Draft Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Draft

KATA PENGANTAR

RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2013 - 2017

Draft Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Draft Renstra) merupakan rencana kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun, sesuai dengan masa tugas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Rencana Strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan dan tindakan di berbagai peringkat organisasi serta menghubungkan sumber daya manusia dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Di dalam penyusunannya, perlu melibatkan stakeholders untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan comprehensive dalam perumusan strategi, mereview mana strategi yang berhasil dan tidak, serta tidak adanya strategi yang tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi. Renstra ini merupakan dokumen/instrumen manajemen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode 2013-2017 yang disusun sesuai dengan Panduan Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) 2013-2017 di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya Renstra ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahun serta dalam penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga akhir periode 2017. Segala kritik, saran dan masukan sangat diharapkan untuk penyempurnaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode 2013-2017 ini ke depan.

Jakarta, Desember2012 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA,

Drs. PURBA HUTAPEA, M.Soc. Sc. 5801071983021003 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

i

KATA PENGANTAR

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan perlu adanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bagi unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Konsekuensi dari amanat tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra), sebagai dokumen perencanaan bagi instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Instansi Pemerintah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) unsur pelayanan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, menyusun Rencana Strategis (Renstra) dalam rangka melaksanakan berbagai program kegiatan yang telah digariskan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Terkait dengan masa bakti Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 – 2017, maka Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu Tahun 2013 – 2017. Kami menyadari bahwa Renstra yang dibuat ini tidak akan pernah benar-benar sempurna. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya kelak kami mengharapkan saran dan masukan dari para stakeholders agar visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan rencana kegiatan dalam Renstra ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Jakarta, 12 Juli 2013 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,

Drs. PURBA HUTAPEA, M. Soc. Sc. NIP 195801071983021003

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ........................................................................................................................................... ii Daftar Isi ....................................................................................................................................................... iii Bab I

Pendahuluan ............................................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang .................................................................................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum ............................................................................................................................... 1 1.3 Maksud dan Tujuan .......................................................................................................................... 3 1.4 Sistematika Penulisan ...................................................................................................................... 3

Bab II Gambaran Pelayanan ............................................................................................................... 4 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ..................................................................................... 4 2.2 Sumber Daya ........................................................................................................................................ 7 2.3 Kinerja Pelayanan .............................................................................................................................. 14 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ............................................................ 30 Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi ........................................................... 32 3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ....................................................................................................... 32 3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga ............................................................................... 34 3.3 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ........................ 37 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis ............................................................................................................ 37 Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ....................................................... 41 4.1 Visi dan Misi ......................................................................................................................................... 41 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ..................................................................................... 42 4.3 Strategi dan Kebijakan ................................................................................................................... 45 Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif ......................................................................................................... 49 Bab VI Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ........................ 55 Bab VII Kaidah Pelaksanaan .................................................................................................................. 57

iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Mengacukepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, danberdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), berkoordinasi denganBadan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Rencana Strategis Tahun 2013-2017 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang administrasi kependudukan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi DKI Jakarta.

1.2

Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilmencakup: • •

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

•

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

•

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

•

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

1

•

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

•

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

•

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

•

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

23

Tahun

2006

tentang

Administrasi

Kependudukan

Jo

PeraturanPemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan •

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupatern/Kota

•

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

•

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

•

Peratuaran Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

•

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah

•

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

•

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

•

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2

•

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

•

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

•

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu

•

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

1.3

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2013-2017 dimaksudkan untuk memberikan landasan, arah dan kebijakan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini adalah untuk memantapkan penyelenggaraan administrasi kependudukan, sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.4

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil2013-2017 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu: BAB I

Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

Bab II

Gambaran Pelayanan mencakup: Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bab III

Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan dan Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup: Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan

Bab V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab VI

Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VII Kaidah Pelaksanaan

3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN 2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Berdasarkan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas melaksanakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil. Selanjutnya, untuk menyelenggarakan tugas tersebut, pada Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi: 1. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dinas kependudukan dan pencatatan sipil 2. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan kependudukan dan pencatatan sipil 3. penyelenggaraan koordinasi administrasi kependudukan 4. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kependudukan 5. pengawasan dan pengendalian mobilitas penduduk 6. pelayanan administrasi kependudukan, termasuk pelayanan yang bersifat khusus dan penduduk rentan administrasi kependudukan 7. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil 8. pengembangan dan evaluasi pelaksanaan sistem administrasi kependudukan 9. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil 10. penyelesaian permasalahan administrasi kependudukan 11. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis kependudukan dan pencatatan sipil 12. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis kependudukan dan pencatatan sipil

4

13. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kependudukan dan pencatatan sipil 14. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah 15. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 16. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 Bagian Kelima Paragraf 1 Pasal 45, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan. Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2009, Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan dan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan; dijelaskan bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membawahi 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Kepala Bidang, 6 (enam) Kepala Suku Dinas yang berkedudukan di setiap Kota dan Kabupaten Administrasi, 2 (dua) Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun uraian ringkas mengenai tugas masing-masing unit eselon III dimaksud adalah sebagai berikut: 1.

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Bidang terdiri atas: a. Bidang Pendaftaran Penduduk Merupakan unit kerja lini Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran penduduk.

5

b. Bidang Pencatatan Sipil Merupakan unit kerja lini Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan pencatatan sipil. c. Bidang Data dan Informasi Merupakan unit kerja lini Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan. d. Bidang Penertiban dan Kerjasama Kependudukan Merupakan unit kerja lini Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan penertiban dan kerjasama kependudukan. 3. Unit Pengelola Teknis (UPT) a. Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan (UPTIK) Merupakan unit pelaksana teknis Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Data dan Informasi, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknologi informasi administrasi kependudukan. b. Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan (UPDAK) Merupakan unit pelaksana teknis Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumen administrasi kependudukan. 4.

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipildipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas dan bertanggungjawab secara teknis administrasi kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan secara operasional kepada Walikota/Bupati Administrasi yang bersangkutan. Suku Dinas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

administrasi

kependudukan

dan

pencatatan

sipil

di

wilayah

kota/kabupaten adminsitrasi (Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2009 Pasal 32, 33 dan Pasal 42).

6

5.

Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kelompok ini dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Dinas dan Ketua Sub Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Suku Dinas dan UPT yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Meskipun Keputusan Gubernur Nomor 135 Tahun 2001 mengijinkan Kelompok Jabatan Fungsional dalam struktur Dinas, namun sampai saat ini Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum mendapat persetujuan dari MENPAN, sehingga belum pernah terisi/belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut: Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas

KEPALA DINAS SEKRETARIAT

BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK

SUKU DINAS SUKU DINAS DUKCAPIL SUKU DINAS DUKCAPIL SUKU DINAS KOTA ADM SUKU DILNAS DUKCAPI KOTA ADM DUKCAP IL DUKCA PIL KOTA ADM KOTA ADM KOTA ADM

BIDANG PENCATATAN SIPIL

BIDANGDATA DAN INFORMASI

SUKU DINAS DUKCAPIL KAB ADM

UPTIK

BIDANG PENERTIBAN DAN KERJASAMA KEPENDUDUKAN

UPDAK

JABATAN FUNGSIONAL

2.2

Sumber Daya Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; Dinas, Suku Dinas Kota/Kabupaten Administrasi serta UPT sampai dengan 30 April2013didukung sumber daya manusia yaitu pegawai sebanyak 568orang, dengan komposisi sebagai berikut:

7

a. No

Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Pendidikan Formal Pendidikan Formal Jumlah Unit Kerja Pegawai S2 S1 D3 SLTA SLTP

SD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7

Dinas Sudin Jakpus Sudin Jakut Sudin Jakbar Sudin Jaksel Sudin Jaktim Sudin Kab. Adm. Kep. Seribu

108 73 67 89 98 118 15

20 4 6 4 8 8 2

39 20 14 24 25 33 7

16 7 5 7 7 5 1

31 41 41 54 55 69 5

2 1 1 0 2 3 0

0 0 0 0 1 0 0

568

52

162

48

296

9

1

Jumlah

No

b. Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jumlah Unit Kerja Pegawai Laki-laki Perempuan

1 1 2 3 4 5 6 7

2 Dinas Sudin Jakpus Sudin Jakut Sudin Jakbar Sudin Jaksel Sudin Jaktim Sudin Kab. Adm. Kep. Seribu Jumlah c.

3

4

5

108 73 67 89 98 118 15

58 48 41 58 60 58 9

50 25 26 31 38 60 6

568

332

236

Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Pangkat/Golongan

No

Unit Kerja

1

2

1 2 3 4 5 6 7

Dinas Sudin Jakpus Sudin Jakut Sudin Jakbar Sudin Jaksel Sudin Jaktim Sudin Kab. Adm. Kep. Seribu Jumlah

IV 3

Pangkat/Golongan III II 4

5

I 6

10

68

30

0

2

54

16

1

4

49

14

0

3

65

21

0

3

77

18

0

4

91

22

1

0

10

5

0

26

414

126

2

8

d. Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Usia Usia Unit Kerja 25 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 56

No 1

2

1 2 3 4 5 6 7

3

4

5

6

Dinas Sudin Jakpus Sudin Jakut Sudin Jakbar Sudin Jaksel Sudin Jaktim Sudin Kab. Adm. Kep. Seribu

23 12 4 9 9 8 2

22 4 6 13 5 7 3

36 26 25 25 35 48 5

27 31 32 42 49 55 5

Jumlah

67

60

200

241

Disamping dukungan sumber daya manusia sebagaimana digambarkan pada tabel diatas, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memiliki perlengkapan kerja dengan rincian sampai dengan 30April 2013 sebagai berikut: Tabel 2.6 1.

Rekapitulasi Kelengkapan Pegawai Kelompok Perabot Rumah Tangga NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

JENIS Meja Kerja Pejabat Eselon II Meja Kerja Pejabat Eselon III Meja Kerja Pejabat Eselon IV Meja Kerja Pegawai Non Struktural Meja Rapat Pejabat Eselon II Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II Meja Tamu Ruangan Biasa Kursi Kerja Pejabat Eselon II Kursi Rapat Pejabat Eselon II Kursi Kerja Pejabat Eselon III Kursi Pejabat Eselon IV Kursi Kerja Pegawai Non Struktural Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV Kursi Rapat Kursi Tamu Kursi Putar Kursi Biasa Kursi Besi/Metal Kursi Lipat Sofa Bangku Tunggu Meja + Kursi Tunggu (1 Paket) Meja Rapat Meja Tulis

JUMLAH

KETERANGAN

1 1 15 149 1 2 7 1 8 4 20 39 12 24 82 46 183 6 3 56 1 14 1 13 2

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

9

NO 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

JENIS Meja Telpon Meja Podium Meja Reseption Meja Panjang Meja Tambahan Meja Komputer Kaca Hias Dispenser Mimbar/Podium Alat pertamanan Ornamen Taman Kompor Gas Vacum Cleaner Tangga Alumunium Brankas Kipas Angin Lori

JUMLAH

KETERANGAN

1 2 1 14 23 56 1 2 1 1 1 1 2 2 1 6 1

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

2. Kelompok Teknologi Informasi NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JENIS Personal Komputer Notebook Hp Laptop Computer (Mesin Antrian) Monitor Layar Hard Disk CPU CPU HP Pro 2000 MT Uninteruptible Power Supply (UPS) UPS Power System 1000i UPS Merk APC UPS 2000 VA UPS 1000 VA UPS APC Smart UPS SC620i 620VA AVR 1000 GS Alat penyimpan Data Server Router Router GSM Router Switch Etheremed Routher Logitech Keyboard Modem Modem ASM Modem Dial 560 EL Hub 8 Port Hub HP Procurve Wireless Wireless D-Link Lan Card

JUMLAH

KETERANGAN

216 3 58 1 9 2 2 3 140 129 7 20 25 5 2 5 11 40 26 6 6 2 2 4 12 1 4 46 2 2 2

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

10

NO 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

JENIS Hardware Internal Bridgeness Modul Tripod Printer Printer Dot Matrix 2180 Printer Dot Matrix 2190 Printer Hp LaserJet 1102 Printer LaserJet colour CP 3505 Printer LaserJet CP 1215 Printer Jet Matrix 480 cpm LQ2190 PABX Telepon Type TA 616 Counter Station+Mouse Counter Display Finger Scan U are U Finger Scan Finger Print Reader Booster Booster GSM Digital Scanner Web Camera IP Camera Cabling & Piping 8 Pot Asset Tak Berwujud

JUMLAH

KETERANGAN

3 1 4 287 1 50 4 1 60 6 1 4 4 45 25 6 4 6 16 22 6 5 1

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

3. KelompokLemari dan Filing Kabinet NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

JENIS Papan Pengumuman Papan White Board Papan White Gantung Lemari Buku Untuk Perpustakaan Lemari Penyimpanan Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis Lemari Besi Lemari Sorok Lemari Kaca Lemari kayu Lemari Pakaian Buffet Kayu Rak Peralatan Filling Besi/Metal Filling Kayu Kardek Besi/Metal Rak Besi/Metal Rak Kayu Rak Peralatan Brankas

JUMLAH

KETERANGAN

10 3 10 17 47 10 13 27 2 2 4 3 4 244 1 10 79 3 4 4

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

11

4. Kelompok Elektronik dan Mekanikal NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 5.

JENIS Adaptor Camera Digital Slide Projector Lemari Es Dispenser Stand Metal Ticket Dispenser Mesin Absensi Mesin Absensi Inovation Genset TV LCD Televisi TV Monitor Telepon (PABX) Pesawat Telepon Faximile Amplifier Sound System AC Split Mesin Tik Manual Portable (11-13) Mesin Listrik Standar Mesin Fotocopy Mesin Press Mesin Laminating Dynamic 300 A Screen Pembatas Alat Penghancur Kertas Alat Pemadam Kebakaran Hidran Kebakaran Alat Pengolah Air Limbah Pompa Peristaltik Switches Switches 1016D 16 Port Jam Dinding Emergency Lamp Portable UTP Cable Kapitalisasi

JUMLAH

KETERANGAN

9 2 2 11 1 1 1 6 1 2 1 1 27 9 2 2 40 11 1 6 18 86 2 4 41 2 1 3 16 8 12 6 16 1

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Kelompok Kendaraan Dinas NO 1 2 3 4

JENIS Sepeda Motor Sedan Mobil Unit Monitoring Frekwensi Kendaraan Dinas Bermotor lain-Lain

JUMLAH

KETERANGAN

67 1 16 9

Baik Baik Baik Baik

12

6.

Kelompok Peralatan Olahraga NO 1 2 3

JENIS Treadmill Ellipticalm Trainer Meja Tenis

JUMLAH

KETERANGAN

2 2 1

Baik Baik Baik

13

2.3

Kinerja Pelayanan

2.3.1 Kinerja Pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi Kinerja pelayanan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah dilakukan 5 tahunterakhir, diuraikan berdasarkan kelompok bidang pelayanan, yaitu Pelayanan Pendaftaran Penduduk; Pelayanan Pencatatan Sipil; Pelayanan Data dan Informasi, Pelayanan Penertiban dan Kerjasama Kependudukan, dan Pelayanan Dukungan Kesekretariatan Dinas 1. Kinerja Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Pelayanan pendaftaran penduduk yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 5 tahun terakhir, antara lain mengenai : a. Penyusunan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pendaftaran penduduk; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pendaftaran penduduk; c. Monitoring, bimbingan, supervisi, fasilitasi, kosultasi teknis dan evaluasi pendaftaran penduduk; d. Penerbitan dokumen kependudukan; e. Pengkoordinasi pendataan penduduk yang bersifat khusus; f.

Pengembangan dan evaluasi sistem pendaftaran penduduk;

2. Kinerja Pelayanan Pencatatan Sipil. Pelayanan pencatatan sipil yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 5 tahun terakhir, antara lain mengenai : a. Penyusunan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pencatatan sipil; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pencatatan sipil; c. Monitoring, bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi teknis pencatatan sipil; d. Pengembangan dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; e. Pelayanan pencatatan sipil bagi orang asing; f.

Pendokumentasian hasil pencatatan sipil orang asing.

3. Kinerja Pelayanan Data dan Informasi Kependudukan Pelayanan data dan informasi kependudukan yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 5 tahun terakhir, antara lain mengenai : a. Penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan; b. Merancang dan menyusun pengembangan administrasi kependudukan;

14

c. Pengumpulan, pengelolaan dan pengembangan data dan informasi administrasi kependudukan; d. Pengkoordinasian pendataan dan pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan; e. Monitoring, bimbingan, supervisi, dan konsultasi teknis pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; f.

Pengembangan dan evaluasi pengolahan dan pendayagunaan data dan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

g. Pengkoordinasian pemanfaatan data dan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 4. Kinerja Pelayanan Penertiban dan Kerjasama Kependudukan Pelayanan penertiban dan kerjasama kependudukan yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 5 tahun terakhir, antara lain mengenai : a. Penyusunan

bahan

kebijakan

teknis

pelaksanaan

penertiban

dan

kerjasama

kependudukan; b. Pengkoordinasian penertiban dan kerjasama kependudukan; c. Pengawasan dan pengendalian mobilitas penduduk; d. Evaluasi dan pengembangan penertiban dan kerjasama kependudukan; e. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan dan catatan sipil; f.

Penyelesaian permasalahan pelayanan administrasi kependudukan;

g. Pembinaan

dan

pengembangan

peran

serta

masyarakat

dalam

administrasi

penduduk,

pengarahan

kependudukan; h. Pengkajian

dan

pengendalian

mobilitas/penataan

persebaran

kuantitas

dan

penduduk

dan

kualitas

perlindungan

penduduk,

serta

pembangunan berwawasan kependudukan; i.

Pemrosesan pelanggaran peraturan kependudukan untuk diajukan ke pengadilan serta mempersiapkan pemulangan ke daerah asal;

j.

Pembinaan aparat teknis penertiban.

5. Kinerja Pelayanan Dukungan Kesekretariatan Dinas. Pelayanan dukungan kesekretariatan yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 5 tahun terakhir, antara lain mengenai : a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan kerja dan anggaran Dinas; b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan urusan kependudukan dan pencatatan sipil;

15

c. Pengelolaan kepegawaian Dinas; d. Pengelolaan keuangan Dinas; e. Pengelolaan barang Dinas; f.

Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis administrasi;

g. Pengelolaan retribusi kependudukan dan catatan sipil; h. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan; i.

Publikasi kegiatan dan pengaturan acara dinas;

j.

Pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja dinas;

k. Pengkoordinasian penyusunan dokumen laporan Dinas.

Berdasarkan uraian pelayanan yang telah dilakukan, maka pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dalam tabel berikut.

16

No 1

2

3

4 5

6

Indikator Kinerja Pelayanan Sesuai Tugas dan Fungsi Jumlah kebijakan teknis pelaksanaan pendaftaran penduduk ; Jumlah kegiatan pengkoordinasian pelaksanaan pendaftaran penduduk; Jumlah kegiatan Monitoring, bimbingan, supervisi, fasilitasi, kosultasi teknis dan evaluasi pendaftaran penduduk; Jumlah Penerbitan dokumen kependudukan; Jumlah kegiatan Pengkoordinasian pendataan penduduk yang bersifat khusus; Jumlah kegiatan pengembangan dan evaluasi sistem pendaftaran penduduk;

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

-

4

1 SOP Kadis 1 Pergub

6

4

1 Ingub

76.000

6

4

1 Perda 1 Pergub

2

77.000

6

4

1 SE 1 Pergub 1 Ingub

5

-

-

73.022

4

4

-

1

2

-

72.276

4

4

1 SOP Kadis 1 Pergub

2

-

76.851

6

4

1 Ingub

2

2

79.419

6

4

1 Perda 1 Pergub

2

2

72.557

6

4

1 SE 1 Pergub 1 Ingub

-

-

100,03

100

100

-

100

-

97,67

100

100

100

100

-

102,47

100

100

100

100

100

104,5

100

100

100

100

100

94,23

100

100

100

Rasio Capaian pada Tahun ke- (%) 1 2 3 4 5

4

4

75.000

2

2

5

4

74.000

-

2

Realisasi Capaian Tahun ke2 3 4

73.000

-

2

Target Renstra SKPD Tahun ke 2 3 4

-

2

1

-

17

No 7

8

9

10

11 12

13

Indikator Kinerja Pelayanan Sesuai Tugas dan Fungsi Jumlah bahan kebijakan teknis pelaksanaan pencatatan sipil; Jumlah kegiatan pengkoordinasian pelaksanaan pencatatan sipil; Jumlah kegiatan monitoring, bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi teknis capil; Jumlah kegiatan Pengembangan dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; Jumlah Pelayanan pencatatan sipil bagi orang asing; Jumlah Pendokumentasian hasil pencatatan sipil orang asing Jumlah bahan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan; -

-

3

-

400

-

1

6

-

8

425

1

2

6

-

-

9

450

1

2

6

2

-

9

474

2

2

18

1

5

1

8

382

-

-

3

-

1

1

9

423

-

1

6

-

-

7

361

1

2

6

-

-

8

391

1

2

6

2

-

8

380

2

2

18

1

5

100

100

102

-

-

100

-

100

113

106

-

100

100

-

-

88

85

100

100

100

-

-

89

87

100

100

100

100

-

89

80

100

100

100

100



375

8

-


8

1

1

1

18

No 14

15

16

17

Indikator Kinerja Pelayanan Sesuai Tugas dan Fungsi Jumlah kegiatan Pengumpulan, pengelolaan dan pengembangan data dan informasi administrasi kependudukan; Jumlah kegiatan Pengkoordinasian pendataan dan pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan; Jumlah kegiatan Monitoring, bimbingan, supervisi, dan konsultasi teknis pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Jumlah kegiatan Pengembangan dan evaluasi pengolahan dan pendayagunaan data dan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 12

12

12

4

12

12

5

4

4

12

12

1

4

4

12

12

4

4

12

12

4

4

12

12

4

4

12

12

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100


12

12

4

4

5

12

12

4

4


12

4

4


4

4

1

4

19

No 18

19

20

21

22

23

Indikator Kinerja Pelayanan Sesuai Tugas dan Fungsi Jumlah kegiatan pengkoordinasian pemanfaatan data dan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Jumlah bahan kebijakan teknis pelaksanaan penertiban dan kerjasama kependudukan; Jumlah kegiatan Pengkoordinasian penertiban dan kerjasama kependudukan; Jumlah kegiatan Pengawasan dan pengendalian mobilitas penduduk; Jumlah kegiatan Evaluasi dan pengembangan penertiban dan kerjasama kependudukan; Jumlah kegiatan Penegakan peraturan perundangundangan di bidang kependudukan dan catatan sipil; 2

3

4

3

3

2

-

1

3

2

-

-

1

3

6

5

-

-

-

-

-

2

1

2

-

-

3

3

4

2

1

1

3

3

2

2

-

-

1

3

2

2

-

-

1

3

6

-

-

-

-

-

100

100

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

100

100

100

100

-

-

100

100

100


-

3

1

-

2

5

-

-

1

2


-

-

2


-

2

1

-

20

No 24

25

26 27

28

29 30

Indikator Kinerja Pelayanan Sesuai Tugas dan Fungsi Jumlah kegiatan Penyelesaian permasalahan pelayanan administrasi kependudukan; Jumlah kegiatan Pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan; Jumlah kegiatan Pembinaan aparat teknis penertiban. Jumlah kegiatan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan kerja dan anggaran Dinas; Jumlah kegiatan Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan urusan kependudukan dan pencatatan sipil; Jumlah kegiatan Pengelolaan kepegawaian Dinas; Jumlah kegiatan Pengelolaan keuangan Dinas; 1

-

-

-

1

1

1

6

1

-

1

1

1

5

1

-

1

1

1

-

4

1

1

1

1

1

-

2

2

5

2

2

1

1

-

-

-

1

-

1

1

1

1

4

1

1

-

1

1

1

5

1

-

1

1

1

-

4

1

1

1

1

1

-

2

2

5

100

100

100

100

-

-

-

-

50

100

100

100

75

100

100

100

100

100

100

100

100

-

100

100

100

-

75

100

100

100

100

100

-

100

100



1

2

1


2

-

1

2

21

No 31 32

33

34

35

36

37

38

Indikator Kinerja Pelayanan Sesuai Tugas dan Fungsi Jumlah kegiatan Pengelolaan barang Dinas; Jumlah kegiatan Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan teknis adm Jumlah kegiatan Pengelolaan retribusi kependudukan dan catatan sipil; Jumlah kegiatan Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan; Jumlah kegiatan Pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja dinas; Jumlah kegiatan Pengkoordinasian penyusunan dokumen laporan Dinas. Jumlah standar operasional teknologi informasi; Jumlah kegiatan pengendalian operasional

-

4

9

3

-

3

13

6

1

-

3

11

2

4

-

-

1

15

4

2

12

1

1

3

19

5

-

-

2

19

5

-

4

8

1

-

-

3

5

3

-

3

13

2

1

1

6

0

-

3

11

3

1

2

4

-

-

1

15

4

4

2

9

1

1

3

14

100

100

100

100

100

-

100

88,8

100

100

100

100

100

-

100

100

100

100

100

100

0

-

100

100

100

100

100

100

-

-

100

100

100

100

100

75

100

100

100

73,6


5

5

1

1

4

5

19

3

1

3


2

-

2


-

-

1

-

22

39

No

Indikator Kinerja Pelayanan Sesuai Tugas dan Fungsi teknologi informasi;

44

43

42

41

40

Jumlah kegiatan pelaksanaan teknis pengembangan aplikasi, software, dan hardware Jumlah kegiatan pemeliharaan dan perawatan aplikasi, software dan hardware; Jumlah kegiatan pelaksanaan bimbingan, konsultasi teknis, dan operasional aplikasi. Jumlah kegiatan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Jumlah kegiatan pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan UPTIK Jumlah kegiatan pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPTIK -

-

-

1

4

10

3

2

5

9

2

3

3

5

4

5

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

2

3

1

4

9

2

2

3

2

5

9

3

2

3

3

5

4

100

100

100

100

100

87,5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100


-

-

3

2

3

5

-

-

2

2


-

-

1


-

-

1

-

23

No 45

46

47

48

49

Indikator Kinerja Pelayanan Sesuai Tugas dan Fungsi Jumlah standar operasional pengelolaan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Jumlah kegiatan pengelolaan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang meliputi: pengumpulan, penataan, pemeliharaan dan perawatan serta back up dokumen Jumlah kegiatan pemanfaatan dokumen kependudukan Jumlah kegiatan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Jumlah kegiatan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPDAK -

-

-

-

-

12

-

200.000 akta

5

-

12

10.000

50.000 akta

5

1

12

11.000

-

5

5

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

12

-

200.000 akta

5

-

12

9.500

50.000 akta

5

1

12

10.000

-

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

100

-

100

100

-

100

95

100

100

100

100

95

-

-



-

-

-


-

-

1

-

24

No 50

51

52

53

Indikator Kinerja Pelayanan Sesuai Tugas dan Fungsi Jumlah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan pada lingkup Kota/Kab Administrasi Jumlah kegiatan Pengawasan dan pengendalian mobilitas penduduk pada lingkup Kota/Kab Administrasi; Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan termasuk pelayanan yang bersifat khusus, peristiwa penting dan penduduk rentan Jumlah kegiatan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retibusi dan denda 1

12

31

12

0

40

12

12

0

33

12

12

156

25

12

12

518

25

12

12

333

11

12

100

-

100

100

100

-

100

100

100

100

100

100

100

90

96

100

100

89

35

100


12

26

376

12

5

12

25

575

12


12

33

156

12

1

40

0

12

5

0

12


12

25

No

54

55

56

57

Indikator Kinerja Pelayanan Sesuai Tugas dan Fungsi administrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Jumlah kegiatan penegakan peraturan perundangundangan di bidang administrasi kependudukan pada lingkup Kota/Kab Administrasi Jumlah kegiatan pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan Jumlah kegiatan pelaksanaan koordinasi administrasi kependudukan pada lingkup Kota/Kab Administrasi Jumlah kegiatan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Suku Dinas 1

49

47

69

12

36

45

12

12

44

34

12

12

60

39

12

12

51

49

12

12

47

63

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

91


39

51

12

12

5

34

60

12

12


45

44

12

12

1

36

12

12

5

12

12


12

26

No 58

59

60

61

Indikator Kinerja Pelayanan Sesuai Tugas dan Fungsi Jumlah kegiatan pelaksanaan pencatatan sipil Jumlah kegiatan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasana dan sarana kerja Suku Dinas Jumlah kegiatan pelaksanaan supervisi terhadap pendaftaran penduduk oleh Seksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Jumlah kegiatan pelaksanaan kegiatan kerumahtanggan dan ketatausahaan Suku Dinas

230.000

195.000

5

22

22

174.696

1

12

12

12

21

196.654

12

12

22

167.398

12

12

22

300.258

12

12

18

165.828

100

100

100

127

100

100

100

98

100

100

100

131

96

100

100

85

100

100

82


170.000

23

12

12

5

155.000

22

12

12


140.000

21

12

12


22

12

12

1

12

12

125

12

27

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khususnya pada aspek pendanaan pelayanan pada level program;selanjutnya, kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilakan dianalisis pengelolaan pendanaan pelayanannya melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.2.

28

Uraian

(1) Belanja Langsung

Tidak

Belanja

Langsung Total

Tabel 2.2

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anggaran pada Tahun ke-

4

5

1

2

3

Rata-rata

Pertumbuhan

Realisasi 3

Anggaran

2

5

1

4

5

(18)

4

(17)

2,01%

3

(16)

9,41%

129,59%

2

(15)

0,5769

132,86%

1

0,5038

0,9271

34,61%

(14)

0,6987

0,9214

33,94%

(13)

0,5006

0,9440

0,7791

(12)

0,6585

0,9092

0,7510

(11)

21. 876. 726. 444 26.138.263.377

0,8883

0,7554

(10)

60.894.309.467

0,5757

(9) 20. 850. 832. 091

58.022.555.287

0,7541

(8) 23. 225. 632.547

8.481.165.265

87.032.572.844

(7) 24.743.938.919

9.505.376.463

79.899.281.731

(6) 45.305.896.955

23.734.892.974

29.331.997.356

(5) 43.422.200.000

66.398.854.467

32.731.009.010

(4)

37.571.502.854 46.398.361.690 29.842.825.106

62.974.963.565

48.478.831.893

(3)

8.984.489.447

111.704.751.422

(2)

26.718.438.518 10.454.427.678

106.397.163.565

100%

151% 123%

28% 2008

103% 79% 24% 2009

168%

283%

121%

177%

297%

2011

116%

2010 Belanja Tidak Langsung

29

64.289.941.372 56.852.789.368 38.827.314.553

350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 2007 Belanja Langsung

Total

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan besaran anggaran dan realisasi anggaran berdasarkan periode tahunnya, sebagai berikut:

PROSENTASE

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Berdasarkan ganmbaran data penyerapan anggaran dan pelaksanaan program dan

kegiatan pada periode Renstra 2008-2012 di atas, dapat dirumuskan beberapa hal permasalahan dari sudut pandang ketatalaksanaan, sumber daya manusia, anggaran, lingkungan. Dari sudut ketatalaksanaan organisasi, permasalahan dan tantangan yang muncul antara lain sebagai berikut : 1. Belum maksimalnya pelaksanaan tahapan/proses perencanaan 2. Masih lambatnya tindaklanjut peraturan/ketentuan yang telah terbit Dari sudut sumber daya manusia, permasalahan dan tantangan yang muncul antara lain sebagai berikut : 1. Belum meratanya kapasitas/kemampuan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pengelolaan kegiatan 2. Belum terpenuhinyajumlah ketersediaan personil yang dibutuhkan Dari sudut anggaran, hambatan dan permasalahan yang muncul selama periode 20082012 antara lain sebagai berikut : 1. Masih ada kegiatan yang tidak dilaksanakan/menjadi sisa mati. Penyebabnya mulai dari awal hingga akhir periode, antara lain: salah kode rekening, keterlambatan terbitnya SPD

sehingga

waktu

yang

dibutuhkan

tidak

cukup

untuk

pelaksanaan

kegiatan/pekerjaan, permohonan rekomendasi ditolak, patokan harga dari Kemendagri tidak terbit dan pelaksanaan pelelangan yang gagal 2. Ada

yang

penyerapan

anggarannya

di

bawah

50%,

sehingga

kemungkinan

pelaksanaannya kurang maksimal, meskipun menurut laporan KPA/PPTK bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut 100% selesai sesuai yang direncanakan. Dari sudut pandang Sarana Prasarana, permasalahan dan tantangan yang muncul antara lain sebagai berikut : 1. Belum terwujudnya teknologi informasi yang terintegrasi antar jenis layanan 2. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan Dari sudut pandang lingkungan, permasalahan dan tantangan yang muncul antara lain sebagai berikut : 1. Belum terdatanya seluruh penduduk DKI Jakarta ke dalam database kependudukan yang berbasis NIK Nasional

30

2.4.1 Tantangan Berdasarkan perkembangan yang terjadi, untuk Tahun 2013-2017 ada beberapa tantangan yang akan dihadapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagai berikut. 1. Melakukan peningkatan/perbaikan proses perencanaan program/kegiatan setiap tahunnya, mulai dari proses awal hingga akhir perencanaan serta memaksimalkan penyelarasan kegiatan dengan UKPD Dinas yang mengacu pada Renstra dan RPJMD 2. Melakukan peningkatan kapasitas/kemampuan pegawai terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pengelolaan kegiatan 3. Melakukan pemutakhiran database kependudukan berbasis NIK Nasional, baik melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan perekaman data, melapor apabila terjadi perubahan data, dll. maupun melalui monitoring pelaksanaan tugas dan fungsi 4. Mewujudkan teknologi informasi yang terintegrasi antar jenis layanan pendaftaran penduduk dengan jenis layanan pencatatan sipil 5. Mengedepankan

pengadaan

sarana

dan

prasarana

pelayanan

administrasi

kependudukan yang mutakhir yang mengacu pada spesifikasi pemerintah pusat 6. Melaksanakan penyusunan peraturan yang menindaklanjuti peraturan di atasnya serta selalu diikuti dengan sosialisasi intern dan ekstern

2.4.2 Peluang Selama periode 2013-2017, ada beberapa peluang yang perlu dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan Dinasperiode 2013-2017, sebagai berikut. 1. Tersedianya anggaran pendanaan yang relatif konsisten 2. Semakin berkembangnya teknologi informasi. 3. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang mendukung kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

31

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada Dinas, Sudin dan UPT Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini.

3.1

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta mencermati visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 – 2017, berikut adalah visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama: Visi:Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memilikimasyarakat yang berkebudayaan dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik Misi: 1. Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. 2. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain. 3. Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota. 4. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota. 5. Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik. Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah “membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik”; yang ditempuh dengan cara: 1. Melaksanakan reformasi birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih, transparan dan profesional

32

2. Mempublikasikanprogram yang sedang dikerjakan berikut anggaran yang digunakan, kemajuan proyek yang sedang dikerjakan dan sistem pelayanan administrasi masyarakatmelalui website 3. Mengefektifkan implementasi Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dengan menjadikan kantor-kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai kantor percontohan Berdasarkan pada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 20122017, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mendukung pelaksanaan misi “membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik”sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, dari misi yang telah dipilih tersebut,pada tabel 3.1 di bawah ini akan disajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut. Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik No (1) 1

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih (2) Misi: membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik Program Bidang Reformasi Birokrasi 1. Melaksanakan reformasi birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih, transparan dan profesional 2. Mempublikasikan program yang sedang dikerjakan berikut anggaran yang digunakan, kemajuan proyek yang sedang dikerjakan dan sistem pelayanan administrasi masyarakat melalui website

Permasalahan Pelayanan (3) 1. Perbandingan jumlah pegawai, beban kerja, jenis dan jumlah pelayanan tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang dilayani. Kondisi saat ini 1 pegawai melayani 16.000 penduduk. 2. Publikasi program, anggaran, kemajuan proyek yang sedang dikerjakan serta sistem pelayanan administrasi kependudukan melalui web belum optimal. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 belum diimplementasikan ke dalam peraturan gubernur

Faktor Penghambat

Pendorong

(4) (5) 1. Tersedianya 1. Masih teknologi informasi kurangnya jumlah pegawai 2. Publikasi program dan 2. Kurangnya SDM anggarandapat yang mengerti diakses masyarakat IT melalui website 3. Kurang Bappeda, publikasi memadainya tentang pelayanan sarana dan dan kegiatan prasarana Disdukcapil serta informasi pengadaan barang jasa Disdukcapil melalui website http://kependuduk ancapil.go.id 3. Tersedianya informasi layanan dan tarif retribusi pada website Dinas Kependudukan dan

33

Visi: Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik No

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih

Permasalahan Pelayanan (3)

(1)

(2) 3. Mengefektifkan implementasi UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dengan menjadikan kantorkantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai kantor percontohan

3.2

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Faktor Penghambat

Pendorong

(4)

(5) Pencatatan Sipil dan pada loketloket pelayanan 4. Pelimpahan kewenangan pelayanan sampai tingkat kelurahan 5. Tersedianya layanan mobile 6. Tersedianya pelayanan terpadu,pelayanan malam hari dan pelayanan di hari libur

Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri adalah Visi: Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Misi: 1. Memperkuat keutuhan NKRI serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis; 2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum; 3. Memantapkan desentralistik;

efektivitas

dan

efisiensi

penyelenggaraan

pemerintahan

yang

4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan; 5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya; serta 6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

34

Adapun sasaran jangka menengah untuk urusan kependudukan dan pencatatan sipil adalah: 1. Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan 2. Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk 3. Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan 4. Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan 5. Terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan 6. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan

Sementara Visi dan Misi Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri adalah Visi: Tertib administrasi kependudukan dengan pelayanan prima menuju penduduk berkualitas tahun 2015 Misi: 1. Memperkuat keutuhan NKRI serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis; 2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum; 3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik; 4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan; 5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya; serta 6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini.

35

Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No (1) 1

2

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri (2) Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk

Sebagai Faktor Permasalahan Pelayanan (3) Tingginya mobilitas penduduk di DKI Jakarta

- Belum semua penduduk mengetahui tentang NIK yang telah diberikan

Penghambat (4) - Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil yang dialami - Masih terdapat masyarakat yang belum melaksanakan penggantian dokumen kependudukan dengan basis NIK nasional - Belum adanya penyesuaian konfigurasi struktur data yang mengakomodasi dalam 1 aplikasi Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi SIAK dalam seluruh pelayanan

Pendorong (5) Penggunaan TI dalam pendaftaran dan pencatatan sipil

- Telah diberikannya surat pemberitahuan tentang penerbitan NIK kepada seluruh penduduk

- Penggunaan TI dalam pendaftaran dan pencatatan sipil - Tersedianya perangkat hukum tentang pemberian NIK - Tersedianya perangkat hukum tentang pemberian NIK - Tersedianya jaringan komunikasi transaksi data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil - Tingginya kebutuhan stake holder terhadap koneksitas NIK

3

Terciptanya koneksitasNIKdengan identitas kependudukan

- Belum terintegrasinya aplikasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

4

Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan Terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan

Keterbatasan frekuensi sosialisasi regulasi

Kurang pedulinya sebagian masyarakat tentang regulasi

Otonomi daerah Jakarta satu tingkat, hanya ditingkat Provinsi

Tersedianya perangkat Perencanaan dan hukum dibidang Kebijakan administrasi kependudukan kependudukan dan tingkat nasional pencatatan sipil bersifat general umum sedangkan DKI Jakarta memiliki kekhususan sebagai Ibukota Negara - Terlaksananya - Belum pendekatan pelayanan profesionalnya sampai tingkat kelurahan petugas dalam - Tersedianya sarana pemberian prasarana pelayanan yang pelayanan cukup - Sosialisasi yang - Tersedianya sarana dilakukan kurang tepat sasaran. informasi pelayanan (website)

5

6

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan.

Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan

Telah terbitnya Perda No. 2 Tahun 2011 dan Pergub No. 93 Tahun 2012

36

3.3

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Bab II,kajian terhadap Visi Misi Gubernur terpilih, Kajian terhadap Renstra Kementerian/ Lembaga,

maka

berikut

adalah

permasalahan-permasalahan

pelayanan

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.4

Tabel 3.4 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian

Capaian/K ondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

(1) (2) (3) - Cakupan pelayanan Pendaftaran Penduduk

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)

(4)

(5)

1.

Program E – KTP

92 %

Jumlah penduduk yang telah terdaftar e-KTP

- SDM, sarana dan prasarana - Regulasi

2.

Pelayanan administrasi kependudukan terhadap penduduk rentan

40 %

Jumlah penduduk rentan dan jumlah pelayanan yang diberikan


Permasalahan Pelayanan SKPD

(6)

- Partisipasi masyarakat - Dukungan instansi terkait lainnya Koordinasi dengan instansi terkait

- Kurangnya SDM - Kurangnya sarana dan prasarana - Kurangnya partisipasi masyarakat - Kurang akuratnya data penduduk rentan - Tingginya mobilitas penduduk rentan - Belum jelasnya manfaat dokumen penduduk rentan - Sulitnya penduduk rentan memenuhi persyaratan pelayanan

- Partisipasi masyarakat - Dukungan instansi terkait lainnya

- Kurangnya SDM - Kurangnya sarana dan prasarana - Kurangnya partisipasi masyarakat

- Cakupan pelayanan Pencatatan Sipil 1.

3.4

Akta Kelahiran (anak)

92 %

Jumlah anak yang lahir dan akte yang diterbitkan


Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga; danidentifikasi masalah tersebut diatas, di bawah

37

ini adalah identifikasi isu-isu strategis: 1.

Dalam rangka integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga tercapai akurasi database, regulasi Pemerintah di bidang penyelenggaraan adminduk(UU Nomor23 Th2006, PPNomor 37 Th 2007 dan Perpres Nomor25 Th 2008 serta PP Nomor 41 Th 2007) harus dilaksanakan secara keseluruhan, berkesinambungan dan terus-menerus, a.l. melalui: a. Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) yang terintegrasi ke dalam satu sistem, yaitu SIAK b. Pemutakhiran

database

(pendaftaran

penduduk,

pencatatan

sipil,

pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) melalui sistem/online c. Penyediaan database penduduk yang lengkap, akurat dan up to date d. Penyediaan SDM secara kuantitas (seleksi atas pegawai pindahan, penempatan pegawai sesuai luas wilayah/banyaknya pelayanan) dan kualitas (peningkatan pengetahuan/bintek, penyegaran/rotasi, penempatan dengan kualitas SDM yang merata di setiap bidang/wilayah) 2.

Mekanisme/pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi

3.

Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, murah, cepat, transparan dan dekat dengan masyarakat

4.

Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

5.

Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (penanggulangan kemiskinan, dll)

6.

Kajian, penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

7.

Untuk

menunjang

kelengkapan

tertib

administrasi

pelaksanaan

pelayanan

masyarakat serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, wajib disiapkan: Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Identifikasi isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dilihat dari sudut pandang faktor-faktor internal dan eksternal organisasi, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya. Faktor internal organisasi meliputi unsur-unsur

38

sumber daya manusia, anggaran, sarana/prasarana, organisasi dan manajemen, serta perangkat hukum/peraturan perundang-undangan. Sedangkan faktor eksternal organisasi meliputi unsurunsur ekonomi, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan. a. Faktor Internal Isu-isu dari sudut faktor internal yang bersifat kekuatan maupun hambatan, teridentifikasi sebagai berikut :

Faktor Sumber Daya Manusia

-

Perbandingan jumlah pegawai, beban kerja, jenis dan jumlah pelayanan tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang dilayani. Kondisi saat ini 1 pegawai melayani 16.000 penduduk.

Anggaran

-

Implementasi anggaran berbasis kinerja secara riil

Peningkatan Efektivitas Penggunaan Anggaran

Sarana/Prasarana

-

Kurangnya sarana dan prasarana

-

-

Kurangnya sarana dan prasarana

-

Publikasi program, anggaran, kemajuan proyek yang sedang dikerjakan serta sistem pelayanan administrasi kependudukan melalui web belum optimal.

-

Belum terintegrasi-nya aplikasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terintegrasi

Belum jelasnya manfaat dokumen penduduk rentan

-

Penegakan hukum/peraturan perundang-undangan

-

Penyusunan peraturan pelaksana dari peraturan kependudukan dan pencatatan sipil yang telah terbit

Organisasi dan manajemen

Perangkat hukum/peraturan perundangundangan

Uraian Kurangnya SDM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 belum diimplementasikan ke dalam peraturan gubernur

-

-

Isu Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kuantitas SDM

Peningkatan kuantitas sarana/prasarana Peningkaatan kualitas sarana/prasarana

b. Faktor eksternal Isu-isu dari sudut faktor eksternal yang bersifat kekuatan maupun hambatan, teridentifikasi sebagai berikut :

39

Faktor Ekonomi

-

Uraian Tingginya mobilitas penduduk di DKI Jakarta Tingginya mobilitas penduduk rentan

Politik/Organisasi lain

Otonomi daerah Jakarta satu tingkat, hanya di Provinsi

Sosial

Kurangnya partisipasi masyarakat Kurang akuratnya data penduduk rentan Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan Sulitnya penduduk rentan memenuhi persyaratan pelayanan Belum semua penduduk mengetahui tentang NIK yang telah diberikan

-

Isu Pengembangan sistem pencatatan penduduk dan pencatatan sipil yang mengakomodasi tingkat mobilitas penduduk yang tinggi Peningkatan koordinasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan instansi pemerintah daerah lainnya dan pemerintah pusat yang terkait Peningkatan penyadaran masyarakat pentingnya data dan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

40

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur pelaksana daerah yang menjalankan urusan kependudukan dan pencatatan sipil, serta dalam upaya menyikapi isu-isu strategis serta tantangan perubahan dan lingkungan eksternal yang terjadi, memandang perlu untuk menetapkan dan mengarahkan tujuan organisasinya melalui penyelenggaraan tugas dan fungsinya guna mendukung tujuan pembangunan daerah. Adapun Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah:

“MENJADI INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK TERBAIK, AKURAT DAN TERINTEGRASI DALAM BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN”

Penjelasan Visi: 1.

Kata “MENJADI” menunjukkan bahwa visi ini merupakan “output” dan “outcome” atau hasil akhir dari seluruh rangkaian kegiatan/upaya yang dilaksanakan selama periode 2013-2017.

2.

INSTANSI PELAKSANA, menunjukkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta sebagai perangkat pemerintah di daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

3.

PELAYANAN PUBLIK TERBAIK, AKURAT DAN TERINTEGRASI, menunjukkan kualitas layanan publik yang akan dicapai dan diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan sebagai bahan penyusunan kebijakan pimpinan, yangdapat dimanfaatkan untuk pembangunan sektor lainnya, instansi terkait, dan masyarakat yang membutuhkan. Terbaik yaitu sesuai dengan dengan visi misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Akurat yaitu kesesuaian antara data dan fakta di masyarakat. Terintegrasi yaitu terkoneksinya data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan sektor lainnya.

41

4.

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN merupakan penegasan mengenai bisnis inti (core business) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang meliputi rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata yang digambarkan dalam bentuk 4 (empat) Misi sesuai dengan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut: 1. Menerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan dan standar operasional prosedur administrasi kependudukan; 2. Mengembangkan kapasitas sumber daya pelayanan publik yang meliputi SDM, teknologi informasi administrasi kependudukan dan sarana pendukung lainnya; 3. Menggunakan SIAK dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 4. Mengendalikan administrasi kependudukan melalui kemitraan dan partisipasi masyarakat.

Penjelasan Misi: Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang dituangkan ke dalam 4 (empat) Misi atau langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai VisiDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.2.2 Tujuan Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan 5 (lima) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut : 1. Tertib penerbitan dokumen administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan

dan

standar

operasional

prosedur

administrasi

kependudukan;

42

2. Tersedianya SDM yang mendukung peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan; 3. Tersediannya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai di bidang administrasi kependudukan; 4. Tersedianya hasil kajian dan database administrasi kependudukan yang akurat dan terintegrasi untuk perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik; 5. Tersedianya database administrasi kependudukan yang akurat dan terintegrasi untuk perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik.

4.2.3 Sasaran Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipildijabarkan sebagai berikut : 1. Sasaran dari tujuan pertama: ”Tertib penerbitan dokumen administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur administrasi kependudukan” adalah: a. Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat,yang dapat diukur melalui prosentase regulasi/ kebijakan admistrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang sudah dibuat. b. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja aparatur pelayanan dan ketaatan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan, yang dapat diukur melalui prosentase akuntabilitas kinerja dan ketaatan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan. 2. Sasaran dari tujuan kedua: “Tersedianya SDM yang mendukung peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan”adalah: Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan, yang dapat diukur melalui: Prosentase kualitas dan kuantitas SDM Aparatur pelayanan administrasi kependudukan. 3. Sasaran dari tujuan ketiga: “Tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai di bidang administrasi kependudukan” adalah a. Meningkatnya

kapasitas

layanan

administrasi

kependudukan

sesuai

kebutuhan masyarakat, yang dapat diukur melalui:

43

• Prosentase penerbitan kartukeluarga; • Prosentase penerbitan kartutanda penduduk; • Prosentase penerbitan kutipan akta kelahiran; • Prosentase penerbitan kutipan akta kematian. b. Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan, yang dapat diukur melalui Prosentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana penunjang operasional Dinas. 4. Sasaran dari tujuan keempat : “Tersedianya hasil kajian dan database administrasi kependudukan yang akurat dan terintegrasi untuk perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik” adalah: a. Meningkatnya pengembangan kajian oleh aparatur pelayanan dalam mendukung perumusan kebijakan kependudukan, yang dapat diukur melalui Jumlah

kegiatan

kajian

dalam

rangka

pengembangan

database

kependudukan. b. Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders, yang dapat diukur melalui : Prosentase pemanfaatan data kependudukan oleh stakeholders dinas. 5. Sasaran dari tujuan kelima : “Terwujudnya tertib administrasi kependudukan melalui kemitraan dan partisipasi masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan” adalah: a.

Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan, yang dapat diukur melalui •

Prosentase

kesadaran

masyarakat

terhadap

tertib

administrasi

kependudukan. •

Prosentase pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan

b.

Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan

oleh

aparatur pelayanan, yang dapat diukur melalui Prosentase pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan.

44

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah, disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

NO

TUJUAN

(1) (2) 1 Tertib penerbitan dokumen administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur administrasi kependudukan

2.

3

4

Tersedianya SDM yang mendukung peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan Tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai di bidang administrasi kependudukan

SASARAN (3) Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja aparatur pelayanan dan ketaatan organisasi terhadap peraturan perundangundangan Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan

Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan Meningkatnya Tersedianya hasil pengembangan kajian kajian dan database oleh aparatur administrasi pelayanan dalam kependudukan yang mendukung akurat dan perumusan kebijakan terintegrasi untuk kependudukan perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya dan peningkatan kemanfaatan database pelayanan publik kependudukan bagi stakeholders

INDIKATOR KINERJA (4) Prosentase regulasi/ kebijakan admistrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang sudah dibuat

Prosentase akuntabilitas kinerja dan ketaatan organisasi terhadap peraturan perundangundangan Prosentase kualitas dan kuantitas SDM Aparatur pelayanan administrasi kependudukan Prosentase penerbitan kartukeluarga Prosentase penerbitan kartutanda penduduk Prosentase penerbitan kutipan akta kelahiran Prosentase penerbitan kutipan akta kematian Prosense ketersediaan dukungan sarana dan prasarana penunjang operasional Dinas Jumlah kegiatan kajian dalam rangka pengembangan database kependudukan

Prosentase pemanfaatan data kependudukan oleh stakeholders dinas

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 (5) (6) (7) (8) (9)

86%

89%

92%

95%

98%

75%

80%

85%

90%

95%

80%

85%

89%

93%

97%

93%

97%

100% 100% 100%

95%

97%

100% 100% 100%

73%

76%

79%

82%

85%

28%

30%

40%

45%

50%

80%

85%

90%

95%

100%

-

2

1

1

1

75%

80%

85%

90%

95%

45

NO

TUJUAN

SASARAN

(1) (2) 5 Terwujudnya tertib administrasi kependudukan melalui kemitraan dan partisipasi masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan

INDIKATOR KINERJA

(3) Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholder menuju tertib administrasi kependudukan

Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanandi wilayah rentan administrasi kependudukan

(4) Prosentase kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan Prosentase pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakholders di bidang administrasi kependudukan Prosentase pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 (5) (6) (7) (8) (9) 72% 75% 80% 90% 95%

94%

96%

98%

99%

100%

80%

85%

90%

95%

100%

4.3. Strategi dan Kebijakan Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam lima tahun mendatang, sebagaimana, yang disajikan dalam tabel 4.2. Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI : MENJADI INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK TERBAIK, AKURAT DAN TERINTEGRASI DALAM BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MISI I : Menerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan dan standar operasional prosedur administrasi kependudukan (Penanggungjawab: Bidang Pendaftaran Penduduk, Bidang Pencatatan Sipil dan Sekretariat) Tujuan Tertib penerbitan dokumen administrasi kependudukan sesuai peraturan perundangundangan dan standar operasional prosedur administrasi kependudukan

Sasaran

Strategi

Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukanoleh aparatur pelayanan kepada masyarakat

1.Peningkatan kepastian dan ketertiban layanan, melalui : penyusunan, penerapan SOP dan SPM pelayanan dan administrasi kependudukan 2.Peningkatan pelayanan terhadap permohonan penerbitan dokumen administrasi kependudukan, melalui: perluasan, penambahan titik layanan dan waktu layanan.

Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja aparatur pelayanan dan ketaatan organisasi terhadap peraturan perundangundangan

Kebijakan 1. 2. 3. 4. 5.

Perumusan dan penetapan kerangka kebijakan pengembangan penerbitan dokumen administrasi kependudukan Perencanaan dan pengalokasian anggaran pengembangan penerbitan dokumen administrasi kependudukan Pelaksanaan pengembangan penerbitan dokumen administrasi kependudukan Koordinasi pengembangan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dengan instansi terkait Pengawasan, monitoring dan evaluasi pengembangan penerbitan dokumen administrasi kependudukan

46

VISI : MENJADI INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK TERBAIK, AKURAT DAN TERINTEGRASI DALAM BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MISI II : Mengembangkan kapasitas sumber daya pelayanan publik yang meliputi SDM, teknologi informasi administrasi kependudukan dan sarana pendukung lainnya (Penanggungjawab: Sekretariat) Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Tersedianya SDM yang mendukung peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan

Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan

Pengembangan kapasitas SDM, melalui : sosialiasi peraturan/kebijakan terkait, pembinaan, supervisi, pelatihan, bimbingan teknis, penyesuaian jumlah pegawai dan pengembangan lainnya.

1.

Perumusan dan penetapan kerangka kebijakan pengembangan kapasitas SDM Perencanaan dan pengalokasian anggaran pengembangan kapasitas SDM Pelaksanaan pengembangan kapasitas SDM Koordinasi pengembangan kapasitas SDM dengan instansi terkait Pengawasan, monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas SDM Perumusan dan penetapan kerangka kebijakan pengembangan kapasitas sarana dan prasarana Perencanaan dan pengalokasian anggaran pengembangan kapasitas sarana dan prasarana Pelaksanaan pengembangan kapasitas sarana dan prasarana Koordinasi pengembangan kapasitas sarana dan prasarana dengan instansi terkait Pengawasan, monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas sarana dan prasarana

2. 3. 4. 5.

Tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai di bidang administrasi kependudukan

Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan

Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana, melalui: pembangunan, pengadaan, pemeliharaan, penambahan, dan pengembangan sarana prasarana penunjang layanan lainnya.

1.

2. 3. 4. 5.

VISI : MENJADI INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK TERBAIK, AKURAT DAN TERINTEGRASI DALAM BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MISI III : Menggunakan SIAK dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Penanggungjawab: Bidang Pendaftaran Penduduk, Bidang Pencatatan Sipil, Bidang Data dan Informasi, UPTIK dan UPDAK) Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Tersedianya hasil kajian dan database administrasi kependudukan yang akurat dan terintegrasi untuk perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik

Meningkatnya pengembangan kajian oleh aparatur pelayanan dalam mendukung perumusan kebijakan kependudukan Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders

1.

2.

Peningkatan kualitas pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, melalui : penerapan SIAK, implementasi kontrol sistem, monitoring dan evaluasi, Peningkatan kualitas pengembangan (updating) database administrasi kependudukan, melalui : survey, pendataan, kerjasama

1.

2.

3. 4.

Perumusan dan penetapan kerangka kebijakan pengembangan database administrasi kependudukan Perencanaan dan pengalokasian anggaran pengembangan database administrasi kependudukan Pelaksanaan pengembangan database administrasi kependudukan Koordinasi pengembangan database administrasi kependudukan dengan instansi terkait

47

VISI : MENJADI INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK TERBAIK, AKURAT DAN TERINTEGRASI DALAM BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MISI III : Menggunakan SIAK dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Penanggungjawab: Bidang Pendaftaran Penduduk, Bidang Pencatatan Sipil, Bidang Data dan Informasi, UPTIK dan UPDAK) Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 3.

Peningkatan kualitas pengelolaan database administrasi kependudukan, melalui : perekaman, penjilidan, penyimpanandan penyajian.

5.

Pengawasan, monitoring dan evaluasi pengembangan database adminduk

VISI : MENJADI INSTANSI PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK TERBAIK, AKURAT DAN TERINTEGRASI DALAM BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MISI IV : Mengendalikan administrasi kependudukan melalui kemitraan dan partisipasi masyarakat. (Penanggungjawab: Bidang Penertiban dan Kerjasama Kependudukan) Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Terwujudnya tertib administrasi kependudukan melalui kemitraan dan partisipasi masyarakat serta penegakan peraturan perundangundangan di bidang administrasi kependudukan

Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholder menuju tertib administrasi kependudukan Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukanoleh aparatur pelayanan di wilayah rentan administrasi kependudukan

1.

2.

Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan, melalui : dialog, penyuluhan, Peningkatan penanganan masalah-masalah administrasi kependudukan di masyarakat, melalui : kerjasama, advokasi, pembinaan, pengawasan, penertiban, Penelusuran dan Penyelesaian Kasus-Kasus.

1.

2.

3.

4.

5.

Perumusan dan penetapan kerangka kebijakan pengembangan partisipasi dan kemitraan masyarakat dan penegakan peraturan perundngundangan Perencanaan dan pengalokasian anggaran pengembangan partisipasi dan kemitraan masyarakat dan penegakan peraturan perundngundangan Pelaksanaan pengembangan partisipasi dan kemitraan masyarakat dan penegakan peraturan perundngundangan Koordinasi pengembangan partisipasi dan kemitraan masyarakat dan penegakan peraturan perundngundangan dengan instansi terkait Pengawasan, monitoring dan evaluasi pengembangan partisipasi dan kemitraan masyarakat dan penegakan peraturan perundngundangan

48

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan tabel 5.1 berikut ini.

49

Tujuan

Tertib penerbitan dokumen administrasi kependudukan sesuai peraturan perundangundangan dan standar operasional prosedur administrasi kependudukan

Terwujudnya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai di bidang administrasi kependudukan

Prosentase akuntabilitas kinerja dan ketaatan organisasi terhadap peraturan perundangundangan

Prosentase regulasi/ kebijakan admistrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dibuat

Indikator Sasaran

Kode

250

Rp (Juta)

2013 Target 2 SOP; 2 sub aplikasi SIAK

Data Capaian Indikator Kinerja Program pada Tahun (Outcome) dan Kegiatan Awal (Output) Perencanaan (2012)

2 SOP

2 SOP; 2 sub aplikasi SIAK

Target

350

Rp (Juta)

2015

Target

2 SOP

-

-

Rp (Juta)

350 200 200

2016

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Rp (Juta)

2014 Target 1 SPM; 2 SOP; 2 sub aplikasi SIAK

2 SOP

2 SOP 1 aplikasi 1 aplikasi

-

200

-

Rp (Juta)

2017

Target

1 SOP

1 SOP

3 juta akta

1 aplikasi

50

2,500

150

Rp (Juta)

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD

Target

1 SPM; 9 SOP; 15 Sub Aplikasi SIAK

Penanggung Jawab

Sekretariat UPTIK UPTIK UPTIK BDI

1,500 350 350 50 325 -

9 SOP 1 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi 100

1 aplikasi

10,000 UPDAK 250 UPTIK

-

12 juta akta 1 aplikasi

50 UPTIK

150 Bincat

350 150 150

2 SOP 1 aplikasi 1 aplikasi

-

250 orang

-

-

-

50 75

-

-

-

Program Pengembangan dan evaluasi kebijakan sistem administrasi TERPENUHINYA REGULASI/ 1 Perda; 1 kependudukan KEBIJAKAN ADMINISTRASI Pergub, 9 Sub KEPENDUDUKAN DAN Aplikasi Siak PENCATATAN SIPIL SESUAI KETENTUAN

1 aplikasi 1 aplikasi

-

2 laporan

-

50

2,500 100

2,500 150

-

1 aplikasi



150

-

-

-

250 orang

-

2,500

-

-

-

3 juta akta -

-

2 laporan

120

50

20 dokumen

210 Sekretariat

170 Sekretariat

35

-

506 Sekretariat

100%

100%

700 orang 44 jenis 205 jenis

600 UPTIK

550 UPTIK

450 UPTIK

700 Bindaf 6,609 Sekretariat 18,709 Sekretariat

2 semester

8 laporan

2 laporan

4 dokumen

4 dokumen

-

250 Sekretariat

35

75

50

100

-

425 Sekretariat

50

3 dokumen

4 dokumen

2 semester

-

26 dokumen

1 aplikasi

-

100

-

200 orang

2 laporan

4 dokumen 100

4 dokumen 40

-

50

40

2 semester

100%

-

-

-

80

4 dokumen

100

-

-

250

2 semester

100%

-

-

4 dokumen

30

-

-

200 orang

Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM Tahun 2014 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat SKPD Penghimpunan dan penyusunan rencana kerja

4 dokumen

3 dokumen

Peningkatan Kompetensi Aparatur Dukcapil dan Sudin Dukcapil dalam Bidang Perencanaan Anggaran

100

100%

-

-

Penyusunan dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas

2 semester

97%

150 1,308.36 4,227.65

-

100%

150 150 orang 1,137.70 7 jenis 3,843.32 51 jenis

-

100%

150 150 orang 989.306 7 jenis 3,493.93 51 jenis

-

100%

150 150 orang 860.226 7 jenis 3,176.30 51 jenis

-

97%

100 150 orang 2,313.26 7 jenis 3,968.30 51 jenis

-

16,784 UPTIK 800 Bindaf

-

6 Sudin dan 1 Dinas 2 lokasi (Sudin dan Kel) 10 jenis 9 lokasi

650 UPTIK 2,500 UPTIK

-

355 lokasi 1 paket

-

-

-

150

550

-

450

355 lokasi

-

-

-

150

-

-

-

355 lokasi

4,618 UPTIK

1 paket

159 software windows dan 113 oracle

-

-

-

-

150

-

200

10,784 500

-

-

1 paket

4 jenis 6 lokasi

355 lokasi

-

200

6,000 300

-

-

1 paket

6 Sudin dan 1 Dinas 2 lokasi (Sudin dan Kel) 6 jenis 3 lokasi

159 software 4,618 windows dan 113 oracle

-

200

125

-

-

1 paket

355 lokasi

-

-

75 2,500

-

355 lokasi 1 paket

95%

100 orang 17 jenis 51 jenis

93%

106.3

89%

92%

2 semester

Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dialog Interaktif Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Pengadaan Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi Pengadaan Cetakan Khusus (Security Printing dan Formulir) Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PROSENTASE PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Dukcapil

PROSENTASE PENERBITAN KARTU KELUARGA

Penyusunan SOP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengembangan aplikasi warganegara asing Pengembangan aplikasi Pelayanan pencatatan sipil Pembangunan Aplikasi Manajemen User Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Penyajian Data Statistik Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perekaman Register Akta berbasis TI Pembangunan/pengembangan aplikasi help desk administrasi kependudukan Semiloka tentang status anak dalam akta kelahiran kaitannya dengan perkawinan orang tua Pembangunan Aplikasi Monitoring Jaringan Pelayanan Adminduk

Program dan Kegiatan

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPDDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sasaran

Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat

Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja aparatur pelayanan dan ketaatan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan

Meningkatnya kapasitas Prosentase Penerbitan Kartu Keluarga layanan administrasi kependudukan

Prosentase penerbitan kartu tanda penduduk

Penambahan Perangkat e-KTP Operasional Mobile pada Pelayanan Mobil Keliling Penambahan Perangkat e-KTP Operasional Reguler di Setiap Suku Dinas Kependudukan dan Suku Cadang e-KTP Kelurahan Pengadaan sarana dan prasarana penunjang e-KTP Penyediaan biaya pendataan penduduk di kawasan illegal Monitoring Teknis Operasional SIAK, e-KTP dan e-AKTA Pengadaan Hardware, Software Windows, Oracle Database dan Security Pengadaan Software Windows Server dan Oracle Database Apliksi eKTP

Pemeliharaan aplikasi penunjang pelayanan administrasi kependudukan

50

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Prosentase penerbitan kutipan akta kelahiran

Prosentase penerbitan kutipan akta kematian

Meningkatnya Prosense ketersediaan dukungan ketersediaan dukungan sarana dan sarana dan prasarana prasarana penunjang operasional aparatur operasional Dinas pelayanan

Kode


Pemeliharaan Jaringan LAN Komputer Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Puskesmas Rumah Bersalin ATS aplikasi perekaman sidik jari (aplikasi e-KTP) Sewa Jaringan Colocation Sewa License Software Data center Pemeliharaan Software dan Database / data center Sewa License Oracle Database e-KTP kelurahan Pengadaan hardware SUN penunjangn e-KTP dan pelayanan data lintas sektoral Pengadaan suku cadang hardware printer kelurahan pelayanan administrasi kependudukan Pembangunan Jaringan LAN Gedung Arsip Meruya Pengembangan Ruang Data Center Bimbingan Teknis Pelaksanaan Operasional SIAK

Pengadaan perangkat komputer pelayanan administrasi kependudukan

Data Capaian Indikator Kinerja Program pada Tahun (Outcome) dan Kegiatan Awal (Output) Perencanaan (2012) 2013

2015

2016

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014

2017

Penanggung Jawab

875 UPTIK

Rp (Juta)


Target

361 lokasi

Rp (Juta)

200

Target

361 lokasi

Rp (Juta)

200

Target

361 lokasi

Rp (Juta) 200

Target 361 lokasi

Rp (Juta) 200

Target 361 lokasi

Rp (Juta)

350 500 100 150 1350

75

Target

267 Kel. 12 bulan 1 paket 1 paket 1 paket lisensi

75 lokasi

350 500 100 150 1350

50 UPTIK 2,225 UPTIK 788 UPTIK

UPTIK UPTIK UPTIK UPTIK UPTIK

267 Kel. 12 bulan 1 paket 1 paket 1 paket lisensi

75 UPTIK

1,750 UPTIK

1,400 UPTIK

1,600 2,400 500 750 4,050

350 500 100 150 1350

1 paket

267 Kel. 12 bulan 1 paket 1 paket 1 paket lisensi 1 paket -

-

-

350 500 100 150

-

-

-

-

-

267 Kel. 12 bulan 1 paket 1 paket

-

-

-

75

1750

200 400 100 150

1 paket

-

-

-

193 Kel. 12 bulan 1 paket 1 paket

-

1 paket 1 paket 267 kel, 44 kec, 44 puskesmas dan 6 sudin

-

60 unit PC, 90 printer dan 60 unit UPS/Stabilize

250

-

-

-

-

-

267 kel dan 6 100 sudin

-

5 wilayah

3,826 1,459 1,923 4,131 4,131 10,500

Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat

643 Sekretariat 145 BDI

1,000 PKS

200 Bincat

1,800 Bincat

250 Bincat Bincat

1,500 UPTIK

250 Bincat 550 Bincat

250 UPTIK

-

85%

4 triwulan 300 orang

50 200


85%

-

-

267 kel, 44 kec, 44 puskesmas dan 6 sudin

-

-

-

50

20 unit Dinas, 300 10 unit Puskesmas

4 triwulan

150

-

1 paket 1,500 267 kel dan 6 100 sudin

267 kel, 44 250 kec, 44 puskesmas dan 6 sudin -

-

30 unit PC, 30 600 printer dan 30 unit UPS/Stabilize

-

-

4 triwulan

82%

50 200


50

300

50

4 triwulan

50%

20 unit Dinas, 10 unit Puskesmas 4 triwulan 1 kali

-

2 jenis

-

4 triwulan

50%

300

-

50

-

2 jenis

45%

50

-

-

-

4 triwulan

-

3 jenis

50

4 triwulan

200

50

3 jenis

500 4 triwulan

200

8 jenis 300 buku

1,000 2 jenis 50

3 jenis

150 50

40%

20 unit Dinas, 10 unit Puskesmas 4 triwulan -


79%

-

-

-

-

30 unit PC, 800 60 printer dan 30 unit UPS/Stabilize

76%

2 jenis

200

3 jenis 100 buku

-

250

50 725 88.47

267 Kel. 12 bulan 1 paket 1 paket 1 paket lisensi 1 paket

1 paket 1 paket 267 kelurahan

-

5 wilayah

73%

4 triwulan

PROSENTASE PENERBITAN 69% KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

50 150


Pelatihan dan Workshop Pengembangan Wawasan Terhadap Pengelolaan E-KTP, E-AKTA dan SIAK bagi Pengelola Sistem Kependudukan di 5 Wilayah DKI Jakarta Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil


300

50

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan e-Akta Kelahiran Bintek Pencatatan Kelahiran bagi Koordinator Bidan pada Puskesmas dan Kasie Dukcapil di Kecamatan Provinsi DKI Jakarta

50

-

Pemeliharaan Hardware Komputer Tingkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Puskesmas Rumah Bersalin

20 unit Dinas, 14 unit Puskesmas 4 triwulan

-

4 triwulan

3 jenis

-

35%

-

200

120

50 150

4 triwulan 1 kali -

-

3 jenis

2 jenis -

200

150 50

3 jenis

3 jenis 100 buku -

100

4 jenis 40 jenis 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 gedung

2 jenis -

1,079.71 379 385 1,138.50 1,138.50 500

123 45


3 jenis 100 buku

899.758 330 385 990 990 500

625.92 250 375 660 660 7,500



719.806 300 385 792 792 1,500

500.735 200 393.38 550 550 500



28%

-

21,39%

-

PROSENTASE PENERBITAN KUTIPAN AKTA KEMATIAN Pendataan kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian

Penyajian Data Penerbitan Akta Pencatatan Sipil Semiloka tentang status anak dalam akta kelahiran kaitannya dengan perkawinan orang tua

Monitoring dan Evaluasi Akta Kematian Informasi Pelayanan dan Peraturan Administrasi Kependudukan Melalui Media Cetak dan Elektronik Pengadaan Buku Himpunan Peraturan, Leaflet dan Buklet Penyusunan Buku Informasi Layanan Dukcapil Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Pengadaan Belanja Modal dan Barang Habis Pakai Pengadaan Alat Tulis Kantor Penunjang Operasional Kesekretariatan Dinas Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Pemeliharaan Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

51

Tujuan

Tersedianya hasil kajian dan database administrasi kependudukan yang akurat dan terintegrasi untuk perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik

Sasaran

Meningkatnya pengembangan kajian oleh aparatur pelayanan dalam mendukung perumusan kebijakan kependudukan

Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders

Indikator Sasaran

Jumlah kegiatan kajian dalam rangka pengembangan database kependudukan

Prosentase pemanfaatan data kependudukan oleh stakeholders dinas

Kode


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet Pemeliharaan Aset, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengelolaan Barang Inventaris dan Pengelolaan Surat Menyurat (Satminkal) Pengadaan Rak besi Pengadaan AC Dhemudifier Pengadaan Cetakan Umum Penanggulangan sampah kantor Penyediaan biaya penggantian ganti rugi sudin dukcapil jakarta selatan

Pengadaan Rak Buku dan Peraga Statistik Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Penyediaan BBM Kendaraan Operasional dan Genset Perpanjangan STNK, Pergantian Plat Nomor dan KIR KDOL Roda 4 dan Roda 2 Pemeliharaan dan Pengadaan Suku cadang KDOL Pengadaan mobil box alat angkut Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kajian Niat Bermigrasi Penduduk Yang Bertempat Tinggal Di Daerah Rawan Banjir dan daerah kumuh di DKI Jakarta Survey Arus Mudik dan Arus Balik dalam rangka Idul Fitri

0


TERSUSUNNYA KEBIJAKAN PENANGANAN MOBILITAS DAN MIGRASI PENDUDUK

2013

2015

2016

2017

Penanggung Jawab

9,240 Sekretariat

Rp (Juta)


Target

12 bulan

6,230 Sekretariat 1,070 Sekretariat

Rp (Juta)

2000

6 jenis 12 bulan

Target

1944

1,808.82 300

12 bulan

1,447.06 6 jenis 250 12 bulan

4,368 Sekretariat 486 Sekretariat

120 Sekretariat

UPDAK Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat

475 700 1,271 60 15,000

20 unit 14 jenis 12 bulan -

-

100 500 278 12 -

100 320 12 -

Rp (Juta)


Target

12 bulan

1852

Rp (Juta) 12 bulan

1,205.88 6 jenis 200 12 bulan

Target 1764

6 jenis 12 bulan

Rp (Juta)

12 bulan

964.704 180

Target

1,680

6 jenis 12 bulan

100 253 12 -

Rp (Juta)

12 bulan 803.92 140


Target

6 jenis 12 bulan

100 220 12 -

2 jenis

98 unit 1 paket 14 jenis 12 bulan tanah sudin jaksel -

12 bulan 957.573 88 kendaraan 126.233

800 Sekretariat

2,661 Sekretariat

400 Bindaf

13 INSTANSI

1 aplikasi 150 (17 instansi)

17 INSTANSI

50 50 150 50 75

12 bulan

12 6000 arsip 4 triwulan 6000 arsip 12 bulan

50 50 150 50 75

1 aplikasi (21 100 instansi)

21 INSTANSI

130

12 bulan


50 50 150 50 75


25 INSTANSI

150

12 bulan

1750 buku

12 bulan

12 30.000 arsip 4 triwulan 30.000 arsip 12 bulan

1 aplikasi (25 instansi)

750 BDI

590 BDI

200 250 750 250 350

500 UPTIK

100 PKS

500 Bindaf

2,800 Bindaf



130

-

150

1 kajian

1 Kajian

12 bulan 88 kendaraan 88 kendaraan 2 unit

-

-

12 bulan 870.52 88 kendaraan 109.768

88 kendaraan 709.659

967.245 95.45

88 kendaraan 617.096

600

-

514.246

-

-

-

-

20 unit 1 paket 14 jenis 12 bulan -


-

120

2 jenis

-

75 200 200 12 15,000

-

731.376 71.1

88 kendaraan 447.17

12 bulan 841.038 88 kendaraan 83 372.642

800

12 bulan 88 kendaraan 88 kendaraan 1 KAJIAN

2 unit

5000 responden

400

600

1 kajian

5000 responden

20000 responden 1 kajian

550

1 kali

5000 responden 500

-

50 50 150 50 75

12 bulan

-

350 buku

550

5000 responden 1 kajian

350

-

12 bulan 6000 arsip 4 triwulan 6000 arsip 12 bulan

100

-

150

500

-

18 unit 1 paket 14 jenis 12 bulan tanah sudin jaksel

0

12 bulan 88 kendaraan 88 kendaraan -

5000 responden

1 kali

-

50 150 50 50

12 bulan

-

350 buku

Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengembangan aplikasi informasi data penduduk untuk pelayanan data lintas sektoral

6000 arsip 4 triwulan 6000 arsip 12 bulan

80

-

150

1 aplikasi

250 UPTIK

100 BDI

BDI UPDAK BDI UPDAK Bindaf

Penyajian informasi kependudukan melalui media internet Penjilidan Register Akta Pencatatan Sipil Penyusunan Data Statistik Vital Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip Penyajian Data Hasil Registrasi Orang Asing (Pemegang ITAS dan ITAP)

12 bulan

-

Kajian pola mobilitas dan migrasi penduduk kedalam dan keluar Jakarta Rakernas koalisi kependudukan untuk pembangunan

-

350 buku

-

-

5 Instansi (KPU, 9 INSTANSI Ditjen Pajak, Polri, Perbankan, KPK

-

150

-

-

150

350 buku

1 aplikasi

100

TERMANFAATKANNYA DATABASE PENDUDUK BAGI INSTANSI VERTIKAL MAUPUN HORISONTAL

-

150

-

12 bulan

100

350 buku

1 aplikasi

Penyajian Data Kependudukan Hasil Registrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Penyusunan/penyajian profil perkembangan kependudukan tahunan; Pengelolaan, Pengembangan dan Migrasi Content Website/Situs Kependudukan dan Pencatatan sipil (http://kependudukancapil.go.id) Pengembangan aplikasi reporting pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

52

Tujuan

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan melalui kemitraan dan partisipasi masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan

Sasaran

Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholder menuju tertib administrasi kependudukan

Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanandi wilayah rentan administrasi kependudukan

Indikator Sasaran

Prosentase kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan

Prosentase pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakholders di bidang administrasi kependudukan

Prosentase pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan

Kode



-

50

150 -

Rp (Juta)

2015 Target

80%

1 aplikasi 2 kali

2016

Target

-

Target

Penanggung Jawab

300 UPTIK 75 DBI 200 UPDAK

Rp (Juta)


Rp (Juta)

2017

Target

-

150

95%

1 aplikasi 1 laporan 8 kali

50

250 PKS

95%

1 aplikasi 2 kali

200 PKS

50

50

700 perusahaan

1,100 Bindaf

90%

2 kali

Rp (Juta)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

75 50

Rp (Juta)

2014 Target

75%

50

5 wilayah

50

140 perusahaan

50

140 perusahaan

5 wilayah

140 50 perusahaan

140 perusahaan

50

5 wilayah

5 wilayah

50

50

5 wilayah

8513 peserta apel

100%

250 PKS

2000 peserta 250 apel

1750 225 peserta apel

-

2 stasiun TV



600

100%

5 wilayah

2,300 PKS

-

8 stasiun TV

2 stasiun TV

-

650

2 stasiun TV 550

2 stasiun TV

-

1,350 PKS

99%

500

-

160 hari

-

300

98%

32 hari

-

-

- - 1 laporan - 2 kali

Rp (Juta)

2013 Target

140 50 perusahaan

72%

-

Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Administrasi Kependudukan Penduduk Sementara

-

Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Pembangunan/pengembangan Aplikasi Jakarta Publik Center Lokakarya Peningkatan Kualitas Statistik Vital Fumigasi Pemeliharaan Arsip Register Akta-akta Catatan Sipil

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bina Kependudukan (BIDUK)


PROSENTASE PENINGKATAN 70% KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Apel siaga & Sosialisasi Pengendalian Kependudukan dalam rangka Arus Mudik & Balik Idul Fitri

-

-

300

-

32 hari

96%

300

250

32 hari

450 Bincat

300

1,040 PKS

32 hari

390 orang

150

120 kasus

32 hari

150

500 PKS

250

10 kali

130 orang

100

24 kasus

400 PKS

600 PKS

2 kali

250

4 mobil

100 -

4 kali

2 kali

24 kasus

150

4 kali

100 150

1 mobil

100

2 kali

250

150

1 kali

100

130 orang

1 mobil

100

2 kali

24 kasus

150

1 kali

100

250

1 mobil

100

2 kali

-

150

1 kali

-

1 mobil

100

24 kasus -

1 kali

150

-

-

1,000 Bindaf

50 Bindaf

400 PKS

-

20 panti sosial 12 bulan

60 Lokasi

100

10 LOKASI

1 kali

-

12 bulan

250

100

10 LOKASI

-

1 kali

-

12 bulan

250

100 10 LOKASI

12 bulan

250

1 kali

-

100 10 LOKASI

12 bulan

250

1 kali

-

10 LOKASI

20 panti sosial -

50

-

40

-

130 orang

-

24 kasus

94%

Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Adminduk bagi Masyarakat

92%

5 wilayah PROSENTASE PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN STAKEHOLDERS DI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

10 Lokasi JUMLAH LOKASI PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI MASYARAKAT DI WILAYAH RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pemahaman Pokok-Pokok Peraturan Kependudukan di DKI Jakarta

Pameran Pembangunan Administrasi Kependudukan di Pekan Raya Jakarta (PRJ) Program Kerja Sama Kependudukan dan Pencatatan Sipil Antar Daerah (MPU) Dialog Interaktif Pencatatan Perkawinan kepada Pemuka Agama Penanganan dan Advokasi Kasus Administrasi Kependudukan Pada Lembaga Hukum Pembangunan Kendaraan Hias Administrasi Kependudukan di JAKARNAVAL Pemahaman Peraturan Administrasi Kependudukan Bagi Lembaga/Instansi Tukar Menukar Informasi Adminduk Dengan Pemerintah Kota/Kabupaten BODETABEKJUR

Pendataan dan Penerbitan dokumen Kependudukan penduduk rentan adminduk Koordinasi pelayanan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan dan anak jalanan

53

Tujuan

Tersedianya SDM yang mendukung peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan

Sasaran

Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan

Indikator Sasaran

Prosentase kualitas dan kuantitas SDM Aparatur pelayanan administrasi kependudukan

Kode


Penyuluhan dan Peningkatan Pemahaman Bagi Warga Rentan Adminduk sebagai Upaya Dini Pencegahan Terhadap Potensi Konflik Sosial Kemasyarakatan di Jakarta

Penelusuran dan Penyelesaian Kasus-Kasus Pelayanan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kinerja Aparatur Pembinaan Mental Spritual Pegawai Sosialisasi Komitmen Anti Korupsi bagi pegawai di lingkungan Disdukcapil Pelaksanaan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengadaan Pakaian Khusus Petugas Pencatatan Perkawinan Penyediaan Transport Kegiatan/Rapat Dinas di Luar Kantor Dalam Provinsi Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan di Luar Jam Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan dan Supervisi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pembinaan Fisik Pegawai Pengembangan Wawasan Pegawai Pengelolaan dan Input Data Sistem Informasi Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


PROSENTASE KETERLAMBATAN PENGAJUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

250

40

150

2015

-

Rp (Juta) -

2016

Target

-

Rp (Juta)


Target

-

-

Rp (Juta)

2017

Target

Penanggung Jawab

250 Bindaf

Rp (Juta)


Target

1 kali

240 PKS

-

130 kasus

522 Sekretariat

750 Sekretariat 800 Sekretariat

-

Rp (Juta)

KTP (1%); Akta Kelahiran (01%); Akta Kematian (010%) 26 kasus 50

12 bulan 600 pegawai

Target

50

600 pegawai

-

26 kasus

-

KTP (3%); Akta Kelahiran (2%); Akta Kematian (1015%) KTP (5%); Akta Kelahiran (3%); Akta Kematian (15-20%) 26 kasus

-

50

KTP (7%); Akta Kelahiran (5%); Akta Kematian (2030%) 26 kasus 50

-

12 bulan -

80

12 bulan

50 buah 12 bulan

75

100 80

12 bulan

12 bulan

75

80

44 kecamatan 75

12 bulan

60 buah 12 bulan

300 300

75

120 80

600 pegawai

44 kecamatan 12 bulan 740 pegawai

12 bulan

154 buah 12 bulan

250 Sekretariat

1,300 Sekretariat 1,300 Sekretariat

376 Sekretariat

295 Bincat 419 Sekretariat

150

150 150

75

50

-


12 bulan

44 kecamatan 75

600 pegawai


-

-

12 bulan 150 150 pegawai 200

12 bulan

50

300 300

-

470 pegawai 400

12 bulan 150 350 pegawai 450

75 99

600 pegawai


-

Rp (Juta)

2013 Target 1 kali

KTP (9%); KTP (11%); Akta AktaKelahiran Kelahiran (8,1%); Akta Kematian (47%) (7%); Akta Kematian (30-47%) 26 kasus

12 bulan -

76.32

600 pegawai 50

44 75 kecamatan 12 bulan 250 150 pegawai 250

130 pegawai 122

44 buah 12 bulan


-

12 bulan

600 pegawai 50

-


355 Bindaf

600 pegawai 50

54

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untukmasukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkantingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan.Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yangditampilkan dalam tabel 6.1 berikut ini. Tabel 6.1. Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2011/2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Terpenuhinya regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan

1 Perda, 1Pergub, 9 Sub Aplikasi SIAK

2 SOP Pelayanan, 2 Sub Aplikasi SIAK

1 SPM, 2 SOP, 2 Sub Aplikasi SIAK

2 SOP, 2 Sub Aplikasi SIAK

2 SOP

2 SOP

1 SPM; 9 SOP; 15 Sub Aplikasi SIAK

2

Prosentase penerbitan kartukeluarga

89%

93%

97%

100%

100%

100%

100%

3

Prosentase penerbitan kartutanda penduduk

92%

95%

97%

100%

100%

100%

100%

4

Prosentase penerbitan kutipan akta kelahiran

69%

73%

76%

79%

82%

85%

85%

5

Prosentase penerbitan kutipan akta kematian

21,39%

28%

35%

40%

45%

50%

50%

6

Tersusunnya kebijakan penanganan mobilitas dan migrasi penduduk

0

7

Termanfaatkannya Database Penduduk Bagi Instansi Vertikal maupun Horizontal

KPU, Pajak, Kepolisian, Perbankan, KPK

9 instansi

13 instansi

17 instansi

21 instansi

25 instansi

8

Persentase peningkatan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan

70%

72%

75%

80%

90%

95%

No.

(1)

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target Capaian Setiap Tahun

1 kajian

1 kajian

95%

55

No.

(1)

Indikator Kinerja Utama (IKU)

(2)

Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2011/2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

92%

94%

96%

98%

99%

100%

100%

60 lokasi

Target Capaian Setiap Tahun

9

Persentase Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Stakeholders di Bidang Administrasi Kependudukan

10

Jumlah lokasi Pembinaan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat di Wilayah Rentan Adminduk

10 lokasi

10 lokasi

10 lokasi

10 lokasi

10 lokasi

10 lokasi

11

Persentase keterlambatan pengajuan dokumen kependudukan

KTP (11%), Akta Kelahiran (8,1%), Akta Kematian (47%)

KTP (9%), Akta Kelahira n (7%), Akta Kematia n (3047%)





56

BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama periode 2013-2017, mengikuti periode berlakunya RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen selama 5 (lima) tahun ke depan; memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran dokumen RPJMD, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan rencana tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama periode lima tahun, 2013 - 2017 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diterbitkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan didalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Provinsi DKI Jakarta. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILPROVINSI DKI JAKARTA,

Drs. PURBA HUTAPEA, M. Soc. Sc. NIP 195801071983021003

57

Draft Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Draft

Recommend Documents