INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011 - 2016

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN Jl. Alun – alun Utara No. 1 Kajen TAHUN 2012

BUPATI PEKALONGAN KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR

TAHUN 2012 TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN BUPATI PEKALONGAN, Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah

di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten Pekalongan, juga untuk melaksanakan Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pekalongan; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan

Propinsi

Jawa

Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang

Perubahan

Batas

Wilayah

Kotamadya

Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

3381); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten

Daerah

Tingkat

II

Pekalongan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70); 7. Peraturan

Pemerintah

Nomor

8

Tahun

2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Menjadi

Urusan Pemerintah yang

Kewenangan

Pemerintah

Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun Jangka

2010

tentang

Panjang

Rencana

(RPJP)

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Pekalongan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 10); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun

2011

tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 8); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Perwakilan

Daerah Rakyat

dan

Sekretariat

Dewan

Daerah

(Lembaran

Daerah

Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan

Lembaran

Daerah

Kabupaten

Pekalongan Nomor 20); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor

5, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Pekalongan Nomor 21); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor

6, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Pekalongan Nomor 22); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

dan

Kelurahan

(Lembaran

Daerah

Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan

Lembaran

Pekalongan Nomor 23);

Daerah

Kabupaten

15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 16. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 17. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomot PER/9/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman

Umum

Penetapan

Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 18. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Daerah

dan

Sekretariat

Perwakilan

Rakyat

Daerah

(Berita

Dewan Daerah

Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 11); 19. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Daerah

(Berita

Daerah

Kabupaten

Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46); 20. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis

Daerah, Satuan Polisi Pamong

Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten

Pekalongan Tahun

2011 Nomor 47); 21. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor

48 Tahun

2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

dan

Kelurahan

(Berita

Daerah

Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 48); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU

:

Indikator

Kinerja

Utama

Pemerintah

Kabupaten

Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Perangkat

oleh

masing-masing

Daerah

Kabupaten Pekalongan.

di

Satuan

Lingkungan

Kerja

Pemerintah

KEDUA

:

Indikator dalam

Kinerja

Diktum

Utama

sebagaimana

KESATU

sebagai

dimaksud

dasar

untuk

menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai Jangka

dengan

dokumen

Rencana

Tahun

2011-2016

Panjang

Pembangunan (

RPJMD

)

Kabupaten Pekalongan. KETIGA

:

Penyusunan

laporan

akuntabilitas

kinerja

dan

evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Pekalongan. KEEMPAT

:

Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen pada tanggal BUPATI PEKALONGAN

A. ANTONO

Tembusan : 1. Wakil Bupati Pekalongan; 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan; 3. Para Staf Ahli Bupati Pekalongan; 4. Para Asisten Sekda Kabupaten Pekalongan;

Ditetapkan di Kajen pada tanggal BUPATI PEKALONGAN,

A. ANTONO

Lampiran :

Keputusan Bupati Pekalongan

Nomor : Tanggal :

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011 - 2016 NO. URUSAN 1 2 1. PENDIDIKAN

PROGRAM 3 1. Pendidikan Anak Usia Dini

2. Wajib Belajar 9 Tahun

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 4 1. Prosentase peningkatan Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

SUMBER DATA 5 Dindikbud Kab. Pekalongan

2. Prosentase peningkatan bangunan gedung PAUD Non Formal

Dindikbud Kab. Pekalongan

3. Prosentase peningkatan bangunan gedung TK/ RA/ BA


4. Jumlah PAUD Non formal yang memiliki ruang bermain


5. Jumlah TK/ RA/ BA yang memiliki ruang bermain


6. Jumlah PAUD Non formal yang memiliki Alat Pembelajaran Edukatif (APE)


7. Jumlah TK/ RA/ BA yang memiliki Alat Pembelajaran Edukatif (APE)


1. Prosentase peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI dari tahun ke tahun meningkat


2. Prosentase peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI dari tahun ke tahun meningkat


3. Prosentase peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs dari tahun ke tahun meningkat


4. Prosentase peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs dari tahun ke tahun meningkat


5. Rasio siswa per kelas SD/ MI sederajat maksimal 32


6. Rasio siswa per kelas SMP/ MTs sederajat maksimal 32


7. Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs minimal 95 %.


8. Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK minimal 95 %.


9. Angka mengulang SD/MI di bawah 1 %


1

NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM 3

3. Program Pendidikan Menengah

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 4 10. Angka mengulang SMP/MTs di bawah 1%


11. Angka Putus Sekolah SD/MI di bawah 1%


12. Angka Putus Sekolah SMP/MTs di bawah 1%


13. Angka Lulusan SD/MI di atas 95%


14. Angka Lulusan SMP/MTs di atas 95 %


15. Prosentase pemenuhan buku pelajaran SD/MI di atas 95 %


16. Prosentase pemenuhan buku pelajaran SMP/MTs di atas 95 %


17. Prosentase ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik di atas 90 %


18. Prosentase ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik di atas 95 %


19. Prosentase perpustakaan SD/MI di atas 50 %


20. Prosentase perpustakaan SMP/MTs di atas 75 %


21. Prosentase laboratorium SD/MI di atas 25 %


22. Prosentase laboratorium SMP/MTs di atas 50 %


23. Prosentase UKS SD/MI di atas 50 %


24. Prosentase UKS SMP/MTs di atas 75 %


25. Prosentase Lapangan Olahraga SD/MI di atas 30 %


26. Prosentase Lapangan Olahraga SMP/MTs di atas 50 %


27. Peningkatan kompetensi peserta didik dalam bidang olahraga.


28. Peningkatan kompetensi peserta didik dalam bidang kesenian.


29. Peningkatan kompetensi sosial peserta didik.


1. APK SMA/MA/SMK/ Sederajat minimal 60 %.


2. APM SMA/MA/SMK/ Sederajat minimal 45 %.


Rasio siswa per kelas SMA/MA maksimal 32.


2

NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 4

3

SUMBER DATA 5

3. Rasio siswa per kelas SMK maksimal 36.


4. Angka mengulang SMA/MA/SMK di bawah 1 % 5. Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK di bawah 2 %

4. Pendidikan non formal

5. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Dindikbud Kab. Pekalongan ( 1, 23 % )


6. Angka Lulusan SMA/MA/SMK di atas 95 % ( 99,32 % )


7. Prosentase pemenuhan buku pelajaran SMA/MA/SMK di atas 95 %


8. Prosentase ruang kelas SMA/MA/SMK dalam kondisi baik di atas 95%


9. Prosentase perpustakaan SMA/MA/SMK di atas 90 %


9. Prosentase laboratorium SMA/MA/SMK di atas 75 %


10. Prosentase UKS SMA/MA/SMK di atas 90 %


11. Prosentase Lapangan Olahraga SMA/MA/SMK di atas 75 %


12. Peningkatan kompetensi peserta didik dalam bidang olahraga.


13. Peningkatan kompetensi peserta didik dalam bidang kesenian.


14. Peningkatan kompetensi sosial peserta didik.


1. Terselenggaranya program kejar paket kesetaraan


2. Prosentase peningkatan bebas buta aksara


1. Angka Layak Mengajar Guru SD/MI di atas 75 %


2. Angka Layak Mengajar Guru SMP/MTs di atas 80 %


3. Angka Layak Mengajar Guru SMA/MA/SMK di atas 90 %


4. Kualifikasi pendidikan minimal S-1/D-IV guru SD/MI mencapai 50%


5. Kualifikasi pendidikan minimal S-1/D-IV guru SMP/MTs mencapai 70%


6. Kualifikasi pendidikan minimal S-1/D-IV guru SMA/MA/SMK mencapai 95 %


7. Prosentase guru SD bersertifikasi profesi pendidik sebesar 40 %


3

NO. 1

2. KESEHATAN

URUSAN 2

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 4 8. Prosentase guru SMP bersertifikasi profesi pendidik sebesar 50 %


9. Prosentase guru SMA/SMK bersertifikasi profesi pendidik sebesar 60%


10. Prosentase Kepala Sekolah SD bersertifikasi profesi pendidik sebesar 32 %


11. Prosentase Kepala Sekolah SMP bersertifikasi profesi pendidik sebesar 61%


12. Prosentase Kepala Sekolah SMA/SMK bersertifikasi profesi pendidik sebesar 75%


13. Prosentase Pengawas Sekolah SD bersertifikasi profesi pengawas sebesar 41%


14. Prosentase Pengawas Sekolah SMP bersertifikasi profesi pengawas sebesar 100%


15. Prosentase Pengawas Sekolah SMA/SMK bersertifikasi profesi pengawas sebesar 50%


6. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1. Tersedianya buku perpustakaan referensi 50 judul untuk SD, 100 judul untuk SMP


7. Manajemen Pelayanan Pendidikan

1. Peningkatan pelayanan kegiatan UN untuk hasil UN yang maksimal meningkatnya nasionalisme dan karakter bangsa peserta didik


2. Data Pokok Pendidikan yang valid


1. Prosentase ketersediaan alat kesehatan.

Dinas Kesehatan

2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)

Dinas Kesehatan

3. Angka kematian jamaah haji per 1000 jamaah.

Dinas Kesehatan

1. Angka kematian ibu per 100.000 KLH

Dinas Kesehatan

2. Angka kematian bayi per 1.000 KLH

Dinas Kesehatan

3. Angka kematian balita per 1.000 KLH

Dinas Kesehatan

4. Angka kelangsungan hidup bayi per 1.000 penduduk.

Dinas Kesehatan

3

1. Upaya Kesehatan Masyarakat

2. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan anak

4

NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM


3

SUMBER DATA 5

5. Cakupan kunjungan ibu hamil K5

Dinas Kesehatan

6. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.

Dinas Kesehatan

7. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Dinas Kesehatan

8. Cakupan pelayanan nifas

Dinas Kesehatan

9. Cakupan neonatus komplikasi ditangani

Dinas Kesehatan

10. Cakupan pelayanan anak balita

Dinas Kesehatan

11. Cakupan kunjungan bayi

Dinas Kesehatan

12. Prevalensi peserta KB aktif

Dinas Kesehatan

3. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringanya.

1. Prosentase puskesmas de4ngan kondisi baik

Dinas Kesehatan

4. Perbaikan Gizi Masyarakat

1. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.

Dinas Kesehatan

2. Prosentase kasus balita gizi buruk

Dinas Kesehatan

3. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan.

Dinas Kesehatan

1. Jumlah kunjungan pelayanan terhadap masyarakat yang menggunakan pelayanan pemerintah

Lap. Pelaksanaan kegiatan RSUD Kajen

2. Jumlah kunjungan pelayanana terhadap masyarakat yang menggunakan pelayanan JAMKESDA


3. Jumlah kunjungan pelayanana terhadap masyarakat yang menggunakan pelayanan JAMPERSAL


4. Jumlah kunjungan pasien rawat inap dan rawat jalan


5. Terpenuhinya kepuasan pasien dalam menggunakan pelayanan kesehatan di RSUD Kajen


1. Peningkatan mutu pelayanan medis

Lap. Pelaksanaan Kegiatan

5. Meningkatkan sumber daya manusia, sarana prasarana, mengembangkan mutu pelayanan kesehatan

6. Pengadaan, peningkatan

5

NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM


3 sarana dan prasarna rumah sakit daerah 7. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit BLUD

SUMBER DATA 5 Bidang Penunjang Medik RSUD Kraton

1. Jumlah tenaga PTT

Lap. Pelaksanaan Kegiatan Bag. Keuangan RSUD Kraton

2. Jumlah pengawas jaga dan pegawai R.VIP

Lap. Pelaksanaan Kegiatan Bidang Keperawatan RSUD Kraton

3. Jumlah dokter jaga

Lap. Pelaksanaan Kegiatan Bid. Pelayanan Medik

4. Jumlah pegawai BLUD


5. Prosentase besarnya jasa pelayanan


6. Jumlah kebutuhan obat - obatan yang tersedia

Instalasi Farmasi RSUD Kraton

7. Jumlah kebutuhan bahan alkes pakai habis

Instalasi Farmasi RSUD Kraton

8. Jumlah kebutuhan bahan dan reagen laboratorium

Instalasi Lab. RSUD Kraton

9. Jumlah kebutuhan bahan radiologi

Instalasi Radiologi RSUD Kraton

10. Jumlah kebutuhan darah PMI

Bid. Penunjang Medik RSUD Kraton

11. Jumlah alat kesehatan yang tersedia


12. Jumlah persediaan linen

Bag. Admin RSUD Kraton

13. Prosentase peningkatan pemanfaatan instalasi limbah


14. Prosentase peningkatan pemanfaatan jaringan air bersih


15. Jumlah kebutuhan logistik


16. Jumlah tenaga kerja cleaning servis


17. Jumlah karyawan radiologi


18. Jumlah makanan dan minuman untuk seluruh karyawan dan pasien

Instalasi Gizi RSUD Kraton

19. Jumlah pemeriksaan yang dirujuk ke laboratorium di luar

Instalasi Lab. RSUD Kraton

6

NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM


3

SUMBER DATA 5

RSUD Kraton

8. Pendukung peningkatan pelayanan

20. Prosentase penguburan mayat tak dikenal, visum

Instalasi Pemulasaran RSUD Kraton

21. Kepuasan pelanggan

Bid. Pelayanan Medik RSUD Kraton

22. Jumlah alat kesehatan yang terpenuhi


23. Terwujudnya ruang VIP yang marketabel

Bid. Penunjang Non Medik RSUD Kraton

24. Master plan pengembangan RSUD Kraton


25. Masterplan dan Bisnisplan 26. Tarif yang berdasarkan pada unit cost

Bag. Perencanaan dan pemasaran RSUD Kraton Bag. Keuangan RSUD Kraton

27. Kualitas pelayanan


28. Jumlah pasien IBS


1. Jumlah peralatan dan perlengkapan RSUD Kraton yang terpenuhi

Bag. Administrasi RSUD Kraton

2. Jumlah rak rekam medis pasien

Instalasi rekam medis RSUD Kraton

3. Prosentase penurunan resiko kebakaran


4. Jumlah Instalasi listrik


5. Jumlah alat CSSD


6. Jaringan air bersih


7. Jaringan air limbah


8. Prosentase peningklatan jumlah Hunian Tempat Tidur (BOR) di ruang VIP

Instalasi Rekam Medis RSUD Kraton

9. Pelayanan darah di rumah sakit


10. Prosentase peningklatan jumlah Hunian Tempat Tidur (BOR) di ruang wijayaa kusuma dan ruang mawar

Instalasi Rekam Medis RSUD Kraton

11. Jumlah seragam untuk karyawan


12. Jumlah Kunjungan pasien anak


7

NO. 1

URUSAN 2

3. PEKERJAAN UMUM

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 4 13. Pengolahan limbah

SUMBER DATA 5 Bid. Penunjang Medik RSUD Kraton

14. Kualitas dan kuantitas air bersih


15. Jumlah pasien


16. Jumlah energi listrik


17. Prosentase peningkatan kemanan dan kualitas kerja


18. Jumlah alat IPAL


1. Jumlah jalan dan jembatan yang terbangun

DPU Kab. Pekalongan

2. Prosentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan

DPU Kab. Pekalongan

1. Jumlah saluran drainase / gorong - gorong yang terbangun

DPU Kab. Pekalongan

2. Jumlah saluran drainase / gorong - gorong dalam kondisi baik

DPU Kab. Pekalongan

3. Program pembangunan turap/ talud/ bronjong

1. Prosentase peningkatan daya dukung srana dan prasarana wilayah

DPU Kab. Pekalongan DPU Kab. Pekalongan

4. Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan

2. Prosentase penurunan titik rawan longsor dengan pembangunan turap pada lokasi rawan longsor 1. Jumlah jalan dan jembatan yang terpelihara dan berkualitas baik

3

1. Pembangunan jalan dan jembatan

2. Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

DPU Kab. Pekalongan

5. Peningkatan sarana dan prasarana kebinaragaan 1. Peningkatan PAD Kab. Pekalongan dengan pemanfaatan bongkaran material

DPU Kab. Pekalongan

6. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

1. Jumlah sarana dan prasana pengelolaan air minum dan air limbah di lingkungan masyarakat

DPU Kab. Pekalongan

2. Prosentase pelayanan jaringan air bersih dan air minum kepada masyarakat

DPU Kab. Pekalongan

1. Jumlah infrastruktur untuk IKK yang terbangun

DPU Kab. Pekalongan

2. Jumlah dokumen rencana pembangunan sarana dan prasarana pada wilayah cepat tumbuh yang tersusun sebanyak 5 dokumen

DPU Kab. Pekalongan

7. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

8

NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 4 1. Pembangunan jalan desa di 7 lokasi

SUMBER DATA 5 DPU Kab. Pekalongan

2. Jumlah jaringan air bersih/ munum yang memadai

DPU Kab. Pekalongan

3. Prosentase peningkatan kondisi fisik jalan dan jembatan

DPU Kab. Pekalongan

4. meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur pedesaan di 55 desa

DPU Kab. Pekalongan

5. Lancarnya kegiatan PNPM - MP

DPU Kab. Pekalongan

6. Jumlah aspal untuk bantuan ke desa - desa

DPU Kab. Pekalongan

7. Tertatanya lingkungan di 5 lokasi

DPU Kab. Pekalongan

8. Meningkatnya sarana dan prasarana air bersih bagi masyarakat pedesaan di 22 desa

DPU Kab. Pekalongan

9. Meningkatnya kemampuan draenase di 13 lokasi

DPU Kab. Pekalongan

10. Jumlah turap/ talud bronjong pedesaan yang terbangun

DPU Kab. Pekalongan

9. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya alam

1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran

DPU Kab. Pekalongan

10. Peningkatan dan pengembangan lampu penenrangan jalan

1. Jumlah LPJU yang terpelihara

DPU Kab. Pekalongan

2. Meningkatnya keamanan dan keindahan kota

DPU Kab. Pekalongan

1. Peningkatan pengelolaan prasarana dasar oleh masyarakat

DPU Kab. Pekalongan

3 8. Pembangunan infrastruktur kelurahan dan pedesaan

11. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum

12. Peningkatan akses penggunaan sanitasi layak 1. Jumlah sarana dan prasarana sanitasi lingkungan pemukiman dan pengolahan limbah di 18 desa

13. Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya

DPU Kab. Pekalongan

2. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana sanitasi lingkungan pemukinam di 20 desa

DPU Kab. Pekalongan

1. Jumlah luas areal taman pada suatu daerah irigasi

Lap. Pelaksanaan Kegiatan Dinas PSDA ESDM Kab. Pekalongan

2. Jumlah jaringan irigasi yang telah diperbaiki dan rehabilitasi


3. Prosentase jumlah pelaksanaan rapat komisi irigasi setiap tahunnya


9

NO. 1

URUSAN 2

4. PERUMAHAN

5. PENATAAN RUANG

6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PROGRAM


3

SUMBER DATA 5

4. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan luas tanah yang telah dipatok


14. Pengendalian banjir

1. Terpenuhinya normalisasi sungai/ kali


15. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

1. Terwujudnya kondisi fisik sungai yang baik


2. Terpenuhinya rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai


1. Pembangunan perumahan

1. Fasilitasi bantuan stimulasi perumahan swasembada

Bappeda Kab. Pekalongan

2. Pengembangan perumahan

1. Jumlah sarana dan prasarana penunjang rusunawa

DPU Kab. Pekalongan

2. Jumlah rumah layak huni yang terbangun bagi masyarakat

DPU Kab. Pekalongan

1. Prosentase pelaksanaan penunjang kegiatan program pengembangan kota hijau (RAKH)


2. Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis yang tersusun


3. Jumlah dokumen rencana detail tata ruang Kec. Wiradesa dan Kedungwuni


4. Jumlah dokumen rencana program pembangunan perumahan dan pemukiman (RP4D)


2. Pengendalian pemanfaatan ruang

1. Prosentase peningkatan koordinasi ruang daerah


1. Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Prosentase penyusunan indikator kinerja utama

Renstra Setda, Renja Setda dan Program kerja Bag. Orpeg.

2. Prosentase penyusunan penetapan kinerja Pemkab. Pekl.


3. Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebiajakan Bupati


4. Jumlah dokumen perencanaan yang terbentuk


5. Prosentase pelaksanaan kegiatan dari DBHCHT sesuai dengan aturan yang ada

Bagian Perekonomian Setda

1. Perencanaan tata ruang

10

NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM


3

SUMBER DATA 5

6. Laporan pertanggungjawaban Bupati Pekalongan

RTRW Kab. Pekalongan 2011-2031 DDA, Citra satelit, BPN Bappeda Kab. Pekalongan

7. Dokumen KUA dan PPAS


8. Dokumen RKPD


9. Jumlah laporan monitoring, evaluasi, pengendalian, survey program dan pelaporan pembangunan


10. Dokumen RPJMD


11. Buku putih sanitasi di Kabupaten Pekalongan


2. Pengembangan data / informasi

1. Jumlah unsur unsur rupa bumi alami yang terdata

Renstra Setda, DPA Bag. Tapem

3. Pengaturan jasa konstruksi

1. Prosentase peningkatan keahlian dan profesioanalisme penyedia jasa kontruksi

Berkas kelengakapan dokumen SPP - LS Kegiatan fisik Kontruksi Bagian Pembangunan Setda

2. Jumlah kegaiatan fisik APBD Kabupaten Pekalongan yang mencapai fisik 100%

Laporan pelaksanaan kegiatan belanja langsung APBD Bagian Pembangunan Setda

3. Jumlah kegiatan fisik konstruksi Kabupaten Pekalongan yang mencapai fisik 100%

Laporan pelaksanaan kegiatan belanja langsung APBD Bagian Pembangunan Setda

1. Data profil daerah Data basis Kabupaten sebanyak 8 kelompok Data basis Kecamatanan sebanyak 8 kelompok

DDA, SKPD se Kab. Pekalongan Bappeda Kab. Pekalongan

2. Buku sisikmelik Kabupaten Pekalongan


3. Buku kestatistikan sebanyaka 7 jenis

SKPD se Kab. Pekalongan Bappeda Kab. Pekalongan

4. Buku produk Domestik Regional Bruto (PDRB)


5. Simpul jaringan Data Spasial Daerah yang diselenggarakan melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik dengan SNI


4. Pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan

11

NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM

SUMBER DATA 5

6. Peta administrasi wilayah dan buku atlas Kab. Pekalongan


5. Perencanaan pembangunan ekonomi

1. Dokumen RPJM pembangunan ekonomi


6. Perencanaan pembangunan sosial budaya

1. Jumlah koordinasi pelaksanaan TMMD yang telah dilaksanakan


2. Fasilitasi terhadap mahasiswa yang KKN


3. Fasilitasi Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS)


4. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah


5. Fasilitasi program Neighbourhood Development/ PLPBK


6. Fasilitasi pengarusatamaan Gender


7. Dokumen Analisis Situasi Ibu dan Anak


1. Prosentase penguatan kelembagaan dan pelaksanaan program FEDEP


2. Fasilitasi pengembangan pertanian dengan perguruan tinggi


1. Koordinasi penangganan program AMPL berbasis masyarakat


2. Masterpaln penanganan ROB


1. Fasilitasi riset daerah


2. Sosialisasi kegiatan KRENOVA, Lomba KRENOVA dan pameran Jambore Teknologi (JAMTEK)


1. Prosentase tersedianya dokumen perencanaan dinas.

Dinhubkominfo Kab. Pekalongan

2. Prosentase tersedianya dokumen prosedur bidang perhubungan.


3. Prosentase terkoordinasinya kegiatan pembangunan fasilitas perhubungan.


4. Prosentase sosialisasikebijakan bidang perhubungan kepada masyarakat.


7. Kerjasama Pembangunan

8. Perencanaan prasarana wilayah dan SDA

9. Sosialisasi dan pengembangan kreatifitas dan inovasi

7. PERHUBUNGAN


3

1. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.

12

NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM 3

2. Peningkatan pelayanan angkutan

3. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 4 5. Prosentase terlayaninya angkutan umum dalam terminal

SUMBER DATA 5 Dinhubkominfo Kab. Pekalongan

6. Prosentase termonitor dan terevaluasinya semua kegiatan dinas.


1. Prosentase terpenuhinya penyuluhan bagi para supir angkutan umum.


2. Prosentase terlaksananya operasi lalu lintas.


3. Prosentase terlaksananya temu wicara dengan pengelola angkutan umum.


4. Prosentase terlaksananya operasi laik jalan.


5. Prosentase pelaksanaan pengamanan lalu lintas hari-hari besar. 6. Prosentase tindak kriminal dalam terminal.


7. Prosentase tersedianya peralatan darurat angkutan umum yang terjaring operasi.


8. Prosentase terlaksananya pembuatan marka parkir.


9. Prosentase tercakupnya semua data inventarisasi bidang angkutan dan lalu lintas yang terkini.


10. Prosentase terlayaninya jasa perijinan bidang perhubungan yang tepat waktu.


11. Prosentase terlaksananya sosialisasi ketertiban lalu lintas


12. Prosentase penurunan pelanggaran lalu lintas oleh angkutan umum.


13. Prosentase terlaksananya koordinasi pelayanan angkutan umum,


14. Prosentase terwujudnya pelaksanaan kebersihan terminal


1. Prosentase terbangunanya seluruh terminal di Kabupaten Pekalongan.


2. Prosentase terbangunya halte bus di Kabupaten Pekalongan.


13


NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM 3

4. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

5. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

6. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasana dan fasilitas LLAJ

8. LINGKUNGAN HIDUP

1. Perlindungan konservasi sumber daya alam

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 4 3. Prosentase terbangunya jembatan penyeberangan.


1. Prosentase terpasangnya rambu-rambu lalu lintas pada tempat yang dibutuhkan.


2. Prosentase terpasangnya maka jalan pada ruas jalan di Kabupaten pekalongan.


3. Prosentase terpasangnya pagar pengaman jalan pada tempat yang dibutuhkan.


4. Prosentase terpeliharanya sarana keselamatan lalu lintas.


5. Prosentase terpasangnya APILL di simpang dan ruas jalan yang dibutuhkan.


1. Prosentase menurunya angka pelanggaran kelayakan kendaraan angkutan umum dan barang yang terjaring operasi.


2. Prosentase kelaikan sarana alat penguji dalam melaksanakan pengujian.


1. Prosentase beroperasinya alat pengujian secara layak


2. Prosentase terpeliharanya balai pengujian


3. Prosentase terpeliharanya terminal


4. Prosentase terpeliharanya halte


1. Prosentase pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah, pembuatan biopori dan dunia bisnis dalam CSR untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan.


2. Prosentase peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan konservasi alam di kawasan dataran tinggi dieng, hutan, pertanian pantai.


3. Prosentase peningkatan pengetahuan masyarakat tentang budidaya tembakau.


4. Prosentase peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hemat energi dan tersedianya kebijakan ESDM


5. Prosentase peningkatan kesadaran masyarakat akan


14

NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM 3

2. Peningkatan kualitas dan akses informasi dan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

3. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

4. Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 4 pentingnya hemat energi dan air.

SUMBER DATA 5

6. Prosentase kebijakan tentang pengelolaan RTH


7. Prosentase peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi sumber daya alam.


8. Prosentase tersedianya data sumber daya alam hayati.


9. Tersedianya lahan untuk pembangunan fasilitasi TPA regional 1. Prosentasi mudahnya akses informasi tentang kelestarian SDA dan LH.

DPU Kab. Pekalongan Bagian Perekonomian Setda

2. Prosentase penyusunan kebijakan pengelolaan SDA


1. Prosentase peningkatan jumlah IPAL industri kecil dan menengah

Lap. Pelaksanaan Kagiatan Kantor Lingkungan Hidup

2. Jumlah fasilitas pembangunan sistem informasi kualitas lingkungan


3. Prosentase peningkatan kualitas parameter pencemar air sungai dan air limbah


4. Jumlah alat laboratorium yang tersedia


5. Jumlah peserta pembinaan pengetahuan peraturan di bidang Lingkungan Hidup dan pengelolaan limbah bagi pengusaha industri kecil


6. Jumlah sungai yang terpantau dan jumlah titik pengambilan sampel air limbah


7. Jumlah peserta sosialisasi sanitasi pemukiman


1. Jumlah alat pembuat lubang biopori yang tersedia


2. Jumlah sumur resapan yang terbangun


3. Peta daerah rawan bencana longsor dan perencanaan jalur evakuasi dan mitigasinya

Survey dan analisa data Dinas PSDA ESDM Kab. Pekalongan

15

NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 4 4. Buku study kelayakan dan detil enginering design

SUMBER DATA 5 Survey dan analisa data Dinas PSDA ESDM Kab. Pekalongan

5. Peta identifikasi lahan bekas penambangan


6. Demplot reklamasi lahan bekas pertambangan

Data hasil study kelayakan Dinas PSDA ESDM Kab. Pekalongan

1. Jumlah mesin pengolah sampah yang tersedia


2. Jumlah fasilitas pemanfaatan biogas dikawasan pemukiman yang tersedia


3. Peringkat dalam penilaian adipura nasional


1. Prosentase penurunangas rumah kaca


2. Terukurnya tingkat kebisingan di wilayah Kab. Pekalongan


1. Terciptanya program pengendalian dampak perubahan iklim


2. Jumlah taman yang terbangun dalam upaya perluasan ruang terbuka hijau


3. Meningkatnya jumlah taman/ hutan kota


4. Meningkatnya kualitas taman/ hutan kota


5. Pengelolaan ruang terbuka hijau dengan baik

DPU Kab. Pekalongan

1. Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

1. Prosentase penyelesaian pembebasan lahan


2. Penyelesaian konflik - konflik pertanahan

1. Prosentase pelaksanaan pemecahan/ pemekaran desa Sukoharjo Kec. Kandangserang tahun 2008


3

5. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

6. Peningkatan pengendalian polusi

7. Pengelolaan ruang terbuka hijau

9. PERTANAHAN

16

NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM

3. Peningkatan tertib administrasi pertanahan

4. Pengembangan informasi pertanahan

10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL


3

1. Penataan administrasi kependudukan

1. Proses terpenuhinya kejelasan status tanah


2. Prosentase peningkatan tertib administrasi pertanahan tiap tahunnya


3. Prosentase terselesaikannya status kepemilikan tanah Pemda dan permasalahan tanah


1. Prosentase penataan penguasaan dan kepemilikan tanah


2. Prosentase kejelasan kepemilikan tanah


1. Prosentase Jumlah Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan. KTP = 73,65 % KK = 71,87 % Akta Kelahiran = 40 % Akta Perkawinan = 10 % (non muslim) Akta Perceraian = 1 % (non muslim) Akta Kematian = 10 %

Hasil pelayanan pada Dindukcapil Kab. Pekalongan

2. Prosentase penambahan penduduk

Hasil pelayanan pada Dindukcapil Kab. Pekalongan Hasil pelayanan pada Dindukcapil Kab. Pekalongan

3. Jumlah wajib KTP di Kabupaten Pekalongan yang memiliki/ berganti E-KTP

11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUMBER DATA 5

1. Peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan 1. Prosentase peningkatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak gender dan anak


2. Prosentase penyusunan ARG

BPMPKB Kab. Pekalongan

3. Jumlah Kabupaten Layak Anak (KLA)


4. Prosentase peningkatan forum anak


2. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak

1. Penyusunan rumusan kebijakan PUG peningkatan kaualitas perempuan dan perlindungan anak


3. Peningkatan peran serta dan kesejahteraan gender dalam pembangunan

1. Prosentase peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan


4. Penguatan kelembagaan dan pengarusatamaan1. Prosentase peningkatan pelayanan pusat terpadu gender dan anak

17


NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM 3

5. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARAGA SEJAHTERA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 4 2. Jumlah potensi organisasi dan lembaga masyarakat

SUMBER DATA 5 BPMPKB Kab. Pekalongan

3. Prosentase peningkatan sistem informasi gender dari tahun ke tahun


1. Penurunan prosentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga


2. Jumlah POKJATAB BSIB dan satgas GSIB


3. Terwujudnya petugas pendampingan KDRT TPPD dan anak


6. Pengintesifikasian penanganan pengaduan masyarakat

1. Peningkatan penyelesaian permasalahan yang muncul dari pengaduan Kecamatan se - Kab. Pekalongan masyarakat

1. Peningkatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penyakit menular seks (PMS) termasuk HIV/AIDS

1. Prosentase kinerja kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah

Bagian Kesra Setda

2. Prosentase peningkatan penyuluhan penanggulangan narkoba dan HIV/ BPMPKB Kab. Pekalongan AIDS di sekolah dan masyarakat 2. Keluarga Berencana

3. Pelayanan Kontrasepsi

4. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/ KS mandiri

1. Prosentase peningkatan pelayanan perlindungan hak reproduksi individu


2. Prosentase peningkatan peserta KB pria melalui promosi dan KIE


3. Prosentase peningkatan kualitas program KB


4. Prosentase peningkatan peserta KB baru dilihat dari Pasangan Usia Subur ( PUS )


1. Jumlah peserta KB mantap (WOW dan MPO)


2. Jumlah alat dan obat kontrasepsi implant dan obat habis pakai


3. Prosentase pelayanan KB keliling


4. Pelatihan konseling KB bagi pengelola program KB dan provider


1. Pelatihan pemberdayaan ekonomi keuarga


2. Prosentase peningkatan kepedulian dan peran isntitusi masyarakat pedesaan dalam arangka mendukung kebangkitan program KB Nasional


3. Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi BPMPKB Kab. Pekalongan KB - KS

18

NO. 1

13. SOSIAL

PROGRAM

URUSAN 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 4 4. Prosentase peningkatan kinerja PPKBD/ SKD

SUMBER DATA 5 BPMPKB Kab. Pekalongan

5. Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

1. Bintek kelompok kegiatan bina keluarga


6. Pengembangan pusat pelayanan informasi konseling KRR

1. Prosentase peningkatan PIK remaja/ mahasiswa


7. Pelayanan KIE

1. Prosentase peningkatan pelayanan KIE KB KS melalui Mupen


1. Pembinaan panti asuhan/panti jompo

1. Prosentase peningkatan upaya usaha kesejahteraan sosial bagi panti asuhan dan panti jompo

Bagian Kesra Setda

2. Prosentase jumlah penghuni panti asuhan/ panti jompo yang menerima pendidikan dan pelatihan

Dinsosnakertrans Kab. Pekalongan

1. Jumlah daerah rawan bencana yang menerima bantuan

Renstra dan DPA BPBD

3. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1. Prosentase peningkatan keamanan dan ketertiban serta kenyamanan masyarakat

Renstra dan DPA BPBD

4. Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

1. Jumlah petugas dan pendamping sosial yang ditingkatkan kemampuannya


2. Jumlah penerima RTLH


3. Jumlah keluarga miskin yang mempunyai mata pencaharian


4. Jumlah keluarga rawan sosial ekonomi yang trampil berusaha


5. Prosentase peningkatan jumlah fakir miskin yang bisa mandiri melalui program KUBE FM


1. Prosentase jumlah PACA dan Lansia yang terakses pelayanan


2. Prosentase peningkatan pelayanan PMKS


3. Prosentase pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial


4. Jumlah anak terlantar yang menerima pelatihan ketrampilan dan praktik belajar


5. Jumlah kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS


3

2. Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

5. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

19

NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM 3

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 4 yang telah tersusun

SUMBER DATA 5

6. Jumlah PMKS yang terlayani


7. Jumlah korban bencana alam yang tertangani dan mendapat bantuan


8. Jumlah PACA yang sudah terehabilitasi medik dan mendapatkan bimbingan


9. Jumlah tuna susila, PGOT yang terjaring


1. Jumlah anak sekolah bermasalah sosial yang terbina


2. Jumlah anak terlantar yang menerima pelatihan ketrampilan dan praktek belajar


3. Prosentase anak terlantar yang mempunyai ketrampilan


1. Prosentase penyandang cacat dan trauma


2. Prosentase jumlah PACA yang berdaya guna


1. Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang menerima pendidikan dan ketrampilan berusaha


2. Prosentase jumlah eks penyandang penyakit sosial yang berdaya guna


1. Prosentase terpeliharanya taman makam pahlawan bhakti wiratama


2. Prosentase pelaksanaan sarasehan kepahlawanan, apel kehormatan, renungan suci dan ziarah mandurorejo


10. Pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS), SIBI dan SIG

1. Prosentase pelaksanaan updating data PMKS dan PSKS


11. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

1. Jumlah model kelembagaan perlindungan sosial yang terbentuk


2. Prosentase peningkatan peran serta TKSK dalam rangka penanganan PMKS di Kabupaten Pekalongan


3. Prosentase peningkatan peran aktif lembaga masyarakat dan


6. Pembinaan anak terlantar

7. Pembinaan penyandang cacat dan trauma

8. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (ex Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit sosial lainnya)

9. Pelestarian nilai - nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

20

NO. 1

URUSAN 2

14. KETENAGAKERJAAN

PROGRAM 3

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 4 dunia usaha dalam usaha kesejahteraan sosial

SUMBER DATA 5

4. Prosentase peningkatan jejaring kerjasama pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat


12. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

1. Jumlah data lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan di 11 Kecamatan


1. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

1. Jumlah pencari kerja yang mengikuti pendidikan dan pelatihan


2. Prosentase penyediaan peralatan pendidikan


3. Jumlah tenaga kepelatihan dan instruktur yang mengikuti diknas


4. Prosentase terpeliharanya sarana dan prasarana BLK


5. Prosentase pelaksanaan pembangunan BLK


6. Jumlah tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri


7. Jumlah pencari kerja yang mengikuti pendidikan dan ketrampilan


1. Jumlah informasi bursa tenaga kerja


2. Prosentase pencari kerja yang mengetahui informasi bursa tenaga kerja


3. Jumlah LPKS


4. Jumlah penganggur yang terserap padat karya


1. Prosentase kenaikan UMK dari Kebutuhan Hidup Layak


2. Prosentase jumlah kasus yang dapat terselesaikan melalui mediasi


3. Prosentase pelaksanaan sosialisasi terhadap berbagai peraturan perundangan ketenagakerjaan


4. Jumlah perusahaan yang melaksanakan jaminan sosial bagi pekerjaanya


5. Jumlah perusahaan yang menerapkan K3


6. Jumlah lembaga penyalur tenaga kerja yang terdaftar


2. Peningkatan kesempatan kerja

3. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

21

NO. 1

URUSAN 2

15. KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

16. PENANAMAN MODAL

PROGRAM

1. Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

1. Prosentase pendapatan pengrajin

SUMBER DATA 5 Disperindagkop dan UMKM Kab. Pekalongan

2. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan1. Prosentase pendapatan UMKM kompetetif UKM

Disperindagkop dan UMKM Kab. Pekalongan

3. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

1. Prosentase pendapatan UMKM


4. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

1. Jumlah koperasi sehat


1. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

1. Prosentase peningkatan pangsa pasar PUD Kabupaten Pekalongan


2. Prosentase kegiatan pada organisasi profesi di Kabupaten Pekalongan (Dekranasda)


3. Jumlah sarana promosi produk-produk unggulan daerah Kabupaten Pekalongan.


4. Jumlah investor yang berinvestasi

Laporan pelaksanaan kegiatan BPMPPT Kab. Pekalongan

1. Prosentase peningkatan kemampuan pedagang pasar kesesi korban kebakaran dalam membayar bunga pinjaman


2. Prosentase penigkatan PAD Kabupaten Pekalongan


3. Prosentase peningkatan mutu kerja dan SDM yang loyal dan berkualitas.


4. Prosentase mewujudkan manajemen PDAM tirta Kajen yang optimal.


5 Prosentase peningkatan Deviden Pemda


6. Prosentase peningkatan proses perencanaan pembangunan bidang penanaman modal

Laporan pelaksanaan kegiatan BPMPPT Kab. Pekalongan

1. Jumlah pelaksanaan pagelaran budaya yang berfungsi sebagai promosi wisata

Renstra Dinporapar Kab. Pekalongan

2. Prosentase peningkatan prestasi peserta Tilawatil

Bagian Kesra Setda

2. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

17. KEBUDAYAAN


3

1. Pengembangan nilai - nilai budaya

22

NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM


3

SUMBER DATA 5

Qur'an

18. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

2. Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan1. Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan seni

Renstra Dinporapar Kab. Pekalongan

3. Pengelolaan Kekayaan Budaya

1. Pengelolaan cagar budaya yang maksimal


4. Pengelolaan Keragaman Budaya

1. Jumlah Guru bidang seni budaya SD, SMP, SMA/SMK yang berdedikasi tinggi


2. Lomba kreatifitas seni budaya sebagai ajang kreatifitas seni budaya


1. Pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga

1. Jumlah lembaga olah raga yang berkualitas

Dinporapar Kab. Pekalongan

2. Peningkatan peran serta kepemudaan

1. Jumlah kepeloporan pemuda


2. Jumlah pemuda yang terkirim dalam program Jambore Pemuda Indonesia


3. Jumlah lembaga pemuda yang berkualitas


4. Prosentase partisipasi organisasi kepemudaan dari tahun ke tahun meningkat

Kecamatan se - Kab. Pekalongan

3. Upaya Pencegahan Penayalahgunaan Narkoba

1. Prosentase penurunan pemuda yang terkena narkoba


4. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1. Jumlah kegiatan olah raga masyarakat yang difasilitasi


2. Peningkatan prestasi atlet Kab. Pekalongan di event olah raga di tingkat lokal, regional dan nasional


3. Jumlah peserta pelatihan


4. Jumlah atlit yang terkirim di event olah raga


1. Prosentase peningkatan nasionalisme dan karakter Bangsa


2. Prosentase peningkatan prestasi olah raga pelajar


3. Peningkatan prestasi olah raga pelajar


1. Prosentase peningkatan Insan Olah raga yang berprestasi dan berdedikasi

Hasil Pembinaan paskibraka Dindikbud Kab. Pekalongan

5. Pengembangan Kebijakan Manajemen Olah Raga

6. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

23

NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM 3

7. Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda

19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 4 2. Jumlah kejuaraan yang diperoleh


3. Peningkatan prestasi olah raga pelajar


1. Jumlah pemuda yang terlatih dan memiliki kompetensi


2. Jumlah pemuda yang kreatif


3. Jumlah pemuda yang memiliki kedisiplinan


4. Jumlah pemuda yang berwirausaha


8. Penguatan upaya penumbuhan kewirausahaan 1. Jumlah pemuda wirausaha yang berkualitas dan kecakapan hidup pemuda


9. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

1. Prosentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga


1. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

1. Jumlah tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Satpol PP Kab. Pekalongan

2. Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan


2. Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan 1. Prosentase peningkatan antisipasi tingkat kerawanan, keamanan tindak kriminal pada saat acara resmi/ kunjungan pejabat negara

3. Penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah

4. Peningkatan keamanan masyarakat dan


2. Prosentase peningkatan keamanan dalam acara Pemda, hari - hari besar keagamaan dan nasional daerah


3. Jumlah patroli wilayah yang dilaksanankan


4. Jumlah pendataan barang kena cukai ilegal


5. Jumlah operasi penertiban pelajar


6. Prosentase peningkatan keamanan pelaksanaan Pilkades


7. Jumlah pengamanan unjuk rasa dan demonstrasi masyarakat


1. Jumlah operasi penegakan perda dan produk hukum daerah lainnya


2. Jumlah wilayah penertiban periklanan


3. Prosentase peningkatan penertiban pedagang kaki lima


1. Prosentase pelaksanaan pendampingan Deks Pilkada


24

NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM 3 kenyamanan lingkungan

5. Pengembangan kebangsaan

6. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan


SUMBER DATA 5

tahun 2011 2. Terisinya Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan periode 2011 - 2016


3. Jumlah kriminalitas di Kabupaten Pekalongan

Kankesbangpol Kab. Pekalongan

4. Jumlah kriminalitas yang tertangani


5. Prosentase kriminalitas yang tertangani


6. Jumlah kejadian demontrasi


7. Jumlah penanganan kerawanan konflik


8. Jumlah tindakan pencegahan dan pengamanan di bidang Kantrantibmas


1. Jumlah tindakan pencegahan/ antisipasi dini terhadap ideologi negara


2. Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan pengembangan aplikasi nilai - nilai wawsan kebangsaan terhadap pelajar/ mahasiswa, ormas aparat desa/ kelurahan, guru PPKn


3. Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan bela negara elemen masyarakat, LSM, PTN/ PTS, Ormas, Aparatur dan generasi muda


4. Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan kerukunan antar umat beragama bagi Tomas, Toga, Toda, Penghayat Kepercayaan dan masyarakat


5. Jumlah pembinaan kepada masyarakat terhadap nilai - nilai luhur budaya bangsa


1. Jumlah etnis


2. Jumlah pembianaan pemeliharaan hubungan ethnis


3. Jumlah peminaan/ sosialisasi/ apresiasi nilai - nilai luhur melalui Kankesbangpol Kab. Pekalongan pagelaran seni dan budaya terhadap generasi muda/ toga/ toma/ ormas/ LSM/ masyarakat 4. Pembinaan penguatan ideologi bagi pelajar beserta pendidik dan perguruan tinggi

25


NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM


3

7. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban

8. Pendidikan politik masyarakat

9. Pembinaan organisasi masyarakat sipil

SUMBER DATA 5

5. Pembinaan revitalisasi nilai - nilai pancasila bagi ormas/ LSM, PTN/ PTS dan aparatur pemerintah


1. Jumlah pembinaan Kantrantibmas


2. Jumlah orang asing di Kabupaten Pekalongan


3. Jumlah pengawasan / pemantauan orang asing


4. Jumlah agama/ aliran kepercayaan di Kabupaten Pekalongan


5. Jumlah seni/ budaya tradisional


6. Jumlah seni/ budaya modern


7. Jumlah seni budaya asing


8. Jumlah pembinaan seni/ budaya bagi tokoh seni/ budaya, generasi muda dan masyarakat


9. Jumlah pemantauan kenaikan harga BBM dan sembako


1. Jumlah partai politik

KPU Kab. Pekalongan

2. Jumlah partai politik yeng terwakili

KPU Kab. Pekalongan

3. Prosentase partai politik terwakili

KPU Kab. Pekalongan

4. Jumlah pembinaan pemahaman dan kesadaraan berpolitik dan etika budaya politik bagi masyarakat, generasi muda, toga/ tomas/ toda aparatur

Kankesbangpol kab. Pekaongan

5. Prosentase partispasi pemilihan dalam pemilu

Peta jumlah perolehan hasil pemilu

1. Jumlah ormas/ LSM yang sudah terdaftar/ memiliki SKT (surat keterangan daftar)


2. jumlah pembinaan ormas/ LSM


3. Prosentase ormas/ LSM yang aktif dan melaporkan kegiatan setiap tahunnya


26

PROGRAM NO. URUSAN 1 2 3 20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN 1. Peningkatan sarana prasarana aparatur UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

2. Peningkatan disilpin aparatur

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 4 1. Prosentase terpenuhinya kendaraan operasional

SUMBER DATA 5 Bagian Asset Daerah, Satpol PP DPPKD Kab. Pekalongan

2. Jumlah perlengkapan operasional satpol PP


3. Jumlah mebeleir yang tersedia

Proker BKPP Kab. Pekalongan

4. Prosentase pelaksanaan peningkatan prasarana penyuluhan

Proker BKPP Kab. Pekalongan

5. Jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia


6. Prosentase pembangunan gedung kantor


7. Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia

Bagian Pembangunan setda Dinsosnakertrans Kab. Pekalongan

8. Prosentase peningkatan perawatan Water Meter Induk


9. Prosentase kelancaran kegiatan dari sekretariat DBHCHT


10. Jumlah Peralatan kantor, RT dan mebeleir yang tersedia

Bagian Umum Setda

11. Jumlah sarana dan prasarana pengendalian dan pencemaran lingkungan yang tersedia

Lap. Pelaksanaan Kegiatan Kantor LH Kab. Pekalongan

1. Prosentase terpenuhinya pakaian dinas anggota satpol pp


2. Prosentase terpenuhinya pakaian dinas beserta kelengkapan PPNS


3. Prosentase terpenuhinya pakaian dinas beserta kelengkapan LRC


4. Prosentase terpenuhinya pakaian Kesamaptan anggota satpol pp


5. Prosentase peningkatan disiplin pegawai


6. Prosentase terpenuhinya pakaian Dinas DPRD

Renstra DPRD 2011-2016 Setwan

7. Prosentase jumlah aparatur daerah yang telah memiliki Kartu Tanda Pegawai

Renstra Setda, Renja Setda dan Program Kerja Bag. Orpeg.

8. Prosentase terpenuhinya pakaian Dinas


9. Jumlah pakaian kerja lapangan

Dinhubkominfo, DPU Kab. Pekalongan

27

NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM 3

3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 4 10. Prosentase terpenuhinya pakaian Korpri


1. Prosentase peninngkatan kualitas SDM penyimpan dan pengurus barang

Bagian Asset Daerah

2. Prosentase jumlah penerima Satya Lencana

Laporan Pelaksanaan kegiatan dari masing-masing bidang pada BKD Diklat Kab. Pekalongan

3. Prosentase jumlah peserta prajabatan CPNS 4. Prosentase jumlah peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah 5. Prosentase jumlah peserta Diklat Fungsional, Bintek, dan seminar 6. Prosentase jumlah peserta Diklatpim II, III dan III 7. Prosentase jumlah peserta pengadaan barang dan jasa 8. Prosentase jumlah sekdes yang mengikuti diklat 9. Prosentase jumlah PNS yang menjelang purna tugas 10. Prosentase jumlah PNS yang mengikuti diklat bendaharawan 11. Prosentase PTT yang perlu penanganan lebih lanjut 12. Prosentase jumlah pejabat struktural yang mengikuti uji kompetensi 13. Jumlah anggota satpol PP yang dikirim ke propinsi/ nasional


14. Jumlah peserta bintek anggota satpol PP


15. Prosentase peningkatan kemampuan aparat Trantib Kecamatan


16. Jumlah peserta diklat PPNS ke tk. Nasional


17. Prosentase peningkatan kemampuan PPNS


18. Jumlah peserta Out Bound Training


19. Prosentase peningkatan kemampuan dan penyertaan anggota Linmas dalam acara propinsi dan nasional


20. Prosentase jumlah peserta yang telah mengikuti diklat / sosialisasi / bintek / pelatihan / kursus / seminar

Proker BKPP, Renstra Setda, Renja Setda

28

NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM


3

SUMBER DATA 5 dan Program kerja Bag. Orpeg. Setwan, Dinhubkominfo Inspektorat, Dinsosnakertrans Kesbangpol, DPU, Kecamatan Kab. Pekalongan

21. Jumlah aparatur daerah yang mengikuti Bintek penyusunan LAKIP SKPD


22. Jumlah aparatur daerah yang mengikuti Bintek analisis jabatan


23. Jumlah aparatur daerah yang mengikuti Bintek analisa beban kerja


24. Jumlah aparatur daerah yang mengikuti Bintek pelayanan publik


25. Jumlah aparatur daerah yang mengikuti Bintek penyusunan SPM SKPD


26. Prosentase penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan Desa


27. Prosentase penyelenggaraan pembinaan dan evaluasi administrasi Kec.


28. Prosentase penyelenggaraan pembinaan aparatur pemerintah Desa.


29. Prosentase penyelenggaraan pembinaan Perangkat Desa Lainnya.


30. Prosentase sosialisasi peraturan perundang-undangan

Dinhubkominfo Kab. Peklongan

Prosentase bimbingan tekhnis implementasi peraturan 31. perundang-undangan.

Dinhubkominfo Kab. Peklongan

32. Prosentase peningkatan keahlian dan profesionalisme PPTK

Bagian Pembangunan Setda

33. Pengembangan SDM dengan melaksanakan orientasi ke Surabaya

Lap. Pelaksanaan Kegiatan BPMPPT Kab. Peklongan

34. Prosentase peningkatan kemampuan SDM analisis laboratorium

Lap. Pelaksanaan Kegiatan Kantor LH Kab. Pekalongan

29

NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM


3

4. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

SUMBER DATA 5

35. Meningkatnya pemahaman pegawai terhadap pengelolaan keuangan daerah

DPPKD Kab. Pekalongan

36. Meningkatnya pemahaman pegawai terhadap penyusunan RKA


37. Prosentase pengelolaam keuangan daerah dan SKPD


38. Terbitnya laporan keuangan daerah dan laporan keuangan SKPD


1. Prosentase penyebaran staf di SKPD

Laporan Pelaksanaan kegiatan dari masing-masing bidang pada BKD Diklat Kab. Peklongan

2. Prosentase peningkatan bantuan untuk praja IPDN 3. Prosentase jumlah PNS yang mengikuti seleksi untuk menduduki jabatan 4. Prosentase jumlah peserta sumpah janji dengan jumlah PNS yang ada 5. Prosentase PNS yang menerima SK mutasi, KP dan Pensiun 6. Prosentase jumlah pejabat struktural dan kepala sekolah yang ada dengan SOTK 7. Rasio jumlah PNS dengan penduduk Kabupaten Pekalongan 8. Prosentase jumlah PNS yang belum tertib administrasi 5. Sistem Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian

1. Prosentase pelaksanaan updating data pegawai 2. Prosentase standarisasi sistem informasi kepegawaian yang t terintegrasi 3. Prosentase realisasi usulan Karis/ Karsu dan Karpeg 4. Prosentase pencetakan KPE dan konversi NIP baru 5. Prosentase jumlah buku peraturan kepegawaian yang tercetak 6. Prosentase jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan kepagawaian 7. Prosentase PNS yang melanggar disiplin pegawai dengan jumlah PNS yang ada 8. Prosentase jumlah pejabat yang melaporkan harta kekayaan

30


NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM


3 6. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

SUMBER DATA 5

1. Jumlah pasar, gedung dan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang diasuransikan

Bagian Asset Daerah Laporan pelaksanaan kegiatan

2. Jumlah kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Pekalongan yang dicek


3. Jumlah barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang diusulkan untuk dihapus


4. Jumlah papan penanda asset pada tanah/ bagunan milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan


5. Perolehan dari hasil inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah di 30 SKPD di wilayah Kabupaten Pekalongan


6. Jumlah barang - barang milik daerah yang dilelang


7. Terlaksananya penerbitan bukti-bukti kepemilikan atas tanah milik Pemkab. Pekalongan


8. Penyusunan buku pedoman tentang standarisasi satuan harga

Bagian Asset Daerah

9. Jumlah SKPD yang menggunakan buku pentunjuk pelaksanaan pengadaanbarang/jasa Pemerintah Kabupaten Pekalongan.


10. Prosentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Umum Setda

11. Penyusunan Perda tentang APBD


12. Penyusunan Perbup tentang APBD


13. Penyusunan penetapan APBD perubahan


14. Penyusunan Perbup tentang penjabaran APBD perubahan


15. Penyusunan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


16. Prosentasi peningkatan PAD


17. Prosentase peningkatan pengendalian anggaran


31

NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM


3

7. Penataan Peraturan PerundangUndangan

SUMBER DATA 5

18. Jumlah wajib pajak PBB yang lunas


19. Jumlah data obyek dan subyek PBB yang akurat


20. Jumlah desa yang lunas PBB


21. Kesiapan daerah dalam mengelola PBB


22. Tertib administrasi laporan keuangan daerah dan laporan keuangan SKPD


23. Tersedianya kas harian


24. Updating SIP APBD


25. Tercapainya tertib administrasi SKPKD


26. Tertib administrasi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran


27. Penyusunan SIP administrasi gaji


28. Prosentase peningkatan dana bagi hasil pajak pusat dan propinsi 5% pertahun


29. Tercetaknya SPPT PBB


30. Diterimanya kompensasi atas kelebihan pembayaran PPh pasal 21


31. Terkendalinya biaya belanja suatu kegiatan


1. Penyusunan buku pedoman pengelolaan barang daerah

Bagian Asset Daerah

2. Jumlah Raperda/ Raperbup

Bagian Hukum Setda

3. Jumlah peserta rapat kerja

Bagian Hukum Setda

4. Prosentase pemahaman aparatur daerah dalam penyusunan prokumda

Bagian Hukum Setda

5. Prosentase pemahaman aparatur desa dalam penyusunan prokumda

Bagian Hukum Setda

6. Penyusunan prokumda yang sesuai dengan PPU yang lebih tinggi

Bagian Hukum Setda

32

NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM


3

8. Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat

SUMBER DATA 5

7. Prosentase jumlah dan distribusi buku produk hukum Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bagian Hukum Setda

8. Prosentase peningkatan dan pengembangan JDIH

Bagian Hukum Setda

9. Prosentase jumlah PPU dalam rangka penyusunan prokumda

Bagian Hukum Setda

10. Prosentase pemahaman tentang CUKAI

Bagian Hukum Setda

11. Prosentase peningkatan tertib administrasi pelaksanaan APBD


12. Penyusunan Draf Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah


13. Penyusunan Peraturan Bupati mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah


1. Jumlah perkara yang memperoleh putusan dari PN/ PTN

Bagian Hukum Setda

2. Prosentase peningkatan pelayanan perizinan langsung ke masyarakat

Lap. Pelaksanaan Kegiatan BPMPPT Kab. Pekalongan

3. Prosentase peningkatan penanganan dan penyelesaian permasalahan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan

Lap. Pelaksanaan Kegiatan BPMPPT Kab. Pekalongan

9. Perlindungan dan penegakan HAM

1. Data laporan tentang pelaksanaan RANHAM kepada provinsi

Bagian Hukum Setda

10. Peningkatan pengembangan dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Data base asset yang siap digunakan

Bagian Asset Daerah Masing - masing SKPD

2. Prosentase Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Sekretariat Daerah ( LAKIP Setda dan LAKIP SKPD )


3. Prosentase jumlah program kegiatan yang harus diselesaikan


4. Prosentase terdokumentasi dan terukurnya semua kegiatan dinas.


5. Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi, dan pembuatan SK pengguna anggaran


33

NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM 3

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 4 6. Jumlah laporan pelaksanaan belanja langsung APBD, bantuan Kab/Kota dan tugas pembantuan.

SUMBER DATA 5 Bagian Pembangunan Setda

7. Prosentase peningkatan penyusunan pelaporan kegiatan


8. Jumlah program dan kegiatan yang disusun berdasarkan usulan/permasalahan dari masyarakat.


9. Jumlah pedoman pengawasan

Laporan pelaksanaan kegiatan subag program inspektorat

10. Jumlah laporan evaluasi hasil pengawasan

Laporan pelaksanaan kegiatan subag evaluasi dan pelaporan inspektorat

11. Penataan Daerah Otonomi baru

11. Laporan keuangan semesteran


12. Laporan keuangan daerah akhir tahun tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku


13. Laporan keuangan SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku


14. Prognosis SKPD laporan semesteran


15. Laporan keuangan daerah akhir tahun


1. Jumlah SKPD yang telah memiliki Uraian Tugas Jabatan struktural


2. Jumlah UPT yang terbentuk


3. Jumlah SKPD yang terbentuk


4. Prosentase peningkatan tertib administrasi perkantoran


5. Jumlah SKPD yang telah memiliki kartu uraian tugas jabatan struktural


6. Prosentase peningkatan pemahaman terhadap syarat kompetensi jabatan struktural dan fungsional


7. Kejelasan pola hubungan kerja antar SKPD


34

NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM


3

12. Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

13. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.

SUMBER DATA 5

8. Prosentase Penataan Kelembagaan


9. Prosentasenya tercapainya penetapan dan penegasan batas daerah


1. Prosentase peningkatan tertib administrasi kepegawaian


2. Jumlah Auditor yang membuat laporan angka kredit

Lap. Pelaksanaan Kegiatan Subag Admun Inspektorat

1. Prosentase peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat (Waskat)


2. Prosentase peningkatan pemahaman dalam penyusunan laporan hasil evaluasi waskat


3. Jumlah buku LPPD yang tersusun


4. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang komprehensif

Lap. Pelaksanaan Kegiatan Subag Perencanaan Inspektorat

5. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus pengaduan masyarakat


6. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) khusus pengendalian manajemen kebijakan KDH


7. Prosentase hasil inventarisasi temuan hasil pengawasan

Lap. Pelaksanaan Kegiatan Subag Eval & Pelaporan Inspektorat

8. Prosentase hasil tindak lanjut pengawasan


9. Prosentase hasil evaluasi berkala temuan pengawasan


10. Jumlah Laporan hasil Evaluasi LAKIP SKPD


11. Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan


12. Jumlah laporan LP2P

Lap. Pelaksanaan Kegiatan

35

NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM


3

SUMBER DATA 5 Subag Eval & Pelaporan Inspektorat

13. Jumlah Laporan Evaluasi Pelayanan Publik


14. Prosentase peserta yang menikuti sosialisasi SPIP


15. Data - data pihak yang terlibat dalam proses tuntutan perbendaharaan dan tututan ganti rugi

Lap. Hasil pemeriksaaan BPK RI, Inspektorat Kab dan Propinsi DPPKD Kab. Pekalongan

1. Prosentase Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik


2. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal ( SPM )


3. Jumlah SKPD yang telah menyusun SPM


4. Prosentase mewujudkan payung hukum tentang pengambil alihan hutang PDAM oleh Pemda Kabupaten Pekalongan


1. Prosentase partisipasi pertemuan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan (APKASI) tiap tahunnya


2. Prosentase peningkatan pelaksanaan tugas yang optimal Bupati dan Wakil Bupati.

Bagian Umum Setda

16. Peningkatan kerjasama antar Pemda

1. Prosentase pendampingan penetapan dan penegasan batas daerah Kab. Pekalongan


17. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/ Kota

1. Prosentase kelancaran penyaluran TPAPD bagi bagi aparat desa


18. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

1. Prosentase terkontrolnya bantuan - bantuan kepada pemerintah desa


19. Penertiban Majalah Gema Kota Santri tahun 2012

1. Berita dan informasi Pemerintah kabupaten Pekalongan (gema kota santri)

Renstra Setda dan Renja Bagian Humas Setda

14. Peningkatan pelayanan publik

15. Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

20. Penyelenggaraan penyiaran station

36

NO. 1

PROGRAM

URUSAN 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 4 1. Program LPPL RKS FM

SUMBER DATA 5 Renstra Setda dan Renja Bagian Humas Setda

21. Penyususnan Buku Himpunan Sambutan Bupati dan Wakil Bupati

1. Jumlah Dokumen Sambutan Bupati


22. Pengadaan foto Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011-2016

1. Jumlah foto Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan periode 2011-2016.


23. Pengadaan Kalender Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012

1. Jumlah Kalender Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012.


24. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat

1. Prosentase terhimpunnya hasil rapat/hasil keputusan DPRD dan kegitan DPRD.

Renstra DPRD 2011-2016

2. Prosentase terhimpunnya risalah rapat paripurna DPRD


3. Prosentase tersebarnya informasi kegiatan DPRD kepada masyarakat.


4. Prosentase terpenuhinya kegiatan dan dokumentasi pelantikan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan periode 2009-2014.


5. Prosentase terlantiknya anggota DPRD dan pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan periode 2014-2018.


6. Jumlah buku profil anggota DPRD periode 2014-2018


7. Prosentase pelaksanaan penyampaian Visi Misi calon Bupati dan Wakil Bupati dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2016. 8. Jumlah Perda inisiatif DPRD Kabupaten Pekalongan yang ditetapkan.


9. Prosentase pelaksanaan reses DPRD


10. Prosentase pelaksanaan hearing/dialog dengan pejabat Pemda dan tokoh masyarakat.


25. Pelayanan Masyarakat

1. Jumlah armada bus untuk 812 orang jamaah dan 6 orang TPHD/TKHD

Bagian Kesra setda

26. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1. Prosentase peserta yang mengikuti bintek pengawasan

Lap. Pelaksanaan Kegiatan Subag. Adum Inspektorat

3 Radio Fm

37


NO. URUSAN 1 2 21. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROGRAM 3 1. Peningkatan keberdayaan masyarakat

2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 4 1. Prosentase optimalisasi PAD pada lelang sewa tanah grantungan tahun 2011 dan 2012

SUMBER DATA 5 Renstra Setda, DPA Bag. Tapem

1. Jumlah pelaksanaan Pilkades tahun 2011 dan 2012


3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan 1. Data base profil Desa/ Kelurahan


2. Jumlah data kelembagaan profil SIP Posyandu


1. Prosentase peningkatan pembangunan desa


2. Jumlah peserta pelatihan PANSIMAS


3. Terselenggaranya bantuan pembangunan desa


5. Peningkatan peran perempuan di pedesaan

1. Prosentase peningkatan kegiatan peran serta perempuan dan anak di pedesaan


6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

2. Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dari tahun ke tahun meningkat


4. Peningkatan partisipasi masyarakat

22. STATISTIK

1. Pengembangan sarana satatistik kelautan dan 1. Jumlah sarana dan prasarana kestatistikan perikanan

Laporan tahunan, Proker DKPP Kab. Pekalongan

23. KEARSIPAN

1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

1. Prosentase penyelamatan di bidang arsip daerah

Bagian Umum Setda

2. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen

2. Jumlah arsip Pemkab Pekalongan baik tekstual maupun non tekstual yang diselamatkan

Kantor Perpus dan Arsipda Kab. Pekalongan

3. Jumlah arsip vital, arsip statis, aktif dan in aktif serta arsip foto (arsip non tekstual lainnya) pada unit kerja Pemdes yang dikelola


1. Jumlah sarana prasarana pengolah arsip selama 1 tahun


2. Jumlah lokasi pemerintahan desa yang dibina


3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

24. PERPUSTAKAAN

1. Jumlah peserta SKPD yang menerapkan sistem pengelolaan kearsipan Kantor Perpus dan Arsipda secara baku Kab. Pekalongan

1. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan 1. Jumlah lokasi perpustakan desa yang dibina

38

Kantor Perpus dan Arsipda

NO. 1

PROGRAM

URUSAN 2


3 Perpustakaan

25. KOMUNIKASI DAN INFORMASI

SUMBER DATA 5 Kab. Pekalongan

2. Jumlah sarana prasarana dan mainan edukasi bagi anak-anak TK dan bahan latihan bagi para pelajar


3. Jumlah pengunjung dan peminjam buku perpustakaan umum


4. Jumlah sarana prasarana pendukung otomasi perpustakaan


5. Prosentase jumlah pengunjung dan pengguna perpustakaan umum maupun keliling


6. Jumlah pengguna perpustakaan keliling


7. Jumlah perpustakaan desa yang dibina untuk diajukan mengkuti lomba tingkat provinsi dan jumlah lokasi operasional perpustakaan keliling


1. Prosentase tersedianya peraturan pedoman kerja pelayanan kominfo.


2. Prosentase tersedianya sarana dan prasarana komunikasi.


3. Prosentase terlaksananya pengawasan, pembinaan dan penertiban penyedia layanan kominfo.


4. Prosentase tercapainya kegiatan lomba TIK


5. Prosentase tersedianya sarana peralatan alat studio dan komunikasi.


6. Prosentase terdatanya sarana dan prasarana komunikasi dan informasi di wilayah Kabupaten Pekalongan.


7. Prosentase tercapainya SKPD yang tersambung dengan jaringan internet via Dinhubkominfo.


8. Prosentase terpeliharanya jaringan komunikasi dan informasi antar instansi


2. Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

1. Prosentase terlaksananya pelatihan peningkatan SDM bidang kominfo.


3. Kerjasama informasi dengan Mas Media

1. Prosentase tercapainya penyebaran informasi pemerintah.


1. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

39

NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM

SUMBER DATA 5

2. Prosentase terlaksananya sosialisasi regulasi TIK kepada masyarakat.


1. Prosentase tercapainya penyebaran informasi pemerintah


2. Prosentase tersedianya CCTV dan peralatan survey.


5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi terhadap layanan publik.

1. Prosentase penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik.


6. Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi/informasi

1. Prosentase forum diskusi masyarakat sosial, budaya dan ekonomi.


7. Peningkatan tata laksanan komunikasi informasi

1. Prosentase pemantauan, pengawasan teknis dan penertiban kegiatan usaha jasa pos dan telekomunikasi.


8. Pemeliharaan rutin/ berkala alat studio dan komunikasi

1. Prosentase peningkatan hasil dokumentasi kehumasan sehingga dapat menjadi sumber informasi dan data basis perencanaan kegiatan Pemkab. Pekalongan

Renstra Setda dan Renja Bag. Humas

9. Sosialisasi bahaya rokok (DBHCHT)

1. Presentase Sosialisasi Bahaya Rokok

Bagian Humas Setda

10. Penyediaan Jasa Komunikasi, informasi media massa.

1. Tersedianya sarana informasi sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Bagian Humas Setda

11. Perbaikan Perangkat Radio FM

1. Prosentase sosialisasi kegiatan dan kebijakan pimpinan daerah.

Bagian Humas Setda

12. Peningkatan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

1. Jumlah pengadaan barang/jasa secara elektronik dan pengumuman melalui LPSE dalam satu tahun.

Pengumuman elang e-proc dan non e-proc di LPSE Bag. Pembangunan Setda

1. Peningkatan kesejahteraan petani

1. Prosentase pelaksanaan kegiatan pengisi KTNA

Proker dan pelasakanaan kegiatan masing - masing bidang BKPP

2. Peningkatan ketahanan pangan

1. Prosentase peningkatan produktifitas komoditas pertanian dan perkebunan

Statistik pertanian, BPS dan Laporan tahunan

2. Prosentase penyusunan neraca bahan makanan dan angka pola pangan harapan di Kabupaten Pekalongan


3. Prosentase pelaskanaan pemantauan pangan pokok, penguatan lembaga distribusi dan cadangan pangan masyarakat


4. Pengkajian bidang informasi dan komunikasi

26. KETAHANAN PANGAN


3

40

DPPK

NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 4 4. Prosentase perwujudan kemandirian pangan masyarakat melalui program aksi desa mandiri pangan

SUMBER DATA 5 Proker dan pelasakanaan kegiatan masing - masing bidang BKPP

5. Prosentase penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan


6. Prosentase pembangunan gudang cadanan pangan pemerintah


7. Prosentase pelaksanaan pengujian keamanan mutu pangan, sosialisasi keamanan pangan dan pembinaan keanekaragaman pangan


8. Prosentase peningkatan RTS penerima manfaat yang terbantu untuk biaya angkut beras miskin


1. Pelaksanaan expo di kajen, pameran pangan lokal dan lomba cipta menu

Proker dan pelasakanaan kegiatan masing - masing bidang BKPP Kab. Pekalongan

2. Jumlah petugas dan petani yang dikirim mengikuti pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis


1. Prosentase pemanfaata teknologi pertanian/ perkebunan


2. Pelaksananan penerapan teknologi tepat guna


5. Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

1. Prosentase peningkatan produksi dan mutu hasil panen cengkeh dan tembakau


6. Pemberdayaan penyuluhan pertanian/ perkebunan

1. Magang bagi penyuluh


2. Prosentase pelaksanaan kegiatan sesuai dengan metode penyuluhan partisipatif


3. Prosentase pelaksanaan kegiatan penyuluhan sesuai dengan

Proker dan pelasakanaan kegiatan

3

3. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian

4. Peningkatan penerapan teknologi Pertanian/ perkebunan

41

NO. 1

URUSAN 2

27. KEHUTANAN

28. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PROGRAM 3

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 4 metode dan rencana kerja penyuluhan

SUMBER DATA 5 masing - masing bidang BKPP Kab. Pekalongan

4. Pembinaaan Gapoktan penerima PUAP


5. Prosentase peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM penyuluh


1. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan

1. Pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu

Laporan Tahunan DPPK Kab. Pekalongan

2. Rehabilitasi hutan dan lahan

1. Sebaran tingkat kekritisan lahan 2. Pemeliharaan dan pengembangan hutan kota serta penghijauan lingkungan

Statistik kehutanan, Laporan Tahunan

3. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

1. Prosentase peningkatan pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan dan pengembangan hutan rakyat

Laporan Tahunan

4. Perencanaan dan pengembangan hutan

1. Prosentase pemanfaatan dokumen rencana rehabilitasi hutan dan lahan secara periodeik

Laporan tahunan dan DPA

1. Pengembangan ketenagalistrikan dan migas

1. Ratio elektrifikasi

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dinas PSDA ESDM Kab. Pekalongan

2. Ratio desa yang berlistrik


3. Pangsa energi baru terbarukan


4. Elastisitas energi


5. Jumlah pelayanan izin usaha ketenagalistrikan


6. Jumlah penerapan standarisasi teknis bidang ketenagalistrikan dan migas yang bersertifikasi SNI dan atau diberlakukan wajib


7. Prosentase jaminan pasokan bahan bakar migas


8. Peningkatan prosentase konversi mitan ke LPG

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

42

NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM

2. Pengembangan pertambangan dan tanah air

29. KELAUTAN DAN PERIKANAN


3

1. Pemberdayaan masyarakat ekonomi pesisir

SUMBER DATA 5 Dinas PSDA ESDM Kab. Pekalongan

9. Prosentase pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN)


10. Prosentase pembangunan infrastruktur biogas dann SPPBE untuk rumah tangga


1. Jumlah peserta pembinaan dan obyek pengawasan

Hasil Survey lokasi penambangan Dinas PSDA ESDM Kab. Pekalongan

2. Jumlah pemanfaatan air tanah dan volume pemakaian air tanah

Hasil survey ke lokasi pemanfaatan air tanah Dinas PSDA ESDM Kab. Pekalongan

3. Nilai perolehan air tanah tiap - tiap pemanfaatan air tanah

Hasil survey pd meteran air bor tanah Dinas PSDA ESDM Kab. Pekalongan

4. Naskah akademis Raperda Pertambangan dan Peta Pertambangan Satu Paket


5. Naskah Akademis Raperda Air Tanah Dan Peta Potensi Air Tanah Satu Paket


6. Sistem Informasi Geografis Pertambangan Dan Air Tanah


7. Jumlah Rekomendasi

Survey dan dokumen UKL/ UPL Dinas PSDA ESDM Kab. Pekalongan

8. Jumlah Paket survey dan digitasi peta

Hasil survey Dinas PSDA ESDM Kab. Pekalongan

1. Prosentase peningkatan pendapatan nelayan

Laporan tahunan, Proker DKPP

2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan 2. Prosentase peningkatan kualitas lingkungan pesisir dan pengendalian sumber daya kelautan


3. Pengembangan budidaya perikanan

Laporan tahunan statistik perikanan budidaya Laporan tahunan, Proker DKPP

1. Jumlah produksi ikan hasil budidaya 2. Jumlah pendapatan masyarakat pembudidaya ikan

43

NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM 3 4. Pengembangan perikanan tangkap

5. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 4 1. Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap dan pendapatan wilayah

SUMBER DATA 5 Laporan tahunan statistik perikanan tangkap

2. Prosentase peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap


1. Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas produk ikan olahan

Laporan tahunan statistik pengolahan dan pemasaran Laporan tahunan, Proker DKPP

2. Prosentase peningkatan pendapatan pengolah ikan 6. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

30. PERDAGANGAN

31. INDUSTRI

32. KETRANSMIGRASIAN

1. Prosentase peningkatan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan


2. Prosentase peningkatan produktivitas sumberdaya kelautan dan perikanan


1. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

1. Prosentase adanya jaminan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Dinperindagkop dan UMKM Kab. Pekalongan

2. Peningkatan dan pengembangan ekspor

1. Jumlah barang produk daerah yang diekspor


3. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

1. Prosentase efisiensi perdagangan dalam Negeri


4. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

1. Prosentase pembinaan pedagang kaki lima dan asongan


5. Penataan sarana dan prasarana pasar tradisional

1. Prosentase pendapatan pedagang


1. Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi 1. Jumlah kapasitas Iptek sistem produksi


2. Pengembangan industri kecil dan menengah

2. Prosentase peningkatan kemitraan industri mikro, kecil menengah dengan swasta


3. Peningkatan kemampuan teknologi industri

3. Prosentase peningkatan kemampuan teknologi industri


4. Pengembangan sentra - sentra industri potensial4. Prosentase pendapatan pengrajin batik


1. Pengembangan wilayah transmigrasi


1. Jumlah daerah tujuan transmigrasi yang diajak kerjasama

44

NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 4 2. Prosentase jumlah sarana dan prasarana di daerah tujuan transmigrasi

SUMBER DATA 5 Dinsosnakertrans Kab. Pekalongan

1. Jumlah calon transmigrasi yang menempati daerah tujuan


2. Prosentase pelaksanaan penyuluhan transmigrasi lokal


1. Prosentase peningkatan penyebarluasan informasi pariwisata

Renstra Dinporaparbud Kab. Pekalongan

2. Pelaksanaan duta wisata dan pengiriman peserta ke tk. Jateng


3. Peningkatan pemasaran pariwisata pada Jateng Promo dan Kajen Expo


4. Pelaksanaan lomba rancang busana dan pengiriman peserta ke tingkat propinsi Jateng


2. Pengembangan destinasi pariwisata

1. Peningkatan fasilitas di obyek wisata Linggo Asri, bumi perkemahan dan pantai depok


3. Pengembangan kemitraan

1. Jumlah kerjasama yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan pariwisata yang komprehensef dan terencana


1. Peningkatan penerapan teknologi perkebunan/ pertanian

1. Prosentase pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna oleh masyarakat

Laporan tahunan DPPK Kab. Pekalongan

2. Prosentase peningkatan produksi tanaman semusim, holtikultura dan perkebunan

Laporan tahunan DPPK Kab. Pekalongan

1. Prosentase peningkatan pemeriksaan, pencegahan dan pengobatan hewan


2. Prosentase peningkatan penanganan dini penyakit hewan


3. Prosentase peningkatan derajat kesehatan hewan


1. Prosentase peningkatan mutu genetik sapi


3

2. Transmigrasi lokal

33. PARIWISATA

34. PERTANIAN

1. Pengembangan Pemasaran pariwisata

2. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

3. Peningkatan produksi hasil perternakan

45

NO. 1

URUSAN 2

PROGRAM


3

4. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

SUMBER DATA 5

2. Prosentase peningkatan populasi sapi


3. Prosentase peningkatan populasi kambing


1. Prosentase peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan


BUPATI PEKALONGAN,

A. ANTONO

46

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN

Recommend Documents