Rencana Strategis. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jl. Bhayangkara No. 05 Telp.Fax (0253)202776 Pandeglang 42213

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jalan Bhayangkara No. 05 Telp / Fax. (0253)202776 Kode Pos 42213 PANDEGLANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : 477/56-DKPS/II/2012 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011-2016 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, Menimbang

Mengingat

:

:

a

bahwa untuk penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 maka perlu disusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dinas;

b

bahwa untuk ketetapan tersebut pada huruf “a” ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang;

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4.

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;

5.

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

6.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KESATU

:

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016;

KEDUA

:

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 merupakan dokumen perencanaan yang bersipat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016;

KETIGA

:

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 merupakan pedoman dalam penyusunan arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandeglang Pada Tanggal : Februari 2012 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANDEGLANG

Drs. H. DEDEN KUSWAN, MM Pembina Utama Muda NIP. 19570701 198603 1 007

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 [

DAFTAR ISI Halaman

DAFTAR ISI ......................................................................................................

i

Bab I.

PENDAHULUAN ............................................................................

1

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Latar Belakang....................................................................... Landasan Hukum................................................................... Maksud dan Tujuan ............................................................... Sistematika Penulisan............................................................

1 2 4 5

TUGAS DAN FUNGSI SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. PANDEGLANG ................................ 2.1. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja SKPD ........................ 2.2. Sumber daya SKPD ............................................................... 2.2.1 Personil....................................................................... 2.2.2 Perlengkapan.............................................................. 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ....................................................... 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD...

7 7 9 9 10 13 24

ISU-ISI STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ......

25

Bab II.

Bab III.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan SKPD ...................................................................................... 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Terpilih Periode Tahun 2011-2016 ...................... 3.3. Telaahan Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang........................................................... 3.4. Isu-isu Strategis ........................................................ Bab IV.

25 26 28 30

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN......................

32

4.1. Visi dan Misi........................................................................... 4.1.1 Visi .............................................................................. 4.1.2 Misi ............................................................................. 4.2. Tujuan dan Sasaran............................................................... 4.3. Strategi .................................................................................. 4.4. Kebijakan ...............................................................................

32 32 33 34 39 41

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang

i

Rencana Strategis Tahun 2011-2016

Bab V.

Bab VI.

Bab VII.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .................................................................................

43

5.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif ...........................................

43

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ................................................. 6.1. Indikator Kinerja SKPD ...........................................................

52 52

PENUTUP .........................................................................


58

ii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas perkenan-Nya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 telah selesai disusun. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendagri No.54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa sebagai dokumen perencanaan teknis operasional setiap satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun dokumen Rencana Strategis. Dengan tersusunnya Dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, diharapkan dapat menjadikan keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih atas kontribusinya dalam penyusunan

Renstra

ini.

Semoga

apa

yang

telah

direncanakan

dapat

terimplementasikan dengan baik serta mendapatkan bimbingan dan ridho Allah SWT, sehingga membuahkan hasil yang berdaya guna. Amin. Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Pandeglang,

Februari 2012

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANDEGLANG


LAMPIRAN-LAMPIRAN


BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Pandeglang Tahun 2011-2016 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan satuan kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dinas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta berpedoman juga pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 20112016 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan rentang waktu lima tahunan. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 20112016 untuk setiap unit kerja daerah, memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap Bidang Kewenangan dan atau Fungsi Pemerintahan. Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dinas, kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Pandeglang, sehingga akan menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar satuan kerja dan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang untuk kurun lima tahun ke depan. 1.2

Landasan Hukum Dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Pandeglang ini, peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum antara lain: 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);


1


2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Kepada

Pemerintah,

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang

2


Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2008 Tentang Urusan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 No 1) ; 16. Peraturan

Daerah Kabupaten Pandeglang Nomer 6 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 No 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No 4 Tahun 2010 ; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 3); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelayanan

Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 6);


3


21. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 9); 22. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 14).

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 adalah untuk: 1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dalam menyusun Rencana Kerja sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten yang akan dibahas

dalam

rangkaian

forum

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang) secara berjenjang; 2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi baik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang maupun lingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang; 3. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam; 4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; 5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan. Sedangkan tujuannya yaitu untuk: 1. Mengantisipasi secara pro aktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan seluruh stakeholder; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang

4


2. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. 1.4

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten

Pandeglang Tahun 2011-2016 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I.

PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, pola pikir penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANDEGLANG Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pandeglang dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara singkat apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya BAB III.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini memuat informasi tentang isu-isu strategis saat ini yang sedang terjadi dan

dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pandeglang dalam penyelenggaran tugas pokok dan fungsinya. BAB IV.

VISI, MISI, TUJUAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini memuat informasi tentang visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang.

BAB

V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF. Pada Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANDEGLANG


5


Pada bab ini mengemukakan indikator kinerja

yang secara langsung

menunjukan kinerja yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB. VII. P E N U T U P

. .

.


6


BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUATEN PANDEGLANG

2.1

Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang, Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang terdiri dari : (1)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pandeglang

merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pandeglang

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. (2)

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekertaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten

Pandeglang

yang

mempunyai

tugas

pokok

menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian. a.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan umum dan pengelolaan administrasi

kepegawaian. b. Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan. c.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyususn perencanaan program dan kegiatan dinas.

(3)

Bidang Kependudukan.dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi Kabupaten Pandeglang yang mempunyai tugas pokok


7


merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan administrasi kependudukan dan pengawasan kependudukan. a.

Seksi Pembinaan Administrasi Kependudukan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan pendaftaran dan standarisasi teknis Pembinaan Administrasi Kependudukan.

b. Seksi Pengawasan Kependudukan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk serta penataan persebaran penduduk. (4)

Bidang Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi Kabupaten Pandeglang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan administrasi pencatatan sipil dan pengolahan data dan informasi pencatatan sipil. a.

Kasi Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dan penerbitan akta kelahiran dan kematian.

b. Kasi Pengolahan Data dan Informasi Pencatatan Sipil yang mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan pengolahan data dan informasi pencatatan sipil. (5)

Bidang Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipi

yang

mempunyai

tugas

pokok

merumuskan

dan

melaksanakan pengolahan data dan informasi kependudukan dan catatan sipil. a.

Kasi

Pendataan

Kependudukan

yang

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan Pendataan penduduk. b. Kasi Pengolahan Data dan Informasi Kependudukan yang mempunyai tugas

pokok

melaksanakan

pengembangan

data

dan

informasi

kependudukan. (6)

Bidang Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai tugas

pokok merumuskan

dan

melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang

8


a.

Kasi Pelayanan Administrasi Kependudukan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan.

b. Kasi Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil yang mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan pelayanan administrasi pencatatan sipil. (7)

2.2

Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber Daya SKPD

2.2.1. Personil Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang sampai dengan tahun 2011 yaitu sebanyak 66 orang, terdiri dari laki-laki 44, perempuan 22 dengan perincian sebagai berikut : a. Pegawai Negeri Sipil

= 33 orang

b. Calon Pegawai Negeri Sipil

=

2 orang

c. Tenaga Kontrak Kerja

=

4, orang

d. Tenaga Kerja Sukarela

= 27 orang +

Jumlah

= 66 orang

PNS dan CPNS Berdasarkan Jabatan : 

Kepala Dinas

= 1 orang



Sekretaris

= 1 orang



Kepala Bidang

= 4 orang



Kepala Seksi

= 8 orang



Kepala Sub Bidang

= 3 orang



Pelaksana

= 18 orang +

Jumlah

= 35 orang

PNS dan CPNS Berdasarkan Golongan : 

Golongan IV

=



Golongan III

= 17 orang



Golongan II

= 13 orang



Golongan I

= 0 orang +

Jumlah

= 35 orang

5 orang


9


Daftar urutan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 dapat dilihat pada

Lampiran II.

PNS dan CPNS Berdasarkan Pendidikan : 

SD

=

1 orang



SLTP

=

0 orang



SLTA

= 16 orang



DII

=

0 orang



DIII

=

0



Sarjana (S1)

= 17 orang



Pasca Sarjana (S2)

=

Jumlah

= 34 orang

orang

1 orang +

2.2.2. Perlengkapan Akuntabilitas dan efektifitas kerja Pemerintahan menjadi bentuk yang tidak dapat dielakan dalam mekanisme kerjanya, sehubungan dengan hal itu kaidah normatif pemerintahan menjadi bagian yang utuh dalam mekanisme Pemerintahan. Perlengkapan dalam melaksanakan kinerja pemerintahan akan sangat berperan besar dalam membantu pelaksanaan tugas keseharian, karena kinerja dan perlengkapan pendukungnya merupakan bagian yang saling melengkapi, sehingga suasana kerja yang kondusif dan profesional dapat terwujud dengan baik. Persoalan yang ada ternyata alat-alat perlengkapan yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang belum terpenuhi secara maksimal, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat pegawai dalam melaksanakan tugasnya, namun pencapaian upaya maksimal kinerja menjadi sesuatu yang sangat diharapkan, untuk itu perlengkapan menjadi faktor pen-dukungnya. Beberapa perlengkapan pendukung yang tersedia sampai saat ini, sebagaimana tabel berikut :


10


Jenis Barang

Jumlah

2

3

1

1

Air Conditioner

6 Buah

2

Brankas

1 Buah

3

Dispenser

5 Buah

4

Faximilli

1 buah

5

Filling kabinet

7 Buah

6

Hardisk External

1 Buah

7

Jam Dinding

7 Buah

8

kamera

1 Buah

9

Kipas Angin

1 Buah

10

Komputer Notebook

4 unit

11

Komputer Server

2 Buah

12

Komputer/PC

26 Unit

13

Kursi /Meja Tamu

1 Set

14

Kursi Kerja Hydrolic

14 Buah

15

Kursi kerja Kayu

4 Buah

16

Kursi lipat

51 Buah

17

Kursi Plastik

14 Buah

18

LAN

1 Paket

19

Lemari Arsip

11 unit

20

Lemari Penyimpanan

2 Unit

21

Lemari Plastik

1 Buah

22

Lemari Rak kayu

1 Buah

23

Meja Panjang

4 Buah

24

Meja Kerja

20 Buah

25

Meja Kerja 1/2 biro

15 Buah

26

Meja Kerja Essellon

4 Buah

27

Meja Kerja Kayu

11 Buah

28

Meja Komputer

16 Buah

29

Meja Panjang

3 Buah

30

Meja Tulis

1 Unit

31

Mejakerja 1 Biro

4 unit

32

Mesin Genset

2 Buah

33

Mesin Ketik Manual

1 unit

34

Mobil

3 Unit

35

Mobil Pelayanan

0 Unit

36

Motor Roda 2

4 Unit

37 38

Papan Data Papan Kegiatan

1 Buah 2 Buah

39

Papan STOK Dinas

1 Buah

40

Wearless

0 Buah

41

Infocus

1 Unit

42

Scanner

1 Buah

43

Printer

17 unit

44

Rak Register Besi

1 Buah


11


45

Rak Register Kayu

1 Buah

46

Rak Server

1 Buah

47

Sofa

2 Set

48

Televisi

2 Buah

49 50 51 52

Tower

0 Buah

UPS White bour Gedung

15 Buah 1 Buah 4 Unit

Sedangkan peralatan kerja yang dianggap cukup ideal/dibutuhkan untuk penyelenggaraan tugas pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, adalah sebagai beikur:

Nama Barang

No

Jenis Barang

1

Jumlah Sekarang

2

Jumlah Yg dibutuhkan

4

3

1

Air Conditioner

6 Buah

12 Buah

2

Brankas

1 Buah

1 Buah

3

Dispenser

5 Buah

15 Buah

4

Faximilli

1 buah

2 buah

5

Filling kabinet

7 Buah

20 Buah

6

Hardisk External

1 Buah

10 Buah

7

Jam Dinding

7 Buah

17 Buah

8

kamera

1 Buah

5 Buah

9

Kipas Angin

1 Buah

1 Buah

10

Komputer Notebook

4 unit

10 unit

11

Komputer Server

2 Buah

2 Buah

12

Komputer/PC

26 Unit

40 Unit

13

Kursi /Meja Tamu

1 Set

5 Set

14

Kursi Kerja Hydrolic

14 Buah

14 Buah

15

Kursi kerja Kayu

4 Buah

4 Buah

16

Kursi lipat

51 Buah

100 Buah

17

Kursi Plastik

14 Buah

30 Buah

18

LAN

1 Paket

2 Paket

19

Lemari Arsip

11 unit

20 unit

20

Lemari Penyimpanan

2 Unit

10 Unit

21

Lemari Plastik

1 Buah

12 Buah

22

Lemari Rak kayu

1 Buah

12 Buah

23

Meja Panjang

4 Buah

10 Buah

24

Meja Kerja

20 Buah

60 Buah

25

Meja Kerja 1/2 biro

15 Buah

20 Buah

26

Meja Kerja Essellon

4 Buah

14 Buah

27

Meja Kerja Kayu

11 Buah

11 Buah

28

Meja Komputer

16 Buah

40 Buah


12


29

Meja Panjang

3 Buah

3 Buah

30

Meja Tulis

1 Unit

1 Unit

31

Mejakerja 1 Biro

4 unit

5 unit

32

Mesin Genset

2 Buah

2 Buah

33

Mesin Ketik Manual

1 unit

5 unit

34

Mobil

3 Unit

5 Unit

35

Mobil Pelayanan

0 Unit

2 Unit

36

Motor Roda 2

4 Unit

12 Unit

37

Papan Data

1 Buah

1 Buah

38

Papan Kegiatan

2 Buah

12 Buah

39

Papan STOK Dinas

1 Buah

1 Buah

40

Wearless

0 Buah

2 Buah

41

Infocus

1 Unit

2 Unit

42

Scanner

1 Buah

5 Unit

43

Printer

17 unit

20 unit

44

Rak Register Besi

1 Buah

1 Buah

45

Rak Register Kayu

1 Buah

1 Buah

46

Rak Server

1 Buah

1 Buah

47

Sofa

2 Set

5 Set

48

Televisi

2 Buah

5 Buah

49 50 51 52

Tower UPS White bour Gedung

0 Buah 15 Buah 1 Buah 4 Unit

36 Buah 40 Buah 5 Buah 5 Unut

2.3

KINERJA PELAYANAN SKPD Untuk melaksanakan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, mempunyai fungsi : a. Penyusunan Perencanaan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. Perumusan kebijakan teknis bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil; d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang administrasi

kependudukan,

pencatatan

sipil,

pendataan

dan

pelayanan

Kependudukan dan Pencatatan Sipil; e.

Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kondisi terakhir kinerja data perkembangan administrasi kependudukan Kabupaten Pandeglang pada tahun 2011 digambarkan sebagai mana tabel berikut : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang

13


Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang

NO

Indikator Kinerja sesuai

Target Target

Target

Target Renstra SKPD Tahun

Indikator

ke-

Rasio Capaian pada Tahun

Realisasi Capaian Tahun ke-

ke-

Tugas dan Fungsi SKPD

SPM

IKK

(2)

(3)

(4)

1 Penerbitan KK

-

-

316.588 62.081 70.614 79.147. 87.680 96.213 3.200 1.561 22.759 33.773 42.175

2 Penerbitan KTP

-

-

295.635 58.741 58.934 59.127 59.320 59.513 57.050 33.276 41.065 192.014 195.700 97,12 56,46 69,45 323,69 328,84

3 Penerbitan Akta Kelahiran

-

-

62.735 11.591 12.069 12.547 13.025 13.503 7.730 10.962 11.561 17.734 29.973 66,69 90,82 92,14 136,15 221,97

4 Penerbitan Akta Perkawinan

-

-

30

2

4

6

8

10

2

1

3

9

4 100,00 25,00 50,00 112,50 40,00

5 Penerbitan Akta Perceraian

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 Penerbitan Akta Pengakuan Anak

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

7 Penerbitan Akta Kematian

-

-

30

4

5

6

7

8

4

3

4

3

4 40,86 60,00 42,85

0

0

(1)

Lainnya 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 (5)

(6)


(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

2010 2006 2007 2008 2009 2010 (15)

(16) (17) (18) (19) (20) 5,15 20,62 42,67 38,52 43,84

15


Tabel 2.2 Anggaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Anggaran pada Tahun ke-

Uraian (1)

2006

2007

2008

2009

2010

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

PENDAPATAN DAERAH

397.410.000

67.950.000

28.000.00

0

0

Pendapatan Asli Daerah

397.410.000

67.950.000

28.000.00

0

0

0

0

0

0

67.950.000

28.000.000

0

0

0

0

0

0

0

- Lain-lain PAD yang Sah

0

0

0

0

0

Dana Perimbangan

0

0

0

0

0

- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

0

0

0

0

0

- Dana alokasi umum

0

0

0

0

0

- Dana alokasi khusus

0

0

0

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

0

0

0

0

0

- Pendapatan hibah

0

0

0

0

0

- Dana darurat

0

0

0

0

0

- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Hasil pajak daerah

0

- Hasil retribusi daerah

397.410.000

- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

0

pemerintah daerah lainnya - Dana

penyesuaian

dan

otonomi

khusus


16


Anggaran pada Tahun ke-

Uraian

2006

2007

2008

2009

2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

- Bantuan keuangan dari provinsi atau

0

0

0

0

0

pemerintah daerah lainnya

BELANJA DAERAH

5.400.159.000

7.044.982.200

7.420.189.000

3.436.357.600,

3.219.571.000

BELANJA TIDAK LANGSUNG

4.945.159.000

6.025.669.200

6.180.311.000

1.815.019.000,

1.360.081.000

- Belanja pegawai - Belanja bunga - Belanja subsidi - Belanja hibah - Belanja bantuan sosial - Belanja bagi hasil provinsi/kabupaten/kota pemerintahan desa - Belanja tidak terduga

4.945.159.000 0 0 0 0 0

6.025.669.200 0 0 0 0 0

6.180.311.000 0 0 0 0 0

6.635.185.292.31 0 0 0 0 0

1.360.081.000 0 0 0 0 0

0 500.009.000

0 1.019.313.000

0 1.239.878.000

0 1.621.338.600,00

0 1.859.490.000

384.810.000 488.767.000 145.736.000

386.356.000 500.536.000 352.986.000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

kepada dan

BELANJA LANGSUNG - Belanja pegawai - Belanja barang dan jasa - Belanja modal PEMBIAYAAN Penerimaan pembiayaan - Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya - Pencairan dana cadangan - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan - Penerimaan pinjaman daerah - Penerimaan kembali pemberian


660.380.500 1.159.492.000 39.617.500

17


Anggaran pada Tahun ke-

Uraian (1)

2006

2007

2008

2009

2010

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

pinjaman - Penerimaan piutang daerah Pengeluaran pembiayaan - Pembentukan dana cadangan - Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah - Pembayaran pokok utang - Pemberian pinjaman daerah

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Tabel 2.3 Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Uraian (1)

Realisasi Anggaran pada Tahun ke2006

2007

2008

2009

2010

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

PENDAPATAN DAERAH

280.471.000

67.950.000

28.152.500

0

0


280.471.000

67.950.000

28.152.500

0

0

0

0

0

0

0

280.471.000

67.950.000

28.152.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Hasil pajak daerah - Hasil retribusi daerah - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - Lain-lain PAD yang Sah


18


Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Uraian (1)

2006

2007

2008

2009

2010

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Dana Perimbangan

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

- Dana alokasi umum

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

- Pendapatan hibah

0

0

0

0

0

- Dana darurat

0

0

0

0

0

- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan

0

0

0

0

0

- Dana penyesuaian dan otonomi khusus

0

0

0

0

0

- Bantuan keuangan dari provinsi atau

0

0

0

0

6.952.880.831

3.506.336.725,00

3.184.836.327



5.016.582.176

BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

- Belanja pegawai - Belanja bunga - Belanja subsidi - Belanja hibah - Belanja bantuan sosial - Belanja bagi

hasil

6.185.587.141

4.518.732.076

5.176.906.441

5.922.940.471

1.905.189.871,00

4.518.732.076

5.176.906.441

5.922.940.471

1.905.189.871,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

kepada


1.339.394..217

1.339.394.217

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

19


Uraian (1)

Realisasi Anggaran pada Tahun ke2006

2007

2008

2009

2010

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa - Belanja tidak terduga BELANJA LANGSUNG

0 497.850.000

- Belanja pegawai - Belanja barang dan jasa - Belanja modal PEMBIAYAAN Penerimaan pembiayaan - Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya - Pencairan dana cadangan - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan - Penerimaan pinjaman daerah - Penerimaan kembali pemberian pinjaman - Penerimaan piutang daerah Pengeluaran pembiayaan - Pembentukan dana cadangan - Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah - Pembayaran pokok utang - Pemberian pinjaman daerah


0 1..088.680.700

0 1.029.940.360

0 1.601.146.854,00

0 1.845.442.110

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

20


Tabel 2.4 Rasio dan Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Rata-rata Pertumbuhan

Uraian (1)

Rasio Pertumbuhan

2006

2007

2008

2009

2010

Anggaran

Realisasi

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(17)

(18)

PENDAPATAN DAERAH

70,57

100,00

0,00

0,00

0,00

93.071.996

75.314.700


70,57

100,00

0,00

0,00

0,00

186.144.000

75.314.700

- Hasil pajak daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Hasil retribusi daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98.672.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dana Perimbangan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Dana alokasi umum

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Pendapatan hibah

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Dana darurat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - Lain-lain PAD yang Sah

-

0,00

75.314.700

- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya - Dana

penyesuaian

dan

otonomi

khusus - Bantuan keuangan dari provinsi atau


21


Rata-rata Pertumbuhan

Uraian (1)

Rasio Pertumbuhan

2006

2007

2008

2009

2010

Anggaran

Realisasi

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(17)

(18)

92,90

87,80

93,70

102,04

98,92

5.304.251.760

4.969.244.640

91,38

85,91

95,84

104,97

98,48

9.369.499.600

3.772.632.615

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.767.491.880

3.772.632.615

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 106,81

0,00

0,00

0,00

1.248.005.720

1.212.612.005

83,07

98,75

99,24

1.534.315.020

-


BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG - Belanja pegawai - Belanja bunga - Belanja subsidi - Belanja hibah - Belanja bantuan sosial - Belanja bagi hasil provinsi/kabupaten/kota pemerintahan desa - Belanja tidak terduga

kepada dan

BELANJA LANGSUNG - Belanja pegawai - Belanja barang dan jasa - Belanja modal PEMBIAYAAN Penerimaan pembiayaan - Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya - Pencairan dana cadangan - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan - Penerimaan pinjaman daerah - Penerimaan kembali pemberian pinjaman - Penerimaan piutang daerah

99,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

716.068.300 537.426.900 107.667.900 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


22


Uraian (1) Pengeluaran pembiayaan - Pembentukan dana cadangan - Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah - Pembayaran pokok utang - Pemberian pinjaman daerah

Catatan

Rata-rata Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan

2006

2007

2008

2009

2010

Anggaran

Realisasi

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(17)

(18)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

: -

Nomenklatur SKPD tahun 2006 s/d bulan Desember 2008 adalah Dinas Kependudukan, KB dan Catatatan Sipil Kabupaten Pandeglang;

-

Retribusi yang dipungut tahun 2006 s/d 2007 adalah gabungani retribusidari sektor pelayanan dokumen kependudukan dan keluarga berencana;

-

Khusus retribusi dari pelayanan dokumen administrasi kependudukan sejak tahun 2008s/d 2011 tidak dipungut /digratiskan, tapi retribusi dari sektor keluarga berencana masih berlaku;

-

Semenjak bulan Pebruari 2009 SKPD Dinas Kependudukan, KB dan Catatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dimekarkan menjadi 2 (dua) SKPD yaitu SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, dan SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Pandeglang.

-

Direncanakan tahun 2012 retribusi dari pelayanan administrasi kependudukan akan diberlakukan.


23


2.4 A.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Peluang 1. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil telah memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam tataran tingkat nasional maupun daerah; 2. Semakin luasnya pemanfaatan data, dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebagai alat bukti yang sah dan diakui sebagai identitas atau status resmi yang dimiliki penduduk.; 3. Berkembangnya teknologi untuk

pengelolaan data dan informasi (Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan). B.

Tantangan Sampai saat ini terdapat beberapa permasalahan pokok yang merupakan tangtangan dan dirasakan cukup menghambat untuk dihadapi dan tentunya harus disikapi demi kepentingan peningkatan kinerja dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang tahun 2011-2016, adalah sebagai berikut : a. Dalam rangka pelaksanaan sistem pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi maka pelaksanaan tugas oleh instansi penyelenggara perlu ditunjang oleh peningkatan kualitas dan kuantitas sarana serta petugas yang memadai sampai tingkat desa/kelurahan b. Pencatatan kelahiran merupalan refleksi dari salah satu tanggungjawab negara dalam memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas status individu dan status keperdataan seseorang dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh hari sejak kelahiran.; c. Penggunaan data basis kependudukan yang lengkap, akurat dan up to date menjadi dasar Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk satu penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi.


24


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan SKPD Permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut : Tabel 3.1

Aspek Kajian

Capaian/Kondi si Saat ini

Standar yang Digunak an

(1)

(2) Pelaksanaan tugas oleh instansi penyelenggara kurang ditunjang oleh peningkatan kualitas dan kuantitas petugas dan sarana kerja . Masih kurangnya kesadaran dan perhatian penduduk untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan yang dialami dirinya dan/atau keluarganya Penerapan program nasional KTP Elektronik di Kabupaten Pandeglang Tahun 2012.

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalah an Pelayanan SKPD

INTERNAL (KEWENANGA N SKPD)

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANG AN SKPD)

(3)

(4)

(5)

Indikator lainnya

Peningkatan sarana dan prasarana kerja serta Pelatihan dan magang secara intensif..

Impelentasi Kerjasama dengan lembaga peningkatan mutu.

Pelayanan belum optimal dan profesonal.

Indikator lainnya

Membangun sistem pencatatan kelahiran sampai ketingkat desa/kelurahan

Masih kurangnya komitmen, dan peran serta stakeholder

Rendahnya cakupan penerbitan akta kelahiran tidak tepat waktu (0-60 hari)

Indikator

Kesiapan SDM, SIAK, Sosialisasi, dan Mobilisasi

Pelatihan dan pengadaan peralatan e- KTP oleh pemerintah pusat, advokasi pemprov dan dukungan stakeholders di Kab.

Data base untuk pelayanan eKTP masih belum akurat.

lainnya


(6)

25


3.2.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Terpilih Periode Tahun 2011-2016 Visi Kabupaten Pandeglang untuk periode 2011-2016 adalah : ”Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembang dibidang agribisnis dan pariwisata berbasis pembangunan pedesaan” Makna dari nilai-nilai Visi tersebut adalah : 1. Mandiri dan berkembang dibidang agribisnis, Kabupaten Pandeglang sebagai pusat Agribisnis dapat diartikan bahwa Kabupaten Pandeglang akan menjadikan pertanian dan segala sumber daya, usaha, kelembagaaan dan jaringan bisnis (hulu-hilir) pertanian sebagai basis perekonomian daerah dalam rangka pengembangan daerah dan peningkatan kesejahtraan masyarakat. Untuk mewujudkan

visi

tersebut,

pemerintah

dan

seluruh

stakeholder

akan

menggerakan energinya dalam melakukan ekonomisasi sektor pertanian dengan memperhatikan faktor-faktor dominan seperti komoditas unggulan, permintaan pasar, dukungan industri hulu-hilir, pola usaha tani, jaringan dan kelembagaan usaha serta manajemen permodalan. 2. Mandiri dan berkembang dibidang pariwisata, Kabupaten Pandeglang sebagai pusat kegiatan pariwisata dapat diartikan bahwa Kabupaten Pandeglang akan menjadikan

pariwisata

sebagai

sektor

pendukung

bagi

peningkatan

perekonomian daerah. Untuk mewujudkan cita visi tersebut, pemerintah dan seluruh stake holder akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan budaya sebagai destinasi pariwisata, melalui pengembangan obyek dan daya tarik wisata, promosi dan pemasaran, jasa pelayanan pariwisata didukung oleh infrastrukur

yang

diperlukan

jaminan

regulasi

kepariwisataan

yang

diorientasikan kepada peningkatan kunjungan wisata dan kesejahtraan masyarakat.


26


3. Berbasis pembangunan pedesaan, mewujudkan Kabupaten Pandeglang sebagai pusat agribisnis dan destinasi parawisata tidak mungkin dapat tercapai tanpa partisipasi aktif dari masyarakat yang sebagian besar berada dipedesaan. Maka subyek utama upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi disektor pertanian dan pariwisata sesungguhnya adalah masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, pedesaan merupakan basis utama dari kegiatan usaha pertanian dan jasa pelayanan pariwisata.

Visi tersebut akan diwujudkan dengan melaksanakan misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata. 2. Memberdayakan UMKM dan koprasi dalam bidang pertanian dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya. 3. Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif. 4. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat. 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya pedesaan. 6. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan daerah. Sebagai penjabaran dari Misi diatas, maka disusun Program Utama Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang terpilih, sebagai berikut : 1. Meningkatkan investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata. 2. Memperkuat ketahanan pangan masyarakat. 3. Mengembangkan destinasi dan kegiatan pariwisata. 4. Memberdayakan koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam usaha pertanian dan jasa pariwisata. 5. Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, potensial dan produktif 6. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat yang berkualitas. 7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya pedesaan. 8. Meningkatkan good governance dan penguatan otonomi desa.


27


Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembang dibidang agribisnis dan pariwisata berbasis pembangunan pedesaan No

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Faktor

Misi 6.: Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Daerah 1

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pelayanan belum optimal dan profesonal

Kualitas dan kuantitas aparatur serta sarana kerja.

Tersedianya landasan hukum penataan administrasi kependudukan

2

Program Pencatatan Kelahiran

Masih minimnya pelaporan kelahiran secara tepat waktu

Kemudahan pelaporan kelahiran tepat maktu memudahkan dalam pembuatan akta kelahiran.

3

Program Penerapan KTP Elektronik (e-KTP)

Data base untuk pelayanan e-KTP masih belum akurat

Belum tersedianya kelembagaan pencatatan kelahiran sampai ke tingkat desa/kelurahan. Lemahnya implementasi Komitmen stakeholders dan peran aktip penduduk

Komitmen bantuan perangkat KTP Elektronik dari pemerintah pusat dan fasilitasi oleh Pemprov Banten.

3.3. Telaahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 disusun sebagai pedoman pengawasan jalannya Pemerintah Daerah yang mampu mewujudkan rumusan kebijakan yang berkualitas dan menggerakan manajemen pemerintah daerah yang profesional dan efisien serta mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pandeglang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang

28


Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut : 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan; 2. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh aparatur pengelola administrasi kependudukan secara profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima; 3. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil didukung dengan suatu sistem informasi yang mampu menghimpun data dengan tepat waktu dengan cakupan lengkap serta menyeluruh; 4. Meningkatkan

cakupan

pelayanan

dan

jumlah

kepemilikan

dokumen

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan. Supaya efektif, sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur dan berorientasi pada hasil. Sasaran hasil penjabaran tujuan tersebut diatas, adalah : 1. Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang pendaftaran penduduk, di bidang pencatatan sipil dan di bidang pengelolaan informasi kependudukan. 2. Pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh aparatur yang memiliki kemampuan profesi dan penguasaan teknologi pengelolaan data dan informasi kependudukan; 3. Digunakannya teknologi pengelolaan data dan informasi kependudukan untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatatan sipil yang terhubung/on line antar pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan; 4. Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang valid. . Telaahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode 2011 – 2016 Untuk mewujudkan terpenuhinya pelayanan prima serta sesuai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang

29


dengan sasaran hasil penjabaran tujuan, maka ditetapkan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, sebagai berikut : 1. Kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan.; 2. Kebijakan

peningkatan

kualitas

pengelola

pendaftaran

penduduk

dan

pencatatan sipil serta pengelola informasi kependudukan; 3. Kebijakan penyediaan kuantitas dan kualitas sarana dan peralatan informasi kependudukan; 4. Kebijakan penguatan manajemen dan tertib kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 3.4.

Isu-isu strategis. 1. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dari sektor pelayanan publik dirasakan masih perlu dibenahi, mulai dari kelembagaan, profesionalisme aparatur dan sampai saat pendaftaran penduduk sampai kepada pengelolaan dan pemanfaatan informasi untuk pelayanan seperti KTP, KK dan penerbitan dokumen

catatan

sipil

lainnya.

Upaya

penyempurnaan

administrasi

kependudukan ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak terutama untuk menjamin terlaksananya pelayanan yang transparan, tertib, ada kepastian hukum, memuaskan bagi pelanggan serta terjangkau masyarakat. 2. Penyelenggaraan pencatatan sipil memerlukan kebijakan dan langkah-langjah yang memungkinkan terjadinya kualitas dan cakupan pelayanan terutama setelah dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlunya kerjasama mengintegrasikan kegiatan pendaftaran kejadian vital yang dilaksanakan desa/kel dengan instansi penyelenggara. Dengan pengintegrasian ini setiap kelahiran yang telah dicatat didesa melalui formulir triplikat, lembar untuk kecamatan di kirim untuk kecamatan dan kemudian oleh kecamatan dikirim ke kabupaten. Kabupaten atas dasar rekap laporan triplikat dari kecamatan maka diterbitkan akta kelahiran. 3. Pada aspek kependudukan dan pencatatan sipil adalah setelah diterapkan nya grand design Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) adalah upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang

30


penerapannya terkait pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan penerapan SIAK dengan aplikasinya pada KTP. Sementara itu kondisi saat ini adalah masih lemahnya data base kependudukan dan SIAK belum dterapkan secara on –line.


31


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang.

4.1.1. Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang sebagai salah satu perangkat daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dalam menetapkan visinya perlu mengacu pada visi Kabupaten Pandeglang. Visi Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 adalah : “Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembang di bidang agribisnis dan pariwisata berbasis pembangunan pedesaan”. Dengan mengacu pada Visi Kabupaten Pandeglang tersebut, serta dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, maka Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang adalah : “ PELAYANAN PRIMA MENUJU TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN”. Adapun makna dari nilai-nilai visi tersebut adalah : 1. Pelayanan Prima dibidang administrasi kependudukan : Pelayanan pemerintah beserta masyarakat dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas perubahan status dan peristiwa vital yang dialami penduduk secara cepat, murah dan memuaskan, dengan prinsip-prinsip kompetensi dalam manajemen, akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum dan penghormatan nilainilai HAM serta penggunaan teknologi informasi secara on line dan real time.


32


2. Tertib Administrasi Kependudukan. Terciptanya

kepedulian

dan

peran

serta

masyarakat

dalam

melaporkan

diri/keluarganya guna mendapatkan identitas/dokumen penduduk dalam setiap perubahan status dan peristiwa penting yang dialami dengan tepat waktu dan prosedur yang benar. . 4.1.2. Misi Maka untuk merealisasikan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang sebagaimana dinyatakan di atas, akan ditempuh melalui 4 (empat) misi yaitu: Misi ke 1

:

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.

Misi ke 2

:

Membangun sistem pencatatan kelahiran yang handal dan efektif serta meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran;

Misi ke 3

:

Penerapan pelayanan KTP Elektronik (e-KTP)


33


4.2

NO. (1) 1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

1.9. 1.10.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

TUJUAN

SASARAN

(2) (3) Terwujudnya penataan Tertatanya administrasi administrasi kependudukan kependudukan.

INDIKATOR SASARAN (4) Penguatan manajemen pelayanan administrasi kependudukan Tersusunnya draft hukum tentang pelayanan administrasi kependudukan Terselenggaranya pembinaan teknis administrasi kependudukan. Terselenggaranya rapat koordinas pelayanan administrasi kependudukan Tersedianya sarana penunjang pelayanan dokumen administrasi kependudukan Tersedianya sarana pelayanan pencatatan sipil Tersedianya blanko dokumen kependudukan. Tertatanya outlet pelayanan administrasi kependudukan Pembangunan dan pengopeasian SIAK secara terpadu Tersedianya sarana penunjang SIAK Tersedianya tower koneksitas SIAK


TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2011 2012 2013 2014 2015 (5) (6) (7) (8) (9) 16,67% 33,33% 66,67% 83,33% 13,52%

2016 (10) 100,00%

1 Dok

0 Dok

4 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

0 Kgt

0 Kgt

35 Kgt

35 Kgt

35 Kgt

35 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

0 Buku 40.800 Dok 0 Kgt 1 Kgt

1.035 Buku 113.370 Dok 1 Kgt 0 Kgt





0 Unit 0 Buah

1 Kgt 19 Buah

1 Kgt 36 Buah

1 Kgt 0 Buah

1 Kgt 0 Buah

1 Kgt 0 Buah

34


1.11. 1.12

1.13

1.14.

. 1.15

1.16

1.17. 1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

Teratasinya masalah teknis penyelenggaraan SIAK. Meningkatnya kemampuan propesi pengelola data dan informasi kependudukan.SIAK Tertatanya kelembagaan pengelola data dan informasi kependudukan SIAK Terselenggaranya Sosialisasi kebijakan dan renstra pelayanan administrasi kependudukan Terlaksananya verifikasi, validasi dan updating pelayanan dokumen kependudukan. Terselenggaranya Bhakti pelayanan prima catatan sipil (green service area) Terselenggaranya binbingan teknis pengelola LAMPID Terselenggaranya pendistribusian, pendataan dan pemutakhiran NIK Terselenggaranya kegiatan pelayanan jemput bola/keliling administrasi kependudukan. Terkelolanya dokumen dan kearsipan adminisitrasi kependudukan dengan baik Terselenggaranya kerjasama operasi yustisi dokumen administrasi kependudukan. Terselenggaranya penataan data base kependudukan orang asing


0 Kgt 0 Org

12 Kgt 0 Org

12 Kgt 140 Org

12 Kgt 70 Org

12 Kgt 70 Org

12 Kgt 70 Org

0 Kec

0 Kec

14 Kec

7 Kec

7 Kec

7 Kec

13 Kec

0 Kec

0 Kec

0 Kec

0 Kec

0 Kec

0 Kgt

0 Kgt

12 Kgt

12 Kgt

12 Kgt

12 Kgt

14 Kgt

0 Kec

0 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

2 Kgt 335 Desa/kel

2 Kgt 0 Desa/kel

2 Kgt 0 Desa/kel

2 Kgt 0 Desa/kel

2 Kgt 0 Desa/kel

2 Kgt 0 Desa/kel

0 Kgt

1 Kgt

17 Kgt

8 Kgt

8 Kgt

8 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

12 Kgt

12 Kgt

12 Kgt

12 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

10 Kgt

15 Kgt

5 Kgt

5 Kgt

13 Kgt

0 Kgt

7 Kgt

5 Kgt

5 Kgt

5 Kgt

35


1.23 1.24.

1.25 1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

2.

2.1.

Terlaksananya fungsifungsi pemerintahan.

Meningkatnya kualitas dan tertib administrasi pengelolaan pencatatan kelahiran.

Terdatanya penduduk rentan administrasi kependudukan. Terdatanya kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan

0 Kgt 0 Kgt

0 Kgt 0 Kgt

10 Kgt 10 Kgt

5 Kgt 5 Kgt

10 Kgt 10 Kgt

10 Kgt 10 Kgt

Tersedianya data kepemilikan akta-akta catatan sipil Terdatanya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan warga negara keturunan Tionghoa. Terkelolanya data perkembangan kependudukan. Termutakhirkannya data DP4 untuk mendukung Pilpes dan Pileg 2014 serta Pilbup 2015 Terlaksananya studi banding tentang administrasi kependudkan ke daerah percontohan. Tersebarnya informasi pelayanan administrasi kependudukan melalui media. Terselenggaranya survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

0 Kgt 0 Kgt

0 Kgt 0 Kgt

10 Kgt 10 Kgt

5 Kgt 5 Kgt

10 Kgt 10 Kgt

10 Kgt 10 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

12 Kgt

12 Kgt

12 Kgt

12 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

339 Kgt

339 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

12 Kgt

12 Kgt

12 Kgt

12 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

16,67%

33,33%

66,67%

83,33%

13,52%

100,00%

0 Dok

0 Dok

1 Dok

0 Dok

0 Dok

0 Dok

Tersusunnya juklak pencatatan kelahiran.


36


2.2.

Terbentuknya kelembagaan yang menangani pencatatan kelahiran di tingkat kec, desa/kel

0 Buah

0 Buah

135 Buah

68 Buah

68 Buah

68 Buah

2.3.

Tersusunnya database dan statistik pencatatan kelahiran

0 Kec

0 Kec

14 Kec

7 Kec

7 Kec

7 Kec

2.4.

Terselenggaranya rakor pencatatan kelahiran dengan stakeholdders.

0 Keg

0 Rakor

1 Rakor

1 Rakor

1 Rakor

1 Rakor

2.5.

Pelaksanaan Insentif Pencatatan Kelahiran Melalui Penerbitan Kartu Tanda Anak (KTA)

0 KTA

0 KTA

500 KTA

500 KTA

500 KTA

500 KTA

2.6.

Terbentuknya desa/kel dan kec sebagai pilot project pencatatan kelahiran

0 Keg

0 Keg

2 Keg

2 Keg

2 Keg

2 Keg

0%

86 %

9%

2%

`2 %

1%

0 Kgt

2 Kgt

2 Kgt

2 Kgt

2 Kgt

2 Kgt

0 Kgt 0 org

35 Kgt 0 org

35 Kgt 80 Org

35 Kgt 80 Org

35 Kgt 80 Org

35 Kgt 80 Org

. Dst.............................. 3.

3.1.

3.2. 3.3.

Diterapkannya pelayanan KTP Elektronik

Terselenggaranya pelayanan KTP Elektronik yang efektif.

Tertib pelayanan KTP Elektronik (E-KTP

Terselenggaranya Rapat Koordinasi Persiapan Penerapan KTP Elektronik Terlaksananya sosialisasi penerapan KTP Elektronik Terlatihnya petugas pengelola KTP Elektronik


37


3.4

3.5

3.6

3.7.

Penduduk wajib KTP Ellektronik mendatangi tempat perekamam data Terlayaninya permohonan dan diterimanya KTP elektronik oleh penduduk Tersedianya buku cetak penduduk wajib KTP elektronik. Tersedianya surat panggilan penduduk wajib KTP Elektronik.


0 Org

796.418 Org

79.642 Org

0 Org

0 Org

0 Org

0 Org

796.418 Org

79.642 Org

25.000 Org

25.000 Org

25.000 Org

0 Buku

35 Buku

35 Buku

35 Buku

35 Buku

35 Buku

0 Org

796.418 Org

79.642 Org

25.000 Org

25.000 Org

. 25.000 Org

38


4.3

Strategi dan Kebijakan SKPD Strategi Guna mencapai tujuan, perlu ditetapkan suatu strategi. Strategi menjadi penting

karena merupakan penyatuan rencana yang mencakup banyak hal secara terpadu yang menghubungkan keunggulan-keunggulan guna mengatasi persoalan yang datang baik dari intern maupun ekstern organisasi. Alat yang dapat digunakan untuk menetapkan strategi diantaranya analisis SWOT. Analisis SWOT yang terdiri dari analisis internal dan eksternal, digunakan untuk menentukan dan menganalisis strategi dimaksud, karena faktor-faktor internal dan eksternal di dalam pembangunan memiliki tingkat kohesi dan kombinasi yang tinggi untuk saling mempengaruhi. Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness), dimana kajian internal merupakan analisis dan evaluasi atas kondisi, kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan analisis lingkungan eksternal

bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi kesempatan (Opportunity) dan tantangan (Threat). Hasil identifikasi Unsur-unsur SWOT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang ditampilkan melalui tabel berikut ini.


39


Analisis SWOT Dinas Kependudukan dan PenPencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang STRENGTHS (Kekuatan) 1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah; 2. Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan; 3. Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang dminisrasi Kependudukan; 4. Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 5. Peraturan Daerah Kab. Pandeglang No. 6 tahun 2008 tentang SOTK Pemkab Pandeglang; 6. Peraturan Daerah Kab. Pandeglang No. 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang 2005-2025; 7. Peraturan Daerah Kab. Pandeglang No. 6 Tahun 2011 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan 8. Peraturan Daerah Kab. Pandeglang No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang 2011-2016; 9. ; 10. Peraturan Bupati Pandeglang No. 14 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dina Daerah Kab. Pandeglang. 11. Kuantitas SDM aparatur yang memadai;

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

WEAKNESS (Kelemahan) Terbatasnya kualitas SDM di bidang Administrasi Kependudukan ; SIAK Belum online ke 35 kecamatan; Belum optimalnya dokumen pengendalian SIAK; Data base Kependudukan masih belum akurat; Belum optimalnya transformasi pengetahuan untuk mewujudkan budaya kaderisasi; Sarana dan prasarana yang belum memadai; Letak geografis yang menyulitkan untuk koneksitas antar kabupaten dengan kecamatan.


OPPORTUNITIES (Peluang) 1. Dokumen kependudukan sebagai dasar bagi pembuatan identitas dokumen kependudukan; 2. Meningkatnya partisipasi publik terhadap Kebutuhan Administrasi Kependudukan; 3. Meningkatnya teknologi informasi sehingga memudahkan dalam penyerapan informasi SIAK; 4. Meningkatnya dukungan kebijakan pemerintah/non pemerintah.

THREATS (Ancaman) 1. Koordinasi dan sinergitas antar bidang belum berjalan secara optimal; 2. Belum terbangunnya kesamaan pemahaman antar bidang terhadap mekanisme dan sistem Pengendalian Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Kependudukan;

40


Kebijakan Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, untuk mempertajam makna dari strategi dan menjadi pedoman bagi berbagai keputusan dalam suatu arah yang mendukung strategi, serta mengatur mekanisme tindakan lanjutan untuk pencapaian tujuan dan sasaran. Beberapa kebijakan yang akan ditempuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang adalah: 4.1. Strategi dan Kebijakan SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang agar menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang disusun berdasarkan visi dan misi SKPD dibuat sebagaimana Tabel 4.2.


41


Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Pelayanan prima menuju tertib administrasi kependudukan MISI I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan Tujuan Terwujudnya penataan administrasi kependudukan.

Sasaran Strategi Tertatanya administrasi Terselenggaranya penataan kependudukan administrasi kependudukan

Kebijakan Penguatan manajemen pelayanan administrasi kependudukan.

MISI.II. Membangun sistem pencatatan kelahiran yang handal dan efektif serta meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran Terlaksananya fungsi- Meningkatnya kualitas dan Terselenggaranya Tercatatnya kelahiran fungsi pemerintahan. tertib administrasi pengelolaan pemerintahan umum yang penduduk pencatatan kelahiran. koordinatif dan simultan MISI.III. Penerapan pelayanan KTP Elektronik (e-KTP) Diterapkannya pelayanan KTP Elektronik

Terselenggaranya pelayanan KTP Elektronik yang efektif.


Tertib pelayanan KTP Elektronik (E-KTP)

Terlayaninya penduduk wajib KTP Elektronik (E-KTP) dengan baik

42


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Program merupakan penjabaran mengenai langkah-langkah (instrumen) yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program yang akan dilaksanakan secara bertahap per tahun selama lima tahun kedepan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Perumusan rencana

program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagimana Tabel 5.1


43


Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Kaupaten Pandeglang

........................................................(dalam juta rupiah) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

Sasaran

(1)

(2)

Terwujudnya Tertatanya penataan administrasi administrasi kependudukan kependudukan.

Indikator Sasaran Kode

(3) Terselenggaranya penataan administrasi kependudukan

(4)

Program dan Kegiatan

(5) Program Penataan Administrasi Kependudukan

Data Indikator Capaian Kinerja Program dan pada Tahun Kegiatan Awal Perencanaan (6) Penguatan manajemen pelayanan administrasi kependudukan

(7) 4%

2011

2012

2013

2014

2015

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

2016

Target

Rp.

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

6,29% 1.011 11,22%

1.803

45%

7.210 17,41%

2.798 13,52%

2.173

14%

2.173

100% 16.066

Kegiatan-kegiatan : Penyusunan draft hukum dan peraturan pelayanan administrasi kependudukan

Tersusunnya draft hukum tentang pelayanan administrasi kependudukan

1 Dok

1 30 Dok

00 Dok

4 100 Dok

1 20 Dok

1 20 Dok

1 20 Dok

8 Dok

190

Pembinaan teknis administrasi kependudukan

Terselenggaranya pembinaan teknis administrasi kependudukan.

0 Kgt

00 Kgt

00 Kgt

35 70 Kgt

35 70 Kgt

35 70 Kgt

35 70 Kgt

140 Kgt

280

Rapat koordinasi pelayanan administrasi kependudukan

Terselenggaranya rapat koordinas pelayanan administrasi kependudukan

0 Kgt

00 Kgt

00 Kgt

1 30 Kgt

1 30 Kgt

1 30 Kgt

1 30 Kgt

4 Kgt

120

Pengadaan sarana penunjang administrasi kependudukan.

Tersedianya sarana penunjang pelayanan dokumen administrasi kependudukan

0 Kgt

00 Kgt

00 Kgt

1 36 Kgt

1 36 Kgt

1 36 Kgt

1 36 Kgt

4 Kgt

144


44


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

Sasaran

(1)

(2)


(3)

(4)


Data Indikator Capaian Kinerja Program dan pada Tahun Kegiatan Awal Perencanaan

(5)

(6)

Pengadaan sarana pelayanan pencatatan sipil

Tersedianya sarana pelayanan pencatatan sipil

0 Buku

Pengadaan blanko dokumen kependudukan

Tersedianya blanko dokumen kependudukan.

40.800 Dok

Penataan outlet pelayanan administrasi kependudukan

Tertatanya outlet pelayanan administrasi kependudukan

Pembangunan dan Terbangun dan pengoperasian beroperasinya SIAK SIAK Secara Kabupaten Terpadu Pengadaan sarana penunjang SIAK

(7)

2011

2012

2013

2014

2015


2016

Target

Rp.

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

0 Buku

40.800 240 Dok

0

1.035 Buku

24

113.370 391 Dok

0 Buku

140.800 2.700 Dok

0

0 Buku

0

0 Buku

85.800 1.050 Dok

85.800 1.050 Dok

0

0 Buku

85.800 1.050 Dok

1.035 Buku

24

542.370 Dok

6.481

5 Kgt

180

0 Kgt

00 Kgt

1 36,725 Kgt

1 38,275 Kgt

1 35 Kgt

1 35 Kgt

1 Kgt

1 28,1 Kgt

00 Kgt

00 Kgt

00 Kgt

00 Kgt

00 Kgt

1 Kgt

28,1

1 100 Kgt

1 100 Kgt

1 100 Kgt

5 Kgt

550

36 Buah

2.500

Tersedianya sarana penunjang SIAK

0 Unit

00 Unit

1 150 Kgt

1 100 Kgt

Pengadaan tower Tersedianya tower Jaringankokensitas koneksitas SIAK

0 Buah

00 Buah

19 1.000 Buah

36 2.500 Buah

00 Buah

00 Buah

1 35

0

00 Buah

Penanggukangan masalah teknis penyelenggaraan SIAK

Teratasinya masalah teknis penyelenggaraan SIAK.

0 Kgt

00 Kgt

12 156,2 Kgt

12 143,8 Kgt

12 150 Kgt

12 150 Kgt

12 150 Kgt

60 Kgt

750

Peningkatan kapasitas pengeola SIAK

Meningkatnya kemampuan propesi pengelola data dan informasi kependudukan.SIAK

0 Org

00 Org

00 Org

140 70 Org

70 35 Org

70 35 Org

70 35 Org

350 Org

175

Penataan lembaga Tertatanya pengelola SIAK kelembagaan pengelola data dan informasi kependudukan SIAK

0 Kec

00 Kec

00 Kec

14 70 Kec

7 35 Kec

7 35 Kec

7 35 Kec

35 Kec

175


45



Sasaran

(1)

(2)


(3)

(4)


Data Indikator Capaian Kinerja Program dan pada Tahun Kegiatan Awal Perencanaan

2012

2013

2014

2015

2016

Target

Rp.

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(5)

(6)

Sosialisasi kebijakan dan renstra pelayanan administrasi kependudukan

Terselenggaranya Sosialisasi kebijakan dan renstra pelayanan administrasi kependudukan

13 Kec

13 20 Kec

00 Kec

00 Kec

00 Kec

00 Kec

00 Kec

13 Kec

20

. Verifikasi, validasi dan updating pelayanan dokumen kependudukan

Terlaksananya verifikasi, validasi dan updating pelayanan dokumen kependudukan.

0 Kgt

00 Kgt

00 Kgt

12 60 Kgt

12 60 Kgt

12 60 Kgt

12 60 Kgt

48 Kgt

240

Bhakti pelayanan prima catatan sipil (green service area)

Terselenggaranya Bhakti pelayanan prima catatan sipil (green service area)

14 Kgt

14 30 Kgt

00 Kgt

00 Kgt

00 Kgt

00 Kgt

00 Kgt

14 Kgt

30

binbingan teknis pengelola LAMPID

Terselenggaranya binbingan teknis pengelola LAMPID

2 Kgt

2 20 Kgt

2 20 Kgt

2 20 Kgt

2 20 Kgt

2 20 Kgt

2 20 Kgt

2 Kgt

20

Pendistribusian, pendataan dan pemutakhiran NIK

Terselenggaranya pendistribusian, pendataan dan pemutakhiran NIK

335 Desa/kel

622,5

Pelayanan jemput bola / keliling administrasi kependudukan

Terselenggaranya kegiatan pelayanan jemput bola/keliling administrasi kependudukan.

0 Kgt

00 Kgt

1 25 Kgt

17 115 Kgt

8 70 Kgt

8 70 Kgt

8 70 Kgt

41 Kgt

350

Penataan dokumen kearsipan administrasi kependudukan

Terkelolanya dokumen dan kearsipan adminisitrasi kependudukan

0 Kgt

00 Kgt

00 Kgt

12 60 Kgt

12 60 Kgt

12 60 Kgt

12 60 Kgt

48 Kgt

240


(7)

2011


335 335 622,5 00 Desa/kel Desa/kel Desa/kel

00 Desa/kel

46

00 Desa/kel

00 Desa/kel

00 Desa/kel



Sasaran

(1)

(2)


(3)

(4)


(5)

Data Indikator Capaian Kinerja Program dan pada Tahun Kegiatan Awal Perencanaan (6)

(7)

2011

2012

2013

2014

2015


2016

Target

Rp.

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

dengan baik Operasi yustisi kependudukan

Terselenggaranya kerjasama operasi yustisi dokumen administrasi kependudukan.

0 Kgt

00 Kgt

00 Kgt

10 75 Kgt

15 112,5 Kgt

5 37,5 Kgt

5 37,5 Kgt

35 Kgt

262,5

Penataan database kependudukan

Terselenggaranya penataan data base kependudukan orang asing

13 Kgt

13 20 Kgt

00 Kgt

7 28 Kgt

5 20 Kgt

5 20 Kgt

5 20 Kgt

35 Kgt

108

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.

Terdatanya penduduk rentan administrasi kependudukan.

0 Kgt

00 Kgt

00 Kgt

10 50 Kgt

5 25 Kgt

10 50 Kgt

10 50 Kgt

35 Kgt

175

Pendataam dokumen pendaftaran penduduk.

Terdatanya kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan

0 Kgt

00 Kgt

00 Kgt

10 50 Kgt

5 25 Kgt

10 50 Kgt

10 50 Kgt

35 Kgt

175

Pendataan dokumen aktaakta catatan sipil

Tersedianya data kepemilikan aktaakta catatan sipil

0 Kgt

00 Kgt

00 Kgt

10 50 Kgt

5 25 Kgt

10 50 Kgt

10 50 Kgt

35 Kgt

175

Pendataan dokumen kependudukan warga Tionghoa

Terdatanya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan warga negara keturunan Tionghoa.

0 Kgt

00 Kgt

00 Kgt

10 50 Kgt

5 25 Kgt

10 50 Kgt

10 50 Kgt

35 Kgt

175

Pengelolaan data perkembangan kependudukan

Terkelolanya data perkembangan kependudukan.

0 Kgt

00 Kgt

00 Kgt

12 60 Kgt

12 60 Kgt

12 60 Kgt

12 60 Kgt

48 240 Kgt


47



Sasaran

(1)

(2)


(3)

(4)



2011

2012

2013

2014

2015


2016

Target

Rp.

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(5)

(6)

Pemutakhiran data kependudukan untuk menunjang Pemilu.

Termutakhirkannya data DP4 untuk mendukung Pilpes dan Pileg 2014 serta Pilbup 2015

0 Kgt

00 Kgt

00 Kgt

339 650 Kgt

339 650 Kgt

00 Kgt

00 Kgt

678 1300 Kgt

Studi banding pelayanan administrasi kependudukan

Terlaksananya studi banding tentang administrasi kependudkan ke daerah percontohan.

0 Kgt

00 Kgt

00 Kgt

1 50 Kgt

1 50 Kgt

1 50 Kgt

1 50 Kgt

4 200 Kgt

Pengelolaan informasi pelayanan melalui media ruang.

Tersebarnya informasi pelayanan administrasi kependudukan melalui media.

0 Kgt

00 Kgt

00 Kgt

12 24 Kgt

12 24 Kgt

12 24 Kgt

12 24 Kgt

48 96 Kgt

Survey kepuasan masyarakat pengguna pelayanan administrasi kependudukan

Terselenggaranya survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

0 Kgt

00 Kgt

00 Kgt

1 10 Kgt

1 10 Kgt

1 10 Kgt

1 10 Kgt

4 40 Kgt

Tercatatnya kelahiran penduduk

0%

0%

Dst.............. Terlaksananya Meningkatnya fungsi-fungsi kualitas dan pemerintahan. tertib administrasi pengelolaan pencatatan




0

0%

0

48

27%

259

24%

165

24%

165

24%

165

100%

754



Sasaran

(1)

(2)


(3)

(4)


(5)


(7)

2011

2012

2013

2014

2015


2016

Target

Rp.

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

kelahiran. Kegiatan-kegiatan : Penyusunan pelaksanaan dan mekanisme pencatatan kelahiran


0 Dok

00 Dok

00 Dok

1 20 Dok

00 Dok

00 Dok

00 Dok

1 20 Dok

Pembentukan kelembagaan yang menangani pencatatan kelahiran di tingkat kec, desa/kel


0 Buah

00 Buah

00 Buah

135 135 Buah

68 68 Buah

68 68 Buah

68 68 Buah

339 339 Buah

Pengembangan database dan statistik pencatatan kelahiran


0 Kec

00 Kec

00 Kec

14 14 Kec

77 Kec

77 Kec

77 Kec

35 35 Kec

Pembangunan orientasi sistem pencatatan kelahiran untuk stakeholders terkait


0 Keg

00 Keg

00 Rakor

1 25 Rakor

1 25 Rakor

1 25 Rakor

1 25 Rakor

4 100 Rakor

Penerapan Sistem Insentif Pencatatan Kelahiran Melalui Penerbitan Kartu Tanda Anak (KTA)


0 KTA

00 KTA

00 KTA

500 15 KTA

500 15 KTA

500 15 KTA

500 15 KTA


49

2000 60 KTA



Sasaran

(1)

(2)


(3)

(4)



2011

2012

2013

2014

2015


2016

Target

Rp.

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(5)

(6)

Penetapan desa/kelurahan dan kec terpilih untuk pilot project percontohan pengembangan sistem pencatatan kelahiran


0 Keg

00 Keg

Terlayaninya penduduk wajib KTP Elektronik (EKTP) dengan baik.

0%

0%`

Terselenggaranya Rapat Koordinasi Persiapan Penerapan KTP Elektronik

0 Kgt

00 Kgt

2 60 Kgt

2 60 Kgt

2 60 Kgt

2 60 Kgt

2 60 Kgt

10 300 Kgt

00 Keg

2 50 Keg

2 50 Keg

2 50 Keg

2 50 Keg

8 200 Keg

Dst...................

Diterapkannya Terselenggaranya Tertib pelayanan pelayanan KTP pelayanan KTP KTP Elektronik (EElektronik Elektronik yang KTP) efektif.

Program Penerapan Pelayanan KTP Elektronik (eKTP).

0

86%

994

9%

656

2%

348

2%

348

1%

348

100%

2.691

Kegiatan-kegiatan : Rapat Koordinasi Persiapan Penerapan KTP Elektronik Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik

Terlaksananya sosialisasi penerapan KTP Elektronik

0 Kgt

00 Kgt

35 292,5 Kgt

35 105 Kgt

35 105 Kgt

35 105 Kgt

35 105 Kgt

175 712,5 Kgt

Pelatihan Petugas Pengelola KTP Elektronik

Terlatihnya petugas pengelola KTP Elektronik

0 org

00 org

00 org

80 40 Org

80 40 Org

80 40 Org

80 40 Org

320 160 Org

Mobilisasi

Penduduk wajib

0

00

00

00

00


796.418 255

79.642 175

50

876.060 430



Sasaran

(1)

(2)


(3)

(4)


(5)


(7)

2011

2012

2013

2015

2016

Target

Rp.

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Penduduk Wajib KTP ke Tempat Pelayanan KTP Elektronik

KTP Ellektronik mendatangi tempat perekamam data

Org

Org

Pelayanan dan Pendistribusian KTP Elektronik

Terlayaninya permohonan dan diterimanya KTP elektronik oleh penduduk

0 Org

00 Org

796.418 242,8 Org

Pengadaan Buku cetak penduduk wajib KTP Elektronik (e-KTP).

Tersedianya buku cetak penduduk wajib KTP elektronik.

0 Buku

00 Buku

35 25,66 Buku

Cetak surat panggilan penduduk wajib KTP Elektronik (eKTP).

Tersedianya surat panggilan penduduk wajib KTP Elektronik.

0 Org

00 Org

Org

796.418 118 Org

Org

Org

Org

Org

Org

79.642 210 Org

25.000 105 Org

25.000 105 Org

25.000 105 Org

951.060 767 Org

35 25,66 Buku

79.642 40 Org

Dst....................


2014


51

35 25,66 Buku

25.000 12,5 Org

35 25,66 Buku

25.000 12,5 Org

35 25,66 Buku

. 25.000 12,5 Org

175 125,66 Buku

951.060 195,5 Org


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pandeglang yang tertuang dalam Misi ke 6 yaitu : Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Daerah adalah sebagai berikut : Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

(1) 1.

Indikator

(2) Penguatan manajemen pelayanan administrasi kependudukan

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

4%

8,29%

11,22%

45,00%

17,41%

13,52%

14,00%

100%

(10)

1.1.


1 Dok

1 Dok

0 Dok

4 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

8 Dok

1.2.

Terselenggaranya pembinaan teknis administrasi kependudukan.

0 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

35 Kgt

35 Kgt

35 Kgt

35 Kgt

140 Kgt

1.3.

Terselenggaranya rapat koordinas pelayanan administrasi kependudukan

0 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

4 Kgt

1.4.


0 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

4 Kgt


52


1.5.


1.035 Buku

0 Buku

1.035 Buku

0 Buku

0 Buku

0 Buku

0 Buku

1.035 Buku

1.6.


40.800 Dok

40.800 Dok

113.370 Dok

140.800 Dok

85.800 Dok

85.800 Dok

85.800 Dok

476.870 Dok

1.7.


0 Kgt

0 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

5 Kgt

1.8.

Pembangunan dan pengopeasian SIAK secara terpadu

1 Kgt

1 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

1 Kgt

1.9.


0 Kgt

0 Unit

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

5 Kgt

1.10.

Tersedianya tower koneksitas SIAK

0 Buah

0 Buah

19 Buah

36 Buah

0 Buah

0 Buah

0 Buah

36 Buah

1.11.

Teratasinya masalah teknis penyelenggaraan SIAK.

0 Kgt

0 Kgt

12 Kgt

12 Kgt

12 Kgt

12 Kgt

12 Kgt

60 Kgt

1.12

Meningkatnya kemampuan propesi pengelola data dan informasi kependudukan.SIA K

0 Org

0 Org

0 Org

140 Org

70 Org

70 Org

70 Org

350 Org

1.13

Tertatanya kelembagaan pengelola data dan informasi kependudukan SIAK

0 Kec

0 Kec

0 Kec

14 Kec

7 Kec

7 Kec

7 Kec

35 Kec


53


1.14.

Terselenggaranya Sosialisasi kebijakan dan renstra pelayanan administrasi kependudukan

13 Kec

13 Kec

0 Kec

0 Kec

0 Kec

0 Kec

0 Kec

13 Kec

. 1.15


0 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

12 Kgt

12 Kgt

12 Kgt

12 Kgt

48 Kgt

1.16

Terselenggaranya Bhakti pelayanan prima catatan sipil (green service area)

14 Kgt

14 Kgt

0 Kec

0 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

14 Kgt

1.17.

Terselenggaranya binbingan teknis pengelola LAMPID

2 Kgt

2 Kgt

2 Kgt

2 Kgt

2 Kgt

2 Kgt

2 Kgt

2 Kgt

1.18.

Terselenggaranya pendistribusian, pendataan dan pemutakhiran NIK

335 Desa/kel

335 Desa/kel

0 Desa/kel

0 Desa/kel

0 Desa/kel

0 Desa/kel

0 Desa/kel

335 Desa/kel

1.19.

Terselenggaranya kegiatan pelayanan jemput bola/keliling administrasi kependudukan.

0 Kgt

0 Kgt

1 Kgt

17 Kgt

8 Kgt

8 Kgt

8 Kgt

41 Kgt

1.20.

Terkelolanya dokumen dan kearsipan adminisitrasi kependudukan dengan baik

0 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

12 Kgt

12 Kgt

12 Kgt

12 Kgt

48 Kgt

1.21.

Terselenggaranya kerjasama operasi yustisi dokumen administrasi kependudukan.

0 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

10 Kgt

15 Kgt

5 Kgt

5 Kgt

35 Kgt

1.22.

Terselenggaranya penataan data base kependudukan orang asing

13 Kgt

13 Kgt

0 Kgt

7 Kgt

5 Kgt

5 Kgt

5 Kgt

35 Kgt


54


1.23

Terdatanya penduduk rentan administrasi kependudukan.

0 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

10 Kgt

5 Kgt

10 Kgt

10 Kgt

35 Kgt

1.24.


0 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

10 Kgt

5 Kgt

10 Kgt

10 Kgt

35 Kgt

1.25

Tersedianya data kepemilikan aktaakta catatan sipil

0 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

10 Kgt

5 Kgt

10 Kgt

10 Kgt

35 Kgt

1.26

Terdatanya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan warga negara keturunan Tionghoa.

0 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

10 Kgt

5 Kgt

10 Kgt

10 Kgt

35 Kgt

1.27


0 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

12 Kgt

12 Kgt

12 Kgt

12 Kgt

48 Kgt

1.28

Termutakhirkanny a data DP4 untuk mendukung Pilpes dan Pileg 2014 serta Pilbup 2015

0 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

339 Kgt

339 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

678 Kgt

1.29


0 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

4 Kgt

1.30


0 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

12 Kgt

12 Kgt

12 Kgt

12 Kgt

48 Kgt

1.31

Terselenggaranya survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

0 Kgt

0 Kgt

0 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

4 Kgt


55


2.


0%

0%

0%

27%

24%

24%

24%

100%


0 Dok

0 Dok

0 Dok

1 Dok

0 Dok

0 Dok

0 Dok

1 Dok

2.2.


0 Buah

0 Buah

0 Buah

135 Buah

68 Buah

68 Buah

68 Buah

339 Buah

2.3.


0 Kec

0 Kec

0 Kec

14 Kec

7 Kec

7 Kec

7 Kec

35 Kec

2.4.


0 Rakor

0 Keg

0 Rakor

1 Rakor

1 Rakor

1 Rakor

1 Rakor

8 Rakor

2.5.


0 KTA

0 KTA

0 KTA

500 KTA

500 KTA

500 KTA

500 KTA

2000 KTA

2.6.


0 Kgt

0 Keg

0 Keg

2 Keg

2 Keg

2 Keg

2 Keg

8 Kgt

3.

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan KTP Elektronik

0%

0%

86 %

9%

2%

`2 %

1%

100 %

3.1.

Terselenggaranya Rapat Koordinasi Persiapan Penerapan KTP Elektronik

0 Kgt

0 Kgt

2 Kgt

2 Kgt

2 Kgt

2 Kgt

2 Kgt

10 Kgt

2.1.

.


56


3.2.


0 Kgt

0 Kgt

35 Kgt

35 Kgt

35 Kgt

35 Kgt

35 Kgt

175 Kgt

3.3.


0 org

0 org

0 org

80 Org

80 Org

80 Org

80 Org

220 Org

3.4

Penduduk wajib KTP Ellektronik mendatangi tempat perekamam data

0 Org

0 Org

796.418 Org

79.642 Org

0 Org

0 Org

0 Org

1.070.633 Org

3.5


0 Org

0 Org

796.418 Org

79.642 Org

25.000 Org

25.000 Org

25.000 Org

1.070.633 Org

3.6


0 Buku

0 Buku

35 Buku

35 Buku

35 Buku

35 Buku

35 Buku

175 Buku

3.7.


0 Org

0 Org

796.418 Org

79.642 Org

25.000 Org

25.000 Org

. 25.000 Org

1.070.633 Org

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 di atas.


57


BAB VII PENUTUP

Administrasi Kependudukan sebagai salah satu sub sistem dari proses managemen pemerintahan penyelenggaraan

daerah

dimaksudkan

pemerintahan

agar

untuk berhasil

mendukung guna

terutama

peningkatan dalam

kualitas

pelaksanaan

pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang sebagai salah satu perangkat Pemerintah Daerah mempunyai kedudukan yang strategis didalam melakukan urusan pemerintahan daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan kegiatan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Pandeglang diarahkan guna mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pandeglang yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang 2011-2016. Oleh karenanya, dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) merupakan dokumen teknis operasional jangka menengah yang bersifat stratejik sebagai penjabaran lebih lanjut dari dokumen RPJM Daerah. Dalam

perumusan visi, misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pandeglang selain mengacu pada RPJM Daerah, juga dengan memperhatikan segenap potensi dan sumber daya dan dengan memperhatikan unsur-unsur kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan baik yang bersifat internal maupun eksternal yang selanjutnya akan dijadikan

acuan utama dalam melakukan penyusunan program dan

kegiatan..


58

MATRIK KESESUAIAN TUJUAN DAN SASARAN ANTARA RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011-2016 DENGAN RPJMD KABUPATEN PANDEGLANG

KABUPATEN

DISDUKCAPIL

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

4

5

6

Meningkatk an tata kelola pemerintaha n daerah

Terwujudny a good geovernanc e dalam rangka menciptaka n iklim investasi yang kondusif

Terwujudny a penataan administrasi kependuduk an.

Tertatanya administrasi kependuduk an

Terselengga ranya penataan administrasi kependuduk an

persentase tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah

Kode

7

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data Indikator Capaian Program dan Kinerja pada Kegiatan Program dan Tahun Awal Kegiatan Perencana an

8

9

Program Penataan Administras i Kependudu kan

Penguatan 4% manajemen pelayanan administrasi kependuduk an

Kegiatankegiatan : Penyusunan draft hukum dan peraturan pelayanan


administrasi kependuduk an

10

Terselenggara nya pembinaan teknis administrasi kependudukan.

Rapat koordinasi pelayanan administrasi kependuduk an

Terselenggara nya rapat koordinas pelayanan administrasi kependudukan

Pengadaan sarana penunjang administrasi kependuduk an.




2012

1

0

Kgt 0

Kgt 0

2013

2014

2015

2016

Target

Rp.

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

6% 1,011

Dok

Pembinaan teknis administrasi kependuduk an

2011

11% 1,803.00

1 30

0 0

Dok

Kgt

Kgt 0 Buku

Kgt

0

1.035 Buku

0 Buku

0 Buku

Kgt

1 36

Kgt

0

1 30

Kgt

1 36

Kgt

24

Kgt

1 30

Kgt

1 36

35 70

Kgt

1 30

Kgt

0 0

Dok

35 70

Kgt

1 30

Kgt

0 0

Kgt

Kgt

0 0

1 36

Kgt

0

0 Buku

2,173.00

1 20

Dok

35 70

22

14%

1 20

Dok

35 70

Kgt

0 0

14% 2,173.00

1 20

Dok

0 0

Kgt

17% 2,798.00

4 100

Dok

0 0

0 Buku

45% 7,210.00

Rp

Kgt

0

0 Buku

0

Pengadaan blanko dokumen kependuduk an


40.800 Dok



0

Pembangunan dan pengoperasian SIAK Secara Terpadu

Terbangun dan beroperasinya SIAK Kabupaten

Pengadaan sarana penunjang SIAK


Pengadaan tower Jaringankoke nsitas


Penangguka ngan masalah teknis penyelengga raan SIAK

Teratasinya masalah teknis penyelenggara an SIAK.


Meningkatnya kemampuan propesi pengelola data dan informasi kependudukan. SIAK

Penataan lembaga pengelola SIAK


Sosialisasi kebijakan dan renstra pelayanan administrasi kependuduk an

Terselenggara nya Sosialisasi kebijakan dan renstra pelayanan administrasi kependudukan

. Verifikasi, validasi dan updating pelayanan dokumen kependuduk an



Terselenggara nya Bhakti pelayanan prima catatan sipil (green service area) Terselenggara nya binbingan teknis pengelola LAMPID


Kgt 1

Kgt 0

Unit 0

Buah 0

Kgt 0

Org 0

Kec 13

Kec 0

Kgt 14

Kgt 2

Kgt

40.800 Dok 240

0 0

Kgt 1 28.1

Kgt 0 0

Unit 0 0

Buah 0 0

Kgt 0 0

Org 0 0

Kec 13 20

Kec 0 0

Kgt 14 30

Kgt 2 20

Kgt

113.370 Dok 391

1 36.725

Kgt 0 0

Kgt 1 150

Kgt 19 1,000

Buah 12 156.2

Kgt 0 0

Org 0 0

Kec 0 0

Kec 0 0

Kgt 0 0

Kgt 2 20

Kgt

140.800 Dok 2,700

1 38.275

Kgt 0 0

Kgt 1 100

Kgt 36 2,500

Buah 12 143.8

Kgt 140 70

Org 14 70

Kec 0 0

Kec 12 60

Kgt 0 0

Kgt 2 20

Kgt

85.800 Dok 1,050

1 35

Kgt 0 0

Kgt 1 100

Kgt 0 0

Buah 12 150

Kgt 70 35

Org 7 35

Kec 0 0

Kec 12 60

Kgt 0 0

Kgt 2 20

Kgt

85.800 Dok 1,050

1 35

85.800 Dok 1,050

1 35

Kgt 0 0

Kgt 1 100

Kgt 0 0

Buah 12 150

Kgt 70 35

Org 7 35

Kec 0 0

Kec 12 60

Kgt 0 0

Kgt 2 20

Kgt

0 0

Kgt 1 100

Kgt 0 0

Buah 12 150

Kgt 70 35

Org 7 35

Kec 0 0

Kec 12 60

Kgt 0 0

Kgt 2 20

Kgt

Pendistribusia n, pendataan dan pemutakhiran NIK

Terselenggara 335 Desa/kel nya pendistribusian , pendataan dan pemutakhiran NIK Terselenggara 0 Pelayanan jemput bola / nya kegiatan pelayanan keliling jemput administrasi bola/keliling kependuduk administrasi an kependudukan. Kgt

Penataan dokumen kearsipan administrasi kependuduk an


Operasi yustisi kependuduk an

Terselenggara nya kerjasama operasi yustisi dokumen administrasi kependudukan.

Penataan database kependuduk an

Terselenggara nya penataan data base kependudukan orang asing Terdatanya penduduk rentan administrasi kependudukan.

0

Kgt 0

Kgt

Pendataan penduduk rentan administrasi kependuduk an.

Kgt 0

Kgt

Pendataam dokumen pendaftaran penduduk.


Pendataan dokumen akta-akta catatan sipil

Tersedianya data kepemilikan akta-akta catatan sipil Terdatanya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan warga negara keturunan Tionghoa.

Pendataan dokumen kependuduk an warga Tionghoa

13

Pengelolaan data perkembang an kependuduk an


Pemutakhira n data kependuduk an untuk menunjang Pemilu.

Termutakhirka nnya data DP4 untuk mendukung Pilpes dan Pileg 2014 serta Pilbup 2015

0

Kgt 0

Kgt 0

Kgt 0

Kgt 0

Kgt

335 Desa/kel 622.5

0 0

Kgt 0 0

Kgt 0 0

Kgt 13 20

Kgt 0 0

Kgt 0 0

Kgt 0 0

Kgt 0 0

Kgt 0 0

Kgt 0 0

Kgt

0 Desa/kel 0

1 25

Kgt 0 0

Kgt 0 0

Kgt 0 0

Kgt 0 0

Kgt 0 0

Kgt 0 0

Kgt 0 0

Kgt 0 0

Kgt 0 0

Kgt

0 Desa/kel 0

17 115

Kgt 12 60

Kgt 10 75

Kgt 7 28

Kgt 10 50

Kgt 10 50

Kgt 10 50

Kgt 10 50

Kgt 12 60

0 Desa/kel 0

8 70

Kgt 12 60

Kgt 15 112.5

Kgt 5 20

0 Desa/kel 0

8 70

Kgt 12 60

Kgt 5 37.5

Kgt

0 Desa/kel 0

8 70

Kgt 12 60

Kgt 5 37.5

Kgt

5 20

5 20

10 50

10 50

Kgt 5 25

Kgt 5 25

Kgt 5 25

Kgt 5 25

Kgt 12 60

Kgt

Kgt

339 650

339 650

Kgt

Kgt

Kgt 10 50

Kgt 10 50

Kgt 10 50

Kgt 12 60

Kgt 0 0

Kgt

Kgt 10 50

Kgt 10 50

Kgt 10 50

Kgt 12 60

Kgt 0 0

Kgt

Studi banding pelayanan administrasi kependuduk an




Survey kepuasan masyarakat pengguna pelayanan administrasi kependuduk an

Terselenggara nya survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

0

Kgt 0

Kgt 0

0 0

0 0

Kgt

Kgt

Kgt

Kgt

0%

0%

Kgt

12 24

Kgt

1 10

Kgt

Kgt

12 24

Kgt

1 10

1 50

Kgt

12 24

Kgt

0 0

1 50

Kgt

12 24

Kgt

0 0

1 50

Kgt

0 0

0 0

Kgt

1 50

Kgt

1 10

Kgt

1 10

Kgt

Kgt

Dst..............


Terwujudny Cakupan a good penerbitan geovernanc akta kelahiran e dalam rangka menciptaka n iklim investasi yang

Terlaksanany a fungsifungsi pemerintahan .


Terselenggar anya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan



Kegiatankegiatan : Penyusunan pelaksanaan dan mekanisme pencatatan kelahiran


0

Pembentuka n kelembagaa n yang menangani pencatatan kelahiran di tingkat kec, desa/kel

Terbentukny a kelembagaa n yang menangani pencatatan kelahiran di tingkat kec, desa/kel

0 Buah

0 Buah 0

Pengembang an database dan statistik pencatatan kelahiran


0

00

Pembanguna n orientasi sistem pencatatan kelahiran untuk stakeholders terkait

Terselenggar anya rakor pencatatan kelahiran dengan stakeholdder s.

Dok

00

Dok

-

-

00

Dok 00

Buah

Kec 0

Kec 00

00

Kec 00

-

27

1 20

Dok 135 135

Buah 14 14

Kec 1 25

259

24

00

Dok 68 68

Buah 77

Kec 1 25

165

24

00

Dok 68 68

Buah 77

Kec 1 25

165

24

00

Dok 68 68

Buah 77

Kec 1 25

165





Penetapan desa/kelurah an dan kec terpilih untuk pilot project percontohan pengembang an sistem pencatatan kelahiran

Terbentukny a desa/kel dan kec sebagai pilot project pencatatan kelahiran

0

Keg 0

KTA 0

0

Keg

Rakor

00

KTA

00

Keg

0%

0%`

25

Rakor

00

KTA

Keg

25

00

Rakor

25

Rakor

Rakor

500 15

500 15

500 15

500 15

KTA

KTA

KTA

KTA

2 50

Keg

25

2 50

Keg

2 50

Keg

2 50

Keg

Keg

Dst................ ...



Cakupan penerbitan KTP Elektronik (EKTP)

Diterapkann ya pelayanan KTP Elektronik

Terselengga ranya pelayanan KTP Elektronik yang efektif.


Terlayaninya Program Penerapan penduduk Pelayanan wajib KTP Elektronik (EKTP KTP) dengan Elektronik (e- baik. KTP).

Kegiatankegiatan : Rapat Koordinasi Persiapan Penerapan KTP Elektronik

Terselenggara nya Rapat Koordinasi Persiapan Penerapan KTP Elektronik

Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik




Mobilisasi Penduduk Wajib KTP ke Tempat Pelayanan KTP Elektronik


Pelayanan dan Pendistribusi an KTP Elektronik


Pengadaan Buku cetak penduduk wajib KTP Elektronik (eKTP).


0

Kgt 0

Kgt 0

org 0

Org 0

Org 0

Buku

-

86

00

Kgt

2 60

Kgt

00

Kgt

00

Org 00

Org 00

Buku

9

2 60

Kgt

35 292.5

Kgt

00

org

994

35 105

Kgt

00

org

80 40

Org

796,418 255

79.642 Org 175

Org 796,418

656

2

2 60

Kgt 35 105

Kgt 80 40

Org 00

Org 242.8

Org 35 Buku 25.66

79,642 210

25.000 Org 105

348

2

2 60

Kgt 35 105

Kgt 80 40

Org 00

Org 25.000 Org 105

348

1

2 60

Kgt 35 105

Kgt 80 40

Org 00

Org 25.000 Org 105

Org 35 Buku 25.66

35 Buku 25.66

35 Buku 25.66

35 Buku 25.66

348

Cetak surat panggilan penduduk wajib KTP Elektronik (eKTP).


0

Org

00

Org

796,418 118

79.642 Org 40

25.000 Org 12.5

25.000 Org 12.5

. 25.000 Org 12.5

Org

Dst................ ....

Pandeglang,

Februari 2012

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pandeglang


GIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011-2016

RPJMD KABUPATEN PANDEGLANG

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja SKPD penanggungjaw Kondisi Kinerja pada akhir ab periode Renstra SKPD target

Rp

23

24

25

100% 16,066.00

8

Disdukcapil

190

Disdukcapil

280

Disdukcapil

120

Disdukcapil

144

Disdukcapil

Dok

140

Kgt 4

Kgt 4

Kgt 1.035 Buku

24

542,370

6,481

Dok 5

180

Disdukcapil

28.1

Disdukcapil

550

Disdukcapil

2,500

Disdukcapil

750

Disdukcapil

175

Disdukcapil

175

Disdukcapil

20

Disdukcapil

240

Disdukcapil

30

Disdukcapil

20

Disdukcapil

Kgt 1

Kgt 5

Kgt 36

Buah 60

Kgt 350

Org 35

Kec 13

Kec 48

Kgt 14

Kgt 2

Kgt

335 Desa/kel

622.5

41

350

Disdukcapil

Kgt 48

Disdukcapil

240

Kgt 35

262.5

Disdukcapil

108

Disdukcapil

175

Disdukcapil

175

Disdukcapil

175

Disdukcapil

175

Disdukcapil

Kgt 35

Kgt 35

Kgt 35

Kgt 35

Kgt 35

Kgt 48 240

Disdukcapil

Kgt 678 1300

Kgt

Disdukcapil

4 200

Disdukcapil

Kgt 48 96

Disdukcapil

Kgt 4 40

Disdukcapil

Kgt

100

1 20

754

Disdukcapil

Disdukcapil

Dok 339 339

Disdukcapil

Buah 35 35

Disdukcapil

Kec 4 100

Disdukcapil

100

Disdukcapil

Rakor 2000 60

Disdukcapil

KTA 8 200

Disdukcapil

Keg

100

10 300

2,691 Disdukcapil

Disdukcapil

Kgt 175 712.5

Disdukcapil

Kgt 320 160

Disdukcapil

Org 876.060 Org 430

Disdukcapil

951.060 Org 767

Disdukcapil

175 125.66

Buku

Disdukcapil

951.060 Org 195.5

Pandeglang,

Februari 2012

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang


Disdukcapil

MATRIK KESESUAIAN TUJUAN DAN SASARAN ANTARA RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011-2016 DENGAN RPJMD KABUPATEN PANDEGLANG

KABUPATEN

DISDUKCAPIL

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

4

5

6



Terwujudny a penataan administrasi kependuduk an.

Tertatanya administrasi kependuduk an

Terselengga ranya penataan administrasi kependuduk an

Kode

Data Indikator Capaian Program dan Kinerja pada Kegiatan Program dan Tahun Awal Kegiatan Perencana an

2014

target persentase tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah

7

8

9

Program Penataan Administras i Kependudu kan

Penguatan 4% manajemen pelayanan administrasi kependuduk an

Kegiatankegiatan : Penyusunan draft hukum dan peraturan pelayanan


administrasi kependuduk an Pembinaan teknis administrasi kependuduk an

Terselenggara nya pembinaan teknis administrasi kependudukan.

Rapat koordinasi pelayanan administrasi kependuduk an

Terselenggara nya rapat koordinas pelayanan administrasi kependudukan

Pengadaan sarana penunjang administrasi kependuduk an.




10

Unit kerja SKPD penanggungjaw ab Rp

17

18

25

17%

2,798

Disdukcapil

1

1

20,000,000

Disdukcapil

Dok

Dok

0

35

70,000,000

Disdukcapil

Kgt

Kgt

0

1

30,000,000

Disdukcapil

Kgt

Kgt

0

1

36,000,000

Disdukcapil

Kgt

Kgt

0 Buku

0 Buku

-

Pengadaan blanko dokumen kependuduk an


40.800 Dok

85.800 Dok

1,050,000,000



0

1

35,000,000

Disdukcapil

Kgt

Kgt

Pembangunan dan pengoperasian SIAK Secara Terpadu

Terbangun dan beroperasinya SIAK Kabupaten

1

0

-

Disdukcapil

Kgt

Kgt

Pengadaan sarana penunjang SIAK


0

1

100,000,000

Disdukcapil

Unit

Kgt

Pengadaan tower Jaringankoke nsitas


0

0

-

Disdukcapil

Buah

Buah

Penangguka ngan masalah teknis penyelengga raan SIAK

Teratasinya masalah teknis penyelenggara an SIAK.

0

12

150,000,000

Disdukcapil

Kgt

Kgt


Meningkatnya kemampuan propesi pengelola data dan informasi kependudukan. SIAK

0

70

35,000,000

Disdukcapil

Org

Org

Penataan lembaga pengelola SIAK


0

7

35,000,000

Disdukcapil

Kec

Kec

Sosialisasi kebijakan dan renstra pelayanan administrasi kependuduk an

Terselenggara nya Sosialisasi kebijakan dan renstra pelayanan administrasi kependudukan

13

0

-

Disdukcapil

Kec

Kec

. Verifikasi, validasi dan updating pelayanan dokumen kependuduk an


0

12

60,000,000

Disdukcapil

Kgt

Kgt


Terselenggara nya Bhakti pelayanan prima catatan sipil (green service area) Terselenggara nya binbingan teknis pengelola LAMPID

14

0

-

Disdukcapil

Kgt

Kgt

2

2

20,000,000

Disdukcapil

Kgt

Kgt


Pendistribusia n, pendataan dan pemutakhiran NIK

Terselenggara 335 Desa/kel nya pendistribusian , pendataan dan pemutakhiran NIK Terselenggara 0 Pelayanan jemput bola / nya kegiatan pelayanan keliling jemput administrasi bola/keliling kependuduk administrasi an kependudukan. Kgt

Penataan dokumen kearsipan administrasi kependuduk an


Operasi yustisi kependuduk an

Terselenggara nya kerjasama operasi yustisi dokumen administrasi kependudukan.

Penataan database kependuduk an

Terselenggara nya penataan data base kependudukan orang asing Terdatanya penduduk rentan administrasi kependudukan.

Pendataan penduduk rentan administrasi kependuduk an. Pendataam dokumen pendaftaran penduduk.


Pendataan dokumen akta-akta catatan sipil

Tersedianya data kepemilikan akta-akta catatan sipil Terdatanya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan warga negara keturunan Tionghoa.

Pendataan dokumen kependuduk an warga Tionghoa

Pengelolaan data perkembang an kependuduk an


Pemutakhira n data kependuduk an untuk menunjang Pemilu.

Termutakhirka nnya data DP4 untuk mendukung Pilpes dan Pileg 2014 serta Pilbup 2015

0 Desa/kel

-

8

70,000,000

Disdukcapil

Kgt

0

12

Kgt

Kgt

0

15

Kgt

Kgt

13

5

Kgt

Kgt

0

5

Kgt

Kgt

0

5

Kgt

Kgt

0

5

Kgt

Kgt

0

5

Kgt

Kgt

0

12

Kgt

Kgt

0

339

Kgt

Kgt

Disdukcapil

60,000,000

113,000,000

Disdukcapil

20,000,000

Disdukcapil

25,000,000

Disdukcapil

25,000,000

Disdukcapil

25

Disdukcapil

-

Disdukcapil

60,000,000

Disdukcapil

650,000,000

Disdukcapil

Studi banding pelayanan administrasi kependuduk an




Survey kepuasan masyarakat pengguna pelayanan administrasi kependuduk an

Terselenggara nya survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

0

1

Kgt

Kgt

0

12

Kgt

Kgt

0

1

Kgt

Kgt

0%

24

50,000,000

Disdukcapil

24,000,000

Disdukcapil

10,000,000

Disdukcapil

165,000,000

Disdukcapil

Dst..............


Terwujudny Cakupan a good penerbitan geovernanc akta kelahiran e dalam rangka menciptaka n iklim investasi yang

Terlaksanany a fungsifungsi pemerintahan .


Terselenggar anya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan



Kegiatankegiatan : Penyusunan pelaksanaan dan mekanisme pencatatan kelahiran


0

0

Dok

Dok

Pembentuka n kelembagaa n yang menangani pencatatan kelahiran di tingkat kec, desa/kel

Terbentukny a kelembagaa n yang menangani pencatatan kelahiran di tingkat kec, desa/kel

0 Buah

68

Pengembang an database dan statistik pencatatan kelahiran


0

7

Kec

Kec



0

1

-

Disdukcapil

68,000,000

Disdukcapil

7,000,000

Disdukcapil

25,000,000

Disdukcapil

Buah





Penetapan desa/kelurah an dan kec terpilih untuk pilot project percontohan pengembang an sistem pencatatan kelahiran

Terbentukny a desa/kel dan kec sebagai pilot project pencatatan kelahiran

25,000,000

Disdukcapil

15,000,000

Disdukcapil

50,000,000

Disdukcapil

Keg

Rakor

0

500

KTA

KTA

0

2

Keg

Keg

0%

2

349,000,000 Disdukcapil

0

2

60,000,000

Disdukcapil

Kgt

Kgt

0

35

105,000,000

Disdukcapil

Kgt

Kgt

0

80

40,000,000

Disdukcapil

org

Org

0

0

-

Disdukcapil

Dst................ ...



Cakupan penerbitan KTP Elektronik (EKTP)

Diterapkann ya pelayanan KTP Elektronik

Terselengga ranya pelayanan KTP Elektronik yang efektif.


Terlayaninya Program Penerapan penduduk Pelayanan wajib KTP Elektronik (EKTP KTP) dengan Elektronik (e- baik. KTP).

Kegiatankegiatan : Rapat Koordinasi Persiapan Penerapan KTP Elektronik

Terselenggara nya Rapat Koordinasi Persiapan Penerapan KTP Elektronik

Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik




Mobilisasi Penduduk Wajib KTP ke Tempat Pelayanan KTP Elektronik


Pelayanan dan Pendistribusi an KTP Elektronik


Pengadaan Buku cetak penduduk wajib KTP Elektronik (eKTP).


Org

Org

0

25.000 Org

105,000,000

Disdukcapil

35 Buku

26,000,000

Disdukcapil

Org 0

Buku

Cetak surat panggilan penduduk wajib KTP Elektronik (eKTP). Dst................ ....


0

Org

25.000 Org

13,000,000

Disdukcapil

Rencana Strategis. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun

Recommend Documents