LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL :
RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD.
Renstra
SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan
sesuai
dengan
tugas
berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
dan
fungsinya,
Sementara itu,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, I-1
tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam
rangka
mewujudkan
pencapaian
sasaran
program
yang
ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah
Kabupaten
Bogor
telah
menetapkan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Renstra Disdukcapil Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Selanjutnya Renstra Disdukcapil yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Disdukcapil yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.
1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renstra Disdukcapil Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: 1.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang I-2
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah
Kabupaten
Dalam
Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); I-3
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741): 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Rencana
Pengendalian
Pembangunan
Daerah
dan
Evaluasi
(Lembaran
Pelaksanaan
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah
beberapa
kali
diubah,
terakhir
dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun
2008
tentang
Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517); 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun I-4
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 200 Nomor 7); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
(RPJPD)
Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37); I-5
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.
2.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Disdukcapil Kabupaten Bogor Tahun 20132018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Disdukcapil Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Disdukcapil Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah untuk dijadikan landasan/pedoman dalam
penyusunan
Renja
Disdukcapil,
penguatan
peran
para
stakeholders dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Disdukcapil Kabupaten Bogor.
2.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Disdukcapil Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sitematika penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Disdukcapil, Kinerja Pelayanan
Disdukcapil
dan
Tantangan
dan
Peluang
Pengembangan Pelayanan Disdukcapil. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Disdukcapil, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil I-6
Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Disdukcapil Kabupaten Bogor tahun 2013-2018. BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas
SKPD,
program
lintas
SKPD
dan
program
kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Disdukcapil untuk periode tahun 2013-2018. BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
I-7
I-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.1. TUGAS,
FUNGSI
DAN
STRUKTUR
ORGANISASI
DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang kependudukan dan Pencatatan sipil serta tugas–tugas pembantuan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan catatan sipil; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan catatan sipil; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun
tugas
pokok
dan
fungsi
dari
masing-masing
sekretaris dan bidang sebagai berikut : 1. KEPALA DINAS Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis dinas daerah sesuai lingkup tugasnya. 2. SEKRETARIAT Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Dinas. Sekretariat mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian penyusunan program Dinas; b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data Dinas; II-1
c. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; d. pengelolaan administrasi keuangan; e. pengelolaan situs web Dinas; dan f. pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan
pelaporan kinerja Dinas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh : a) Sub Bagian Program dan Pelaporan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan data dan program Dinas. Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi : 1) penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program Dinas; 2) pengumpulan, pengolahan dan analisis data Dinas; 3) pelaksanaan pembinaan hubungan masyarakat; 4) pengelolaan situs web Dinas; dan 5) pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan
pelaporan kinerja Dinas. b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas membantu
Sekretaris
dalam
melaksanakan
pengelolaan
administrasi umum dan kepegawaian Dinas. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 1) pelaksanaan
pengelolaan
administrasi
umum,
urusan
rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas; 2) pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan; 3) penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan 4) pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas. c) Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan Dinas. Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : 1) pengelolaan administrasi keuangan Dinas; 2) pengelolaan administrasi penyusunan anggaran Dinas; dan
II-2
3) pengelolaan
pengendalian
dan
pertanggungjawaban
administrasi keuangan Dinas. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 3. BIDANG KEPENDUDUKAN Bidang Kependudukan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan administrasi kependudukan. Bidang Kependudukan mempunyai fungsi : a. pengelolaan sistem informasi kependudukan; dan b. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Dalam
melaksanakan
tugas
dan
fungsinya
Bidang
Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : a) Seksi Sistem Informasi Kependudukan yang mempunyai tugas
membantu
Kepala
Bidang
Kependudukan
dalam
melaksanakan pegelolaan sistem informasi kependudukan. Seksi Sistem Informasi Kependudukan mempunyai fungsi : 1) Pengelolaan
pembangunan
jaringan
komunikasi
data
kependudukan; 2) pengelolaan Tempat Pengumpulan Data Kependudukan (TPDK) di kecamatan serta bank data di tingkat Daerah; 3) Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan database kependudukan; 4) Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
secara
bertahap
sesuai
dengan
kemampuan
Pemerintah Daerah; dan 5) Pelaksanaan jaminan perlindungan data dan dokumen kependudukan yang terekam dalam bank data. b) Seksi
Administrasi
membantu
Kepala
Penduduk Bidang
yang
mempunyai
Kependudukan
tugas dalam
melaksanakan pengelolaan administrasi penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing Seksi Administrasi Penduduk mempunyai fungsi:
II-3
1) pengumpulan,
pengolahan,
dan
analisis
data
penyelenggaraan administrasi penduduk; 2) pengendalian pendaftaran dan pencatatan Nomor Induk, Kartu Keluarga (KK) Nasional, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3) pengendalian pendaftaran penduduk tidak tetap atau sementara dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Asing (WNA); dan 4) penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pengendalian pendaftaran penduduk. Masing-masing
Seksi
dipimpin
oleh
Kepala
Seksi
dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kependudukan. 4. BIDANG CATATAN SIPIL Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan pencatatan sipil. Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : 1) pengelolaan administrasi kelahiran dan kematian penduduk; dan 2) pengelolaan administrasi perkawinan, perceraian, pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan anak. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : a) Seksi
Administrasi
Kelahiran
dan
Kematian
yang
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencatatan Sipil dalam melaksanakan administrasi kelahiran dan kematian penduduk. Seksi Administrasi Kelahiran dan Kematian mempunyai fungsi : 1) Pengumpulan, penyelenggaraan
pengolahan, administrasi
serta kelahiran
analisis dan
data
kematian
penduduk; 2) penyelenggaraan administrasi pendaftaran kelahiran dan kematian penduduk;
II-4
3) penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pendaftaran kelahiran dan kematian penduduk. b) Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengesahan, dan Pengangkatan Anak yang mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang
Pencatatan
penyelenggaraan
Sipil
administrasi
dalam
melaksanakan
perkawinan,
perceraian,
pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan anak. Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengesahan, dan Pengangkatan Anak mempunyai fungsi : 1) pengumpulan,
pengolahan,
penyelenggaraan
administrasi
serta
analisis
perkawinan,
data
perceraian,
pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan anak; 2) pelaksanaan
administrasi
pencatatan
perkawinan,
perceraian, pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan anak; dan 3) penyusunan pencatatan
petunjuk
teknis
perkawinan,
operasional perceraian,
administrasi pengakuan,
pengesahan, dan pengangkatan anak. Masing-masing
Seksi
dipimpin
oleh
Kepala
Seksi
dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil. 5. BIDANG DOKUMENTASI DAN PENYULUHAN Bidang
Dokumentasi
dan
Penyuluhan
mempunyai
tugas
membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk menjadi bahan dokumentasi dan penyuluhan. Bidang Dokumentasi dan Penyuluhan mempunyai fungsi : 1) pengelolaan dokumentasi kependudukan; dan 2) pengelolaan penyuluhan kependudukan. Dalam
melaksanakan
tugas
dan
fungsinya
Bidang
Dokumentasi dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : a) Seksi Kepala
Dokumentasi Bidang
yang
mempunyai
Dokumentasi
dan
tugas
membantu
Penyuluhan
dalam
II-5
melaksanakan penyelenggaraan penyimpanan dokumen arsip kependudukan dan catatan sipil. Seksi Dokumentasi mempunyai fungsi : 1) pengumpulan,
pengolahan,
penyelenggaraan
serta
penyimpanan
analisis
data
dokumen
arsip
dokumen
arsip
kependudukan dan catatan sipil; 2) penyelenggaraan
penyimpanan
kependudukan dan catatan sipil; 3) penyelenggaraan penataan dokumen arsip kependudukan dan catatan sipil; 4) penyusunan petunjuk teknis penyimpanan dokumen arsip kependudukan dan catatan sipil; dan 5) penyelenggaraan legalisasi akta catatan sipil. b) Seksi Penyuluhan yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Dokumentasi dan Penyuluhan dalam melaksanakan penyuluhan
program-program
penyelenggaraan
kependudukan dan catatan sipil. Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi : a. pengumpulan, pengolahan, serta analisis data penyuluhan program-program
penyelenggaraan
kependudukan
dan
catatan sipil; b. penyusunan petunjuk teknis penyuluhan program-program penyelenggaraan
kependudukan
dan
catatan
sipil
pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat; dan penyuluhan
program-program
penyelenggaraan
kependudukan dan catatan sipil. Masing-masing
Seksi
dipimpin
oleh
Kepala
Seksi
dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Dokumentasi dan Penyuluhan. Secara lengkap Tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, disajikan dalam Tabel 2.1.
II-6
II-7
6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah. Nama dan jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun
2008
tentang
Pembentukan
Dinas
Daerah.
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada
Bupati.
Adapun
susunan
organisasi
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari : 1. Kepala Dinas. 2. Sekretariat, membawahkan : a) Sub Bagian Program dan Pelaporan b) Sub Bagian Keuangan c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Bidang Kependudukan, membawahkan : a) Seksi Sistem Informasi Kependudukan b) Seksi Administrasi Penduduk; 4. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan : a) Seksi Administrasi Kelahiran dan Kematian b) Seksi Perkawinan, Perceraian, dan Pengakuan, Pengesahan, Pengangkatan Anak 5. Bidang Dokumentasi dan Penyuluhan, membawahkan : a) Seksi Dokumentasi b) Seksi Penyuluhan. 6. Jabatan Fungsional Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.
II-8
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor KEPALA DINAS Dr RH Otje Subagdja SP,MM.M.Si Nip.1962110919890110001
Kelompok
Sekretaris
Jabatan
Dra Siti Euis Sugiarty,MM
Fungsional
Nip.19650221990032004
Sub Bag Program dan Pelaporan BudiBadarutaman,S.Pd.M.S i Nip.19690522 199703 1 003
Sub.Bag Umum & Kepegawaian
Sub. Bag Keuangan
Heny Sukartini
Yuni Artiningsih
Nip.195908131989032003
Nip.1964060719900920
Kabid Pencatatan Sipil
Kabid Dokumentasi &Penyuluhan
Herry Herwandi,S.Sos
H.Muslim Sag,M.Si
Nip.196895171989031008
Nip195910291985031005
Nip.1958091019860311008
Seksi sistem Informasi Kepedudukan
Seksi Administrasi
Kabid kependudukan Drs.Dandan Dharmatin D,M.Si
Kelahiran dan Kematian
Seksi Dokumentasi
Ilham Sumiaputra
Drs.Endah Handayani
Ani Nurhaeni, S.Sos
Nip.195911 198610 1 001
Nip.19651209 199203 2 004
Nip.19660316 198703 2 00
Seksi Administrasi Kependudukan
Seksi Administrasi P2 &P3 Anak
Seksi Penyuluhan
Trini Sjahminan,SH,MM
Suparno,S.Sos
Tatik Yuswanti BA
Nip.197208111199903 2 005
Nip.197012041992031006
Nip.19620303198092001
II-9
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor
Kepala Sekretariat
Sub Bag. Program & Pelapolaran
Kabid Kependudukan
Seksi Adminduk
2.2. SUMBER
Kabid Pencatatan Sipil
Seksi SIAK
DAYA
Seksi P2P3A
PADA
Sub Bag. Kepegawaian nn
Kabid Dokumentasi dan Penyuluhan
Seksi Kelahiran & Kematian
DINAS
Sub Bag. Keuangan
Seksi Dokumentasi
Seksi Penyuluhan
KEPENDUDUKAN
DAN
PENCATATAN SIPIL 1. Kondisi Umum Pegawai Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sebanyak 69 orang yang terdiri dari PNS, 10 Tenaga honorer. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut : TABEL III.1. JUMLAH PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOGOR No 1. 2.
PEGAWAI PNS KONTRAK/HONORER JUMLAH
JUMLAH ( ORANG) 69 10 79
% 87 13 100
II-10
Tabel
diatas
menunjukkan
bahwa
pegawai
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih ada yang belum diangkat menjadi pegawai negeri yaitu tenaga honorer. Sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS sebanyak 69 orang. a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai
dengan
pembentukan
Perda Dinas
nomor Daerah
11
tahun
Kabupaten
2008
tentang
Bogor,
maka
pengisian formasi jabatan struktural di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari eselon II,III dan IV yaitu sebanyak 14 orang. Sedangkan jabatan fungsional perencana dan arsiparis belum ada. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini. Tabel III.2. Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menduduki Jabatan dan Staf, tahun 2013 Jumlah (orang % ) 1. Eselon II 1 1.42 2. Eselon III 4 5,72 3. Eselon IV 9 12,86 4. Staf 55 80,00 Jumlah 70 100.00 b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat N0
Jabatan/Staf
Dari 69 jumlah Pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat pegawai yang berstatus golongan IV sebanyak 4 orang (6 %), golongan III sebanyak 39 orang (57 %), sedangkan gololgan II sebanyak 24 orang (35 %) Namun masih ada pegawai yang berstatus golongan I sebanyak 2 orang (3 %). Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut Tabel III.3. Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2014 N0
Golongan
Jumlah (orang )
%
II-11
1.
IV
4
6
2.
III
39
57
3.
II
24
35
4
I
2
3
69
100.00
Jumlah
c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-1 lebih mendominasi yaitu sebesar 45,72 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SD2,86 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini. Tabel III.4. Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Pendidikan tahun 2013 N0
Pendidikan
Jumlah (orang )
%
1
12,86
1.
Strata-3 ( S3 )
2
Strata-2 (S2)
10
3.
Strata-1 ( S1 )
33
45,72
4.
Sarjana Muda/ D3
3
5,70
5
SLTA/SMK
19
32,86
6
SLTP
2
0
7
SD
2
2,86
69
100
Jumlah
Tabel diatas menunjukkan bahwa tenaga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 65 % tenaga dengan klasifikasi sarjana rmuda, sarjana dan magister. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
umumnya
tingkat
perguruan
tinggi,
sehingga produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan menjadi lebih baik.
d. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan
II-12
Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 12,86 % pegawai dengan tingkat strata-2 dengan 9 0rang jenis disiplin ilmu, sedangkan strata-1 sebesar 45,71 % yang terdiri dari 9 jenis disiplin ilmu. Sedangkan komunikasi hanya 5,71 % dengan latar belakang sarjana
muda.
Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut. Tabel III.5. Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan kesarjanaan N0 KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU
JUMLAH (orang )
A.
DOKTOR
1
B.
MAGISTER
9
1. Ilmu Pemerintahan 2. Adm. Pemerintahan Daerah
4
3. Administrasi
-
4. Manajemen
5
5. Manajemen SDM 6. Perencanaan Wilayah
-
7. Perencanaan Wilayah Kota
-
8. Perencanaan Wilayah Pedesaan
-
9. Pengembangan Wilayah
-
10.Bisnis Administrasi
-
11.Manajemen Sistem Informasi
-
12.Pertanian
-
13. Kesehatan Masyarakat
-
14. Ilmu Lingkungan
-
15. Sosial Ekonomi Pertanian
-
16. Pendidikan
-
C.
SARJANA
32
1. Ilmu Pemerintahan
3
2. Adm. Negara
4
3. Komunikasi 4. Akutansi 5. Perencanaan wilayah kota
-
6. Hukum
1
7. Komputer
4 II-13
8. Pendidikan
-
9. Ekonomi
10
N0 KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU
C.
JUMLAH (orang )
10. Sosial, Ekonomi Perikanan
-
11. Sarjana Kehutanan
-
12. Teknik Pertambangan
-
13. Teknik Sipil
-
14. Teknik Informatika
-
15. Teknik Komputer
-
16. Statistik
-
17. Perencanaan Wilayah
-
SARJANA MUDA
4
1. Komunikasi
4
D
SMA
23
E
SMP
2
F
SD
2
Jumlah
69
Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisipilnan ilmu pegawai yang ada di
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat
dibutuhkan
pembangunan diharapkan
di
dalam
perumusan
Kabupaten
kompetensi
Bogor.
kedisiplinan
perencanaan
Dengan ilmu
demikian yang
ada
menjadikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bogor semakin berkualitas. e. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pegawai
juga
mendapat
non
pelatihan
penjenjangan
maupun
penjenjangan. Dari 60 pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat
8 % yang telah mengikuti
penjenjangan Spamen atau sejenisnya, jenis penjenjangan PIM III atau sejenisnya sebesar 33 %., sedangkan jenis
II-14
penjenjangan Diklat PIM IV atau sejenisnya sebesar 58 % Selengkapnya dapat dilihat tabel III.6.
Tabel III.6. Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengikuti penjenjangan N0
Jabatan/Staf
Jumlah (orang )
%
1.
Spamen
1
8
2.
Spama/Diklat PIM III
4
33
3
Adum/Adumla/Diklat PIM IV
7
58
12
100
Jumlah 2. Kondisi Umum Anggaran Anggaran Pencatatan
Sipil
Belanja
Daerah
Kabupaten
Dinas
Bogor
Kependudukan
tahun
dan
2012-2013
telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor, dan dituangkan lebih
lanjut
dalam
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
(DPA).
Besarnya anggaran belanja yang telah ditetapkan setiap tahunnya mengalami penurunan, semula pada tahun 2012 sebesar Rp. 25.590.290.000,-,dan
pada
tahun
2013,
menjadi
Rp.
17.405.502.000,- atau turun sebesar 32 %. Demikian pula bila dilihat dari realisasi belanja, pada tahun 2012 sebesar Rp. 20.964.696.527 kemudian menjadi Rp 16.128.966.995,- pada tahun 2013, atau turun sebesar 23 %. Sementara itu, bila dilihat berdasarkan realisasinya anggaran yang telah ditetapkan maka rata-rata dalam kurun waktu 2012-2013 mencapai sebesar 83%. Perkembangan
anggaran
dan
realisasi
belanja
daerah
menurut kelompok belanja dari tahun 2012-2013, sebagai berikut : TABEL III.7. ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2012-2013 TAHUN
ANGGARAN ( RP .)
REALISASI
2012
25.590.290.000
20.964.696.527
2013
17.405.502.000
16.128.966.995
II-15
3. Kondisi Umum Sarana Kerja Sarana
kerja
yang
ada
di
Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tergolong cukup memadai ini bisa terlihat dalam tabel di Bawah ini : TABEL.III.8, SARANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NO
URAIAN
BANYAKNY A
SATUAN
1
TANAH
±3189
M2
2
GEDUNG
3 1306,2
UNIT (2 LANTAI) M2
3
LISTRIK
2
JARINGAN
4
AIR
1
JARINGAN
5
TELPON
1
6
AREA PARKIR
1
NO
URAIAN
LINE
(1 FAX) AREA
BANYAKNY A
SATUAN
7
RUANG RAPAT
2
RUANG
8
RUANG ARSIP
1
RUANG
9
KOPERASI
1
BUAH
10
TAMAN DALAM
-
AREA
11
KANTIN
1
BUAH
12
MUSOLLA
2
BUAH
13
KENDARAAN RODA 7 4
UNIT
14
KENDARAAN RODA 14 2
UNIT
15
MEJA RAPAT
11
SET
16
AC
27
UNIT
17
KOMPUTER PC
28
UNIT
18
KOMPUTER NOTEBOOK
8
UNIT
19
MEJA KERJA
173
UNIT
20
KURSI KERJA
243
UNIT
21
FILLING KABINET
38
UNIT
22
RAK ARSIP
73
UNIT
23
INFOKUS
2
UNIT
II-16
24
JARINGAN INTERNET
1
JARINGAN
25
BUKU PERPUSTAKAAN
-
BUAH
26
AREA TAMAN LUAR
1
AREA
27
LEMARI ARSIP 13 UNIT Dari table III.8 dapat dilihat bahwa perbandingan antara luas
gedung
dan
jumlah
pegawai
di
Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil sebesar 47,5 M2 : 1, hal ini mengidikasikan bahwa setiap satu orang pegawai memiliki ruang sebanyak 47,5 M2.
2.3. KINERJA
PELAYANAN
DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN
PENCATATAN SIPIL Indikator Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sesuai
dengan
tugas
pokok
dan
fungsinya
dalam
melaksanakan urusan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan. Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor 2013-2018 N O (1)
Indikator Kinerja sesuai Target Target Targe Tugas dan Fungsi Indikator SPM t IKK SKPD Lainnya (2)
(3)
Rasio penduduk ber KTP 1 persatuan penduduk 2
Rasio bayi berakte kelahiran
3
Rasio pasangan berakte nikah
(4)
(5)
Target Renstra SKPD Tahun ke1
2
3
4
5
1
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
0.062 0.062 0.062 1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
100%
100%
72.41 82.95 90.63 % % %
Kepemilikan akte 5 kelahiran per 1000 penduduk
100
249.5 253.0 260.9 256.13 258.76 5 6 9
Penerapan KTP nasional berbasis NIK
8 Jumlah penduduk (jiwa)
3
(12) (13)
4 (14)
5
1
2
77.67 78.45 79.17 sudah
79.85 80.48
suda sudah sudah sudah h
5634 5813 59978 618799 6384 944 571 61 3 152
9
Laju pertumbuhan penduduk
3.15
10
Jumlah penduduk miskin (jiwa)
4460 4771 43913 3600 400833 40 00 8 40
3.17
3.17
3.17
3
4
5
(15) (16) (17) (18) (19) (20)
0.062 0.062
100
7
2
Rasio Capaian pada Tahun ke-
0.724 0.724 0.725 0.7248 0.7252 1 4 7
4 Kepemilikan KTP El
Ketersediaan data base 6 kependudukan skala propinsi
Realisasi Capaian Tahun ke-
3.17
II-17
mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan
SKPD
ditinjau
dari
kinerja
pelayanan
periode
sebelumnya. Pencapaian kinerja tersebut ditunjang oleh anggaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :
II-18
II-19
II-20
mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana
yang
baik
atau
kurang
baik,
dan
selanjutnya
mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan
pendanaan
pelayanan
SKPD,
misalnya
prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2.4. TANTANGAN
DAN
PELUANG
PENGEMBANGAN
PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil
dalam
menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kependudukan dan pencatatan
sipil
tentunya
tidak
terlepas
dari
berbagai
permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan
dan
mengembangkan
pelayanan
pada
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor agar adanya sinergi dan keseuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.
II-21
Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan ). Sedangkan Lingkungan
eksternal
meliputi
Oppurtunity
(Peluang)
dan
Ancaman Threaths (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut : 1.
Lingkungan Internal KEKUATAN (S): 1).
Peraturan
daerah
nomor
11
tahun
2008
tentang
pembentukan Dinas daerah; 2).
Pegawai yang berpendidikan Stara-1 (S1) keatas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor diatas 62.36 % dari total jumlah pegawai;
3).
Fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk sebuah dinas dilingkup pemerintah Kabupaten Bogor;
4).
Keleluasaan
menentukan
besaran
anggaran
untuk
kegiatan perencanaan yang diberikan oleh kepala daerah. 5).
Keinginan masyarakat untuk memiliki akte catatan sipil dan administrasi kependudukan masih tinggi
KELEMAHAN (W): 1).
Kemampuan
sumber
daya
manusia
perencana
dan
pelaksana teknis yang tidak merata ; 2).
Belum adanya Peraturan daerah yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran dari UU 25 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional ;
3).
Sumber data yang tidak Up to date dalam proses penyusunan perencanaan program dan kegiatan ;
4).
Masih lemahnya koordinasi dengan lintas skpd lain, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya
II-22
seperti
LSM,
Perguruan
Tinggi,
Lembaga
Penelitian,
Ormas, dll ; 5).
Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya.
6).
Masih lemanhnya jaringan komunikasi dengan instansi di bawah (kecamatan) ;
2.
Lingkungan Eksternal PELUANG (O): 1).
UU nomor 25 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Permendagri nomor 54 tahun 2010;
2).
Jumlah Penduduk yang relative besar
3).
Apresiasi dan Harapan yang tinggi oleh pimpinan daerah, DPRD, dan Masyarakat Kabupaten Bogor tentang peran maksimal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dalam pembangunan daerah yang dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi;
4).
Kepercayaan pimpinan daerah, DPRD dan masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5).
Tingginya
animo
masyarakat
untuk
memiliki
akta
pencatatan sipil dan administrasi kependudukan masih tinggi.
ANCAMAN (T): 1).
UU
Nomor
23
tahun
2006
Tentang
Administrasi
kependudukan ; 2).
Luas wilayah yang besar, dan masih adanya anggapan dari
masyarakat
bahwa
akta
catatan
sipil
dan
administrasi kependudukan tidak begitu penting ;
II-23
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Dalam
menjalankan
tugas
dan
fungsinya,
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, pernasalahan tersebut antara lain : 1. Kemampuan Sumber Daya Manusia dan pelaksana teknis yang tidak merata ; 2. Upaya kearah terintegrasinya peraturan antar sektor dalam pemanfaatan data dan dokumen kependudukan masih perlu ditingkatkan ; 3. Masih rendahnya tingkat pemahaman keseluruhan masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. 4. Belum
efektifnya
sistem
pengendalian
dan
evaluasi,
baik
metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya. 5. Hasil evaluasi dan pengendalian belum dimanfaatkan secara optimal sebagai input bagi Dinas kependudukan dan pencatatan sipil ;
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat
membantu
organisasi
untuk
mendefinisikan
kemana
organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai
keadaan
yang
diinginkan
pada
akhir
periode
perencanaan.
III-1
Sebagaimana telah di informasikan dalam kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2013-
2018,
bahwa
Visi
Kabupaten
Bogor
adalah
“
KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA “ 1.
Pernyataan Misi Misi
adalah
sesuatu
yang
harus
diemban
atau
dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran
instansi
pemerintahan.
pemerintah
dalam
penyelenggaraan
Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan
umum
mengenai
upaya-upaya
yang
akan
kesejahteraan
sosial
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kabupaten Bogor adalah:
Misi Pertama :
Meningkatkan
Kesalehan
dan
masyarakat
Misi Kedua : Meningkatkan Daya Saing Perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumber daya alam dan pariwisata;
Misi ketiga: Meningkatkan
integrasi,
koneksitas
dan
kualitas
infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Misi Keempat :
III-2
Meningkatkan
derajat
pendidikan
dan
kesehatan
masyarakat melalui peningkatan aksesbilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan; Misi Kelima:
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama
antar
daerah
dalam
kerangka
tatakelola
pemerintahan yang baik; Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai tugas pokoknya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang kependudukan dan pencatatan
sipil
serta
tugas
pembantuan,
dan
dalam
melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1.
Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan
catatan sipil; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan catatan sipil; 3.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan
dan catatan sipil; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ditinjau dari sisi tugas kependudukan dan pencatatan sipil, secara umum tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan
dan
Pencatatan
Meningkatkan
kinerja
penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik Sipil
berkontribusi
langsung
ke
dalam
Meningkatkan
mendukung
kinerja
pencapaian
penyelenggaraan
misi
5
pemerintahan
yaitu dan
kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik.
III-3
3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI
Dalam Renstra Kementrian Dalam Negeri dijelaskan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Nasional
serta
Visi,
Misi,
Tujuan,
dan
sasaran
Strategis
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, upaya dan langkah strategik utama adalah “ Memperjaga dan Memperkuat stabilitas penyelenggaraan sistem pemerintahan dalam negeri “. Stabilitas politik
dalam
negeri
dan
pemerintah
dalam
negeri
adalah
parameter pokok kebijakan Kementerian dalam Negeri yang dilaksanakan
secara
berkesinambungan
sejak
periode
RPJM
pertama tahun 2004-2009 dalam kerangka RPJPN Tahun 20052025. Sejalan
dengan
itu,
dalam
kerangka
pencapaian
target
pembangunan 2010-2014 terdapat prioritas-prioritas khusus yang secara langsung mendukung Program 5 (lima) Tahun (P5T), baik secara eksplisit telah termuat dalam RPJMN 2010-2014 maupun yang secara langsung menjadi bagian penugasan Kepada Menteri Dalam
Negeri.
Untuk
mewujudkan hal
tersebut,
digunakan
pendekatan berupa prinsip-prinsip RENSTRA kemendagri 1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yaitu dengan mamperkuat penyelenggaraan
pemerintah
daerah
guna
meningkatkan
pelayanan dan hasil-hasil pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat; 2. Pembangunan
berkelanjut,
yaitu
keseluruhan
proses
pembangunan yang dilakukan saling berkaitan antara kegiatan sebelumnya dengan rencana selanjutnya atau kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya dalam suatu rangkaian tahan yang saling terintegrasi; 3. Tata
kepemerintahan
yang
baik,
yaitu
menerapkan
tata
pengelolaan yang baik ( good governance ) guna membentuk birokrasi yang di dukung dengan langkah-langkah reformasi birokrasi di lingkungan kementrian dalam Negeri.
III-4
Strategi pencapain program tersebut dilaksanakan dalam koridor kebijakan
startegik
yang
berupakan
kebijakan
prioritas
kementerian Dalam Negeri tahun 2010-2014, yang meliputi : 1) Menjaga
persatuan
pengembangan
dan
system
kesatuan politik
serta
yang
melanjutkan
demokratis
dan
berkedaulatan rakyat, yang di dukung oleh situasi dan kondisi yang kondustif. 2) Mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintah yang desentralistik. 3) Mendorong pembangunan daerah yang berkeseimbangan, serta meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan secara partisipatif. 4) Mendorong penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintah yang baik dan penerapan reformasi birokrasi. Program 3 : Penataan Administrasi Kependudukan (P3) Program ini merupakan program teknis dengan tujuan terciptanya administrasi Kependudukan. Indikator Kinerja Program adalah meningkatkan tertib Database Kependudukan berbaris NIK Nasional dan pelayanan dokumen Kependudukan,
terwujudnya
pemberian
NIK
pada
setiap
penduduk. Koneksitas NIK dengan indentitas Kependudukan dan tersedianya regulasi daerah tentang administrasi Kependudukan, serta
terwujudnya
Perencanan
dan
keserasian
Kebijakan,
Kependudukan, yang diukur dari : 1. Jumlah
Kabupaten/Kota
yang
database
Kependudukan
tersambung (on-line) dengan provinsi dan nasional. 2. Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan konsolidasi data Kependudukan secara Nasional, berjenjang untuk menwujudkan NIK tunggal; 3. Jumlah
Kabupaten/Kota
yang
melakukan
Prmutakhiran
database Kependudukan Kabupaten/kota . 4. Jumlah
Kabupaten/Kota
yang
telah
terpenuhi
jaringan
Komunikasi, serta sarana dan prasarana SIAK di daerah maupun data center Kependudukan secara on-line.
III-5
5. Jumlah
Kabupaten/Kota
yang
memberikan
Nomor
Induk
Kependudukan (NIK) Kepada setiap penduduk; 6. Jumlah K/L yang dapat mengakses database Kependudukan berbaris NIK Nasional dan atau digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen, informasi untuk pelayanaan publik; 7. Jumlah Kependudukan/kota yang menerapkan SIAK dalam pelayanaan administrasi kependudukan secara tersistem dan utuh; 8. Jumlah
Kabupaten/kota
yang
melaksanakan
perekaman
biodata, foto, dan sidik jari penduduk secara terintegrasi di daerah; 9. Jumlah
SDM
yang
disediakan
Kabupaten/Kota
dalam
pengelolaan SIAK dan petugas registrasi; 10. Jumlah kabupaten/kota tahap pertama yang menerapkan KTP barbasis NIK Nasional; 11.
Jumlah penduduk e_KTP berbasis NIK dengan perekam sidik
jari; 12. Jumlah daerah yang menerapkan perda sebagai amanat UU No.
23
Tahun
2006
dalam
penyelenggaraan
administrasi
Kependudukan; 13.
Peresentase
Pemda
(kabupaten/kota)
yang
memiliki
perencanan Kependudukan; 14. Sosialisasi administrasi Kependudukan secara terus menerus kepada
masyarakat;
Pelaksana
program
adalah
Direktorat
Jendal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui 7(tujuh) kegiatan yaitu : 1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2. Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk; 3. Pembinaan Administrasi Pencatatan sipil; 4. Pengelolaan Informasi Kependudukan; 5. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan ( SAK ) terpadu; 6. Penetapan Pengembangan kebijakan kependudukan; serta 7. Penyerasian Kebijakan dan Perencanan Kependudukan;
III-6
Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD
Pemerintah Kabupaten Bogor (2013-2018), prioritas pembangunan Kabupaten Bogor diarahkan pada : 1. Peningkatan pendidikan
Kualitas dan
sumber
kesehatan
daya
maupun
manusia, aspek
terutama
lainnya
yang
mengutamakan manusia dalam pembangunan. 2. Revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan melalui pembangunan maupun pengembangan agribisnis, agro-industri serta koperasi, usaha mikro. Kecil dan menengah. 3. Peningkatan investasi dan penciptaan peluang kerja. 4. Peningkatan
Kuantitas
dan
kualitas
infrastruktur
serta
pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian daerah. 5. Peningkatan
tata
kelola
pemerintahan
yang
baik
dan
pemerintahan yang bersih. 6. Peningkatan
kesolehan
sosial
masyarakat
dan/atau
pembangunan sosial keagamaan untuk mencapai harkat dan martabat kemanusiaan yang tinggi atau tingkat peradaban masyarakat yang tinggi. 3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang
disebutkan
Wilayah bahwa
Kabupaten
tujuan
Bogor
penataan
tahun
ruang
2005-2025,
adalah
untuk
mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai
konservasi;(b)
meningkatkan
kualitas
lingkungan
pada
kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu
fungsi
kawasan;
(c)
tercapainya
pembangunan III-7
infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian
masyarakat
khususnya
pada
daerah-daerah
tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur); tata
ruang
yang
lebih
rinci
dan (e) terwujudnya rencana
sebagai
arahan
pengendalian,
pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota. Selanjutnya
dalam
RTRW
juga
telah
ditetapkan
kebijakan
pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang.Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi : (a) peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan; (b) peningkatan kualitas
dan
jangkauan
pelayanan
jaringan
prasarana
transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah. Selanjutnya kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a) kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; (b) kebijakan
pengembangan
kawasan budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian
perkembangan
kegiatan
budi
daya
agar
tidak
melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c) kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi : pengembangan
kawasan
strategis
Puncak
sebagai
kawasan
strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan; pengembangan kawasan III-8
strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan. Lebih lanjut dikemukakan strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah meliputi : (a) strategi pengembangan struktur ruang wilayah; (b) strategi pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; (c) strategi pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan; (d) strategi pengembangan
sistem
prasarana
wilayah;
(e)
strategi
pengembangan pola ruang wilayah; (f) strategi penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya. Selanjutnya dijelaskan Rencana struktur ruang wilayah, meliputi : (a)
sistem
pusat
permukiman
perdesaan;
(b)
sistem
pusat
permukiman perkotaan; dan (3) sistem prasarana wilayah. Sistem
pusat
permukiman
perdesaan
dilakukan
dengan
membentuk pusat pelayanan desa secara hirarkis, dikembangkan berdasarkan pelayanan perdesaan melalui pembangunan Desa Pusat
Pertumbuhan
(DPP).
Desa
Pusat
Pertumbuhan
telah
ditetapkan meliputi : a. Desa Tenjo, Desa Batok, dan Desa Tapos Kecamatan Tenjo; b. Desa Sukamulih Kecamatan Sukajaya; c. Desa Banyuasih, Desa Cintamanik, dan Desa Bangunjaya Kecamatan Cigudeg; d. Desa Cikuda Kecamatan Parungpanjang; e. Desa Cijujung Kecamatan Cibungbulang; f. Desa Pabangbon dan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang; g. Desa Ciasmara dan Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan; h. Desa Ciampea Udik dan Desa Ciampea Kecamatan Ciampea; i. Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas; j. Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari; k. Desa Cidokom Kecamatan Rumpin; l. Desa Cibitung Tengah dan Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya; III-9
m. Desa Parakanmuncang Nanggung;
dan
Desa
Cisarua
Kecamatan
n. Desa Parigimekar Kecamatan Ciseeng; o. Desa Warujaya Kecamatan Parung; p. Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang; q. Desa Pasir Gaok Kecamatan Rancabungur; r. Desa Susukan Kecamatan Bojonggede; s. Desa Hambalang Kecamatan Citeureup; t. Desa Tengah dan Desa Cirimekar Kecamatan Cibinong; u. Desa Setu, Desa Koleang, dan Desa Pangradin Kecamatan Jasinga; v. Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang; w. Desa Cisalada Kecamatan Cigombong; x. Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk; y. Desa Ciderum dan Desa Lemah Duhur Kecamatan Caringin; z. Desa Cibedug Kecamatan Ciawi; aa. Desa Cipayung Megamendung;
Girang
dan
Desa
Sukamaju
Kecamatan
bb. Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua; cc. Desa Cijayanti dan Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang; dd. Desa Gununggeulis dan Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja; ee. Desa Sirnajaya dan Desa Sukadamai Kecamatan Sukamakmur; ff. Desa Sirnagalih, Desa Singasari, dan Desa Jonggol Kecamatan Jonggol; gg. Desa Limusnunggal, Desa Mekarsari, dan Desa Gandoang Kecamatan Cileungsi; hh. Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri; ii. Desa Cariu dan Desa Cikutamahi Kecamatan Cariu; jj. Desa Buana Jaya, Desa Selawangi, Desa Tanjungrasa, Desa Sirnarasa, dan Desa Pasirtanjung Kecamatan Tanjungsari; dan kk. Desa Cikahuripan dan Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal.
Sistem
pusat
permukiman
meliputi : (a) Orde
perkotaan
juga
telah
ditetapkan
I, yaitu Kecamatan Cibinong yang memiliki
aksesibilitas tinggi terhadap Pusat Kegiatan Nasional (PKN), antara lain wilayah JABODETABOKPUNJUR; (b) Orde II, yaitu Kecamatan Cileungsi dan Kecamatan Leuwiliang yang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap Kecamatan Cibinong; dan (c) Orde III, yaitu
III-10
Kecamatan Jasinga, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Parung, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cigombong, dan Kecamatan Cariu. Sistem prasarana wilayah yang telah direncanakan meliputi :
(a)
sistem prasarana transportasi meliputi sistem transportasi jalan, sistem transportasi perkeretaapian, dan sistem transportasi udara; (b)
sistem
prasarana
sumberdaya energi;
telekomunikasi;
(c)
sistem
prasarana
(d) sistem prasarana sumberdaya air;
(e)
sistem prasarana gas; dan (f) sistem prasarana lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi
semua
pemangku
pembangunan
di
kepentingan berbagai
dalam
pelaksanaan
sektor/bidang,
serta
mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya. Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah. Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Pertama adalah masih terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang di kabupaten Bogor. Hal ini ditunjukkan oleh adanya ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Bogor antara Kabupaten Bogor Bagian Barat dengan bagian Kabupaten Bogor lainnya.
Isu ketimpangan ini harus
direspon secara cepat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dengan
menjamin
keterkaitan
dan
konsistensi
antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RTRW harus
dijadikan
acuan
utama
dalam
menetapkan
lokasi
pembangunan sehingga ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap. Selanjutnya pemahaman
III-11
pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap RTRW dan perkembangan wilayah juga perlu ditingkatkan. Isu selanjutnya berkaitan dengan semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan konversi lahan di kawasan lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti kegiatan
investasi
industri,
jasa
maupun
pemukiman,
perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi
lahan
di
Kabupaten
Bogor
terutama
terjadi
pada
berubahnya fungsi hutan baik primer maupun sekunder menjadi fungsi perkebunan bahkan semak belukar, berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan budidaya lainnya.
Alih
fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagai akibatnya produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun dan kondisi lingkungan juga menurun. Mengingat sektor pertanian dan lingkungan alam masih menjadi keunggulan Kabupaten Bogor khususnya dalam lingkup wilayah Jabodetabek, maka kondisinya yang semakin menurun akan mengancam ketahanan pangan Kabupaten Bogor. Kondisi ini menuntut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk semakin kreatif dalam merancang berbagai upaya
perlindungan
pertanian
yang
dan
produktif
pengamanan agar
tidak
terhadap
lahan-lahan
dialihfungsikan
untuk
kepentingan lain yang merugikan pembangunan pertanian daerah. Isu lainnya yang perlu diperhatikan adalah berkembangnya aktivitas pertambangan dan galian yang tidak memperhatikan tataruang dan dampak lingkungan. Barang tambang pada dasarnya merupakan sumber daya alam yang bernilai ekonomi dan dapat diekstrak untuk meningkatkan pendapatan, namun sangat perlu dilakukan
upaya
untuk
meminimalkan
dampak
lingkungan.
Lingkungan yang rusak akan dapat mengancam potensi ekonomi lainnya yang dimiliki Kabupaten Bogor seperti pariwisata dan pertanian. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu menyusun rencana yang lebih berwawasan lingkungan. Jika ditelaah aspek lingkungan hidup, maka wilayah Kabupaten Bogor memiliki potensi berbagai jenis sumberdaya alam yang III-12
terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Namun pemanfaatan sumber energi alternatif yang terbarukan selain tenaga air, saat ini masih belum optimal. Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di daerah-daerah pertambangan, dan pembangunan kawasan-kawasan industri. Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara sehingga dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri. Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain. Pembangunan ekonomi yang kurang bijaksana akan memberi dampak
negatif
pembangunan
terhadap
kualitas
aksesibilitas
jalan
lingkungan. secara
Peningkatan
berlebihan
akan
mempengaruhi aktifitas pertanian di Kabupaten Bogor. Semakin banyak jaringan jalan yang ada, maka kegiatan pertanian akan semakin
terdesak
Pemanfaatan
air
akibat bersih
berkurangnya secara
lahan
berlebihan
pertanian. juga
dapat
mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas sumber air khususnya air tanah. Pemanfaatan potensi pertambangan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat lahan galian yang ditinggalkan. Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya
maka
ditingkatkan.
Selanjutnya
berwawasan sehingga
lingkungan
kuantitas
ditingkatkan.
peningkatan
Elemen
dan
kompetensi
perumusan perlu
melibatkan
kualitas
penting
rencana
dalam
perlu
pembangunan
berbagai
koordinasi
lainnya
SDM
juga
sektor, perlu
perencanaan
berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan,
III-13
sehingga
kedepan
perancangan
sistem
data
dan
informasi
lingkungan hidup semakin penting. Isu strategis yang berhubungan dengan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil adalah melaksanakan amanat Undang –undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, yaitu antara
lain
untuk
mewujudkan
tertib
penyelenggaraan
administrasi kependudukan dalam skala nasional dan menjamin kepastian hukum hak sipil penduduk, maka pemerintah dengan dukungan Dewan perwkilan Rakyat Republik Indonesia telah memprogramkan 3 (tiga) Program Strategis Nasional dibidang kependudukan dan pencatatan sipil (2010-2012) yang meliputi Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Penerapan KTP elektronik. Tiga Program Strategis Nasional tersebut merupakan reformasi mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk mendukung suksesnya Pemilu 2014 dan pemilukada selanjutnya, peningkatan efektifitas pelayanan publik, peningkatan keamanan negara dan efektifitas perencanaan pembangunan serta perumusan kebijakan pemerintah. Dengan 3 (tiga) Strategis
Nasional
ini,
maka
terbangun
pula
Program
data
base
kependudukan yang onlinne di Kabupaten/Kota,provinsi dan Pusat. Melalui akurasi database kependudukan yang berbasis pada NIK, maka dapat diterbitkan KTP Elektronik yang berlaku secara nasional, sehingga tidak diperlukan lagi KTP daerah/lokal sebagai persyaratan pelayanan publik. Disamping itu KTP Elektronik juga mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat karena tidak dapat
dipalsukan,
sehingga
dapat
membantu
meningkatkan
keamanan negara karena secara otomatis, akan mempersempit ruang gerak tindakan kriminal, teroris, TKI ilegal, perdagangan orang dan manipulasi dokumen perbankan.
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman III-14
serta
memperhatikan
kekuatan
dan
kelemahan
pada
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan
urusan
pemerintahan
daerah
di
bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil , maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan
program dan
kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (20092013) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut : Strategi S-O 1).Dengan
adanya
peraturan
yang
mengatur
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai sebuah Dinas yang
melaksanakan
urusan
bidang
Kependudukan
dan
pencatatan sipil maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan sebagai salah satu pelaksana pembangunan di Kabupaten Bogor ; 2).Dengan Kepercayaan yang diberikan oleh Pimpinan Dearah
terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka diharapkan mampu untuk meningkatkan pelayanan supaya memberikan kepuasan kepada masyarakat. Strategi W-O 1). Pelatihan secara intensif bagi pegawai Dinas Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil
terutama
untuk
memahami
dan
mengerti peraturan-peraturan bidang kependudukan dan pencatatan sipil. 2). Meningkatkan
secara
intensif
dan
maksimal
koordinasi
dengan lintas skpd, lembaga vertikal, DPRD, LSM, Perguruan Tinggi dan Pemangku Kepentingan lainnya. Strategi S-T 1). Memberikan pengetahuan dan informasi kepada SKPD,LSM
dan masyarakat tentang mekanisme dan peraturan tentang proses administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 2). Melakukan
sosialisasi,
memberikan
pemahaman
dan
pengertian kepada DPRD, LSM, masyarakat, dan pemangku
III-15
kepentingan
lainnya
kependudukan
dan
bahwa pencatatan
proses sipil
itu
adminsitrasi memerlukan
prosedur, proses dan waktu.
Strategi W-T 1). Melakukan
Pembagian
tugas
yang
proporsional
kepada
seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; 2). Melakukan peningkatan hubungan dengan instansi vertikal
untuk meringankan beban masyarakat dalam memperoleh akta catatan sipil dan pendaftaran penduduk. 3). Membuat kesepakatan bersama antara Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil dan para Pemangku kepentingan, seperti DPRD,
SKPD,
LSM,
dll
yang
akan
menjadi
prioritas
pembangunan. 4). Memberikan
pengertian dan arahan bahwa pelaksanaan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor tidak bisa sporadis tapi harus sistemik dan bertahap karena keterbatasan sumberdaya.
III-16
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1
VISI DAN MISI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1. Pernyataan Visi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi
akan
dibawa
dan
membantu
mendefinisikan
bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem
Perencanaan
adalah
Pembangunan
Nasional
(SPPN),
Visi
rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018, Visi Kabupaten Bogor adalah “ KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA “. Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Bogor tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukanmasukan dari stakeholders, maka Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor menetapkan Visi : “Terwujudnya Pelayanan Prima Serta Tertib Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Infromasi”
Pernyataan
Visi
Kependudukan administrasi
di dan
atas
bermakna,
pencatatan
kependudukan
dan
sipil
bahwa yang
administrasi tertib
pencatatan
sipil
adalah yang
berlandaskan pada aturan yang mempunyai kekuatan hukum IV-1
yang pasti, yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan undang- undang nomor 23 tahun
2006
tentang
Administrasi
Kependudukan
dan
memberikan pelayanan terbaik adalah suatu wujud yang konkrit dari upaya pengelelolaan dan pemberiaan pelayanan terbaik, bermutu dan berkualitas kepada masayarakat, sehingga pelayanannya menjadi lebih murah, lebih baik dan lebih cepat sehingga masyarakat menjadi puas. Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun 20082013 dan Visi Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil serta
masukan-masukan
dari
pihak
yang
berkepentingan
(stakeholders), maka ditetapkan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bogor sebagai berikut: Misi Pertama : Meningkatkan Pelayanan Di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cepat, Akurat, Mudah, Murah dan Transparan serta Akuntabel Misi
ini
mengandung
makna
adalah
setiap
pelayanan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil harus di proses lebih cepat, akurat, mudah, murah dan transparan serta bisa dipertanggung jawabkan(akuntabel) sehingga masyarakat menjadi puas dengan pelayanan yang diberikan. Misi Kedua : Meningkatkan Pengelolaan Data Basis Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui optimalisasi sistem informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK ) Misi
ini
optimalisasi
mengandung pengelolaan
makna data
bahwa base
perlu
dilakukan
kependudukan
dan
pencatatan sipil dengan peningkatan dan pemutakhiran Sistem Informasi
Adminitrasi
Kependudukan
(SIAK).
Hal
ini
dimaksudkan untuk bisa menyajikan database kependudukan
IV-2
dan pencatatan sipil yang akurat dan valid sehingga bisa dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan.
Misi Ketiga : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya kepemilikan Dokumen Kependudukan melalui sosialisasi kebijakan kependudukan Misi ini mengandung makna bahwa setiap masyarakat perlu memahami
tentang
pentingnya
kepemilikan
dokumen
kependudukan dan pencatatan sipil sesuai persyaratan yang telah
ditentukan
oeh
peraturan
yang
berlaku,
dan
bagi
pemerintah harus melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan kebijakan
kependudukan
kepada
masyarakat
sehingga
kesadaran masyarakat meningkat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. . . 4.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis,
Sehingga
dapat
mengarahkan
perumusan
strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber
daya
dan
kemampuan
yang
dimiliki,
serta
faktor
lingkungan yang mempengaruhinya. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu
dasar di dalam
penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat IV-3
pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor yang telah dirumuskan dalam RPJMD
adalah Meningkatnya
Pelayanan
administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil Perumusan tujuan dan sasaran Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tahun 2013 - 2018 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: Misi Pertama : Meningkatkan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil yang cepat , Akurat , Mudah , Murah dan Transparan serta Akuntable Tujuan 1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran; Sasaran Misi Kedua : Meningkatkan Pengelolaan Data Basis Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui optimilisasi sistem informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK ) Tujuan 1. Meningkatkan kegiataan pendaftaran penduduk. 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur dibidang pendaftaran penduduk Sasaran 1. Tersedianya tempat perekaman data kependudukan; 2. Meningkatnya kesadaran penduduk kabupaten Bogor akan kewajibannya
untuk
berperan
serta
dalam
pelaksanaan
administrasi kependudukan. 3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan kependudukan 4. Terpenuhinya data statistik mengenai peristiwa kependudukan
IV-4
Misi
Ketiga
:
Meningkatkan
pentingnya
Kesadaran
kepemilikan
Masyarakat
Dokumen
akan
Kependudukan
melalui sosialisasi kebijakan kependudukan Tujuan 1. Meningkatkan profesionalisme aparatur dibidang pencatatan sipil 2. Meningkatkan pelayanan pencatatan sipil; Sasaran 1. Meningkatnya standar pelayanan akta catatan sipil 2. Berkurangnya kasus kepemilikan akta palsu 3. Meningkatnya jumlah kepemilikan akta 4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dalam pembuatan akta catatan sipil 5. Terwujudnya sistem pencatatan sipil yang handal
Tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil lebih lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam tabel 4.1. dibawah ini : Tabel. 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil
NO. TUJUAN (1)
1
(2)
Meningkat kan kinerja penyelengg araan pemerintah an dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintah an yang baik
SASARAN (3)
Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
INDIKATOR SASARAN (4)
1. Rasio penduduk ber KTP persatuan pendudk. 2 Kepemilikan KK 3 Rasio pasangan berakte nikah. 4. Kepemilikan KTP elektronik
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1
2
3
4
5
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
0.7241
0.7244
0,7248
0.7252
0.7257
77.67
78.45
79.17
79.85
80.48
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
72.41
82.95
90.63
100
100
IV-5
NO. TUJUAN (1)
(2)
SASARAN (3)
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
INDIKATOR SASARAN (4)
5. Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk.
1
2
3
4
5
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
249.55
253.06
256.13
258.76
260.99
5.634.944
5.813.571
5.997.861
6.187.993
6.384.152
7. Laju pertumbuha n penduduk
3.15
3.17
3.17
3.17
3.17
8. Rasio bayi berakta kelahiran.
0.062
0. 062
0.062
0.062
0.062
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
5
Jumlah penduduk (jiwa)
9. Kesediaan Tidak ada database kependuduka n skla provinsi.
4.3
10. Jumlah pendudukan miskin
446.040
477.100
439.138
400.833
360.040
11. Persenta se penduduk miskin
10.81
9.97
8.97
7.97
6.97
STRATEGI DAN KEBIJAKAN Merujuk pada tujuan dan sasaran tersebut diatas maka rumusan strategi dan kebijakan pada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut : a. Strategi : Mengembangkan sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil b. Kebijakan : Peningkatan kualitas pelayanan dan administrasi kependudukan . Strategi dan kebjakan tersebut dirumuskan dalam kerangka mewujudkan pernyataan yang terkandung dalam visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil.
IV-6
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bogor
tahun
2013
-
2018,
program
dan
kegiatan
dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokalitas SKPD. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor tahun 2013 - 2018. Program/ kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor 2013 - 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Data Program Capaian Indikator Program dan Tujuan Sasaran Kode (outcome) pada Tahun Tahun-1 Sasaran Kegiatan dan Awal Kegiatan Perencanaan (output)
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Unit Kerja SKPD Lokasi Penanggungjawab
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp (1)
(2)
Tujuan Sasaran 1 1
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Program ....... Kegiatan......
Tujuan Sasaran 1 2
Program ....... Kegiatan...... Dst ....
Tujuan Sasaran 2 1
Program ....... Kegiatan......
V-1
(20)
(21)
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukan dengan indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1
Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk
0,7239
0.7241
0,7244
0,7248
0,7252
0,7257
0,7257
2
Kepemilikan KK
76.83
77.67
78.45
79.17
79.85
80.48
80.48
3
Rasio pasangan berakte nikah
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4
Kepemilikan KTP elektronik
72.39
72.41
82.95
90.63
100
100
100
5
Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk
245.56
249.55
253.06
256.13
258.76
260.99
260.99
6
Jumlah penduduk (jiwa)
5.641.805
5.634.944
5.813.571
5.997.861
6.187.993
6.384.152
6.384.152
7
Laju pertumbuhan penduduk (%)
3.15
3.15
3.17
3.17
3.17
3.17
3.17
8
Rasio Bayi berakta kelahiran
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
9
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
491.400
446.040
477.100
439.138
400.833
360.040
360.040
10.81
9.97
8.97
7.97
6.97
6.97
NO
Indikator
10
Jumlah Penduduk miskin
11
Persentase penduduk miskin
Target Capaian Setiap Tahun
VI-1
VI-2
BAB VII PENUTUP
Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta disusun dengan memperhitungkan
seluruh
potensi
dan
kebutuhan
(kekuatan,
kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi
dokumen
merupakan
administrasi
pencerminan
saja,
aspirasi
karena
secara
pembangunan
substansial
yang
memang
dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.
BUPATI BOGOR WAKIL,
Hj. NURHAYANTI
VII-1
INSTRUMEN VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD Urusan : SKPD : NO
OUTLINE ISI RENSTRA
URAIAN SISTEMATIKA
BAB I
KOMENTAR TERHADAP MUATAN DOKUMEN/VERIFIKASI*
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi
1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan
-
-
Renstra : dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun Fungsi Renstra : pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD selama 5 tahun dalam menjabarkan program dan kegiatan tahunan Proses penyusunan Proses penyusunan : mengikuti mekanisme sesuai Lampiran IV Permendagri Nomor 54/2010 Keterkaitan Renstra antar tingkatan pemerintahan : bagan alir, sesuai Permendagri 54/2010 (Gb. 1.1)
CONTOH : Uraian pada sub bab 1.1, telah sesuai dengan sistematika penyusunan dan subtansinya telah dimuat seluruhnya
yang harus ada : CONTOH : UU No. 14 tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Permendagri No. 54 tahun 2010 belum dicantumkan dalam Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat landasan hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
NO
OUTLINE ISI RENSTRA
URAIAN SISTEMATIKA
-
-
-
-
-
-
-
-
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018
KOMENTAR TERHADAP MUATAN DOKUMEN/VERIFIKASI*
NO
OUTLINE ISI RENSTRA
URAIAN SISTEMATIKA -
-
-
1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah kabupaten Bogor Nomor 9 tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah Perda Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 Aturan Perundangan lainnya yang terkait SPM dan aturan kementerian vertikal terkait
Maksud : secara umum Tujuan : Uraian per poin
sesuai Lampiran IV Permendagri No. 54 tahun 2010
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang
Tabel-tabel dan Gambar 2,1 Tupoksi SKPD berdasarkan Perda Bagan Struktur Organisasi SKPD (Gb.2.1) 2,2 Daftar Kondisi Smberdaya Aparatur SKPD 2,3 Kondisi Aset SKPD 2,4 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD ..................*) Kabupaten Bogor
KOMENTAR TERHADAP MUATAN DOKUMEN/VERIFIKASI*
NO
URAIAN SISTEMATIKA telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui renstra SKPD ini 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dsb 2.2 Sumber Daya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah (disajikan juga dalam bentuk tabel) 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota
OUTLINE ISI RENSTRA 2,5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD .................*) Kabupaten Bogor 2,6 Permasalahan SKPD hingga tahun 2013 ( internal )
KOMENTAR TERHADAP MUATAN DOKUMEN/VERIFIKASI*
NO
OUTLINE ISI RENSTRA
URAIAN SISTEMATIKA (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Analisis isu strategis lingkup urusan SKPD (eksternal, mencakup kebijakan daerah, pusat, permasalahan implementasi pelayanan)
1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya
3,1
1.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah
3,2
1.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun
3,3
KOMENTAR TERHADAP MUATAN DOKUMEN/VERIFIKASI*
NO
URAIAN SISTEMATIKA
OUTLINE ISI RENSTRA
Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota (KECUALI KECAMATAN TIDAK PERLU) 1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. 1.5 Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari 1. gambaran pelayanan SKPD; 2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota; 4. implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan 5. implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana
3,4 Analisis SWOT- Pemetaan kekuatan/kelemahan/ peluang/dan ancaman dalam mengatasi permasalahan Faktor Internal : Lingkup SKPD Faktor Eksternal : Di luar SKPD
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1.1 Visi dan Misi SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD
4,1 Sinergi Visi dan Misi SKPD terhadap Visi dan Misi Pemerintah kabupaten Bogor
1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan
4,2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD ...............*)
KOMENTAR TERHADAP MUATAN DOKUMEN/VERIFIKASI*
NO
URAIAN SISTEMATIKA
OUTLINE ISI RENSTRA
KOMENTAR TERHADAP MUATAN DOKUMEN/VERIFIKASI*
tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD (DILENGKAPI TABEL) 1.3 Strategi dan Kebijakan SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif) (DILENGKAPI TABEL)
5,1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD..................*) Kabupaten Bogor
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD (DILENGKAPI TABEL)
* **
6,1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Ditulis/dikemukakan komentar muatan dokumen sesuai Bab dan Sub Bab yang menyangkut sistematika penyusunan, metode analisis, kedalaman subtansi serta keterkaitan dengan dokumen RPJMD Ditulis/dikemukakan rekomendasi terhadap hasil verfikasi
MENGETAHUI/MENYETUJUI
NO
URAIAN SISTEMATIKA KEPALA BIDANG.....................
(Nama dan Tanda Tangan)
OUTLINE ISI RENSTRA
KOMENTAR TERHADAP MUATAN DOKUMEN/VERIFIKASI*
REKOMENDASI HASIL VERIFIKASI**
-
Sudah sesuai
-
Cantumkan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai salah satu landasan hukum penyusunan renstra SKPD
REKOMENDASI HASIL VERIFIKASI**
REKOMENDASI HASIL VERIFIKASI**
REKOMENDASI HASIL VERIFIKASI**
REKOMENDASI HASIL VERIFIKASI**
REKOMENDASI HASIL VERIFIKASI**
REKOMENDASI HASIL VERIFIKASI**
VERIFIKATOR
REKOMENDASI HASIL VERIFIKASI**
(Nama dan Tanda Tangan)
TABEL 2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD (………………………………………..) BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BOGOR NOMOR ……… TAHUN ……. TENTANG…….. (PEMBEN
NO 1 2 3
ORGANISASI KEPALA SEKRETARIAT SUB BAGIAN ……………….. BIDANG/BAGIAN …….. SEKSI/SUB BIDANG ….. UPT ……… DST …………….
UNGSI SKPD (………………………………………..) EN BOGOR NOMOR ……… TAHUN ……. TENTANG…….. (PEMBENTUKAN DINAS/LEMTEKDA/ DST)
URAIAN TUGAS UNSUR ORGANISASI
……………………………
MTEKDA/ DST)
TABEL 2.2 KONDISI SUMBERDAYA APARATUR SKPD (……………………………………..) SAMPAI DENGAN TAHUN 2013
TINGKAT PEN NO
GOLONGAN I II III IV JUMLAH
SD/SEDERAJAT
SMP/SEDERAJAT
SMA/SEDERAJAT
TINGKAT PENDIDIKAN (ORANG) D1 D2 D3
S1/D4
S2
S3
JUMLAH
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor 2013 - 2018
NO
TUJUAN
1
A
SASARAN
2
INDIKATOR SASARAN
3
UTAMA
Kode
4
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN
Tahun 1
Tahun 2
0,7239
0,7241
0,7244
0,7248
0,7252
0,7257
0,7257
2. Rasio bayi ber akte kelahiran
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
3. Rasio pasangan ber akte nikah
1,00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
72,39
72,41
82,95
90,63
100,00
100,00
100,00
245,56
249,55
253,06
256,13
258,76
260,99
260,99
76,83
77,67
78,45
79,17
79,85
80,48
80,48
belum
sudah
sudah
sudah
sudah
sudah
sudah
5461805
5634944
5813571
5997861
6187993
6384152
6384152
3,15
3,15
3,17
3,17
3,17
3,17
3,17
491400
446040
477100
439138
400833
360040
360040
10,81
9,97
8,97
7,97
6,97
6,97
6. Kepemilikan KK 7. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
11
12
Tahun 5
Rp
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp
13
14
15
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 16
8
5. Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk
10
Rp
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 4
7
4. Kepemilikan KTP Elektronik
9
Tahun 3
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 5 6 1. Program Penataan 1. Rasio Administrasi penduduk ber Kependudukan KTP persatuan pendudukan
Rp
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Rp
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp
17
18
19
Unit kerja SKPD penanggung jawab
20
Lokasi
21
8. Jumlah penduduk (jiwa)
9. Laju pertumbuhan penduduk (%) 10. Jumlah penduduk miskin 11. Persentase penduduk miskin 1,1 Mewujudkan 1. Pemerintah Daerah yang bersih dan Akuntable
Meningkatnya 1. Kepemilikan KTP pelayanan el administrasi kependudukan dan catatan sipil 2. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk.
Pengembangan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
output: Jumlah jaringan data yang tersedia
38
40
Pemeliharaan dan penataan dokumen catatan sipil
output: Jumlah dokumen pencatatan sipil yang terpelihara output : Jumlah data yang tervalidasi
43,435
43435
428
40
1.657.550.000
40
1.750.000.000
40
1.750.000.000
40
1.925.000.000
40
2.117.500.000
40
40
40
191.417.000
40
300.000.000
40
300.000.000
40
330.000.000
40
363.000.000
40
3. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK
Pengembangan Database Kependudukan
4. Kepemilikan KK
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
out put
1.614.350.000
141.481.000
40
38.500
1.750.000.000
250.000.000
40
60.000
1.750.000.000
250.000.000
40
30.000
1.925.000.000
275.000.000
40
50.000
2.117.500.000
302.500.000
40
50.000
2.117.500.000 Kasie SIK
302.500.000 Kasie Dokumentasi
2.117.500.000 Kasie SIK
363.000.000 Kasie penyuluhan
1
KET
26
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN
Tahun 1 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2
1
3 5. Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk.
5 Penyusunan Kebijakan Kependudukan
6 output :
6. Rasio bayi ber akte kelahiran
Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil
output:
7. Rasio pasangan ber akte nikah.
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang administrasi kelahiran dan kematian
8. Ketersediaan Database Kependudukan skala Propinsi.
Rp
9 250.000.000
Rp
8 40
428
50
86.634.000
0
0
output : Jumlah akta kelahiran dan kematian yang diterbitkan
62,924
50000
1.002.794.000
50.000
1.982.600.000
Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang administrasi P2 dan P3 Anak
output: Jumlah akta P2dan P3 anak yang diterbitkan
81,285
428
9.Jumlah Penduduk (jiwa).
Penyediaan informasi yang dapat di akses masyarakat
output:
1 paket
1
10. Laju pertumbuhan Penduduk .
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
40
40
11. Jumlah Penduduk Miskin (jiwa).
Validasi Data Penduduk
output: Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang tersedia output:
40
40
12. Persentase Penduduk Miskin.
Penyediaan data akta capil yang terkomputerisasi
Output:
40
143.498.000
244.325.000
782.735.000
10 40
Tahun 3
7
B. PENUNJANG
4
Tahun 2 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
450
60.000
40
11 250.000.000
200.000.000
110.486.000
721.861.300
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 12 40
30.000
400
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tahun 4
Rp
13 265.000.000
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 14 40
0
0
1.982.600.000
30.000
250.000.000
400
0
0
0
40
1.750.000.000
40
Tahun 5
Rp
15 291.500.000
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 16 40
0
2.180.860.000
275.000.000
400
0
1.925.000.000
Rp
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp
17 320.650.000
18 40
19 320.650.000
20 Kasubag Program
150.000.000
Kasubag Umum
150.000.000
30.000
2.398.946.000
302.500.000
30.000
400
0
40
Unit kerja SKPD penanggung jawab
2.117.500.000
2.398.946.000 Kasie Kaalhiran & Kematian
302.500.000 Kasie P2P3 Anak
0
40
Lokasi
21
Disdukcapil
Disdukcapil
Disdukcapil
2.117.500.000 Kasie SIK
Disdukcapil
59.800.000
40
60.000.000
0
0
0
0
0
0
Kasie SIK
Disdukcapil
0
11.520
36.106.000
0
0
0
0
0
0
Kasie Dokumentasi
Disdukcapil
751
5.400.000
750
3.000.000
500
3.000.000
1.000
3.300.000
1.100
3.630.000
1.100
3.630.000
Kasubag Umum
Disdukcapil
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing masing.
Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa surat output: Jumlah menyurat materai yang tersedia
1.059
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
Output: Jumlah rekening, telepon,listrik,air dan internet yang dibayarkan
4
4
378.240.000
12
210.000.000
12
220.000.000
4
242.000.000
4
266.200.000
4
266.200.000
Kasubag Umum
Disdukcapil
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
output: Jumlah dokumen STNK kendaraan dinas/operasion al yang diperbaharui
300
56
11.430.000
20
10.000.000
22
13.000.000
62
14.300.000
64
15.730.000
64
15.730.000
Kasubag Umum
Disdukcapil
Penyediaan jasa kebersihan kantor
output: Jumlah jasa petugas kebersihan yang dibiayai dan jumlah alat kebersihan yang tersedia
12
12
82.525.000
12
50.000.000
12
53.000.000
12
58.300.000
12
64.130.000
12
64.130.000
Kasubag Umum
Disdukcapil
Penyediaan alat tulis kantor
output: Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
1 paket
1
2.123.217.000
1
2.300.000.000
1
2.400.000.000
1
2.640.000.000
1
2.904.000.000
1
2.904.000.000
Kasubag Umum
Disdukcapil
2
KET
26
NO
TUJUAN
1
SASARAN
2
INDIKATOR SASARAN
3
Kode
4
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tahun 4
Tahun 5
Unit kerja SKPD penanggung jawab
Lokasi
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6 output: Jumlah barang cetakan dan dan penggandaan yang tersedia
7 29 paket
8 30
9 1.989.263.000
10 19
11 4.500.000.000
12 19
13 4.700.000.000
14 33
15 5.170.000.000
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 16 34
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
output:Jumlah komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor yang output: Jumlah
14 paket
14
9.561.000
15
10.000.000
16
12.000.000
17
13.200.000
18
14.520.000
18
14.520.000
Kasubag Umum
14 buku
34
3.528.000
35
3.700.000
35
4.000.000
35
4.400.000
35
4.840.000
35
4.840.000
Kasubag Umum
Bahan Logistik Kantor Output: Jumlah kebutuhan bahan logistik
1 Jenis
0
Penyediaan makan dan minum
Output: Jumlah jamuan makanan dan minuman dalam 1 tahun Rapat-rapat output:Jumla koordinasi dan kegiatan rapatkonsultasi keluar dan rapat koordinasi dalam daerah dan konsultasi kedalam dan luar daerah Penyediaan pelayanan output: Jumlah administrasi dokumen kepegawaian administrasi kepegawaian di SKPD selama 1 Penyediaan pelayanan Jumlah petugas keamanan piket pengaman kantor yang tersedia
130 org
150
78.200.000
160
75.000.000
170
80.000.000
180
88.000.000
190
96.800.000
190
96.800.000
9 paket
7
120.430.000
9
175.000.000
11
200.000.000
13
220.000.000
15
242.000.000
15
242.000.000
Kasubag Umum
26 org
26
57.875.000
26
62.000.000
26
65.000.000
26
71.500.000
26
78.650.000
26
78.650.000
Kasubag Umum & Kepegawaian
6 org
3
86.400.000
4
56.000.000
5
57.000.000
6
62.700.000
7
68.970.000
7
68.970.000
Kasubag Umum & Kepegawaian
Penyediaan pelayanan output: Jumlah administrasi barang dokumen administrasi barang di SKPD selama 1 tahun
69 buah
69
22.060.000
69
25.000.000
69
28.000.000
69
30.800.000
69
33.880.000
69
33.880.000
Kasubag Umum & Kepegawaian
0
1
166.325.000
1
250.000.000
1
300.000.000
1
330.000.000
1
363.000.000
1
363.000.000
Kasubag Umum
Disdukcapil
1 pakt
21
3.392.210.000
14
1.900.000.000
27
2.000.000.000
1
2.200.000.000
1
2.420.000.000
1
2.420.000.000 Kasubag Umum
Disdukcapil
6
1 paket
84.025.000
0
250.000.000
1
300.000.000
1
330.000.000
1
363.000.000
1
363.000.000 Kasubag Umum
Disdukcapil
3
30.000.000
3
30.250.000
3
37.000.000
3
Penyediaan bahan bacaan & Peraturan buku dan perundang-undangan majalah yang tersedia
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
117.504.000
1
Rp
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
80.000.000
1
Rp
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp
82.000.000
1
90.200.000
1
Rp
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp
17 5.687.000.000
18 34
19 5.687.000.000
20
99.220.000
1
99.220.000 subag umum kepegawaian
subag umum kepegawaian
21
Disdukcapil
Disdukcapil
3. PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur.
Pengadaan kendaraan output: dinas/ operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasion al Pengadaan peralatan output: Jumlah kantor peralatan kantor yang tersedia
Pengadaan perlengkapan kantor
input: Jumlah output: Perlengkapan kantor yang tersedia
Pengadaan instalasi jaringan listrik & telekomunikasi
output: Jumlah jaringan listrik dan telekomunikasi yang tersedia
40.700.000
3
44.770.000
3
44.770.000
Kasubag Umum
Disdukcapil
3
KET
26
NO
TUJUAN
1
SASARAN
2
INDIKATOR SASARAN
3
Kode
4
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
5 6 Pemeliharaan rutin / output: Jumlah berkala gedung kantor jaringan listrik dan telekomunikasi yang tersedia Pemeliharaan rutin / output: Jumlah berkala kendaraan kendaraan dinas operasional dinas/operasion a yang terpelihara
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN
Tahun 1 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 7 2
Tahun 2
Rp
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
8 3
9 199.000.000
117
21
Tahun 3
Rp
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
10 2
11 250.000.000
133.155.000
20
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tahun 4
Tahun 5
Rp
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp
12 1
13 280.000.000
14 3
15 308.000.000
100.000.000
21
120.000.000
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 16 3
132.000.000
Unit kerja SKPD penanggung jawab
Lokasi
Rp
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp
17 338.800.000
18 3
19 338.800.000
20 Kasubag Umum
21 Disdukcapil
145.200.000
Kasubag Umum
Disdukcapil
145.200.000
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
Output : Jumlah peralatan kantor yang tepelihara
3
3
140.050.000
13
200.000.000
96
250.000.000
3
275.000.000
3
302.500.000
3
302.500.000
Kasubag Umum
Disdukcapil
Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi jaringan listrik dan komunikasi
output: Jumlah instalasi jaringan yang terpelihara
2 line
3
30.000.000
3
30.250.000
3
37.000.000
3
40.700.000
3
44.770.000
3
44.770.000
Kasubag Umum
Disdukcapil
Pemeliharaan rutin / berkala jaringan komputer
Output : Jumah jaringan komputer yang terpelihara
24
1
39.575.000
85
60.000.000
57
60.000.000
60
66.000.000
60
72.600.000
60
72.600.000
Kasubag Umum
Disdukcapil
Pengadaan mebeleur
Output : Jumlah Mebelerer yang tersedia
1
90.275.000
2
24.870.000
2
40.000.000
2
44.000.000
2
48.400.000
2
48.400.000
Kasubag Umum
Disdukcapil
Pengadaan instalasi jaringan komputerisasi
output: jumlah Jaaringan komputer yang tersedia
4
51.000.000
4
60.000.000
4
62.000.000
4
68.200.000
4
75.020.000
4
75.020.000
Kasubag Umum
Disdukcapil
Penyusunan Dokumen UKL/UPL Graha ke PU an
output: jumlah dokumen UKL yang diterbitkan
1
50.000.000
1
55.000.000
0
0
0
Kasubag Umum
Disdukcapil
1
17.000.000.000
1
18.000.000.000
0
0
0
Kasubag Umum
Disdukcapil
1 Paket
Pembangunan gedung output: kantor tersedianya gedung kantor
0
0
0
0
0
0
0
4. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur
Disdukcapil
output : Tersedianya pakaian dinas karyawan
Tersusunnya perencanaan dan laporan yang akuntabel.
70
17.400.000
86
17.400.000
86
17.400.000
88
19.140.000
90
21.054.000
90
21.054.000
Kasubag Umum
5. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Pengiriman peserta output: Jumlah Bimbingan Teknis peserta Implementasi bimbingan Peraturan Perundang - teknis undangan implementasi peraturan perundangundangan yang Pembinaan mental Output : dan rohani bagi aparatur
Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD.
1 Paket
6.PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN
Disdukcapil
Disdukcapil
61
105
14
22.500.000
32.500.000
21
11
8.500.000
22.000.000
3
11
9.000.000
25.000.000
5
11
9.900.000
27.500.000
5
10.890.000
5
10.890.000 Kasubag Umum
Disdukcapil
13
30.250.000
13
30.250.000 Kasubag Umum
Disdukcapil
Disdukcapil
4
KET
26
NO
TUJUAN
1
SASARAN
2
INDIKATOR SASARAN
3
Kode
4
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tahun 4
Tahun 5
Unit kerja SKPD penanggung jawab
Lokasi
5 Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6 output : Jumlah dokumen lapaoran capaian kinerja dan keuangan kantor yang tersedia
7 1
8 1
9 30.742.000
10 1
11 60.000.000
12 1
13 60.000.000
14 1
15 66.000.000
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 16 1
penyusunan pelaporan keuangan semesteran
output: Jumlah dokumen laporan realisasi keuangan semesteran SKPD yang Output: Jumlah dokumen laporan akhir tahun SKPD yang tersedia
36
36
50.000.000
36
60.000.000
36
60.000.000
36
66.000.000
36
72.600.000
36
72.600.000
kasubag keuangan
Disdukcapil
25
25
50.000.000
25
60.000.000
25
60.000.000
25
66.000.000
25
72.600.000
25
72.600.000
kasubag keuangan
Disdukcapil
Penyusunan perencanaan anggaran
output: Jumlah dokumen DPA 2011 dan RKA P 2012 yang tersedia
17
120
185.700.000
120
150.000.000
120
150.000.000
120
165.000.000
120
181.500.000
120
181.500.000
kasubag keuangan
Disdukcapil
Penatausahaan keuangan SKPD
output: Jumlah dokumen keuangan administrasi keuangan program/kegiata n yang tersedia
1
60
194.900.000
60
150.000.000
60
150.000.000
60
165.000.000
60
181.500.000
60
181.500.000
kasubag keuangan
Disdukcapil
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja SKPD ( RENJA )
output: Jumlah dokumen Renstra dan Renja SKPD
12
12
50.000.000
50.000.000
12
50.000.000
12
55.000.000
12
60.500.000
12
60.500.000
kasubag program dan pelaporan
Disdukcapil
Monitoring , Evaluasi & pelaporan SKPD
output: Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program/kegiata n SKPD yang tersedia
15
14
150.000.000
12
165.000.000
15
165.000.000
15
181.500.000
15
199.650.000
15
199.650.000
kasubag program dan pelaporan
Disdukcapil
Publikasi Kinerja
output: Jumlah laporan kinerja SKPD yang diekspose dimedia massa
0
3
100.000.000
3
120.000.000
3
120.000.000
3
132.000.000
3
145.200.000
3
145.200.000
kasubag program dan pelaporan
Disdukcapil
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp
Rp
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp
17 72.600.000
18 1
19 72.600.000
20 kasubag program dan pelaporan
21 Disdukcapil
5
KET
26
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor 2013-2018
Uraian ***) 1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah & Pembiayaan Penerimaan Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Capil BELANJA
1 (2014) 2
Anggaran pada Tahun ke3 (2016) 4
2 (2015) 3 -
-
-
4 (2017) 5
5 (2018) 6
1 (2014) 7
-
2 (2015) 8 -
Realisasi Anggaran pada Tahun ke3 (2016) 9 -
4 (2017) 10
5 (2018) 11
1 (2014) 12
-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke2 (2015) 3 (2016) 4 (2017) 5 (2018) 13 14 15 16 -
-
-
-
-
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran 17 -
33.509.200.000
33.525.850.000
17.616.175.000
18.605.598.801
29.720.995.454
32.728.045.943
15.372.274.707
0,89
0,98
0,87
-
-
(19.555.000.899)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.949.802.000
4.822.910.000
6.291.175.000
6.117.298.801
3.839.936.494
4.797.298.943
4.843.804.707
0,55
0,99
0,77
-
-
(2.361.827.899)
BELANJA PEGAWAI
6.949.802.000
4.822.910.000
6.291.175.000
6.117.298.801
3.839.936.494
4.797.298.943
4.843.804.707
0,55
0,99
0,77
-
-
(2.361.827.899)
GAJI DAN TUNJANGAN Gaji Pokok Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji Iuran Asuransi Kesehatan
5.254.002.000 3.322.295.000 896.150.000 155.025.000 6.890.000 231.075.000 391.566.000 164.605.000 2.000.000 84.396.000
2.957.530.000
4.239.257.000
3.860.189.001
2.144.136.494 1.568.981.500 158.364.943 142.020.000 4.770.000 111.990.000 91.476.000 34.953.967 49.404 31.530.680
2.931.918.943
2.791.886.707
0,41 0,47 0,18 0,92 0,69 0,48 0,23 0,21 0,02 0,37
0,99
0,66
-
-
(2.358.860.249) (3.322.295.000) (896.150.000) (155.025.000) (6.890.000) (231.075.000) (391.566.000) (164.605.000) (2.000.000) (84.396.000)
TAMBAHAN PENGHASILAN PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Tamb. Penghasilan berdasar pertimbangan obyektif
1.695.800.000 1.276.200.000 419.600.000
1.865.380.000
2.051.918.000
2.257.109.800
1.695.800.000 447.800.000 173.700.000
1.865.380.000
2.051.918.000
1,00 0,35 0,41
1,00
1,00
-
-
(2.967.650) (1.276.200.000) (419.600.000)
26.559.398.000
28.702.940.000
11.325.000.000
12.488.300.000
13.737.130.000
25.881.058.960
27.930.747.000
10.528.470.000
11.581.317.000
12.739.448.700
0,97
0,97
0,93
0,93
0,93
(13.758.890.500)
5.085.633.000
7.562.700.000
7.889.000.000
8.708.700.000
9.579.570.000
4.738.677.560
7.025.607.000
7.353.070.000
8.088.377.000
8.897.214.700
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
3.840.784.500
BELANJA LANGSUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat
5.400.000
6.000.000
3.000.000
3.300.000
3.630.000
5.400.000
6.000.000
3.000.000
3.300.000
3.630.000
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
(2.017.500)
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
378.240.000
210.000.000
220.000.000
242.000.000
266.200.000
283.680.000
157.500.000
165.000.000
181.500.000
199.650.000
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
(130.190.000)
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional
11.430.000
10.000.000
13.000.000
14.300.000
15.730.000
8.001.000
7.000.000
9.100.000
10.010.000
11.011.000
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
3.227.500
(22.767.500)
Penyediaan jasa kebersihan kantor
82.525.000
50.000.000
53.000.000
58.300.000
64.130.000
81.699.750
49.500.000
52.470.000
57.717.000
63.488.700
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
Penyediaan alat tulis kantor
2.123.217.000
2.300.000.000
2.400.000.000
2.640.000.000
2.904.000.000
2.038.288.320
2.208.000.000
2.304.000.000
2.534.400.000
2.787.840.000
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
582.783.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.989.263.000
4.500.000.000
4.700.000.000
5.170.000.000
5.687.000.000
1.830.121.960
4.140.000.000
4.324.000.000
4.756.400.000
5.232.040.000
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
3.309.987.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9.561.000
10.000.000
12.000.000
13.200.000
14.520.000
9.465.390
9.900.000
11.880.000
13.068.000
14.374.800
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
3.969.000
Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangundangan
3.528.000
3.700.000
4.000.000
4.400.000
4.840.000
2.152.080
2.257.000
2.440.000
2.684.000
2.952.400
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
982.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
117.504.000
80.000.000
82.000.000
90.200.000
99.220.000
116.328.960
79.200.000
81.180.000
89.298.000
98.227.800
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
(25.049.000)
Penyediaan makanan dan minuman
78.200.000
75.000.000
80.000.000
88.000.000
96.800.000
78.200.000
75.000.000
80.000.000
88.000.000
96.800.000
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
12.000.000
120.430.000
175.000.000
200.000.000
220.000.000
242.000.000
119.225.700
173.250.000
198.000.000
217.800.000
239.580.000
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
105.070.000
Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian
57.875.000
62.000.000
65.000.000
71.500.000
78.650.000
57.875.000
62.000.000
65.000.000
71.500.000
78.650.000
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
15.412.500
Penyediaan pelayanan keamanan Kantor
86.400.000
56.000.000
57.000.000
62.700.000
68.970.000
86.400.000
56.000.000
57.000.000
62.700.000
68.970.000
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
(22.132.500)
Penyediaan pelayanan administrasi barang
22.060.000
25.000.000
28.000.000
30.800.000
33.880.000
21.839.400
24.750.000
27.720.000
30.492.000
33.541.200
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
9.510.000
21.239.290.000
20.905.370.000
3.186.000.000
3.504.600.000
3.855.060.000
20.911.072.400
20.675.070.000
2.930.200.000
3.223.220.000
3.545.542.000
0,98
0,99
0,92
0,92
0,92
(17.647.075.000)
300.000.000
330.000.000
363.000.000
300.000.000
330.000.000
363.000.000
1,00
1,00
-
-
-
171.925.000
1,00
1,00
-
-
-
(17.000.000.000)
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Luar daerah
PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pengadaan kendaraan dinas
166.325.000
250.000.000
Pembangunan gedung kantor
17.000.000.000
18.000.000.000
Pengadaan peralatan kantor
-
-
-
166.325.000
250.000.000
17.000.000.000
18.000.000.000
-
-
-
3.392.210.000
1.900.000.000
2.000.000.000
2.200.000.000
2.420.000.000
3.120.833.200
1.748.000.000
1.840.000.000
2.024.000.000
2.226.400.000
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
(1.137.210.000)
Pengadaan perlengkapan kantor
84.025.000
250.000.000
300.000.000
330.000.000
363.000.000
82.344.500
245.000.000
294.000.000
323.400.000
355.740.000
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
254.225.000
Pengadaan instalasi jaringan listrik & telekomunikasi
30.000.000
30.250.000
37.000.000
40.700.000
44.770.000
30.000.000
30.250.000
37.000.000
40.700.000
44.770.000
1,00
1,00
-
-
-
11.717.500
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
199.000.000
250.000.000
280.000.000
308.000.000
338.800.000
197.010.000
247.500.000
277.200.000
304.920.000
335.412.000
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
116.700.000
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
133.155.000
100.000.000
120.000.000
132.000.000
145.200.000
125.165.700
94.000.000
112.800.000
124.080.000
136.488.000
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
2.145.000
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
140.050.000
200.000.000
250.000.000
275.000.000
302.500.000
98.035.000
140.000.000
175.000.000
192.500.000
211.750.000
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
141.825.000
Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi jaringan listrik dan komunikasi
30.000.000
30.250.000
37.000.000
40.700.000
44.770.000
30.000.000
30.250.000
37.000.000
40.700.000
44.770.000
1,00
1,00
-
-
-
11.717.500
Pengadaan Mebeleur
90.275.000
24.870.000
40.000.000
44.000.000
48.400.000
90.275.000
24.870.000
40.000.000
44.000.000
48.400.000
1,00
1,00
-
-
-
(45.175.000)
Pengadaan instalasi jaringan komnputerisasi
51.000.000
60.000.000
62.000.000
68.200.000
75.020.000
51.000.000
60.000.000
62.000.000
68.200.000
75.020.000
1,00
1,00
-
-
-
18.905.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi
39.575.000
60.000.000
60.000.000
66.000.000
72.600.000
36.409.000
55.200.000
55.200.000
60.720.000
66.792.000
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
28.075.000
Penyusunan Dokumen UKU/UPL Graha ke PU-an
50.000.000
55.000.000
50.000.000
55.000.000
1,00
1,00
-
-
-
(50.000.000)
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
17.400.000
17.400.000
17.400.000
19.140.000
21.054.000
17.400.000
17.400.000
17.400.000
19.140.000
21.054.000
-
1,00
-
-
-
2.218.500
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
17.400.000
17.400.000
17.400.000
19.140.000
21.054.000
17.400.000
17.400.000
17.400.000
19.140.000
21.054.000
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2.218.500
229.000.000
290.500.000
34.000.000
37.400.000
41.140.000
54.325.000
30.245.000
33.730.000
37.103.000
40.813.300
0,24
0,10
0,99
0,99
0,99
(190.665.000)
22.500.000
8.500.000
9.000.000
9.900.000
10.890.000
21.825.000
8.245.000
8.730.000
9.603.000
10.563.300
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
(12.352.500)
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pengiriman peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Pembinaan mental dan rohani bagi aparatur
-
-
-
-
-
-
32.500.000
22.000.000
25.000.000
27.500.000
30.250.000
32.500.000
22.000.000
25.000.000
27.500.000
30.250.000
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
(4.312.500)
174.000.000 811.342.000
260.000.000 815.000.000
290.000.000 815.000.000
319.000.000 896.500.000
350.900.000 986.150.000
163.560.000 811.143.440
244.400.000 814.830.000
272.600.000 814.830.000
299.860.000 896.313.000
329.846.000 985.944.300
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
107.570.500
Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD
30.742.000
60.000.000
60.000.000
66.000.000
72.600.000
30.742.000
60.000.000
60.000.000
66.000.000
72.600.000
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
36.908.000
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
50.000.000
60.000.000
60.000.000
66.000.000
72.600.000
50.000.000
60.000.000
60.000.000
66.000.000
72.600.000
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
17.650.000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
50.000.000
60.000.000
60.000.000
66.000.000
72.600.000
50.000.000
60.000.000
60.000.000
66.000.000
72.600.000
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
17.650.000
Penyusunan perencanaan anggaran
185.700.000
150.000.000
150.000.000
165.000.000
181.500.000
185.551.440
149.880.000
149.880.000
164.868.000
181.354.800
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
(16.575.000)
Penatausahaan keuangan SKPD
194.900.000
150.000.000
150.000.000
165.000.000
181.500.000
194.900.000
150.000.000
150.000.000
165.000.000
181.500.000
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
(25.775.000)
50.000.000
50.000.000
50.000.000
55.000.000
60.500.000
49.950.000
49.950.000
49.950.000
54.945.000
60.439.500
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6.375.000
150.000.000
165.000.000
165.000.000
181.500.000
199.650.000
150.000.000
165.000.000
165.000.000
181.500.000
199.650.000
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
36.037.500
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Publikasi Kinerja SKPD
100.000.000
120.000.000
120.000.000
132.000.000
145.200.000
100.000.000
120.000.000
120.000.000
132.000.000
145.200.000
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
35.300.000
PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
5.683.825.000
7.104.461.300
8.232.600.000
9.085.860.000
10.019.446.000
5.336.125.720
6.683.082.687
7.799.930.000
8.609.917.000
9.495.903.700
0,94
0,94
0,95
0,95
0,95
3.635.431.500
Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi kependudukan
1.614.350.000
1.750.000.000
1.750.000.000
1.925.000.000
2.117.500.000
1.501.345.500
1.627.500.000
1.627.500.000
1.790.250.000
1.969.275.000
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
358.775.000
Pengembangan database kependudukan
1.657.550.000
1.750.000.000
1.750.000.000
1.925.000.000
2.117.500.000
1.491.795.000
1.575.000.000
1.575.000.000
1.732.500.000
1.905.750.000
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
315.575.000
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
782.735.000
721.861.300
1.750.000.000
1.925.000.000
2.117.500.000
774.907.650
714.642.687
1.732.500.000
1.905.750.000
2.096.325.000
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
1.190.390.000
Sosialisasi Pelayanan kependudukan
191.417.000
300.000.000
300.000.000
330.000.000
363.000.000
187.588.660
294.000.000
294.000.000
323.400.000
355.740.000
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
146.833.000
Pemeliharaan dan Penataan Dokumen Catatan Sipil
141.481.000
250.000.000
250.000.000
275.000.000
302.500.000
137.236.570
242.500.000
242.500.000
266.750.000
293.425.000
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
140.394.000
1.002.794.000
1.982.600.000
1.982.600.000
2.180.860.000
2.398.946.000
952.654.300
1.883.470.000
1.883.470.000
2.071.817.000
2.278.998.700
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
1.232.587.500
Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang administrasi P2 dan P3 Anak
143.498.000
200.000.000
250.000.000
275.000.000
302.500.000
140.628.040
196.000.000
245.000.000
269.500.000
296.450.000
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
138.377.000
Monografi Kependudukan
150.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
149.970.000
149.970.000
199.960.000
249.950.000
299.940.000
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
112.500.000
Penyusunan Kebijakan Kependudukan
250.000.000
250.000.000
265.000.000
291.500.000
320.650.000
249.950.000
249.950.000
264.947.000
291.441.700
320.585.870
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
48.787.500
Peningkatan pelayanan publik dlm bidang administrasi kelahiran dan kematian
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi 18 (29.720.995.454) (3.839.936.494) (3.839.936.494) (2.144.136.494) (1.568.981.500) (158.364.943) (142.020.000) (4.770.000) (111.990.000) (91.476.000) (34.953.967) (49.404) (31.530.680) (1.695.800.000) (447.800.000) (173.700.000) (14.010.209.035) 3.551.908.865
(2.017.500) (97.642.500) 2.259.250
(22.539.825) 559.471.680 3.045.188.040 3.929.310
599.020
(24.798.510) 12.000.000 104.019.300 15.412.500 (22.132.500) 9.414.900
(17.607.271.900)
171.925.000 (17.000.000.000) (1.046.233.200) 249.140.500 11.717.500 115.533.000 2.016.300 99.277.500
11.717.500 (45.175.000) 18.905.000 25.829.000 (50.000.000) 2.218.500 2.218.500 (16.294.425)
(11.981.925)
(4.312.500)
107.577.385
36.908.000
17.650.000 17.650.000 (16.561.740) (25.775.000) 6.368.625 36.037.500 35.300.000 3.495.287.955 333.660.750 284.017.500 1.178.486.100 143.896.340 136.182.180 1.170.958.125
135.609.460
112.477.500 48.777.743
