Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Desember 2015
Volume 1 Nomor 3
PENERAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN ENREKANG
Nur Ayyul Hisbani1, Musliha Karim2, Ihyani Malik3 1) 2) 3)
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh
ABSTRACT The object of research was to determine service delivery innovations in the Department of Population and Civil Registration Enrekang Regency.This research is to describe the shape of qualitative service delivery innovations in the Department of Population and Civil Registration Enrekang. This type of research is a case study. The collection of the data used interview, observation and documentation. While techniques to analyze the data used data reduction, data presentation and conclusion.Validity of the data used triangulation of time, resources, and techniques. The results showed that service delivery innovations in the form of e-ID services with the indicator 1) relative advantage, 2) compability, 3) complexity, 4) triability, 5) observability. Keywords : implementation of innovation, public services
ABSTRAK Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan inovasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan menggambarkan bentuk penerapan inovasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang. Tipe penelitian adalah studi kasus. Dalam pengumpulan data digunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data digunakan triangulasi yaitu triangulasi waktu, triangulasi sumber, dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan inovasi pelayanan publik berupa pelayanan e-KTP dengan indikator 1) keuntungan relatif, 2) kesesuaian, 3) kerumitan, 4) kemungkinan dicoba, 5) kemudahan diamati. Kata kunci : penerapan inovasi, pelayanan publik
266
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Desember 2015
PENDAHULUAN Salah
satu
pemerintahan
yang
menjadi instansi
bergerak
di
bidang pelayanan publik, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang
bertugas
kepengurusan kartu tanda penduduk (KTP), ataupun akte kelahiran yang meningkat
kebutuhannya
setiap
tahunnya. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang baik dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan
harapan
karena
pada
kenyataannya pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan
sebagai
pihak
yang
“melayani” bukan yang dilayani. Oleh karena itu, pada dasarnya dibutuhkan
reformasi
pelayanan
publik dengan mengembalikan dan
pelayanan
masyarakat
terhadap negara, meskipun negara berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat (Sinambela, 2006: 4). Sebagai implementasi Undang-
menyediakan
pelayanan kepada masyarakat terkait
Volume 1 Nomor 3
Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 7 ayat (4) huruf c, tentang pelayanan publik, maka ditetapkan pada tahun 2014
sebagai
pelayanan
tahun
publik
memfokuskan implementasi
inovasi
sebagai
upaya
kebijakan
dan
kebijakan
terarah,
mendalam dan berkesinambungan dalam
membangun
pelayanan
publik
di
inovasi lingkungan
kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah
yang
diharapkan
akan
mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Menurut
Damanpour
dalam
Suwarno, (2008: 9) mengatakan bahwa
pelayanan
inovasi
dapat
berupa produk atau jasa yang baru, teknologi
yang
baru,
teknologi
mendudukkan “pelayan” dan yang
proses produksi yang baru, sistem
“dilayani”
struktur dan administrasi baru atau
ke
sesungguhnya. seharusnya
pengertian
yang
Pelayanan
yang
ditujukan
pada
masyarakat umum terkadang dibalik
rencana organisasi.
baru
bagi
anggota
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Desember 2015
Salah satu pelayanan terhadap masyarakat
adalah
pengelolaan
pendaftaran
penduduk
merupakan
tanggung
yang jawab
pemerintah kota/kabupaten, dimana
Volume 1 Nomor 3 267
menggantinya dengan sebuah inovasi yang baru. Inovasi baru itu tentunya juga
lebih
menjawab
segala
kebutuhan yang diperlukan untuk melengkapi data kependudukan.
dalam pelaksanaannya diawali dari
Menurut Wahab, (2003: 45)
desa/kelurahan selaku ujung tombak
beberapa
pendaftaran penduduk, hingga setiap
antara lain : a) adanya program yang
warga terdaftar secara administrasi
dilaksanakan, b) adanya kelompok
sebagai warga negara Indonesia dan
target,
sesuai
Undang-Undang
menjadi sasaran dan diharapkan akan
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
menerima manfaat dari program
Administrasi Kependudukan. Namun
tersebut, c) adanya pelaksanaan, baik
pada pelaksanaannya di lapangan
organisasi atau perorangan yang
ternyata didapati berbagai kelemahan
bertanggung
SIMDUK sebagai sebuah sistem
pengelolaan, pelaksanaan maupun
untuk mengelola data kependudukan.
pengawasan dari proses penerapan
Dimana
tersebut.
dengan
masih
pemalsuan
banyak
terdapat
identitas
karena
unsur-unsur
yaitu
penerapan
masyarakat
jawab
yang
dalam
Zangwill (dalam Ellitan dan
disebabkan kurang detailnya data-
Anatan
data mengenai penduduk. Seperti
bahwa inovasi merupakan suatu hal
yang
yang
terdapat
di
Kabupaten
2009:
penting
Enrekang, ditemukannya berbagai
keunggulan
identitas
ganda
inovasi,
identitas
yang berbeda
dengan
nomor
menguraikan
dalam
mencapai
kompetitif.
perusahaan
Tanpa
akan
mati.
di
Perusahaan yang melakukan inovasi
Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan
secara terus-menerus akan dapat
berbagai evaluasi terhadap kebijakan
mendominasi pasar, dengan kreasi,
SIMDUK ini pemerintah dalam hal
model dan penampilan produk yang
ini
dan
baru. Pada akhirnya dengan strategi
Kabupaten
inovasi akan memunculkan keunikan
Dinas
Pencatatan Enrekang
pula
10)
Kependudukan Sipil merasa
perlu
produk yang sulit ditiru pesaing.
268
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Desember 2015
Rogers dalam Suwarno, (2008:
Volume 1 Nomor 3
menawarkan cara yang lebih baru
9) menjelaskan bahwa inovasi dalam
dan
pelaksanaannya
kerumitan ini pada umumnya tidak
memiliki
atribut
lebih
baik
maka
inovasi antara lain yaitu relative
menjadi
advantage atau keuntungan relatif.
triability atau kemungkinan dicoba.
Sebuah inovasi harus mempunyai
Inovasi hanya bisa diterima apabila
keuntungan
telah teruji dan terbukti mempunyai
dan
dibandingkan
nilai
dengan
lebih inovasi
masalah
tingkat
keuntungan
yang
atau
penting,
nilai
lebih
sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai
dibandingkan dengan inovasi yang
kebaruan
lama.
yang
melekat
dalam
Sehingga
sebuah
produk
inovasi yang menjadi ciri yang
inovasi harus melewati fase uji
membedakan
lain,
publik dimana setiap orang atau
compability atau kesesuaian. Inovasi
pihak mempunyai kesempatan untuk
juga sebaliknya mempunyai sifat
menguji kualitas dari sebuah inovasi,
kompatibel atau kesesuaian dengan
observability
inovasi
ini
diamati. Sebuah inovasi harus dapat
dimaksudkan agar inovasi yang lama
diamati dari segi bagaimana ia
tidak serta merta dibuang begitu saja
bekerja dan menghasilkan sesuatu
selain karena alasan faktor biaya
yang lebih baik.
yang sedikit namun juga inovasi
Keputusan
yang
dengan
diganti.
yang
Hal
atau
kemudahan
Menteri
Negara
Aparatur
Negara
yang lama menjadi bagian dari
Pendayagunaan
proses transisi ke inovasi baru.
(KEPMENPAN) Nomor 63/ KEP/
Selain itudapat memudahkan proses
M.PAN/7/2003,
adaptasi dan proses pembelajaran
pengertian pelayanan publik yaitu
terhadap inovasi secara lebih cepat,
segala
complexity atau kerumitan. Dengan
dilaksanakan
sifatnya yang baru maka inovasi
pelayanan
mempunyai tingkat kerumitan yang
pemenuhan
lebih tinggi dibandingkan dengan
pelayanan
maupun
pelaksanaan
inovasi
Namun
ketentuan
peraturan
perundang-
sebuah inovasi
undangan.
sebelumnya.
demikian karena
kegiatan
memberikan
pelayanan
oleh
publik
yang
penyelenggara sebagai
kebutuhan
upaya
penerima
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Desember 2015
Soetopo (2007:
dalam
164)
Napitupulu
mendefinisikan
Volume 1 Nomor 3 269
diperoleh dari infroman berdasarkan hasil
wawancara.
Adapun
yang
pelayanan sebagai suatu usaha untuk
menjadi informan pada penelitian ini
membantu menyiapkan (mengurus)
adalah
apa yang diperlukan orang lain.
Kependudukan Dinas Kependudukan
Sedangkan
dan
Moenir
mendefinisikan kegiatan
yang
(2008:
pelayanan
27)
adalah
dilakukan
oleh
Kepala
Pencatatan
Enrekang,
Bidang
Sipil
Kabupaten
Sekretaris
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
seseorang atau sekelompok orang
Kabupaten
dengan landasan faktor material
Perencanaan dan Keuangan Dinas
melalui sistem prosedur dan dengan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
metode tertentu dalam rangka usaha
Kabupaten Enrekang, Kepala Bidang
memenuhi kepentingan orang lain
Pendataan dan Informasi Penduduk
sesuai dengan haknya. Sementara
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Menurut Boediono (2003: 59), yang
Sipil
dimaksud dengan pelayanan publik
masyarakat/penduduk yang sedang
adalah pelayanan yang dilakukan
mengurus e-KTP.
oleh birokrasi atau lembaga lain yang
Enrekang,
Kasubag
Kabupaten
Enrekang,
Data sekunder dalam penelitian
tidak termasuk badan usaha swasta,
ini
yang tidak berorientasi pada laba
peneliti
dari
berbagai
(profit).
laporan
atau
dokumen-dokumen
Pelayanan
diartikan
pula
publik
sebagai
dapat
yaitu data yang dikumpulkan laporan-
pemenuh
yang bersifat informasi tertulis yang
keinginan dan kebutuhan masyarakat
digunakan dalam penelitian terkait
oleh penyelenggara Negara.
pelayanan
e-KTP
di
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan
deskriptif
kualitatif.
Untuk kebutuhan pengumpulan data, peneliti
melakukan
pengumpulan
data primer yaitu data empiris yang
Kabupaten
Enrekang.
Dalam
pengumpulan data digunakan teknik observasi,
wawancara,
dan
dokumentasi dan dalam menganalisis data digunakan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.
270
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Desember 2015
Volume 1 Nomor 3
Sedangkan untuk keabsahan data
orang/penduduk yang memiliki lebih
digunakan
yaitu
dari 1 (satu) KTP walaupun berganti
triangulasi
nama ataupun pindah di daerah lain.
tiga
triangulasi
triangulasi
sumber,
waktu, dan triangulasi teknik.
Maksudnya
jika
memiliki HASIL DAN PEMBAHASAN
seseorang telah
e-KTP
atau
telah
melakukan perekaman data e-KTP di
Penerapan inovasi pelayanan
Kota Makassar, dan selanjutnya ia
publik berupa program e-KTP di
pindah lagi ke Kabupaten Enrekang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
untuk melakukan perekaman dan
Sipil Kabupaten Enrekang terdiri
seterusnya
dari 5 indikator yaitu: 1) relatif
Papua, hanya sia-sia. e-KTP yang ia
advantage (keuntungan relatif), 2)
akan miliki hanya di Kota Makassar
compability
3)
dan tidak akan pernah mendapatkan
complexity (kerumitan), 4) triability
e-KTP di daerah lainnya. Maka dapat
(kemungkinan
dikatakan sejalan dengan teori dari
(kesesuaian),
dicoba),
5)
observability (kemudahan diamati). Relative
advantage
Rogers
mungkin
pada
advantage
pindah
ke
indikator
relative
(keuntungan
relatif)
(keuntungan relatif), sebuah inovasi
bahwa
harus mempunyai keuntungan dan
mempunyai keuntungan dan nilai
nilai lebih dibandingkan dengan
lebih
inovasi
sebelumnya,
sebelumnya
dalam
arti
sebuah
inovasi
dibanding
dengan dimana
harus
inovasi inovasi
bahwa inovasi program e-KTP harus
pelayanan publik dalam hal ini
mempunyai keuntungan dibanding
program
inovasi
beberapa keuntungan antara lain
sebelumnya
yang
telah
e-KTP,
dilakukan oleh pemerintah dalam hal
memudahkan
ini
pendataan
Dinas
Pencatatan
Kependudukan Sipil
dan
Kabupaten
Enrekang. Dengan adanya program e-KTP
ini,
pemerintah
memudahkan dalam
penduduk karena tidak akan ada lagi
pemerintah penduduk
dalam dengan
meminimalisir adanya masyarakat yang memiliki KTP ganda.
bagi
pendataan
memberikan
Program e-KTP dapat menjadi terobosan untuk
baru
bagi
melakukan
pemerintah pengawasan
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Desember 2015
Volume 1 Nomor 3 271
terhadap data kependudukan dan
ganda,
meminimalisir
terjadinya
dideteksi penduduk yang mempunyai
kecurangan-kecurangan terkait data-
NIK ganda. Selain itu dalam e-KTP
data
juga
kependudukan.
Salah
satu
maka
terdapat
terlebih
dahulu
biometrik
keuntungan dari penerapan e-KTP
berfungsi
yaitu
seseorang
penyalahgunaan identitas penerima
melakukan tindakan korupsi serta
Bantuan Sosial Program Pemerintah
dalam
dan
dan sidik jari pada e-KTP yang tidak
mencegah
hal
pencegahan
untuk
yang
menghindari
penangkapan
terorisme.
Agenda
dimiliki oleh KTP konvensional.
pemerintah
sebelum
E-KTP
Maka dapat dikatakan sejalan dengan
dibagikan yaitu, pengumpulan data
teori Rogers pada indikator relative
penduduk,
dan
advantage (keuntungan relatif) yang
Beberapa
menjelaskan bahwa dalam sebuah
sektor yang bisa dimanfaatkan atau
inovasi selalu ada nilai kebaruan
menjadi
yang melekat dan menjadi ciri.
pembagian
pemberlakuan
e-KTP.
NIK
peluang
dikembangkan
untuk
dari
e-KTP
Compability
(kesesuaian),
dikemudian hari salah satunya adalah
inovasi juga sebaliknya mempunyai
untuk meningkatkan dan mendukung
sifat kompatibel atau kesesuaian
proses bisnis perbankan.
dengan inovasi yang sebelumnya.
Dalam inovasi selalu ada nilai
Hal ini dimaksudkan agar inovasi
kebaruan yang melekat dan menjadi
yang lama tidak serta merta dibuang
ciri yang membedakan dengan yang
begitu saja selain karena alasan
lain. Terlihat bahwa inovasi e-KTP
faktor biaya yang sedikit namun juga
yang dicanangkan oleh pemerintah
inovasi yang lama menjadi bagian
menunjukkan bahwa nilai kebaruan
dari proses transisi ke inovasi baru.
yang melekat dalam e-KTP yang
Inovasi
menjadi ciri yang membedakan yaitu
dicanangkan
adanya
pembagian
program secara
e-KTP
yang
serentak
di
NIK
yang
seluruh Indonesia dapat dikatakan
awal
dari
sesuai dengan inovasi atau program
pembuatan e-KTP. Hal ini dilakukan
inovasi sebelumnya, yaitu pelayanan
pemerintah karena maraknya KTP
KTP manual.
merupakan
acuan
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Desember 2015
272
Upaya pemerintah yang lain agar
dapat
memudahkan
proses
sebagai
Volume 1 Nomor 3
penerima
layanan
tapi
dirasakan pula oleh petugas pemberi
adaptasi dan proses pembelajaran
layanan.
Petugas
tersebut
terhadap inovasi program e-KTP
beradaptasi dan mempelajari tugas
secara lebih cepat yaitu dengan
dan alur kerja baru, serta harus
menempatkan sumber daya aparatur
mempersiapkan sarana dan peralatan
yang memadai. Penerapan inovasi e-
terkait
KTP ini dapat dikatakan sesuai
sebelumnya
dengan inovasi sebelumnya berupa
peralatan untuk pengurusan KTP
KTP Manual yang manfaatnya masih
konvensional.
pengurusan
e-KTP
masih
harus
yang
menggunakan
sama dengan e-KTP yaitu sebagai
Maka dapat dikatakan sejalan
bukti identitas diri. Meskipun e-KTP
dengan teori Rogers pada indikator
mempunyai lebih banyak keunggulan
compability
dibanding
namun
menyatakan bahwa inovasi dan dapat
yang
memudahkan proses pembelajaran
sehingga
terhadap inovasi secara lebih cepat.
ketika program e-KTP ini mulai
Memudahkan proses adaptasi dan
dicanangkan, respon masyarakat ada
proses
yang pro dan ada juga yang kontra.
dengan
masih
banyak
belum
ini
KTP
manual, masyarakat
mengetahuinya,
(kesesuaian)
pembelajaran adanya
yang
masyarakat
bantuan
dari
Upaya Pemerintah dalam hal
pemerintah berupa sosialisasi terkait
Dinas
prosedur pengurusan e-KTP, fungsi
Pencatatan
Kependudukan Sipil
dan
Kabupaten
Enrekang untuk memudahkan proses
dan
kegunaan
e-KTP,
serta
kecanggihan inovasi e-KTP.
adaptasi dan proses pembelajaran
Complexity
(kerumitan),
terhadap inovasi program e-KTP
sehubungan dengan sifatnya yang
yaitu pelaksanaan sosialisasi kepada
baru
masyarakat
Enrekang
mempunyai tingkat kerumitan yang
tentang prosedur program e-KTP.
lebih tinggi dibandingkan dengan
Namun
proses
inovasi sebelumnya.inovasi program
pembelajaran terkait e-KTP , bukan
e-KTP bukanlah hal yang rumit.
hanya dirasakan oleh masyarakat
walaupun ada
Kabupaten
adaptasi
dan
maka
inovasi
e-KTP
kerumitan namun
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Desember 2015
Volume 1 Nomor 3 273
bukan menjadi sebuah kendala dalam
kegunaan dan fungsi e-KTP. Tingkat
pelaksanaan
kerumitan
program
e-KTP
dari
suatu
inovasi
tersebut. Terkait complexity atau
tergantung seberapa sulit memahami
kerumitan
dan menggunakan inovasi tersebut.
dalam
pelaksanaan
e-KTP, Penerapan inovasi berupa
Semakin
e-KTP bukanlah hal yang rumit
dimengerti
karena
pengguna inovasi, maka semakin
prosedurnya
disosialisasikan
telah
melalui
media
cepat
mudah dan
inovasi
suatu dipahami
dapat
inovasi oleh
digunakan.
elektronik, media cetak, dan bertatap
inovasi e-KTP menawarkan cara
muka langsung dengan masyarakat
yang lebih baru dan lebih baik dalam
Kabupaten
Tingkat
penyebarannya. Dengan ini tingkat
kerumitan e-KTP yang tidak mampu
kerumitan pada inovasi e-KTP ini
dipahami masyarakat banyak adalah
pada umumnya bukan lagi menjadi
terletak pada chip 8 kilobyte untuk
masalah
menyimpan 27 jenis data termasuk
Penyebaran inovasi e-KTP yang
biometrik 10 sidik jari dan iris mata
dilakukan oleh pemerintah yaitu
penduduk yang terdapat dalam kartu
dalam bentuk sosialisasi kepada
e-KTP namun tidak terdapat pada
masyarakat.
Enrekang.
KTP manual. Sistem e-KTP ini juga berbasis
database
kependudukan
dalam
masyarakat.
Hal ini dapat dikatakan sejalan dengan teori Rogers pada indikator
nasional yang lekat dengan kemajuan
complexity
(kerumitan)
teknologi informasi ini terdiri atas
menyatakan
bahwa
komponen chip, pembaca data kartu,
menawarkan cara yang lebih baru
pemindai sidik jari, kamera, perekam
dan
tandatangan, dan server.
kerumitan
Masyarakat
baik pada
maka umumnya
inovasi
tingkat tidak
adanya
menjadi masalah yang penting. Pada
yang
kenyataan yang terlihat bahwa e-
dilengkapi fitur-fitur yang canggih
KTP mempunyai tingkat kerumitan
dibandingkan dengan KTP yang
yang tinggi dilihat dari sisi wujud
lama.
itu
fisik dari e-KTP karena teknologi
memahami
yang ada di dalamnya terdapat fitur-
kerumitan
pada
Namun
masyarakat
melihat
lebih
yang
e-KTP
terlepas bisa
dari
274
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Desember 2015
fitur canggih berupa spesifikasi dan format
menggunakan
sistem
pengamanan khusus. Triability dicoba),
(kemungkinan
sangat
Sebuah produk inovasi harus melewati fase uji publik merupakan tingkat apakah suatu inovasi dapat
kualitas sebuah inovasi
memang
Volume 1 Nomor 3
terikat
untuk
menggunakannya.
Suatu
Suatu inovasi dapat diuji cobakan
produk inovasi dapat berkualitas
pada keadaan sesungguhnya, inovasi
apabila dapat memberi kepuasan dan
pada umumnya lebih cepat diadopsi.
sesuai dengan kebutuhan konsumen
Untuk lebih mempercepat proses
atau masyarakat. Keunggulan e-KTP
adopsi, maka suatu inovasi harus
terletak
telah
mampu menunjukan keunggulannya.
dan
Hal tersebut sejalan dengan
fungsinya. Selain keunggulan kartu
teori Rogers pada indikator triability
e-KTP yang terletak pada chip,
(kemungkinan
keunggulan lainnya terletak pada
menyebutkan bahwa sebuah produk
sidik jari dan retina mata. Inovasi
inovasi harus melewati fase uji
hanya bisa diterima apabila telah
publik dimana setiap orang atau
teruji
pihak mempunyai kesempatan untuk
pada
dibuktikan
dan
keuntungan
penting.
dicoba terlebih dahulu atau harus
chip
yang
kecanggihan
terbukti atau
mempunyai
yang
lebih
menguji kualitas dari sebuah inovasi.
dibanding dengan KTP konvensional
Setelah melewati fase uji publik
dengan ditemukannya keunggulan-
dimana setiap orang atau pihak
keunggulan yang terdapat pada e-
mempunyai
kesempatan
untuk
KTP. Untuk memastikan tingkat
menguji kualitas e-KTP,
maka
validitas data pada e-KTP, tetap
ditemukan beberapa keunggulan dari
menggunakan
e-KTP
sidik
nilai
dicoba)
jari
sebagai
berupa
adanya
chip,
kunci utama identifikasi dan retina
biometrik dan card reader pada e-
mata sebagai pelengkap identifikasi
KTP
biometrik yang sudah teruji dalam
mencegah terjadinya pemalsuan e-
skala yang sangat besar karena
KTP atau e-KTP ganda dan juga
mencakup hampir 180 juta lebih jiwa
mencegah kecurian data.
yang berhak memiliki e-KTP.
yang
Namun
mempunyai
selain
fungsi
keunggulan-
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Desember 2015
Volume 1 Nomor 3 275
keunggulan yang dimiliki e-KTP,
inovasi e-KTP bukan hanya dipantau
terdapat pula kelemahannya, yaitu
ataupun diamati, namun pihak-pihak
tidak tampilnya tandatangan pemilik
tersebut
pada permukaan e-KTP sehingga
masukan, kritikan, bahkan kontribusi
mempersulit
yang membangun dan mensukseskan
pemilik
dalam
juga
melakukan transaksi pada lembaga
program
perbankan
pengamatan
serta
pengisian
pada
dapat
e-KTP.
memberi
Berdasarkan
beberapa
pihak,
kolom agama bagi masyarakat yang
ditemukan fungsi dari card reader
memiliki agama lain selain dari
pada
agama yang diresmikan oleh Negara.
banyak fungsi, salah satunya adalah
Observability diamati),
(kemudahan
setelah
melihat
e-KTP
yang
mempunyai
mampu mendeteksi keaslian e-KTP dengan
memastikan
NIK
dan
prosedur/proses pembuatan e-KTP,
identitas yang tercetak pada e-KTP
tentunya keseluruhan proses dengan
adalah sesuai dengan pemilik resmi
mudah dijalankan ataupun diamati
e-KTP tersebut. Dengan demikian
sejauh mana program e-KTP ini
hal ini dapat mencegah terjadinya
dapat terlaksana dan memberikan
pemalsuan e-KTP.
keuntungan serta kemudahan bagi
Pelayanan
program
masyarakat yang ingin membuat e-
manual
KTP. Program e-KTP ini dengan
dilaksanakan
mudah
diamati
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
adanya
diperlukan adanya adaptasi dengan
sistem sosialisasi yang dijalankan
program berikutnya yaitu pelayanan
oleh pemerintah. Inovasi harus dapat
program
diamati dari segi bagaimana ia
inovasi program e-KTP memiliki
bekerja.
pelaksanaannya
prosedur yang mudah dipahami serta
inovasi e-KTP dapat diamati oleh
tidak berbelit-belit, maka hal ini juga
seluruh
masyarakat,
memberikan
pemerintah,
petugas maupun masyarakat. Guna
organisasi-
menghasilkan sesuatu yang lebih
organisasi yang aktif. Pelaksanaan
baik dan berkualitas tentunya inovasi
dapat
implementasinya
dengan
Dalam
lapisan
lembaga-lembaga swasta,
maupun
yang
KTP
oleh
e-KTP,
sebelumnya aparat
namun
kemudahan
Dinas
karena
bagi
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Desember 2015
276
tersebut prosedur maupun syarat-
Volume 1 Nomor 3
berisi data perorangan yang terbatas.
syaratnya harus jelas dan mudah KESIMPULAN
dipahami, sehingga jalannya inovasi atau program e-KTP tersebut mudah diamati pelaksanaannya.
bab
Hal tersebut sejalan dengan teori
Rogers
bahwa
yang
inovasi
Berdasarkan uraian pada bab-
menjelaskan
e-KTP
dapat
sebelumnya,
memberikan
di
Dinas
Pencatatan
baik, hal ini terlihat pada upaya-
Enrekang
upaya
advantage
diantaranya
bahwa
Kependudukan
terdiri
e-KTP
penunjang
keuntungan
e-KTP,
kesimpulaan
Sipil
menata ulang sarana dan prasarana pelayanan
penulis
penerapan inovasi pelayanan publik
menghasilkan sesuatu yang lebih
pemerintah
maka
ini
dan
Kabupaten dari
relative
(keuntungan
relatif),
memberikan antara
banyak lain
mengubah tugas pokok dan fungsi
meminimalisir adanya masyarakat
aparat,
yang memiliki KTP ganda, dapat
manusia
mengubah atau
sumber
aparat
daya
sehingga
digunakan
dalam
memiliki kapasitas memadai dalam
teroris,
pelayanan e-KTP serta mengubah
setelah
pola pikir dan budaya kerja aparatur
e-KTP
agar lebih mempermudah masyarakat
masyarakat
dalam
mendapatkan
menemukan
e-KTP
di
Indonesia
pelayanan memiliki
penangkapan
compability
(kesesuaian),
membandingkan dan
KTP
antara
konvensional,
tersebut adanya
tidak kesesuaian
diantara keduanya, namun beberapa
keunggulan lebih atau lebih baik
informan
menemukan
kesesuaian
dibandingkan dengan kartu identitas
dari segi pemahaman akan fungsi
yang ada di Negara lain seperti RRC
dan kegunaan e-KTP, complexity
dan India karena e-KTP yang ada di
(tingkat kerumitan) bahwa tingkat
Indonesia dilengkapi dengan chip
kerumitan e-KTP yang tidak mampu
dan biometrik, sedangkan sistem
dipahami masyarakat banyak adalah
yang digunakan untuk mengelolah
terletak pada chip 8 kilobyte untuk
kependudukan yang ada di India dan
menyimpan 27 jenis data termasuk
RRC hanya dilengkapi chip yang
biometrik 10 sidik jari dan iris mata
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Desember 2015
penduduk yang terdapat dalam kartu e-KTP namun tidak terdapat pada KTP
manual,
pengurusan tingkat
serta
prosedur
e-KTP ini, akhirnya
kerumitan
yang
tinggi
tersebut bukan lagi menjadi masalah yang
penting,
triability
(kemungkinan dicoba). Inovasi e-KTP telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan KTP konvensional, observability , inovasi pelayanan e-KTP dapat diamati oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dari lembaga-lembaga non
pemerintah,
pemerintah dan pihak
swasta,
maupun organisasi-organisasi aktif. DAFTAR PUSTAKA Anatan, Lina dan Lena Ellitan. 2009. Manajemen Inovasi (Transformasi Menuju Organisasi Kelas Dunia). Bandung: Alfabeta. Boediono, 2003. Pelayanan Prima Perpajakan. Jakarta: Rineka Cipta. Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Moenir, A.S. 2006.Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara.
Volume 1 Nomor 3 277
Napitupulu, Paimin. 2007. Pelayanan publik dan Customer Satisfaction. Bandung: Alumni. Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasinya. Jakarta: Bumi Aksara. Suwarno, Yogi. 2008. Inovasi Di Sektor Publik. Jakarta: STIALAN Press. Republik Indonesia, UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Wahab, Solihin Abdul. 2003. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: PT Bumi Aksara.
