RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN

RE

RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016-2021

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan

hidayah-Nya

Dokumen

Rencana

Strategis

(Renstra)

Inpektorat

Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021 ini dapat diselesaikan. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun dokumen Rencana Strategis sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJM Daerah. Kami menyadari didalam penyusunan Rencana Strategis ini masih banyak terdapat kekurangan, baik yang berkaitan dengan teknik perumusan maupun penyajiannya. Namu kami berharap Rencana Strategis ini dapat berguna bagi semua pihak, dan apa yang telah direncanakan mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin serta membuahkan hasil yang berdaya guna. Pandeglang, 16 Desember 2016 Inspektur Kabupaten Pandeglang

Drs. H. TAUFIK HIDAYAT, M.Si Pembina Utama Muda / IV-c NIP. 196304211989031012

Renstra Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016-2021

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..........................................................................................

i

DAFTAR ISI ........................................................................................................

ii

DAFTAR TABEL ................................................................................................

iii

BAB I

PENDAHULUAN ..................................................................................

1

1.1 Latar Belakang ...............................................................................

1

1.2 Landasan Hukum ...........................................................................

7

1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................... 10 1.4 Sistematika Penulisan ................................................................... 10 BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG .................................................................................... 15 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ......................................... 15 2.2 Sumber Daya Inspektorat Kab. Pandeglang ................................. 19 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kab. Pandeglang ......................... 23 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kab. Pandeglang ........................................................................... 27 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ........ 31 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ........................................................................... 31 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2016-2021 ................................................ 33 3.3 Telaahan Renstra Inspektorat Kab. Pandeglang .......................... 37 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .............................................................................. 38 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .......................................................... 40 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ..... 41 4.1 Visi dan Misi SKPD ........................................................................ 41 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ............................ 42 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD........................................................ 45 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .................. 50 BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ...................................................................... 55 BAB VII PENUTUP ............................................................................................. 59 LAMPIRAN


ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Inspektorat Kabupaten Pandeglang ............................................................... 24

Tabel 2.2.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Inspektorat Kab. Pandeglang ........................................... 26

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat ................................................................................... 32

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah............................................................ 36

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .......................... 43

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ................................... 49

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Kabupaten Pandeglang .................................................... 52

Tabel 5.2

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ................................................................... 57


iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

Terciptanya tatakelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggung jawab yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan

pelayanan

yang

prima

kepada

seluruh

masyarakat

merupakan sasaran dari penyelenggaraan Rencana Strategis tahun 20162021. Sementara itu dalam arah kebijakan bidang aparatur negara tahun 2016

hingga

tahun

2021,

salah

satunya

adalah

menuntaskan

penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktekpraktek KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkatan dan lini pemerintahan serta pada semua program dan kegiatan, pemberian sanksi yang seberatberatnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara merupakan salah satu program dari Kementerian PAN-RB yang bertujuan

menyempurnakan

dan mengefektifkan sistem pengawasan

dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sistem AKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel di lingkungan aparatur negara. Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara : 1. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan internal dan audit eksternal serta pengawasan oleh masyarakat;


1

2. Menata dan menyempurnakan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

yang independen, efektif, efisien, transparan dan

terukur; 3. Menindaklanjuti temuan pengawasan; 4. Meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (aparat pengawasan

instansi pemerintah, sistem

pengendalian

manajemen); 5. Mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja, dan mengembangkan profesionalitas tenaga pemeriksa; 6. Mengembangkan

dan

meningkatkan

sistem

informasi

Aparat

Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit; 7. Melakukan

evaluasi

berkala

atas

kinerja

dan

temuan

hasil

pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal. Selain itu dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, diharapkan dapat menjadi motivator bagi para aparatur pengawasan untuk lebih meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kualitas pengawasan. Uraian yang telah disebutkan di atas merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi manajemen yaitu pengawasan. Pengertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Setiap pejabat pemerintah dan berpartisipasi

masyarakat

diharapkan

turut

dalam mewujudkan terciptanya tatakelola pemerintahan

yang baik. Renstra Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016-2021

2

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021

merupakan

pemenuhan

kebutuhan

aspek

perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4) serta dalam rangka mensinergiskan dan menselaraskan kebijakan Bupati Pandeglang terpilih yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Pandeglang

Jangka

Menengah

Tahun 2016-2021

Daerah

(RPJMD)

yang merupakan

Kabupaten

instrumen

untuk

mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD selama 5 (lima) tahun. Inspektorat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib membuat Rencana strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Pandeglang 2016-2021 untuk menuangkan program dan kegiatan dalam rangka menunjang implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategisnya khususnya aspek pengawasan

pembangunan,

kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam misi ke 6 (enam) Bupati Pandeglang terpilih

yaitu Meningkatkan Tata Kelola

Kepemerintahan dan Memperkuat Sistem Inovasi Daerah. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8

Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan harmonisasi rencana pembangunan terintegritasi baik dari tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat Kabupate/kota. Inspektorat Kabupaten Pandeglang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang pembentukan dan susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Pandeglang serta Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 30 tahun 2014 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Inspektorat Renstra Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016-2021

3

Kabupaten Pandeglang. Dalam hal ini Inpektorat Kabupaten Pandeglang mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kabupaten Pandeglang tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan

pemerintahan

di daerah

apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai sebagai Catalyst dengan menjalankan fungsi Quality Assurance atau penjamin mutu, dan Consulting Partner atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi Early Warning System atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (Watchdog) saat ini Inspektorat lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Untuk

melaksanakan

tugas

tersebut,

Inspektorat

Kabupaten

Pandeglang selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi : 1.

Penyusunan perencanaan bidang pengawasan;

2.

Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

3.

Penyelenggaraan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

urusan

pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dan kasus pengaduan; 4.

Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

5.

Pelaksanaan

pembinaan,

koordinasi

dan

evaluasi

kegiatan

pengawasan; 6.

Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Inspektorat;

7.

Pelaksanaan pemeriksaan atas permintaan Instansi lain;

8.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


4

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pandeglang dituangkan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Penyusunan PKPT didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang serta memperhatikan efisiensi anggaran dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya manusia sehingga tumpang tindih kegiatan maupun anggaran tidak terjadi. Ruang lingkup dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) ini meliputi : 1.

Audit Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang

dilakukan

secara

independen,

objektif

dan

professional

berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, audit terdiri dari : a. Audit Kinerja Audit kinerja merupakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. b. Audit dengan Tujuan Tertentu Audit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan. 2.

Reviu. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan,

standar,

rencana,

atau

norma yang telah

ditetapkan. Reviu yang dilakukan terdiri dari Reviu Laporan Keuangan SKPD,

Laporan

Keuangan

Pemerintah

Daerah,

Reviu

LKIP

Pemerintah Daerah dan Reviu Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah/SKPD. Renstra Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016-2021

5

3.

Evaluasi. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat yaitu Evaluasi terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

4.

Pemantauan. Pemantauan Pengendalian Intern adalah suatu proses penilaian atas mutu

kinerja

Sistem

Pengendalian

Intern

dan

proses

yang

memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan disini yaitu pemantauan atas tindaklanjut terhadap hasil-hasil pemeriksaan APIP mupun BPK-RI. 5.

Pengawasan Lainnya. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan. Pendampingan

tindak

lanjut

atas

temuan

oleh

Inspektorat

Kabupaten Pandeglang dengan mengevaluasi dan memeriksa Satuan Kerja Perangkat Daerah. Inspektorat Kabupaten Pandeglang mereviu Laporan Keuangan yang terdiri dari reviu laporan keuangan SKPD dan reviu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, reviu LKIP Pemerintah Kabupaten Pandeglang, serta melakukan reviu terhadap perencanaan pemerintah daerah yang terdiri dari reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu Renja SKPD, reviu RKA dan RKAP. Selain melakukan reviu juga melaksanakan evaluasi. Evaluasi yang dilaksanakan adalah evaluasi LKIP SKPD. Sebagai aparat pengawasan selain melaklukan reviu laporan keuangan

dan

Pemeriksaan

evaluasi

khusus

ini

juga

melakukan

dilakukan

dengan


pemeriksaan adanya

khusus.

sumber

dari 6

pengaduan masyarakat atau pegawai yang berasal atas permintaan tertulis maupun perintah langsung dari Bupati Pandeglang. Dalam

melaksanakan

pengawasan

atas

penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Inspektorat berkoordinasi dan berkonsultasi baik dengan

Inspektorat

Provinsi

Banten,

selaku

unsur

pengawasan

penyelenggaraan Pemerintah Daerah tingkat provinsi maupun BPKP Perwakilan Banten. Sehubungan dengan telah adanya tenaga fungsional Pejabat Pengawas Urusan

Pemerintahan

Daerah

(P2UPD) pada

Inspektorat Kabupaten Pandeglang yang didasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten/Kota paling banyak 48 orang dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor

22

dan

Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, sehingga saat ini Inspektorat Kabupaten Pandeglang memiliki jabatan

fungsional

auditor

dan

jabatan

fungsional

pengawas

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (P2UPD) yang diharapkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat dapat lebih mandiri,

profesional dan

akuntabel dalam

melakukan

pembinaan

pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. 1.2

Landasan Hukum Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan; 1.

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;


7

3.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang– Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Peran

Serta

Masyarakat

Dalam Penyelenggaraan

Negara; 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 16. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;


8

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007

tentang

Tata

Cara

Pengawasan

atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman

Penanganan

Pengaduan

Masyarakat

dilingkungan

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditya; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Renstra Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016-2021

9

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 20052025 Kabupaten Pandeglang; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021;

1.3

Maksud dan Tujuan

Maksud Disusunnya

Rencana

Strategis

Inpektorat Kabupaten

Pandeglang Tahun 2016-2021 adalah : “Untuk memberikan pedoman pengawasan jalannya Pemerintah Daerah yang mampu mewujudkan rumusan kebijakan yang berkualitas dan menggerakkan manejemen Pemerintahan Daerah yang profesional dan efisien serta mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pandeglang guna mewujudkan visi misi Bupati Pandeglang terpilih dalam 5 (lima) tahun ke depan”. Tujuan

penyusunan

Rencana

Strategis

(Renstra)

Inspektorat

Kabupaten Pandeglang adalah dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan,

serta

dengan

mempertimbangkan

faktor-faktor

penentu

keberhasilan diatas, maka dapat disusun tujuan sebagai berikut : 1.

Terbentuk aparatur pengawasan yang kompeten;

2.

Terciptanya sistem pengawasan internal pemerintah daerah yang profesional;

3.

Tersedianya Pedoman Kebijakan Sistem dan Prosedur Bidang Pengawasan.


10

1.4. Sistematika Penulisan Renstra Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah yang terdiri dari : BAB I

PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang pentingnya penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Pandeglang sebagai respon atas tuntutan terselenggaranya praktek-praktek Pemerintahan yang baik, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika

penulisan

Renstra

Inspektorat

Kabupaten

Pandeglang Tahun 2016-2021. BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG 2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Memuat

penjelasan

pembentukan

umum

Inspektorat

tentang

dasar

Kabupaten

hukum

Pandeglang,

struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Pandeglang, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan dua eselon dibawah Inspektur Kabupaten Pandeglang. 2.2

Sumber Daya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Pandeglang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia.

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD Bagian ini

menunjukkan

Inspektorat

Kabupaten

sasaran/target

Renstra

tingkat

capaian

Pandeglang Inspektorat

kinerja

berdasarkan Kabupaten

Pandeglang periode sebelumnya.


11

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bagian

ini

mengemukakan

hasil

berimplikasi sebagai tantangan pengembangan

pelayanan

analisis

yang

dan peluang bagi

Inspektorat

Kabupaten

Pandeglang pada lima tahun mendatang. BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Pada

bagian

permasalahan Pandeglang

ini

dikemukakan

pelayanan beserta

permasalahan-

Inspektorat

Kabupaten

faktor-faktor

yang

mempengaruhinya. 3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Terpilih Periode Tahun 2016-2021 Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pandeglang yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3

Telaahan Renstra Inspektorat Kab. Pandeglang Bagian

ini

mengemukakan

apa

penghambat ataupun faktor-faktor

saja

faktor-faktor

pendorong

dari

pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dar sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi. 3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLH.


12

3.5

Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi SKPD Pada bagian ini di kemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD beserta penjelasannya.

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan

dan

sasaran

jangka

menengah

SKPD.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya. 4.3

Strategi dan Kebijakan SKPD Pada bagian ini di kemukakan rumusan pernyataan strategi

dan

kebijakan

SKPD

dalam

lima

tahun

mendatang. BAB V

RENCANA

PROGRAM

KINERJA, KELOMPOK

DAN

KEGIATAN, INDIKATOR

SASARAN, DAN

PENDANAAN

INDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).


13

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima

tahun

mendatang

sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII

PENUTUP


14

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG 2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Inspektorat

Kabupaten

Pandeglang,

Inspektorat

Kabupaten

Pandeglang mempunyai Tugas Fungsi sebagai berikut : 1.

Tugas Inspektorat Inspektorat mempunyai tugas melakukan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang

pembangunan,

pemerintahan

dan

kemasyarakatan,

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. 2.

Fungsi Inspektorat Inspektorat Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi : a. Penyusunan perencanaan bidang pengawasan; b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. Penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan

daerah

dan

pemerintahan

desa

dan

kasus

pengaduan; d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan evaluasi kegiatan pengawasan; f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Inspektorat; g. Pelaksanaan pemeriksaan atas permintaan Instansi lain; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016-2021

15

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi: a.

Administrasi Umum dan Pemerintahan;

b.

Urusan Pemerintahan. Pengawasan

Administrasi

Umum

Pemerintahan

sebagaimana

dimaksud adalah : a.

Pengawasan Teknis Pelaksanaan Kegiatan;

b.

Kelembagaan;

c.

Pegawai Daerah;

d.

Keuangan Daerah;

e.

Barang Daerah. Pengawasan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud adalah;

a.

Urusan Wajib;

b.

Urusan Pilihan;

c.

Dana Dekonsentrasi;

d.

Tugas Pembantuan;

e.

Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pandeglang adalah

sebagaimana terlihat pada lampiran, dengan Susunan Organisasi terdiri dari : 1.

Inspektur;

2.

Sekretaris, terdiri dari: a. Sub Bagian Perencanaan; b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; c.

3.

Sub Bagian Administrasi dan Umum.

Inspektur Unsur Pelaksana adalah Inspektur Pembantu, terdiri dari : a. Inspektur Pembantu Wilayah I b. Inspektur Pembantu Wilayah II c. Inspektur Pembantu Wilayah III d. Inspektur Pembantu Wilayah IV

4.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai pasal 5 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Inspektur mempunyai tugas : Renstra Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016-2021

16

1.

membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang pengawasan pelaksanaan

pemerintahan

penyelenggaraan

di

daerah,

pembinaan

atas

pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan

pemerintahan desa; 2.

memimpin, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

3.

mengkaji dan merumuskan kebijakan di bidang pengawasan;

4.

merumuskan, menyusun perencanaan dan evaluasi kepegawaian, keuangan dan umum serta program kerja;

5.

membagi tugas kepada Sekretaris dan Inspektur Pembantu, sesuai bidang tugasnya;

6.

memberi petunjuk kepada Sekretaris dan para Inspektur Pembantu, untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

7.

menyelenggarakan

pemeriksaan,

pengusutan,

pengujian,

dan

penilaian tugas pengawasan; 8.

menyelenggarakan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

urusan

pemerintahan di Daerah; 9.

menyelenggarakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;

10. melaksanakan pengujian dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan, kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah, kelurahan dan desa; 11. melaksanakan penyalahgunaan

pengusutan di

kebenaran

bidang

atas

pemerintahan,

laporan

atau

perekonomian,

pembangunan, pendapatan daerah dan kekayaan negara/daerah/desa dan pembinaan kesejahteraan rakyat dan aparatur; 12. melaksanakan teknis administratif fungsional; 13. melaporkan

serta memberikan

rekomendasi/saran pertimbangan

kepada Bupati dalam hal urusan pengawasan sebagai bahan penetapan keputusan/kebijakan Bupati; 14. menyusun,

melaporkan,

dan

mempertanggungjawabkan

tugas

Inspektorat sesuai dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administratif kepada Bupati; dan


17

15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati,sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur, yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi : 1.

Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;

2.

Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;

3.

Pelaksanaan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;

4.

Pelaksanaan penyusunan bahan/data pembinaan teknis fungsional;

5.

Pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan;

6.

Pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;

7.

Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk penyusunan perencanaan program pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta tindak lanjut hasil pengawasan;

8.

Pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

laporan

kegiatan

kesekretariatan; dan 9.

Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Sekretariat terdiri dari :

1.

Sub Bagian Perencanaan;

2.

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

3.

Sub Bagian Administrasi dan Umum.

Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur, yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

urusan

pemerintahan

daerah


dibidang

pembangunan, 18

pemerintahan

dan

kemasyarakatan,

pelaksanaan

pembinaan

atas

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, dan kasus

pengaduan

dibidang

pembangunan,

pemerintahan

dan

kemasyarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektur pembantu mempunyai fungsi: a. Penyusunan program pengawasan pada masing-masing wilayah kerja; b. Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan Pejabat Fungsional

auditor

dan

Pengawas

Penyelenggaraan

Urusan

penyelenggaraan

urusan

Pemerintahan di Daerah (P2UPD); c. Pelaksanaan pemerintahan

pengawasan dalam

terhadap

bidang

pembangunan,

pemerintahan

dan

kemasyarakatan; d. Melaksanakan monitoring terhadap proses pelaksanaan pengawasan sesuai wilayah kerjanya; e. Pelaksanaan pengawasan berupa audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya; f. Pelaksanaan proses pemeriksaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. g. menyelenggarakan koordinasi dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; h. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pengawasan lingkup Inspektur Pembantu; dan i. menyelenggarakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektur Pembantu terdiri dari : 1.

Inspektur Pembantu Wilayah I;

2.

Inspektur Pembantu Wilayah II;

3.

Inspektur Pembantu Wilayah III.

4.

Inspektur Pembantu Wilayah IV.


19

2.2

Sumber Daya Inspektorat Kab. Pandeglang 1.

Kondisi Eksisting Pegawai a.

Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai di Inspektorat Kabupaten Pandeglang sampai dengan bulan Mei 2016 yaitu sebanyak 66 orang dengan perincian sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah ini. No. 1. 2. 3. 4.

b.

Jenis Pegawai

Jumlah

Pegawai Negeri Sipil Calon Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kerja Kontrak Tenaga Sukarelawan Jumlah

57 Orang 0 Orang 4 Orang 5 Orang 66 Orang

Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural Pegawai Inspektorat Kabupaten Pandeglang berdasarkan Jabatan Struktural, sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

c.

Jabatan

Esselon

Inspektur Sekretaris Inspektur Pembantu Kepala Sub Bagian Fungsional Auditor & P2UPD Fungsional Umum PNS Fungsional Umum PNS non PNS Jumlah

II.b III.a III.a IV.a -

Jumlah 1 Orang 1 Orang 4 Orang 2 Orang 37 Orang 12 Orang 9 Orang 66 Orang

Pegawai berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Pegawai Inspektorat Kabupaten Pandeglang berdasarkan latar belakang pendidikan adalah sebagai berikut :

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jabatan Pasca Sarjana (S-2) Sarjana (S-1) Sarjana Muda/Diploma (D-3) SLTA SLTP SD

Jumlah


Jumlah 11 Orang 38 Orang 5 Orang 9 Orang 3 Orang 0 Orang

66 Orang

20

d.

Pegawai berdasarkan Golongan Pegawai Inspektorat Kabupaten Pandeglang berdasarkan latar belakang golongan adalah sebagai berikut :

No. 1. 2. 3. 4.

Golongan

Jumlah

IV III II I

8 Orang 44 Orang 4 Orang 1 Orang

Jumlah e.

57 Orang

Pegawai yang telah mengikuti penjenjangan struktural Pegawai Inspektorat Kabupaten Pandeglang yang telah mengikuti diklat penjenjangan struktural adalah sebagai berikut :

No. 1. 2. 3. 4.

Jenis Penjenjangan

Jumlah

SPAMEN/PIM II SPAMA/PIM III ADUMLA ADUM/PIM IV

1 Orang 5 Orang 0 Orang 2 Orang

Jumlah f.

8 Orang

Pegawai yang telah mengikuti diklat fungsional Pegawai

Inspektorat

Fungsional,

Diklat

yang

telah

Pemeriksaan

mengikuti Khusus,

Diklat

Diklat

Teknis

Substansi

Pengawasan, Diklat Alam Terbuka, Diklat Penjenjangan Struktural: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Jenis Diklat Diklat Investigasi Diklat Pengelolaan BMP Diklat Manajemen Pengawasan Diklat Optimalisasi PAD Diklat Evaluasi AKIP Diklat Re-statement Laporan Keuangan Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Diklat Teknis Reviu Laporan Keuangan Diklat Peningkatan Kapabilitas APIP Diklat Jabatan Fungsional Auditor Diklat Dasar Auditor Diklat Anggaran Bendaharawan (A) Diklat Bendahara Pengeluaran Daerah


Jumlah 10 Orang 8 Orang 9 Orang 8 Orang 9 Orang 6 Orang 2 Orang 4 Orang 1 Orang 12 Orang 8 Orang 1 Orang 1 Orang

21

No. 14. 15. 16.

Jenis Diklat

Jumlah

Pelatihan Pengenbangan Diklat PIM II Pelatihan Pengenbangan Diklat PIM III Pelatihan Pengenbangan Diklat PIM IV

1 Orang 5 Orang 2 Orang

Jumlah

g. Jumlah Jabatan Struktural Jumlah jabatan struktural dilingkungan Inspektorat Kabupaten Pandeglang sebanyak 9 jabatan dengan perincian sebagai berikut : No. 1. 2. 3.

Jenjang Jabatan

Jumlah

Esselon II Esselon III Esselon IV

1 Orang 5 Orang 3 Orang

Jumlah 2.

9 Orang

Sarana dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Pandeglang sebagai perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, dan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur / instansi

pemerintahan

pemerintahan

desa

/

daerah,

pemerintahan

kelurahan,

yang

kecamatan

meliputi

dan

bidang-bidang

pemerintahan, pertanahan, keuangan, perlengkapan dan peralatan, badan usaha milik daerah, pembangunan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, dan melakukan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur/instansi di lingkungan pemerintahan daerah serta laporan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional, dan melakukan pengusutan penyimpangan

kebenaran atau

laporan

atau

penyalahgunaan


pengaduan dalam

terhadap

pelaksanaan 22

pemerintahan, BUMD, pembangunan dan kesejahteraan sosial, dan melakukan

pembinaan

pengawasan

dilingkungan

pemerintahan

daerah, serta melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari aparat pemeriksa internal dan eksternal. Untuk itu tuntutan akan profesionalitas, akuntabilitas dan efektivitas kerja pemerintahan menjadi bentuk yang tidak dapat dielakan dalam mekanisme kerja, sehubungan dengan hal itu kaidah normatif pemerintahan tersebut menjadi bagian yang utuh dalam mekanisme pemerintahan di Kabupaten Pandeglang. Kebutuhan akan sarana dan prasarana dalam melaksanakan kinerja pemerintahan akan sangat berperan besar dalam membantu pelaksanaan tugas, karena kinerja dan sarana prasarana pendukungnya merupakan bagian yang saling melengkapi, sehingga dapat terjalinnya suasana kerja yang kondusif dan profesional dapat terlaksana dengan baik. Sampai dengan periode penyusunan renstra inspektorat 20162021 ini, secara bertahap kebutuhan akan sarana dan prasarana peralatan pendukung kinerja inspektorat telah dipenuhi, baik sarana penunjang mobilitas pegawai, penunjang pelaksanaan pemeriksaan, maupun penunjang kegiatan perkantoran. Namun demikian masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang masih dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan pengawasan Inspektorat Kabupaten Pandeglang yaitu : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Uraian Kendaraan Roda Empat Kendaraan Roda Dua Laptop Printer Ruang Kerja Ruang Rapat Ruang perpustakaan Ruang Arsip Gudang


Jumlah 2 Unit 4 Unit 15 Unit 10 Unit 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang

23

2.3

Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pandeglang Nilai-nilai yang perlu dikembangkan dan dijadikan acuan oleh aparatur maupun organisasi dalam upaya meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut : 1. Profesionalisme : a. Kompetensi / kecakapan / kemampuan (competence) ; b. Ketulusan hati / kejujuran ( integrity ) ; c. Pertanggungjawaban ( responsibility ). 2. Kehati-hatian ( Due care / carefuly ) ; 3. Keterbukaan ( tranparancy ) ; 4. Percaya diri ( self confident ) ; 5. Keadilan / persamaan hak ( equity ) ; 6. Komitmen / janji / mewajibkan diri / kebersamaan (commitment).


24

Tabel. 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Inspektorat Kab. Pandeglang Target Renstra SKPD Tahun ke-

Reaisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian Tahun ke-

Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

1

Meningkatnya SDM Aparatur Pengawasan

40%

50%

60%

70%

80%

40%

50%

60%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

2

Meningkatnya sistem dan prosedur pengawasan Pengawasan

40%

50%

60%

70%

80%

40%

50%

60%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

40%

50%

60%

70%

80%

40%

50%

60%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

40%

50%

60%

70%

80%

40%

50%

60%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

40%

50%

60%

70%

80%

40%

50%

60%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

40%

50%

60%

70%

80%

40%

50%

60%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

40%

50%

60%

70%

80%

40%

50%

60%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

40%

50%

60%

70%

80%

40%

50%

60%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

No.

3

4

5

6

7

8

Terlaksananya data hasil pengawasan internal secara berkala terhadap SKPD Terlaksananya kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai rekomendasi Terlaksananya kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (reviu LKD) Terlaksananya koordinasi pengawasan pengawasan Tingkat Provinsi dan Nasional (APIP dan BPK) Terevaluasinya LAKIP Meningkatnya Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres 5 tahun 2004


25

No.

9

Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Terlaksananya pemeriksaan terhadap kebenaran informasi atas pengaduan kasus

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke2011

40%

2012

50%

2013

60%

2014

70%

Reaisasi Capaian Tahun ke2015

80%

2011

40%

2012

50%

2013

60%

2014

70%


Rasio Capaian Tahun ke2015

80%

2011

100%

2012

100%

2013

100%

2014

2015

100%

100%

26

Tabel. 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Inspektorat Kab. Pandeglang Anggaran Pada Tahun Ke-

Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-

Rata-rata Pertumbuhan

Uraian (1)

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

Anggaran

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Realisasi (18)

BELANJA DAERAH

3,295,144,776.00

4,602,792,684.00

6,974,396,472.27

8,558,483,655.89

8,176,110,707.26

3,194,929,740.00

4,291,827,817.00

6,165,925,504.00

6,614,688,476.00

6,736,550,530.00

96.96

93.24

88.41

77.29

82.39

29.63

22.17

Belanja Tidak Langsung

1,795,366,700.00

2,699,285,484.00

3,289,403,172.27

5,472,718,655.89

5,410,060,707.26

1,784,205,714.00

2,492,878,935.00

2,738,557,360.00

3,881,493,905.00

3,368,275,265.00

99.38

92.35

83.25

70.92

62.26

40.27

17.76

-

1,795,366,700.00

2,699,285,484.00

3,289,403,172.27

5,472,718,655.89

5,410,060,707.26

1,784,205,714.00

2,492,878,935.00

2,738,557,360.00

3,881,493,905.00

3,368,275,265.00

99.38

92.35

83.25

70.92

62.26

40.27

17.76

Belanja Pegawai

Belanja Langsung

1,499,778,076.00

1,903,507,200.00

3,684,993,300.00

3,085,765,000.00

2,766,050,000.00

1,410,724,026.00

1,798,948,882.00

3,427,368,144.00

2,733,194,571.00

3,368,275,265.00

94.06

94.51

93.01

88.57

121.77

16.89

27.75

-

Belanja Pegawai

533,019,300.00

588,959,000.00

1,621,577,000.00

1,150,453,500.00

9,156,000.00

504,934,500.00

498,974,750.00

1,537,166,300.00

948,154,000.00

4,905,000.00

94.73

84.72

94.79

82.42

53.57

(19.66)

(19.81)

-

Belanja Barang dan Jasa

865,298,076.00

1,225,449,200.00

1,406,656,100.00

1,769,801,500.00

2,659,466,000.00

805,246,526.00

1,211,808,132.00

1,240,851,644.00

1,621,795,571.00

2,768,340,265.00

93.06

98.89

88.21

91.64

104.09

41.47

48.76

-

Belanja Modal

101,460,700.00

89,099,000.00

656,760,200.00

165,510,000.00

97,428,000.00

100,543,000.00

88,166,000.00

649,350,200.00

163,245,000.00

595,030,000.00

99.10

98.95

98.87

98.63

610.74

(0.79)

98.36

3,295,144,776.00

4,602,792,684.00

6,974,396,472.27

8,558,483,655.89

8,176,110,707.26

3,194,929,740.00

4,291,827,817.00

,165,925,504.00

6,614,688,476.00

6,736,550,530.00

96.96

93.24

88.41

77.29

82.39

29.63

22.17

TOTAL


27

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Lingkungann internal dan eksternal mempunyai dampak pada kehidupan dan kinerja seluruh komponen yang terlibat pada pengawasan, mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal. Analisis lingkungan strategis adalah menyusun asumsi-asumsi strategis dan pengujinya dengan visi dan misi Organisasi untuk memperoleh faktor penentu keberhasilan. 1.

Analisis Lingkungan Strategis a. Analisis Lingkungan Internal (ALI) 1)

Kekuatan ( Strength ) -

Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang telah ditetapkan;

-

Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Instansi lain;

-

Adanya petunjuk operasional pemeriksaan ;

-

Kemampuan berkomunikasi Aparatur cukup baik;

-

Adanya

peningkatan

sumberdaya

manusia

secara

bertahap. 2)

Kelemahan ( Weekness ) -

Pemahaman tentang kode etik dan standar audit kurang;

-

Kerjasama Tim belum optimal ;

-

Penghargaan terhadap prestasi kerja kurang ;

-

Jumlah Pegawai dan tingkat SDM Aparatur kurang memadai;

-

Dukungan sarana dan prasarana kerja belum memadai;

-

Tingkat

kepercayaan

masyarakat

terhadap

kinerja

inspektorat masih kurang; b. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) 1) Peluang ( Opportunity ) -

Adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;


28

-

Intruksi

Presiden

Nomor

7

Tahun

1999

tentang

akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah ; -

Adanya Lembaga Pembina Aparat Pengawas Fungsional;

-

Harapan

Masyarakat

terhadap

akuntabilitas

kinerja

Pemerintah. 2) Ancaman ( threath ) -

Respon Instansi lain sebagai obyek pemeriksaan terhadap Inspektorat masih rendah ;

-

Pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh Obyek Pemeriksaan relatif rendah ;

-

Tuntutan

transparansi

terhadap

mekanisme

kerja

Inspektorat; -

Adanya Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang pengawasan.

2.

Analisis Strategi dan Pilihan Strategi

adalah

kegiatan

untuk

mengantisipasi

secara

menyeluruh, meramalkan pencapaian tujuan kedepan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara kekuatan dengan peluang, kekuatan dengan ancaman, kelemahan dengan peluang serta kelemahan dengan ancaman dengan metode analisis SWOT. Dengan demikian akan diperoleh berbagai pilihan srategi yang perlu diuji kembali dengan visi, misi dan nilai-nilai organisasi Inspektorat Kabupaten Pandeglang. 1)

Kekuatan – Peluang ( strength – opprtunity ) a) Optimalisasi Aparatur melalui dukungan lembaga pembina pengawasan fungsional b) Optimalisasi

Aparatur

dan

kewenangan

melakukan

pemeriksaan terhadap Instansi lain berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 serta Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.


29

2)

Kekuatan – Ancaman ( Strength – Threath ) a) Optimalisasi

Aparatur

dan

Petunjuk

Operasional

pemeriksaan untuk meningkatkan respon Instansi lain ; b) Optimalisasi Organisasi dan Aparatur guna memenuhi harapan

Masyarakat

terhadap

akuntabilitas

kinerja

Pemerintah ; c) Optimalisasi Organisasi dan Aparatur serta Petunjuk Operasional

pemeriksaan

guna

memenuhi

tuntutan

terhadap transparansi. 3)

Kelemahan – Peluang ( Weekness – Opportunity ) a) Tingkat pemahaman tentang hasil audit dan standar audit melalui peran lembaga Pembina Pengawas Fungsional ; b) Tingkatkan kerjasama Tim dan pemahaman kode etik serta standar audit untuk memenuhi harapan Masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah.

4)

Kelemahan – Ancaman ( Weekness – Threath ) a) Tingkatkan pemahaman kode etik dan standar audit guna peningkatan pemanfaatan hasil pemeriksaan ; b) Tingkatkan kerjasama Tim dan pemahaman kode etik serta standar audit untuk mendorong peran LSM dibidang pengawasan Masyarakat; c) Tigkatkan pemahaman kode etik serta standar audit guna meningkatkan respon Instansi lain.

3.

Faktor Penentu Keberhasilan Faktor

penentu

keberhasilan

peningkatan

pelayanan

Inspektorat Kabupaten Pandeglang merupakan hasil kajian dari perilaku-perilaku strategis yang telah diuji dengan visi, misi dan nilainilai Inspektorat Kabupaten Pandeglang. Hasil kajian yang cermat dan teliti dari beberapa pilihan strategi dihasilkan adanya faktor penentu keberhasilan yang terdiri dari :


30

a. Adanya pemahaman tentang kode etik dan standar pengawasan b. Adanya sistem dan prosedur pengawasan yang memadai c. Meningkatnya SDM aparatur pengawasan d. Tersedianya

sarana

dan

prasarana

yang

memadai

yang

menunjang pelaksanaan tugas e. Meningkanya koordinasi antar aparat pengawas pada Inspektorat Kabupaten Pandeglang Terjalinnya hubungan dan koordinasi yang baik antara Instansi/SKPD sebagai obyek pemeriksaan dengan Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.


31

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan

daerah

kemasyarakatan, pemerintahan

di bidang

pelaksanaan

desa

pembangunan, pemerintahan pembinaan

dibidang

atas

pembangunan,

dan

penyelenggaraan

pemerintahan

kemasyarakatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan

dan

desa. Dalam

kaitan tersebut Inspektorat Kabupaten Pandeglang tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang

berada

di dalam

wilayah

Pemerintahan

Kabupaten

Pandeglang. Inspektorat

Kabupaten

menyelenggarakan

fungsi

Pandeglang pengawasan

sebagai terhadap

lembaga

yang

penyelenggaran

pemerintahan daerah Kabupaten Pandeglang, dituntut untuk berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola

pemerintahan

pemerintahan

yang

yang bersih

baik

(Good

Governance)

maupun

(Clean Government) dengan tujuan dapat

memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga (welfare state). Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Pandeglang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :


32

Tabel. 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Aspek Kajian (1) Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan

Capaian/ Kondisi Saat ini (2) 14,33%

Standar yang Digunakan (3)

Faktor Yang Mempengaruhi Internal (Kewenangan Eksternal (Diluar Kewenangan Inspektorat) Inspektorat) (4) (5) Optimalisasi peningkatan kualitas Penambahan Anggaran dalam upaya SDM aparatur pengawas peningkatan SDM aparat pengawasan, Mutasi Tenaga Pemeriksa/ Auditor

Permasalahan Pelayanan Inspektorat (6) Pemahaman aparatur pengawasan tentang kode etik dan standar pengawasan masih kurang (tingkat SDM aparatur pengawasan kurang memadai)

Pengawasan pada aspek pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kedisiplinan aparat pemerintahan dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN

17,12%

Optimalisasi Tim, Menyusun skala prioritas terhadap obrik pengawasan

Penambahan Jumlah Aparatur Pengawas (Penambahan auditor dan P2UPD)

Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara optimal

Pengawasan pada perencanaan pembangunan daerah

16,81%

Optimalisasi peningkatan kualitas reviu perencanaan pembangunan

Melaksanakan diklat/bintek perencanaan pembangunan daerah

Pelaksanaan Kegiatan reviu tidak dapat dilaksanakan secara optimal

Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

16,67%

Optimalisasi sistematika kerja pemeriksaan secara efektif dan efisien

Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Belum memadainya standar operasional pengawasan


33

3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Terpilih Periode Tahun 2016-2021 A.

Visi Visi Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang terpilih untuk Tahun 2016–2021 adalah : “Terwujudnya

Pandeglang

Berkah

melalui

Transformasi

Harmoni Agrobisnis, Maritimbisnis dan Wisatabisnis Menuju Rumah Sehat dan Keluarga Sejahtera 2020.” Penjelasan dari visi tersebut diatas adalah : (1).

Terwujudnya Pandeglang Berkah : Merupakan

wujud

berkesinambungan

kebaikan

yang

bagi segenap

bertambah

masyarakat

dan

Kabuapten

Pandeglang sebabagai hasil dari pelaksanaan pembangunan. Disamping itu juga, kata BERKAH merupakan motto yang berarti bahwa Kabupaten Pandeglang : Bersih, Elok, Ramah, Kuat, Aman dan Hidup, disingkat BERKAH. (2)

Transformasi Harmoni Merupakan perubahan yang selaras, serasi dan seimbang pada sistem tatakelola pemerintahan dan tatanan ke hidupan masyarakat

ke

arah

yang

lebih

baik

dengan

jalinan

kebersamaan dan kedamaian. (3).

Menuju Rumah Sehat Yaitu menuju kondisi daerah Kabupaten Pandeglang yang kondusif,

masyarakatnya

terpenuhi

kebutuhan

sandang,

pangan, papan, akses informasi, sanitasi, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan secara baik. (4).

Menuju Keluarga Sejahtera Yaitu menuju suatu keadaan dimana telah berkurangnya jumlah masyarakat

miskin,

meningkatnya

kesempatan

pendapatan dan daya beli masyarakat, serta Renstra Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016-2021

kerja,

terpenuhinya 34

sarana

dan

prasarana

yang

mendukung

perekonomian

masyarakat Kabuputan Pandeglang yang maju dan mandiri. B.

Misi Visi tersebut akan diwujudkan dengan melaksanakan misi sebagai berikut : (1)

Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sebagai fondasi lahirnya masyarakat Pandeglang yang agamis, sehat, cerdas, bahagia dan peduli sesama;

(2)

Membangun pergerakan

konektivitas masyarakat

wilayah,

yang

dengan

dinamis

guna

menjadikan mendorong

aktivitas perekonomian yang berwawasan lingkungan; (3)

Meningkatkan nilai tambah

sektor pertanian, dengan

meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, melalui perubahan produksi bahan mentah pertanian bergerak menuju industri pertanian dalam kerangka agrobisnis; (4)

Meningkatkan

nilai

tambah

sektor

maritim,

dengan

memperbaiki pengelolaan tradisional menuju pengelolaan lebih modern melalui pendekatan industri dan bisnis; (5)

Modernnisasi

pengelolaan

potensi

wisata,

dengan

meningkatkan kualitas destinasi wisata, seni dan budaya, penguatan sumberdaya manusia serta manajemen pengelolaan objek wisata; (6)

Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memperkuat sistem inovasi daerah, dengan menerapkan birokrasi bersih dan

melayani

meningkatkan

berbasis kegiatan

sitem penelitian,

data

informasi,

pengembangan

serta dan

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.


35

C.

Program Sebagai penjabaran dari Misi di atas, maka disusun Program Utama Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang terpilih, sebagai berikut : a.

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

b.

Pembangunan, koordinasi dan fasilitasi konektivitas wilayah

c.

Peningkatan nilai tambah sektor pertanian.

d.

Peningkatan nilai tambah sektor maritim.

e.

Modernisasi pengelolaan potensi wisata.

f.

Peningkatan tata kelola pemerintahan dan penguatan sistem inovasi daerah.


36

Tabel. 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Visi: No. (1) 1.

Terwujudanya Pandeglang Berkah melalui Transformasi Harmoni Agribisnis, Maritim Bisnis dan Wisata Bisnis menuju Rumah Sehat dan Keluarga Sejahtera 2020. Misi dan Program Kepala Faktor Daerah dan Wakil Kepala Permasalahan Pelayanan Inspektorat Penghambat Pendorong Daerah terpilih (2) (3) (4) (5) Misi ke-6 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memperkuat system inovasi daerah. Program : a. Program Peningkatan Pemahaman aparatur pengawasan Keterbatasan anggaran untuk meningkatkan Penambahan anggaran untuk Kapasitas Sumberdaya tentang kode etik dan standar kualitas SDM aparat pengawasan dan mengikuti pelatihan auditor kepada Aparatur Pemerintah pengawasan masih kurang (tingkat SDM adanya mutasi terhadap aparat yang telah tenaga pengawas Daerah aparatur pengawasan kurang memadai) memiliki sertifikasi JFA & JFPP b. Program Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan tidak Sarana prasarana operasional kurang Penambahan Jumlah Aparat Sistem Pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal memadai, kerja sama tim belum optimal, Pengawasan (Penambahan Internal dan Pengendalian jumlah aparat pengawasan masih kurang P2UPD), sarana dan prasarana Pelaksanaan Kebijakan dan belum meratanya produktivitas kerja terpenuhi KDH aparat pengawas Auditi kurang merespon hasil-hasil Kurangnya Pemahaman Obrik terhadap Peningkatan pemahaman terhadap temuan pengawasan pentingnya penyelesaian tindak lanjut atas obrik terkait pentingnya temuan hasil pemeriksaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan c. Program Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan reviu tidak dapat Kurangnya pemahaman pegawai Peningkatan pemahaman terhadap Pengendalian dan Evaluasi dilaksanakan secara optimal perencanaan SKPD terhadap penyusunan pegawai perencanaan terkait Pembangunan Daerah perencanaan program kegiatan pentingnya penyusunan pembangunan perencanaan program kegiatan pembangunan d. Program Pengembangan Belum akuratnya penyajian data statistik Masih adanya perbedaan data dari data Melakukan koordinasi, komunikasi Data / Informasi Statistik bidang pengawasan yang disediakan oleh statistik daerah dengan dan kerjasama antara SKPD terkait Daerah data yang disajikan oleh SKPD. sebelum data dipublikasi e. Program Penataan dan Belum memadainya standar operasional Belum optimalnya kebijakan sistem dan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Penyempurnaan Kebijakan pengawasan prosedur pengawasan Prosedur Pengawasan Sistem dan Prosedur Pengawasan


37

3.3

Telaahan Renstra Inspektorat Kabupaten Pandeglang Rencana Strategis Inpektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 20162021 disusun sebagai pedoman pengawasan jalannya Pemerintah Daerah yang mampu mewujudkan rumusan kebijakan yang berkualitas dan menggerakkan menejemen Pemerintahan Daerah yang profesional dan efisien serta mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pandeglang. Penyusunan Rencana Strategis Inpektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021 berdasarkan pedoman pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Tujuan

Inspektorat Kabupaten

Pandeglang dalam menunjang

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut : 1)

Terbentuknya aparatur pengawasan yang kompeten;

2)

Terciptanya sistem pengawasan internal pemerintah daerah yang profesional

3)

Tersedianya Pedoman Kebijakan Sistem dan Prosedur Bidang Pengawasan . Adapun sasarannya adalah :

1)

Meningkatnya kemampuan aparatur pengawasan internal melalui pendidikan dan Pelatihan;

2)

Meningkatnya cakupan pengawasan, penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan, koordinasi pengawasan dan akuntabilitas tatakelola pemerintah daerah;

3)

Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Publik;

4)

Meningkatnya

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

yang

berkualitas; 5)

Terkembangkannya Data Statistik Daerah Bidang Pengawasa;

6)

Meningkatnya pengawasan melalui penguatan sistem dan Prosedur pengawasan.


38

3.4

Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk mewujudkan penataan wilayah terstruktur dan sistematis, serta sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah, maka ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Pandeglang. Adapun Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2010-2030 meliputi : 1. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang, meliputi : a.

Kebijakan pengembangan sistem perwilayahan

b.

Kebijakan pengembangan sistem perkotaan

c.

Kebijakan pengembangan sistem perdesaan

d.

Kebijakan pengembangan sistem fungsi kawasan

e.

Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah

2. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang, meliputi : a.

Pengembangan kawasan lindung untuk mendukung terwujudnya konsep atau misi pembangunan berkelanjutan

b.

Mempertahankan kawasan lindung yang ada dan telah sesuai dengan berbagai kebijakan yang ada baik di pusat ataupun di provinsi

c.

Pengembangan kawasan budidaya secara maksimal dengan tetap memperhatikan kelstarian lingkungan

d.

Pengembangan kegiatan ekonomi berbasis pada sumberdaya alam dan potensi local yang meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata dan industri.

e.

Pertumbuhan ekonomi pada berbagai sector strategis yang meningkatkan penciptaan perdagangan

pendapatan dan

lapangan regional,

kerja

daya

melalui

agribisnis

beli masyarakat serta pengembangan

dan

agroindustri

system yang

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, penyediaan infrastruktur wilayah yang mendukung iklim investasi, fasilitas aksesibilitas kegiatan investasi dan pemanfaatan SDM secara optimal Renstra Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016-2021

39

f.

Pengembangan kegiatan pengolahan (industry kecil, menengah dan padat karya) berbasis pada sumberdaya local sebagai pendukung penciptaan lapangan kerja dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan berwawasan lingkungan

g.

Pengembangan kawasan strategis untuk lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi.

3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Pesisir dan PulauPulau Kecil, meliputi : a.

Pelestarian lingkungan pesisir dan laut termasuk sempadan pantai sebagai kawasan lindung, serta memberikan hak masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai

b.

Peningkatan kualitas lingkungan pesisir dan laut

c.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pesisir dan laut

d.

Peningkatan

pemerataan

nilai

tambah

melalui

pemanfaatan

sumberdaya pesisir dan laut bagi kesejahteraan masyarakat local e.

Peningkatan pengelolaan kawasan pulau-pulau kecil.

4. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis, meliputi : a.

Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam dan melestarikan warisan budaya nasional dan daerah.

b.

Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer dan ramsar.

c.

Pengembangan

dan

peningkatan

fungsi

kawasan

dalam

pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional d.

Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan

e.

Pelestarian dan peningkatan social dan budaya bangsa


40

f.

Pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

g.

Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

3.5

Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan

permasalahan-permasalahan

yang

ada

yang

mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pandeglang, menimbulkan isu-isu strategis sebagai berikut : 1.

Kualitas SDM Aparatur Pengawasan;

2.

Sarana dan Prasana Penunjang Pelaksanaan Tugas;

3.

Peningkatan Sistem Pengendalian Intern pada SKPD;

4.

Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan-perundang-undangan;

5.

Kesadaran SKPD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan;

6.

Kualitas pegawai perencanaan;

7.

Koordinasi, komunikasi antara SKPD dengan Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah


41

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi SKPD Sebagai salah satu Perangkat Daerah pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dalam menetapkan visinya perlu mengacu pada visi Kabupaten Pandeglang. VISI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016-2021 : “Terwujudnya

Pandeglang

Berkah

melalui

Transformasi

Harmoni Agrobisnis, Maritimbisnis dan Wisatabisnis menuju Rumah Sehat dan Keluarga Sejahtera 2020” VISI INSPEKTORAT TAHUN 2016-2021 : Dengan mengacu pada visi Kabupaten Pandeglang tersebut, serta dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, maka Visi Inspektorat Kabupaten Pandeglang adalah : “Menjadi Unit Pengawasan Internal Pemerintah yang Profesional dan

Berintegritas

untuk

Mendukung

Terwujudnya

Tatakelola

Pemerintahan yang Baik” MISI INSPEKTORAT Misi merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan untuk menjabarkan dan mencapai visi yang telah ditetapkan, karena organisasi yang baik adalah organisasi yang aktifitasnya selalu digerakan oleh Misi. Maka untuk merealisasikan dan mengimplementasikan Visi Inspektorat Kabupaten Pandeglang sebagaimana dinyatakan diatas, akan ditempuh melalui Misi Yaitu: 1. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan internal pemerintah; 2. Menyelenggarakan fungsi pengawasan internal yang efektif dan berkelanjutan. Renstra Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016-2021

42

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Sebagaimana visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang telah ditetapkan, tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) Tahun kedepan sebagai berikut : 1.

Terbentuknya aparatur pengawasan yang kompeten;

2.

Terciptanya sistem pengawasan internal pemerintah daerah yang profesional;

3.

Tersedianya Pedoman Kebijakan Sistem dan Prosedur Bidang Pengawasan. Dengan sasaran sebagai berikut :

1.

Meningkatnya kemampuan aparatur pengawasan internal melalui pendidikan dan Pelatihan;

2.

Meningkatnya cakupan pengawasan, penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan, koordinasi pengawasan dan akuntabilitas tatakelola pemerintah daerah;

3.

Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Publik;

4.

Meningkatnya

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

yang

berkualitas; 5.

Terkembangkannya Data Statistik Daerah Bidang Pengawasan;

6.

Meningkatnya pengawasan melalui penguatan sistem dan Prosedur pengawasan.


43

Tabel. 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Target Kinerja Sasaran No.

(1) 1

2

Tujuan

(2)

Sasaran

(3)

Indikator Sasaran

(4)

Satuan 2016

2017

2018

2019

2020

2021

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Terbentuknya aparatur pengawasan yang kompeten

Meningkatnya kemampuan aparatur pengawasan internal melalui pendidikan dan Pelatihan

Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

Orang

30

35

40

45

50

50

Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional

Kegiatan

2

2

2

2

2

2

Terciptanya sistem pengawasan internal pemerintah daerah yang profesional

Meningkatnya cakupan pengawasan, penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan, koordinasi pengawasan dan akuntabilitas tatakelola pemerintah daerah

Jumlah cakupan pemeriksaan

LHP

152

152

152

152

152

152

Cakupan tindaklanjut hasil pemeriksaan/ Pengawasan & Jumlah Gelar Pengawasan

Kegiatan

6

6

6

6

6

6

Koordinasi Pengawasan APIP & Eksternal Terpantaunya Persediaan Akhir Tahun SKPD Terpantaunya Posisi Kas Akhir Tahun SKPD Terlaksananya reviu laporan keuangan SKPD Terlaksananya reviu laporan keuangan pemerintah daerah

Kegiatan

7

7

7

7

7

7

Dokumen

16

20

20

20

20

20

Dokumen

79

72

72

72

72

72

Dokumen

79

72

72

72

72

72

Dokumen

2

2

2

2

2

2

Dokumen

79

72

72

72

72

72

Dokumen

1

1

1

1

1

1

Terlaksananya evaluasi LKIP SKPD Terlaksananya reviu LKIP pemerintah daerah


44

(1)

(2)

(3)

Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Publik Meningkatnya Dokumen Perencanaan Pembangunan yang berkualitas

3

Tersedianya Pedoman Kebijakan Sistem dan Prosedur Bidang Pengawasan

Terkembangkannya Data Statistik Daerah Bidang Pengawasan Meningkatnya pengawasan melalui penguatan sistem dan Prosedur pengawasan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Level

80

72

72

72

72

72

Terlaksananya Audit dengan tujuan tertentu Meningkatnya Kapabilitas APIP

Dokumen

0

10

10

10

10

10

Level

1

2

2

3

3

3

Terselesaikannya Pengaduan Publik Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah melalui :

Kasus

16

16

16

16

16

16

a. Reviu Rancangan Akhir RPJMD b. Reviu Rancangan Akhir RKPD

Dokumen

1

0

0

0

0

1

Dokumen

1

1

1

1

1

1

c. Reviu Rancangan Renja SKPD d. Reviu RKA-PD dan RK-SKPD

Dokumen

72

72

72

72

72

72

Dokumen

2

2

2

2

2

2

e. Reviu Operasional APIP

Dokumen

1

1

1

1

1

1

Tersusunnya Data Statistik Bidang Pengawasan

Dokumen

1

1

1

1

1

1

Tersedianya Dokumen Penunjangan Pelaksanaan Pengawasan

Dokumen

5

5

5

5

5

5


45

4.3

Strategi dan Kebijakan SKPD Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah direncanakan, perlu ditetapkan suatu strategi yang merupakan penyatuan rencana yang mencakup banyak hal secara terpadu guna mengatasi persolaan yang datang baik dari internal maupun eksternal organisasi. Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi kekuatan (strength) dan kelemahan

(weakness),

dimana

kajian

internal

pada

hakekatnya

merupakan analisis dan evaluasi atas kondisi, kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi kesempatan (opportunity) dan tantangan (threat). Strategi adalah kegiatan untuk mengantisipasi secara menyeluruh, meramalkan pencapaian tujuan kedepan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara kekuatan dengan peluang, kekuatan dengan ancaman, kelemahan dengan peluang serta kelemahan dengan ancaman dengan metode analisis SWOT. Strategi menunjang

atau

langkah-langkah

pelaksanaan

yang

pengawasan

akan

dilakukan

internal

dalam

penyelenggaraan

pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan good governance harus sesuai dengan pokok-pokok kebijakan pengawasan, yaitu : 1.

Penajaman

prioritas

pemeriksaan

sesuai

dan

penambahan

dengan

penguatan

obyek

serta

pengawasan

sasaran bidang

Pemerintahan Dalam Negeri, terutama arah kebijakan politik (political will) Pemerintah Pusat yaitu menitikberatkan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme 2.

Menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan

3.

Pengawasan dilakukan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, yang meliputi :


46

a.

Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota terdiri atas pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah yang bersifat wajib dan pilihan serta urusan pemerintahan menurut Tugas Pembantuan

b.

Pelaksanaan urusan pemerintahan di desa yang terdiri atas pelaksanaan administrasi pemerintahan

desa dan urusan

pemerintahan desa 4.

Pengawasan

atas

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota sesuai fungsi dan kewenangannya. 5.

Mengedepankan komunikasi yang intensif dalam pelaksanaan proses pengawasan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan obyek pemeriksaan

6.

Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

7.

Untuk

mewujudkan

integrasi

kebijakan

pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka : a.

Pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dilakukan secara terus menerus (series of actions and on going basis).

b.

Diperlukan perubahan pola pikir (mind set) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (early warning) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.

8.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pengawasan dilakukan secara efektif, efisien, preventif dan berkelanjutan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan tidak terbatas pada satu tahun anggaran


47

9.

Pemeriksaan serentak (pemtak) dilakukan dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan/atau permintaan pejabat berwenang, antara lain pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Pemilukada dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

10.

Inspektur Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bertindak untuk dan atas nama Kepala Daerah di dalam melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintahan daerah

11.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Fungsional merupakan

dokumen

dipublikasikan/diinformasikan

rahasia

negara,

kepada pihak

tidak

dapat

manapun, sebelum

mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang 12.

Obyek pemeriksaan Inspektorat Kabupaten/Kota meliputi : a.

Semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

b.

Perusahaan Daerah, apabila Kepemilikan/Pengelolaan masih dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

c.

Kecamatan.

d.

Desa/Kelurahan.

e.

Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari APBD Kabupaten/Kota di Desa/Kelurahan.

f.

Pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan sumber anggaran dari APBN dan/atau APBD Provinsi berdasarkan pelimpahan/Joint Audit.

g.

Pengelolaan APBD Kabupaten/Kota dalam rangka Pemilukada di Kabupaten/Kota.

Strategi atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menunjang pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hasil analisis SWOT, yaitu :


48

1.

Kekuatan – Peluang ( strength – opprtunity ) a.

Optimalisasi Aparatur melalui dukungan lembaga pembina pengawasan fungsional.

b.

Optimalisasi

Aparatur

dan

kewenangan

melakukan

pemeriksaan terhadap Instansi lain berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 serta Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. 2.

Kekuatan – Ancaman ( Strength – Threath ) a.

Optimalisasi Aparatur dan Petunjuk Operasional pemeriksaan untuk meningkatkan respon Instansi lain ;

b.

Optimalisasi Organisasi dan Aparatur guna memenuhi harapan Masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah ;

c.

Optimalisasi

Organisasi

dan

Aparatur

serta

Petunjuk

Operasional pemeriksaan guna memenuhi tuntutan terhadap transparansi. 3.

Kelemahan – Peluang ( Weekness – Opportunity ) a.

Tingkat pemahaman tentang hasil audit dan standar audit melalui peran lembaga Pembina Pengawas Fungsional ;

b.

Tingkatkan kerjasama Tim dan pemahaman kode etik serta standar audit untuk memenuhi harapan Masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah.

4.

Kelemahan – Ancaman ( Weekness – Threath ) a.

Tingkatkan pemahaman kode etik dan standar audit guna peningkatan pemanfaatan hasil pemeriksaan ;

b.

Tingkatkan kerjasama Tim dan pemahaman kode etik serta standar

audit

untuk

mendorong

peran

LSM

dibidang

pengawasan Masyarakat; c.

Tigkatkan

pemahaman kode etik serta standar audit guna

meningkatkan respon Instansi lain.


49

Tabel. 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Visi

:

Misi I

:

1.

Misi II 1.

Menjadi unit pengawasan internal pemerintah yang profesional dan berintegritas untuk mendukung terwuj udnya tata kelola pemerintahan yang baik

Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan internal pemerintah Tujuan Sasaran Terbentuknya aparatur pengawasan yang 1. Meningkatnya kemampuan aparatur kompeten pengawasan internal melalui pendidikan dan Pelatihan : Menyelenggarakan fungsi pengawasan internal yang efektif dan berkelanjutan Tujuan Sasaran Terciptanya sistem pengawasan internal 1. Meningkatnya cakupan pengawasan, pemerintah daerah yang profesional penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan, koordinasi pengawasan dan akuntabilitas tatakelola pemerintah daerah

2.

Tersedianya Pedoman Kebijakan Sistem dan Prosedur Bidang Pengawasan

Strategi Peningkatan Kompetensi Aparat Pengawasan

1.

Kebijakan Peningkatan Kapasitas SDM (pejabat struktural dan fungsional) melalui kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan instansi pembina, maupun penyelenggaraan pelatihan mandiri

1.

Strategi Peningkatan Kualitas Pemeriksaan

1.

Kebijakan Peningkatan pemeriksaan berdasarkan manajemen risiko

2.

Mendorong penyelesaian tindaklanjut atas hasil pemeriksaan APIP maupun BPK-RI

3.

Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan

4.

Meningkatkan koordinasi pengawasan dengan APIP dan BPK-RI

5.

Mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan baik pemerintah daerah maupun SKPD

6.

Pelaksanaan evaluasi dan reviu atas SAKIP pada Pemerintah daerah dan SKPD

7.

Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di tingkat SKPD

Peningkatan Penanganan Pengaduan Mengoptimalkan fungsi pengawasan secara dini

1. 1.

Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas laporan pengaduan baik pemerintah maupun masyarakat Peningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran melalui reviu

Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Publik Meningkatnya Dokumen Perencanaan Pembangunan yang berkualitas

1.

4.

Terkembangkannya Data Statistik Daerah Bidang Pengawasan

1.

Mengoptimalkan ketersediaan data hasilhasil pengawasan sebagai bahan pengambilan kebijakan

1.

Penyusunan Data Base Hasil Pengawasan

1.

Meningkatnya pengawasan melalui penguatan sistem dan Prosedur pengawasan

1.

Penataan Kebijakan dan Sistem Pengawasan berbasis risiko

1.

Penyusunan dan Penyempurnaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pengawasan

3.

2.

1.

1.


50

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Kebijakan yang disusun merupakan pedoman dan pegangan untuk setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan kebijakn-kebijakan pengawasan, Inspektorat Kabupaten Pandeglang menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan dari PKPT tersebut disusun program-program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 5.1

Program Program adalah rangkaian kegiatan-kegiatan atau seperangkat tindakan untuk mencapai tujuan. Suatu program dalam mencapai tujuan akan tersusun dengan melakukan perencanaan program. Program yang ada pada Inspektorat Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut : 1.

Program Pelayanan Pelayanan Dasar Perangkat Daerah;

2.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah;

3.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;

4.

Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

5.

Program Pengembangan Data/ Informasi Statistik Daerah;

6.

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;

5.2

Kegiatan Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut : 1.

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan ke luar daerah

2.

Kegiatan Penyediaan dan Peralatan kantor


51

3.

Kegiatan Layanan Administrasi Kantor

4.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

5.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional

6.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kantor

7.

Kegiatan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

8.

Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD

9.

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

10. Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Perangkat Daerah 11. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 12. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Khusus Hari-hari tertentu 13. Kegiatan

Peningkatan

Pengembangan

Tenaga

Pemeriksa

dan

Aparatur Pengawasan 14. Kegiatan Fasilitasi Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional 15. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 16. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 17. Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif 18. Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Akhir Kegiatan 19. Kegiatan Review Laporan Keuangan PEMDA/ SKPD 20. Kegiatan Evaluasi LAKIP Kabupaten 21. Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 22. Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu/ Tematik 23. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah 24. Kegiatan Reviu Perencanaan Pemerintah Daerah 25. Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi penyusunan data statistik daerah 26. Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Pengawasan


52

Tabel. 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Kabupaten Pandeglang

Tujuan

Sasaran

(1) Terbentuknya aparat ur pengawasan yang kompeten

(2) Meningkatnya kemampuan aparatur pengawasan internal melalui pendidikan dan Pelatihan

Indikator Sasaran

(3) Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

Kode

(4) 1.20.07.xx

1.20.07.xx.xx

1.20.07.xx.xx

1.20.07.xx.xx Terciptanya sistem pengawasan internal pemerintah daerah yang profesional

Meningkatnya cakupan pengawasan, penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan, koordinasi pengawasan dan akuntabilitas tatakelola pemerintah daerah

Jumlah cakupan pemeriksaan

1.20.07.xx

1.20.07.xx.xx

1.20.07.xx.xx Cakupan Tindak lanjut hasil pemeriksaan/ Pengawasan

Program dan Kegiatan

(5) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah Kegiatan Peningkatan Pengembang an Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Fasilitasi Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional

Satuan

Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan

Target

(6) Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

(7) %

(8) 14,33

(9) 14,33

Rp (juta) (10) 14,68

Jumlah Aparatur yang diikutsertakan diklat

Orang

30

30

Kegiatan

2

%

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Jumlah Pelaksanaan Penilaian

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016

2017

2018

(11) 29,67

Rp (juta) (12) 30,19

350

35

2

50

17,12

17,12

LHP

152

Dokumen

Kegiatan

2019

(13) 46,00

Rp (juta) (14) 46,36

368

40

2

53

12,16

35,70

152

1.400

5

5

1

1

2020

(15) 63,33

Rp (juta) (16) 63,37

386

45

2

55

28,06

50,94

152

1.470

133

5

150

1

Target

(17) 81,67

Rp (juta) (18) 81,25

405

50

425

50

2

58

2

61

44,74

69,52

63,26

84,76

152

1.544

152

1.621

140

5

147

5

158

1

165

1

Target

Target

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

2021

(21) 100,00

Rp (juta) (22) 2.721

446

250

2.380

2

64

12

341

80,66

100,00

100, 00

100,00

24.552

152

1.702

152

1.78 7

912

9.523

154

5

162

5

170

30

905

174

1

182

1

191

6

1.020

Target

Target (19) 100,00

Rp (juta) (20) 100, 00

Target

Dst…. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Meningkatnya Hasil pengawasan internal kebijakan KDH yang sesuai dengan Perundangundangan Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Tindak Lanjut, Jumlah Gelar Pengawasan


53

Unit Kerja SKPD Penanggun g- jawab (23)

(1)

(2)

(3) Koordinasi Pengawasan APIP dan Eksternal

Terpantaunya Posisi Kas dan Persediaan Akhir Tahun SKPD Terlaksananya reviu laporan keuangan SKPD dan pemerintah daerah

(4) 1.20.07.xx.xx

1.20.07.xx.xx

1.20.07.xx.xx

Terlaksananya reviu LKIP pemerintah daerah dan evaluasi LKIP SKPD Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terlaksananya Audit dengan tujuan tertentu

1.20.07.xx.xx

Meningkatnya Kapabilitas APIP

1.20.07.xx.xx

Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Publik

Terselesaikanny a Pengaduan Publik

1.20.07.xx.xx

Meningkatnya Dokumen Perencanaan Pembanguna n yang berkualitas

Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah

1.20.07.xx.xx

1.20.07.xx.xx

1.20.07.xx.xx 1.20.07.xx

1.20.07.xx.xx

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif

Jumlah Koordinasi dan Sarasehan dengan APIP Jumlah Koordinasi Pengawasan dengan BPK Jumlah Dokumen Stock Opname

Kegiatan

5

5

300

5

315

5

331

5

347

5

365

5

383

30

2.041

Kegiatan

2

2

120

2

126

2

132

2

139

2

146

2

153

12

816

Pelaksanaan Pemeriksaan Akhir Kegiatan

Dokumen

80

16

100

20

105

20

110

20

116

20

122

20

128

116

680

Jumlah Dokumen Kas Opname

Dokumen

79

79

500

72

454

72

476

72

500

72

525

72

551

439

3.006

Review Laporan Keuangan PEMDA/ SKPD

Jumlah Dokumen Reviu LK SKPD Jumlah Dokumen Reviu LK Pemda

Dokumen

79

79

500

72

454

72

477

72

501

72

526

72

552

439

3.009

Dokumen

2

2

175

2

184

2

193

2

203

2

213

2

223

12

1.190

Evaluasi LAKIP Kabupaten

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi LKIP SKPD Jumlah Dokumen Reviu LKIP Pemda Jumlah Capaian Penerapan SPIP

Dokumen

80

79

55

72

55

72

58

72

61

72

64

72

67

439

359

Dokumen

1

1

20

1

21

1

22

1

23

1

24

1

26

6

136

SKPD

60

80

71

72

71

72

75

72

78

72

82

72

86

440

463

Jumlah Audit dengan tujuan tertentu

Dokumen

0

0

0

10

100

10

105

10

110

10

116

10

122

50

553

Level Kapabilitas APIP

Level

1

1

0

2

47

2

49

3

52

3

54

3

57

3

260

Jumlah Pengaduan yang tertangani

Kasus

15

16

87

16

91

16

96

16

101

16

106

16

111, 04

96

592

%

16,81

16,81

15,97

33,41

30,78

50,00

46,33

66,59

62,65

83,19

79,79

100,00

100, 00

100,00

2.254

Dokumen

1

1

35

0

0

0

0

0

0

0

0

1

50

2

85

Dokumen

1

1

35

1

37

1

39

1

41

1

43

1

45

6

238

Dokumen

72

72

150

72

158

72

165

72

174

72

182

72

191

432

1.020

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Audit Dengan Tujuan Tertentu/ Tematik Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dst……. Program Perencanaan Pengendalia n dan Evaluasi Pembanguna n Daerah Reviu Perencanaan Pemerintah Daerah

Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan daerah

Jumlah Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir RPJMD Jumlah Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir RKPD Jumlah Laporan Hasil Reviu Rancangan Renja SKPD


54

(23)

(1)

(2)

Terkembangk annya Data Statistik Daerah Bidang Pengawasan

(3)

Tersusunnya Data Statistik Bidang Pengawasan

(4)

1.20.07.xx.xx 1.20.07.xx

1.20.07.xx.xx

1.20.07.xx.xx Terciptanya pedoman kebijakan sistem dan prosedur bidang pengawasan

Meningkatnya pengawasan melalui penguatan sistem dan Prosedur pengawasan

Tersedianya Dokumen Penunjangan Pelaksanaan Pengawasan

1.20.07.xx

1.20.07.xx.xx

1.20.07.xx.xx

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

Jumlah Laporan Hasil Reviu RKAPD dan RKASKPD Jumlah Laporan Hasil Reviu Operasional APIP

Dokumen

2

2

70

2

66

2

69

2

73

2

76

2

80

12

435

Dokumen

1

1

70

1

74

1

77

1

81

1

85

1

89

6

476

16,67

16,67

16,67

33,33

33,33

50,00

50,00

66,67

66,67

83,33

83,33

100

100

100

150

25

1

25

1

25

1

25

1

25

1

25

6

150

33,33

27,74

50,00

42,65

66,67

60,84

83,33

79,94

100

100

100

355

5

50

5

53

5

65

5

68

5

71

30

355

dst……. Program Pengembang an Data/ Informasi Statistik Daerah Koordinasi dan fasilitasi penyusunan data statistik daerah dst…….

Meningkatnya Data Statistik Daerah Bidang Pengawasan

%

Jumlah Dokumen Data Statistik Bidang Pengawasan

Dokumen

1

1

Program Penataan dan Penyempurn aan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Pengawasan

Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pengawasan

%

16,67

16,67

Jumlah Dokumen NSPK

Dokumen

5

5

13,53

48

Dst…


55

(23)

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban

pemerintah

dalam

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi. Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pandeglang yang tertuang dalam Misi ke 6 yaitu ”Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Daerah dan Memperkuat Sistem Inovasi Daerah” adalah sebagai berikut :


56

1.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja Meningkatnya

Profesionalisme

Tenaga

Pemeriksa

dan

Aparatur

Pengawasan. 2.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Indikator Kinerja Meningkatnya Hasil pengawasan internal kebijakan KDH yang sesuai dengan Perundang-undangan.

3.

Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan daerah

4.

Program Pengembangan Data/ Informasi Statistik Daerah Indikator Kinerja Meningkatnya Data Statistik Daerah Bidang Pengawasan

5.

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Indikator Kinerja Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pengawasan


57

Tabel. 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.

(1) 1 2

Indikator

(2) Jumlah Aparatur yang diikutsertakan dalam Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit

Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Orang

30

30

35

40

45

50

50

250

Kegiatan

2

2

2

2

2

2

2

12

LHP

152

152

152

152

152

152

152

912

Satuan

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

3

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

4

Jumlah Dokumen Laporan Hasil Tindak Lanjut,

Dokumen

5

5

5

5

5

5

5

30

5

Jumlah Gelar Pengawasan

Kegiatan

1

1

1

1

1

1

1

6

Kegiatan

5

5

5

5

5

5

5

30

Kegiatan

2

2

2

2

2

2

2

12

6 7

Jumlah Koordinasi dan Sarasehan dengan APIP Jumlah Koordinasi Pengawasan dengan BPK

8

Jumlah Dokumen Stock Opname

Dokumen

16

16

20

20

20

20

20

116

9

Jumlah Dokumen Kas Opname

Dokumen

79

79

72

72

72

72

72

439

10

Jumlah Dokumen Reviu LK SKPD

Dokumen

79

79

72

72

72

72

72

439

11

Jumlah Dokumen Reviu LK Pemda

Dokumen

2

2

2

2

2

2

2

12


58

No.

(1)

Indikator

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

12

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi LKIP SKPD

Dokumen

80

79

72

72

72

72

72

439

13

Jumlah Dokumen Reviu LKIP Pemda

Dokumen

1

1

1

1

1

1

1

6

14

Jumlah Capaian Penerapan SPIP

SKPD

60

80

72

72

72

72

72

440

Dokumen

0

1

0

0

0

0

1

2

Dokumen

1

1

1

1

1

1

1

6

Dokumen

16

72

72

72

72

72

72

432

15 16 17

(2)

Satuan

Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0

Jumlah Laporan Hasil Reviu Rancangan RPJMD Jumlah Laporan Hasil Reviu Rancangan RKPD Jumlah Laporan Hasil Reviu Rancangan Renja SKPD

18

Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA-SKPD

Dokumen

1

2

2

2

2

2

2

12

19

Jumlah Laporan Hasil Reviu Operasional APIP

Dokumen

1

1

1

1

1

1

1

6

20

Jumlah Audit dengan tujuan tertentu

LHP

72

0

10

10

10

10

10

50

21

Level Kapabilitas APIP

Level

2

1

2

2

3

3

3

3

22

Jumlah Pengaduan yang tertangani

Kasus

1

16

16

16

16

16

16

96

23

Jumlah Dokumen Data Statistik Bidang Pengawasan

Dokumen

0

1

1

1

1

1

1

6

24

Jumlah Dokumen NSPK

Dokumen

5

5

5

5

5

5

5

30


59

BAB VII PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021 ini kami susun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun sasaran program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat. Sedangkan tujuan tersusunnya Renstra pelaksanaan

pengawasan

fungsional

dan

adalah untuk meningkatkan untuk

lebih

memantapkan

pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi Inspektorat Kabupaten Pandeglang.

Pandeglang, 16 Desember 2016 INSPEKTUR KABUPATEN PANDEGLANG

Drs. H. TAUFIK HIDAYAT, M.Si Pembina Utama Muda / IV-c NIP. 196304211989031012


60

LAMPIRAN


61


62

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN

Recommend Documents