaga ini dalam mencurahkan segala perhatian,

konsentrasi,

melaksanakan

tugas

komitmen

pokok

dan

dan

dedikasi

fungsinya.

Secara

untuk sadar

Inspektorat akan menempatkan diri sebagai salah satu institusi pendukung

utama

tercapainya

visi

Pemerintah

Kabupaten

yang

bersih

merupakan

Pandeglang. Pemerintahan

daerah

penyelenggaraan pemerintahan yang terjaga dari praktek yang korup, kolusif dan nepotis. Pemerintahan bersih hanya dilakukan dengan

cara

menegakkan

supremasi


hukum,

akuntabel

15

terhadap rakyat, mengembangkan partisipasi publik, transparan kepada publik, pemanfaatan sumber daya dan kelembagaan yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang profesional, dan berorientasi masa depan. Undang-undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah payung hukum yang menjadi dasar

yang

kuat

dan

menghilangkan

keraguan

dalam

memberantas praktek penyimpangan tanpa pandang bulu. Peluang untuk melakukan kehendak Undang-Undang tersebut menjadi lebih besar dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pencegahan penyimpangan akan lebih maksimal dengan adanya prosedur yang ketat dan teratur. Untuk itu terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjadi faktor pendukung dalam memperbesar peluang pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan negara dan daerah. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 akan mengurangi

masalah

kerugian

negara

dan

kewajiban

penyetoran kepada negara yang disebabkan oleh kelalaian pemegang

kas

(bendahara).

Karena

undang-undang

ini

mewajibkan pengangkatan bendahara dalam jabatan fungsional, sehingga akan terjadi peningkatan pemahaman para bendahara terhadap

ketentuan-ketentuan

yang

berhubungan

dengan

pengelolaan keuangan. Disamping itu seringnya pergantian pejabat bendahara akan bisa dikurangi. Disamping perundang-undangan yang dapat memberikan dukungan, tantangan

ada

pula

terhadap

undang-undang

pelaksanaan

tugas

yang

memberikan

pengawasan

yakni

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah


16

Nomor

71

Tahun

2010

tentang

Standar

Akuntansi

Pemerintahan. Tantangan penerapan aturan ini akan dialami pada tahap awal, tetapi pada akhirnya akan tetap berdampak positif

terhadap

kesempurnaan

administrasi

keuangan

pemerintah. Dengan memahami peluang dan tantangan tersebut maka kesiapan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan akan lebih mantap. Dan pada

akhirnya

pencapaian

cita-cita

tersebut

akan

dapat

menunjukkan kecenderungan umum berupa : 1. Menurunnya kasus yang merugikan Negara/daerah; 2. Meningkatnya disiplin kepegawaian, administrasi, anggaran dan perpajakan; 3. Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan

dan

prosedur/tata

kerja

yang

berlaku

pada

umumnya; 4. Membaiknya kualitas pelayanan kepada masyarakat, dalam aspek pembiayaan, prosedur dan jangka waktu pelayanan. Dalam perspektif yang lebih sempit, berhubungan dengan tugas pokok Inspektorat maka kondisi yang dapat dijadikan tolok ukur antara lain : 1. Teridentifikasinya

perilaku

yang

menyimpang

dari

perundang-undangan, aturan dan prosedur yang berlaku melalui pelaksanaan pengawasan yang terkoordinasi; 2. Meningkatnya persentasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tepat waktu; 3. Tuntasnya

tindak

lanjut

atas

temuan

yang

berindikasi

merugikan keuangan negara dan daerah; 4. Meningkatnya sikap taat terhadap ketentuan perundangundangan yang berlaku;


17

5. Terselesaikannya permasalahan sesuai tuntutan, laporan atau pengaduan masyarakat; 6. Tersedianya dokumen pengawasan yang bersifat simultan mencakup perencanaan sampai dengan evaluasi.

Analisis Faktor Internal dan Eksternal 1) Kekuatan – Peluang ( strength – opprtunity ) a)

Optimalisasi

Aparatur

melalui

dukungan

lembaga

pembina pengawasan fungsional b)

Optimalisasi

Aparatur

pemeriksaan

dan

terhadap

kewenangan

Instansi

lain

melakukan berdasarkan

Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 serta Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. 2) Kekuatan – Ancaman ( Strength – Threath ) a)

Optimalisasi

Aparatur

dan

Petunjuk

Operasional

pemeriksaan untuk meningkatkan respon Instansi lain; b)

Optimalisasi Organisasi dan Aparatur guna memenuhi harapan

Masyarakat

terhadap

akuntabilitas

kinerja

Pemerintah ; c)

Optimalisasi Organisasi dan Aparatur serta Petunjuk Operasional pemeriksaan guna memenuhi tuntutan terhadap transparansi.

3) Kelemahan – Peluang ( Weekness – Opportunity ) a)

Tingkat pemahaman tentang hasil audit dan standar audit

melalui

peran

lembaga

Pembina

Pengawas

Fungsional ; b)

Tingkatkan kerjasama Tim dan pemahaman kode etik serta

standar

audit

untuk

memenuhi

harapan

Masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah. 4) Kelemahan – Ancaman ( Weekness – Threath )


18

a)

Tingkatkan pemahaman kode etik dan standar audit guna peningkatan pemanfaatan hasil pemeriksaan ;

b)

Tingkatkan kerjasama Tim dan pemahaman kode etik serta standar audit untuk mendorong peran LSM dibidang pengawasan Masyarakat;

c)

Tigkatkan

pemahaman kode etik serta standar audit

guna meningkatkan respon Instansi lain.

2.4

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengn membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dimana antara Satuan Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang dilakukan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan karena beberapa alasan diantaranya : 1. Untuk

mengetahui

apakah

terdapat

perbedaan

antara

rancangan awal RKPD dengan kebutuhan pada Satuan Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang; 2. Untuk memperoleh gambaran penyebab adanya perbedaan tersebut

sesuai

rancangan

awal RKPD

dengan

analisis

kebutuhan; 3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan yang cocok namun besarannya berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran 2 tentang review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2016 pada Satuan Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang.


19

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional A. Prioritas Pembangunan Nasional Telahaan

terhadap

kebijakan

nasional

diupayakan

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan terkait dengan visi misi pemerintah Kabupaten Pandeglang. Yang menjadi prioritas pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut : 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; 2. Membangun

tata

kelola

pemerintahan

yang

bersih,

efektif, demokratis dan terpercaya; 3. Membangun

Indonesia

dari

pinggiran

dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4. Memperkuat

kehadiran

negara

dalam

melakukan

reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8. Melakukan revolusi karakter bangsa;


20

9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Sedangkan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2017 adalah “Memacu pembangunan insprastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah”. Berdasarkan

prioritas

pembangunan

nasional

sebagaimana tersebut diatas yang sebut dengan “nawa cita” maka Inspektorat Kabupaten Pandeglang menempatkan diri pada upaya pencapaian tujuan kedua yaitu “Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya”. Hal ini dilakukan dengan upaya mengawal kebijakan Kepala Daerah yang dilaksanakan melalui program dan kebijakan

dari

masing-masing

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah yang ada, sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan efisien.

B. Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Pemerintah Provinsi Banten telah mentapkan prioritas pembangunan tahun 2017 sebagai berikut : 1) Peningkatan kapasitas

dan daya saing SDM untuk

mengurangi tingkat pengangguran dan kemisikinan. 2) Peningkatan ketahanan pangan dan keamanan pangan, serta penguatan logistik pangan. 3) Peningkatan konektivitas dan daya dukung infrastruktur dan suprastruktur terhadap ekonomi dan investasi yang lebih merata, 4) Peningkatan

akses,

promosi

dan

mutu

pelayanan

kesehatan,


21

5) Pengendalian tata ruang, kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya air, mitigasi serta adaptasi bencana. 6) Peningkatan reformasi

kualitas

tata

birokrasi

kelola

serta

pemerintahan

penyelenggaraan

dan

pilkada

Banten. Tema Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2017 yaitu “Menjaga

Momentum

Pertumbuhan

Ekonomi

Melalui

Percepatan Pembangunan Infrastruktur”.

C. Prioritas Pembangunan Pandeglang

Pemerintah

Kabupaten

Memperhatikan Tema dan prioritas pembangunan nasional beberapa

maupun isu

Provinsi

strategis

Banten

dan

serta

permasalahan

berdasarkan mendasar

pembangunan di Kabupaten Pandeglang sebagaimana yang telah

diuraikan

maka

tema

pembangunan

Kabupaten

Pandeglang Tahun 2017 adalah “Mendorong kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berdaya saing”. Adapun

prioritas

pembangunan

Kabupaten

Pandeglang tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1) Penyediaan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta pendidikan; 2) Penanganan

desa

tertinggal

dan

kemiskinan,

serta

peningkatan lapangan kerja; 3) Peningkatan insprastruktur dan suprastruktur kawasan pertanian, pariwisata, maritim dan kawasan strategis; 4) Peningkatan daya saing dan daya dukung daerah; 5) Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan tata kelola pemerintah.


22

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 adalah untuk memberikan arah

dan

pedoman

perencanaan

pengawasan

tahunan

Inspektorat Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2017 sesuai prioritas secara terarah dan terpadu, sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi

Inspektorat

Kabupaten

Pandeglang

serta

isu

permasalahan yang perlu ditangani. Sedangkan

sasaran

Renja

Inspektorat

Kabupaten

Pandeglang Tahun 2017 adalah tersusunnya rencana program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Pandeglang tahun 2017 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana dana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi. 3.3. Program dan Kegiatan A. Visi dan Misi Inspektorat Inspektorat sebagai salah satu Perangkat Daerah pada Lingkup

Pemerintah

Kabupaten

Pandeglang,

dalam

menetapkan visinya perlu mengacu pada visi Kabupaten Pandeglang. Visi Kabupaten Pandeglang : “Pandeglang Berkah : Transformasi harmoni agrobisnis, Maritimbisnis, dan Wisatabisnis menuju Rumah Sehat dan Keluarga Sejahtera 2020” Visi Inspektorat Kabupaten Pandeglang Dengan mengacu pada visi Kabupaten Pandeglang tersebut, serta dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat,

maka

Visi

Inspektorat

Kabupaten

Pandeglang adalah:


23

“Menjadi unit pengawasan internal pemerintah yang profesional dan berintegritas untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik” Misi Inspektorat Kabupaten Pandeglang Misi merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan untuk menjabarkan dan mencapai visi yang telah ditetapkan, karena

organisasi

aktifitasnya

selalu

yang

baik

digerakan

adalah oleh

organisasi

Misi.

Maka

yang untuk

merealisasikan dan mengimplementasikan Visi Inspektorat Kabupaten

Pandeglang

sebagaimana

dinyatakan

diatas,

akan ditempuh melalui misi Yaitu : 1. Meningkatkan

profesionalisme

aparat

pengawasan

internal pemerintah. 2. Menyelenggarakan

fungsi pengawasan

internal yang

efektif dan berkelanjutan Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, serta

dengan

mempertimbangkan

faktor-faktor

penentu

keberhasilan di atas, maka dapat disusun tujuan yaitu : 1. Terbentuknya aparatur pengawasan yang kompeten; 2. Terciptanya sistem

pengawasan

internal pemerintah

daerah yang profesional; 3. Tersedianya Pedoman Kebijakan Sistem dan Prosedur Bidang Pengawasan. Sedangkan sasarannya adalah : 1. Meningkatnya

kemampuan

aparatur

pengawasan

internal melalui pendidikan dan Pelatihan; 2.

Meningkatnya cakupan pengawasan, penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan, koordinasi pengawasan dan akuntabilitas tatakelola pemerintah daerah;

3. Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Publik; Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2017

24

4. Meningkatnya

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

yang berkualitas; 5. Meningkatnya pengawasan melalui penguatan sistem dan Prosedur pengawasan.

B. Kebijakan Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakantindakan tertentu. Adapun kebijakan yang disusun juga merupakan

pegangan

bagi

setiap

kegiatan

aparatur

pemerintah atau anggota organisasi dan masyarakat agar tercapai

kelancaran

serta

keterpaduan

dalam

upaya

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut: 1)

Peningkatan fungsional)

Kapasitas melalui

SDM

(pejabat

kerjasama

struktural

pendidikan

dan

dan

pelatihan

dengan instansi pembina, maupun penyelenggaraan pelatihan mandiri.

2) Peningkatan

pemeriksaan

berdasarkan

manajemen

penyelesaian

tindaklanjut

atas

risiko; 3) Mendorong

hasil

pemeriksaan APIP maupun BPK-RI 4) Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan; 5) Meningkatkan koordinasi pengawasan dengan APIP dan BPK-RI; 6)

Mendorong

peningkatan

kualitas

laporan

keuangan

baik

SAKIP

pada

pemerintah daerah maupun SKPD;

7) Pelaksanaan

evaluasi

dan

reviu

atas

Pemerintah daerah dan SKPD; Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2017

25

8) Peningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran melalui reviu; 9) Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di tingkat SKPD; 10) Penyusunan

dan

Penyempurnaan

Norma,

Standar,

Prosedur dan Kriteria Bidang Pengawasan

C. Program dan Kegiatan Program

kerja

operasional

merupakan

proses

penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program operasional juga merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan dimana penjabaran program operasional yang disusun

dan

dilaksanakan

oleh

Inspektorat

Kabupaten

Pandeglang Tahun 2017 mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pandeglang. Program dan kegiatan tersebut diuraikan dalam bentuk kegiatan

sebagaimana

kegiatan

pokok

Pemerintah

Kabupaten Pandeglang yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi inspektorat yaitu : 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala; b. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan; c. Kegiatan

Koordinasi

Pengawasan

yang

Lebih

Komprehensif; d. Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Akhir Kegiatan; e. Kegiatan Review Laporan Keuangan Pemda/SKPD; Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2017

26

f. Kegiatan Evaluasi LAKIP Kabupaten; g. Kegiatan

Sistem Pengendalian

Intern

Pemerintah

(SPIP); h. Kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah Daerah; i.

Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu / Tematik;

j. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP. 2.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah; a. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. b. Kegiatan Fasilitasi Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional

3. Program Penataan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. a. Kegiatan

Penyusunan

Norma, Standar, Prosedur,

Kriteria (NSPK) Bidang Pengawasan; 4. Program

Perencanaan

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pembangunan Daerah. a. Kegiatan Reviu Perencanaan Pemerintah Daerah; 5. Program Pengembangan data/informasi/statistic daerah; a. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Data Statistik Daerah; Selain dari program dan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pandeglang, terdapat pula program dan kegiatan penunjang yang terdiri dari :


27

1. Program Layanan Dasar Perangkat Daerah a. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; b. Kegiatan

Rapat-Rapat

Koordinasi

dan

Konsultasi

Kedalam dan Keluar Daerah; c.

Kegiatan Layanan Administrasi kantor;

d. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional; e. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/ Operasional; f.

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung

Kantor; g. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan

Kantor. h. Kegiatan

Penyusunan

Laporan

dan

Rekonsiliasi

Keuangan; i.

Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD.

j.

Kegiatan

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Perangkat Daerah; k. Kegiatan

Penyusunan

Dokumen

Pelaporan

dan

Evaluasi Perangkat Daerah. Untuk lebih mengetahui Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 dapat dilihat dalam Lampiran 3 Dokumen Rencana Kerja ini.


28

BAB IV PENUTUP

BAB III

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain : 1. Pelaksanaan Reguler)

kegiatan

tidak

dapat

internal

secara

dilaksanakan

berkala

(Pemeriksaan

secara keseluruhan

yaitu

lingkup Dinas, Badan, Bagian, Kantor, dan lembaga lainnya sebanyak 31 SKPD untuk Tahun 2015 hanya terperiksa 16 SKPD dan Lingkup kecamatan sebanyak 35 kecamatan, hanya terperiksa sebanyak 12 kecamatan. Sedangkan untuk Kelurahan dari jumlah 13 kelurahan hanya 8 kelurahan yang diperiksa dan dari 326 Desa yang diperiksa hanya 24 desa. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran dan waktu serta kurangnya jumlah aparat pengawasan. 2. Pelaksanaan kegiatan penanganan kasus yang masuk dilaksanakan secara keseluruhan. Pada tahun 2015 Kasus yang ditangani sebanyak 16 Kasus. 3. Pelaksanaan kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana namun belum semua obrik menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Inspektorat maupun pemeriksa eksternal disebabkan masih kurangnya pemahaman obrik terhadap pentingnya penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan. 4. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat belum sepenuhnya memadai untuk kegiatan operasional pemeriksaan, baik itu sarana untuk kegiatan operasional (kendaraan dinas) maupun

sarana

lainnya

yang

mendukung

pada

kelancaran

pelaksanaan tugas (laptop, komputer dll).


29

Program Inspektorat

operasional Kabupaten

yang

disusun

Pandeglang

dan

untuk

dilaksanakan

Tahun

2017

oleh

adalah

sebanyak 7 Program. Adapun rencana kegiatan Inspektorat Kabupaten Pandeglang tahun 2017 adalah sebanyak 25 kegiatan. Demikian Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pandeglang.


30

LAMPIRAN-LAMPIRAN


31

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 KABUPATEN PANDEGLANG NAMA PD: Inspektorat Rencana Tahun 2017

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator / Kinerja Program /Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

1

2

3

4

5

6

7

1

WAJIB PEMERINTAH DAERAH

5.100.699.350,00

01.xx

Urusan Wajib Pemerintah Daerah Pelayanan Dasar

5.083.699.350,00

1.xx.xx.xxx

Program Layanan Dasar Perangkat Daerah

1.xx.xx.xxx.xxx

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.xx.xx.xxx.xxx

Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Efektif

100 %

Catatan Penting


Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

8

9

10 5.192.564.317,50 5.174.714.317,50

1.168.676.350,00

100 %

189.237.350,00 Jumlah Alat Listrik dan Elektronik

Inspektorat Kab. Pandeglang

Jumlah Peralatan kebersihan dan bahan pembersih


Jumlah air minum dalam kemasan


Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Jumlah spanduk, bilboard, plang dan sejenisnya


6 item 23 item 120 galon 5 item 3 item

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

198.699.217,50

5.148.500,00

APBD Kabupaten

10 item

9.158.850,00

APBD Kabupaten

21 item

2.520.000,00

APBD Kabupaten

120 galon

169.410.000,00

APBD Kabupaten

5 item

3.000.000,00

APBD Kabupaten

3 item

110.000.000,00 Kab. Pandeglang dan Luar Kabupaten Pandeglang

1 tahun

40.000.000,00

APBD Kabupaten

1 tahun

Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kab. Pandeglang dan Luar Kabupaten Pandeglang

1 tahun

70.000.000,00

APBD Kabupaten

1 tahun

1

5.405.925,00 9.616.792,50 2.646.000,00 177.880.500,00 3.150.000,00 115.500.000,00

Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah


1.063.940.167,50

42.000.000,00

73.500.000,00

Rencana Tahun 2017


KODE



Lokasi



Sumber Dana

1

2

3

4

5

6

7

1.xx.xx.xxx.xxx

Layanan administrasi kantor

Catatan Penting



8

9

10

376.297.000,00

389.441.850,00

Jumlah TKK


Jumlah Petugas Administrasi Perkantoran


Penyelenggaraan Pameran


Jumlah Petugas Kebersihan


Jumlah Petugas Keamanan


Jumlah Upah Tukang Pembuatan Pameran


Jumlah Upah Pembantu Tukang Pembuatan Pameran


4 OH

Jumlah ATK dan Materai


59 Item

Jumlah Belanja Rekening Telepon


Jumlah Belanja Rekening Air


Jumlah Belanja Rekening Listrik


Jumlah Belanja Surat Kabar


Jumlah Belanja Pengangkutan Sampah


Jumlah Belanja Publikasi dan Dokumentasi

Kab. Pandeglang

Jumlah Belanja Cetak


10 Item

18.394.000,00

APBD Kabupaten

Jumlah Belanja Mamin Rapat


60 Dus

126.000.000,00

APBD Kabupaten


5 Orang (60 ob) 5 Orang (60 ob) 1 Kegiatan 2 Orang (24 ob) 3 Orang (36 ob) 4 OH

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 480 Ekspl 48 Kali 6 Kali

2

18.840.000,00

APBD Kabupaten

5 Orang (60 ob)

15.000.000,00

APBD Kabupaten

5 Orang (60 ob)

15.450.000,00

APBD Kabupaten

1 Kegiatan

6.000.000,00

APBD Kabupaten

2 Orang (24 ob)

10.800.000,00

APBD Kabupaten

3 Orang (36 ob)

480.000,00

APBD Kabupaten

4 OH

360.000,00

APBD Kabupaten

4 OH

52.173.000,00

APBD Kabupaten

59 Item

28.800.000,00

APBD Kabupaten

12 Bulan

7.200.000,00

APBD Kabupaten

12 Bulan

42.000.000,00

APBD Kabupaten

12 Bulan

10.200.000,00

APBD Kabupaten

480 Ekspl

1.200.000,00

APBD Kabupaten

48 Kali

12.000.000,00

APBD Kabupaten

6 Kali 10 Item 60 Dus

19.782.000,00 15.750.000,00 16.222.500,00 6.300.000,00 11.340.000,00 504.000,00 378.000,00 54.781.650,00 30.240.000,00 7.560.000,00 44.100.000,00 10.710.000,00 1.260.000,00 12.600.000,00 19.313.700,00 132.300.000,00

Rencana Tahun 2017


KODE



Lokasi



Sumber Dana

1

2

3

4

5

6

7

Jumlah Belanja Mamin tamu


1 Tahun

Jumlah Penjilidan


Jumlah Penggandaan


1.xx.xx.xxx.xxx

1.xx.xx.xxx.xxx

1.xx.xx.xxx.xxx

200 Dokumen

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



8

9

10

6.000.000,00

APBD Kabupaten

1 Tahun

2.400.000,00

APBD Kabupaten

200 Dokumen

3.000.000,00

APBD Kabupaten

200 Dokumen

25.000.000,00 Jumlah Gedung yang dipelihara

1.xx.xx.xxx.xxx

200 Dokumen

Catatan Penting


1 Gedung

25.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kab. Pandeglang

9 unit

Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 yang dipelihara

Kab. Pandeglang

9 unit

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1 Gedung

Pemeliharaan Laptop Pemeliharaan PC

Kab. Pandeglang

Pemeliharaan AC

Kab. Pandeglang

Pemeliharaan Mesin Photocopy

Kab. Pandeglang

21 unit 6 unit 12 unit 1 unit

Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

154.400.000,00

9 unit

28.080.000,00

APBD Kabupaten

9 unit


Kab. Pandeglang

12 Dokumen

8.400.000,00

15 unit

2.100.000,00

APBD Kabupaten

6 unit

3.000.000,00

APBD Kabupaten

12 unit

1.500.000,00

APBD Kabupaten

1 unit

41.076.000,00

3

26.250.000,00

162.120.000,00 29.484.000,00 15.750.000,00

APBD Kabupaten

41.076.000,00 Jumlah Dokumen Laporan Keuangan

3.150.000,00

191.604.000,00 APBD Kabupaten

15.000.000,00 Kab. Pandeglang

2.520.000,00


182.480.000,00 Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 yang dipelihara

6.300.000,00

8.820.000,00 2.205.000,00 3.150.000,00 1.575.000,00 43.129.800,00

APBD Kabupaten

12 Dokumen

43.129.800,00

Rencana Tahun 2017


KODE



Lokasi



Sumber Dana

1

2

3

4

5

6

7

1.xx.xx.xxx.xxx

Pengelolaan Aset Perangkat Daerah

41.076.000,00

Kab. Pandeglang

9 Dokumen

18.980.000,00

Kab. Pandeglang

7 Dokumen

19.530.000,00

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.xx.xx.xxx

1.xx.xx.xxx.xxx

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

8

9

10 43.129.800,00

APBD Kabupaten

12 Dokumen

10 Dokumen

Meningkatnya Hasil Pengawasan Internal Kebijakan KDH yang sesuai dengan Perundangundangan

1 Unit

150.000.000,00

35.70 %

5 Dokumen

Kab. Pandeglang

3.331.500.000,00

96 LHP

1.656.400.000,00

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

1 Unit

50,94 %

APBD Kabupaten

152 LHP

3.498.075.000,00

1.739.220.000,00 157.500.000,00

Jumlah Gelar Hasil Pengawasan

Kab. Pandeglang dan Luar Kab. Pandeglang

1 Kegiatan

20.150.000,00

APBD Kabupaten

1 Kegiatan

Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pengawasan


1 Tahun

129.850.000,00

APBD Kabupaten

1 Tahun

4

157.500.000,00

1.739.220.000,00

150.000.000,00


20.506.500,00 157.500.000,00

APBD Kabupaten

1.656.400.000,00 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan

19.929.000,00 20.506.500,00

APBD Kabupaten


43.129.800,00 19.929.000,00

APBD Kabupaten

19.530.000,00

Jumlah Kendaraan Dinas (Pick Up)

1.xx.xx.xxx.xxx

12 Dokumen

Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Perangkat Daerah

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH


18.980.000,00

Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi 1.xx.xx.xxx.xxx

Kab. Pandeglang

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan

1.xx.xx.xxx.xxx


41.076.000,00 Jumlah Laporan Aset

1.xx.xx.xxx.xxx

Catatan Penting

21.157.500,00

136.342.500,00

Rencana Tahun 2017


KODE



Lokasi



Sumber Dana

1

2

3

4

5

6

7

1.xx.xx.xxx.xxx

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Jumlah Koordinasi Pengawasan dengan Aparat Eksternal

1.xx.xx.xxx.xxx


8

9

10 162.750.000,00

4 Kegiatan

105.000.000,00

APBD Kabupaten

5 Kegiatan

2 Kegiatan

50.000.000,00

APBD Kabupaten

2 Kegiatan


2 Dokumen

185.600.000,00

Review Laporan Keuangan PEMDA/SKPD Kab. Pandeglang

3 Dokumen

91.000.000,00

Evaluasi LAKIP Kabupaten

4 Dokumen

Kab. Pandeglang

Jumlah Dokumen Reviu LKIP Pemda

Kab. Pandeglang

69 Dokumen 1 Dokumen

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

2 Dokumen

Kab. Pandeglang

53.750.000,00

72 Dokumen

21.250.000,00

APBD Kabupaten

1 Dokumen

Jumlah Satgas SPIP yang dibentuk

Kab. Pandeglang

Jumlah Monitoring Penerapan SPIP

Kab. Pandeglang

Jumlah Dokumen Evaluasi SPIP

Kab. Pandeglang


APBD Kabupaten

1 Kegiatan

14.200.000,00

APBD Kabupaten

66 SKPD

35 SKPD

14.900.000,00

APBD Kabupaten

35 SKPD

1 Dokumen

14.900.000,00

APBD Kabupaten

1 Dokumen

66 SKPD

5

95.550.000,00

56.437.500,00 22.312.500,00 188.160.000,00

135.200.000,00

1 Kegiatan

194.880.000,00


179.200.000,00 Jumlah Sosialisasi Maturitas Level SPIP

52.500.000,00


75.000.000,00 Jumlah Dokumen Evaluasi LKIP SKPD

110.250.000,00


91.000.000,00 Jumlah Dokumen Reviu Lap. Keuangan Pemda

1.xx.xx.xxx.xxx

Kab. Pandeglang dan Luar Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang dan Luar Kab. Pandeglang

Pelaksanaan Pemeriksaan Akhir Kegiatan Jumlah Dokumen Stock Opname dan Kas Opname

1.xx.xx.xxx.xxx


155.000.000,00 Jumlah Koordinasi dan Sarasehan dengan APIP

1.xx.xx.xxx.xxx

Catatan Penting

141.960.000,00 14.910.000,00 15.645.000,00

15.645.000,00

Rencana Tahun 2017


KODE



Lokasi



Sumber Dana

1

2

3

4

5

6

7

1.xx.xx.xxx.xxx

Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan pemerintah daerah Kab. Pandeglang

60 kasus

461.300.000,00

Audit dengan Tujuan Tertentu / Tematik Kab. Pandeglang

40 Dokumen

353.000.000,00

Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

1.xx.xx.xxx.xxx

Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Bidang Pengawasan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah

1.xx.xx.xxx.xxx

Fasilitasi Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional


Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pengawasan

9

10 484.365.000,00

APBD Kabupaten

16 kasus

1 Kegiatan

25.000.000,00

100 %

Kab. Pandeglang

10 Dokumen

Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

-

29,67 %

APBD Kabupaten

1 Kegiatan

100 %


Inspektorat

APBD Kabupaten

483.523.000,00

2 Kegiatan

20.000.000,00

6

26.250.000,00

-

5 Dokumen

46,00 %

20.000.000,00

Jumlah Pelaksanaan Penilaian

370.650.000,00 26.250.000,00

-

5 Dokumen

484.365.000,00 370.650.000,00

APBD Kabupaten

Jumlah NSPK Bidang Pengawasan

1.xx.xx.xxx

8

25.000.000,00 Jumlah Pendampingan Kapabilitas APIP

1.xx.xx.xxx


353.000.000,00 Jumlah Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu

1.xx.xx.xxx.xxx


461.300.000,00 Jumlah Kasus pengaduan yang ditangani

1.xx.xx.xxx.xxx

Catatan Penting

-

507.699.150,00


2 Kegiatan

21.000.000,00

Rencana Tahun 2017


KODE



Lokasi



Sumber Dana

1

2

3

4

5

6

7

1.xx.xx.xxx.xxx

Peningkatan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1.xx.xx.xxx 1.xx.xx.xxx.xxx

Reviu Perencanaan Pemerintah Daerah



8

9

10

463.523.000,00 Jumlah Aparatur yang diikutsertakan diklat

Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Catatan Penting

Inspektorat

Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan daerah

60 Orang

463.523.000,00

33,41 %

100.000.000,00


40 Orang 50,00 %

100.000.000,00 Jumlah Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir RKPD

Inspektorat

1 Dokumen

Jumlah Laporan Hasil Reviu Rancangan Renja SKPD

Inspektorat

1 Dokumen

9.050.000,00

1 Dokumen

41.200.000,00

APBD Kabupaten

1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen

Inspektorat

2 Dokumen

41.575.000,00

APBD Kabupaten

Jumlah Laporan Hasil Reviu Operasional APIP

Inspektorat

1 Dokumen

8.175.000,00

APBD Kabupaten

7

105.000.000,00 105.000.000,00

APBD Kabupaten

Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA-PD dan RKA-SKPD


486.699.150,00

9.502.500,00 43.260.000,00 43.653.750,00 8.583.750,00

KODE

Rencana Tahun 2017




Lokasi



Sumber Dana

2

3

4

5

6

7

1 2

Urusan Wajib Pemerintah Daerah Non Pelayanan Dasar

17.000.000,00

2.xx

STATISTIK

17.000.000,00

1.xx.xx.xxx 1.xx.xx.xxx.xxx

Program pengembangan data/ informasi/statistik daerah Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Data Statistik Daerah

Meningkatnya Data/ Informasi/ Statistik Daerah

100 %

Catatan Penting



8

9

10 17.850.000,00 17.850.000,00

17.000.000,00

100 %

17.000.000,00 Jumlah Dokumen Data Statistik Bidang Pengawasan

Kab. Pandeglang

1 Kegiatan

17.000.000,00

TOTAL


1 Dokumen

5.100.699.350,00 Desember 2016

Mengetahui INSPEKTUR

Drs. H. TAUFIK HIDAYAT, M.Si NIP. 196304211989031012

8

17.850.000,00 5.192.564.317,50

Pandeglang,


17.850.000,00

RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017

Recommend Documents