Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
KUALITAS PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG Oleh: RIKA SETIANI NIM. E42010025 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2015 E-mail :
[email protected]
Abstrak
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan faktor-faktor penyebab pelayanan yang berkualitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang khususnya pada pelayanan Kartu Keluarga. Penulisan skripsi ini didasarkan atas permasalahan pelayanan yang belum terlaksana dengan baik seperti keterlambatan dalam proses penyelesaian pembuatan Kartu Keluarga serta kurang pahamnya masyarakat terhadap manfaat Kartu Keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan belum maksimal karena dapat dilihat dari lima indikator. Dari kelima indikator tersebut, 3 indikator sudah tercapai dan terlaksana dengan baik, sedangkan 2 indikator lainnya belum dapat terlaksana dengan baik dikarenakan masih terdapat kekurangan dalam pelayanan yang diberikan.Berdasarkan hasil penelitian, saran dari penulis yaitu adanya perbaikan terhadap kualitas pelayanan seperti meningkatkan kehandalan pegawai, adanya penambahan jumlah pegawai, perbaikan atas fasilitas fisik dan perlengkapan sebagai sarana penunjang untuk pembuatan kartu Keluarga sehingga kualitas pelayanan dapat ditingkatkan. Kata-kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Kartu Keluarga, Pegawai
Abstrack This skripsi aims to determine the factors that cause a quality service in the department of population and civil registration districts ketapang particular on the family card service. This skripsi is based on service issues that have not been performing well such as delays in the completion of the manufacturing process of the family card as well as his lack of understanding of society to benefit the family card. Based on research results that the servive provided is not maximized and advice from its author is no improvement to the quality of service such as increasing the reliability of employee, there is increasing the number of its employees, repair of physical facilities and equipment as a means of support for the creation of a family card so that service quality can be improved. Key words : Service Quality, Family Card, Employee
1 RIKA SETIANI, NIM. E42010025 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
melayani penerbitan Kartu Tanda Penduduk
A. PENDAHULUAN
(KTP) 1.
dan
melayani
peristiwa
kependudukan/mutasi penduduk. Dengan
Latar Belakang Penelitian Saat ini pelayanan yang diberikan
dikeluarkannya peraturan presiden Nomor
oleh pemerintah masih belum maksimal
25 Tahun 2008 tentang persyaratan tata cara
dikarenakan masih ada beberapa keluhan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
yang disampaikan oleh masyarakat terhadap pelayanan
yang
diberikan.
Masyarakat
Kartu Keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang
merasa kurang puas dengan pelayanan yang
nama,
mereka
proses
keluarga serta identitas anggota dalam
mereka
keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh
perlukan. Pelayanan yang diberikan oleh
setiap kepala keluarga karena kartu keluarga
pemerintah
belum
memuat tentang data atau identitas lengkap
terdapat
tentang kepala keluarga dan anggotanya.
dapatkan
memenuhi
berkualitas
pada
kebutuhan
daerah
saat yang
dianggap
dikarenakan
masih
keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.
susunan
dan
hubungan
dalam
Kartu keluarga berlaku untuk selamanya,
Setiap warga negara harus memiliki
selama kepala keluarga tidak ada perubahan.
kartu identitas sebagai tanda kependudukan
Kartu keluarga dicetak 3 rangkap dan akan
dan keberadaannya pada suatu tempat,
diserahkan kepada kepala keluarga, ketua
daerah
RT dan Kelurahan.
atau
negara.
Identitas
tersebut
menunjukkan tentang jati diri seseorang. Sejak
lahir
seseorang
segera
23 Tahun 2006 pada pasal 61 ayat (4) yang
diidentifikasi identitasnya agar terdapat
menyatakan bahwa kartu keluarga (KK)
kejelasan atas asal usulnya dimata hukum
diterbitkan dan diberikan kepada setiap
dan pemerintahan. Identitas tersebut berupa
kepala keluarga oleh Instansi Pelaksana
kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan
kepada penduduk Warga Indonesia atau
akta kelahiran.
Warga Asing yang memilki izin tinggal
Pendaftaran pada
instansi
harus
Berdasarkan Undang-undang Nomor
penduduk
pelaksana
dilakukan
yang
tetap. Jadi setiap Warga Indonesia atau
daerah
Warga Asing yang memiliki surat izin tetap
tugasnya meliputi domisili atau tempat
atas dimana mereka tinggal maka warga
tinggal penduduk. Pendaftaran penduduk
tersebut wajib memiliki kartu keluarga agar
melayanai Penerbitan Kartu Keluarga (KK), 2 RIKA SETIANI, NIM. E42010025 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
dapat dianggap sah untuk menjadi warga
Kalimantan Barat. Berdasarkan data yang
Negara.
penulis temukan di Kalimantan Barat dalam
Pentingnya
kartu
keluarga
bagi
angka
tahun
2012,
jumlah
penduduk
semua penduduk menjadi alasan mengapa
Kabupaten Ketapang ialah sebesar 437.613
semua penduduk harus membuat kartu
jiwa, dan ini merupakan jumlah penduduk
keluarga. Setiap keluarga harus memiliki
terbesar
kartu keluarga. Kartu keluarga berisi nama,
setelah Kota Pontianak, Kabupaten Kubu
umur dan jenis kelamin keluarga tersebut.
Raya dan Kabupaten Sambas. Jumlah
Kartu keluarga biasa disebut dengan Kartu
penduduk
Keluarga.Kartu keluarga dikeluarkan oleh
membutuhkan regulasi dalam mengatur tata
kantor kelurahan setempat.Secara prinsip,
kehidupan masyarakatnya dari berbagai
kartu keluarga memang hanya sebuah
aspek, tidak terkecuali regulasi mengenai
catatan administratif, akan tetapi fungsi
administrasi kependudukan.
keempat
yang
se-Kalimantan
besar
tersebut,
Barat
tentu
kartu keluarga ini sangat penting dan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
bermanfaat karena data yang tercantum
Sipil Kabupaten Ketapang adalah salah satu
dalam kartu keluarga dapat dijadikan bukti
dinas yang menjalankan suatu pelayanan
bahwa seseorang sudah sah menjadi warga
yang diberikan kepada masyarakat dalam
negara dan berhak untuk menempati suatu
administrasi kependudukan. Pelayanan yang
daerah. Kartu keluarga sangat diperlukan
diberikan oleh Dinas Kependudukan dan
oleh setiap orang dalam kepengurusan
Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang yaitu
berbagai hal yang mengenai kependudukan.
pelayanan pembuatan kartu keluarga, kartu
Dengan adanya kartu keluarga, seseorang
tanda penduduk, pindah datang penduduk
dapat mengurus hal-hal administratif lainnya
dan
seperti Kartu Tanda Penduduk, Paspor, Akta
menyelenggarakan pelayanan administrasi
Kelahiran,
kependudukan, Dinas Kependudukan dan
Surat
Izin
Mengemudi,
akta
pendaftaran sekolah, pendataan masyarakat
Pencatatan
kurang mampu dan lain-lain.
berpedoman
Kabupaten
Ketapang
merupakan
catatan
Sipil pada
sipil.
Kabupaten Peraturan
Dalam
Ketapang Daerah
Kabupaten Ketapang Nomor 18 Tahun 2009
kabupaten yang jumlah penduduknya cukup
Tentang
Penyelenggaraan
besar jika dibandingkan dengan jumlah
Kependudukan.
Administrasi
penduduk di kabupaten lain yang ada di 3 RIKA SETIANI, NIM. E42010025 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Berdasarkan
Peraturan
Daerah
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang
Kabupaten Ketapang Nomor 18 Tahun 2009
melaksanakan
tentang
administrasi
berlaku.Berdasarkan data yang didapatkan
kependudukan pasal 60 ayat 1 yaitu kepala
oleh penulis pada saat melakukan penelitian,
dinas yang diberi kewenangan sesuai dengan
pada tahun 2012 Dinas Kependudukan dan
tanggung
jawabnya
Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang telah
dokumen
pendaftaran
penyelenggaraan
wajib
menerbitkan
yang
kartu
mendata sebanyak 35.805 kepala keluarga
keluarga atau kartu tanda penduduk paling
yang sudah memiliki Kartu Keluarga.
lama 14 (empat belas) hari masa kerja. Dari
Sedangkan pada tahun 2013 sudah terdata
Peraturan Daerah tersebut dapat dilihat
27.413 Kartu Keluarga yang terdiri dari 20
bahwa
kecamatan seKabupaten Ketapang.
pejabat
penduduk
Undang-Undang
berwenang
di
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Secara garis besar, alasan masyarakat
Kabupaten Ketapang memiliki kewajiban
belum memiliki kartu keluarga dikarenakan
untuk menerbitkan Kartu Keluarga dalam
tidak
waktu yang relatif tidak lama yakni 14
penyelesaian pembuatan kartu keluarga.
(empat belas) hari kerja, dengan kata lain
Keluhan masyarakat ini sangat beralasan
ada kepastian waktu yang dijamin oleh dinas
mengingat jarak kecamatan-kecamatan yang
terkait dalam penerbitan Kartu Keluarga.
ada di kabupaten ketapang menuju ke
Selain mengatur tentang waktu penerbitan,
kabupaten bukanlah jarak yang dekat. Jika
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009
datang ke kabupaten untuk membuat kartu
juga mengatur biaya yang dikeluarkan untuk
keluarga tentu membutuhkan waktu, biaya,
penerbitan kartu keluarga yaitu sebesar
tenaga dan lain sebagainya ditambah lagi
Rp.10.000,- untuk WNI (Warga Negara
dengan ketidakpastian waktu, tentu akan
Indonesia) dan Rp.25.000,- untuk WNA
sangat
(Warga Negara Asing). Kemudian setelah
Keterlambatan
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24
Keluarga yang menjadi penyebab kurang
Tahun
puasnya masyarakat terhadap pelayanan
2013
Kependudukan
tentang
Administrasi
menyatakan
bahwa
pembuatan, kepengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya atau gratis maka Dinas Kependudukan
yang
adanya
kepastian
menyulitkan
ada
dalam
di
waktu
dalam
masyarakat. penerbitan
Dinas
Kartu
Kependudukan
Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Selain
persoalan
ketidakpastian
waktu dalam menyelesaikan pembuatan 4
RIKA SETIANI, NIM. E42010025 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
kartu
Keluarga,
masyarakat
kurang
belakang sebelumnya, penulis mengambil
Keluarga juga menjadi permasalahan dalam
judul penelitian :” Kualitas Pelayanan di
penelitian ini. Ini dapat dilihat dari hasil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
presurvey yang penulis lakukan bahwa
Kabupaten Ketapang”.
banyak
manfaat
keluarga. Sesuai dengan penjelasan latar
Kartu
masih
terhadap
pahamnya
masyarakat
yang
tidak
mengetahui perihal kartu keluarga, baik
2.
Fokus Masalah
manfaatnya kartu keluarga maupun proses pembuatannya.
ini
penjelasan
Latar
terlihat
dari
Belakang yang telah penulis uraikan, maka
masyarakat
yang
penulis memfokuskan penelitian ini pada
ditunjukkan dari tidak adanya inisiatif untuk
Kualitas Pelayanan Kartu Keluarga (KK)
mendaftarkan
yang
kurangnya
Hal
Berdasarkan
partisipasi
diri
pada
pihak
yang
dilaksanakan
berwenang di tingkat pemerintahan desa
Kependudukan
untuk
Kabupaten Ketapang.
didata
dalam
pembuatan
kartu
dan
oleh
Dinas
Pencatatan
Sipil
keluarga. Melihat tersebut,
fenomena
Dinas
Pencatatan
Sipil
permasalahan
Kependudukan Kabupaten
3.
dan
Perumusan Masalah Rumusan
permasalahan
dari
Ketapang
penelitian ini adalah Mengapa Kualitas
seharusnya berupaya mencari solusi sebagai
Pelayanan Kartu Keluarga (KK) di Dinas
bentuk
Kependudukan
penyelesaian
dari
permasalahan
tersebut. Kondisi seperti ini harus segera
Kabupaten
diselesaikan
dengan baik?
karena
perlindungan seseorang.
hukum Perlu
menyangkut dan
diadakannya
pelaksanaan
realisasi
pembuatan
kartu keluarga bagi seluruh warga. Berdasarkan
indikasi
tertarik
untuk
belum
Sipil
terlaksana
permasalahan
membahas
4.
Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini
yaitu untuk mengungkapkan faktor-faktor penyebab pelayanan yang berkualitas di
dalam pembuatan kartu keluarga, maka penulis
Ketapang
Pencatatan
identitas
tindakan dan penanganan yang tepat dalam memaksimalkan
dan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.
dan
mengkaji mengenai kualitas pelayanan kartu 5 RIKA SETIANI, NIM. E42010025 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
5.
Manfaat Penelitian
a.
Reliability (Kehandalan) Menurut
a) Manfaat Teoritis
Fitzsimmons
ditandai
Manfaat penelitian secara teoritis ini
pemberian pelayanan yang tepat dan benar
diharapkan dapat dijadikan bahan
(Sinambela, 2010:7). Dalam ruang lingkup
telaah, kajian dan pengembangan
pelayanan, Reliability (Kehandalan) pegawai
dalam ilmu pemerintahan.
adalah menyediakan pelayanan seara cepat, tepat
b) Manfaat Praktis
waktu,
akurat
dan
memuaskan
Manfaat ini menjadi bahan masukan
masyarakat. Kemampuan yang seperti ini
kepada
Pemerintahan
harus dimiliki oleh setiap pegawai yang
terutama pada Dinas Kependudukan
memberikan pelayanan kepada masyarakat
dan
agar mereka merasa nyaman dan
Instansi
Pencatatan
Ketapang
Sipil
dalam
Kabupaten memberikan
terhadap
pelayanan kepada masyarakat dan
pelayanan
meningkatkan kualitas pelayanan.
maksimal.
pelayanan yang
demi
puas
tercapainya
berkualitas
secara
Selain itu juga dapat bermanfaat sebagai referensi bagi para penulis
b. Tangibles (Wujud)
atau peneliti yang ingin menulis di bidang yang sama.
Menurut fitzsimmons (Sinambela, 2010:7), ditandai dengan penyediaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sumber daya manusia adalah pegawai yang
B. KERANGKA
TEORI
DAN
bekerja dan bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan sumber daya
METODOLOGI
lainnya yaitu sarana dan fasilitas, peralatan 1.
dan perlengkapan yang menunjang dalam
Kerangka Teori Menurut Charles O. Jones dalam
pelayanan.
Pengantar Kebijakan Publik oleh Nashir Budiman (1996 : 304) mengemukakan tiga kegiatan
yang
menjadi
implementasi, yaitu :
pilar
dalam
c.
Responsiveness
(Ketanggapan/
respon) Menurut Fitzsimmons (Sinambela, 2010:7) ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat. Pada indikator ini, 6
RIKA SETIANI, NIM. E42010025 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
pegawai harus melaksanakan pelayanan
e.
Emphaty (Empati)
dengan cepat, tepat dan tanggap terhadap
Menurut
pendapat
Fitzsimmons
kebutuhan yang diperlukan masyarakat.
(Sinambela, 2010:7) adalah ditandai dengan
Setiap pegawai harus sanggup memberikan
tingkat
pelayanan
pertolongan
keinginan
memerlukan
Komunikasi yang baik, dan sikap yang tegas
kepada
yang
baik
masyarakat
dan yang
pertolongan dalam proses pelayanan.
kemauan dan
untuk kebutuhan
mengetahui konsumen.
dari petugas pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat demi mencapai hubungan yang baik antara petugas pelayanan dengan
d. Assurane (Jaminan) Menurut Fitzsimmons (Sinambela, 2010:7)
berpendapat
bahwa
aspek
ini
masyarakat. Melalui aspek ini, hubungan yang baik antara petugas dan masyarakat
ditandai dengan tingkat perhatian terhadap
dapat
meningkatkan
kualitas
pelayanan
etika dan moral dalam memberikan suatu
Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan
pelayanan. Pelayanan yang diberikan oleh
Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.
petugas pelayanan kepada masyarakat harus dengan cara sopan santun, ramah, serta dapat dipercaya agar masyarakat tidak
2.
Metode Penelitian
merasa ragu atas pelayanan yang telah
Penelitian merupakan suatu kegiatan
diberikan. Sikap seperti itu yang harus
yang
dimiliki oleh setiap pegawai agar dapat
memecahkan suatu masalah yang ada dalam
meningkatkan
berbagai fenomena. Untuk melakukan suatu
kualitas
pelayanan.
dilakukan
oleh
untuk
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis
penelitian,
lakukan,
melakukan
mempunyai metode penelitian agar masalah
Keluarga
yang ada dapat teruji. Metode penelitian
mendapatkan perlakuan yang baik dan
adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data
ramah dari petugas pelayanan dan pegawai
dengan
lainnya.
tidak
(Sugiyono : 2011). Dengan demikian,
dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan
penulis ingin mengungkap semua fenomena
oleh masyarakat, maka dengan sopan santun
yang terjadi di suatu instansi yaitu Dinas
pegawai akan mengarahkan dan menjawab
Kependudukan
pertanyaan masyarakat.
Kabupaten
masyarakat
pengurusan
Jika
yang
terhadap
ada
Kartu
hal-hal
yang
seorang
penulis
tujuan
dan
dan
Ketapang
penulis
kegunaan
harus
tertentu
Pencatatan secara
luas
Sipil dan 7
RIKA SETIANI, NIM. E42010025 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
menyeluruh dengan menggunakan metode
mempengaruhi kualitas pelayanan yang
penelitian
diberikan oleh petugas pelayanan kepada
sosial
dengan
paradigma
kualitatif.
masyarakat. Pada indikator reliability atau kehandalan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan
C. HASIL
PENELITIAN
DAN
memang
belum
bisa
memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat serta tepat waktu, walaupun begitu
PEMBAHASAN
pihak 1.
Sipil
instansi
selalu
berusaha
untuk
mengatasi kekurangan dan masalah yang
Reliability (Kehandalan) Berdasarkan hasil penelitian yang
terjadi
dengan
memberikan
penjelasan
dilakukan oleh penulis dapat diketahui
secara baik agar bisa diterima dengan baik
bahwa
penyebab
pula oleh masyakat mengenai keterlambatan
penyelesaian
yang terjadi pada proses pembuatan Kartu
yang
keterlambatan pembuatan
menjadi dalam
Kartu
Keluarga
adalah
Keluarga tersebut. Tidak hanya dengan
kurangnya sumberdaya manusia bahkan
memberikan penjelasan saja, tetapi ada
kurang mengerti dan pahamnya masyarakat
tindak lanjut yang diberikan oleh pihak
akan waktu penyelesaiannya. Berkas yang
instansi terhadap masalah yan dihadapi oleh
telalu banyak masuk tidak sebanding dengan
masyarakat.
sumber daya manusia sehingg kurun waktu 14 hari tidak cukup. Sehingga pelayanan
2.
Tangibles (Wujud)
yang diberikan kepada masyarakat tidak
Berdasarkan hasil penelitian dan
maksimal dan kurang puasnya masyarakat
wawancara yang penulis lakukan, dapat
terhadap pelayanan yang diberikan oleh
diketahui bahwa masih banyak kekurangan
petugas pelayanan.
yang ada di Dinas Kependudukan dan
Kendala
pejabat
Pencatatan
berada
terutama pada sarana, fasilitas, perlengkapan
ditempat dikarenakan adanya urusan kantor
dan peralatan. Kekurangan tersebut seperti
yang berada diluar dan memerlukan waktu
ada beberapa jumlah printer dan komputer
yang lama sehingga semua dokumen yang
yang rusak, kurangnya ruangan untuk
harus
tertunda.
penyimpanan berkas dan arsip dan jumlah
Penyebab-penyebab tersebut yang akan
pegawai atau tenaga sumber daya manusia
berwenang
yang
lainnya sering
ditandatangani
yaitu tidak
akan
Sipil
Kabupaten
Ketapang
8 RIKA SETIANI, NIM. E42010025 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
yang kurang serta fasilitas genset yang tidak
Pencatatan Sipil kabupaten Ketapang sudah
bisa dioperasikan. Kendala-kendala seperti
berjalan dengan baik. Penyampaian tersebut
ini
lebih
lah
yang
menjadi
penyebab
sering
disampaikan
secara
lisan
keterlambatan akan proses pembuatan dan
walaupun sudah tersedia media informasi
penerbitan
sehingga
seperti kotak pengaduan. Dengan demikian,
mempengaruhi kualitas pelayanan dari aspek
pihak dinas dapat mendengarkan langsung
tangibles atau wujudnya. Tindakan yang
keluhan yang disampaikan oleh masyarakat
dilakukan untuk mengatasi kendala yang
dan bisa cepat langsung ditangani serta
terjadi seperti perbaikan peralatan dan
langsung ditemukan solusi atas pemecahan
perlengakapan
masih
masalah tersebut. Dengan demikian tingkat
dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Akan
yang
tetapi,
diharapan tidak ada lagi keluhan yang
Kartu
Keluarga
sampai
Dianas
saat
ini
Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang akan
diberikan
akan
meningkat
dan
disampaikan oleh masyarakat.
terus menerus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang bermutu dengan
4.
Assurance (Jaminan)
melakukan perbaikan fasilitas dan sarana
Kartu Keluarga sangat penting dan
serta akan melakukan penambahan pada
memiliki jaminan hukum yang sangat kuat.
peralatan dan perlengakapan sebagai alat
Jaminan hukum atas pembuatan Kartu
penunjang proses pelaksanaan pelayanan.
Keluarga
ini
sudah
dilindungi
dan
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan 3.
Pemerintah
Responsiveness (Ketanggapan)
Daerah
sebagai
dasar
Berdasarkan hasil penelitian yang
hukumnya. Pemerintah Pusat menetapkan
telah dilakukan, aspek responsiveness atau
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
ketanggapan/respon
pegawai
Dinas
yang kemudian diubah menjadi Undang-
Kependudukan
Pencatatan
Sipil
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
dan
Kabupaten Ketapang sangat berpengaruh
Administrasi
dalam
akan
pembuatan dan penerbitan semua dokumen
diberikan dan diterima oleh masyarakat.
kependudukan tidak dipungut biaya atau
Sarana
gratis.
sebuah
pelayanan
penyampaian
yang
pengaduan
atau
Kependudukan
yaitu
keluhan kepada Dinas Kependudukan dan 9 RIKA SETIANI, NIM. E42010025 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
5.
Sipil Kabupaten Ketapang masih belum
Emphaty (Empati) Berdasarkan hasil wawancara yang
penulis
lakukan
pada
penelitian
Penyebab belum terpenuhinya indikator
lapangan, dapat diketahui bahwa setiap
ini adalah jumlah sumber daya manusia
pegawai
untuk
yang tidak sebanding dengan jumlah
kebutuhan,
berkas-berkas dokumen kependudukan
menjalin hubungan dan komunikasi yang
yang masuk setiap harinya seperti
baik serta memberikan perhatian yang baik
jumlah berkas
pula terhadap masyarakat. Sedangkan dari
harinya sekitar 50-250 berkas dan
pihak
memberikan
petugas operatornya hanya 8 orang. Ini
penilaian yang baik terhadap pelayanan
mengakibatkan penyelesaian pembuatan
yang telah diberikan oleh pegawai atau
Kartu Keluarga melampaui batas waktu
petugas
dapat
yang telah ditetapkan yaitu 14 hari masa
meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas
kerja, sering tidak berada ditempatnya
Kependudukan
Sipil
Kepala Seksi, Kepala Bidang maupun
Kabupaten Ketapang dapat terpenuhi dan
Kepala Dinas yang seringkali mengikuti
terselenggara
dengan
kegiatan dengan urusan kerjaan dan
kepuasan
tugas yang harus diikuti sehingga belum
mempunyai
membantu
dan
kemauan
memahami
masyarakat
juga
pelayanan
ditunjukkan
saat
terlaksana dengan baik dan maksimal.
sehingga
dan
Pencatatan
dengan dengan
baik tingkat
masyarakat.
yang masuk setiap
dapat terselesaikannya dan diserahkan kepada pemohon karena harus dikoreksi terlebih dahulu dan membutuhkan tanda tangan pejabat yang berwenang juga
D. PENUTUP
menjadi 1.
Simpulan
a.
Reliability
penghambat
belum
terlaksananya dengan baik indikator ini. atau
kehandalan
adalah
b.
Tangibles
atau
wujud
merupakan
kemampuan
pegawai
dalam
penyediaan atas tenaga sumber daya
memberikan
pelayanan
secara
manusia dan sumber daya lainnya yang
memuaskan, cepat dan tepat waktu.
menjadi penunjang untuk peningkatan
Pada kenyataannya proses pembuatan
kualitas
dan kepengurusan Kartu Keluarga di
pegawai, sarana, fasilitas, perlengkapan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
dan peralatan yang mendukung dalam
pelayanan,
seperti
jumlah
10 RIKA SETIANI, NIM. E42010025 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
penyelenggaraan
Pada
pelayanan atau pegawai dengan senang
indikator ini masih terdapat beberapa
hati untuk mendengarkan keluhan yang
kekurangan seperti kurangnya jumlah
dialami serta akan memberikan solusi
pegawai, tidak adanya ruangan khusus
untuk pemecahan masalah tersebut.
untuk penyimpanan berkas dan arsip-
Padahal pihak Dinas Kependudukan dan
arsip kependudukan, jumlah printer dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang
komputer yang minim dan fasilitas
sudah menyediakan media atau tempat
genset yang tidak bisa dioperasikan.
seperti
Kemudian faktor penyebab lainnya
menyampaikan segala keluhan, kritik
adalah sering terjadinya pemadaman
dan saran dari masyarakat. Akan tetapi
listrik sehingga dapat
masyarakat
dalam
pelayanan.
proses
menghambat
pembuatan
penyelenggaraan
Kartu
Penyeab-penyebab
dan
suara
lebih
menyampaikan
untuk
memilih
secara
untuk
lisan
dan
Keluarga.
langsung berhadapan dengan petugas
sangat
pemberi pelayanan sehingga keluhan
tersebut
berpengaruh terhadap proses pelayanan
yang
dan
diketahui secara langsung dan dapat
mempengaruhi
penilaian
masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang
c.
kotak
diberikan
oleh
Dinas
dihadapi
masyarakat
dapat
diberikan solusi. d.
Assurance atau jaminan merupakan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
pelayanan yang diberikan oleh petugs
Kabupaten Ketapang.
pelayanan secara sopan dan santu,
Responsiveness
ketanggapan
ramah serta dapat dipercaya. Pegawai
ditandai dengan sikap petugas pemberi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
pelayanan
pelayanan
Sipil
kebutuhan
meyakinkan
dengan
atau
memberikan cepat
masyarakat.
terhadap ini
di
Ketapang
masyarakat
bisa
terhadap
Dinas
pelayanan yang dilaksanakan melalui
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
jaminan terhadap legalitas hukum Kartu
Kabupaten
sudah
Keluarga. Pada indikator ini kualitas
melaksanakan indikator ini dengan baik.
pelayanan sudah dapat terpenuhi dari
Pada
ingin
segi jaminan pelayanan dan jaminan
menyampaikan keluhan atas apa yang
legalitas hukum bagi masyarakat. Sopan
mereka
santun, ramah dan sikap tegas yang
saat
Saat
Kabupaten
Ketapang
ada
rasakan,
masyarakat
petugas
pemberi
11 RIKA SETIANI, NIM. E42010025 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
dimiliki
oleh
pegawai
penyelenggaraan
membuat
pelayanan
Kabupaten Ketapang sehingga dapat
ini
meningkatkan kualitas pelayanan Kartu
terlaksana dengan baik. Jaminan hukum
Keluarga.
terhadap kepemilikan Kartu Keluarga
e.
ini juga sudah diatur oleh Pemerintah
2.
SARAN
Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga
a.
Indikator reliability atau kehandalan
membuat masyarakat merasa terjamin
yaitu
atas kehidupannya.
terhadap pegawai Dinas Kependudukan
Emphaty atau empati merupakan tingkat
dan
kemauan yang dimiliki oleh petugas
Ketapang dalam memberikan pelayanan
untuk
mengetahui
kebutuhan
yang
meningkatkan
Pencatatan
kehandalan
Sipil
Kabupaten
keinginan
atau
Kartu Keluarga kepada masyarakat dan
diperlukan
oleh
kemampuan
pegawai
dalam
masyarakat. Hubungan dan komunikasi
menyelesaikan proses pembuatan Kartu
yang
Keluarga secara cepat dan tepat waktu.
baik
antara
pegawai
dan
masyarakat sudah terlaksana dengan
b.
Indikator tangibles atau wujud yaitu
baik, dengan demikian indikator ini
menambah
sudah tercapai atau terpenuhi. Menjalin
melakukan perbaikan terhadap sarana,
komunikasi dan memiliki sikap tegas
fasilitas, peralatan dan perlengkapan
serta memberikan perhatian kepada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
masyarakat
memenuhi
Sipil Kabupaten Ketapang. Misalnya
Dinas
yaitu menambah printer dan komputer,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
memperbaiki genset dan menyediakan
Kabupaten
ruangan khusus untuk penyimpanan
untuk
kebutuhannya.
Pegawai
Ketapang
memiliki
jumlah
keinginan untuk memenuhi kebutuhan
berkas
masyarakat,
kependudukan
komunikasi
menjalin
agar
dokumen
mudah
dicari
sehingga dapat meningkatkan kualitas
penerima
pelayanan Kartu Keluarga di Dinas
pelayanan. Melalui aspek empati ini,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
masyarakat dapat memberika penilaian
Kabupaten Ketapang.
yang
baik
baik
arsip
dan
terhadap
masyarakat
yang
hubungan
dan
pegawai
sebagai
kepada
pegawai
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
c.
Pada indikator
responsiveness
ketanggapan/respon ini
dapat
atau lebih 12
RIKA SETIANI, NIM. E42010025 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
meningkatkan terhadap
ketanggapan
pemenuhan
masyarakat
dalam
pegawai kebutuhan
pelaksanaan
pelayanan. d.
Moenir, H.A.S. 2006. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara
Pada indikator assurance atau jaminan yaitu agar dapat meningkatkan sikap yang ramah, sopan dan santun dalam proses
penyelenggaraan
pelayanan.
Kemudian juga dapat memberikan rasa percaya kepada masyarakat sehingga mereka
merasa
terjamin
dalam
pelayanan yang diberikan dan terjamin atas
legalitas
hukum
terhadap
pembuatan Kartu Keluarga. e.
Mahmudi. Manajemen Kinerja Sektor Publik. 2005. Yogyakarta. UPP AMP YJPM
Napitupulu, Paimin. 2007. Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction. Bandung : Alumni Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan. 2013. Pontianak : Prodi IP FISIP UNTAN. Rohman, Ahmad Ainur, dkk. 2010. Reformasi Pelayanan Publik. Malang : Program Sekolah Demokrasi.
Pada indikator emphaty atau empati yaitu
meningkatkan
komunikasi
yang
hubungan baik
dan
kepada
masyarakat guna untuk mengetahui dan memahami
segala
diperlukan
oleh
kebutuhan masyarakat
yang dalam
Rusli, Budiman. 2013. Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif. Bandung: Hakim Publishing Sedarmayanti, 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung. Refika Aditama.
meningkatkan kualitas pelayanan pada pembuatan Kartu Keluarga.
E. REFERENSI Dwiyanto, Agus. 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Ketapang Dalam Angka. 2012. Ketapang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang. Lembaga Administrasi Negara. Operasional Pelayanan Prima. 2008. Jakarta. LAN.
Sinambela, Poltak Lijak, dkk. 2010. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods). Cetakan ketiga. Bandung : Alfabeta. ________. 2012. Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R & D. Cetakan Ketujuh Belas. Bandung : Alfabeta.
13 RIKA SETIANI, NIM. E42010025 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
. 2012. Memahami Penelitian Kuantitatif. Cetakan Ketujuh. Bandung : Alfabeta Surjadi, 2009. Pengembangan Pelayanan Publik. Bandung. Aditama.
Kinerja Refika
Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Melalui : http://www.bappenas.go.id/index.php/.../824 /
Tjokroamidjojo, Bintoro. 2001. Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan). Jakarta Trisno, Yuwono. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis. Surabaya : Arkola. Winarsih, Atik Septi, Ratminto. 2007. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. -------, 2007. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaaan (PNPM-MP). Keputusan Bupati Ketapang Nomor 157/BPM, PD, P dan KB-B/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Ketapang. -------, 2012. Daftar Isi Potensi Desa dan Kelurahan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan. -------, 2012. Daftar Isi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.
14 RIKA SETIANI, NIM. E42010025 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat