TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (Suatu Studi Pelayanan Akta Kelahiran Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan) OLEH : ATIKA EUNIKE KEWO A. Transparansi Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh
pemerintah
(Hamid
Muhammad
2007).
Prinsip
transparansi menciptakan
kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pengelolaan
insitusi. Berkaitan dengan hal tersebut
insitusi perlu proaktif
memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat (Surya Darma 2007). Insitusi perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Insitusi perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat. Menurut Logos (2003) transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas.
Sebaliknya
transparansi
tidak
akan
banyak
bermanfaat
tanpa
dilengkapi dengan akuntabilitas. Seperti halnya di bidang kebijakan publik yang lain, keberadaan transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat mutlak untuk membangun kebijakan dan institusi yang efektif, efisien, dan adil (equitable). Lingkup transparansi dan akuntabilitas harus menjangkau beberapa tingkat kebijakan mulai
dari
perumusan
kebijakan, pengambilan keputusan, sampai pada pelaksanaannya yang terjadi di segenap institusi. Menurut
Surya
Darma
(2007)
transparan
berarti
adanya
keterbukaan.
Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan
sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi
keuangan
sangat
diperlukan
dalam
rangka
meningkatkan
dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan
di
insitusi
(Surya
Darma
2007).
Disamping
itu
transparansi dapat
menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua
siswa
dan warga insitusi melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga insitusi dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja insitusi (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga
bagi siapa saja yang membutuhkan
informasi
itu dapat dengan
mudah
mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima insitusi dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap insitusi (Surya Darma 2007). Dalam kontek pendidikan, istilah transparansi sangatlah jelas yaitu kepolosan apa adanya, tidak bohong, jujur dan terbuka terhadap publik tentang apa yang dikerjakan oleh insitusi (Hamid Muhammad,
2007), dimana data yang dilaporkan insitusi
mencerminkan realitas yang sebenarnya dan setiap perubahan harus diungkapkan secara sebenarnya dan dengan segera kepada semua pihak yang terkait (stakeholders). 2. Tujuan Transparansi Transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan kepada insitusi bahwa insitusi adalah organisasi pelayanan pendidikan yang bersih dan berwibawa, bersih dalam arti tidak KKN dan berwibawa dalam arti professional. Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara insitusi dan publik melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat (Hamid Muhammad 2007) 3. Upaya-upaya Peningkatan Transparansi Transparansi insitusi perlu ditingkatkan agar publik memahami situasi insitusi sehingga mempermudah publik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan insitusi. Adapun upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan transparansi insitusi kepada publik menurut Hamid Muhammad (2007) antara lain :
1. Pendayagunaan berbagai jalur komunikasi baik langsung maupun tidak langsung melalui temu wicara maupun media cetak maupun elektronik. 2. Menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara
mendapatkan informasi, bentuk
informasi yang dapat diakses publik dan informasi yang bersifat rahasia. 3. Membuat prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai ke publik. 4. Membuat peraturan yang menjamin hak publik untuk mendapatkan informasi insitusi, fasilitas data base dan sarana informasi dan komunikasi. 4.Indikator keberhasilan Transparansi Masih menurut Hamid Muhammad (2007) bahwa keberhasilan
transparansi
ditunjukkan oleh indikator sebagai barikut : 1. Meningkatnya keyakinan dan kepercayaan publik kepada insitusi bahwa insitusi adalah bersih dan berwibawa. 2. Meningkatnya partisipasi publik dalam penyelenggaraan insitusi. 3. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan insitusi dan. 4. Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Format
dan konsep
transparansi
yang akan kita implementasikan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari salah satu azas-azas umum penyelenggaraan negara sebagaimana diatur oleh UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Bahkan dengan diberlakukannya UURI No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sesuai dengan prisnsip keterbukaan dalam negara demokrasi
yang
mengharuskan
penyelenggaraan
negara
membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan negara. Azas keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan tetap
pemerintahan
daerah
dengan
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
Penerapan azas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kesempatan
kepada
masyarakat
untuk
mengetahui
berbagai
informasi
tentang
penyelenggaraan pemerintahan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah jaminan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui “siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya” . Menurut Utomo, (2006:77), formulasi dan implementasi otonomi daerah tidak menyimpang dari makna dan the ultimate goal, akan memberikan warna good governance bagi pemerintahan di daerah. Maksudnya bahwa pemerintahan yang penuh dengaqn kompatibilitas antar komponen, responsif, responsible, akuntabel dan transparans terhadap keberadaan, keinginan, tantangan dan tuntutan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah dapat menjamin bahwa kemandirin daerah dan masyarakat akan segera dapat cepat terealisir. Senada dengan itu Sultan Hamengkubuno ke X dalam bukunya Merajut Kembali ke Indonesia Kita (2007:230), mengemukakan bahwa transparansi akan meningkatkan akuntabilitas penyelenggraan administrasi publik. Disamping itu transparansi akan mampu mendorong munculnya partisipasi publik dalam melakukan pengawasan. Makna transparansi yang dikutipnya
dalam
Buku Pedoman Penguatan
Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri, (2002:18). Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Dengan demikian transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi. Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi Transparansi harus seimbang, juga, maupun
dengan
maupun kebutuhan
aktivitasnya akan
yang
relevan.
kerahasiaan
lembaga
informasi- informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena
pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi professional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk
menyebarluaskan keputusankeputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut. Berdasarkan uraian di atas tentang transparansi, hal ini memberikan asumsi bahwa masalah transparansi merupakan sesuatu hal yang perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan good governance. Transparansi harus menjadi komitmen dari seluruh elemen sehingga tujuan tersebut dapat dicapai. Transparansi yang telah di perdakan di beberapa kota/kabupaten di Indonensia, merupakan komitmen bersama antara legislative dan pemerintah kota/kabupaten dalam mewujudkan good governance itu sendiri. Oleh sebab itu konsep transparansi menurut Perda dimaksud keadaan dimana setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan di pemerintahan umum. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap keputusan,rekomendasi maupun kebijakan pemerintah daerah, merupakan sebuah informasi publik, selama hal itu tidak dibingkai oleh peraturan yang melindunginya. Informasi publik itu sendiri merupakan informasi yang diberikan, dibuat dan dipelihara oleh pemerintah. Informasi tersebut merupakan milik masyarakat yang dipercayakan kepada pemerintah untuk melaksanakannya. B. Permasalahan dalam Transparansi Capilduk di Minahasa Selatan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Kabupaten
Minahasa Selatan khususnya dalam pelayanan Akta
Kelahiran meski beberapa bagian pelayanan telah terbuka, namun ada banyak kelemahan yang juga terjadi dalam hal kejelasan dalam pemahaman terhadap tahapan-tahapan pengurusan akta kelahiran, banyak yang tidak jelas untuk dipahami. Sehingga sebagian mengurus akta kelahiran dengan menggunakan pihak ketiga. Faktor penghambat transparansi pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Minahasa Selatan. Faktor internal yang meliputi adanya pungutan tidak resmi, tidak efisien waktu sehingga proses penyelesaian lambat, kurangnya kedisiplinan pegawai, kurangnya sarana dan prasarana, sedangkan faktor eksternalnya meliputi masyarakat kurang memahami peraturan dan prosedur yang sudah ditetapkan dan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan, hal ini menunjukkan adanya sosialisasi yang kurang tentang pelaksanaan prosedur yang benar yang harus dijalani dalam mendapatkan pelayanan pemerintah khususnya.
Demikian disarankan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal prosedur pelayanan harus lebih diperjelas dan lebih disederhanakan agar masyarakat bisa lebih mengerti dan melibatkan masyarakat dalam pembuatan prosedur pelayanan sehingga mereka lebih tahu bagaimana prosedur yang sebenarnya, misalnya dengan memasang prosedur yang jelas diruang tunggu agar masyarakat bisa lebih mengerti tentang prosedur pelayanan khususnya dalam kepengurusan akta kelahiran dan lebih memperjelas lagi mengenai adanya penggratisan dalam pelayanan. Standar pelayanan tentang biaya pelayanan administrasi yang tidak dikenakan biaya baik di Kantor pelayanan Administrasi Akta kelahiran maupun di Dinas Capilduk Kabupaten Minahasa Selatan, sebaiknya diumumkan secara terbuka/transparan kepada masyarakat, seperti melalui papan informasi dan media online. DAFTAR PUSTAKA Dwiyanto Agus, Partini, Ratminto, et.al. 2002. Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK). UGM, Yogyakarta. Dwiyanto, Agus, 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Dwiyanto, Agus. 2009. Reformasi Birokrasi,Kepemimpinan dan Pelayan Publik: Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Gaya Media, Yogyakarta. Tahir, Arifin, 2010, Analisis Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo. Disertasi, Universitas Negeri Makassar. Menurut Krina. P makna transparansi yang dikutipnya dalam Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri, (2002:18) Utomo, Warsito. 2006. Admnistrasi Publik Baru Indonesia, Perubahan Pradigmacdari Adninistrasi Negara ke Administrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Darma.Surya . Manajemen Keuangan insitusi, Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional, 2007 Logos. 2003. Transparansi, Akuntabilitas, dan Kontrol Dalam Pembiayaan Pertahanan (Problem dan Rekomendasi), Muhammad. Hamid, 2007. Tansparansi dan Lembaga, Sinar Harapan, Jakarta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP./M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Gibson, L, J, dkk, 1989, Organisasi,Perilaku, struktur Proses ( terjemehan), Erlangga, Jakarta. Kantor Kementerian PAN RI. 2004. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. KEP/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kantor Menpan RI. 1993. Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993 Tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum.
----------------------------. 2004. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 63 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan. Moleong Lexy. 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rodas Karya Peraturan-Peraturan : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk 4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 065/241/SJ tahun 1999 perihal Petunjuk Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka SIMDUK 6. UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 7. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
