KATA PENGANTAR
Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika, sebelumnya merupakan Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Mataram.yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kota Mataram , kemudian pada Tahun 2008 berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007, ditindak lanjuti dengan Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Susunan
Organisasi
Perangkat
Daerah
Kota
Mataram,
Kantor
Pengolahan Data Elektronik Kota Mataram berubah menjadi Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram Sebagai unsur staf yang di bertanggungjawab dalam bidang Pengelolaan data elektronik dan informatika dituntut untuk memiliki visi, misi, strategi, program dan Kegiatan yang jelas, terarah dan terpadu yang dapat memenuhi kehendak dan partisipasi masyarakat yang berkepentingan dengan Informasi dan Komunikasi. Disisi lain dengan merujuk pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada diktum kedua menyatakan bahwa setiap Instansi pemerintah, diharapkan mempunyai perencanaan strategis dari program – program utama yang akan di capai selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Implementasi dari intruksi Presiden Republik Indonesia dimaksud, disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika tahun 2011 – 2015 Penyusunan Rencana Strategis bertujuan memberikan arah, pedoman dan pola kerja bagi seluruh personal Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Sekretariat Daerah Kota Mataram dalam upaya mewujudkan visi, misi dan garis – garis kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, namun demikian kami berharap mudah-mudahan Renstra ini dapat bermanfaat terutama bagi organisasi dalam menentukan arah kebijakan strategis organisasi. Pada akhirnya semoga upaya yang kita lakukan senantiasa mendapatkan limpahan ridho serta inayah dari Allah SWT.Amien. Kepala Bagian Pengeloaan Data Elektronik dan Infromatika Sekretariat Daerah Kota Mataram
Zainudin, SE NIP. 19631231 199203 1 165
1
BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mencermati betapa pentingnya informasi dalam arus transparansi dan arus globalisasi
dewasa
ini,
maka
tidaklah
berlebihan
bila
gerak
dan
dinamika
pengembangan informasi menjadi sangatlah penting dan semakin kompleks. Sama seperti kompleksnya pembangunan di bidang-bidang lainnya, maka strategi diperlukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan sasaran, yang dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan, karenanya strategi sebagai sebuah rencana yang menyeluruh dan terpadu selanjutnya diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman serta dorongan kegiatan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Tugas pokok dan fungsi Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram, sebagai media fasilitator atau media penghubung antara masyarakat pengguna informasi dan pemerintah, terutama dalam menunjang pencapaian visi Kota Mataram menuju “Terwujudnya Kota Mataram yang Religius, Maju dan berbudaya”.
Untuk itu, keberadaan Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram sebagai media penyebar informasi serta penunjang pendididikan demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang pembangunan nasional dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh masyarakat. Karena itu dalam menghadapi berbagai peluang dan tantangan, aktifitas dan konsistensi program dan kegiatan yang dilaksanakan Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram dalam
melayani
penggunanya
menjadi
sangatlah
penting
selain
memberikan
kemudahan bagi masyarakat pengguna informasi juga dapat memberikan support bagi insan pers sebagai mitra kerja terdepan dalam bidang komunikasi dan informasi. Renstra Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram Tahun 2011-2015 disusun sebagai rangkaian rencana tindak untuk menjadi acuan/pedoman Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram beserta jajarannya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan serta sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Ruang Lingkup Rencana Strategis Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika mencakup penyediaan data dan informasi yang cepat, tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta murah yang berbasis teknologi atau komputer untuk pengambilan keputusan para pengguna. 2
Kedudukan Rencana Strategis Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika
adalah
sebagai
Kerangka
Strategis
Pengelolaan
Sistem
Informasi
Manajemen Pembangunan Daerah untuk mendukung perencanaan pembangunan di Kota Mataram dengan tetap memperhatikan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Mataram. Untuk menjembatani layanan strategis dimasksud, konsep penyebarluasan informasi, dijabarkan dalam berbagai bentuk media penyebaran informasi melalui Teknologi Jaringan Komputer ( LAN, WAN, MAN,Intranet dan Internet ), Selain itu kita meyakini bahwa kekuatan lain terutama dalam hal pelestarian dan penyimpanan data berupa dokumen elekronik (CD) yang dapat dijadikan bahan kajian informasi lebih lanjut yang dapat dijadikan bahan kebijakan pimpinan. 1.2 Landasan Hukum Dalam penyusunan Renstra SKPD Bagian pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setada Kota Mataram Tahun 2011-2015 mengacu pada peraturan perundangundangan sebagai rujukan, yakni : 1. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437); 3. Surat Edaran Mendagri No. 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik; 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Walikota Mataram No. 23/PRT/2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Mataram 2006-2010; 8. PERDA No 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi LembagaLembaga Teknis Kota Mataram. 1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Strategis dibuat dengan maksud memberikan arah pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah untuk mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. 3
1.3.1 Maksud Maksud penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai dokumen perencanaan program yang dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram
dalam
rangka
melaksanakan tugas untuk menentukan atau merumuskan arah kebijakan sehingga tujuan program kerja jangka panjang menengah yang telah ditetapkan selama kurun waktu 2011-2015 dapat tercapai. 1.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Strategis Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram, adalah untuk :
Menyediakan satu acuan resmi bagi Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang bersumber dari APBD.
Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram.
Memudahkan Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program/kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
Memudahkan
seluruh
jajaran
Bagian
Pengelolaan
Data Elektronik
dan
Informatika Setda Kota Mataram untuk memahami arah kebijakan dan program/kegiatan operasional tahunan dalam kurun waktu 5 tahun.
Untuk dapat mengukur kinerja Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai unsur staf yang di bertanggungjawab dalam bidang Pengelolaan data elektronik dan informatika
1.4. Sistimatika Penulisan Sistematika penulisan dalam Renstra Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram disusun sebagai berikut : Renstra Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram 2011- 2015 BAB I : PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan Renstra SKPD, maksud dan tujuan penyusunan Renstra SKPD, dan sistematika penulisan. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD, Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi serta data pendukung Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram dengan maksud mengetahui keadaan Bagian 4
Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram lima tahun kedepan BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bab ini menguraikan menguraikan rumusan tugas pokok dan fungsi Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram. BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, Bab ini menguraikan rumusan Visi dan Misi serta kebijakan strategis Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kota Mataram. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAN INDIKATIF, Bab ini berisikan perencana program kegiatan Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Kota Mataram BAB VI : PENUTUP
5
BAB II GAMBARAN UMUM BAGIAN PDEI SETDA KOTA MATARAM 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bagian 2.1.1. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan
Walikota
Mataram nomor 09/PERT/2008
tentang
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Mataram, Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika di pimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan tanggung jawab langsung kepada Asisten Tata Praja yang mempunyai
tugas
pokok
memimpin,
mengkoordinasikan,
mengawasi
dan
mengendalikan kegiatan sub bagian dibawahnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika mempunyai fungsi : a. Perumusan rencana/ program kerja dan penetapan kinerja Bagian Pengelolaan Data dan Informatika. b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) sub bagian dibawahnya. c. Perumusan bahan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan system informasi dan pengembangan teknologi informasi. d. Pengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang pengelolaan system informasi dan pengembangan teknologi informasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait. e. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan System Informasi Menejemen (SIM) yang dibutuhkan pemerintah Daerah. f. Pelaksanaan fasilitas pelatihan dan bimbingan teknis aparatur daerah dibidang pengelolaan system informasi dan pengembangan teknologi informasi sesuai ketentuan yang berlaku. g. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan system informasi dan pengembangan teknologi informasi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. h. Pelaksanaan fasilitas kerjasama Pemerintah Daerah dengan instansi pemerintah, lembaga Pemerintah non departemen, lembaga pendidikan dan/atau swasta dibidang pengelolaan system informasi dan pengembangan teknologi informasi sesuai ketentuan yang berlaku. i. Pelaksanaan pelayanan pemberian rekomendasi teknis dibidang teknologi informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. j. Pengkoordinasikan pelaksanaan dan penjabaran norma, standar, prosedur, kreteria dan persyaratan teknis dibidang teknologi informasi. k. Pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bagian. 6
l.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bagian dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi dan
Sub Bagian
Pengembangan Teknologi Informasi dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : (1). Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pembinaan pengelolaan system informasi dan tata uhasa bagian. Untuk melakukan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja dan rencana kerja anggaran (RKA) Sub Bagian Pengelolan Sistem Informasi. b. Penyiapan Pedoman dan petunjuk dibidang pengelolan system informasi. c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang pengelolaan system informasi. d. Penyiapan bahan penerapan dan pengembangansistem informasi manajemen ( SIM ) sesuai kebutuhan pemerintah daerah. e. Peyiapan bahan pelaksanaan dan penjabaran norma, standar, prosedur dan kreteria teknis dibidang pengelolaan system informasi. f. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi di bidang pengelolaan system informasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait. g. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis dibidang pengelolaan system informasi. h. Pengelolaan situs resmi pemerintah kota mataram sesuai dengan pereturan perundang-undangan yang berlaku. i. Pelaksanaan analisis system informasi dan system aplikasi sesuai ketentuan yang berlaku. j.
Pelaksanaan pengelolaan tata usah bagian.
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.. (2). Sub Bagian Pengembangan Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pembinaan pengembangan teknologi informasi.
7
Untuk melakukan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai fungsi : a. Penyusunan Program kerja dan rencana kerja anggaran (RKA) sub Bagian Pengembangan teknologi informasi. b. Penyiapan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengembangan teknologi informasi. c. Penyiapan bahan pembinaan teknid dibidang pengembangan teknologi informasi . d. Penyiapan bahan penerapan dan pengembangan teknologi informasi sesuai kebutuhan pemerintah daerah. e. Penyiapan bahan pelaksanaan dan penjabaran norma, standar, prosedur dan kreteria teknis dibidang pengembangan teknologi informasi. a. Penyiapan bahan pelayanan pemberian rekomendasi teknis dibidang teknologi informasi sesuai ketentuan yang berlaku. f. Penyiapan
bahan
koordinasi,
informasi,
dan
sinkronisasi
dibidang
pengembangan teknologi informasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait. g. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis dibidang pengembangan teknologi informasi. h. Pengembangan system jaringan komunikasi data sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. i.
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2.1.2. Struktur Organisasi Bagian Sesuai Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Susunan
Organisasi
Perangkat
Daerah
Kota
Mataram,
Bagian
Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Asisten Tata Praja dalam bidang Pengeloaan Data Elektronik dan Informatika, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mebawahi Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi dan Sub Bagian Pengembangan Teknologi Informasi dengan strukrur organisasi sebagai berikut :
8
KEPALA BAGIAN ZAINUDIN Pembina TK. I (IV/b) NIP. 19631231 199203 1 165
KASUBBAG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
KASUBBAG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI
BQ. SAPARTI HAMNY, S.Kom Penata TK I ( III/d ) NIP. 19701202 199803 2 003
ABD. MANAN, S.KOM, M.ENG Penata ( III/c ) NIP. 19710815 200003 1 006
1.
Ni Luh Neti Arwini, SE Penata Muda TK I ( III/b ) NIP. 19750728 199902 2 001
1.
2.
Nining Sulistiningsih S, S.Kom Penata Muda TK I (III/b) NIP. 19750906 200501 2 010
2. Dodi Wirawan, A.Md Pengatur TK I ( II/d ) NIP. 19760127 200604 1 015
TOR PDE, ARSIP DAERAH DAN HUMAS 2008 - 2013 113.
Wirahadi, ST Penata Muda TK I ( III/b ) NIP. 19741006 200501 1 008
Heri Irawan, S.Kom Penata Muda TK I ( III/b ) NIP. 19790926 200501 1 011
3. Putu Wawan Martina, A.Md Pengatur TK I ( II/d ) NIP. 19840309 200604 1 005 4. NI Komang Marina Anom, A.Md Pengatur ( II/c ) NIP. 19870507 200901 2 003
9
2.2. Susunan Sumber Daya Bagian 2.2.1. Susunan Kepegawaian Sumber Daya Manusia
Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika
Setda Kota Mataram saat ini sebanyak 11 (sebelas) orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 10 (sepuluh) orang dan Pegawai Honor Daerah (Non PNS) sebanyak 1 (satu) orang. Komposisi dan jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram berdasarkan tingkat pendidikan dan kepangkatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini : Tabel 1 : Komposisi Pendidikan PNS Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram No 1 2 3 4
Tk Pendidikan
Jumlah
Prosentase
Keterangan
Pasca Sarjana (S2) 1 9 Sarjana (S1) 6 55 Sarjana Muda 3 27 SLTA 1 9 Sumber : Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram Tabel 2 Kepangkatan PNS Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram
No 1 2 3 4
Golongan
A
b
c
d
Jumlah
IV 0 1 0 0 1 III 0 4 1 1 6 II 0 0 1 2 3 Tenaga Honor Daerah 0 0 0 0 1 Jumlah 0 5 2 3 11 Sumber : Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram
2.2.2. Susunan Kelengkapan Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram didukung oleh sarana dan prasarana seperti : kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat), komputer, mubeuler dan lain-lain. No 1 2 3 4
Sarana/Prasarana Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 Komputer Mubeuler
Jumlah
Keterangan
1 4 9 1
Disamping sarana penunjang tersebut diatas, dalam rangka memperlancar fungsi dan tugas pokok di Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota 10
Mataram telah didukung dengan sarana informasi jaringan Hotspot dilingkup Sekretariat Kota mataram sebagai salah satu sarana dalam mengakses Internet yang kedepan diharapkan dapat diakses oleh seluruh dinas instansi dalam rangka pembangunan di Kota Mataram. 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, Kantor Pengolahan Data Elektronik berubah menjadi Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram, artinya bahwa bagian PDEI baru berjalan sekitar 3 (tiga) tahun dengan memiliki beberapa kinerja yang sudah dilaksanakan yaitu : 1. Memiliki jaringan wireles untuk kebutuhan penukaran data dan akses internet di lingkup Sekretariat daerah dan Lapangan Sangkareang Kota Mataram. 2. Pelatihan peningkatan sumberdaya manusia dibidang TIK lingkup Pemerintah Kota Mataram yang terdiri dari Pelatihan Sistem operasi Linux, Pelatihan Jaringan komputer, pelatihan basis data dan pelatihan operator komputer. 3. Memiliki website kota mataram dengan melakukan update data setiap hari. 4. Meningkatkan kemampuan SDM di Bagian PDEI dengan mengirimkan Staf untuk pelatihan Administrator Jaringan LAN/WAN berbasis wireless dalam mengatur pembagian bandwith untuk kebutuhan unit kerja dan pelatihan tenaga programmer dalam rangka pengembangan sistem informasi berbasis web. 5. Memiliki sistem informasi dalam pengolahan data penerbitan Rekomendasi dan hasil pemeriksaan standar penggunaan peralatan TIK serta Sistem Informasi untuk pelayanan publik tingkat kelurahan dalam rangka menerbitkan surat keterangan yang berhubungan dengan pelayanan penduduk dan Sistem Informasi Bank Data. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 1. Analisis Lingkungan Internal : a. Kekuatan : Jumlah Aparat Bagian PDEI sebanyak 11 orang; Tersedianya pejabat struktural yang terdiri dari 1 orang Kepala Bagian, 2 orang kepala sub Bagaian, dan 8 orang staf ; Tersedianya Program Kerja; Tersedianya uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing pemegang jabatan struktural maupun non struktural; Memiliki Visi dan Misi Adanya koordinasi; 11
Dukungan dana/biaya; Disiplin dan komitmen dalam pelaksanaan tugas; Laporan pelaksanaan tugas ; Evaluasi pelaksanaan tugas; Peningkatan SDM, sarana dan fasilitas TIK. b. Kelemahan : Fasilitas komputer dan ruangan yang kurang memadai. Kurangnya tenaga-tenaga profesional dibidang computer (Programmer, Teknisi jaringan dan Teknik Komputer). Penempatan pejabat struktural yang tidak memiliki kualifikasi di bidang telekomunikasi dan informatika. Dukungan dana yang belum memadai untuk penyiapan dan peningkatan sarana dan prasarana. Masih rendahnya disiplin pegawai. Kurangnya dukungan dan kerjasama dari instansi terkait. 2.
Analisis Lingkungan Eksternal : a. Peluang : Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 berdampak pada meningkatnya beban tugas dan volume kerja Pemerintah Daerah. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia yang ditindaklanjuti dengan surat Menteri Negara PAN Nomor 141/M.PAN/4/2000 meningkatkan peranan KPDE sebagai perpanjangan Tim Koordinasi Telematika Indonesia di daerah dan sebagai koordinator penyedia data dan informasi bagi Pimpinan Daerah. Surat Mendagri dan Otda Nomor 065/1118/SJ tentang Pemberdayaan KPDE Propinsi dan Kabupaten/Kota. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan canggih yang dapat mendukung peningkatan kerja Sistem Manajemen Pemerintah. Peningkatan jumlah pengguna teknologi informasi. Pemanfaatan Sistem Informasi untuk Pelayanan Publik. b. Ancaman : Semakin meningkatnya tuntutan dan kritisnya masyarakat terhadap peningkatan pelayanan pemerintah. Arus informasi yang merugikan citra Indonesia. Belum adanya Cyber Law (aturan dalam arus informasi) untuk TIK Sulitnya penyampaian data kepada Bagian PDEI karena adanya ego sektoral. 12
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bagian Dalam rangka mewujudkan transformasi dari kondisi saat ini menjadi kondisi akan datang yang lebih baik masih masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi, di antaranya: 1. Tuntutan masyarakat yang makin meningkat kualitas kehidupannya untuk mendapatkan kenyamanan dan harmonisasi yang merupakan wujud nyata keberadaan Pemerintah Daerah bagi masyarakatnya dalam aspek ekonomi, politik, sosial budaya, sarana dan prasarana serta kondusifitas daerah. 2. Pertumbuhan dan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi menimbulkan kompleksitas
permasalahan
sosial,
ekonomi
dan
kemasyarakatan
yang
membutuhkan penanganan serius pemerintah daerah, yang dihadapkan pada realitas kekinian untuk meningkatkan tarap hidup dalam beberapa indikator makro ekonomi melalui media elektronik (e-Commerce). 3. Kualitas pelayanan kepada masyarakat belum optimal yang membutuhkan komitmen pilar-pilar good governance (masyarakat, pemerintah dan swasta) untuk melakukan transformasi nilai-nilai pelayanan publik yang makin berpihak kepada perwujudan prinsif-prinsif tata pemerintahan yang baik. 4. Masih tingginya angka kemiskinan, sebagai akibat dari keberadaan Kota Mataram yang memiliki daya tarik bagi masyarakat sekitar kota Mataram serta adanya multi interpretasi terhadap indikator kemiskinan dan sinkronisasi programprogram penanggulangan kemiskinan. 5. Seiring dengan kemajuan dan interaksi sosial, ekonomi dan budaya yang makin mengglobal menuntut adanya pemenuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama dalam mempersiapkan transformasi generasi yang siap berkompetisi di era yang kian terbuka. 6. Belum memiliki Infrastruktur Jaringan komputer antar SKPD dalam rangka untuk melakukan share data dalam mempercepat informasi kepada mayarakat melalui satu atap. 7. Dalam pembangunan Teknologi informasi diharapkan dapat memiliki rencana strategis di bidang TIK yang dituangkan kedalam Master Plan TIK dan Blue Print TIK.
13
8. Dalam pelaksanaan TIK yang merupakan unsur penujang belum bisa berjalan secara optimal karena terkendala dengan peraturan-peraturan yang belum mengatur secara khusus dalam pelaksanaan TIK. 9. Pengelolaan bidang teknologi informasi belum optimal : a. TIK belum dimanfaatkan secara maksimal, disebabkan antara lain : i. Belum tersedianya Master Plan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) daerah; ii. Belum tersusunnya sistem pengelolaan TIK daerah; iii. Belum tersedianya LITBANG peningkatan efektifitas maintenance dan pencegahan kerusakan infrastruktur TIK; iv. Belum tersedianya LITBANG untuk pengembangan aplikasi dan kualitas TIK; v. Masih terbatasnya pengembangan dan pembangunan TIK serta belum tersedianya hardware dan software yang berkualitas. b. Manfaat hasil TIK belum optimal, disebabkan antara lain : i. Tidak tersedianya informasi dan LITBANG yang mendukung system pengelolaan TIK daerah; ii. Tidak tersedianya standarisasi pengelolaan TIK daerah; iii. Belum tertata dan terselenggaranya pengelolaan TIK daerah; iv. Belum tertata dan terselenggaranya pemanfaatan TIK daerah secara optimal. c. Masih rendahnya manfaat sosial TIK, disebabkan antara lain: i. Belum adanya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan TIK; ii. Belum tersedianya informasi dan LITBANG untuk peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK. 10. Kelembagaan komunikasi dan informatika masih lemah a. Masih rendahnya profesionalisme organisasi dan SDM PDEI, disebabkan antara lain : i. Belum terbentuknya pola karir pegawai; ii. Diklat TIK yang belum memadai; iii. Organisasi kominfo belum efektif dan efisien; iv. Belum maksimalnya ketersediaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan organisasi b. Masih lemahnya peran TIK, disebabkan antara lain :
14
i. Belum
tercapainya
diseminasi
LITBANG
yang
efektif
serta
pemanfaatan LITBANG dalam pembangunan TIK; ii. Belum terwujudnya system informasi LITBANG dan jejaring LITBANG c. Perencanaan dan peraturan perundangan bidang TIK belum mantap, disebabkan antara lain : i. Tidak maksimalnya RENSTRA dan REPETADA TIK yang disusun; ii. Pelaksanaan kebijakan dan rencana TIK belum maksimal; iii. Belum adanya peraturan daerah tentang TIK. d. Kemitraan dan kerjasama dalam daerah/luar daerah dalam pengurusan TIK belum optimal, disebabkan antara lain : i. Tidak adanya pola kemitraan dalam pengelolaan TIK; ii. Belum adanya kerjasama dalam daerah / luar daerah untuk mendukung pengurusan TIK. e. Lemahnya pengawasan dan pengendalian pembangunan TIK, disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum sektor TIK
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program 1. Kajian dan Analisis Faktor Internal. Peraturan
perundang-undangan
berupa
Undang-undang
(UU),
Peraturan
Pemerintah (PP), Instruksi-instruksi, dan Keputusan-keputusan yang mendukung terlaksananya berbagai tugas, fungsi dan tanggung jawab Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika, merupakan urusan yang sangat penting dijadikan sebagai dasar hukum (Kebijakan) dalam pelaksanaan berbagai tugas fungsi dan tanggung jawab tersebut. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, maka berbagai aktifitas Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika dalam rangka mewujudkan Teknologi Informasi (TI) di Daerah yang efektif dan efisien di Kota Mataram dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini Dasar Hukum yang jelas akan dapat memungkinkan Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika dapat menentukan langkah-langkah yang benar dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab bagi pelayanan publik di Kota Mataram. Adapun peraturan Perundang-undangan yang dimaksud antara lain : 1. TAP. MPR. RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 15
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan berwibawa dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan dan Pendayagunaan Telematika Indonesia; 12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pengawasan Melekat; 13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah; 14. Instruksi
Presiden
Nomor
6
Tahun
2002
tentang
Pengembangan
dan
Pendayagunaan Telematika di Indonesia; 15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategis Nasional e-
government; 16. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri; 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi; 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional; 20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1995 tentang Penerapan hasil Analisa Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; 21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 96 Tahun 1989 tentang Pedoman Analisis Jabatan; 16
22. Keputusan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
25/
KEP/M.PAN/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara; 23. Keputusan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
03/
KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pelayanan Publik; 24. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6//8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 25. Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, Bagian
Pengelolaan Data
Elektronik dan Informatika yang berubah menjadi Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram 26. Berbagai Peraturan Daerah, Instruksi Walikota, Keputusan Walikota yang relevan dengan tugas dan fungsi Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika. Peraturan Perundang-undangan diatas telah memberikan rambu-rambu yang jelas bagi Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika untuk melaksanakan berbagai tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Operasionalisasi tugas, fungsi dan tanggungjawab Bagian Pengelolaan Data Elektronik di dukung oleh 11 orang Pegawai dengan jenjang pendidikan terdiri dari S2 = 1 orang, S1 = 6 orang, Diploma III = 3 orang SMA = 1 orang. Secara kuantitas dan kwalitas dari jumlah Pegawai Negeri Sipil baik Pegawai Negeri Sipil maupun tenaga honor tersebut diatas belum memadai. Karena sebagian besar Pegawai Negeri Sipil mempunyai pengetahuan dan ketrampilan khusus yang terbatas. Walaupun demikian masing-masing pegawai berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dipercayakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika. Adanya hubungan komunikatif antar pegawai di Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika semakin memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika. Dalam hal ini keterbatasan yang dimiliki oleh Pegawai yang satu dapat ditutupi dengan kelebihan (kemampuan) pegawai yang lain tanpa harus terikat secara struktural. Selanjutnya apabila ada kesulitan yang dihadapi oleh beberapa orang pegawai dalam pelaksanaan tugas, maka dilakukan kerjasama dengan yang lain untuk mengatasi kesulitan tersebut. Tersedianya alokasi dana bagi operasionalisasi berbagai kegiatan yang di tangani oleh Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika merupakan suatu kekuatan yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut. Namun demikian, alokasi dana dimaksud masih dalam jumlah yang terbatas sehingga akan ada beberapa rencana kegiatan yang terpaksa di tunda pelaksanaannya, atau 17
Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika akan berupaya untuk melakukan efisiensi dan efektif mungkin tanpa menyepelekan kualitas kegiatan dimaksud. Terkait dengan penggunaan dana operasional tersebut di atas, akan dilakukan pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang pada dasarnya menekankan tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Hal ini perlu dilakukan agar penggunaan anggaran yang tersedia dalam jumlah terbatas, dapat teralokasi secara baik guna mencapai prestasi kerja yang diharapkan. Dengan demikian, penggunaan dana tersebut akan lebih efektif dan efisien serta dapat terukur secara akurat. Selain itu, tersedianya mekanisme dan prosedur kerja dalam Bagian Pengelolaan
Data
Elektronik
dan
Informatika
juga
akan
turut
memperlancar
pelaksanaan berbagai tugas, fungsi dan tanggung jawab Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika. Adanya mekanisme dan prosedur kerja yang jelas tersebut, operasional tugas dan fungsi dapat terhindar dari kesalahan prosedur yang kadangkadang melanda birokrasi. Sejumlah kekuatan diatas, diperkuat dengan adanya komitmen pimpinan untuk menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab Bagian
Pengelolaan Data Elektronik
dan Informatika serta adanya loyalitas staf kepada pimpinan. Komitmen pimpinan tersebut akan menghindarkan pimpinan dari perasaan tak acuh terhadap tugas dan tanggung jawab, tetapi akan selalu berupaya untuk melakukan yang terbaik dalam pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika. Demikian pula dengan adanya loyalitas staf kepada pimpinan akan memungkinkan dapat terlaksanannya pelayanan publik yang sejalan dengan komitmen pimpinan. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika, masih tergolong minim karena kurangnya dana bagi pengadaan sarana dan prasarana dimaksud. Sarana yang minim tersebut antara lain : luas ruangan kerja yang masih terbatas (sehingga pegawai bekerja dengan kurang leluasa), terbatasnya fasilitas komputer saluran internet, website pada Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika, Alat Tulis Kantor (ATK), dan lain-lain. Masih terbatasnya ketersediaan sistem informasi, penataan organisasi dan pengukuran kinerja, dapat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika akan kurang maksimal karena kurangnya informasi, pengorganisasian yang kurang mantap serta ukuran kinerja yang sering mengambang. Oleh karena itu, agar
18
kegiatan dapat terlaksana dengan baik perlu ditunjang dengan sistem informasi yang memadai, organisasi yang tertata dengan baik, serta pengukuran kinerja yang akurat. Berhubung tingginya frekwensi dan interval kegiatan dan tanggung jawab yang harus ditangani oleh pimpinan, serta tingginya kepercayaan kepada bawahan, kadang kala dapat menyebabkan rendahnya pengawasan melekat atasan/pimpinan terhadap bawahan/staf. Hal ini dapat berakibat terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika. Selain itu kurangnya kreativitas dan disiplin pegawai sering berakibat terhambatnya pelaksanaan tugas sebagaimana yang diharapkan. Kurangnya kreativitas pegawai akan menyebabkan para pegawai terutama staf/bawahan akan sangat bergantung pada pimpinan. Sementara itu, pimpinan memilki banyak agenda yang harus diselesaikan dan hal itu dapat menimbulkan akibat lebih lanjut, yakni terganggunya kelancaran pelaksanaan kegiatan yang ditangani oleh Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika. Pada sisi yang lain, kurangnya penghargaan terhadap prestasi kerja pegawai yang potensial akan dapat menyebabkan menurunnya prestasi kerja. Kejadian ini dapat dimengerti karena apabila antara pegawai yang berprestasi dengan pegawai yang kurang prestasi diperlakukan yang sama, maka secara psikologis pegawai yang berprestasi akan merasa tidak memiliki nilai lebih sehingga akan cenderung ikut bermalas-malasan, karena merasa antara yang berprestasi dan tidak berprestasi sama saja. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika akan kurang sesuai dengan yang diharapkan. Guna menghindari fenomena tersebut, disikapi dengan cara memberikan perhatian khusus dan penghargaan kepada para pegawai yang berprestasi sehingga hal tersebut akan memacu pegawai yang sudah berprestasi akan terus meningkatkan prestasinya dan pegawai yang belum berprestasi akan terpacu untuk turut berprestasi. Dengan demikian, hal ini akan semakin mendukung terlaksananya berbagai tugas, fungsi dan tanggung jawab Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika yang semakin sesuai harapan. 2. Kajian Dan Analisis Faktor Eksternal Terlaksanannya reformasi sistem pemerintahan dari pemerintah otoriter menjadi pemerintahan demokratis dan dari sistem sentralistik menjadi sistem desentralistik dengan pemberlakuan Otonomi Daerah berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah membuka peluang yang lebih luas bagi terciptanya iklim demokratisasi yang sejalan dengan reformasi birokrasi. Dampak dari fenomena ini adalah meningkatnya 19
tuntutan masyarakat akan pelayanan publik maupun bidang-bidang lainnya yang lebih memadai dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Hal ini merupakan suatu peluang yang baik bagi Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika untuk dapat mengetahui dan memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat agar Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika dapat memberikan pelayanan yang lebih sesuai. Pelayanan yang lebih sesuai dan menyentuh kebutuhan masyarakat Kota Mataram diharapkan dapat terlaksana dengan baik dengan adanya kewenangan Pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemerintahan yang otonom. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah dapat mengambil sikap dan kebijakan yang cepat dan tepat tanpa harus menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Selain itu, berkembangnya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), merupakan suatu potensi yang dapat dijadikan sebagai mitra kerja. Pelaksanaan pelayanan publik akan semakin lancar, apabila mendapat dukungan dari berbagai Ormas dan LSM yang terkait sebagai mitra kerja. Dewasa ini dengan adanya perhatian luar negeri yang semakin tinggi terhadap Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang dianggap lebih tertinggal dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia, merupakan suatu peluang bagi terciptanya kerjasama dalam pelayanan publik. Peluang ini perlu dimanfaatkan dengan baik agar kesempatan tersebut tidak berlalu begitu saja. Masalah ego sektor antar instansi yang ada, merupakan kendala yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan baik antar instansi maupun terhadap pelayanan publik. Kejadian ini dapat menyebabkan kurang mantapnya pelaksanaan berbagai rencana dan kebijakan yang ideal. Masih kurangnya transparansi antar instansi akan dapat menyulitkan Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika melakukan evaluasi
kinerja yang
merupakan tugas utama Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika. Jika hal ini tetap berlanjut maka akan berpengaruh pada kurang berjalannya upaya peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sikap partisipasi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat yang belum bertumbuh dan berkembang secara baik, akan dapat menyebabkan pemerintah bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat merupakan suatu hal yang sangat diperlukan agar pelaksanaan pelayanan oleh Pemerintah dapat berjalan lancar dan tidak sia-sia. Masih meminimalkan
lemahnya
upaya
penegakan
hukum
(Lawenforcemen)
dalam
atau menghapus masalah KKN akan semakin menghancurkan sendi-
20
sendi pemerintahan serta dapat menurunkan kinerja pelayanan serta semakin terkikisnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Sehubungan dengan semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), maka diperlukan kesiapan SDM yang memadai agar pelayanan publik semakin baik dengan menggunakan iptek yang ada. Namun apabila peningkatan Iptek tersebut tidak disertai dengan kesiapan SDM, hal ini akan menyebabkan pelayanan publik kurang sesuai dengan tuntutan kondisi kemajuan, yang pada akhirnya akan semakin mengurangi kepercayaan publik kepada pemerintah. 3. Analisis Swot Guna memperjelas faktor-faktor yang dapat memperkuat dan memperlemah pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan suatu analisis tentang kekuatan, kelemahan, serta peluang dan kendala yang akan dihadapi. Analisis ini akan mempermudah dalam penentuan asumsi-asumsi strategis yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) pada Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika. Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan Ancaman dapat dikemukakan sebagai berikut : A. Kekuatan (Strengths) Kekuatan yaitu keunggulan sumber daya, ketrampilan, atau kemampuan lainnya yang dimiliki oleh Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam hal pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja. Kekuatan tersebut meliputi :
Jumlah Aparat Bagian PDEI sebanyak 11 orang;
Tersedianya pejabat struktural yang terdiri dari 1 orang Kepala Bagian, 2 orang kepala sub Bagaian, dan 8 orang staf ; Tersedianya Program Kerja; Tersedianya uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing pemegang jabatan struktural maupun non struktural; Memiliki Visi dan Misi Adanya koordinasi; Dukungan dana/biaya; Disiplin dan komitmen dalam pelaksanaan tugas; Laporan pelaksanaan tugas ; Evaluasi pelaksanaan tugas; Peningkatan SDM, sarana dan fasilitas TIK. 21
B. Kelemahan (Weaknesses) Kelemahan yaitu keterbatasan atau kekurangan dalam sumberdaya, ketrampilan atau kemampuan lainnya yang ada pada Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika, yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam hal pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan analisis jabatan, dan peningkatan kinerja. Kelemahan tersebut meliputi : Fasilitas komputer dan ruangan yang kurang memadai. Kurangnya tenaga-tenaga profesional dibidang computer (Programmer, Teknisi jaringan dan Teknik Komputer). Penempatan pejabat struktural yang tidak memiliki kualifikasi di bidang telekomunikasi dan informatika. Dukungan dana yang belum memadai untuk penyiapan dan peningkatan sarana dan prasarana. Masih rendahnya disiplin pegawai. Kurangnya dukungan dan kerjasama dari instansi terkait. C. Peluang (Opportunities) Peluang yaitu situasi utama yang menguntungkan Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam hal pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja. Peluang tersebut meliputi :
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 berdampak pada meningkatnya beban tugas dan volume kerja Pemerintah Daerah.
Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia yang ditindaklanjuti dengan surat Menteri Negara PAN Nomor 141/M.PAN/4/2000 meningkatkan peranan KPDE sebagai perpanjangan Tim Koordinasi Telematika Indonesia di daerah dan sebagai koordinator penyedia data dan informasi bagi Pimpinan Daerah.
Surat Mendagri dan Otda Nomor 065/1118/SJ tentang Pemberdayaan KPDE Propinsi dan Kabupaten/Kota.
Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan canggih yang dapat mendukung peningkatan kerja Sistem Manajemen Pemerintah.
Peningkatan jumlah pengguna teknologi informasi.
Pemanfaatan Sistem Informasi untuk Pelayanan Publik.
22
D. Ancaman (Threats) Ancaman yaitu situasi utama yang tidak menguntungkan Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam hal pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja. Ancaman tersebut meliputi : Semakin meningkatnya tuntutan dan kritisnya masyarakat terhadap peningkatan pelayanan pemerintah. Arus informasi yang merugikan citra Indonesia. Belum adanya Cyber Law (aturan dalam arus informasi) untuk TIK Sulitnya penyampaian data kepada Bagian PDEI karena adanya ego sektoral. Berdasarkan hasil analisis tentang kekuatan, kelemahan, serta peluang dan ancaman
tersebut,
dapat
ditentukan
beberapa
strategi
pelaksanaan
kegiatan
sebagaimana terlihat pada tabel 1, sebagai berikut : Tabel 1 Strategi Pelaksanaan Kegiatan Berdasarkan Analisis SWOT Kekuatan (Strengths) Peluang (Oppurtunity)
Ancaman (Threats)
Kelemahan (Weaknesses)
Strategi SO :
Strategi WO :
1. Memacu peningkatan kualitas pegawai dan meningkatkan hubungan komunikasi antar pegawai di Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika 2. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas
1.
3. Efisiensi penggunaan dana dalam pelaksanaan kegiatan
3.
4. Menjaga komitmen pimpinan dan loyalitas staf
4.
5. Meningkatkan koordinasi antar instansi
5.
Startegi ST : 1. Membuka akses yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam hal penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2.
Meningkatkan Fasiltas sarana dan prasarana komputer dengan adanya kerjasama dengan instansi terkait (depkominfo dan ristek) Meningkatkan profesionalitas, kreativitas, dan disiplin pegawai dalam menjalankan berbagai tugas, fungsi dan tanggung jawab, serta memberikan perhatian khusus dan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. Mendorong terlaksananya ABK agar tercipta penggunaan dana yang efektif, efisien dan trans paran, serta maksimalisasi peng gunaan sarana dan prasarana yang ada. Meningkatkan kemampuan SDM dengan mengadakan prlatihan secara internal dan ekternal (luar daerah). Meningkatkan kerjasama antara unit kerja untuk mendukung pelaksanaan TIK. Strategi WT :
1. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasaran komputer untuk kebutuhan pelayanan publik kepada masyarakat
23
2. Menumbuhkan komitmen untuk meningkatkan kerjasama antar instansi (bagian PDEI dengan Instansi pengirim data) 3. Mengembangkan pemahaman yang benar tentang penggunaan TIK untuk kebutuhan pelayanan publik 5. Mendorong dan mendukung upaya-upaya bagian PDEI untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat lewat TIK.
3. Mendukung upaya-upaya peningkatan pengolahan data antar instansi. 4. Meningkatkan kreativitas pegawai dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. 4. Mendukung pembentukan aturanaturan tatakelola TIK untuk pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
3.3. Telaahan K/L dan Renstra Mengacu pada asumsi-asumsi strategis diatas, maka diketahui bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang merupakan Faktorfaktor Kunci Keberhasilan (FKK). FKK tersebut merupakan saripati dari asumsi-asumsi yang strategis yang diperoleh dari analisis SWOT dengan mempertimbangkan aspek pembentukan suatu organisasi yaitu sumber daya manusia, finansial, sarana prasarana dan aturan yang ditetapkan, maka FKK yang digunakan oleh Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika, adalah sebagai berikut : 1. Kualitas, kreativitas dan disiplin pegawai serta hubungan komunikasi antar pegawai di Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika. 2. Efisiensi penggunaan dana dan terlaksananya ABK. 3. Pemantapan Sistem Informasi, penataan organisasi pemerintahan, pengukuran kinerja dan maksimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang ada. 4. Transparansi antar instansi, dan terbuka akses yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam rangka akuntabilitas. 5. Jumlah Aparat Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika sebanyak 11 orang. 6. Tersedianya tenaga struktural, terdiri dari 1 orang Kepala Kantor dan 6 orang Kepala Seksi. 7. Tersedianya Program Kerja. 8. Tersedianya Uraian Tugas masing – masing pemegang Jabatan Struktural maupun Non Struktural. 9. Adanya Koordinasi. 10. Adanya Dukungan dana / Biaya. 11. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas. 12. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 berdampak pada meningkatnya beban tugas dan volume kerja Pemerintah daerah. 24
13. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi telematika Indonesia yang ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan MENPAN Nomor : 141/M/PAN/4/2000 tentang Meningkatkan Peran Bagian
Pengelolaan Data
Elektronik dan Informatika sebagai perpanjangan Tim Koordinasi Telematika Indonesia di Daerah dan sebagai koordinasi penyedia data dan informasi bagi Pimpinan Daerah. 14. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan canggih yang dapat mendukung peningkatan kerja sistem Manajemen Pemerintah. 15. Peningkatan jumlah pengguna teknologi informasi. 3.4. Penetuan Isu-isu Strategis Beberapa isu-isu strategis Pemerintah Kota Mataram untuk tahun 2011-2015 yaitu : 1. Masih
tingginya
angka
pengangguran
akibat
dari
ketidak
sesuaian
antara
tingkatketerampilan/kualitas pencari kerja dengan kebutuhan lapangan kerja, terbatasnya lapangan kerja formal, dan rendahnya jaminan perlindungan tenaga kerja. 2. Rendahnya akses usaha kecil dan menengah pada sumberdaya produktif, lemahnya efisiensi usaha dalam mendorong peningkatan produksi dan inovasi dalam rangka promosi investasi, belum berkembangnya pengolahan hasil-hasil pertanian menjadi produk olahan, lemahnya daya saing produk-produk lokal. 3.
Kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah sebagai akibat masih tingginya angka buta huruf, kematian bayi, kurangnya kesadaran dan pemahaman serta prilaku hidup sehat.
4. Menurunnya kualitas lingkungan sebagai konsekuwensi perkembangan perkotaan yang tidak dapat dibendung seiring dengan terus meningkatnya peralihan fungsi lahan perkotaan. 5. Tuntutan masyarakat dalam reformasi di bidang pemerintahan dan perubahan paradigma pemerintahan baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, berdampak
6. pada perubahan perilaku masyarakat dan aparatur pemerintah. Masyarakat makin sadar akan hak dan kewajibannya, sedangkan aparatur menyadari akan posisinya sebagai pelayan masyarakat.
Dari Isu strategis yang disebutkan diatas maka dapat dijabarkan sesuai dengan tupoksi dari Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika tentang isu strategis yang mendesak yang dihadapi adalah: 1. Perlu adanya Adanya Master Plan, Blue print dan SOP dalam rangka melaksanakan pembangunan dan pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di seluruh SKPD Kota Mataram dalam mengatur pelaksakan TIK untuk good governace 2. Perlu adanya adanya peraturan walikota tentang pemanfaatan Sistem informasi dan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan TIK
25
3. Perlu ada jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi ( TIK ) dalam rangka mengintregasikan pelayanan terpadu dalam rangka untuk penukaran data antara SKPD 4. Perlu adanya sistem informasi pelayanan terpadu untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. 5. Perlu adanya sistem informasi terintregasinya data base pelayanan antar unit kerja sehingga walikota dan pengambil kebijakan dapat melihat kinerja dari masingmasing SKPD 6. Perlu adanya data base yang menunjang pekerjaan unit kerja dalam rangka mempercepat proses Pengelolaan data dan pengarsipandata. 7. Perlu adanya Bank Data / Wire House Pemerintah Kota Mataram untuk menyimpan semua data yang ada di SKPD . 8. Perlu Memilki Peralatan Jaringan Komunikasi antara SKPD dengan Kantor Walikota berupa vidio telecomunikasi
26
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD 1. Visi Visi diperlukan untuk menyatukan pandangan serta untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan kedepan, Bagian
Pengelolaan Data Elektronik dan
Informatika Setda Kota Mataram perlu secara terus menerus mendayagunakan segenap potensi Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan peluang untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik di masa depan. Pesatnya ilmu pengetahuan dan teknolgi serta tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin baik mengharuskan Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dalam proses pembangunan, perubahan
tersebut
dilakukan
secara
bertahap,
terencana,
konsisten,
dan
berkelanjutan, sehingga akan meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat secara optimal. Berdasarkan analisis internal yaitu dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta analisis external terhadap peluang dan tantangan yang di hadapi, maka Visi Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika adalah “terwujudnya Sistem Informasi yang handal dan terpadu di Lingkungan Pemerintah Daerah” untuk menunjang pelaksanaan Visi Kota Mataram yaitu “Terwujudnya
Masyarakat Kota Mataram yang Maju, religius dan berbudaya. " 2. Misi Sedangkan untuk mengwujudkan misi dari kota Mataram, maka ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika yang dituangkan kedalam misi yang diemban adalah Pembinaan dan penataan organisasi melalui : 1.
Meningkatkan profesionalisme dan kinerja Bagian PDEI;
2.
Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana Teknologi Informasi secara efektif dan efisien;
3.
Mewujudkan ketersediaan data / informasi secara cepat / reliable dan akurat serta keterpaduan sistem informasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
4.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di Bidang Teknologi Informasi;
5.
Mewujudkan Sistem Jaringan Komunikasi Data;
6.
Menyusun dan menerapkan perangkat Peraturan yang mendukung.
7.
Mewujudkan aparatur dan masyarakat berbudaya Informasi. 27
Berdasarkan paparan misi di atas, yang dimaksud dengan : 1. Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Kelembagaan Pengelolaan Data Elektronik Informatika adalah upaya untuk mengatur dan meningkatkan fungsi dan peran Perangkat Kelembagaan Bagian PDEI di Daerah berdasarkan Kewenangan dan Kondisi Daerah dalam rangka Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Mataram dan mengoptimalkan pendayagunaan Teknologi Informasi sekaligus sebagai upaya modernisasi Sistem Administrasi Pemerintahan menuju terwujudnya Good Governance. 2. Meningkatkan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi secara efektif dan efisien adalah menyiapkan infrastruktur Jaringan Informasi yang berbasis Teknologi yang memungkinkan pemakai dapat melakukan komunikasi suara / Voice, Data dan Vidio Confernce dalam suatu sistem yang terintegrasi sebagai
tulang
punggung
penyelenggara
layanan
berbasis
pengetahuan.
Infrastruktur Teknologi Informasi yang disediakan tidak hanya berupa media komunikasi atau jaringan komputer, namun juga termasuk didalamnya platform, sistem operasi, fasilitas pengamanan, manajemen identitas, akses, otentikasi, otorisasi dan proses kerja yang menyeluruh untuk menjamin layanan dengan menggunakan sarana dan prasarana Teknologi Informasi berjalan dengan baik sesuai tingkat layanan (service level) yang disepakati. 3. Mewujudkan ketersediaan data / informasi secara cepat, reliable dan akurat serta keterpaduan Sistem Informasi antara Pusat dan Daerah serta antara Daerah, adalah strategi sistem terdistribusi yang dilakukan dengan mempertimbangkan kuantitas data dan letak geografis pemrosesannya untuk mempercepat proses arus komunikasi di lingkungan kerja Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat
untuk
mendukung
SIMDA
yang
dituangkan
dalam
pola
induk
pengembangan fasilitas informasi dan komunikasi data untuk menciptakan keterpaduan dan sinergi pembangunan daerah yang partisipatif dan membuka keterhubungan informasi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, antar Daerah, Dunia Usaha dan sektor – sektor lainnya. 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah menyiapkan SDM secara menyeluruh, yaitu meningkatkan SDM yang ada dalam bidang Pengetahuan Teknologi Informasi untuk
semua
tingkatan
keahlian,
demi
mengelola
sistem
yang
berada
dilingkungan kantornya sendiri maupun pengguna yang berada di Badan / Dinas / Kantor / Bagian / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Mataram yang meliputi pengadministrasian komputer dan pengguna komputer dan pengguna komputer pada jaringan yang dikembangkan Pemerintah kota Mataram ( Bagian 28
Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika ) dengan mempersiapkan pengelola komputer yang utama yaitu pengelola sistem ( System Analis ) Pengelola jaringan, Pemrograman, Pengelolaan Manajement Data Base dan Integrasi Data warehouse secara terpadu. 5. Mewujudkan Sistem Jaringan Komunikasi Data adalah upaya yang dilaksanakan dengan membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan Pemerintah Pusat dan Daerah bekerja secara terpadu dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem Dial Up (line telepon) untuk komunikasi data dengan menyiapkan pembangunan jaringan Backbone dengan fiber optic, pengembangan jaringan komunikasi antar unit melalui Local Area Network ( LAN ), dan untuk pelayanan informasi kepada masyarakat ( Public ) di bangun Situs Pemda www.mataramkota.go.id dan sebagai
perwujudan
untuk
mengakselerasi
penerapan
e–government
di
lingkungan Pemerintah Kota Mataram serta terselenggaranya komunikasi langsung ( on line ) antar Data Center baik di Tingkat Pusat, Propinsi maupun Kab / Kota untuk berbagai kepentingan implementasi aplikasi sistem informasi yang akan dibangun dan dikembangkan. 6. Menyusun dan menerapkan perangkat peraturan yang mendukung adalah upaya yang dilaksanakan dalam rangka penerapan dan pengembangan e–government yang merupakan upaya untuk mengembangkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang berbasis elektronik untuk meningkatkan layanan publik secara efektif dan efisien, dikeluarkan kebijakan pemerintah berupa kebijakan detail teknis pengadaan perangkat hardware beserta pirantinya serta kebijakan – kebijakan dan
strategi
pengembangannya,
diperlukan
kesamaan
pemahaman,
keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan Pemerintah, kebijakan yang dikeluarkan dalam tatanan Pemda Kota Mataram berupa Instruksi disamping kebijakan – kebijakan Nasional yang berlaku universal berupa keputusan Presiden Nomor 50 tahun 2000 tentang koordinasi Tim Telematika di Indonesia, Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Nasional. 7. Mewujudkan aparatur dan masyarakat yang berbudaya informasi adalah upaya yang dilakukan melalui sosialisasi pemanfaatan sarana dan prasarana Teknologi Informasi Komunikasi kepada aparatur dan masyarakat di bidang Teknologi Informasi guna memperkuat daya saing dalam menghadapi tantangan global.
29
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Bagian 1. Tujuan Mengacu kepada Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Kota Mataram Tahun 2011-2016 maka tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika adalah tujuan yang berkaitan dengan Bidang Aparatur Negara di Daerah, yaitu : “Terwujudnya Sistim Informasi
yang handal dan terpadu di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk menunjang pelaksanaan Otonomi yang maju, religius dan berbudaya dalam melaksanakan Good Governance.” Berdasarkan tujuan umum tersebut maka tujuan yang hendak dicapai Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut : a) Memiliki data kota mataram yang lengkap secara elektronik dan disajikan lewat website resmi kota mataram www.mataramkota.go.id b) Memiliki Standarisasi pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) baik Infrastruktur (Komputer dan jaringan LAN/WAN) dan sistem informasi; c) Tersedianya SDM TIK yang profesional dan handal untuk kebutuhan pelaksanaan pelayanan publik di pemerintahan kota Mataram. d) Tersedianya
jalur
penukaran
data
antar
instansi
dalam
rangka
mempercepat proses informasi. e) Tersedianya Data Center Kota Mataram secara elektronik f) Tersedianya sistem informasi yang mengelolah data semua unit kerja kota mataram g) Mendukung dan mendorong masyarakat pengguna informasi dan komunikasi untuk dengan mudah mengakses informasi melalui media internal (berita kota, selayang pandang, leaflet dll), media massa cetak maupun elektronik termasuk akses website Pemerintah Kota Mataram (www.mataramkota.go.id). 2. Sasaran Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka penentuan sasaran dan indikator sasaran Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika berpijak pada prinsip “SMART” yaitu : Specific (vital), Measurable (dapat diukur), Achievable (dapat dicapai), Result Oriented (berorientasi pada hasil / manfaat), time bond time related (jangka waktu) sehingga sasaran yang telah ditetapkan oleh Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika yang menggambarkan hal yang ingin 30
dicapai dapat terwujud. Dengan pertimbangan itu maka sasaran Bagian Pengelolaan Data Elektronik Kota Mataram Tahun 2011-2016 sebagai berikut : 1. Untuk tujuan Memiliki data kota mataram yang lengkap secara elektronik dan disajikan lewat website resmi kota mataram www.mataramkota.go.id dicapai melalui sasaran : a. Tersedianya semua data yang melibatkan semua instansi-instansi untuk mengirim data ke bagian PDEI; b. Tersedianya Sistem Informasi Untuk menyimpan dan mengelolah data yang telah di kirim oleh instansi. 2. Untuk tujuan Memiliki Standarisasi pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) baik Infrastruktur (Komputer dan jaringan LAN/WAN) dan sistem informasi, maka dicapai melalui sasaran. a.
Tersedianya Master Plan TIK
b.
Tersedianya Blue Print
c.
Tersedianyan SOP yang mengatur pelaksanaan TIK ;
3. Untuk tujuan Tersedianya SDM TIK yang profesional dan handal untuk kebutuhan pelaksanaan pelayanan publik di pemerintahan kota Mataram, maka dicapai melalui sasaran. a.
Melakukan pelatihan SDM dibidang Teknisi Jaringan
b.
Melakukan pelatihan SDM dibidang pengembangan Software
c.
Melakukan
pelatihan
untuk
meningkatkan
kemampuan
manajemen
penggunaan TIK; 4. Untuk tujuan Tersedianya jalur penukaran data antar instansi dalam rangka mempercepat proses informasi, maka dicapai melalui sasaran. a.
Tersedianya jaringan TIK (LAN/WAN) yang menghubungkan antar SKPD.
b.
Tersedianya sistem informasi penukaran data
5. Untuk tujuan Tersedianya Data Center Kota Mataram secara elektronik, maka dicapai melalui sasaran. a.
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung data center
b.
Tersedianya SDM untuk kebutuhan data Center TIK
6. Tersedianya Tersedianya sistem informasi yang mengelolah data semua unit kerja kota mataram, maka dicapai melalui sasaran a.
Tersedianya sistem informasi berbasis berbasis integrasi
b.
Tersedianya jaringan TIK (LAN/WAN) yang menghubungkan antar SKPD.
31
4.3.
Strategi dan Kebijakan
1. Strategi Strategi Bagian Pengelolaan Data Elektronk dan Informatika Sekretariat Daerah Kota Mataram ditujukan pada pencapaian visi dan misi Bagian Pengelolaan Data Elektronk dan Informatika Sekretariat Daerah Kota Mataram guna mendukung tercapainya visi dan misi Kota Mataram melalui upaya–upaya peningkatan dan pengembangan kemampuan baik administratif maupun teknis operasional dengan mengedepankan prinsip nilai. Nilai merupakan prinsip sosial, tujuan atau norma yang diterima dan diperlukan individu, organisasi atau masyarakat. Nilai-nilai yang mendorong dan mendukung tercapainya dan terwujudnya Visi dan Misi Organisasi perlu diidentifikasikan, dipelihara dan dimantapkan. Nilai-nilai mempunyai dampak penting bagaimana misi organisasi dilaksanakan oleh karena itu, nilai mengandung hal-hal penting seperti : a. Komitmen dan Konsistensi 1) Komitmen adalah keteguhan hati, religius, tekad yang mantap dan janji untuk melakukan atau mewujudkan Kegiatan pengelolaan data secara elektronik dengan memamfaatkan infrastruktur TIK dan sistem informasi yang ada. 2) Konsistensi
adalah
ketetapan,
kesesuaian,
ketaatan
dan
kemantapan
penyampaian informasi secara cepat dan tepat . b. Keikhlasan dan kejujuran 1) Keikhlasan adalah kerelaan yang sepenuh hati untuk mengerjakan program dan kegiatan dari bagian PDEI; 2) Kejujuran adalah sikap yang berpihak pada kebenaran dan sikap moral yang terpuji (morally up right) dalam melaksanakan pelayanan informasi melalui website kota mataram. c.
Berbudaya dan dinamika kelompok. 1) Berbudaya adalah suatu sikap dan perilaku yang menggambarkan suasana hati bahwa dirinya merupakan siap melayani permintaan dari masyarakat tentang informasi yang disajikan lewat media elektronik. 2) Dinamika kelompok adalah cara kerja kelompok yang bersifat dinamis, kreatif, dan sinergis dalam melayani dan atau mencapai sasaran kerja secara menyeluruh pelayanan publik.
d. Kredibel Dalam mengemban amanat masyarakat yang dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. Eksistensi Bagian Pengelolaan Data Elektronk dan Informatika Sekretariat Daerah Kota Mataram
sangat tergantung dari kualitas aparatnya.
Terutama dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dan oleh karenanya kredibilitas dengan sendirinya dapat terwujud. 32
RCANA STRATEGIS KANTOR PDE, ARSIP DAERAH DAN HUMAS 2008 - 2013
e. Kebersamaan Adanya komitmen diantara para anggota organisasi satu sama lain menjadi modal dalam mencapai Visi dan Misi Organisasi. Ini berarti masing-masing anggota harus menghindari ego sektoral dan lebih mengedepankan kepentingan organisasinya sendiri. Dengan kata lain diperlukan adanya kerjasama / kebersamaan yang baik antar komponen dalam organisasi tersebut, untuk mewujudkan Visi dan Misi Organisasi. Organisasi tidak hanya menuntut kewajiban dari para anggota organisasinya tanpa memikirkan hak mereka. Makna yang terkandung dalam kebersamaan itu meliputi ciri-ciri sebagai berikut : a) Adanya kesepakatan dan rasa tanggungjawab; b) Mau dan mampu menerima keanekaragaman yang ada baik etnis, agama, budaya dan latar belakang lainnya; c)
Saling menghargai dan saling menghormati;
d) Mengembangkan sikap silih asah, silih asih dan silih asuh; e) Menghargai hak orang lain; f)
Mengutamakan kepentingan kolektif ;
g) Mengutamakan rasa kepedulian yang tinggi. f.
Keberanian Keberanian adalah kenyataan yang perlu diterima dan dilakukan secara aktif untuk menjawab
tantangan
zaman
sebagai
konsekwensi
perubahan
dalam
era
globalisasi. g. Tanggungjawab Tanggungjawab merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi untuk menyakinkan adanya keharmonisan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Dengan demikian semua seksi/komponen organisasi akan bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing namun tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi organisasi secara keseluruhan. Setiap Seksi/ komponen organisasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan dan tidak bekerja masing-masing. h. Efisiensi Untuk menjamin dan mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam bidang pelayanan bagi masyarakat pengguna informasi, maka komitmen seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan prima pada Bagian Pengelolaan Data Elektronk dan Informatika Sekretariat Daerah Kota Mataram menjadi mutlak adanya.
33
2. Kebijakan Berdasarkan kebijakan yang telah digariskan dalam RENSTRA Tahun 2011 – 2016, maka Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika memiliki kebijakan yang digariskan adalah : a) Merumuskan, memfasilitasi dan menyelenggarakan kebijakan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. b) Peningkatan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia c) Peningkatan
sarana dan
prasarana
di bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi. d) Membangun Pusat Data Elektronik melalui Teknologi Informasi Manajemen dan Sistem Informasi. e) Memiliki Master Plant sebagai acuan kebijakan didalam penerapan TIK Kota Mataram f) Memiliki Blue Print Teknologi informasi dan Komunikasi di masing-masing SKPD g) Memiliki Jaringan komunikasi antara SKPD dalam rangka melakukan pertukaran data, sehingga pusat data secara elektronik selalu ter-uptodate h) Memiliki sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan antara SKPD i) Menciptakan manajemen pemerintah yang didasarkan pada data yang akurat dan terkini. j) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan memfasilitasi kegiatan komunikasi antar instansi maupun antar instansi dengan masyarakat. k) Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, melalui kegiatan Pembekalan, sosialisasi dan pelatihan Komputer
34
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAN INDIKATIF
A.
PROGRAM DAN KEGIATAN Berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RENSTRA
Tahun 2011 – 2015, maka program yang telah ditetapkan oleh Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :
Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan administrasi keuangan
2. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan sebagai berikut :
Pembinaan dan Pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
4. Program Pengkajian dan Penelitian Informasi dan Komunikasi
Pengkajian dan Penelitian bidang informasi dan komunikasi
5. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 35
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan Kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
36
