RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT TAHUN 2013

RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT TAHUN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012

KATA PENGANTAR

Bismillahirrakhmanirrakhiim, Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2013 ini dapat diselesaikan. Rencana Kerja (Renja)

ini berisikan rencana program dan rencana

kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2013, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat

Kabupaten Bandung dalam melaksanakan

tugasnya di bidang pengawasan untuk Tahun 2013. Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak. Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2013 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Kabupaten Bandung.

Wassalamu’alaikum wr,wb. Soreang, 26 Januari 2012

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB. I

BAB. II

BAB. III

PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang .....................................................................

1

1.2 Landasan Hukum ................................................................

2

1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................

4

1.4 Sistematika Penulisan .........................................................

5

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2011 dan 2.1 Capaian Renstra Periode 2011-2015 .................................. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat ............................... Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi 2.3 Inspektorat ........................................................................... 2.4 Review Terhadap RKPD 2013.............................................. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....

14 17 18 18

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, dan KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..............................

BAB. IV

8

3.2 Tujuan, dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat ................ 3.3 Program dan Kegiatan ........................................................

19 19 22

PENUTUP

30

BAB I PENDAHULUAN Perencanaan Kinerja Tahun 2013 Inspektorat Kabupaten Bandung ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari Rencana Strategis Periode 20112015 Inspektorat kabupaten Bandung, sebagaimana telah disusun sebelumnya. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2013 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman

bagi

seluruh

Aparat

Inspektorat

Kabupaten

Bandung

dalam

melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik. Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat ini diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Stratgeis. Sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi. 1.1

LATAR BELAKANG Rencana

Kerja

Tahun

2013

Inspektorat

Kabupaten

Bandung

ini

merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis periode 2011-2015 Inspektorat Kabupaten Bandung. Adapun hasil dari proses ini adalah berupa rencana kerja tahunan bagi Inspektorat. Perencanaan

kinerja

ini

merupakan

suatu

aktivitas

analisis

dan

pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan. Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2013

1

menetukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-saran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkahlangkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal. 1.2

LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2013

Inspektorat Kabupaten Bandung ini yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara

Republik

IndonesiaTahun

2003

Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287) 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)


2

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1022 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bandung Provinsi Jawa Barat 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-1023 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bandung Provinsi Jawa Barat


3

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah. 15. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2012 1.3

MAKSUD dan TUJUAN Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2013 Inspektorat Kabupaten Bandung

ini memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2013, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program-programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya. Dengan tersedianya seluruh informasi diatas dalam Rencana Kerja Tahun 2013 maka diharapkan Dokumen Rencana Kerja ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Tahun 2013 ini Inspektorat akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber – sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal. Dalam Rencana Kerja Tahun 2013 ini juga terdapat informasi – informasi yang akan memudahkan Inspektorat dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan.


4

1.4

SISTEMATIKA PENULISAN Pada dasarnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2013 ini, memuat Program-

program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bandung. Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2013 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya

dapat

dipahami dengan baik. 1.1 Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD 1.2 Landasan Hukum Memuat

penjelasan

tentang

undang-undang,

peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA Inspektorat Tahun 2013 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat, serta susunan garis besar isi dokumen Bab II

Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2012 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2011 dan Capaian RENSTRA Inspektorat Periode 2011-2015


5

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2011 dan perkiraan pencapaian tahun 2012, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapian target RENSTRA Inspektorat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Inspektorat tahun-tahun sebelumnya. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan. 2.3 Isu-isu

Penting

Penyelenggaraan

Tugas

dan

Fungsi

Inspektorat Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapian Visi, dan Misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang. 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD Berisikan uraian mengenai : membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil perbandingan. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan para stakeholders yang terkait langsung dengan pelayanan. Bab III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Penelaahan

yang

menyangkut

arah

kebijakan,

prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan Tugas pokok, dan Fungsi Inspektorat.


6

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Inspektorat Merupakan suatu rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA Inspektorat 3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Bab IV Penutup Berisikan Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.


7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU 2.1

Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2011 dan Capaian RENSTRA Periode 2011-2015 Pada

bagian

ini

akan

diuraikan

mengenai

review

hasil

evaluasi

pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2011 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2012, serta progress pencapaian kinerja dalam RENSTRA Periode 20112015

sehingga

dapat

teridentifikasi

sampai

sejauh

mana

Inspektorat

melaksanakan program dan kegiatannya. Untuk Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2011 pada umumnya realisasi program / kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direalisasikan, bahkan terdapat beberapa program / kegiatan yang pencapaian kinerjanya melebihi target rencana. Yaitu pada program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dalam Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk capaian kinerja pada Tahun berjalan yaitu Tahun 2012 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja Tahun 2012 serta perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2013 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Inspektorat Periode 2011-2015, dikarenakan Rencana Kerja 2012 masih dalam tahun berjalan. Untuk lebih jelasnya uraian mengenai evaluasi pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2011 dan Capaian RENSTRA Periode 2011-2015 akan disajikan dalam tabel berikut :


8

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Inspektorat dan Pencapaian RENSTRA Inspektorat s/d Tahun 2012 Kabupaten Bandung Nama SKPD : Inspektorat

Kode Rekening

1 1

20

06

05

1

20

06

05

02

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Keluaran) / Kegiatan (Hasil)

Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Inspektorat Tahun 2015)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2010

2

3

4

5

Meningkatnya kapabilitas Aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung khususnya Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.

9 Kali Pelaksanaan Bintek dan Pelatihan di Kantor Sendiri (650 Org peserta)

0

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangundangan


Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2011

Target RENJA Inspektorat Tahun 2011

Realisasi RENJA Inspektorat Tahun 2011

Tingkat Realisasi (%)

6

7

8

1 Kali Bintek dengan peserta 250 Org

100,00%


9

Target Program dan Kegiatan (RENJA Inspektorat Tahun 2012)

Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Inspektorat s/d tahun 2012 Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2012

Tingkat capaian Realisasi Target RENSTRA (%)

9

10

11

2 Kali Pelatihan di Kantor Sendiri (50 Org Peserta)


38,46%

1

20

06

21

1

20

06

21

1

20

06

20

1

20

06

20

01

01

03

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Meningkatnya profesionalisme Aparat Pengawas Pemerintah Daerah

65 Orang Diklat Kepengawasan dan Pendukung Kepengawasan lainnya

0

0

Terlaksananya Pengawasan Secara Berkala pada seluruh SKPD di Kabupaten Bandung Terevaluasinya LAKIP Pemerintah Kabupaten Bandung

322 SKPD

0

38 SKPD

5 Dokumen

0


0

1 Dokumen

10

0,00%


0

0,00%

38 SKPD

100,00%

71 SKPD

38 SKPD

11,80%

1 Dokumen

100,00%

1 Dokumen

1 Dokumen

20,00%

05

Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan

06

Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

07

Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

08

Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

Terinventarisirnya Pengelompokan Temuan, Penyebab, Rekomendasi serta Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Teralaksananya Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK-RI

50 Putaran (150 Temuan )

0

10 Putaran (30 Temuan)


100,00%



20,00%

1.250 Temuan

0

250 Temuan

285 Temuan

114,00%

250 Temuan

285 Temuan

22,80%

Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Terevaluasinya Temuan Hasil Pemeriksaan per triwulan

5 Laporan

0

1 Laporan

1 Laporan

100,00%

1 Laporan

1 Laporan

20,00%

20 Laporan

0

4 Laporan

4 Laporan

100,00%

4 Laporan

4 Laporan

20,00%


11

1

20

06

20

04

1

20

06

20

02

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintah di Bawahnya

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah

Meningkatnya Kualitas pembangunan berkat pengawasan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik di kabupaten

300 Proyek Fisik

0

60 Proyek Fisik

Tertanganinya Pemeriksaan Kasus atas pengaduan Masyarakat, Mas Media, SMS dan kasus Pelimpahan dari Instansi yang lebih tinggi

470 Kasus

0

94 Kasus


12

130 Proyek Fisik

216,67%

60 Proyek Fisik

130 Proyek Fisik

43,33%

97 Kasus

103,19%

94 Kasus

97 Kasus

20,64%

1

20

06

24

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Kasus Masyarakat 01

Kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

31 Kecamatan dan 7 Dinas Badan/Tahun

0

31 Kecamatan dan 7 Dinas Badan/Tahun

24 Kecamatan

77,42%

0

24 Kecamatan

Soreang, 26 Januari 2012


13

63,16%

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Khusus untuk Inspektorat sampai dengan saat ini belum ada Indikator

Kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum, maupun IKK. Oleh karena itu Inspektorat menentukan sendiri tolak ukur kinerja serta indikator kinerja lainnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat serta Noma dan standar pelayanan Inspektorat lainnya yang berkaitan. Berikut tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat :


14

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Bandung

No

Indikator

1

2

1

Meningkatnya kapabilitas Aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung khususnya Aparat Pengawas Internal Pemerintah kabupaten Bandung

2

Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

SPM/St andar Nasiona l 3 -

Target RENSTRA Inspektorat

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun 2013

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Catatan Analisis

7

8

9

10

11

12

13

1 Kali Pelaksanaan PKS (Pelatihan diKantor Sendiri) untuk sebanyak 250 Org


0




-

5 Orang Diklat Kepengawasa n

2 Kali Pelaksanaan PKS (Pelatihan diKantor Sendiri) untuk sebanyak 50 Org 20 Orang Diklat Kepengawasa n dan Pendukung Kepengawasa n lainnya

-

5 Orang Diklat Kepengawasa n


IKK

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

4

5

6

-

0


15

Kegiatan ini memang direncanak an dimulai dari tahun 2012

3

Menurunnya jumlah temuan pada setiap pelaksanaan pengawasan secara berkala

terlaksananya pengawasan secara berkala pada 38 SKPD yang ada dilingkungan Kabupaten Bandung






4

Terevaluasinya LAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Terevaluasinya 1 Dokumen LAKIP PEMDA

Terevaluasiny a 1 Dokumen LAKIP PEMDA

Terevaluasiny a 1 Dokumen LAKIP PEMDA




5

Terinventarisirnya Pengelompokan temuan, Penyebab, Rekomendasi serta Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terlaksananya Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK-RI

sebanyak 30 Temuan

sebanyak 10 putaran kegiatan Inventarisir


sebanyak 30 Temuan



Terevaluasi Sebanyak 250 Temuan






7

Terlaksananya Reviu Laporan keuangan Pemerintah Daerah

Tersusunnya 1 Laporan Hasil Reviu laporan Keuangan Pemerintah Daerah





8

Terevaluasinya Temuan Hasil Pemeriksaan per triwulan

4 Laporan evaluasi Temuan Hasil Pemeriksaan


Tersusunnya 1 Laporan Hasil Reviu laporan Keuangan Pemerintah Daerah 4 Laporan evaluasi Temuan Hasil Pemeriksaan




6


16

9

Meningkatnya kualitas pembangunan berkat pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik di wilayah Kabupaten Bandung

120 Fisik Proyek

60 Fisik Proyek

200 Fisik Proyek

Raskin di 268 Desa dan 9 Kelurahan

264 Desa & 9 Kelurahan

Raskin di 268 Desa dan 9 Kelurahan

10

Terlaksananya Pengawasan atas Bangub TA 2011 untuk PEMDA Kabupaten Bandung

17 LHP, 2 Unit Laptop, 1 Paket Aplikasi Internet, 1 Laporan Studi Komparasi

-

11

Tertanganinya Pemeriksaan Kasus atas pengaduan masyarakat, Mas Media, SMS Gate way dan Kasus Pelimpahan dari Instansi yang lebih tinggi

Tertangani sebanyak 94 Kasus



- 120 Desa Fisik Proyek PLID - 5 Titik Proyek Pembangunan Puskesmas - 1 Titik Proyek Pembangunan Pasar - 4 Titik Proyek Dinas PU - Raskin di 267 Ds dan 9 Kelurahan

60 Fisik Proyek

-

17 LHP, 2 Unit Laptop, 1 Paket Aplikasi Internet, 1 Laporan Studi Komparasi

-

-





17

264 Desa & 9 Kelurahan

200 Fisik Proyek Raskin di 268 Desa dan 9 Kelurahan

Kegiatan yang didanani oleh BANGUB PROVINSI JABAR ini belum dapat diestimasi besaran dan peruntuka nnya

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsi Inspektorat, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Inspektorat, yaitu : 1. Faktor Internal a. Masih belum efektifnya dampak pemeriksaan, hal ini dapat terlihat dari masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan dalam setiap pemeriksaan berkala, adapun yang mempengaruhi masalah ini adalah

kurangnya

jangka

waktu

pemeriksaan

dikarenakan

terbatasnya anggaran yang tersedia untuk Inspektorat. b. Masih kurangnya jumlah Auditor yang dimiliki oleh Inspektorat, yaitu hanya sebanyak 26 orang, sedangkan berdasarkan analisis terdahulu seharusnya Inspektorat Kabupaten Bandung memiliki 90 orang Auditor, hal ini disebabkan kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki Inspektrorat. 2. Faktor Eksternal a. Kualitas Auditor Inspektorat Daerah yang rata-rata masih ada pada level 1 (Initial) dan 2

(Insfrastructure) seharusnya Auditor di

Inspektorat Daerah sudah berada pada level 3 (Integrated) atau level 4 (Managed) atau 5 (Optimized), hal ini disebabkan karena masih terbatasnya penyertaan Auditor dalam pelaksanaan diklat teknis kepengawasan. b. Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan yang masih belum memenuhi Standart

Pemeriksaan,

hal

ini

disebabkan

belum

pernah

dilaksanakannya Bintek Penulisan LHP yang Efektif. Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai berikut : 1. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah. 2. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan. 3. Mewujudkan inspektorat sebagai Counsultant Partner.


18

4. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 5. Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat. Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif terhadapap visi dan Misi Bupati Bandung serta Visi dan Misi Inspektorat khususnya. 2.4

Review Terhadap RKPD 2013 RKPD 2013 sampai dengan saat RENJA 2013 ini disusun belum

diterbitkan, sehingga kami tidak dapat melakukan review atas RKPD 2013. 2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten

Bandung tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Inspektorat Kabupaten Bandung belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stake holders.


19

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN 3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional. Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok, dan Fungsi

Inspektorat adalah INPRES 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, oleh karena itu secara tidak langsung Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh Inspektorat akan mendukung keberhasilan INPRES 5 Tahun 2004 tersebut. Sampai dengan saat ini belum ada lagi Kebijakan-kebijakan Nasional mengenai kepengawasan, sehingga kami pun belum merubah Program dan Kegiatan sebagaimana telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis Inspektorat Periode 2011-2015. 3.2

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Sebelum dirumuskan

tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja ini,

terlebih dahulu kami akan mengungkapkan kembali Tujuan dan Sasaran Inspektorat yang tercantum dalam Rencana Strategis Periode 2010-2015 sebagai berikut : Tujuan Inspektorat Kabupaten Bandung : 1. Terbentuknya aparat pengawas internal yang kompeten. 2. Terwujudnya Laporan Hasil Pemeriksaan yang sesuai dengan SA-APFP (Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah). 3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik melalui pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah. 4. Terwujudnya peningkatan

kualitas

pembangunan di Kabupaten

Bandung melalui pengawasan pelaksanaan pembangunan. 5. Terwujudnya

pelayanan prima melalui transparansi pengaduan

masyarakat.


20

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu satu tahunan maka Inspektorat Kabupaten Bandung menjabarkannya dalam suatu sasaran, yang mencakup : 1. Bersertifikasinya seluruh Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah yang ada di Inspektorat Kabupaten Bandung sesuai dengan jejang pendidikannya. 2. Terpenuhinya

Fungsi

Laporan

Hasil

Pemeriksaan

sebagai

alat

komunikasi Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah dengan para Stakeholders di Kabupaten Bandung. 3. Semakin rendahnya jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya. 4. Semakin rendahnya jumlah kerugian bagi negara akibat pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan. 5. Semakin rendahnya jumlah pengaduan masyarakat ke Inspektorat Kabupaten Bandung. 6. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Bandung. Untuk Rencana Kerja Tahun 2013 ini kami belum dapat melakukan evaluasi progress

pencapaian tujuan dan sasaran dikarenakan realisasi

pencapaian kinerja pada tahun rencana pertama masih sedang berlangsung (2012), selain itu kami pun tidak melakukan penyesuaian target dikarenakan belum adanya perubahan kebijakan pengawasan ditingkat nasional.


21

Namun demikian target pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat untuk Tahun 2013 kami rasa masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita kebutuhan berikut tabel Tujuan dan Sasaran Tahun 2013 : Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Tahun 2013

No

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Kinerja Sasaran pada Tahun 2013

1

2

3

4

5

1

Terbentuknya Aparat Pengawas Internal yang kompeten

Bersertifikasinya seluruh Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah yang ada di Inspektorat Kabupaten Bandung sesuai dengan jejang pendidikannya. Terpenuhinya Fungsi Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai alat komunikasi Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah dengan para Stakeholders di Kabupaten Bandung. Semakin rendahnya jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya.

Meningkatnya kapabilitas Aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung khususnya Aparat Pengawas Internal Pemerintah kabupaten Bandung


Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan


Menurunnya jumlah temuan pada setiap pelaksanaan pengawasan secara berkala


Terevaluasinya LAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung


Terinventarisirnya Pengelompokan temuan, Penyebab, Rekomendasi serta Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terlaksananya Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK-RI


2

Terwujudnya pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.



22

3

4

3.3

Terwujudnya pengawasan pembangunan di Kabupaten Bandung.

Terwujudnya pelayanan prima melalui transparansi pengaduan masyarakat.

Semakin rendahnya jumlah kerugian bagi negara akibat pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan.

Semakin rendahnya jumlah pengaduan masyarakat ke Inspektorat Kabupaten Bandung. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Bandung.

Terlaksananya Reviu Laporan keuangan Pemerintah Daerah


Terevaluasinya Temuan Hasil Pemeriksaan per triwulan Meningkatnya kualitas pembangunan berkat pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik di wilayah Kabupaten Bandung Terlaksananya Pengawasan atas Bangub TA 2011 untuk PEMDA Kabupaten Bandung Tertanganinya Pemeriksaan Kasus atas pengaduan masyarakat, Mas Media, SMS Gate way dan Kasus Pelimpahan dari Instansi yang lebih tinggi


200 Fisik Proyek Raskin di 268 Desa dan 9 Kelurahan

-


Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Bandung dalam upaya pencapaian target kinerja

pada tahun 2013 menetapkan 3 Program dengan jumlah Kegiatan sebanyak 10 Kegiatan sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala b. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah


23

c.


d. Kegiatan Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintah di Bawahnya e. Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan f.


g. Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif h. Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan a. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Seluruh program dan kegiatan diatas pada dasarnya mendukung Visi dan Misi Bupati Periode 2011-2015 khususnya pada Misi point 2 yaitu Meningkatkan

Profesionalisme Birokrasi oleh karena itu Inspektorat dimulai pada tahun 2011 mulai mengakomodir kegiatan yang bersifat pengembangan Aparat Inspektorat khususnya Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang ada di Inspektorat Kabupaten Bandung. Agar lebih memudahkan dalam menganalisis Program dan Kegiatan serta Besaran perkiraan kebutuhan anggarannya berikut tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2013 dan Prakiraan Maju 2014 :


24

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bandung Nama SKPD : Inspektorat

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014

Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof

Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8

Target Capaia n Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

9

10

Urusan Wajib

1

20

1

20

Pemerintahan Umum 06

Inspektorat Setiap SKPD

1

20

06

01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyedian Jasa Surat Menyurat

Meningkatnya ketepatan waktu dan sasaran dalam informasi kedinasan


Inspektorat

8500 Surat

2.668.000.000

1.482.300.000

1.060.000.000

713.800.000

15.000.000

25

APBD Kab. Bandung

5000 Surat

6.000.000

02

08

10

11

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya, Air, dan Listrik

Inspektorat

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya penunjang kebersihan lingkungan kerja

Inspektorat

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Inspektorat

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Inspektorat


12 Bln Langgan an Internet , dan Air PDAM, serta tersedia 456 galon air

11 Bln Honor OB, 60 Alat Kebersi han dan bahan pember sih. 100 Jenis Alat Tulis Kantor 50 Jenis Barang Cetakan dan Penggan daan

20.000.000

APBD Kab. Bandung

60.000.000

APBD Kab. Bandung

200.000.000

APBD Kab. Bandung

150.000.000

APBD Kab. Bandung

26

12 Bln Langga nan Interne t, dan Air PDAM, serta tersedi a 456 galon air 11 Bln Honor OB, 30 Alat Kebersi han dan bahan pembe rsih. 80 Jenis Alat Tulis Kantor 40 Jenis Barang Cetaka n dan Pengga ndaan

19.000.000

35.000.000

135.000.000

100.800.000

12

13

14

15

17

18

20

22

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya peralatan listrik beserta komponenkomponennya

Inspektorat

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Perlengkapan Kantor untuk Menunjang Tupoksi

Inspektorat

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Inspektorat

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

Tersedianya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Terpenuhinya Penyediaan Makanan & Minuman Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Inspektorat

Kegiatan Peningkatan Hari-hari Bersejarah

Terlaksananya peringatan hari-hari bersejarah

Inspektorat

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman


Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

10 Buah Alat Listrik

4 Buah Notebo ok 10 Buah PC 24 Buah Tabung Gas

15.000.000

APBD Kab. Bandung

10 Buah Alat Listrik

75.000.000

APBD Kab. Bandung

4 Buah Notebo ok

10.000.000

APBD Kab. Bandung

15.000.000

APBD Kab. Bandung

24 Buah Tabung Gas 1 Paket

250.000.000

APBD Kab. Bandung

12 Bulan

200.000.000

APBD Kab. Bandung

30.000.000

APBD Kab. Bandung

10 Kali Tingkat Provins i, 4 Kali Tingkat Pusat, 1 Paket

20.000.000

APBD Kab. Bandung

1 Paket

12 Bulan

10 Kali Tingkat Provinsi, 6 Kali Tingkat Pusat, 1 Paket

8 PHBN

27

11.000.000

20.000.000

3.000.000

14.000.000

250.000.000

100.000.000

10.000.000

8 PHBN 10.000.000

1

20

06

02

03

05

22

24

1

20

06

03 02

05

1

20

06

05

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Pembangunan Gedung Kantor

1.330.000.000 Terciptanya Lingkungan Kerja Yang Nyaman

Inspektorat

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasioanal

Inspektorat

Pemeliharan rutin berkala gedung kantor

Terciptanya Lingkungan Kerja Yang Nyaman

Inspektorat

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional

Inspektorat

Tersedianya Pakaian Dinas Batik Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Olah raga

Inspektorat

Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

1 Paket Pemelih araan

11 kend. roda empat & 13 kend. Dinas roda dua

570.000.000

400.000.000

APBD Kab. Bandung

350.000.000

APBD Kab. Bandung

150.000.000

APBD Kab. Bandung

1 Paket Pemeli haraan

430.000.000

APBD Kab. Bandung

11 kend. roda empat & 13 kend. Dinas roda dua

50.000.000

APBD Kab. Bandung

60 Stel Pakaian Batik

40.000.000

APBD Kab. Bandung

60 Stel Pakaian Olahra ga

90.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Inspektorat

60 Stel Pakaian PDH 60 Stel Pakaian Olahrag a

155.000.000

28

150.000.000

420.000.000

35.000.000 10.000.000

25.000.000

130.000.000

02

1

20

06

06

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

Meningkatnya kapabilitas Aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung khususnya Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.

Inspektorat

2 Kali Pelaksa naan PKS (Pelatih an diKantor Sendiri) untuk sebanya k 50 Org

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01

02

155.000.000

APBD Kab. Bandung

2 Kali Pelaksa naan PKS (Pelatih an diKanto r Sendiri) untuk sebany ak 50 Org

33.000.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Inspektorat

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Inspektorat

7 Dokume n Pelapor an 2 Laporan

130.000.000

33.500.000

23.000.000

APBD Kab. Bandung

7 Dokum en Pelapor an

10.000.000

APBD Kab. Bandung

2 Lapora n

22.500.000

11.000.000

Urusan Program 1

20

06

20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH


1.860.000.000

1.399.791.575

1.785.000.000

1.363.733.575

29

01

02

03

04

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Terlaksananya Pengawasan Secara Berkala pada 69 SKPD di Kabupaten Bandung

Inspektorat

Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah

Tertanganinya Pemeriksaan Kasus atas pengaduan Masyarakat, Mas Media, SMS dan kasus Pelimpahan dari Instansi yang lebih tinggi

Inspektorat


Terevaluasinya LAKIP SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

Inspektorat

Kegiatan Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintah di Bawahnya

Meningkatnya Kualitas pembangunan melalui pelaksanaan Pemeriksaan pembangunan sarana prasarana fisik, Pemeriksaan Sampling Raskin, Pemeriksaan Sampling PAD di Kecamatan, dan Pemeriksaan Sampling Dana BOS

Inspektorat


71 SKPD 700.000.000

APBD Kab. Bandung

71 SKPD

615.000.000

300.000.000

APBD Kab. Bandung

282 Kasus

170.000.000

100.000.000

APBD Kab. Bandung

1 Dokum en LAKIP

200.000.000

APBD Kab. Bandung

180 Fisik Proyek

0

1 Dokume n LAKIP

200 Fisik Proyek Raskin di 268 Desa dan 9 Kelurah an

Raskin di 268 Desa dan 9 Kelurah an

30

20.000.000

160.000.000

05

06

07

08

1

20

06

21

Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan

Terinventarisirnya Pengelompokan Temuan, Penyebab, Rekomendasi serta Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Inspektorat


Terlaksananya Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK-RI

Inspektorat

Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Inspektorat

Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

Terevaluasinya Temuan Hasil Pemeriksaan per triwulan

Inspektorat

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan


150 Temuan

15.000.000

APBD Kab. Bandung

150 Temua n

15.000.000

250 Temuan

350.000.000

APBD Kab. Bandung

250 Temua n

343.733.575

100.000.000

APBD Kab. Bandung

20.000.000

APBD Kab. Bandung

1 Lapora n REVIU SKPD/L KPD 4 Lapora n

1 Laporan REVIU SKPD/LK PD 4 Laporan

75.000.000

31

20.000.000

20.000.000

36.058.000

01

Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Meningkatnya profesionalisme Aparat Pengawas Pemerintah Daerah

JUMLAH

Inspektorat

20 Org Diklat Kepenga wasan dan Penduk ung kepenga wasan lainnya

75.000.000

4.528.000.000

APBD Kab. Bandung

10 Org Diklat Kepeng awasan dan Penduk ung kepeng awasan lainnya

36.058.000

2.882.091.575

Soreang, 26 Januari 2012


32

BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2013 ini disusun, sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Periode 2011-2015, dalam Rencana Kerja Tahun 2013 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Rencana Kerja tahun 2013 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Inspektorat Kabupaten Bandung, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2013. Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat. Selain itu dukungan maupun Political Will dari pemerintah daerah dan seluruh organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Bandung pada umumnya. Soreang, 26 Januari 2012


33

RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT TAHUN 2013

Recommend Documents