PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2014
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KATA PENGANTAR Bidang kependudukan merupakan salah satu hal pokok dan penting dalam kerangka dimensi pembangunan, karena segala aspek perencanaan pembangunan berpangkal tolak dari dan untuk penduduk. Adalah tidak mungkin dapat tersusun suatu perencanaan pembangunan yang baik, apabila manajemen kependudukan tidak dikelola secara baik dan benar. Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan serta meningkatkan kualitas kehidupan penduduk diperlukan suatu perencanaan yang matang, khususnya kebijakan dalam bidang administrasi kependudukan yang tertuang dalam Rencana Kerja Program/Kegiatan. Pengembangan strategi dan implementasinya merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi, karena dalam Rencana Kerja mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan serta sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Sehubungan dengan hal itu, Syukur Alhamdulillah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 yang mencerminkan dan menjabarkan kegiatan secara umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan petunjuk dan masukan yang konstruktif dari unit kerja terkait untuk dijadikan bahan perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Rencana Kerja Tahun 2015 ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya dan khususnya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil., Amin. Bandung, Januari 2014 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dra. POPONG WARLIATI NURAENI, M.M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19601025198603 2 003
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTARA ISI BAB I
: PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4
BAB II
Latar Belakang Landasan Hukum Maksud Dan Tujuan Sistematika Penulisan
: EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2011 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2010 dan Capaian Renstra 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat
BAB III
: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sararan Rencana Kerja 3.3 Program dan Kegiatan a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. b. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan. c. Penjelasan ketidak sesuaian program dan kegiatan d. Tabel rencana program dan kegiatan
BAB IV
: PENUTUP
ii
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Setiap komponen organisasi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi diperlukan langkah-langkah strategis kearah pelaksanaan dan pengembangan
dari
sistem
kebijakan
Rencana
Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Kota Bandung 2005-2025, Rencana Jangka Menengah (RPJM) Kota Bandung Tahun 2013-2018, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung serta Visi dan Misi Kota Bandung), dalam rangka perwujudan”public good and service“ atau “goodgovernance” maupun pelayanan prima (service excellence). Untuk mendapatkan kinerja Pemerintah Daerah yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang optimal diperlukan adanya program kegiatan yang fisible, transparan dan legitimate sehingga akan tercipta suatu penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Sementara itu, pelaksanaan otonomi daerah dapat menimbulkan berbagai tantangan yang pada hakekatnya adalah bagaimana Pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dapat menjalankan kewenangan-kewenangan yang dimilikinya, sehingga mampu mendorong semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kependudukan seperti pelayanan
administrasi
pengendalian penduduk,
penduduk
peningkatan
kependudukan komuter,
kepada
pengendalian
Pendapatan
Asli
Daerah
masyarakat, pertumbuhan dari
sektor
kependudukan. Perencanaan strategis pada dasarnya merupakan langkah awal serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun bersama antara
pimpinan
dan
seluruh
komponen
organisasi
untuk
diimplementasikan guna mencapai visi dan misi sesuai dengan analisis terhadap lingkungan organisasi, baik internal maupun external dengan memperhitungkan situasi dan kondisi lingkungan
1
strategis
seperti
kekuatan
(strengths),
kelemahan
(weakness),
peluang (oppoturnities) dan tantangan (threats) dan faktor-faktor sumber daya (resources) serta karakteristik Kota Bandung. 1.2
Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 8. Undang-Undang
Nomor 17 Tahun
2007 Tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 11.Peraturan Pengelolaan
Pemerintah
Nomor
Keuangan
Daerah
58
Tahun
(Lembaran
2005 Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik
Negara/Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 02 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan 15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, dan Pemerintahan
3
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; 17.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1990 Nomor 3 Seri D); 18.Peraturan
Daerah
Kota Bandung
Nomor 07 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 07); 19.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08); 20.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05); 21.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
serta
Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07) 22.Peraturan
Daerah
Nomor
07
Tahun
2009
tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 23.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 24.Keputusan Walikota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Prosedur
Dan
tata
Cara
Penyelenggaraan
Administrasi
Kependudukan
4
1.1
Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tahun 2013-2018 dimaksudkan untuk
dijadikan
dasar
kebijakan
pembangunan
dibidang
kependudukan dalam kerangka pencapaian visi, misi, program dan kegiatan dan juga sebagai landasan pertanggungjawaban Kepala Dinas pada akhir masa jabatan. Tujuan
dari
penyusunanRencana
Strategi
Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tahun 20132018 merupakan implementasi atau penjabaran dari misi
yang
akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat pada tahun mendatang, sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, terjangkau dan tepat waktu. 2. Meningkatkan upaya tertib administrasi kependudukan; 3. Meningkatkan
pengawasan
terhadap
penyelenggaraan
kependudukan dan pencatatan sipil dengan melibatkan instansi terkait dan unsur-unsur kewilayahan dalam rangka mengawasi dan mengendalikan penduduk pendatang serta pengawasan Warga Negara Asing (WNA) dengan berbagai permasalahannya; 4. Meningkatkan system dan jaringan informasi kependudukan yang terpadu melalui Sistem Informasi Kependudukan (SIAK);
1.2
Sistematika Penulisan BAB I
PENDAHULUAN Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud Dan Tujuan,
Hubungan
Renstra
SKPD
dan
Sistematika
Penulisan
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2013 Memuat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting
Penyelenggaraan
Tugas
dan
Fungsi,
Review
terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Memuat
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan
dan Sasaran Rencana kerja, serta Program dan Kegiatan BAB IV
PENUTUP Memuat
Catatan
penting
baik pelaksanaan maupun
ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksananan dan Rencana Tindak Lanjut.
6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2013 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2013 dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2013 terdapat kegiatan yang tidak memenuhi target (lihat di tabel 2.1) 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, ada 7 kegiatan yaitu sabagai berikut : a. Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan b. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan c. Kegiatan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan d. Kegiatan
Peningkatan
Pelayanan
Publik
dalam
Bidang
Kependudukan e. Kegiatan Pengembangan Database Kependudukan f. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan g. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan h. Kegiatan Pembangunan Database Informasi Kearsipan 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan
adalah
adanya
perencanaan
yang
matang
dalam
penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi
dan
pemahaman
tugas
sangat
perlu
guna
7
penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia. 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra. 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab. (lihat di tabel 2.1)
8
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil s/d Tahun 2014 Kota Bandung Nama SKPD : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
1 1 1 1 1 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
(1)
(2)
(3)
01 01 01 01 01
01 01 01 01
Target dan Realisasi Kinerja Program Realisasi Target dan Kegiatan Tahun lalu 2013 Target Kinerja Kinerja Hasil Capaian Program Program dan Target Renja Target Renja Tingkat (Renstra SKPD) Keluaran Kegiatan SKPD Tahun SKPD Tahun Realisasi Tahun 2015 s/d Tahun 2012 2013 2013 (%) (n-3) (Tahun n-2) (Tahun n-2) (4) (5) (6) (7) (8)
Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014 (n-1) (9)
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Realisasi Target s/d tahun 2014 Renstra (%) (Tahun n-`) (10) (11)
01 02 03
9
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan, dengan
indicator
kinerja
pelayanan
sesuai
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2009, sebagai berikut: Ratio keluarga ber Kartu Keluarga per satuan kepala keluarga (versi tanpa NIK), pada awal renstra mencapai 90 %, diproyeksikan tahun 2013 mencapai 95 % dan tahun 2014 mencapai 100 %, dan karena seiring dengan penggantian KTP elektonik, maka penerbitan KK tanpa NIK dihentikan dan diganti dengan KK yang menggunakan NIK. 1.
Ratio keluarga ber Kartu Keluarga per satuan kepala keluarga (versi menggunakan NIK) sudah mulai dilaksanakan tahun 2011.
2.
Ratio penduduk ber KTP per satuan penduduk (Versi KTPNasional pada Tahun 2013 mencapai 100 %, diproyeksikan tahun 2015 mencapai 100 % dan tahun 2014 mencapai 100 %. Seiring dengan program penerapan KTP elektronik, maka penerbitan KTP Nasioanal dihentikan dan diganti dengan KTP elektronik.
3.
Ratio penduduk ber KTP per satuan penduduk (Versi KTP elektronik) pada Tahun 2013 mencapai 60 %, diproyeksikan tahun 2013 mencapai 80 % dan tahun 2014 mencapai 100 %. Seiring
dengan
program
penerapan
KTP
elektronik,
maka
penerbitan KTP Nasioanal dihentikan dan diganti dengan KTP elektronik. 4.
Rasio bayi ber Akta kelahiran belum dapat kami perhitungkan mengingat belum tersedia data, dan sebagi gantinya kami gunakan perhitungan rasio penduduk ber akta kelahiran dengan capaian awal renstra mencapai 27 % dan diproyeksikan tahun 2015 mencapai 49 %.
5.
Ratio pasangan ber Akta nikah sesuai pelayanan yang kami laksanakan dan data yang tersedia, hanya kami perhitungkan untuk pasangan non muslim, pada awal renstra mencapai 60 %
10
dan diproyeksikan tahun 2015 mencapai 75 %. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan proyeksi tahun 2015 dan tahun 2015 kami sajikan dalam bentuk tabel 2.2 sebagai berikut :
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kependudukan Dan Pencatata Sipil Kota Bandung
No
Indikator
SPM/Standar Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Tahun TahunTahun Tahun 2013 2014 2015 2016
Realisasi Capaian
Proyeksi
Tahun Tahun Tahun Tahun 2013 2014 2015 2016
Catatan Analisis
11
2.3
Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.3.1
Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tahun 2015 cukup baik, capaian per 31 Desember 2015 rata-rata diatas 90 %.
2.3.2
Permasalahan
dan
hambatan
yang
dihadapi
dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, adalah kurangnya sarana prasarana, profesionalitas pemahaman
aparat
pelaksana
masyarakat
undangan
dibidang
dan
tentang
masih
rendahnya
peraturan
administrasi
perundang-
kependudukan
dan
pencatatan sipil. 2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Milenium Development Goals) Pencapaian
visi
dan
misi
Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil Kota Bandung sebagai penjabaran dari visi misi Kota Bandung akan sangat memberikan kontribusi positip terhadap pencapaian visi nasional
yaitu “Tertib
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015“ 2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD Tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain : 1. Masih
rendahnya
prosedur
dan
kesadaran
persyaratan
masyarakat
pengurusan
terhadap
administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil. 2. Belum tersedianya gedung kantor yang representative, khususnya untuk pengelolaan kearsipan administrasi kependudukan
yang
bersifat
dinamis
dan
berlaku
sepanjang masa.
12
peluang dalam peningkatan pelayanan, antara lain : 1)
Komitmen Kepala Daerah yang dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan bertanggung jawab sukses progam KTP Elektronik yang ditanda tangani Walikota dan Ketua DPRD.
2)
Adanya dukungan perangkat keras Pemerintah
Pusat
untuk
program
dan
lunak dari
Sistem
Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK) online 2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yg strategis prioritas tahun yang direncanakan Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut : 1)
Penerapan Sistim Informasi Adimintrasi Kependudukan (SIAK) online merupakan repormasi mendasar pengelolaan administrasi
kependudukan
dan
pencatatan
secara
modern sesuai dengan standar internasional yang telah disepakati
Persatuan
Bangsa
Bangsa
(PBB),
harus
disukseskan pelaksanaanya; 2)
Guna meningkatkan pelayanan dan pengelolaan kearsipan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa, agar diupayakan
segera
dibangun
gedung
kantor
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yang representative; 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dari
rancangan
Kependudukan
Dan
awal
yang
Pencatatan
telah
disusun
pada
Dinas
Sipil
Kota
Bandung
telah
disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Bandung, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya
13
yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
(Lihat Tabel
2.4)
14
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Kaota Bandung Nama SKPD : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Rancangan Awal RKPD No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Musyawarah
perencanaan
pembangunan
(Musrenbang)
merupakan wadah penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah atau yang dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Musrenbang tersebut merupakan upaya memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem
perencanaan
pembangunan
nasional.
“Amanat
tersebut
dengan menyelesaikan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Bandung tahun 2005-2025, menyelenggarakan Musrenbang Kelurahan,Kecamatan,dan Kota Bandung. Musrenbang menyusun
sebagai
rencana
forum
pembangunan
antar
pelaku
nasional
dan
pembangunan daerah
akan
berfungsi menghasilkan kesepakatan antar pelaku mengenai RKPD yang dititik beratkan pada pembahasan mensinkronisasikan rencana kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dan antar pemerintah daerah sebagai pengusung rancangan rencana kerja SKPD dengan masyarakat yang mengusulkan prioritas hasil musrenbang kecamatan. a. Data usulan dari Kecamatan yang difasilitasi dengan kegiatan
Musrenbang Kecamatan b. Data usulan dari SKPD yang tertuang dalam RENJA Awal SKPD c. Data MUSRENBANG Tingkat Kota Bandung, yaitu hasil dari
Forum Gabungan SKPD dimana usulan Kecamatan dan Usulan SKPD
di
kompilasi
menghasilkan
kesepakatan
baru
yang
difasilitasi dalam kegiatan MUSRENBANG KOTA Bandung d. Renja akhir SKPD merupakan hasil dari musrenbang Tingkat Kota
Bandung yang sudah mempunyai Kode Rekening yang akan dilanjutkan untuk proses RKPD dengan memperhatikan Pagu Indikatif. (Lihat table 2.5)
16
Tabel 2.5 Usulan Program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2015 Kota Bandung Nama SKPD : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Besaran/ Volume
Catatan
17
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 1. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada hakekatnya bahwa upaya Tertib Dokumen Kependudukan atau
Tertib
pengawasan
Administrasi terhadap
Kependudukan,
pengadaan
tidak
blangko-blangko
sekedar yang
dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis. Artinya mudah difahami oleh penduduk dan
diyakini
bermakna secara hukum berfungsi
melindungi, mengakui/mengesahkan status kependudukan atau peristiwa vital (vital event) yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain dokumen kependudukan memiliki insentif/benefit bagi si pemegang dokumen atau penduduk. Upaya tersebut, merupakan tugas negara atau pemerintah sebagai pelayan publik, dan menjadi urusan wajib. Untuk itu, faktor-faktor strategis yang harus ditata dan disiapkan agar tugas tersebut berfungsi dan efektif, adalah : a.
Aspek Landasan Hukum.
b. Aspek Kelembagaan dan SDM c.
Aspek Penerapan Teknologi dan Sistem Pelayanan
d. Aspek Demografis atau Kesadaran Masyarakat e.
Aspek Pengelolaan Data Penduduk atau Pembangunan Bank Data Kependudukan
2. Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai dengan pasal 6 Perpres No.26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Jo Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 yang berbunyi : a. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk;
18
b. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan;dan rekaman retina mata c. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan; d. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI, dilakukan di Kecamatan; dan Untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di Instansi Pelaksana * e. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan; f. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan
sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan; g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh Peraturan Menteri. 3.2 Tujuan dan Sararan Rencana Kerja SKPD 1. Tujuan Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 tahun kedepan (kapan). Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Kependudukan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Misi Dinas kependudukan yaitu, sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan “ better, cheaper and faster “ (lebih baik, terjangkau dan tepat waktu). 2. Meningkatkan upaya tertib administrasi kependudukan;
19
3. Meningkatkan
pengawasan
terhadap
penyelenggaraan
kependudukan dengan melibatkan instansi terkait dan unsurunsur
kewilayahan
mengendalikan
dalam
penduduk
rangka
mengawasi
pendatang
serta
dan
pengawasan
penduduk Orang Asing dengan berbagai permasalahannya; 4. Meningkatkan system dan jaringan informasi kependudukan yang terpadu; Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan
dicapai
secara
nyata
dalam
jangka
waktu
tahunan,
semesteran, Triwulan dan bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/Pemerintah Daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Berdasarkan
pengertian
tersebut
maka
Dinas
Kependudukan
menetapkan sasaran untuk tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya peningkatan jumlah yang kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dengan target 100 %; 2. Terwujudnya
peningkatan
kepemilikan
Akta-akta
Catatan
Sipil,dengan target 100 %; 3. Terbentuknya Database penduduk Kota Bandung yang Valid dan Akurat 4. Terwujudnya
pelaksanaan
kependudukan pendatang,
melalui
pelayanan
pengawasan
Operasi
Yustisi
pendaftaran
dan
penyelenggaraan terhadap
peduduk
pencatatan
serta
pengendalian dan pengawasan Warga Negera Asing (WNA); 5. Terbangunnya
sistem
dan
jaringan
informasi
administrasi
kependudukan yang terpadu;
20
3.3 Program dan Kegiatan 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Dalam
menyusun
rencana
kerja
tahun
2013
Dinas
Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Bandung mengacu kepada : a. Pencapaian Visi Misi Kota Bandung Sesuai Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2009, Dalam mewujudkan Visi Kota Bandung tahun 2013-2018 yaitu Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berada dalam Bidang Pemerintahahn Misi Dua yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani, dengan tujuan Mewujudkan tata Kelola
Pemerintahan
yang
baik
(Good
Governance)
melalui
Pemantapan Reformasi Birokrasi. Dengan Sasaran: 1) Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 2) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 3) Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kineja birokrasi 4) Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis egovernment 5) Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum 6) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis 7) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 8) Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum Dalam pencapaian misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab Urusan wajib Kependudukan Dan Catatan
Sipil,
dengan
Program
Penataan
Administrasi
21
Kependudukan,
Sasaran
program
Tertib
Administrasi
Kependudukan dengan indikator Program sebagai berikut : 1) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga 100 % 2) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 100% 3) Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 65 % 4) Cakupan Penerbitan Akta Kematian 45 % b. Pencapaian Stándar Pelayanan Prima Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 69 Tahun 2012
Tentang
Pemerintahan Kependudukan melaksanakan
Standar
Dalam Dan jenis
Pelayanan
Negeri
Di
Bidang
Kabupaten/Kota,
Pencatatan pelayanan
Minimal
Sipil dasar
Kota yaitu
Dinas
Bandung Pelayanan
Dokumen Kependudukan dengan cakupan : 1) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga 100 % 2) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 100% 3) Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 65 % 4) Cakupan Penerbitan Akta Kematian 45 % 2. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan. Disamping
berdasarkan
pada
Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013 dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2006/59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2015 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung merencanakan tujuh program yang berkaitan dengan bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yaitu : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur e. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
22
f. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah g. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan h. Program Penataan Administrasi Kependudukan i.
Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Dari
program tersebut diimplementasikan
melalui
kegiatan-
kegiatan sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran −
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
−
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
−
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
−
Penyediaan Alat Tulis Kantor
−
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
−
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
−
Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
−
Penyediaan Bahan logistik Kantor
−
Penyediaan makanan dan Minuman
−
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
−
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur −
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
−
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
−
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
−
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur − Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur −
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan
23
e. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan −
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
−
Penyusunan
Laporan
Capaian
dan
ikhtisar
realisasi
kinerja SKPD f. Program Penataan Administrasi Kependudukan −
Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi kependudukan (Membangun, Updating, Dan Pemeliharaan)
−
Kegiatan Koordinasi Kebijakan Kependudukan
−
Kegiatan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
−
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Didang Kependudukan
−
Kegiatan Pengembangan Data base Kependudukan
−
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil
−
Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
−
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
g. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan −
Kegiatan Pembangunan Database Informasi Kearsipan
h. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah − i.
Kegiatan Pendataan Dan Penataan Dokumen /Arsip Daerah
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan −
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip daerah
3. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan. Dari uraian tersebut di atas secara rinci Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dapat diuraikan sebagai berikut :
24
25
Tabel ......... Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Bandung Nama SKPD : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2016 Target Kebutuhan Capaian Dana/ Pagu Kinerja Indikatif
26
NO 1
2
3 4 5
6
7 8 9
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 Program Pelayanan administrasi perkantoran − Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat − Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik − Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor − Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor − Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan − Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor − Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan − Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor − Kegiatan Penyediaan makanan dan Minuman − Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah − Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
PAGU INDIKATIF
120,000,000.00 60,000,000.00 80,000,000.00 1,000,000,000.00 1,550,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00 65,000,000.00 150,000,000.00
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur − Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor − Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional − Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
150,000,000.00 400,000,000.00 200,000,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur − Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
100.000.000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur − Kegiatan Bimbinga Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
175.000.000.00
Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan − Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD − Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
200.000.000.00 100.000.000.00
Program Penataan Administrasi kependudukan − Kegiatan Implementasi Sistem Adminiatrasi kependudukan (Membangun, Updating, Dan Pemeliharaan) − Kegiatan Koordinasi Kebijakan Kependudukan − Kegiatan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan − Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan − Kegiatan Pengembangan Data base Kependudukan − Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil − Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan − Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1000,000,000.00 100,000,000.00 500,000,000.00 400,000,000.00 2.500,000,000.00 250,000,000.00 1000,000,000.00 500,000,000.00
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan − Kegiatan Pembangunan Database Informasi Kearsipan
200.000.000.00
Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen /Arsip Darah − Kegiatan Pendataan Dan Penataan Dokumen /Arsip Daerah
100.000.000.00
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan − Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip daerah
100.000.000.00
27
4. Penjelasan ketidak sesuaian program dan kegiatan Ketidak
sesuaian
rancangan
awal
rumusan RKPD,
program
baik jenis
dan
kegiatan
dengan
program/Kegiatan, pagu
indikatif, maupun kombinasi keduanya terjadi manakala ada kebijakan baru setelah rancangan awal RKPD disusun, kebijakan
Nasional maupun
kebijakan Daerah
atau
baik dalam
keadaan porce majeur. 5. Tabel rencana program dan kegiatan (Lihat Tabel 3.3)
28
BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2015 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan yang memuat visi dan misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung
Tahun
2005-2025,
serta
merupakan
kesinambungan
dari
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Bandung. 4.1. Catatan Penting Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2015 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada tahun 2015. Yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bandung 2013-2018 Urusan Wajib Kependudukan Dan Catatan Sipil. Sedangkan apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJM Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018. 4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Bandung tahun 2013-2018 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra)
SKPD,
Rencana
Kerja
(Renja)
SKPD,
Rencana
Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJM Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebagai berikut : 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung dengan
29
didukung oleh seluruh stakeholders termasuk dunia usaha, berkewajiban
untuk
melaksanakan
program-program
dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20132018 dengan sebaik-baiknya; 2. Walikota,
dalam
pemerintahan
menjalankan
daerah
tugas
berkewajiban
penyelenggaraan
untuk
mengarahkan
pelaksanaan RPJM Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah; 3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJM Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018; 4. Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD)
Kota
Bandung
berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan
berpedoman
pada
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah Tahun 2013-2018 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Kota
Bandung
untuk
menjamin
konsistensi
dan
kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan secara tahun jamak (multy year); 5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018,
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
(BAPPEDA) Kota Bandung berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat
Daerah
Kota
Bandung,
serta
membangun
komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJM Daerah, Pelaksanaan RPJM Daerah, Pengawasan pelaksanaan RPJM Daerah, serta evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah; 6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
30
(RPJM) Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah; 7. Untuk merealisasikan RPJM Daerah Kota Bandung Tahun 20132018 yang penuh tantangan dan dinamika pembangunan, maka digunakan 5 (lima) prinsip utama yaitu : a. Prinsip
perencanaan
kegiatan
mengacu
kepada
prinsip
perencanaan yang cerdas (SMART Planning), yaitu kegiatan terpilih harus diyakini argumentatif dan memiliki kekhususan (Specific), terukur (Measurable), ketercapaian (Achievable), ketersediaan sumber daya (Resources Availability), dan waktu (Time). Pemilihan kegiatan melalui arah fokus pembangunan yang merujuk pada rencana capaian kinerja berdasarkan bidang pada setiap misi pembangunan, merupakan tujuan bersama yang pencapaiannya membutuhkan sinergitas lintas SKPD, antar tingkatan
pemerintahan
dan
dunia usaha
maupun masyarakat, terdiri atas : peningkatan kualitas pendidikan; peningkatan kualitas kesehatan; peningkatan daya beli masyarakat; kemandirian pangan; peningkatan kinerja
aparatur;
pengembangan
infrastruktur
wilayah;
kemandirian energi dan kecukupan air baku; penanganan pengelolaan bencana; dan pembangunan perdesaan. b. Prinsip
administrasi
perencanaan,
yaitu
menggunakan
Shewhart Cycle yang dikenal dengan siklus PDCA dengan tahapan : Rencanakan (Plan), Kerjakan apa yang telah direncanakan (Do), Periksa atau monitor pelaksanaan (Check), dan Aksi tindak lanjut (Action). Untuk memudahkan RPJM Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 koordinasi dan sinkronisasi
penyusunan
program
dan
kegiatan,
maka
digunakan pembagian peran SKPD untuk melaksanakan RPJM
Daerah
membagi
peran
berdasarkan SKPD
misi
setiap
pembangunan,
bidang
pada
dengan
setiap
misi
pembangunan. Kelompok SKPD dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu : 1) SKPD utama; 2) SKPD penunjang; 3) SKPD pendukung,
31
yang terbagi 2 (dua) kelompok yaitu : 1) SKPD Pendukung atas hal yang bersifat umum; 2) SKPD
Pendukung
untuk
penjaminan
mutu
dan
akuntabilitas. c. Prinsip pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan prinsip akuntabilitas (accountability) yang memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu: 1) Taat dan sesuai aturan (Compliance with Regulation); 2) Sesuai dengan norma profesionalisme (Adherence with Norm Professionalism); 3) Berorientasi pada hasil yang berkualitas (Quality Result Driven). d. Prinsip dukungan kebijakan keuangan mengikuti kebutuhan program terpilih (Money Follow Program Selected Policy); e. Prinsip pengendalian untuk sukses pelaksanaan kegiatan dengan memerankan : 1)
Desk monitoring dan evaluasi implementasi program untuk pengendalian kualitas implementasi kegiatan dan ketaatan waktu serta output;
2)
Desk
akuntabilitas
untuk
pendampingan
dan
pengendalian ketaatan terhadap aturan dan disiplin anggaran. 8. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 dilakukan pada tahun kedua dan pada akhir masa jabatan Walikota terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bappeda Kota Bandung secara
sendiri
(evaluasi
diri)
untuk
mengukur
tingkat
keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka clean goverment and good governance (Dunia Usaha, Masyarakat dan Pemerintahan).
32
4.3. Rencana Tindak Lanjut Bandung,
Juli
2014
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dra. POPONG WARLIATI NURAENI, M.M.P D Pembins Utama Muda NIP. 19601025 198603 2 003
33
