INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017
PANDEGLANG 2016
KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG Nomor : 800/Kep.86 –Insp/2016 Tentang PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017 INSPEKTUR KABUPATEN PANDEGLANG Menimbang
:
bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021 dengan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021, maka Inspektorat Kabupaten Pandeglang perlu menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5243);
4.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerntah;
9.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
10.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun Tahun 2010 tentang Pelaksanaaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12.
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandgelang Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8);
13.
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031;
14.
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
15.
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021;
16.
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang;
17.
Keputusan Inspektur Kabupaten Pandeglang Nomor 700/84-INSP./2016 Tanggal 19 Desember 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021. MEMUTUSKAN;
Menetapkan
:
KESATU
:
Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Pandeglang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021;
KEDUA
:
Uraian lengkap Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pandeglang Pada Tanggal 21 Desember 2016 INSPEKTUR KABUPATEN PANDEGLANG ttd Drs. H. TAUFIK HIDAYAT, M.Si Pembina Utama Muda / IV-c NIP. 196304211989031012
LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : 800/Kep.86 –Insp/2016 TANGGAL : 21 Desember 2016.…….………………………
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017
INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 ini dapat diselesaikan. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan acuan ukuran kinerja yang
digunakan
oleh
Inspektorat
Kabupaten
Pandeglang
untuk
menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas
kinerja
serta
melakukan
evaluasi
pencapaian
kinerja
Inspektorat Kabupaten Pandeglang; Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak. Akhirnya kami berharap semoga Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun
2017
ini
dapat
bermanfaat,
khususnya
bagi
Inspektorat
Kabupaten Pandeglang. Pandeglang,
Desember 2016
Inspektur Kabupaten Pandeglang
ttd Drs. H. TAUFIK HIDAYAT, M.Si Pembina Utama Muda / IV-c NIP. 196304211989031012
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ---------------------------------------------------
i
DAFTAR ISI ---------------------------------------------------------
ii
BAB I
PENDAHULUAN ---------------------------------------------
1
1.1 LATAR BELAKANG ----------------------------------------
1
1.2 TUJUAN DAN SASARAN ----------------------------------
2
1.3 LANDASAN HUKUM ---------------------------------------
2
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN -------------------------------
3
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA ----------------------------
5
BAB III PENUTUP ----------------------------------------------------
12
LAMPIRAN
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017
BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Kinerja (performance) tersebut
terjadi
sebagai
menjadi
isu
konsekuensi
dunia
saat
tuntutan
ini.
Hal
masyarakat
terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu tidak terpisahkan dari standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja Aparatur, diharapkan dapat menunjukkan kontribusi profesionalnya secara nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan publik secara umum pada organisasi tempatnya bekerja, dan dampak akhir bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)
atau Key
performance
indicators (KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah tetapkan oleh organisasi. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten
Pandelang
dimaksudkan
untuk
memberikan
arah,
komitmen dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahunan Inspektorat Kabupaten Pandeglang sesuai prioritas secara terarah dan
terpadu,
sekaligus
sebagai
komitmen
bagi
Inspektorat
Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan :
a.
Perencanaan jangka menengah SKPD;
b.
Perencanaan tahunan;
c.
Dokumen Perjanjian Kinerja;
d.
Pelaporan akuntabilitas kinerja;
e.
Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017
f.
Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
1.2. TUJUAN DAN SASARAN Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 ditujukan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting, akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten,
serta
untuk
memperoleh/mengetahui
ukuran
keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang dengan mengacu pada prinsipprinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.
1.3. LANDASAN HUKUM Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)
Inspektorat
Kabupaten
Pandeglang Tahun 2016, disusun berdasarkan : 1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun Perencanaan Pembangunan Nasional;
2004
tentang
Sistem
2.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerntah;
2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 8.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
9.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun Tahun 2010 tentang Pelaksanaaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandgelang Tahun 2005-2025; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021; 16. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang; 17. Keputusan Inspektur Kabupaten Pandeglang Nomor 700/84INSP./2016 Tanggal 19 Desember 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)
Inspektorat
Kabupaten
Pandeglang Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 BAB I
PENDAHULUAN Bab
ini
berisi
Indikator
tentang
Kinerja
latar
Utama
belakang
(IKU),
penyusunan
pengertian
dan
keterkaitan IKU dengan dokumen perencanaan lainnya, tujuan dan sasaran penyusunan IKU, landasan hukum dan sistematika penulisan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2017. BAB II
INDIKATOR KINERJA UTAMA Bab ini berisikan tentang ukuran/indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
BAB III PENUTUP Bab ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama
yang
Kabupaten
berkaitan Pandeglang
dengan serta
kinerja
Inspektorat
strategi
pemecahan
masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.
4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA
2.1
Aspek-Aspek Terkait dalam Penerapan Indikator Kinerja Utama Menurut
PERMENPAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007,
yang dimaksud dengan indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama adalah sebagai berikut : 1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Pandeglang,
Rencana
Strategis
dan
kebijakan
umum; 2. Bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat; 3. Informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja; Dalam pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama di Inspektorat
Kabupaten
Pandeglang
melibatkan
kepentingan
(stakeholders) dari instansi yang bersangkutan. Selain itu indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, diharapkan memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai yaitu: 1. Spesifik 2. Dapat dicapai 3. Relevan; 4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; 5. Dapat dikualifikasi dan diukur. 2.2
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Pengukuran
kinerja
merupakan
proses
identifikasi
dan
klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja program dan kegiatan melalui kelompok indikator :
5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 (1) Masukan (input), (2) keluaran (output), (3) Hasil (outcome), gunanya untuk mengukur efektivitas dan efisiensi suatu kegiatan untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan rencana strategis. Indikator kinerja sasaran merupakan target sasaran yang ingin dicapai yang disesuaikan dengan indikator/target program dan kegiatannya sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara
tercapainya
target
sasaran
dengan
target
program/
kegiatan, dengan kata lain apabila indikator kinerja program/ kegiatan telah berhasil dicapai maka berarti sasaran juga telah dicapai. Inspektorat
Kabupaten
Pandeglang
daerah sebagaimana diatur dalam
sebagai
perangkat
Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, dan Peraturan
Bupati Pandeglang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang. Tugas
Inspektorat
adalah
melakukan
pembinaan
dan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah kabupaten
dibidang
pembangunan,
pemerintahan
dan
kemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Adapun fungsi Inspektorat Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan menyelenggarakan tugas adalah : 1.
Penyusunan perencanaan dibidang pengawasan;
2.
Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
3.
Penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dan kasus pengaduan;
4.
Pelaksanaan
pemeriksaan,
pengusutan,
pengujian
dan
penilaian tugas pengawasan;
6
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 5.
Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan evaluasi kegiatan pengawasan ;
6.
Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Inspektorat;
7.
Pelaksanaan pemeriksaan atas permintaan instansi lain ;
8.
Pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan dalam rangka kepentingan pemerintah daerah;
9.
Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan bidang pengawasan;
10. Menyelenggarakan pengujian serta penilaian atas laporan setiap
unsur
dilingkungan
pemeriksaan pengawasan
pemerintah
fungsional atas
daerah dasar
serta
petunjuk
Bupati; 11. Melakukan
pengusutan
pengaduan dibidang
terhadap
kebenaran
informasi/laporan
penyimpangan
pemerintahan,
sosial
atau
budaya
atau
penyalahgunaan dan
ekonomi
pembangunan. 12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 13. Pengawasan
atas
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
meliputi: a. Administrasi Umum dan Pemerintahan; b. Urusan Pemerintahan. 14. Pengawasan Administrasi Umum Pemerintahan sebagaimana dimaksud adalah : a. Pengawasan Teknis Pelaksanaan Kegiatan; b. Kelembagaan; c. Pegawai Daerah; d. Keuangan Daerah; e. Barang Daerah. 15. Pengawasan
Urusan
Pemerintahan
sebagaimana
dimaksud
adalah; a. Urusan Wajib; b. Urusan Pilihan;
7
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 c.
Dana Dekonsentrasi;
d. Tugas Pembantuan; e. Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri. Berdasarkan pelaksanaan
identifikasi
tugas
Inspektorat
permasalahan Kabupaten
terhadap
Pandeglang
dapat
diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan tugas
Inspektorat
Kabupaten
Pandeglang diantaranya adalah
sebagai berikut : 1.
Faktor-faktor penghambat pelaksanaan tugas a. Sarana prasarana operasional kurang memadai; b. Kerjasama tim belum optimal; c.
Jumlah aparatur pengawasan masih kurang;
d. Belum meratanya produktivitas kerja aparat pengawas; e. Kurangnya
pemahaman
penyelesaian
tindak
obrik
terhadap
lanjut
atas
pentingnya
temuan
hasil
pemeriksaan; f.
Masih kurangnya respon/kerjasama instansi lain sebagai obrik terhadap aparat pengawasan;
g. Belum
optimalnya
kebijakan
sistem
dan
prosedur
pengawasan; 2.
Faktor-faktor pendorong terhadap pelaksanaan tugas a. Peningkatan sarana dan prasarana operasional yang lebih memadai; b. Penambahan Jumlah aparatur pengawasan; c.
Peningkatan sistematika kerja pemeriksaan;
d. Peningkatan
pemahaman
obrik
terkait
pentingnya
penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; e. Penambahan anggaran dalam rangka peningkatan SDM aparatur pengawasan; f.
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan sesuai
dengan
pedoman
tata
cara
pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah terbaru;
8
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparat pengawasan, masih terdapat banyak permasalahan yang dihadapi
Inspektorat
Kabupaten
Pandeglang
diantaranya
adalah sebagai berikut : 1.
Aparat pengawasan yang telah mengikuti diklat-diklat pengawasan masih kurang;
2.
Jumlah pegawai/aparat pengawasan belum memadai apabila dibandingkan dengan obyek pemeriksaan yang ada di Kabupaten Pandeglang;
3.
Belum
meratanya
produktivitas
kerja
aparat
pengawasan; 4.
Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas belum memadai;
5.
Respon dari Instansi lain selaku objek pemeriksaan masih kurang; Nilai-nilai yang harus dikembangkan dan dijadikan
acuan
oleh
aparatur
maupun
organisasi
dalam
upaya
meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut : 1.
Profesionalisme : a. Kompetensi/kecakapan/kemampuan (competence) ; b. Ketulusan hati / kejujuran ( integrity ) ; c.
Pertanggungjawaban ( responsibility ).
2.
Kehati-hatian ( Due care / carefuly ) ;
3.
Keterbukaan ( tranparancy ) ;
4.
Percaya diri ( self confident ) ;
5.
Keadilan / persamaan hak ( equity ) ;
6.
Komitmen / janji / mewajibkan diri / kebersamaan (commitment).
9
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 Berdasarkan
permasalahan-permasalahan
yang
ada
hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat
Kabupaten
Pandeglang, menimbulkan
isu-isu
strategis sebagai berikut : 1.
Pemahaman aparatur pengawasan terhadap kode etik dan standar pengawasan
2.
Kuantitas dan Kualitas SDM Aparatur Pengawasan
3.
Sarana dan Prasana Penunjang Pelaksanaan Tugas
4.
Koordinasi antara SKPD dengan Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5.
Pengembangan struktur organisasi Inspektorat
6.
Sistem dan Prosedur Pengawasan. Untuk
melihat
sejauh
mana
keberhasilan
dalam
mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan Tema Pembangunan Kabupaten Pandeglang yang akan
diusung
pada
tahun
2017,
yaitu
”Mendorong
kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berdaya saing”. Dalam
menunjang
Inspektorat
Kabupaten
menetapkan
beberapa
pencapaian Pandeglang
tujuan
visi
dan
misi,
Tahun
2017
telah
beserta
sasaran
dalam
melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 1. Tujuan
: Terbentuknya aparatur pengawasan yang kompeten.
Sasaran
: Meningkatnya
kemampuan
aparatur
pengawasan internal melalui pendidikan dan Pelatihan.
10
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 2. Tujuan
: Terciptanya
sistem
pengawasan
internal
pemerintah daerah yang profesional. Sasaran
: 1. Meningkatkan penyelesaian pengawasan, dan
cakupan
pengawasan,
tindaklanjut koordinasi
hasil
pengawasan
akuntabilitas
tatakelola
pemerintahan daerah. 2. Meningkatnya penyelesaian pengaduan publik. 3. Meningkatnya penguatan
pengawasan sistem
dan
melalui prosedur
pengawasan.
11
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017
BAB III PENUTUP
Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi
suatu
pekerjaan
atau
apa
yang
keluar
(out-come).
Indikator Kinerja Utama yang disusun ini merupakan upaya dari Inspektorat
Kabupaten
Pandeglang
untuk
menciptakan
tata
kelola
pemerintahan yang baik dan bersih. Sebagai Satuan Kerja Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Kabupaten Pandeglang, Inspektorat dituntut untuk memiliki peran dalam setiap kebijakan program dan kegiatan pada instansi pemerintah Kabupaten Pandeglang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern Pemerintah pasal 11 menyatakan bahwa Perwujudan
peran
aparat
pengawasan
intern pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sekurang-kurangnya harus : a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan c.
Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Akhirnya
semoga
Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)
ini
dapat
menjadikan acuan dalam penyelenggaraan tugas fungsi Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
12
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017
LAMPIRAN
13
LAMPIRAN I
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT TAHUN 2017 NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
(a)
(b)
(c)
1
Meningkatnya Pengawasan
Kemampuan
Aparatur
Internal
Jumlah
Aparatur
Pengawasan
yang
mengikuti
melalui pendidikan dan pelatihan
Pendidikan dan Pelatihan.
- Jumlah Aparatur Pengawasan - Jumlah Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit
2
Meningkatnya Penyelesaian
Cakupan Pengawasan, Jumlah Cakupan Pemeriksaan Tindaklanjut
Hasil -
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan
Pengawasan, Koordinasi Pengawasan Cakupan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan dan
Akuntabilitas
Pemerintahan Daerah.
Tatakelola
-
Jumlah Dokumen Laporan Hasil Tindaklanjut
-
Jumlah Gelar Pengawasan
Koordinasi Pengawasan APIP dan Eksternal -
Jumlah Koordinasi dan Sarasehan dengan APIP
-
Jumlah Koordinasi Pengawasan dengan BPK-RI
NO
SASARAN STRATEGIS
(a)
(b)
INDIKATOR (c) Terpantaunya Posisi Kas dan Persediaan Akhir Tahun SKPD -
Jumlah Dokumen Stock Opname
-
Jumlah Dokumen Kas Opname
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan SKPD -
Jumlah Laporan Hasil Reviu LK-SKPD
-
Jumlah Laporan Hasil Revi LK-Pemda
Terlaksananya Reviu LKIP Pemerintah Daerah dan Evaluasi LKIP SKPD -
Jumlah Laporan Hasil Reviu LKIP-Pemda
-
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LKIP-SKPD
Meningkatnya
Kualitas
Perencanaan
Penganggaran Pemerintah Daerah -
Jumlah Laporan Hasil Reviu Rancangan RKPD
-
Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA-SKPD
-
Jumlah Laporan Hasil Reviu Operasional APIP
Terlaksananya Audit dengan Tujuan Tertentu -
Jumlah Audit dengan Tujuan Tertentu
dan
NO
SASARAN STRATEGIS
(a)
(b)
INDIKATOR (c) Meningkatnya Kapabilitas APIP -
3
Meningkatnya
Penyelesaian Terselesaikannya Pengaduan Publik
Pengaduan Publik 4
Meningkatnya Penguatan Pengawasan.
Jumlah Pendampingan Kapabilitas APIP
-
Pengawasan
Sistem
dan
Jumlah Pengaduan yang tertangani
melalui Tersedianya Dokumen Penunjang Pengawasan Prosedur -
Jumlah Dokumen NSPK Bidang Pengawasan
LAMPIRAN II INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) YANG MENGACU PADA RPJMD KABUPATEN PANDEGLANG SKPD TAHUN
: INSPEKTORAT : 2017
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
(a)
(b)
(c)
1
Terwujudnya Good Governance dalam
Presentase tingkat kualitas pelayanan public dan kepuasan
rangka
masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja
menciptakan
yang kondusif
iklim
investasi
pelayanan pemerintah.
