BAB I STANDAR PELAYANAN PUBLIK ( SPP ) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016

BAB I STANDAR PELAYANAN PUBLIK ( SPP ) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016

A. PENDAHULUAN Latar Belakang Dalam Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik , bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayananan di lingkungan masing – masing. Sebagaimana berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, mengartikan pelayanan publik sebagai kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan.atau pelayanan administrasi yang disediakan penyelenggara

pelayanan

publik.

Dalam

penyelenggaraan

pelayanan

publik,

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu institusi penyelenggara pelayanan publik sehingga secara tertulis wajib menyusun standar pelayanan publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi merupakan instansi pelaksana penyelenggara pelayanan yang memiliki domain fungsi pelayanan bidang administrasi kependudukan dan pencatataan sipil. Pelayanan yang diberikan bersifat pelayanan administrasi kepada masyarakat. Sebagai instansi pelaksana bahwa urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu urusan wajib yang harus dikelola dan dilaksanakan secara baik oleh pemerintah, dan berdasarkan pasal 11 dan pasal 12 Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa penyelenggara urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang penilaian kinerja unit pelayanan publik, bahwa standar pelayanan dan maklumat pelayanan dan sistem, mekanisme dan prosedur merupakan pointpoint penting yang menjadi dasar dalam pengukuran kinerja pelayanan publik suatu lembaga atau organisasi pemerintah.. Dalam pelaksanaan pelayanan ada unsur yang lain juga memiliki tingkat koherensi yang tinggi dengan pencapaian aspek pelayanan yang berbasis pada excellent servise / kepentingan pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara. Sehingga perlu diselaraskan antara kemampuan sumber daya yang dimiliki penyelenggara dengan kebutuhan masyarakat

1

serta kondisi lingkungan di mana satuan kerja atau instansi pelaksana sebagai penyelenggara tersebut mempunyai domain fungsi pelayanan komprehensif.

Visi, Misi dan Ruang Lingkup Tugas B. VISI : “Terwujudnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan Dokumen Kependudukan” Pokok – pokok Visi : 1. Kesadaran akan kepemilikan Dokumen Kependudukan adalah berdasarkan kaidah universal dan hukum positif Indonesia, melalui proses sosialisasi, masyarakat sadar akan kewajiban sebagai penduduk Kabupaten Banyuwangi untuk melaporkan peristiwa penting kejadian yang dialami karena membawa akibat terhadap penerbitan Dokumen yang sah dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara. 2. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen Resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana sebagai wujud pengakuan Negara atas status sipil dan status keperdataan setiap warga Negara, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Penjelasan Visi dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Sadar akan kepemilikan dokumen Kependudukan adalah kaidah universal dan hukum positif Indonesia yang memberikan perlindungan, pengakuan dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap warga Negara, melalui proses sosialisasi, implementasi akan pentingnya setiap peristiwa yang dialami setiap warga Negara, artinya setiap warga Negara didukung / dilengkapi dengan dokumen kependudukan yang dimilikinya; 2. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

C. MISI :“ Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang prima” Perumusan Misi : 1. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang tertib sebagai wujud Pengakuan Negara atas status sipil dan status keperdataan setiap warga negara. 2. Mewujudkan aparatur yang bersih dan profesional untuk mendukung terwujudnya good and clean governance dalam penyelenggaraan pelayanan yang prima. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dengan memanfaatkan IT sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan. 4. Memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga Negara. 5. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan. 2

6. Meningkatkan kesadaran penduduk akan fungsi akta sebagai persyaratan mendapatkan pelayanan publik bila tidak dipenuhi mengakibatkan tidak terlindunginya hak sipil anak. 7. Mewujudkan pemanfaatan akta kematian sebagai persyaratan pengalihan hak waris dan pencatatan perkawinan (status cerai mati). 8. Mewujudkan penataan arsip kearsipan dokumen kependudukan sesuai dengan standar Kearsipan nasional. 9. Mewujudkan pengembangan jaringan aplikasi pendaftran penduduk dan pencatatan sipil sampai tingkat desa/kelurahan. 10. Mewujudkan Data Kependudukan yang akurat.

D. Janji Pelayanan : ( Istimewa) I khlas jujur dan penuh kesungguhan, S antun, terbuka dan cermat dalam menjalankan tugas, T anggungjawab, disiplin dan sesuai ketentuan, I novatif dan professional, M emelihara kenyamanan lingkungan kerja; E tos kerja yang selalu terjaga, W ajib member informasi secara proporsional, A kuntabel, adil dan tidak diskriminatif.

E. Motto Pelayanan :  Melayani dengan Hati,  Sepenuh Hati,  dengan Hati,  dan tidak Sesuka Hati.

RUANG LINGKUP TUGAS POKOK Tugas Pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai instansi pelaksana yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan Tugas Pokoknya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi pasal 2 dan pasal 3 sebagai berikut : a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang klependudukan dan pencatatan sipil; 3

c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

JENIS – JENIS PELAYANAN Pelayanan yang dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten banyuwangi ( instansi pelaksana) pada umumnya adalah pelayanan yang bersifat layanan administrasi. Dalam hal ini pelayanan yang diberikan menjadi tiga domain utama berdasarkan aspek pembagian urusan esensial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana diketahui bahwa dalam konsep pewadahan urusan dalam sebuah organisasi atau dikenal dengan sebutan istilah departemenisasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Banyuwangi, membagi urusan pelayanan dalam aspek unit satuan kerja Bidang Administrasi Kerpendudukan, bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan bidang Data dan Informasi Kependuidukan. Berdasarkan hal tersebut, maka kami membagi jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan 3 (tiga) hal berikut ini :

A. Bidang Administrasi Kependudukan meliputi jenis pelayanan yakni : 1. Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk; 2. Penerbitan Kartu Keluarga ( KK ); 3. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( KTP-el ); 4. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang ( SKPD ); 5. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar Daerah; 6. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri ( SKPDLN ); 7. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SKPKN); 8. Pendataan dan Pelayanan Penduduk Rentan Administrasi ; 9. Legalisir KK dan KTP; 10. Surat Keterangan Kependudukan Lainnya.

B. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil meliputi jenis pelayanan yakni : 1. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran; 2. Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan; 3. Penerbitan Kutipan Akta Perceraian; 4. Penerbitan Kutipan Akta Kematian; 5. Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak; 4

6. Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak; 7. Penerbitan Kutipan Akta Pengangkatan Anak; 8. Penerbitan Kutipan Akta Perubahan Nama; 9. Penerbitan Surat Keterangan Pengangkatan Anak; 10. Penerbitan Kutipan akta pencatatan sipil yang rusak / hilang; 11. Legalisir Akta Pencatatan Sipil.

C. Bidang Data dan Informasi Kependudukan meliputi Pengelolaan SIAK; 1. Pengelolaan Database; 2. Pemeliharaan , pengamanan dan pengawasan database kependudukan; 3. Pengelolaan Data pendudukan dengan SIAK 4. Pengelolaan Aduan melalui web, sms center.

5

BAB II STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUWANGI Dalam pelaksanaan

standar pelayanan publik disusun dengan memperhatikan

kemampuan penyelenggaraan, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Komponen standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana dan/atau fasilitias, kompetensi pelaksana atau pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayann, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan dan evaluasi kinerja pelaksana. Adapun standar pelayanan publik di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dasar hukum : a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; c. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; d. Peraturan Pelaksanaan Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan e. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP Nomor : 37 tahun 2007 Tentang aturan pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006; f. Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; h. Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendafataran Penduduk dan Pencatatan Sipil; i.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

j.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

k. Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; 6

l.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banyuwangi.

Pelayanan Administrasi Kependudukan : 1.

Perubahan Biodata Penduduk Persyaratan Pelayanan :

a. Surat Pengantar dari Kelurahan. b. Dilampiri dokumen administrasi Kependudukan : -

Kutipan Akta Kelahiran

-

Ijazah / STTB.

-

KK.

-

KTP-el.

-

Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah.

-

Kutipan Akta Perceraian.

-

Dokumen pendukung lainnya.

c. Pencatatan biodata penduduk bagi WNI yang datang dari Luar Negeri berupa : -

Paspor.

-

Dokumen Pengganti Paspor

d. Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki tinggal tetap, syaratnya berupa : -

Paspor

-

Kartu Ijin Tinggal Terbatas/ Kartu Ijin Tinggal Tetap

-

Buku Pengawasan Orang Asing ( BPOA )

Waktu Penyelesaian 7 Hari Kerja, Waktu Pelayanan : -

Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30- Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi

1. Pelayanan Kartu Keluarga (KK) Baru. Persyaratan : a. Paspor Pemohon. b. Akta Kelahiran Pemohon. c. Izin Tinggal Tetap Bagi Orang Asing. d. Ijazah Masing – Masing Anggota Keluarga Bagi WNI. e. Foto Kopi / Kutipan Akta Perkawinan. f. Surat Keterangan Pindah Datang. g. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (WNI). 7

Perubahan / Penambahan Anggota Keluarga: Persyaratan : a. Akta Kelahiran. b. Kartu Keluarga (KK) Lama yang Asli. c. Ijazah. Anggota Keluarga yang Numpang a. Kartu Keluarga asli yang akan ditumpangi. b. Surat keterangan pindah datang. c. Surat keterangan datang dari LN bagi WNI (SKDLN). Perubahan / Pengurangan Anggota Keluarga. Persyaratan :. a. Kartu Keluarga (KK) Lama yang Asli. b. Surat Keterangan Kematian/ Akta Kematian. c. Surat Keterangan Pindah Keluar Waktu Penyelesaian 7 Hari Kerja, Waktu Pelayanan : -

Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30

-

Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi.

2. Kartu Keluarga dan KTP yang Rusak/ Hilang Persyaratan : a. Surat Keterangan Kehilangan dari Desa/ Kelurahan. b. Kartu Keluarga (KK) yang Rusak. c. Dalam KTP-el rusak / Hilang Pemilik wajib lapor intansi pelaksana melalui camat/ lurah/ kepala desa paling lambat 14 hari dengan melngkapi : -

Surat keterangan dari Polsek setempat.

-

Surat peryataan penyebab terjadi rusak / hilang.

d. Foto copy Akta Kelahiran/ Ijazah/ Surat Cerai dan Nikah e. Dokumen ke imigrasian bagi orang asing. Waktu Penyelesaian 7 Hari Kerja, Waktu Pelayanan : -


-

Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi

Jenis Surat Keterangan Pindah (SKP) 1. Pindah dalam satu Kelurahan / Desa ; 2. Pindah Antar satu Kelurahan/Desa dalam satu Kecamatan ; 8

3. Pindah Antar Kecamatan dalam satu Kota ; 4. Pindah Keluar Antar Kota dan Antar Propinsi ; 5. Pindah Datang dalam satu Kota; 6. Pindah Datang Antar Kota atau Antar Propinsi

3. Surat Keterangan Pindah Datang Persyaratan : a. Surat Keterangan Pindah WNI Asli dan biodata penduduk. b. Surat Nikah / Cerai/ Surat Kematian, surat yang mendukung status seseorang. c. Akta Kelahiran, Ijazah d. Pas Photo ukuran 4x6 = 4 lembar. e. Kartu Keluarga Asli yang Ditumpangi (Penduduk Pindah Sendiri). f. Penduduk / kepala keluarga/ anggota keluarga wajib datang sendiri untuk check biometrik. Waktu Penyelesaian 7 Hari Kerja, Waktu Pelayanan : -


-


4. Surat Keterangan Pindah Keluar Persyaratan : a. Formulir F1.34 dari Kelurahan/ Desa. b. Formulir F1.36 dari Kecamatan. c. Kartu Keluarga dan KTP asli. d. Surat Nikah / Cerai/ Surat Kematian, surat yang mendukung status seseorang. e. Pas Photo ukuran 4x6 = 5 lembar. Waktu Penyelesaian 7 Hari Kerja, Waktu Pelayanan : -


-


5. Data Blank Persyaratan : a. Penduduk wajib hadir sendiri. b. Mengisi Blanko F1.01. c. Surat Keterangan pernyataan dari RT Bermaterai. 9

d. Fotocopy Paspor dan Asli ditunjukan. e. Akta Kelahiran/ Ijazah yang dimiliki f. Akta Nikah/ Akta cerai yang dimiliki. g. Pas photo ukuran 4x6 = 2 lembar. Waktu Penyelesaian 7 Hari Kerja, Waktu Pelayanan : -


-


Sarana Prasarana dan Fasilitas Ruang Pelayanan 1. Gedung Pelayanan yang Representatif

10. Ruang Ibu menyusui;

ber AC;

11. Air Minum;

2. Mesin Nomor Antrian;

12. Almari Perpustakaan;

3. Monitor Antrian;

13. Toilet;

4. Televisi;

14. Musolla;

5. Komputer;

15. Brosur / leatlet;

6. Printer;

16. Halaman parkir yang luas;

7. Meja Tulis Pelayanan;

17. Parkir gratis;

8. Kursi tunggu;

18. Petugas parkir.

9. Tempat Charger HP; Kompetensi : Kompetensi umum yang dibutuhkan sbb : -

Pendidikan formal SMA/ D3

-

Persyaratan fisik sehat, ramah dan tanggap , teliti

Kompetensi Bidang : -

Berorientasi pada pelayanan yang ramah

-

Empatik

-

Komunikatif

-

Simpatik

-

Semangat untuk berprestasi

Kompetensi Skill -

SDM yang memiliki ketrampilan dan mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi SIAK

Pengawasan  Supervisi atasan langsung.

10

 Dilakukan Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan fungsional dari Inspektorat Kabupaten Banyuwangi. Pengaduan dan Saran  Pengaduan dan saran lewat Kotak Saran.  Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  Saran

dan

Pengaduan

lewat

website

banyuwangikab.go.id

dan

email

:

[email protected]. SMS center.

Jaminan Pelayanan Dokumen kependudukan yang diterbitkan mempunyai fungsi hukum positif yaitu sebagai : a. Fungsi Hukum; b. Fungsi Statistik; c. Fungsi Kelembagaan/Pelayanan Publik.

Evaluasi Kinerja Pelaksana 1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan. 2. Evaluasi melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) yang dilakukan setiap tahun. 3. Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan ( Monev ).

PELAYANAN PENCATATAN SIPIL Jenis Persyaratan dan Waktu Penyelesaian Pelayanan. 1. Akta Kelahiran UMUM Persyaratan : a. Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/ Bidan/ Penolong Kelahiran/ Kades/ Lurah. b. Fotocopy Legalisir KK dan KTP orang tua (WNI) dan orang asing WNA pemegang izin tinggal tetap. c. Fotocopy Legalisir Kutipan Buku Nikah/ Kawin. d. Nama dan identitas 2 orang saksi kelahiran. e. Surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas. f. Fotocopy PAPSOR bagi pemegang izin kunjungan. g. Berita Acara pemeriksaan kepolisian tentang ditemukanya bayi yang tidak diketahui asal usulnya / keberdaan orang tua. 11

Waktu Penyelesaian 14 Hari Kerja. Waktu Pelayanan : -


-


2. Program Inovasi Bayi Lahir Procot Pulang Bawa Akta ( 2 in 1 ) Persyaratan : a. Mengisi formulir permohonan untuk mendapatkan akta kelahiran b. Surat keterangan kelahiran dari Dokter/ Bidan/ Penolong/ Kelahiran/ Kades/ Lurah c. Fotocopy Legalisir KK dan KTP orang tua (WNI). d. Fotocopy Legalisir Kutipan Buku Nikah/ Kawin. e. Nama dan KTP 2 orang saksi kelahiran. f. Surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas. Waktu Penyelesaian 1 Hari Kerja. Waktu Pelayanan : -


-


3. Akta Perkawinan Persyaratan : a. Surat Keterangan perkawinan dari pemuka agama/ pendeta/ penghayat kepercayaan. b. Fotocopy kutipan akta kelahiran/ ijazah. c. Surat keterangan dari desa/ kelurahan. d. Fotocopy legalisir KK dan KTP e. Pas photo suami istri ukuran 4x6 = 2 lembar f. 2 orang saksi g. Fotocopy akta perceraian / kematian jika yang bersangkutan pernah kawin. h. Izin dari Komandan bagi anggota TNI, POLRI. i.

(Perjanjian perkawinan).

j.

STMD dari Kepolisian.

k. Surat izin dari istri bagi yang berpoligami. l.

Surat izin dari pengadilan negeri bagi yang berpoligami.

m. Surat izin bagi perwakilan Negara asing WNA. n. Paspor / Dokumen ke imigrasian SKTT dari Dispenduk.

12

Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja. Waktu Pelayanan : -


-


4. Akta Kematian Persyaratan : a. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah. b. Surat dari Dokter/ Paramedis. c. Fotocopy KK dan KTP. d. Fotocopy surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) yang memiliki izin tinggal terbatas. e. Fotocopy paspor bagi WNA yang memiliki Izin kunjungan f. Fotocopy Akta Kelahiran atau Dokumen lainnya. Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja. Waktu Pelayanan : -


-


5. Akta Peceraian Persyaratan : a. Surat Silinan putusan pengadilan. b. Fotokopi KK dan KTP. Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja. Waktu Pelayanan : -


-


6. Pengakuan Anak Persyaratan : a. Surat pengantar dari desa/ Lurah b. Surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung.. c. Kutipan akta kelahiran d. Fotocopy KK dan KTP Orang tua Kandung. Waktu Penyelesaian 2 HariKerja. Waktu Pelayanan : 13

-


-


7. Pengesahan Anak Persyaratan : a. Surat pengantar dari desa/ Lurah. b. Kutipan Akta Kelahiran. c. Fotocopy kutipan Akta Perkawinan d. Fotocopy KK dan KTP pemohon. Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja. Waktu Pelayanan : -


-


8. Kutipan Kedua dst Karena Akta Hilang / Rusak Persyaratan : a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian. b. Surat Pernyataan Rusak / Hilang bermaterai 6 Ribu Rupiah. c. Fotocopy Akta yang hilang / Rusak Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja. Waktu Pelayanan : -


-


9. Perubahan Nama Persyaratan : a. Salinan penetapan pengadilan Negeri tentang perubahan nama. b. Kutipan Akta Kelahiran. c. Kutipan Akta Perkawinan e. Fotocopy Legalisir KK dan KTP. Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja. Waktu Pelayanan : -


-


14

10. Pengangkatan Anak Persyaratan : a. Surat Penetapan Keadilan tentang pengangkatan anak. b. KK dan KTP orang tua yang mengangkat. c. Kutipan Akta Kelahiran. Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja. Waktu Pelayanan : -


-


11. Perubahan Status Kewarganegaraan WNA ke WNI Persyaratan : a. Salinan Keputusan Presiden tentang perubahan Status kewarganegaraan menjadi WNI b. Salinan Keputusan Meteri. c. Kutipan Akta Kelahiran. d. Kutipan Akta Perkawinan e. Fotocopy KK, KTP dan Paspor pemohon. Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja. Waktu Pelayanan : -


-


12. Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNI ke WNA Persyaratan : a. Surat persetujuan perubahan status kewarganegaraan dari Negara yang bersangkutan. b. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran. c. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan. d. Fotocopy Paspor. Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja. Waktu Pelayanan : -


-


15

13. Pencatatan Kelahiran di Luar Negeri Persyaratan : a.

Bukti pencatatan kelahiran dari Negara bersangkutan yang dikeluarkan oleh Kedutaan Indonesia.

b.

Fotocopy Paspor RI

c.

Fotocopy Legalisir Kutipan Nikah atau bukti tertulis perkawinan. Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja. Waktu Pelayanan :

-


-


14. Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri Persyaratan : a. Bukti atau akta perkawinan dari Negara setempat. b. Akta kelahiran c. KTP dan KK yang bersangkutan bagi WNI. d. Pas photo suami istri ukuran 4x6 = 3Lembar e. Paspor/ Dokumen ke imigrasian. Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja. Waktu Pelayanan : -


-


15. Pencatatan Kematian di Luar Negeri Persyaratan : a. Surat Keterangan kematian dari Negara setempat b. Fotocopy Paspor / Identitas lainnya Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja. Waktu Pelayanan : -


-


16

16. Pencatatan Perceraian di Luar Negeri Persyaratan : a. Surat Bukti pencatatan peceraian dari Negara setempat. b. Akta perkawinan c. Fotocopy Paspor. Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja. Waktu Pelayanan : -


-


Besarnya Biaya Retribusi : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Dokumen Pencatatan Sipil tidak dikenakan Biaya atau GRATIS. Dalam Bab XVI pasal 77 tentang Sanksi Administrasi dikenakan apabila : 1. Setiap penduduk dikenakan sanksi administrasi berupa Denda apabila melampaui batas waktu pelaporan. Peristiwa Kependudukan dalam hal ini : a) Pindah datang bangi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atatu orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2); b) Pindah datang ke luar bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana yang di maksud dalam pasal 20 ayat (1); c) Pindah datang dari luar bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana yang di maksud dalam pasal 21 ayat (1); d) Pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memliki izin tinggal terbatas dan perubahan status orang asing memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1); e) Pindah datang ke luar negeri bagi orang asing yang memliki izin tinggal terbatas atatu orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1);

2. Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal : a) Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (2); b) Perkawinan sebagaimana dimaskud dalam Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 dan Pasal 36; 17

c) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1); d) Peceraian sebagimana dimaskud dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1); e) Pembatalan perceraian sebagaimana dimaskud dalam pasal 40 ayat (1); f) Pengangkatan anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan pasal 44 ayat (1) g) Pengakuan anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); h) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); i) Perubahan nama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1); j) Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1); k) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 (1); 3. Denda administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ) dan penduduk orang asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

4. Setiap penduduk sebagaimana dimaskud dalam Pasal 14 Ayat (13) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administrative paling banyak Rp. 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ). 5. Setiap orang asing yang memiliki Izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) yang berpergian tidak membawa keterangan tempat tinggal dikenai denda administrasi paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Banyuwangi,

Maret 2016

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUWANGI

SUDJANI, SH. Pembina Utama Muda NIP. 19580611 197903 1 002

18

BAB I STANDAR PELAYANAN PUBLIK ( SPP ) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016

Recommend Documents