LAKIP DUKCAPIL KOTA MATARAM 2015
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Esa yang telah menuntun dan memberikan kelancaran selama penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, sehingga dapat kami selesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, yaitu untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengelola tugas dan fungsinya berdasarkan Rencana Strategis ( RENSTRA ). Tujuan pokok penyusunan bahan pelaporan Akuntabilitas Dinas ini adalah untuk menampilkan satu dokumen yang lebih ditekankan pada pertanggung jawaban yang dirumuskan
secara periodik serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan
kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, berdasarkan perencanaan strategik dan merupakan akumulasi dari keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi Sekretariat sebagai unsur pembantu pimpinan. Penyusunan Lakip ini telah dilakukan semaksimal mungkin, namun belum sempurna dan dengan segala kemampuan yang dimiliki serta tanggung jawab yang dipercayakan kepada Dinas Dukcapil yang secara eksklusive menangani kegiatan dinas yang dapat diolah kemudian dianalisis sesuai Visi, Misi dan Program kerja Dinas Dukcapil Kota Mataram. Akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan pemikiran sehingga LAKIP 2015 Dinas Dukcapil Kota Mataram ini dapat tersusun dengan baik.
Mataram,
Januari 2016
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram,
Drs. H. RIDWAN NIP. 196012311990031121
1
LAKIP DUKCAPIL KOTA MATARAM 2015
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..............................................................................................
1
DAFTAR ISI ............................................................................................................
2
IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY )......................................
5
BAB I
PENDAHULUAN ...................................................................
8
A. Kondisi Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram ............................................................
8
B. Sasaran Pembangunan Dinas Dukcapil Kota Mataram.......
9
C. Aspek Strategic dan Permasalahan Utama ( Strategic Issued ) ................................................................................
9
BAB II
BAB III
BAB IV
LAMPIRAN TABEL
:
:
:
:
PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA ................................................................................. A. Perencanaan Strategis ....................................................... B. Perjanjian Kinerja ............................................................. C. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dukcapil Kota Mataram ............................................................................ D. Rencana Kerja ( Renja ) Dukcapil Kota Mataram ............
11
AKUNTABILITAS KINERJA............................................
18
A. Capaian Kinerja Organisasi ......................................... B. Realisasi Anggaran......................................................
18
PENUTUP ........................................................................
25
11 12 13 15
22
2
LAKIP DUKCAPIL KOTA MATARAM 2015
SUBSTANSI LAPORAN
Sistematika penulisan bahan LAKIP Tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram adalah sebagai berikut : - KATA PENGANTAR - DAFTAR ISI - IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY) Memuat intisari/materi pokok laporan, yang berisi informasi kinerja yang dilaporkan atau dipertanggungjawabkan oleh Dinas. BAB I : PENDAHULUAN Pada Bab ini disajikan penjelasan Umum Organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama ( strategic issued ) yang sedang dihadapi Organisasi. BAB II : PERENCANAAN STRATEGI DAN PERJANJIAN KINERJA Pada Bab ini diuraikan Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA Pada Bab ini diuraikan tentang capaian kinerja organisasi, Realisasi Anggaran, sebagai berikut : A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Oganisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran Strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1.
Membandingkan antara Target dan Realisasi kinerja Tahun ini.
2.
Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3.
Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.
4.
Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
5.
Analisis atas evisiensi penggunaan sember daya.
3
LAKIP DUKCAPIL KOTA MATARAM 2015
6.
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
B. Realisasi Anggaran. Pada Sub bab ini diuraikan Realisasi anggaran yang di gunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.
4
LAKIP DUKCAPIL KOTA MATARAM 2015
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ( LAKIP ) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Mataram Tahun 2015. Capaian Kinerja ( Performance Result ) tahun 2015 tersebut dibanding dengan penetapan kinerja tahun 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan.Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memugkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.Sistimatika
penyajian
laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LAKIP )Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Pendapatan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem, bagi penduduk di harapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Administrasi
kependudukan
sebagai
suatu
sistem
diharapkan
dapat
diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Administrasi Negara. Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk: 1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang di alami oleh penduduk; 2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk; 3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya; 4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu; dan 5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 6. Dilaksanakan secara komprehensif sebagai bagian dari sistem tata pemerintahan, sekaligus untuk mendukung pelayanan publik.
5
LAKIP DUKCAPIL KOTA MATARAM 2015
Kota Mataram tergolong Kota yang cukup padat, dengan jumlah penduduk 411.954 jiwa dan kepadatan sebesar 6.720 jiwa/km atau rata-rata setiap km2 Kota Mataram dihuni oleh 6.720jiwa. Kepadatan penduduk di Kota Mataram perlu mulai diperhatikan terutama dalam perencanaan persebaran penduduk, tata ruang, dan tata guna tanah. Jika hal ini tidak di perhatikan, maka akan berimplikasi pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan perkotaan. Pertumbuhan penduduk yang cukup padat tentunya akan berdampak juga pada masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pertumbuhan daerah kumuh, kriminalitas dan lain-lainya. Kebijakan program pembangunan di Kota Mataram melalui beberapa program melakukan intervensi terhadap pertumbuhan penduduk dan mengatur kembali tata ruang melalui Peraturan Daerah. Sejalan dengan kebijakan program pembangunan Pemerintah Kota Mataram, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui rencana strategisnya Tahun 2011-2015 telah menetapkan Visi yaitu “TERSELENGGARANYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SADAR DAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KOTA MATARAM YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA”. Upaya
peningkatan
pelayanan
administrasi
kependudukan
dalam
rangka
mewujudkan masyarakat yang sadar dan tertib administrasi kependudukan di laksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 6. Program penataan administrasi kependudukan. 7. Program keserasian kebijakan kependudukan Dalam rangka tertib administrasi kependudukan upaya-upaya yang dilakukan melalui program dan kegiatan telah menunjukkan adanya peningkatan, bahkan melaui program KTP-el telah menunjukkan hasil yang menggembirakan sampai dengan periode Desember 2015 telah mencapai 282.792 (95,57 %). Hal lain yang mendukung peningkatan
6
LAKIP DUKCAPIL KOTA MATARAM 2015
capaian kinerja dilihat dari cakupan SPM khususnya untuk pencatatan kelahiran, cakupan tahun ini telah mencapai 51,58 %. Untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang berhasil guna, berdaya guna, bersih, dan bertanggung jawab maka perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan akuntabilitas kinerja ini adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja di lakukan dengan membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja. Laporan akuntabilitas kinerja ini dilaksanakan berdasarkan peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman, Penyusunan, Penetapan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum pengukuran pencapaian kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagian besar masuk dalam kategori
berhasil, tentunya hal ini menunjukkan kemampuan dari Dinas dalam
mengimplementasikan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana tahunan Dinas.
7
LAKIP DUKCAPIL KOTA MATARAM 2015
BAB I PENDAHULUAN
A. Kondisi Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan UU No 28 Tahun 1998 tenntang Penyelenggaraan Negara yang bersih
dan bebas KKN, untuk menyempurnakan hal tersebut maka pemerintah
menerbitkan Peraturan
Pres.
No 5 Tahun 2004 mengamanatkan agar setiap
penyelenggaraan pemerintah mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang baik dan diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem LAKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assessment” oleh masing-masing Instansi Pemerintah. Ini berarti Instansi Pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur, dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada Instansi yang lebih tinggi. Kebijakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil semula diatur dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kepedudukan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, sedangkan rincian tugas pokok dan fungsi ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 21/PERT/2008 tentang “Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”. Sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan telah menyusun penetapan kinerja berpedoman pada SPM dan indikator dalam Renstra. Berkaitan dengan Renstra pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka untuk mencapai VISI : “ Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kependudukan Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sadar Dan Tertib Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Mewujudkan Kota Mataram Yang Maju Religius Dan Berbudaya.” Untuk tercapainya visi dimaksud perlu diimplementasikan dan dijabarkan dalam sebuah Misi antara lain :
8
LAKIP DUKCAPIL KOTA MATARAM 2015
1. Menyelenggarakan penatausahaan Dinas yang meliputi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian. 2. Melaksanakan pencatatan peristiwa penting kependudukan. 3. Mewujudkan pembangunan jaringan, pengelolaan data, pendayagunaan dan pelaporan kependudukan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil.
B. Sasaran Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Sasaran Pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram adalah sebagai berikut : 1. Terlaksananya Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. 2. Terlaksananya Pengembangan Data Base Kependudukan. 3. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan. 4. Tersedianya Data Hasil Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan. 5. Tersedianya Akta Perkawinan dan Akta Perceraian. 6. Tersedianya Akta Kelahiran dan Akta Kematian. 7. Terlaksananya Pengawasan Administrasi Kependudukan. 8. Tersedianya Akta Perubahan Nama Kewarganegaraan, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak. 9. Tersedianya Hasil Proyeksi Kependudukan dan Data Penduduk Rentan.
C. Asfek Strategic dan Permasalahan Utama ( Strategic Issued ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram salah satu Instansi yang melaksanakan
pelayanan
publik
meliputi
pencatatan
dan
penerbitan
dokumen
Kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk) dan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Pereraian dan beberapa jenis akta lainnya). Dalam pelaksanaannya masih banyak kendala dan permasalahan terutama terkait peningkatan cakupan pelayanan baik bidang kependudukan dan pencatatan sipil, oleh karena itu ada beberapa hal yang masih perlu untuk mendapat perhatian utama diantaranya: a. Disiplin, tanggung jawab, inovatif dan kreativitas aparat (SDM terbatas)
9
LAKIP DUKCAPIL KOTA MATARAM 2015
b. SOP belum berjalan maksimal c. Sarana dan prasarana terbatas Adapun upaya yang telah, sedang dan akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah yang ada terkait dengan hal tersebut diatas antara lain : a. Pengawasan internal terkait dengan penerapan standar pelayanan publik perlu ditingkatkan. b. Memotivasi karyawan dengan harapan bisa meningkatkan kinerja c. Melakukan review terhadap faktor penyebab keterlambatan penerbitan dokumen dan melakukan penelaahan dalam mencari solusi yang tepat serta mengevaluasi agar hal semacam ini tidak terulang kembali; d. Membentuk Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang secara langsung melayani pengaduan masyarakat dan memberikan solusi terhadap semua permasalahan yang ada.
10
LAKIP DUKCAPIL KOTA MATARAM 2015
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme merupakan agenda utama di Era Reformasi ini. Dalam rangka percepatan pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, menginstruksikan
kepada
seluruh
Kementrian/Lembaga
Non
Departemen,
Gubernur/Bupati dan Walikota wajib membuat Penetapan Kinerja dengan Pejabatnya secara berjenjang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan Sumber Daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat. Penetapan Kinerja dimaksudkan juga untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan tentunya harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaanya. A. Perencanaan Strategis Perencanaan strategis adalah merupakan yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selam kurun waktu tertentu dengan memperhatikan faktor-faktor internal berapa kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan. Dengan demikian untuk mencapai tujuan organisasi maka diperlukan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Program. a. Visi dan Misi Setiap lembaga perlu memiliki Visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram adalah : “Terselenggaranya
pelayanan
administrasi
kependudukan
untuk
mewujudkan masyarakat yang sadar dan tertib administtrasi kependudukan dalam rangka menuju Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya” Untuk mewujudkan Visi maka ditetapkan Misi yang akan menjadi acuan pelaksanaannya. Adapun Misi Dukcapil Kota Mataram adalah sebagai berikut :
11
LAKIP DUKCAPIL KOTA MATARAM 2015
1. Menyelenggarakan penata usahaan Dinas meliputi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian. 2. Melakukan pencataan peristiwa penting kependudukan. 3. Mewujudkan
pembangunan
jaringan,
pengelolaan
data,
pendayagunaan dan pelaporan kependudukan dalam sistem informasi dan administrasi kependudukan. 4. Meningkatkan
kualitas
Pelayanan
Publik
Di
Bidang
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. b. Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
(Meneg
PAN),
menyatakan : tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Tujuan yang ingin dicapai meliputi : 1. Terselenggarannya Administrasi Pemerintahan Pembangunan yang efektif dan efisien. 2. Meningkatkan pelayanan di Bidang Kependudukan dan pencatatan Sipil, serta tertib Administrasi kependudukan.
B. Perjanjian Kinerja Hal terpenting yang menjadi pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah
penetapan
kinerja
karena
penetapan
kinerja
merupakan
pernyataan
kesepakatan, perjanjian kinerja, antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada Sumber Daya yang di miliki oleh Instansi. Penyusunan penetapan kinerja dilaksanakan setelah penerimaan dokumen pelaksanaan anggaran dan ditanda tangani oleh Pimpinan SKPD, dan penyusunan dokumen penetapan kinerja harus memperhatikan dokomen perencanaan jangka menengah, dokumen perencanaan kinerja tahunan, dan dokumen penganggaran atau dokumen pelaksanaan anggaran.
12
LAKIP DUKCAPIL KOTA MATARAM 2015
Adapun manfaat penetapan dokumen kinerja bagi setiap Pimpinan Instansi di pergunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi. Setiap akhir tahun SKPD melakukan pengukuran capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokomen penetapan kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Sasaran diatas tentunya selaras dengan penyusunan penetapan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatam Sipil yang memuat sasaran, indikator, target, program/kegiatan beserta anggaran pada tahun 2015.
C. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dukcapil Kota Mataram Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat dengan SPM, adalah suatu Instrumen yang wajib dan dikategorikan sebagai Pelayanan. SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yaitu mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan tingkat pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh suatu Daerah pada batas waktu yang sudah ditentukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram merupakan SKPD yang menangani Urusan Wajib, dimana pemerintah wajib melaksanakan yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, maka jenis Pelayanan Dasar, SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah Pelayanan Dokumen Kependudukan. Tabel 1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dukcapil Kota Mataram No
Jenis Pelayanan Dasar 1
Dokumen Kependudukan
Indikator 1 2 3
Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
Target
Tahun Pencapaian
100 %
2015
100 %
2015
90 %
2020
13
LAKIP DUKCAPIL KOTA MATARAM 2015
4
Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian
70 %
14
2020
CAPAIAN KINERJA SPM Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan wujud pelaksanaan Kewenangan Daerah dalam bidang kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang perubahan atas Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota maka jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Pelayanan Dokumen Kependudukan. Hasil capaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kependudukan dan Pencatatan melalui Pelayanan Dokumen Kependudukan sampai dengan Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 2. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dukcapil Kota Mataram
No
1
Jenis Pelayanan Dasar
Pelayanan Dokumen Kependudukan
Standar Pelayanan Minimal
Tahun dan Persen
Nilai
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
100%
0,08
371,21
54,42
37,66
95,57
2015
127,474
Cakupan penerbitan KK
100%
74,68
83,17
102.48
110,05
125,38
2015
102,336
90%
7,49
74,28
90,84
42.02
51,58
2020
70%
2,41
2,42
13,22
18.22
6,85
2020
akte
Cakupan penerbitan kematian
akta
2012
2013
2014
Realisasi s/d 2015 %
Indikator
Cakupan penerbitan kelahiran
2011
Batas Waktu Pencapaian
Penanggung Jawab
2015
Cakupan penerbitan KTP-el dari tahun 2010 s/d tahun 2015 realisasinya sebesar 127.477 %. Angka ini tercapai secara signifikan pada tahun 2012, dimana tahun 2012 silakukan pencetakan KTP-el secara Nasional dan Masal.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
LAKIP DUKCAPIL KOTA MATARAM 2015
Sedangkan pencetakan KK (kartu keluarga) pencapaiannya dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki KK dan diserta pula dengan adanya even-even tertentu seperti : -. Pembukaan lowongan kerja -. Haji dan Umroh -. Pendaftaran sekolah -. Bahkan sebagai persyaratan pembuatan Akta Kelahiran. Disamping itu juga karna adanya jumlah pindah datang ke Kota Mataram berpengaruh terhadap penerbitan KK baru. Cakupan penerbitan Akta Kelahiran dari tahun 2010 s/d tahun 2015 mencapai realisasi sebesar 51.58%. Hal ini bisa tercapai dengan adanya : 1. Tingkat kesadaran masyarakat sudah meningkat 2. Kebutuhan pengguaan akta kelahiran untuk keperluan pendaftaran sekolah, Haji dan pasport. 3. Adanya upaya di Dinas Dukcapil Kota Mataram melakukan terobosan kegiatan Itsbhat Nikah dan Pengesahan Perkawinan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki buku nikah dan akta perkawinan sebagai syarat pengurusan akta kelahiran. 4. Adanya jemput bola ke 50 kelurahan se Kota Mataram. 5. Adanya
upaya
mempermudah
persyaratan/mekanisme
pembuatan
akta
kelahiran tanpa melalui pengadilan (Yudicial Review UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Cakupan penerbitan akta kematian dari tahun 2010 s/d
tahun 2015 mencapai
realisasi 6.85 %. Cakupan ini masih sangat rendah di akibatkan oleh : 1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kematian. 2. Adanya anggapan bahwa akta akta kematian tidak dibutuhkan 3. Masih rendahya tingkat penggunaan akta kematian sebagai salah satu persyaratan dalam hal-hal lainnya (akta kematian dapat diganti penggunaannya dengan surat keterangan).
15
LAKIP DUKCAPIL KOTA MATARAM 2015
16
D. Rencana Kerja ( Renja ) Dukcapil Kota Mataram Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan Untuk itu Indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Rencana Kinerja Tahun 2015. Tabel 3. Rencana Kinerja ( Renja ) Tahun 2015 Dukcapil Kota Mataram No
Sasaran Strategis
Target Anggaran (Rp)
Indikator Kinerja
1
Terlaksananya kegiatan SIAK secara terpadu
Penyediaan jaringan SIAK
2
Tersedianya SDM yang berkualitas
Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
3 4
Terlaksananya pelayanan KK dan KTP Terlaksananya pengembangan database kependudukan Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan Tersedianya data hasil evaluasi dan pelaporan kependudukan Terbitnya Akta Perkawinan dan Perceraian Terbitnya Akta Kelahiran dan Kematian Terbitnya Akta perubahan nama kewarganegaraan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak Tersedianya hasil proyeksi kependudukan dan data penduduk rentan. Tersedianya informasi kependudukan dan pencatatan sipil Terlaksananya pengawasan administrasi kependudukan
5 6 7 8 9 10 11 12
Persen Target
117.500.000
90%
10.885.000
90%
Pelayanan administrasi KK dan KTP Pengolahan/penyusunan data base kependudukan yang akurat Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan Pengolahan/penyusunan/laporan kependudukan Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian
371.150.000 23.652.000
90% 90%
187.050.000
90%
14.804.500
90%
450.900.000
90%
Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian Pelayanan admistrasi akta perubahan nama kewarganegaraan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak Penyusunan perencanaan dan penataan administrasi kependudukan Informasi yang di akses masyarakat
151.977.450 39.402.700
90% 90%
Penyusunan laporan administrasi kependudukan
pengawasan
Jumlah
23.210.500 11.000.000
90% 90%
78.400.000
90%
1.479.932.150
Disamping itu untuk mendukung terlaksananya Kinerja serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya terkait dengan pengaduan masyarakat maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram telah membentuk Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dimaksud mempunyai tugas antara lain, membantu
Organisasi dalam menyukseskan
reformasi di bidang pelayanan publik khususnya dalam perbaikan dan peningkatan Integritas
pegawai,
menindaklanjuti
pengaduan
masyarakat,
meminimalisir
penyimpangan-penyimpangan yang timbul serta memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam layanan Publik.
LAKIP DUKCAPIL KOTA MATARAM 2015
Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram maka telah dibentuk Tim Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Tahun 2015 dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun2015 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggara Pelayanan Publik. Tim Survey Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) melakukan survey dengan mengambil sampel pada masyarakat yang melakukan pengurusan dokumen kependudukan sebanyak 25 orang dengan membagikan Kuesioner yang berhubungan dengan pelayanan publik.
17
LAKIP DUKCAPIL KOTA MATARAM 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sehingga untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, maka Satuan Kerja Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara periodik untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sekaligus untuk mempertanggungjawabkan kegagalan dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), berpedoman pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun indikator kinerja kegiatan yang digunakan didalam pengukuran capaian indikator kinerja kegiatan adalah sebanyak 5 (lima) indikator. Didalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada Tahun Anggaran 2015 akan diukur 2 (dua) indikator yaitu: a. Masukan (input) yaitu indikator yang digunakan untuk menetapkan jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana). b. Hasil (outcome) yaitu hasil yang dicapai dan mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) yaitu berupa indikatorIndikator sasaran Pembangunan Kependudukan. Untuk melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran digunakan standar pengukuran kinerja dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut: 85 < X < 100 = Sangat Berhasil
(SB)
18
LAKIP DUKCAPIL KOTA MATARAM 2015
70 < X < 85
= Berhasil
(B)
55 < X < 70
= Cukup Berhasil
(CB)
X < 55
= Kurang berhasil
(KB)
19
Hasil Capaian Kinerja pelaksanaan program/kegiatan menurut sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Tahun 2015. Tabel 4 Capaian Kinerja Tahun 2015 Dukcapil Kota Mataram No
Program
Sasaran Program
Kegiatan
Capaian Indikator Kinerja Uraian
Target
Peingkatan layanan publik dalam bidang kependudukan
Masyarakat yg mendapat layanan KTP,KK
KTP el : 285.688
Pengembangan database kependudukan Sosialisasi kebijakan kependudukan
Tersusunnya database kependudukan Aparat Kec. Kel dan masyarakat peserta sosialisasi
4
Monev
5
Pelayanan Perkawinan Perceraian
Dok. Hasil Monev Masyarakat yg memperoleh layanan Akta Perkawinan dan Perceraian Masyarakat yang memperoleh pelayanan Isbat Nikah dan Pengesahan perkawinan Masyarakat yg memperoleh layanan Akta Kelahiran dan Kematian Data/Laporan perkembangan penduduk Kelurahan Masyarakat dapat layanan Akta Perub.Nama KWN,Pengangka tan Pengakuan dan Pengesahan Anak
1
2
3
Penataan Administrasi Kependudukan
Terwujudnya penataan administrasi kependudukan
Akta dan
- Isbat Nikah - Pengurusan Pengesahan Perkawinan Non Muslim 6
7
8
9
Pelayanan Kelahiran Kematian
Akta dan
Pengawasan Adm.Kependudukan
Pelayanan Akta Perub.Nama KWN,Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak
Penyusunan Perencanaan Penataan Analisis Kependudukan
dan
Laporan Kependudukan dan data penduduk rentan
Realisasi
Tkt .Ca pai an
KK : 29.168 KTP el : 282.792
1 laporan
1 laporan
6 Kecamatan
1.800 org
B
B
B
1 laporan 3.150 Akta
1 laporan Kawin : 571 Akta Cerai : 68 Akta
B
-. Itsbat : 600 psg
-. Itsbat :562 psg
-. Pengesahan 100 psg
-. Pengesahan 12 psg
16.500 Akta
400 Akta
4 laporan
B
Lahir : 9.805 Akta Mati : 143 Akta
50 Laporan
B
50 Laporan
Kut. II Kelahiran : 205 Akta, Pengk. Anak : 2 akta, Perub nama : 128 akta, Penges.Ank: 1 akta, Kut. II Perkawinan : 5 Akta
4 laporan
B
B
B
B
LAKIP DUKCAPIL KOTA MATARAM 2015
20
Jika kita bandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2014 dengan sasaran program dan kegiatan yang sama seperti pada Tahun 2015. Tabel 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dan Tahun 2015 Dukcapil Kota Mataram Realisasi Capaian Kinerja No 1
2 3 4 5
6 7 8
9
Tahun 2014
Jenis kegiatan
Target = 285.000
Realisasi KK = 25.604 KTP.K. = 21.527 KTP-el =247.706
Target KTP el : 285.688
Tahun 2015 Realisasi KK : 29.168
Layanan publik dalam bidang kependudukan
KTP
Pengembangan kependudukan Sosialisasi kependudukan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
2.500 orang
2.500 orang
6 Kecamatan
1.800 org
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
600 akta
Kawin = 463 org Cerai = 56 org
3.150 Akta
Kawin : 571 Akta Cerai : 68 Akta
-. Isbhat Nikah -.Pengesahan Perkawinan Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Pengawasan Administrasi kependudukan Pel. Perubahan nama KWN, Pengangkatan dan Pengakuan Anak serta Pengesyahan anak
-. 600 pasang
581 pasang
15.000 orang
Lahir = 11.215 Mati = 218 50 Laporan
-. 600 pasang -. 100 pasang 16.500 Akta
-. Itsbat :562 psg -. Pengesahan 12 psg Lahir : 9.805 Akta Mati : 143 Akta 50 Laporan
database kebijakan
Penyusunan perencanaan, Penataan dan Analisis Kependudukan
50 Laporan 360 orang
4 Laporan
Ktp.II = 192 org Pengk.= 7 org Prub. = 108 org Pengs.= 8 org
4 Laporan
KTP el : 282.792
50 Laporan 400 Akta
Kut. II Kelahiran : 205 Akta, Pengk. Anak : 2 akta, Perub nama : 128 akta, Penges.Ank : 1 akta, Kut. II Perkawinan : 5 Akta
4 Laporan
4 Laporan
Realisasi capaian Kinerja Tahun 2015 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014 terjadi peningkatan baik dilihat dari target dan realisasi walaupun jenis kegiatannya sama dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik serta menghasilkan capaian yang maksimal. Rencana strategis organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perencanaan antara lain Meningkatkan kesadaran masyarakat daalam kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Terlaksananya pembangunan jaringan pengelolaan data, pendayagunaan dan pelaporan kependudukan yang akurat dan Terlayaninya masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (tercapainya tingkat kepuasaan pelayanan), jika dibandingkan dengan tingkat capaian atau Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2015 ini
LAKIP DUKCAPIL KOTA MATARAM 2015
dapat kita lihat pada tabel diatas bahwa capaiannya rata-rata antara 80 % - 90 % pada semua jenis kegiatan yang ada. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut : a. Pelaksanaan stelsel aktif pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di 50 (lima puluh) Kelurahan se Kota Mataram berjalan maksimal sejalan dengan ketentuan yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. b. Antusiasme masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi Kependudukan ditingkat Kelurahan sangat tinggi hal ini berarti kesadaran masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan dan pencatatan sipil semakin meningkat dari tahun ke tahun. c. Karena biaya pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya (gratis) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. d. Kesiapan anggaran yang memadai sesuai kebutuhan kegiatan dan program berjalan dengan baik serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. e. Menyebarkan brosur, leaflet dan spanduk kemasing-masing Kelurahan dan Lingkungan dalam rangka peningkatan penyebaran informasi tentang arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan tidak semata-mata karena ditunjang dengan anggaran yang besar melainkan sumber daya manusia menjadi sangat dominan. Jumlah tenaga kerja (Pegawai) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sampai dengan akhir Tahun 2015 berjumlah 89 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 46 orang, Pegawai Tidak Tetap berjumlah 43 orang (Tenaga kontrak 43 orang). Kalau dilihat dari segi pendidikan dan keahlian sumber daya yang ada belumlah mencerminkan kebutuhan yang sesungguhnya namun demikian sumberdaya yang ada telah dioptimalkan. Jika kita lebih jauh menganalisis tentang keberhasilan program/kegiatan sampai dengan Tahun 2015 maka tidak terlepas dari kegiatan penunjang serta upaya lain yang turut mendukung diantaranya : a. Terobosan program Itsbhat Nikah kerjasama dengan Pengadilan Agama Mataram
untuk
mendapatkan
Putusan
Pengadilan
tentang Pencatatan
Perkawinan khususnya warga Muslim yang belum mempunyai buku Nikah
21
LAKIP DUKCAPIL KOTA MATARAM 2015
sebagai salah satu persyaratan untuk penerbitan Akta Kelahiran (biaya gratis). Dengan jumlah pemohon 600 pasang, realisasi 562 pasang. b. Kerjasama dengan pihak Pengadilan Negeri Mataram untuk Pengesahan Perkawinan yang non Muslim untuk menunjang penerbitan Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram (biaya gratis). Dengann jumlah pemohon 100 pasang, realisasi 12 pasang. c. Mengadakan pelayanan Mobile kemasing-masing Kelurahan dan Lingkungan khususnya untuk meningkatkan cakupan layanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda penduduk Elektronik serta Akta Kelahiran d. Mengadakan pelayanan jemput bola akta kelahiran di 50 Kelurahan untuk meningkatkan capaian akta kelahiran.
B. Realisasi Anggaran. Alokasi Anggaran pada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Tahun 2015 sebesar Rp. 6.737.338.421,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 6.735.588.421,Tabel 6 Alokasi Anggaran Tahun 2015 Dukcapil Kota Mataram No Jenis Belanja Jumlah Anggaran (Rp) DPA DPPA 1 Belanja tidak langsung (gaji dan 2.897.338.421 2.912.038.421 tunjangan) 2 Belanja Langsung 3.840.000.000 3.823.550.000 - Program sasaran strategis 1.726.467.150 1.517.692.150 - Program Pendukung 2.113.532.850 2.305.857.850 Jumlah
6.737.338.421
6.735.588.421
22
LAKIP DUKCAPIL KOTA MATARAM 2015
Anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja Tahun 2015 sebagai berikut : Tabel 7 Pagu dan Realisasi Anggaran 2015 Dukcapil Kota Mataram SASARAN STRATEGIS
PROGRAM KEGIATAN
1 2 Program Penataan Administrasi Kependudukan Terlaksananya kegiatan SIAK Pembangunan dan secara terpadu pengoperasian secara terpadu
ALOKASI Pagu (Rp) Realisasi (Rp)
Realisasi (%)
Ketr.
6
3 1.479.932.150 117.500.000
4 1.358.971.000 116.250.000
5 91.83 98.94
Tersedianya SDM yang berkualitas
Pelatihan tenaga pengelola SIAK
10.885.000
7.420.000
68.17
Terlaksananya layanan KTP,KK
Peningkatan layanan publik bidang Kependudukan Pengembangan database kependudukan
371.150.000
354.320.000
95.47
23.652.000
22.684.000
95.76
Terlaksananya kegiatan sosialisasi kependudukan
Sosialisasi kependudukan
187.050.000
187.050.000
100
Tersedianya data hasil evaluasi dan pelaporan kependudukan
Monev
14.804.500
13564.500
91.62
Tersedianya Akta Perkawinan dan Perceraian
Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian
450.900.000
382.711.500
84.88
Tersediaanya Akta Kelahiran dan Kematian
Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian
151.977.450
17.000.000
68,27
Tersedianya akta perubahan Nama KWN, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak
Pelayanan akta perubahan Nama KWN, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak
39.402.700
33.502.000
85.02
Tersedianya hasil proyeksi kependudukan dan data penduduk rentan
Penyusunan perencanaan penataan dan analisis kependudukan
23.210.500
21.550.000
92.85
Tersedianya informasi kependudukan dan pencatatan sipil
Informasi yang dapat diakses masyarakat
11.000.000
7.000.000
63.64
Terlaksananya pengawasan Administrasi Kependudukan
Pengawasan administrasi kependudukan
78.400.000
69.200.000
88.27
Program Keserasian Kebijakan Kependudukan Rapat Koordinasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lintas Sektoral
37.760.000 22.150.000
18.268.000 13.900.000
48.38 62.75
Penyusunan Profil Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram
15.610.000
4.368.000
27.98
1.517.692.150
1.377.239.000
70.10
Terlaksananya pengembangan data base kependudukan
Jumlah
Proporsi Anggaran terbesar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipergunakan dalam rangka pencapaian sasaran yaitu terlaksananya pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu
23
LAKIP DUKCAPIL KOTA MATARAM 2015
Tanda Penduduk sebesar Rp. 371.150.000 (95.47%) dan pada kegiatan pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian sebesar Rp. 450.900.000 (84,88%) dari Pagu anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sebesar Rp. 3.823.550.000. Tingginya penyerapan anggaran dimaksud adalah disebabkan adanya kegiatan Itsbhat Nikah dan Pengesahan Perrkawinan bagi masyarakat yang kurang mampu yang belum mempunyai buku nikah bagi Muslim dan akta perkawinan bagi non muslim. Dan sebagai upaya peningkatan pelayanan KK dan KTP terkait dengan program Nasional yaitu percepatan perekaman KTP bagi masyarakat yang mengharuskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan stelsel aktif dengan langsung melaksanakan perekaman KTPel di masing-masing Kelurahan dan Sekolah Menengah Atas (SMA dan SMK) yang ada di Wilayah Kota Mataram dan sejalan pula dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2380/SJ Tanggal 10 Mei Tahun 2015 Tentang Penyediaan Dukungan Pendanaan Pelaksanaan Program KTP-el dalam APBD Tahun Anggaran 2015.
24
LAKIP DUKCAPIL KOTA MATARAM 2015
BAB IV PENUTUP
Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram merupakan salah satu kewajiban sebagai wujud pertanggung jawaban untuk menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan rencana stratejik yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Upaya peningkatan cakupan layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu wujud dan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram manakala hasil yang dicapai cukup baik dan ini menjadi motivasi bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil untuk dapat dipertahankan terlebih Dinas ini mengemban misi sebagai Instansi pelayanan publik sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009. Dengan tersusunnya LAKIP Dinas Kependudukan dan Capail Kota Mataram ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah di capai Tahun 2015 dan bermanfaat sebagai pedoman pada tahun berikutnya.
25
LAKIP DUKCAPIL KOTA MATARAM 2015
DAFTAR TABEL
Tabel 1
: Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dukcapil Kota Mataram
13
Tabel 2
14
Tabel 3
: Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2015 Dukcapil Kota Mataram Rencana Kerja (Renja) Dukcapil Kota Mataram
Tabel 4
: Capaian Kinerja Tahun 2015 Dukcapil Kota Mataram
19
Tabel 5
: Perbandingan Realiasi Kinerja 2013-2015 Dukcapil Kota Mataram : Alokasi Anggaran Tahun 2015 Dukcapil Kota Mataram
20
: Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 Dukcapil Kota Mataram
22
Tabel 6 Tabel 7
16
22
26
LAKIP DUKCAPIL KOTA MATARAM 2015
27
PROFIL SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN / KOTA : Mataram (Hasil Perhitungan)
No
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator
1
2
I
Pelayanan Dokumen Kependudukan
TAHUN 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Realisasi s/d 2015
3
4
5
6
7
8
9
%
1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
12,72
74,68
83,17
102,48
110,05
125,38
102.336
2.
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
13,43
0,08
371,21
54,42
37,66
95,57
127.474
3.
Cakupan Penerbitan Kuitipan Akta Kelahiran
0,00
7,49
74,28
90,84
42,02
51,58
4.
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
4,94
2,41
2,42
13,22
18,22
6,85
LAKIP DUKCAPIL KOTA MATARAM 2015
1
Indikator dan data yang diperlukan untuk SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri
No I
Jenis Pelayanan Dasar Skala Propinsi Pelayanan Dokumen Kependudukan
Indikator SPM
Tahun
Rumus dan Sumber Data
1. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga 2010
2011
2012
2013
2014
2015
1).
Jml KK yg diterbitkan
14.799
17.374
19.348
23.842
25.601
29.168
2).
Jml kepala keluarga
116.320
23.264
23.264
23.264
23.264
23.264
2. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
1).
Jumlah KTP elektronik yang diterbitkan 2). Jumlah penduduk wajib KTP elektonik 3. Cakupan penerbitan kutipan Akta Kelahiran
1). 2).
Jml kutipan akta Kelahiran yg diterbitkan Jumlah Kelahiran yg terjadi
40,688
47,568
224.893
32.969
22.813
57.899
302,917
60.583
60.583
60.583
60.583
60.583
714
6.719
8.004
3.522
4.339
8.491
9.539
9.046
8.811
8.381
8.412
4. Cakupan penerbitan kutipan Akta Kematian
1). 2). 3).
Jml kutipan akta Kematian yg diterbitkan Jumlah Kematian yg terjadi
57
45
52
279
281
143
1154
1868
2150
2110
1542
2087
Tahun 2010 dan 2011 KTP Non Elektronok
