PELAYANAN PUBLIK DALAM MENCIPTAKAN PELAYANAN PRIMA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG Oleh: Laksmi Wahyu Kurniasih, Nina Widowati JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO Jalan Profesor Haji Sudarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269 Telepon (0240 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman : http//www.fisip.undip.ac.id email
[email protected]
ABSTRAK Pelayanan merupakan kebutuhan semua manusia bahkan tidak dapat dipisahkan salah satunya adalah pelayanan Administrasi Kependudukan. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan pelayanan publik dalam menciptakan pelayanan prima di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang. Selain itu, untuk mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan pelayanan. Upaya menjawab permasalahan dan tujuan penelitian dilakukan menggunakan teori pelayanan prima dengan melihat indikator pelayanan prima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peyelenggaraan pelayanan sudah melakukan perubahan dan berjalan dengan prinsip pelayanan prima, namun hal tersebut belum optimal karena masih terdapat kendala-kendala. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan antara lain sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem informasi manajemen, dan alur pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan publik masih menunjukkan adanya kekurangan sehingga belum terselenggara dengan optimal, hal tersebut menunjukan bahwa Pelayanan Prima belum sepenuhnya tercapai. Disarankan adanya peningkatan profesionalitas sumber daya manusia, pengoptimalan penggunaan sistem informasi manajemen, penyediaan sarana dan prasarana yang representatif, serta pembenahan alur pelayanan. Kata Kunci : Pelayanan; Pelayanan Publik; Pelayanan Prima
Pertumbuhan penduduk di Kabupaten
PENDAHULUAN
Pemalang berdasarkan data tahun 2015
A. Latar Belakang Pada prinsipnya semua manusia pasti
(data
proyeksi
penduduk
Kabupaten
mempunyai kebutuhan akan pelayanan,
Pemalang Tahun 2016) jumlah penduduk di
bahkan hal tersebut tidak dapat dipisahkan
Jumlah penduduk pada tahun 2015 adalah
antara
1.459.806 jiwa, terdiri dari 744.501 jiwa
pelayanan
dengan
kehidupan
manusia.
(51%) Laki-laki dan 715.305 jiwa (49%)
Hakekat
pelayanan
seperti
perempuan. Tingkat kepadatan penduduk
dijelaskan Keputusan Menpan Nomor 63
selama lima tahun rata-rata 1.202 jiwa/km2,
tahun 2003 bahwa hakikat pelayanan
sedangkan angka migrasi selama lima
publik adalah pemberian pelayanan prima
tahun terakhir sebanyak 2.945 orang/tahun.
kepada
merupakan
Berdasarkan hal tersebut mengindikasikan
perwujudan kewajiban aparatur pemerintah
adanya pertumbuhan penduduk dan adanya
sebagai abdi masyarakat. Pelayanan prima
mobilitas penduduk yang
merupakan
perkembangan
masyarakat
pelayanan
publik
yang
yang
diberikan
wilayah
menunjukan di
Kabupaten
kepada pelanggan/ masyarakat, minimal
Pemalang. Semakain banyak penduduk dan
sesuai dengan standar pelayanan cepat,
semakin kompleks penduduk memberikan
tepat, akurat, murah, ramah.
dampak yang cukup besar antara lain
Penduduk sebagai salah satu modal
semakin banyak pula keinginan maupun
dasar pembangunan memiliki peran yang
tuntutan terhadap pemerintah. Tuntutan
sangat penting, sebab penduduk adalah
tersebut berupa peningkatan pelayanan
merupakan sumber daya terpenting dalam
diberbagai bidang pembangunan termasuk
melaksanakan pembangunan.
didalamnya
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015 No Tahun Jumlah
kependududkan dan catatan sipil. Hal itu
pelayanan
administrasi
karena setiap manusia mengalami berbagai peristiwa penting di dalam kehidupannya
2
2011
1.407.371
meliputi kelahiran, perkawinan, kematian,
3
2012
1.413.802
moblitas penduduk dan peristiwa penting
4
2013
1.454.489
lainnya.
5
2014
1.457.090
tersebut maka perlu adanya pencatatan
6
2015
1.459.806
yang
Sumber: Data Penduduk Dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tahun 2016
di
Pentingnya
catatkan
semua
pada
peristiwa
administrasi
kepedudukan. Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa:
Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dinas kependudukan dan pencacatan sipil
Kabupaten
Pemalang
2. Untuk
melihat
mendukung
faktor-faktor dan
yang
menghambat
pelaksanaan pelayanan publik dalam menciptakan pelayanan prima di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang. C. Tinjauan Pustaka
merupakan
Secara etimologis, pelayanan berasal
penyelenggara pelayanan publik di Bidang
dari kata layan yang berarti membatu/
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu
mengurus
Pelayanan Administrasi Kependudukan.
seseorang kemudian pelayanan dapat
Penyelenggaraan
apa-apa
yang
diperlukan
pelayanan
publik
diartikan sebagai: perihal/ cara melayani,
sangat
penting
service/ jasa, sehubungan dengan jual beli
umum
barang atau jasa (Poerwadarminta, dalam
kinerja pelayanan cenderung membaik dan
Hardiyansyah, 2011:11). Lebih lanjut
banyak inovasi dalam penyelenggaraan
Ratminto
pelayanan publik yang berkembang di
(2007:4-5) menjelaskan:
menjadi
isu
diperhatikan.
yang Walaupun
secara
beberapa daerah, namun pelayanan prima belum
berjalan
optimal,
hal
tersebut
ditunjukan dengan: fasilitas sarana dan prasana yang kurang representatif, prosedur pelayanan dengan alur yang masih terlalu panjang, penggunaan
sistem informasi
manajemen yang kurang optimal, waktu pelayanan yang masih terkendala faktor sumber daya manusia. B. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai
Atik
Septi
Winarsih,
Pelayanan umum diartikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemeritahan dipusat, di daerah dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan. Karakteristik pelayanan publik menurut Lembaga Adminstrasi Negara (2003) adalah sebagai berikut:
berikut : 1. Untuk
dan
mendiskripsikan
dan
menganalisis pelaksanaan pelayanan publik dalam menciptakan pelayanan prima di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
a. Memiliki dasar hukum yang jelas
dalam penyelenggaraannya; b. Memiliki kelompok kepentingan yang
luas, termasuk kelompok sasaran yang ingin dicapai;
c. Memiliki tujuan sosial; d. Dituntut
untuk
2. Kejelasan
akuntabel
kepada
publik;
Kejelasan pelayanan dapat dilihat dari adanya kepastian persyaratan
e. Memiliki konfigurasi indikator kinerja
pelayanan,
waktu
pelayanan,
yang perlu kelugasan; dan seringkali
kesesuaian tugas pokok dan fungsi
menjadi sasaran isu politik.
dinas kependudukan dan pencatatan
Pelayanan prima adalah kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan
terbaik
untuk
memfasilitasi
sipil, serta penerapan pelayanan tanpa pungutan. 3. Kepastian waktu
kemudahan pemenuhan kebutuhan dan
Kepastian waktu dapat dilihat dari
mewujudkan kepuasannya agar mereka
adanya ketentuan waktu lamanya
selalu
proses
loyal
kepada
organisasi
(Barata,2003:27).
pelayanan
dan
kepastian
waktu penyelesasian.
Arif Faizal dan Sujudi (dalam Yuningsih,2004:120)
menyampaikan
4. Akurasi produk pelayanan publik Akurasi
produk
pelayanan
dapat
secara umum wujud pelayanan yang
dilihat dengan penggunaan sistem
didambakan masyarakat adalah sebagai
informasi manajemen SIAK.
berikut: 1. Adanya
5. Kelengkapan sarana dan prasarana kemudahan
mendapatkan
pelayanan;
ditunjukkan
2. Memperoleh pelayanan secara wajar; 3. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam
Kelengkapan
pelayanan
terhadap
kepentingan yang sama;
sarana dengan
prasarana penyediaan
fasilitas umum dalam pelayanan. 6. Keamanan Keamanan
dalam
pelayanan
ditunjukkan dengan adnya penjagaan
4. Pelayanan yang jujur dan terus terang;
dan kepastian hukum. 7. Tanggung jawab
5. Pelayanan yang bermutu.
Tanggung jawab ditunjukan dengan kesesuaian pelaksanaan pelayanan
D. Oprasionalisasi Konsep 1. Kesederhanaan Prosedur Kemudahan
dalam
dengan prosedur pelayanan. pemberian
8. Kemudahan akses
pelayanan di Dinas Kependudukan
Kemudahan
dan
dengan adanya penataan letak kantor
pencatatan
kemudahan pelayanan.
proses
sipil
berupa
dan
prosedur
pelayanan.
akses
ditunjukkan
9. Kedisiplinan
Model analisis data dalam penelitian
Kedisiplinan
ditunjukkan
dengan
ini mengikuti konsep yang diberikan
sikap aparatur dalam memberikan
Miles and Hubermen (dalam Sugiyono,
pelayanan.
2009:246-253)
10. Kenyamanan
penyajian
Kenyamanan
ditunjukkan
dengan
yaitu:
data
dan
data,
verifikasi/
penyimpulan data.
ketertiban dan kepuasan masyrakat
PEMBAHASAN
baik dalam proses maupun fasilitas
A. Pelayanan
yang diberikan.
Reduksi
Publik
di
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
E. Metode Penelitian
Kabupaten Pemalang
Penelitian ini menggunakan desain
1. Kesederhanaan Prosedur
penelitian deskriptif dengan pendekatan
Kemudahan
kualitatif. Penggunaan desain penelitian
pelayanan di Dinas Kependudukan
ini
dan
bertujuan
untuk
menggambaran
dalam
pencatatan
pemberian
sipil
berupa
pelaksanaan pelayanan publik di Dinas
penerapan pola pelayanan terpadu
Kependudukan
(satu atap satu pintu) dan perbaikan
dan
Pencatatan
Sipil
Kabupaten Pemalang. Subyek penelitian dalam penelitian
fasilitas
meliputi
ruang
kantor,
fasilitas
umum,
dan
sarana
ini adalah pengguna pelayanan atau
informasi.
masyarakat pengguna pelayanan yang
2. Kejelasan
ditentukan secara insidenta. Penelitian ini
Kejelasan dalam pelayanan
menggunakan teknik triangulasi maka
adminisitrasi kependudukan dapat
untuk melaksanakan crosscheck peneliti
dilihat
juga meneliti aparatur dimulai dari Kepala
persyaratan
Dinas Kependudukan dan Pencacatan
pelayanan, kesesuaian tugas pokok
Sipil
hingga
dan fungsi dinas kependudukan dan
aparatur yang terkait bidang pelayanan,
pencatatan sipil dalam pelaksanaan
dengan menggunakan metode snowball
pelayanan,
sampling.
pelayanan tanpa pungutan (gratis).
Kabupaten
Cara
Pemalang
Pengumpulan
data
yang
Hal
dari
adanya
kepastian
pelayanan,
serta
tersebut
sudah
waktu
penerapan
diperjelas
digunakan yaitu observasi yang dilakukan
dengan adanya spanduk, banner dan
peneliti, wawancara, studi dokumentasi
brosur pelayanan.
dan studi pustaka.
3. Kepastian waktu
4. Akurasi produk pelayanan publik
Kepastian
waktu
dapat
Akurasi produk pelayanan dapat
dilihat dari adanya ketentuan waktu
dilihat dengan penggunaan sistem
lamanya
informasi
proses
kepastian
pelayanan
waktu
Pelaksanaan
dan
penyelesasian. pelayanan
Administrasi
Kependudukan
Pelaksanaan menggunakan
manajemen
SIAK.
pelayanan
dengan
SIAK
menjadikan
di
pelayanan lebih cepat dan akurat,
lakukan di Dinas Kependudukan
namun pengggunaan SIAK masih
dan Pencatatan Sipil pada jam dinas
belum optimal hal tersebut karena
yaitu senin sampai kamis jam 08.00
terendala server, koneksi internet,
WIB - 12.00 WIB dan jam 13.00
dan
WIB -15.00 WIB, sedangkan hari
manusia yang menguasai.
jumat jam 08.00 WIB - 11.00 WIB. Sedangkan
waktu
penyelesaian
kurangnya
sumber
daya
5. Kelengkapan sarana dan prasarana sarana dan prasarana adalah alat
pelayanan adalah:
penunjang
a. Akta Kelahiran : 30 hari kerja
proses upaya yang dilakukan di
b. Kutipan Akta Kelahiran II, III
dalam pelayanan publik. Pelayanan
dst : 7 hari kerja
di
Dinas
keberhasilan
suatu
Kependudukan
c. Akta Perkawinan : 7 hari kerja
Pencatatan
d. Akta Perceraian : 7 hari kerja
Pemalang sudah memberikan sarana
e. Akta Kematian : 7 hari kerja
prasarana penunjang pelaksanaan
f. Pengangkatan Anak : 7 hari
pelayanan untuk masyarakat. Sarana
kerja
Sipil
dan
Kabupaten
dan prasarana tersebut antara lain
g. Pengesahan Anak : 7 hari kerja
terdapat ruang tunggu pelayanan
h. Pengakuan anak : 7 hari kerja
yang dielngkapi AC, terdapat nomer
i. Ganti Nama : 7 hari kerja
antrean elektronik, terapat ruangan
j. Kartu keluarga
khusus merokok, tempat parkir
k. KTP-el
:
14
(menyesuaikan
: 7 hari kerja hari
kerja
server
dan
blangko)
yang disediakan gratis, mushala, toilet umum dan kantin. 6. Keamanan
l. Pelayanan pindah : 4 hari kerja
Keamanan berarti segala bentuk
m. Pelayanan Pindah-Datang : 7
pelayanan
hari kerja
yang
ada
di
atur
berdasarakan hukum dan produk pelayanan yang diberikan bernilai
hukum. Untuk menjaga keamanan
sarana pelayanan yang memadai.
dalam
Dinas
pelayanan
Dinas
Kependudukan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pencatatan
Kabupaten
Pemalang
sudah
Pemalang telah melakukan penataan
memberikan
keamanan
dengan
kantor agar akses pelayanan di
pemberian
fasilitas
CCTV,
kantor
pengamanan
dari
satpam
Sipil
dan
Kabupaten
pelayanan
mudah
yaitu
yang
dengan menerapkan pelayanan satu
bertugas siang saat pelayanan dan
atap dimana pelaksanaan pelayanan
tugas malam, selain itu data base
terpusat di satu ruangan dengan
kependudukan
beberapa
juga
diamankan
loket-loket
dengan hanya petugas tertentu yang
Untuk
dapat membukanya dan terdapatnya
pelayanan terdapat pula inovasi
kepastian hukum yang mengatur.
pelayanan yaitu dengan program
7. Tanggung jawab
memberikan
pelayanan. kemudahan
pelayanan
jemput
bola.
Meski
Tanggung jawab ditunjukan dengan
demikian
program
ini
belum
kesesuaian pelaksanaan pelayanan
berjalan karena masih terkendala
dengan prosedur pelayanan dan
belum seluruh pelayanan yang di
keterbukaan
laksanakan serta mobil pelayanan
penyelenggara
pelayanan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
sudah
yang belum tersedia. 9. Kedisiplinan
dilaksanakan
Kedisiplinan ditunjukkan dengan
sesuai dengan prosedur pelayanan
sikap aparatur dalam memberikan
yang ada meski terdapat beberapa
pelayanan.
kendala.
tugasnya
petugas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas
Kependudukan
Kabupaten
Pemalang
belum
pencatatan
memberikan
keterbukaan
akan
Pemalang
Namun
Dinas
dalam
melaksanakan pelayanan
Sipil sudah
di dan
Kabupaten baik
dalam
pengaduan, kritik dan saran karena
memberikan dalam pelayanan yaitu
belum
ditunjukkan dengan sikap petugas
tersedianya
sarana
pengaduan.
pelayanan dirasa sudah lebih ramah
8. Kemudahan akses Kemudahan
akses
dan mau menjelaskan informasi merupakan
dengan
jelas,
serta
tidak
kemudahan yang diberikan kantor
diskriminatif. Namun pelaksanaan
kemudahan tempat dan lokasi serta
pelayanan
dengan
model
dikuasakan
menjadikan
praktik
percaloan.
Ketidaktegasan
dinas
untuk menghentikan menjadi salah satu faktornya.
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik 1. Sumber Daya Manusia Sedarmayanti
10. Kenyamanan
(2009:27)
mengartikan sumber daya manusia
Kenyamanan ditunjukkan dengan
sebagai tenaga kerja atau pegawai
ketertiban dan kepuasan masyarakat
dalam
baik dalam proses maupun fasilitas
mempunyai peran penting dalam
yang diberikan. Kenyamanan dalam
mencapai
pelayanan
pelaksanaan
daya manusia dalam pelayanan
pelayanan di Dinas Kependudukan
publik di Dinas Kependudukan dan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Pencatatan Sipil menjadi faktor
Pemalang
dengan
sangat
antrean
oprasional
dalam
yaitu
diberlakukannya
sistem
suatu
organisasi,
yang
keberhasilan.
sumber
diperlukan
sebagai
pelayanan.
Dalam
dengan menggunakan nomer antre
pelaksanaan
elektronik, dan tersedianya ruang
Kependududkan
tunggu,
ruangan
Sipil
fasilitas
kurangnya sumber daya manusia
pembenahan
pelayanan,
peningkatan
pelayanan
masih
Pencatatan
dihadapkan
bagi
parkir yang disediakan untuk para
kualitas. Secara kuantitas kurangnya
pemohon
pelayanan.
Meski
jumlah sumber daya manusia dilihat
demikian
pelayanan
terdapat
jumlah pelaksana pelayanan yang
kekurangan yaitu ruang tunggu
tersedia tidak sebanding dengan
yang disediakan tidak sebanding
jumlah pemohon pelayanan yang
dengan
banyak. Selain itu secara kualitas
melakukan
pemohon
pelayanan
yang
sehingga
kuantitas
pada
seperti mushala, toilet dan tempat
jumlah
secara
dan
Dinas
sumber
daya
maupun
manusia
pelayanan menjadi kurang tertib.
penyelenggaraan pelayanan masih
Selain itu masih terdapat para
dihadapkan kurangannya sumber
penyedia jasa (calo) di lingkungan
daya yang profesional hal tersebut
Dinas
berkaitan
Pencatatan Pemalang
Kependudukan Sipil
dan
Kabupaten
dengan
e-lecteracy
(kemampuan untuk menggunakan IT
termasuk
pengoperasian mengemban tugas.
didalamnya internet)
dan
2. Sistem Informasi Manajemen Sistem
informasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
manajemen
Kabupaten
Pemalang
telah
berhubugan pengelolaan data base.
melakukan
peningkatan
sarana
Dalam pelaksanaan pelayanan di
parasana antara lain ruang tunggu
Dinas
yang dilengkapi dengan pendingin
kependudukan
dan
Pencatatan Sipil untuk menunjang
ruangan
kinerja pelayanan publik pelayanan
dengan nomor antren elektronik,
diselenggarakan
tempat parkir, mushala, dan toilet
menggunakan
dengan sistem
informasi
(AC),
untuk
sistem
pemohon
antrean
pelayanan.
manajemen yang berbasis IT yaitu
Meskipun
dengan penggunaan SIAK (Sistem
pelayanan telah ditingkatkan namun
Informasi
Administrasi
penyelenggaraan belum sepenuhnya
Kependudukan).
Penggunaan
berjalan dengan tertib, dikarenakan
aplikasi ini menjadi faktor penting
ruang tunggu yang disediakan tidak
menjadikan pelayanan lebih efektif
sebanding
dengan
baik efektif waktu maupun biaya.
pelayanan
yang
Meskipun
SIAK
sudah
pelayanan. Hal tersebut berdampak
dimanfaatkan
dalam
pelayanan
pada
penyelenggaraan
melakukan
pelayanan
dalam pengoperasian masih terdapat
memuaskan
dan
kendala seperti koneksi dengan
masyarakat.
internet yang lama, sambungan ke
4. Alur Pelayanan
pemohon
yang
tidak
keluhan
dari
server yang trouble, kemampuan
Dalam
pengoperasian yang kurang. Hal
instansi pemerintah menggunakan
tersebut menghambat pelaksanaan
prosedur
pelayanan publik.
pedoman pelaksanaan. Pelaksanaan
3. Sarana dan Prasarana
pelaksanaan
pelayanan
pelayanan
pelayanan
sebagai
administrasi
Sarana dan prasarana merupakan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
salah satu dari standar pelayanan
Kabupaten Pemalang didasarakan
publik.
akan prosedur pelayanan yang telah
Penyediaan
sarana
dan
prasarana pelayanan yang memadai
ditetapkan
oleh
memudahkan
publik
penyelenggara sangat
menunjang
pelayanan
menentukan
dan
keberhasilan
penyelenggaraan pelayanan. Dinas
Pelayanan
hal
tersebut
proses publik
untuk
pelayanan. di
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan, alur pelayanan
masih
dirasa
terlalu
panjang
karena
beberapa
petugas.
menjadikan
harus
melalui
Hal
tersebut
brosur, banner, website, dan media
menjadi
masaa (radio),
pelayanan
menumpuk.
e. Keterbukaan
informasi
melalui
f. Pelaksanaan pengurusan pelayanan
PENUTUP
administrasi kependudukan bebas
A. Kesimpulan
pungutan biaya,
1. Pelayanan
Publik
di
Dinas
g. Kesesuaian waktu pelayanan yang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
diberikan
Kabupaten Pemalang
penyelesaian pelayanan.
Berdasarkan hasil pembasaan penelitian
yang dilakukan, dapat
disimpulkan pelayanan
bahwa publik
dan
Perubahan
ketepatan
dalam
pelayanan
yang
waktu
peningkatan
dilakukan
belum
pelaksanaan
sepenuhnya optimal, pelaksanaanya
di
pelayanan belum sepenuhnya berjalan
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dengan
Kabupaten
Pemalang
memuaskan seperti sarana prasana
melakukan
perubahan-perubahan
sudah
yang
baik
kurang
guna meningkatkan mutu pelayanan.
terlalu
Penyelenggaraan
terdapatnya
administrasi
pelayanan
kependudukan
menerapkan
sudah
prinsip-prinsip
atau
masih
representatif,
lamanya
proses
penyedia
kurang
masih
pelayanan, jasa,
dan
program inovasi pelayanan yang belum berjalan.
Hal
itu
menunjukkan
pelayanan prima. Perubahan yang
pelayanan prima belum berjalan secara
dilakukan di Dinas Kependudukan
optimal.
dan Pencatatan Sipil anara lain:
2. Faktor Pendukung dan Penghambat
a. Pelaksanaan pelayanan dengan pola
dalam
pelayanan terpadu satu atap satu
Publik
pintu,
Pelayanan Prima
b. Terdapat kepastian hukum yang mengatur pelaksanaan pelayanan, c. Pelayanan
dengan
pemanfaatan
sistem informasi manajemen SIAK, d. Inovasi pelayanan dengan program jemput bola,
Pelaksanaan dalam
Pelayanan Menciptakan
Pelaksanaan pelayanan di Dinas Kependudukan di pengaruhi oleh faktor faktor yang dapat menjadi pendukung
maupun
dapat
menghambat pelaksanaan pelayanan. a. Faktor Pendukung 1)Sumber Daya Manusia yang profesional
2)Sistem Informasi Manajemen
Perbaiakan fasilitas ruang kantor
b. Faktor Penghambat
dan pelaksanaan pelayanan dengan
1) Sarana Prasarana yang kurang memadai
untuk pelayanan yang lebih tertib
2) Alur pelayanan
perlu memerhatikan pula kondisi
B. Saran 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada di Dinas
model antrean yang dimaksudkan
Kependudukan
pencatatan
sipil.
dan
Penambahan
pelayanan
yang
selalu
banyak
pemohon,
maka
ruang
tunggu
disesuaikan dengan hal tersebut. 4. Alur
pelayanan
perlu
adanya
pembenahan dan pengkajian ulang
personil petugas dalam diperlukan
terkait
agar pelayanan lebih optimal dan
pelayanan
dibuat
untuk
dapat
memudahkan
proses
pelayanan
di
layani
Penambahan pula
personil
dengan
tinggi,
secara
cepat.
dilengkapi
kompetensi
agar
petugas
yang
pelayanan
alur
pelayanan.
Alur
sehingga pelaksanaan tidak perlu ke beberapa petugas cukup satu pintu pelayanan.
adalah pelayanan yang profesional
DAFTAR PUSTAKA
sehingga
Barata, Atep Adya. 2004. Dasar-Dasar Pelayanan Prima. Jakarta: Gramedia
pelayanan
tercipta
pelayanan prima. 2. Sistem informasi yang digunanakan oleh
Dinas
Kependudukan
Pencatatan
Sipil
dan
Kabupaten
Pemalang adalah SIAK, pentingnya penggunaan
aplikasi
ini
pelaksanaan
pelayanan
dalam
sehingga
perlu diperhatikan pula perbaikan secara berkala agar mungurangi terjadinya
hambatan
yang
disebabkan sistem informasi yang belum optimal. 3. Sarana
prasarana
memerhatikan
perlu kenyamanan
pelaksanaan proses pelayanan agar tercipta
pelayanan
prima.
Pasolong, Harbani.2007. Teori Administrasi Publik.Bandung: Alfabeta Poewardarminta, W.J.S. 1995. Kamus besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Sedarmayanti. 2011. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: Refika Aditama Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Yuningsih, Tri. (2004). Dasar-Dasar Pelayanan Instansi Pemerintah Menuju Pelayanan Prima. “Dialogue” JIAKP. Vol.1, No.1. (Januari) : 117-130
