OLEH :
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA APRIL 2015
UU NO. 23 TAHUN 2006 TTG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UU NO. 24 TAHUN 2013 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 23 TAHUN 2006. PP NO. 37 TAHUN 2007 TTG PELAKSANAAN UU NO. 23 TAHUN 2006. PP NO. 102 2012 TTG PERUBAHAN PP 37/2007 PERPRES NO. 26 TAHUN 2009 TTG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL. PERPRES NO. 112 TAHUN 2013 TTG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERPRES NO. 26 TAHUN 2009.
VISI " TERTIB ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DENGAN PELAYANAN PRIMA MENUJU DATA PENDUDUK YANG BERKUALITAS 2018 "
MISI 1
2
3
4
•Mengembangkan Kebijakan Sistem Pendataan Kependudukan. •Mengembangkan Sistem Informasi Kependudukan. •Mengambangkan dan Meningkatan Kebijakan Pelayanan Publik Kependudukan.
•Sinkronisasi kebijakan kependudukan melalui pengembangan kebijakan penyerasian Kependudukan
VALID, AKURAT dan AKUNTABEL
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. PENDUDUK adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yg disahkan dg. UU sebagai WNI.
ORANG ASING adalah orang bukan WNI. DOKUMEN KEPENDUDUKAN : dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yg mempunyai kekuatan hukum sbg alat bukti autentik yg dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. DATA KEPENDUDUKAN : data perseorangan dan/atau data agregat yg terstruktur sbg hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
PENDAFTARAN PENDUDUK : pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. PERISTIWA KEPENDUDUKAN : kejadian yg dialami penduduk yg harus dilaporkan karena membawa akibat thd penerbitan atau perubahan kartu keluarga (KK), KTP dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pd seseorang yg terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. Kartu identitas terdiri dari KARTU KELUARGA dan KTP-el. Kartu Keluarga (KK) : kartu identitas keluarga yg memuat data ttg nama, susunan dan hubungan dlm keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah KTP yg dilengkapi “cip” yg merupakan identitas resmi penduduk sbg bukti diri yg diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
KTP ELEKTRONIK (KTP-el) yg semula masa berlakunya hanya 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku SEUMUR HIDUP sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP-el, antara lain perubahan status, perubahan nama, alamat, penambahan gelar, perubahan jenis kelamin, baik yg sudah diterbitkan maupun yg akan diterbitkan. PENDUDUK (WNI/ORANG ASING yg telah memiliki Izin Tinggal Tetap yg telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el. NIK menjadi nomor identitas tunggal utk semua urusan pelayanan publik
Semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari Menteri Dalam Negeri. KTP SIAK/non Elektronik sejak 1 Januari 2014 di Kota Palangka Raya tidak diterbitkan lagi.
Penduduk yg telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian. Setiap penduduk hanya memiliki 1 (SATU) KTP-el. PENCETAKAN KTP-el yg selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta, mulai 28 Januari 2015 sudah dicetak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.
Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan seperti KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dll. TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS). Data Kependudukan (yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri) digunakan untuk keperluan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal. Data Kependudukan Nasional per provinsi dan kab/kota diterbitkan Kemdagri per semester (smt I tgl.30 Juni dan smt II tgl. 31 Desember)
Penerbitan Akta Kelahiran yg pelaporannya melebihi batas waktu 1 (satu) tahun, semula harus memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota. (sesuai putusan MK 30 April 2013. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil yg semula dilaksanakan ditempat terjadinya peristiwa penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk. Pelaporan pencatatan KEMATIAN yg semula menjadi kewajiban penduduk, diubah menjadi kewajiban RT utk melaporkan kematian warganya kepada instansi pelaksana melalui RW, Kelurahan dan Kecamatan, paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian.
Berdasarkan UU no. 23 Tahun 2006 psl 69, lama pengurusan adm. Kependudukan No Lama Pengurusan sbb.Jenis : Dokumen 1
Kartu Keluarga (KK) atau KTP
14 hari kerja
2
Surat Ket. Pindah
14 Hari kerja
3
Surat Ket. Pindah Datang
14 hari kerja
4
Surat Ket, Pindah/Datang dr LN
14 Hari kerja
5
Ket. Kelahiran/Lahir mati
14 hari kerja
6
Ket. Kematian
3 Hari kerja
7
Ket. Pembatalan Perkawinan
7 hari kerja
8
Ket. Pembatalan Perceraian
7 Hari kerja
Sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan
KK BARU : 1. Mengisi formulir F.1.01 secara lengkap yang ditandatangani ybs, diketahui oleh ketua RT, Lurah dan Camat. 2. Melampirkan Surat Keterangan Domisili dari RT yang diketahui Lurah minimal sdh 6 bln menjadi penduduk Kota P. Raya. 3. Melampirkan keterangan lainnya sbg. Pendukung data (ket. Kelahiran dr. Bidan, fc. Ijasah, Buku Nikah, dll.) 4. Bagi warga pindahan dari Kab/Kota /provinsi harus melampirkan Surat Ket. Pindah (SKP) dari Disdukcapil asal.
1. 2. 3. 4.
Mengembalikan KK lama (asli). Mengisi Format F.1.01 secara lengkap Melampirkan surat keterangan kelahiran (anak baru/bayi). Melampirkan Surat Ket. Pindah Datang dari Disdukcapil asal dan Keterangan Domisili dari RT (jika anggota pindahan dari kab/kota/provinsi lain).
1.
2. 3.
4. 5.
Mengembalikan KK lama. Fotokopi KK lama untuk koreksi data yang diperbaiki. Melampirkan Surat Keterangan pindah dari Kelurahan/Kecamatan (bagi pindah alamat antar RT/kelurahan/kecamatan). Melampirkan Ket. Domisili dari RT di tempat yang baru. Melampirkan keterangan lainnya sebagai pendukung data (FC KTP, Fc. Ijasah, Akta, Buku/Akta Nikah dll.)
IZIN TINGGAL TETAP DARI IMIGRASI. PASPOR MENGISI BLANKO KETERANGAN DOMISILI DARI RT ADANYA SPONSOR YANG MENJAMIN SURAT KETERANGAN PEKERJAAN DARI KEMENTERIAN TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA ASING. FC. BUKU NIKAH
SURAT PENGANTAR DARI CAMAT TEMPAT BERDOMISILI MENGEMBALIKAN KARTU KELUARGA ASLI MENGEMBALIKAN KTPel PASFOTO UKURAN 3 X 4 CM SEBANYAK 2 LBR. FOTOKOPI SURAT NIKAH
☺ CATATAN : TUJUAN PINDAH HARUS JELAS DAN LENGKAP (JALAN, RT/RW, KELURAHAN/DESA, KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA, PROVINSI).
Sering kali masyarakat tidak akurat dalam menuliskan data pribadi sesuai isian blanko F.1.01. sehingga mengakibatkan kesalahan entri data. TERJADI NIK GANDA YANG DISEBABKAN : 1. Masyarakat yang kehilangan KK atau pindah alamat, atau pemisahan KK akibat perkawinan/perceraian sering kali bermohon untuk dibuatkan KK baru.
2. Masyarakat yang berasal dari luar Kota Palangka Raya dan sudah menetap di Palangka Raya bermohon KK baru dengan menyatakan tidak pernah memiliki KK di daerah asal, karena enggan mengurus kepindahan secara resmi dari Disdukcapil asal.
KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengedalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pd database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum NIK. NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.
NIK nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan paspor, SIM, NPWP, Polis Asuransi, sertifikat atas hak tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya. (ps. 13 UU No. 23 Tahun 2006) MANFAAT KTP-el diharapkan sbb: 1. identitas jati diri tunggal; 2. Tidak dapat dipalsukan 3. Tidak dapat digandakan 4. Dapat dipakai sbg. Kartu suara dlm. Pemilu/pemilukada
Membawa fotokopi Kartu Keluarga berbasis NIK Datang ke Disdukcapil atau Kecamatan atau TEMPAT PEREKAMAN JEMPUT BOLA untuk melakukan perekaman biometrik (iris mata, sidik jari, tanda tangan, dan foto). KTP-el dapat dicetak apabila tidak ada masalah perekaman biometrik dan masalah teknis lainnya seperti jaringan dan alat.
Perekaman biometrik gagal karena faktor jaringan terganggu (sinyal lemah, dll) atau proses perekaman tidak lengkap (misal dlm perekaman masal). solusinya rekam ulang. Terjadi NIK ganda sehingga KTP-el tidak bisa dicetak. Solusinya salah satu NIK dihapus. Error biometrik daerah : ada perbedaan data individu data SIAK dan data KTP-el, pendatang yg datang ke daerah tujuan tanpa SKPWNI. Solusinya : permohonan perbaikan data ke pusat oleh ADB.
Duplicate record : perekaman lebih dari satu kali pada NIK yang sama, atau ada beberapa kali perekaman ybs dengan NIK lainnya. Solusi : usul penghapusan perekaman ke pusat oleh ADB. Ajudsment record : tidak sempurnanya perekaman atau masih verifikasi data perekaman di pusat. Solusi : menunggu proses verifikasi pusat. Alat atau aplikasi lagi error.
1.
2.
3. 4.
Terdapat kesalahan data penduduk. Kesalahan data yg ada di database belum diperbaiki saat perekaman. Kesalahan foto dengan data yg tercantum, dimungkinkan human error saat perekaman di mana operator keliru memasukkan data penduduk saat perekaman. KTP-el tidak terbaca oleh Card Reader versi lama. Aktivasi KTP-el. KTP-el harus diaktivasi menggunakan sidik jari pada pinger print yg tersedia di kecamatan/disdukcapil.
Dalam hal KTP-el RUSAK ATAU HILANG, pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Camat atau Lurah/kades paling lambat 14 hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang. Membuat laporan kehilangan ke kantor kepolosian RI.
A. 1. 2.
3. 4.
PENERBITAN BARU SURAT KETERANGAN PEREKAMAN DARI KECAMATAN MENGISI FORMULIR PERMOHONAN (F.1.21) YG DITANDATANGANI YBS, DIKETAHUI OLEH LURAH DAN CAMAT FC KARTU KELUARGA MENGEMBALIKAN KTP SIAK SAAT PENGAMBILAN
KTP el YANG RUSAK MENGISI F.1.21 SECARA LENGKAP FC KARTU KELUARGA
C. KTP el YANG HILANG : 1. SURKET HILANG DARI KEPOLISIAN 2. MENGISI F.1.21 SECARA LENGKAP 3. FC KARTU KELUARGA
PERBAIKAN DATA PADA KK MEMBAWA KTP LAMA/DAERAH ASAL MENGISI FORMULIR F.1.21 SECARA LENGKAP FC KK YANG SUDAH DIPERBAIKI/KK BARU.
Sebagai Identitas sementara/pengganti KTP, Disdukcapil Kota Palangka Raya menerbitkan Surat Keterangan bagi masyarakat yang telah melakukan perekaman KTP-el yang masa berlakunya sampai diterimanya KTP-el ybs. (Edaran Walikota Palangka Raya nomor : 470/217/DKPS/VI/2014 tgl 2 Juni 2014 Hal Penerbitan Surat Keterangan)
BARU-BARU INI TELAH DITANGKAP PEMALSU KTP SIAK, KARTU KELUARGA DAN AKTA KENAL LAHIR. JANGAN SAMPAI TERTIPU.
Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau memanipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk. Setiap orang atau badan hukum yg tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blanko Dokumen Kependudukan dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Setiap orang atau badan hukum yg tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setiap penduduk yg dg sengaja mendaftarkan diri sbg. Kepala Keluarga atau agt. Keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP lebih dari satu dipidana dg. Pidana paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
