KATA PENGANTAR LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

P

uji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha

Esa,

yang

telah

melimpahkan rahma dan hidayah-

Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKIP)

Se

kretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014

dapat

kami

selesaikan.

Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kota Bandung disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2014, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan

program

dan

kegiatan,

serta

pencapaian

sasaran

dalam

mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Setda Kota Bandung yaitu: “MEWUJUDKAN

BIROKRASI

PEMERINTAH

DAERAH

YANG

PROFESIONAL, RESPONSIF DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MENDUKUNG PERWUJUDAN KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA”

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

ii

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Hasil pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014. Bandung, 3 Maret 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19620429 198509 1 001


iii


IHKTISAR EKSEKUTIF

S

ekretariat Daerah Kota Bandung telah berupaya menyelenggarakan tugas

pokok

dan

fungsi

dengan

berprinsip

pada

tatakelola

pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan

kewenangannya. Dalam

mewujudkan

Good Governance,

akuntabilitas

merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan. LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Sekretariat Daerah Kota Bandung dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tahun 2014 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Setda Kota Bandung Tahun 2013-2018, secara umum pencapaian

sasaran

melalui

indikator-indikator

sasaran

menunjukan

keberhasilan untuk mewujudkan misi serta dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014. Sesuai

Keputusan

Kepala

Lembaga

Administrasi

Negara

Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

dan

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

iv

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebih target >100% dan tidak mencapai target <100%. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja

Utama

(IKU)

dan

Indikator

kinerja

sasaran

strategis

yang

diperjanjikan. Keberhasilan Capaian IKU ditunjukan pada 9 indikator dengan capaian 5 (lima) indikator melebihi target, 3 (indikator) sesuai target dan 1 (satu) indikator belum dilakukan pengukuran.

Capaian IKU tidak tersedia data sesuai target11% 33%

melebihi target

melebihi target 56%

sesuai target

tidak tersedia data

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 ditetapkan 10 sasaran dengan 17 indikator sasaran dan mengacu pada 3 misi yang ingin diwujudkan dalam tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut:

Misi pertama

Misi kedua

Misi ketiga

5 sasaran

4 sasaran

1 sasaran

• 11 indikator sasaran

•5 indikator sasaran



v

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Pencapaian Target Kinerja Sasaran Tahun 2014

No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sasaran Strategis Misi Ke-1 Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 4 Sasaran 5 Sasaran 6 Misi Ke-2 Sasaran 8 Sasaran 10 Sasaran 11 Sasaran 12 Misi Ke-3 Sasaran 13

Jumlah Indikator Sasaran

RataRata Capaian Kinerja Sasaran

Melampaui target (>100%) Jumlah %

Sesuai Target (100%) Jumlah

%

Belum Mencapai Target (<100%) Jumlah %

3 1 2 (2 n/a) 2 1

114.04 100.00 114.39

2 2

66.67 100.00

1 1 -

33.33 100.00 -

-

-

102.16 122.25

2 1

100.00 100.00

-

-

-

-

1 1 2 1

100.00 100.00 200,00 100.00

1 -

59.00 -

1 1 1 1

100.00 100.00 50.00 100.00

-

-

1

100.00

-

-

1

100.00

-

-

Keterangan: 2 Indikator n/a

 Capaian

Tingkat Pencapaian

pertama,

 Capaian pada misi kedua, sebanyak

sebanyak 6 indikator kinerja

1 indikator kinerja atau 20,00 %

atau 75,00% melampaui target

melampaui target dan 4 indikator

dan 2 indikator kinerja atau

kinerja atau 80,00% sesuai target.

pada

misi

25,00% sesuai target.



Capaian

pada

misi

ketiga,

 3 indikator tidak tersedia data

sebanyak 1 indikator kinerja atau 100,00 % sesuai target yang ditetapkan.


vi

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 20132018 ditetapkan 14 sasaran dengan 43 indikator sasaran dan mengacu pada 3 misi yang ingin diwujudkan, dengan rincian sebagai berikut:

Misi pertama

Misi kedua

Misi ketiga

6 sasaran

6 sasaran

2 sasaran




Pencapaian Berdasarkan Target Misi Renstra Tahun 2013-2018 No. 1 2 3

Misi Misi 1 Misi 2 Misi 3 Jumlah

Jumlah Indikator Sasaran 11 9 8 28

Melampaui target (>100%) Jumlah % 1 9.09 0 0.00 1 12.50 2 7.14

Tingkat Pencapaian Sesuai Target Belum Mencapai (100%) Target (<100%) Jumlah % Jumlah % 1 9.09 9 81.82 3 33.33 6 66.67 5 62.50 2 25.00 9 32.14 17 60.71

Keterangan: 15 Indikator tidak tersedia data (n/a)

Capaian indikator kinerja berdasarkan besaran target yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 20132083 sebagai berikut:

Misi pertama dengan 11 indikator sasaran diperoleh 1 indikator sasaran atau 9,09% melampaui target yang ditetapkan, 1 indikator sasaran atau 9.09% sesuai target dan 9 indikator sasaran atau 81,82% belum mencapai target.

Misi kedua dengan 9 indikator sasaran diperoleh 3 indikator sasaran atau 33,33% sesuai target yang ditetapkan dan 6 indikator sasaran atau 66,67% belum mencapai target.

Misi ketiga dengan 8 indikator sasaran diperoleh 1 indikator sasaran atau 12,50% melampaui target yang ditetapkan, 5 indikator sasaran atau 62,50% sesuai target dan 2 indikator sasaran atau 25,00% belum mencapai target.

15 indikator tidak tersedia data.


vii


DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar Ikhtisar Eksekutif Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Grafik Daftar Diagram Daftar Lampiran BAB I A. B. C. D. E.

ii iv viii ix xii xiii xiv

PENDAHULUAN Latar Belakang Tugas Pokok dan Fungsi Isu Strategis Landasan Hukum Sistematika

1 1 3 5 5 6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan strategis Sebelum dan Setelah Reviu 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan dan sasaran B. Indikator Kinerja Utama C. Perjanjian Kinerja 2014

7 7 8 9 9 15 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Indikator Kinerja Utama B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis C. Akuntabilitas Keuangan

21 23 26

BAB IV PENUTUP

96


91

viii


DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 3.1

Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5

Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8

Tabel 3.9 Tabel 3.10

Tabel 3.11 Tabel 3.12 Tabel 3.13

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 Sebelum dan Setelah Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Bandung Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 dan Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2012-2013 Pencapaian Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Pencapaian target sasaran tahun 2014 Analisis Pencapaian Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 Rapot Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan Tahun 2014 Hasil Evaluasi Kinerja Kelurahan Tahun 2014 Analisis Pencapaian Sasaran 2: Terwujudnya Harmonisasi Dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan, Kebutuhan Masyarakat Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 Jumlah Produk Hukum Daerah tahun 2000 s/d 2014 dan Rencana Evaluasi Produk Hukum Tahun 2014 s/d 2018 Analisis Pencapaian Sasaran 3: Meningkatnya SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 Analisis Pencapaian Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 Rekapitulasi Hasil Surver Kepuasan Masyarakat Pada Skpd Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014 Data Hasil Survey IKM Kecamatan Tahun 2014 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

Halaman 11 15 18

24 26 28 29

31 33 36

37 38

42 44 48 50 ix

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Tabel 3.14 Tabel 3.15


Tabel 3.18 Tabel 3.19 Tabel 3.20 Tabel 3.21

Tabel 3.22


Tabel 3.25

Tabel 3.26

Tabel 3.27


Tabel 3.30

Perkembangan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan SKPD/Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014 Analisis Pencapaian Sasaran 5: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 Hasil Evaluasi AKIP Kota Bandung 2012 sd 2014 Analisis Pencapaian Sasaran 6: Meningkatnya implementasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 Rekapitulasi Data Naskah Kerjasama Dalam Negeri Dan Jumlah Naskah Kerjama Aktif (Tahun 2007 s/d 2014) Rekapitulasi Data Naskah Kerjasama Luar NegeriDan Jumlah Naskah Kerjama Aktif Sampai Dengan Tahun 2014 Perbadingan Capaian Kinerja Tahun 2013 dan 2014 Analisis Pencapaian Sasaran 7 meningkatnya implementasi kebijakan sumber daya alam Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 Analisis Pencapaian Sasaran 8 Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 Jenis Paket Pekerjaan PBJ yang Dilaksanakan Melalui ULP Dan BIRMS Tahun 2014 Analisis Pencapaian Sasaran 9 Meningkatnya partsipasi pihak swasta terhadap pembangunan Kota Bandung Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 Analisis Pencapaian Sasaran 10 Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 Analisis Pencapaian Sasaran 11 Terwujudnya BUMD yang sehat dan profitable Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 Analisis Pencapaian Sasaran 12 Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 Data Potensi Konflik Tahun 2013 dan 2014 Capaian Indikator Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama Dibandingkan dengan Capaian Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Analisis

Pencapaian

Sasaran

53

55 57

59 63 64 67

69

70 71

72 76

78

82 84 84

13


x


Tabel 3.31 Tabel 3.32 Tabel 3.33 Tabel 3.34 Tabel 3.35 Tabel 3.36 Tabel 3.37

Tabel 3.38 Tabel 3.39 Tabel 3.40 Tabel 3.41 Tabel 3.42 Tabel 3.43

Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan, kepegawaian dan sandi telekomunikasi Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 Temuan BPK/Inspektorat dan Tindaklajutnya Tahun 2014

86

87

Jenis Temuan BPK/Inspektorat Tahun 2014 Rekapitulasi Pengelolaan Dokumen Keuangan Di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2014 Rekapitulasi Pengelolaan Dokumen Usulan Kepegawaia Di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2014 Rekapitulasi Pengelolaan Surat /Naskah Dinas Di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2014 Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Internal Di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2014 Analisis Pencapaian Sasaran 14 Meningkatnya pelayanan sarana, prasarana internal dan keprotokolan Kepala Daerah Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 Prasarana yang dipelihara Di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2014 Ruang Kerja yang memenuhi Standar Di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2014 Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Analisis Efisiensi Penyerapan Anggaran pada setiap Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bandung 2014-2018


88 89 90 91 92 93

94 95 96 97 98 100

xi


DAFTAR GRAFIK Grafik 3.1

Nilai IKM Kota Bandung 2014

Halaman 50


xii


DAFTAR DIAGRAM Diagram Diagram Diagram Diagram

3.1 3.2 3.3 3.4

Capaian IKU Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan tahun 2014 Hasil Evaluasi Kinerja Kelurahan tahun 2014 Hasil Evaluasi AKIP Kota Bandung


Halaman 25 34 36 57

xiii


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1

Pengukuran Kinerja Sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014


xiv


BAB BAB

01

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan

pelaksanaan

pemerintah

yang

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(SAKIP)

menggantikan

Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah Kota Bandung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat Daerah


1

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Kota Bandung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan

dan

sasaran

pembangunan

yang

dilakukan

tidak

hanya

mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan

tujuan

dan

sasaran

yang

ingin

dicapai

pada

lingkup

suatu

tata

pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya

pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan

harapan

semua

pihak.

Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur

legitimate

penyelenggaraan pembangunan

sehingga

pemerintah dapat

dan

berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih

dan

bertanggungjawab

bebas

dari

korupsi,

serta

kolusi

dan

nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang

tersebut

penyelenggaraan

negara

menyatakan meliputi

bahwa

kepastian

azas-azas

hukum,

umum

azas

tertib

penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara

negara

harus

dipertanggung

jawabkan

kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan Bandung

dengan

diwajibkan

untuk

hal

tersebut

menyusun

Sekretariat Laporan

Daerah

Kinerja

Kota

Instansi

Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

2


B. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Perda Kota Bandung No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, Sekretariat Daerah Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah

Dalam

menyelenggarakan

tugas

dan

kewajiban

tersebut

Sekretariat Daerah Kota Bandung mempunyai fungsi :

Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah; Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah Kota Bandung dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh: a. Asisten Pemerintahan, terdiri dari : SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

3

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 1. Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan : a)

Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah

b)

Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan; dan

c)

Sub Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan.

2. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan : a)

Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia;

b)

Sub Bagian Bantuan Hukum;

c)

Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum.

3. Bagian

Organisasi

dan

Pemberdayaan

Aparatur

Daerah,membawahkan: a)

Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan;

b)

Sub Bagian Ketatalaksanaan;

c)

Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja.

4. Bagian Kerjasama Daerah, membawahkan; a)

Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri; dan

b)

Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri.

b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari : 1. Bagian Perekonomian, membawahkan : a)

Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi;

b)

Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing;

c)

Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah.

2. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam,membawahkan: a)

Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program;

b)

Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana;

c)

Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahkan :

d.

a)

Sub Bagian Sosial Keagamaan;

b)

Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;

c)

Sub Bagian Penanggulangan Kemiskinan.

Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

1. Dihapus 2. Dihapusgian Tata Usaha Sekretariat Daerah, membawahkan: a)

Sub Bagian Keuangan Setda;

b) Sub Bagian Kepegawaian Setda; dan c)

Sub Bagian Administrasi, Sandi dan Telekomunikasi. SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

4

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 3. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan: a)

Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;

b) Sub Bagian Protokol; dan c)

Sub Bagian Perlengkapan

e. Kelompok Jabatan Fungsional

C. Isu Strategis Permasalahan utama yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan tugas dan fungsi nya antara lain tingginya ekspetasi terhadap layanan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dalam memberikan

pelayanan

kepada

masyarakat

Kota

Bandung

daam

kerangka Reformasi Birokrasi.

D. Landasan Hukum LAKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6.

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013. SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

5


E. Sistematika Penyusunan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Setda Kota Bandung Tahun 2014 adalah: BAB I

PENDAHULUAN Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu, IKU dan Perjanjian Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan BAB IV PENUTUP


6


BAB

02

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilias Kinerja Tahun 2014 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Perencanaan Strategis Sebelum dan Setelah Reviu Rencana

Strategis

Sekretariat

Daerah

Kota

Bandung

adalah

merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat Daerah Kota Bandung. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

7

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor 060/Kep.758Orpad/2014

Tahun

2014

tentang

Penetapan

Rencana

Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian

akuntabilitas

penyelenggaraan

Pemerintah

daerah

akan

menjadi akuntabel. Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penyusunan Renstra Sekretariat Bandung tahapan

Daerah telah yang

Kota melalui

simultan

dengan proses penyusunan RPJMD

Kota

Bandung

Tahun 2013-2018 dengan melibatkan

stakeholders

pada saat dilaksanakannya Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Sekretariat Daerah Kota Bandung dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Sekretariat Daerah Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. 1. Visi Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Sekretariat Daerah Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

8

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun untuk mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”. Visi Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah:

“MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH YANG PROFESIONAL, RESPONSIF DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MENDUKUNG PERWUJUDAN KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA” 2. Misi Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Daerah Kota Bandung merumuskan dari 3 (tiga) misi dan misi ini menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu:

1. Mewujudkan (Keunggulan) Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik;

2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan.

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah.

3. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

9

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 dicapai

dalam

kurun

berkesinambungan

waktu

sejalan

dengan

tertentu

/

tujuan

yang

tahunan telah

secara

ditetapkan

sebanyak 6 (enam) Tujuan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Setda Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 18 (delapan belas) menjadi 14 (empat belas) sasaran strategis setelah dilakukan Reviu. Hasil reviu pada rencana strategis Sekretariat Daerah terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018. Beberapa pelaksanaan

cacatan

reviu

dan

Rencana

rekomendasi strategis

yang

diperoleh

Kecamatan

di

dalam

lingkungan

Pemerintah Kota Bandung antara lain: 1. Rekomendasi Bappeda Kota Bandung 

Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing.



Indikator yang

merupakan output kegiatan

disarankan

untuk

dihapus. 2. Rekomendasi Narsumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas dan fungsi



Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan



Penambahan beberapa indikator



Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja



Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masingmasing pejabat struktural dengan penghitungan bobot dari masingmasing capaian kinerja. Sebagaimana

visi

dan

misi

yang

telah

ditetapkan,

untuk

keberhasilan tersebut ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Sekretariat Daerah Kota Bandung sebelum dan setelah reviu sebagai berikut:


10


Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 Sebelum dan Setelah Reviu No.

Tujuan

(1) 1.

(2) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

Sasaran Sebelum Reviu (3) 1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan

2

3

Menata Produk Hukum dan meningkatkan budaya taat hukum

Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas programprogram penanggulangan kemiskinan 5. Terwujudnya Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah

6. Meningkatnya SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran 7. Meningkatnya Standar Pelayanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit Kerja

Sasaran Setelah Indikator Kinerja Reviu Sebelum Reviu (4) (5) 1. Meningkatnya 1. Nilai LPPD kinerja penyelenggaraa n pemerintahan daerah 2. Jumlah (gabungan 4 Kecamatan sasaran no. yang 1,2,3 dan 4) melaksanakan Tertib Administrasi Kecamatan 3. Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kelurahan 4. Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakata n Kelurahan (LKK) RW 2. Terwujudnya 5. Terfasilitasinya harmonisasi penyusunan dan rancangan sinkronisasi Produk Hukum Rancangan Daerah Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraa n pemerintahan daerah 3. Meningkatnya 6. Tingkat SKPD/ Unit ketepatan Kerja yang struktur dan tepat fungsi ukuran dan tepat organisasi ukuran serta 7. Jumlah SKPD ketatalaksanaa yang n yang baik melaksanakan (gabungan Standar sasaran 6 dan Pelayanan 7)

Indikator Kinerja Setelah Reviu (6) 1. Nilai LPPD

2.

Persentase Kecamatan Berkinerja Baik

3.

Persentase Kelurahan Berkinerja Baik

4.

Prosentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundangundangan dan kebutuhan masyarakat Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah Persentase SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran

5.

6.

7.


Persentase SKPD yang tatalaksananya baik

11

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 No.

Tujuan

Sasaran Sebelum Reviu

Sasaran Setelah Reviu

8. Meningkatnya 4. Kualitas Pelayanan Publik Kota

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja Sebelum Reviu

Indikator Kinerja Setelah Reviu

8.

Rata-rata IKM Kota Bandung

8.

9.

Rata-rata IKM Setda

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. 16. 17.

9. Meningkatnya 5. akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

10. Nilai Evaluasi

18.

11. Nilai Evaluasi

19.

AKIP Kota Bandung

AKIP Setda

20.

4

Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah dalam dan luar negeri

10. Meningkatnya 6. nya fasilitasi dan koordinasi dalam Penyelenggaraan Kerjasama Daerah

Meningkatnya implementasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri (gabungan

12. Persentase

Implementasi hasil kerjasama lingkup dalam negeri

21.


Persentase SKPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik Persentase SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Publik Persentase SKPD berbudaya pelayanan prima Persentase SKPD dengan pengelolaan pengaduan pelayanan berkriteria baik Persentase SKPD dengan nilai hasil survey kepuasan masyarakat di atas nilai 75,00 Persentase SKPD yang memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan publik Persentase SKPD yang berada di Zona Hijau Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI Rata-Rata IKM Kota Bandung IKM Sekretariat Daerah Persentase SKPD/Unit Kerja yang bersertifikat ISO Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung Komponen Pelaporan Kinerja Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Persentase SKPD yang menerapkan manajemen akuntabilitas kinerja berkriteria baik Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang diimplementasikan

12


5

Tujuan

Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan.


Sasaran Setelah Reviu sasaran 10 dan 11)

11. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi urusan kerjasama luar negeri (kerjasama sister city dan/atau dengan instansi lain di luar negeri) 12. Meningkatnya 7. Capaian kinerja Kebijakan SDA/LH

13. eningkatnya kualitas administrasi pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya alam

8.

14. 9. enggunaan instrumen pembiayaan non konvensional dalam pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta) 15. 10. erkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif

16. erbinanya BUMD

Indikator Kinerja Sebelum Reviu 13. Persentase

22. Persentase naskah

14. Prosentase

23. Persentase

18. TercapainyaB

27. Jumlah aktivasi

Implementasi hasil kerjasama lingkup luar negeri

Meningkatnya implementasi kebijakan sumber daya alam Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan

Meningkatnya partsipasi pihak swasta dan atau pendonor terhadap pembangunan Kota Bandung Berkembangny a ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif

11. Terwujudnya

BUMD yang sehat dan profitable

17. 12. Terwujudnya erwujudnya kehidupan kehidupan harmoni harmoni intern intern dan antar dan antar umat beragama umat beragama

Indikator Kinerja Setelah Reviu

Capaian Kinerja Kebijakan SDA/LH

kerjasama aktif lingkup luar negeri yang diimplementasika n

SKPD/Unit Kerja yang telah melaksanakan kebijakan SDA/LH 15. Jumlah SKPD M 24. Persentase SKPD yang yang dikendalikan menyampaikan rencana dan laporan realisasi PBJ – pelaksanaan nya pembangunan sesuai peraturan 16. Prosentase PBJ 25. Persentase SKPD yang yang difasilitasi melaksanakan melalui ULP PBJ melalui ULP dan BIRMS 17. Jumlah P 26. Jumlah Perusahaan Perusahaan dan yang atau pendonor berkontribusi yang terhadap berkontribusi pembangunan terhadap kota pembangunan kota parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur; aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif 19. Jumlah T Pengembangan Usaha Daerah dan BUMD yang Sehat dan Profitable 20. Terwujudnya T pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing 21. Terwujudnya toleransi dan kerukunan

sub sektor ekonomi kreatif 28. Persentase jejaring kota kreatif

29. Jumlah BUMD

yang Sehat

30. Jumlah BUMD

yang Profitabel

31. Jumlah Pendaftar

Haji Per Tahun

32. Peningkatan


Penerimaan Zakat

13


6


Tujuan

Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada Pimpinan Daerah dan perangkat daerah

Sasaran Setelah Reviu

18. 13. Meningkatnya eningkatnya kualitas penatausahaan pelayanan Sekretariat Daerah keuangan, dan Sekretariat kepegawaian SKPD di dan sandi lingkungan telekomunikasi Pemerintah Kota Bandung

14. Meningkatnya

pelayanan sarana, prasarana internal dan keprotokolan Kepala Daerah

Indikator Kinerja Sebelum Reviu umat beragama

22. Prosentase M

Indikator Kinerja Setelah Reviu 33. Penurunan

Jumlah Konflik SARA bernuansa Agama 34. Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti

temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti 23. Jumlah SKPD 35. Persentase / Unit Kerja penyelesaian yang dokumen menerapkan keuangan penatausahaan bagian/unit kerja berbasis Web tepat waktu 36. Persentase usulan kepegawaian tepat waktu 37. Persentase pengelolaan surat tepat waktu 38. Indeks Kepuasan Layanan Internal Sekretariat Daerah 24. Tingkat tertib 39. Persentase sarana pengelolaan dan prasarana barang /asset kondisi baik daerah 40. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar 41. Indeks Kepuasan layanan sarana dan prasarana 42. Persentase penyelenggaraan acara protokol yang sesuai dengan SOP 43. Indeks Kepuasan acara keprotokolan

B. Indikator Kinerja Utama Salah

satu

upaya

untuk

memperkuat

akuntabilitas

dalam

penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

14

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Setda Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui

Keputusan

Sekretaris

Daerah

Kota

Bandung

Nomor:

050/Kep.152-ORPAD/2015 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Setda Kota Bandung Tahun 2013-2018, berdasarkan hasil Reviu IKU. Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Bandung Hasil reviu sebanyak 8 Indikator. Perubahan IKU Sekretariat Daerah sebelum dan setelah reviu sebagai berikut: Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Bandung No 1

Indikator Kinerja Utama Sebelum Reviu Nilai LPPD

2

Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kecamatan

3

Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kelurahan Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) RW Terfasilitasinya penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah

4

5

No 1

2

Indikator Kinerja Utama Setelah Reviu Nilai LPPD


Indikator direvisi dan menjadi Indikator pendukung Sedang dalam pembahasan 3

Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah

Formulasi Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jumlah Kecamatan yang memenuhi kriteria berkinerja Baik dibandingkan dengan jumlah Kecamatan se Kota Bandung -

-

Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan memenuhi Mekanisme Penyusunan sesuai prosedur dibandingkan dengan Jumlah seluruh Produk Hukum yang ditetapkan pada tahun berjalan


15

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 6 6

7

Tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi Jumlah SKPD yang melaksanakan Standar Pelayanan Rata-rata IKM Kota Bandung

4

5

8

Rata-rata IKM Setda

9

Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung

10

Nilai Evaluasi AKIP Setda Persentase Implementasi hasil kerjasama lingkup dalam negeri Persentase Implementasi hasil kerjasama lingkup luar negeri Prosentase Capaian Kinerja Kebijakan SDA/LH

11

12

13

14

15

16

17

Jumlah SKPD yang dikendalikan rencana dan realisasi PBJ –nya Prosentase PBJ yang difasilitasi melalui ULP

Jumlah Perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan kota Tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur; aspek

6

7

8

Indikator pendukung

-

Indikator direvisi dan menjadi Indikator pendukung Persentase SKPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik

-

Rata-Rata IKM Kota Bandung

Indikator pendukung Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung Komponen Pelaporan Kinerja Indikator Pendukung Indikator direvisi dan menjadi Indikator pendukung Indikator direvisi dan menjadi Indikator pendukung Indikator direvisi dan menjadi Indikator pendukung Indikator direvisi dan menjadi Indikator pendukung Persentase SKPD yang melaksanakan PBJ melalui ULP dan BIRMS

Indikator direvisi dan menjadi Indikator pendukung Jumlah aktivasi sub sektor ekonomi kreatif

Rumus Penghitungan : Jumlah SKPD yang memenuhi kriteria dibandingkan dengan jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung x 100% Jumlah Nilai IKM SKPD yang melaksanakan Survey Kepuasan Masarakat dibagi Jumlah SKPD yang melaksanakan Survey Hasil Evaluasi AKIP Komponen Pelaporan Kinerja Kota sesuai dengan Permenpan No. 20/2013 tentang Juklak Evaluasi AKIP -

-

-

-

Jumlah SKPD yang menyusun RUP melaksanakan lelang melalui ULP dan BIRMS dibandingkan dengan seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung -

Jumlah sub sector ekonomi kreatif yang diaktivasi dibandingkan seluruh jenis sub sector ekonomi kreatif


16


18

19

20

21

22

23

hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif Jumlah Pengembangan Usaha Daerah dan BUMD yang Sehat dan Profitable Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing Terwujudnya toleransi dan kerukunan umat beragama Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti Jumlah SKPD / Unit Kerja yang menerapkan penatausahaan berbasis Web Tingkat tertib pengelolaan barang /asset daerah

Indikator direvisi dan menjadi Indikator pendukung

-


-

Indikator direvisi dan menjadi Indikator pendukung Indikator direvisi dan menjadi Indikator pendukung Indikator direvisi dan menjadi Indikator pendukung

-


-

-

-

C. Perjanjian Kinerja 2014 Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan

Perjanjian

Kinerja

Sekretariat

Daerah

Kota

Bandung Tahun 2014 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

17

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Tahunan (RKT) Tahun 2014, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014 dan Perubahannya serta hasil reviu. Sekretariat Daerah Kota Bandung telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2014 dengan uraian sebagai berikut: Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 No 1

Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Indikator Kinerja

4

5

2.8999

%

33.33

%

6.62

%

100

%

19.67

Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung Komponen Pelaporan Kinerja Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah

Angka

8.50

Angka

60.1

Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang diimplementa

%

30.00

2.

Persentase Kecamatan Berkinerja Baik Persentase Kelurahan Berkinerja Baik Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah Persentase SKPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik

Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

4.


9.

Meningkatnya implementasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

Nilai

Nilai LPPD

5.

10.

6

Target

1.

3.

2

Satuan

11.


18

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

8

Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan

12.

10

Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif Terwujudnya BUMD yang sehat dan profitable

13.

12

Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama

16.

13

Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan, kepegawaian dan sandi telekomunikasi

17.

11

14. 15.

Satuan

sikan Persentase % SKPD yang melaksanakan PBJ melalui ULP dan BIRMS Persentase % aktivasi sub sektor ekonomi kreatif Persentase % BUMD yang Sehat Persentase % BUMD yang Profitabel Penurunan Kejadia Jumlah n Konflik SARA bernuansa Agama Persentase % temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti

Target

100

18.75

25 25 0

100

D. Perencanaan Anggaran 2014 Dari 10 Sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung oleh 24 Program yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar Rp. 31.979.090.060,SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

19


No.

Sasaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 4 Sasaran 5 Sasaran 6 Sasaran 8 Sasaran 10 Sasaran 11 Sasaran 12 Sasaran 13 Jumlah

BAB

03

Jumlah Program yang Terkait langsung dengan Sasaran 4 2 3 1 1 1 3 2 6 1 24

Pagu Anggaran Tahun 2014 3,700,000,000 4,300,000,000 2,997,011,100 1,881,985,500 5,000,000,000 2,798,600,000 2,352,424,060 950,000,000 5,400,000,000 2,599,069,400 31,979,090,060

AKUNTABILITAS KINERJA


20


Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai

keberhasilan

atau

kegagalan

dalam

melaksanakan

misi

organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kota Bandung selaku pengemban

amanah

berakuntabilitas

melalui

masyarakat penyajian

melaksanakan Laporan

kewajiban

Akuntabilitas

Kinerja

Sekretariat Daerah Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian

target

masing-masing

indikator

sasaran

srategis

yang

ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja

digunakan

untuk

menilai

keberhasilan

dan

kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan

visi

Sekretariat

Daerah. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai dan

keberhasilan kegagalan


21

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran

kinerja

dilaksanakan

sesuai

dengan

Keputusan

Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masingmasing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut : No

Capaian Kinerja

Interpretasi

1.

> 100 %

Melebihi/Melampaui Target

2.

=100 %

Sesuai Target

3.

< 100 %

Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Sekretariat Daerah Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja

digunakan

untuk

menilai

keberhasilan

dan

kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Setda Kota Bandung Tahun 2014 dan Indikator Kinerja Utama Setda Kota Bandung hasil reviu berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang IKU Sekretariat Daerah Kota Bandung yang menetapkan 10 (sepuluh) sasaran dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja (out comes dan output penting) dengan rincian sebagai berikut : SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

22


Sasaran 1

Sasaran 2

•3 indikator

Sasaran 4

Sasaran 5

•1 indikator •4 indikator

Sasaran 6

Sasaran 8

•2 indikator

Sasaran 10

Sasaran 11

•1 indikator •1 indikator

•2 indikator

•1 indikator

Sasaran 12

Sasaran 13

•1 indikator

•1 indikator

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama

kali

yang

perlu

dilakukan

instansi

pemerintah

adalah

menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Sekretariat Daerah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 050/Kep.152-ORPAD/2015 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Sekretariat Daerah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kota

Bandung

tahun

2014

sebagai

tahun

pertama

renstra

dan

dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2018 menunjukan hasil sebagai berikut: SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

23


Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 dan Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 No Indikator Kinerja Utama 1 1 2 3

4

5 6 7

8 9

Satua Realisas Capaian Target n i (%)

Renstra (2018) Capaian Target (%) 7 8 3.0185 98.10 100 46.67

Ket.

2 Nilai LPPD Persentase Kecamatan Berkinerja Baik Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah Persentase SKPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik

3 Nilai %

4 2.8999 33.33

5 2.9610 46.67

6 102.11 140.02

%

100

100.00

100.00

100

100.00

Non kumula tif

%

19.67

-

n/a

98.32

n/a

Rata-Rata IKM Kota Bandung Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung Komponen Pelaporan Kinerja Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang diimplementasikan Persentase SKPD yang melaksanakan PBJ melalui ULP dan BIRMS Persentase aktivasi sub sektor ekonomi kreatif Rata-Rata Capaian IKU

Angk a Angk a

72.50

75.23

103.77

81.26

92.58

belum dilakuka n penguk uran

8.50

8.67

102.00

12.50

69.36

%

40.00

48.90

122.25

60

81.50

%

100

100.00

100.00

100

100.00

%

18.75

18.75

100.00

23.53

79.69

108.77

83.49

Rata-rata Capaian IKU Setda pada tahun 2014 sebesar 108.77% atau melebihi target diluar 1 indikator yang tidak tersedia data Gambaran Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 dapat dilihat pada diagram berikut:


24

9

Non kumula tif


Capaian IKU tidak tersedia data 11% sesuai target melebihi target 33% 56%

melebihi target

sesuai target

tidak tersedia data

Diagram 3.1 Sumber: Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2014 (diolah)

Keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2014 berdasarkan capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukan pada 5 (lima) indikator yaitu Nilai LPPD dengan capaian kinerja 102.11%, pada indikator Persentase Kecamatan Berkinerja Baik dengan capaian kinerja 140.01%, pada indikator Rata-Rata IKM Kota Bandung dengan capaian kinerja 103.77%, pada indikator

Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung

Komponen Pelaporan Kinerja dengan capaian kinerja 102.00% dan indikator Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang diimplementasikan dengan capaian 122.25%. serta capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada 3 (tiga) indikator yaitu Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme produk

pembentukan

hukum

daerah,

pada indikator Persentase SKPD yang melaksanakan PBJ

melalui

ULP

dan

BIRMS, dan pada indikator Persentase

aktivasi

sub

sektor ekonomi kreatif. Sedangkan 1 (satu) indikator tidak tersedia data dan belum dilakukan pengukuran kinerja yaitu pada indikator Persentase SKPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik.


25


B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis Secara umum Sekretariat Daerah

Kota Bandung

telah

dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 10 (sepuluh) sasaran sasaran strategis

dengan

17

(tujuh

belas)

indikator

kinerja,

sedangkan

pengukuran indikator kinerja sasaran pada Rencana Strategis Setda yang meliputi 14 (empat belas) Sasaran dan 43 (empatpulu tiga) indikator kinerja sasaran terlampir. Tahun 2014 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah, pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2012-2013 No

Sasaran Strategis Misi Ke-1

1

2

No Indikator Kinerja Satuan 1

Meningkatnya 1 kinerja 2 penyelengga raan pemerintahan 3 daerah Terwujudnya 4 harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan, kebutuhan masyarakat dan

2 Nilai LPPD Persentase Kecamatan Berkinerja Baik Persentase Kelurahan Berkinerja Baik Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah

3 Nilai

Tahun 2014 Realisa Target % si 4 5 6 2.8999 2.9610

Tahun 2018 Target

%

7

8

102.11 3.0185

98.10

%

33.33

46.67

140.02

100

46.67

%

6.62

6.62

100.00

100

6.62

%

100

100.00

100.00

100

100.00


26


3

4

5

6

7

8

9

penyelenggara an pemerintahan daerah Meningkatny 5 a Kualitas Pelayanan Publik 6

Persentase SKPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik Persentase SKPD dengan pengelolaan pengaduan pelayanan berkriteria baik 7 Persentase SKPD dengan nilai hasil survey kepuasan masyarakat di atas nilai 75,00 8 Rata-Rata IKM Kota Bandung Meningkatny 9 Nilai Evaluasi a AKIP Kota akuntabilitas Bandung kinerja Komponen pemerintah Pelaporan Kinerja daerah 10 Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Meningkatny 11 Persentase a naskah implementasi kerjasama aktif Kerjasama lingkup dalam Dalam dan negeri yang Luar Negeri diimplementasika n Misi Ke-2 Meningkatnya 12 Persentase SKPD kualitas yang administrasi melaksanakan pembangunan PBJ melalui ULP dan BIRMS Berkembang 13 Persentase nya ekonomi aktivasi sub kreatif untuk sektor ekonomi mendukung kreatif tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif

Terwujudnya BUMD yang sehat dan profitable Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan

%

19.67

-

n/a

98.32

n/a

%

19.67

-

n/a

98.32

n/a

%

19.67

24.59

125.01

98.32

25.01

Angka

72.50

75.23

103.77

81.26

92.58

Angka

8.50

8.67

102.00

12.50

69.36

Angka

60.1

61.49

102.31

80.1

76.77

%

40.00

48.90

122.25

60

81.50

%

100

100.00

100.00

100

100.00

%

18.75

18.75

100.00

23.53

79.69

25

25.00

100.00

50

50.00

25

50.00

200.00

100

50.00

0

0

100.00

0

100.00

14 Persentase BUMD % yang Sehat 15 Persentase BUMD % yang Profitabel 16 Penurunan Kejadian Jumlah Konflik SARA bernuansa Agama


27

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 antar umat beragama Misi Ke-3 10 Meningkatny a kualitas pelayanan keuangan, kepegawaian dan sandi telekomunik asi

17 Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti

%

100

100.00

100.00

100

100.00

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Sekretariat Daerah pada beberapa table berikut:

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 No.

Sasaran Strategis

Jumlah Indikator 8

Capaian

1

Melebihi/Melampaui Target

50%

2

Sesuai Target

8

50%

3

Tidak Mencapai Target

-

-

Ket. 1 Inidkator tidak tersedia data

Dari 10 Sasaran diatas, pencapaian realisasi 15 indikator kinerja sasaran terhadap target yang diperjanjikan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Pencapaian target Sasaran tahun 2014 No.

Sasaran

Jumlah

Rata-Rata

Tingkat Pencapaian


28

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Strategis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Misi Ke-1

Indikato r Sasaran

Capaian Kinerja Sasaran

Melampaui Target (>100%)

Sesuai Target (100%)

Jlh

%

Jlh

%

Belum Mencapai Target (<100%) Jlh %

Meningkatnya kinerja penyelengga raan pemerintahan daerah

3

114.04

2

66.67

1

33.33

-

-

Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Meningkatnya implementasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Misi Ke-2 Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif Terwujudnya BUMD yang sehat dan profitable Terwujudnya kehidupan

1

100.00

-

-

1

100.00

-

-

2 (2 n/a)

114.39

2

100.00

-

-

-

-

2

102.16

2

100.00

-

-

-

-

1

122.25

1

100.00

-

-

-

-

1

100.00

-

-

1

100.00

-

-

1

100.00

-

-

1

100.00

-

-

2

200,00

1

59.00

1

50.00

-

-

1

100.00

-

-

1

100.00

-

-


29


No.

Sasaran Strategis

Jumlah Indikato r Sasaran

Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran

1

100.00

harmoni intern dan antar umat beragama

10

Misi Ke-3 Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan, kepegawaian dan sandi telekomunikasi

Tingkat Pencapaian Melampaui Target (>100%)

Sesuai Target (100%)

Jlh

%

Jlh

%

-

-

1

100.00

Belum Mencapai Target (<100%) Jlh %

-

Keterangan: 2 Indikator n/a

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam

melakukan

evaluasi

kinerja,

perlu

juga

digunakan

pembandingan-pembandingan antara lain:

kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

kinerja nyata dengan kinerja dengan target jangka menengah

kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

Selanjutnya pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja pada setiap sasaran dan indikator pada tahun 2014 serta sebagaimana


30

-

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2013-2018, secara rinci dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 3.5 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

No

Indikator Kinerja

1

Nilai LPPD

2

Persentase Kecamatan Berkinerja Baik Persentase Kelurahan Berkinerja Baik Rata-rata Capaian Kinerja

3

Sasaran

Satuan

Tahun 2014

%

Tahun 2018

%

Target

Nilai

Reali sasi

2.8999

2.9610

102.11

3.0185

98.10

%

33.33

46.67

140.02

100

46.67

%

6.62

6.62

100.00

100

6.62

Target

114.04

meningkatnya

kinerja

penyelenggaraan

50.46

pemerintah

daerah diukur melalui 3 indikator yang diperjanjikan yaitu Nilai LPPD, Persentase

Kecamatan

Berkinerja

Baik

dan

Persentase

Kelurahan

Berkinerja Baik. Dari hasil pengukuran diperoleh rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 114.04% atau melebih target. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas

dan

sinkronisasi

penyelenggaraan

pemerintahan

antara

pemerintah daerah dan Pemerintah dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Nilai LPPD Kota Bandung pada tahun 2014 Capaian kinerja indikator nilai LPPD Baik/Tinggi, capaian tersebut melebihi target Kota Bandung Tahun 2014 di tingkat yang ditetapkan sebesar 2.8999 atau kategori Provinsi Jawa Barat sangat baik, sehingga capaian kinerja pada urutan ke 3 dari 9 Kota dibawah Kota indikator nilai LPPD mencapai capaian Tanggerang dan Kota kinerja sebesar 102,11%. Capaian tersebut Depok, sedangkan di tingkat Nasional menurun 0.1708 dibandingkan capaian adalah peringkat ke 23 dari 91 Kota yang SEKRETARIAT DAERAH KOTA 31 dinilai BANDUNG adalah

sebesar

2,9610

dengan

kategori

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 tahun 2013 yang mencapai nilai LPPD sebesar 3,0108. Mengingat capaian tersebut baru diperoleh pada awal tahun 2015 maka evaluasi atas capaian kinerja nilai LPPD sedang dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang penyebab penurunan tersebut. Dan bila dibandingkan dengan target Akhir RPJMD maka capaian kinerja Nilai LPPD sebesar 2.9610 adalah 98.10% dari nilai 3,0185 pada Akhir RPJMD. Capaian kinerja indikator nilai LPPD Kota Bandung Tahun 2014 di tingkat Provinsi Jawa Barat pada urutan ke 3 dari 9 Kota dibawah Kota Tanggerang dan Kota Depok, sedangkan di tingkat Nasional adalah peringkat ke 23 dari 91 Kota yang dinilai. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian nilai LPPD antara lain mendorong SKPD untuk memenuhi indikator kinerja kunci dengan akurat dan tepat serta melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri. Program penunjang peningkatan kinerja pemerintahan adalah Program Pemantapan Penyellenggaraan Otonomi daerah, Pemerintahan Daerah

dan

Pemerintahan

Wilayah

dengan

kegiatan

evaluasi

penyelenggaraan otonomi daerah dengan pagu anggaran Rp. 466.220.000 dengan realisasi sebesar Rp. 312.034.400 atau 66.93%. Persentase Kecamatan berkinerja baik pada tahun 2014 dilakukan melalui evaluasi kinerja yang dilaksanakan satu tahun sekali pada Bagian Pemerintahan Umum yang meliputi evaluasi bidang pelayanan publik, ketertiban, kebersihan, keindahan serta inovasi dan kreativitas Kecamatan berikut parameter yang digunakan dalam pengukuran. Hasil evaluasi Kinerja Kecamatan Tahun 2014 diperoleh 14 (empat belas) Kecamatan atau capaian sebesar 46.67% dari 30 Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang berkinerja baik dari 10 (sepuluh) Kecamatan yang ditarget atau capaian kinerja indikatornya sebesar 140.01%. Capaian tersebut merupakan hasil pembinaan pada Kecamatan yang dilaksanakan baik langsung oleh Pimpinan Daerah maupun Bagian Pemerintahan Umum melalui berbagai kegiatan road map dan atau aksi Bandung

Juara

pada

kewilayahan.

Kendala

yang

dialami

dalam

melaksanakan evaluasi diantaranya belum optimalnya penyusunan kriteria pada instrument pengukuran. Upaya yang dilakukan antara lain


32

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 memperbaiki kriteria dan instrument pengukuran pada pelaksanaan evaluasi kinerja tahun 2015. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2018 maka capaian kinerja tahun 2014 adalah sebesar 46.67% dan berlaku kondisi promosi dan degradasi pada Kecamatan dikarena kondisi Kecamatan

serta

perubahan

instrument

pengukuran

yang

akan

dilakukan pada tahun 2015. Indikator kinerja Kecamatan berkinerja baik tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2013, dan belum dapat dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lain di Provinsi Jawa Barat karena belum ditemui indikator yang sama. Kecamatan yang berkinerja baik memperoleh raport hijau pada rentang nilai 85-100, sedangkan yang lainnya raport kuning dan merah, data Kecamataan yang memperoleh raport hijau sebanyak 14 Kecamatan yaitu Kecamatan Lengkong, Panyileukan, Cibiru, Astana Anyar, Sumur Bandung, Cicendo, Andir, Ujungberung, Buahbatu, Cinambo, Cidadap, Sukajadi, Kiaracondong dan Rancasari. Selebihnya 16 Kecamatan berada memperoleh raport Kuning sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.6 Raport Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan No. 1 2 3

Raport Hasil Evaluasi Kinerja Hijau Kuning Merah

Jumlah Kecamatan 14 16 0 30

Jumlah

% 46.67 53.33 0 100%

Sumber : Bagian Pemerintah Umum Setda Kota Bandung 2014

Diagram 3.2


33


HASIL EVALUASI KINERJA KECAMATAN TAHUN 2014 0% 47%

53%

Hijau

Kuning

Merah

Sumber : Bagian Pemerintah Umum Setda Kota Bandung 2014 Pada Kecamatan yang memperoleh raport kuning umumnya kekurangan nilai kinerja berada pada bidang / kriteria bidang ketertiban, kebersihan dan keindahan. Upaya yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang selain memperbaiki instrumen pengukuran yang digunakan dalam monitoring dan evaluasi kinerja Kecamatan juga pelaksanaan pembinaan Kecamatan akan lebih sitematis merujuk pada target kinerja yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Bandung di Kewilayahan, khususnya pada bidang K3 serta bidang inovasi dan kreatifitas khususnya tentang kriteria cullinarry night yang tidak dapat dipenuhi oleh Kecamatan, untuk itu akan dilakukan perbaikan serta persiapan teknis evaluasi kinerja Kecamatan secara online pada website Sistem Informasi Penilaian Bandung Juara. Program pendukung capaian kinerja adalah Program Pemantapan Penyelenggaraan

Otonomi

Daerah

Pemerintahan

Daerah

dan

Pemerintahan Wilayah dengan kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 406.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 404.623.400 atau penyerapan sebesar 99.66%.


34

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Indikator Persentase Kelurahan berkinerja

baik

pada tahun 2014 diukur

melalui

beberapa komponen

dan

indikator

kinerja.

Capaian

Kinerja

Kelurahan berkriteria

baik

pada tahun 2014 adalah

sebanyak

10 Kelurahan dari 151 Kelurahan di Kota Bandung atau 6.62%. capaian

tersebut sesuai

dengan target yang direncanakan sebesar 6.62% sehingga capaian kinerja Kelurahan berkinerja baik adalah 100% atau sesuai target. Komponen dan kriteria evaluasi Kelurahan tahun 2014 meliputi evaluasi bidang pelayanan publik, ketertiban, kebersihan, keindahan serta

inovasi

dan

kreativitas

Kecamatan

berikut

parameter

yang

digunakan dalam pengukuran sama dengan instrument yang digunakan dalam Evaluasi Kinerja Kecamatan, sehingga permasalahan dan solusi tidak jauh berbeda dengan Kecamatan. Capaian tersebut merupakan hasil pembinaan pada Kelurahan yang dilaksanakan baik langsung oleh Pimpinan Daerah maupun Bagian Pemerintahan Umum melalui berbagai kegiatan road map dan atau aksi Bandung Juara pada kewilayahan. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2018 maka capaian kinerja tahun 2014 adalah sebesar 6.62% dan berlaku kondisi promosi dan degradasi pada Keluarahan dikarena kondisi Keluarahan

serta

perubahan

instrument

pengukuran

yang

akan

dilakukan pada tahun 2015. Indikator kinerja Kelurahan berkinerja baik tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2013, dan belum dapat dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lain di Provinsi Jawa Barat karena belum ditemui indikator yang sama.


35

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Kelurahan yang berkinerja baik memperoleh raport hijau pada rentang nilai 80-100, sedangkan yang lainnya raport kuning dan merah, data Kelurahan yang memperoleh raport hijau adalah Situsaeur,

Sadang

Serang,

Lebak

Siliwangi,

Neglasari,

Keluarahan Sukagalih,

Babakan Penghulu, Cimincrang, Sekeloa, Geger Kalong, Rancanumpang. Secara utuh jumlah Kelurahan hasil evaluasi tersebut sebagai berikut : Tabel 3.7 Raport Hasil Evaluasi Kinerja Kelurahan No. 1 2 3

Raport Hasil Evaluasi Kinerja Hijau Kuning Merah

Jumlah Kelurahan 10 110 31 151

Jumlah

% 6.62 72.85 20.53 100%

Sumber : Bagian Pemerintah Umum Setda Kota Bandung 2014 Diagram 3.3

HASIL EVALUASI KINERJA KELURAHAN TAHUN 2014 20%

7% 73%

1 Hijau

2 Kuning

3 Merah

Sumber : Bagian Pemerintah Umum Setda Kota Bandung 2014 Pada Kelurahan yang memperoleh raport kuning dan merah umumnya kekurangan nilai kinerja berada pada bidang / kriteria bidang ketertiban, kebersihan dan keindahan. Upaya yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang selain memperbaiki instrumen pengukuran yang digunakan dalam monitoring dan evaluasi kinerja Kecamatan juga pelaksanaan pembinaan Kecamatan akan lebih sitematis merujuk pada target kinerja yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Bandung di Kewilayahan, khususnya pada bidang K3, untuk itu perlu meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait K3 pada kriteria penertiban PMKS di jalan, Penertiban PKL, ruas jalan tertib parker dan beberapa kriteria bidang K3 , serta akan dilakukan perbaikan serta persiapan teknis


36

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 evaluasi kinerja Kelurahan lebih komprehensif dan dilakukan secara online pada website Sistem Informasi Penilaian Bandung Juara. Program pendukung capaian kinerja adalah Program Pemantapan Penyelenggaraan

Otonomi

Daerah

Pemerintahan

Daerah

dan

Pemerintahan Wilayah dengan kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kelurahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 470.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 465.520.250 atau penyerapan sebesar 99.05%. Tabel 3.8 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Terwujudnya Harmonisasi Dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan, Kebutuhan Masyarakat Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

No 1

Indikator Kinerja

Prosentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundangundangan dan kebutuhan masyarakat 2 Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah Rata-Rata Capaian Kinerja

Satuan

Tahun 2014

%

27.99

Reali sasi 27.99

%

100

100

Target

% 100.00

100.00

100.00

Tahun 2018

%

Keterangan

100

27.99

kumulatif

100

-

Non kumulatif

Target

-

Sasaran Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, ditunjukan dengan 2 (dua) indikator yaitu indikator Prosentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

37

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Perundang-undangan

dan

kebutuhan

masyarakat

serta

indikator Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah. Berdasarkan hasil pengukuran diketahui rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%. Pada pertama

indikator

produk

hukum

daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan sebagai penunjang berdasarkan

masyarakat indikator diukur kesesuaian

dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi, serta dibatasi pada produk hukum Perda yang diterbitkan sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2014. Adapun Jumlah dan rencana kegiatan evaluasi produk hukum daerah direncanakan sebagaimana tabel berikut: Table 3.9 Jumlah Produk Hukum Daerah tahun 2000 s/d 2014 dan Rencana Evaluasi Produk Hukum Tahun 2014 s/d 2018 NO

Tahun

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Seluruhnya

Jumlah Perda 12 32 31 9 21 11 8 18 16 30 14 19 27 12 8 268

Keterangan Evaluasi Produk Hukum Tahun 2014 Evaluasi Produk Hukum Tahun 2015 Evaluasi Produk Hukum Tahun 2016 Evaluasi Produk Hukum Tahun 2017 Evaluasi Produk Hukum Tahun 2018

Sumber: Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bandung tahun 2014


38

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Capaian kinerja nyata evaluasi produk hukum daerah (Perda) pada Tahun 2014 melalui kegiatan evaluasi Perda yang diterbitkan pada Tahun 2000 sampai Tahun 2002 sebagaimana direncanakan, meliputi sebanyak 75 buah Perda atau 27.99%

dari 268 Perda yang akan dilakukan

evaluasi, dengan hasil sebanyak 49 Perda atau 65.33% harus dicabut dan sebanyak 26 buah perda atau 34.67% masih harmonis dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat. Jumlah Perda yang yang harus dicabut berdasarkan hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

Perda yang harus dicabut dari Perda Tahun 2000 • 9 buah Perda



Pada Indikator kedua Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah, mulai tahun 2015 dilakukan penataan dalam penyusunan produk hukum daerah (Perda) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah, hal ini dimaksudkan agar memenuhi hal-hal sebagai berikut : 1. Terwujudnya tertib pembentukan peraturan perundang-undangan dengan telah dilakukan melalui mekanisme Program Legislasi Daerah,

sehingga

pembentukan

Peraturan

Daerah

dapat

dilaksanakan dengan terencana dan terpadu mulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan sampai dengan saat ini; 2. Dalam perumusan Raperda pasca penetapan Program Legislasi Daerah ditindaklanjuti dengan Instruksi Walikota; 3. Penyusunan dalam penetapan Program Legislasi Daerah dan Instruksi Walikota dilaksanakan setiap tahun sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang APBD; 4. Setiap usulan Raperda yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Daerah disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemrakarsa kepada Walikota sesuai dengan jadwal agenda pembahasan dalam Program Legislasi Daerah secara tepat waktu;


39

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 5. Setiap Raperda yang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemrakarsa sebelum disampaikan Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilakukan pembahasan terlebih dahulu oleh Tim Asistensi pembahasan rancangan Lembaran Kota dan Raperda; 6. Setiap produk hukum daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandung

dilakukan

pengharmonisasian,

pembulatan

dan

pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; 7. Seluruh produk hukum daerah yang telah diterbitkan dilakukan evaluasi secara bertahap oleh Tim Evaluasi produk hukum daerah; 8. Meningkatan kesadaran hukum aparat dan masyarakat melalui pubikasi produk hukum dan penyuluhan hukum terpadu; 9. Seluruh produk hukum daerah yang sudah diterbitkan telah disosialisasikan dan dipublikasikan setiap tahun melalui media JDIH online, website http://jdihbagian hukum.bandung.go.id Pada

tahun

2014 jumlah produk hukum berupa

daerah Perda

yang

telah sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum adalah

daerah sebanyak

8

(delapan) Perda dari 15

(lima

belas)

Raperda yang diusulkan melalui Prolegda. Dengan semikian capaian kinerja indikator rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah adalah 100%. Hal-hal yang sedang dan akan dilaksanakan dalam upaya meningkatkan penataan dalam penyusunan produk hukum daerah (Perda) yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif diantaranya melalui: 1. Pelaksanaan

pembentukan

Peraturan

Daerah

sesuai

dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

40

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah; 2. Peningkatan evaluasi produk hukum daerah (Perda) yang sudah tidak

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan,

penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat; 3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum dan HAM bagi aparatur dan masyarakat melalui Peningkatan intensitas sosialisasi dan publikasi. Hal-hal yang menunjang capaian kinerja sasaran Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, selain ketersediaan anggaran yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : Program

Penataan

Peraturan

Perundang-undangan;,

Program

Pembangunan Produk Hukum Daerah dengan out put kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah, Kajian Peraturan Perundang-undangan, Legislasi Rancangan Peraturan Daerah, Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan

Kepala

Daerah,

Fasilitasi

Koordinasi/Konsultasi

Penyusunan

Sosialisasi/Penyuluhan

Peraturan

Pelaksanaan

Produk

RANHAM,

Hukum

Perundang-undangan,

Daerah, Pemberian

Bantuan Hukum dan Publikasi dan Dokumentasi Peraturan Perundangundangan. Factor penghambat yang dialami, antara lain: 1. Jumlah

dan

kapasitas

aparat

belum

seluruhnya

memenuhi

tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja; 2. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi; 3.

Terlalu

cepat

dan

sering

berubahnya

peraturan

perundang-

undangan oleh pemerintah pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaanya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda. Solusi/rekomendasi terkait dengan kurang optimalnya koordinasi maka

perlu

penyusunan

ditingkatkan produk

pemahaman

hukum

daerah

SKPD

terhadap

terutama

Perda

mekanisme sebagaimana

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah. SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

41

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Tabel 3.10 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 No 1 2

Indikator Kinerja Persentase SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran Persentase SKPD yang tatalaksana-nya baik

%

Target 33.33

Realisasi -

n/a

Tahun 2018 Target -

%

19.67

-

n/a

98.32

Satuan

Tahun 2014

%

% n/a n/a

Sasaran Meningkatnya SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran diukur dengan 2 (dua) indikator non IKU dan tidak diperjanjikan pada tahun 2014 yaitu persentase SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran dan Persentase SKPD yang tatalaksana-nya baik keduanya pada tahun 2014 tidak dilakukan pengukuran. Data hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang kelembagaan terdapat output berupa penyusunan rancangan Peraturan Walikota Bandung mencapai 17 dari 33 SKPD yang telah dilakukan evaluasi kelembagaan atau capaian sebesar 51,52%. Adapun data evaluasi kelembagan pada tugas pokok dan fungsi SKPD berupa penyusunan Rancangan Peraturan Walikota sebagai berikut : 1. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas BKD Kota Bandung; 2. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas BPLH Kota Bandung; 3. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas BPPKB Kota Bandung; 4. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas DBMP Kota Bandung; 5. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas Dinsos Kota Bandung; 6. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas Dinkes Kota Bandung; 7. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas Disbudpar Kota Bandung; 8. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas Dishub Kota Bandung; 9. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas Dis KUKM Perindag Kota Bandung; 10. Rancangan

Perwal

Tupoksi/

Uraian

Tugas

Disnaker

Kota

Perwal

Tupoksi/

Uraian

Tugas

Distarcip

Kota

Perwal

Tupoksi/

Uraian

Disyanjak

Kota

Bandung; 11. Rancangan Bandung; 12. Rancangan

Tugas

Bandung; SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

42

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 13. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas Kantor Pusarda Kota Bandung; 14. Rancangan Perwal Tentang Pembentukan, Tupoksi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pemungutan pada Disyanjak Kota Bandung; 15. Rancangan Perwal Tentang Rincian Tupoksi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Disyanjak Kota Bandung; 16. Rancangan Perwal Tentang Pembentukan, Tupoksi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan di Kota Bandung; dan 17. Rancangan

Perwal

Pengkoordinasian

Tentang

Mekanisme

Penyelenggaraan

Uurusan

dan

Prosedur

Pemerintahan

Daerah Kota Bandung pada Kota Bandung. Sedangkan Program Pembangunan Produk Hukum Daerah melalui Kegiatan Evaluasi Penataan Ketatalaksanaan Perangkat daerah

diantaranya

merealisasikan

10

dokumen

rancangan

Perda/Perwal ketatalaksanaan, sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Walikota Bandung Tentang Jadual Retensi Arsip Pemerintah Kota Bandung;

2. Rancangan Peraturan Walikota Bandung Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Energi Dan Izin Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan;

3. Rancangan Peraturan Walikota Bandung Tentang Tata Cara Pendirian, Pengembangan, Penggabungan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

4. Rancangan Peraturan Walikota Bandung Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Lingkungan Hidup;

5. Rancangan Peraturan Walikota Bandung Tentang Standar Prosedur Pelayanan Dokumen Lingkungan

6. Rancangan Peraturan Walikota Bandung Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Pemerintah Kota Bandung;

7. Rancangan Peraturan Walikota Bandung Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;


43


8. Rancangan Peraturan Walikota Bandung Tentang Penerapan Standar

Pelayanan

Minimal

Bidang

Perhubungandi

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

9. Rancangan Peraturan Walikota Bandung Tentang Penerapan Standar

Pelayanan

Minimal

Bidang

Komunikasi

Dan

Informatika Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

10. Rancangan Peraturan Walikota Bandung Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Tabel 3.11 Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

No

Indikator Kinerja

Satuan

Tahun 2014

Persentase SKPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik 2 Persentase SKPD dengan pengelolaan pengaduan pelayanan berkriteria baik 3 Persentase SKPD dengan nilai hasil survey kepuasan masyarakat di atas nilai 75,00 4 Rata-Rata IKM Kota Bandung Rata-rata Capaian Kinerja

%

%

19.67

Reali sasi -

%

19.67

-

n/a

98.32

n/a

%

19.67

24.59

125.01

98.32

25.01

Angka

72.50

75.23

103.77

81.26

92.58

Target 1

%

Tahun 2018 Target

n/a

98.32

n/a

114.39

58.80


44


Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik diukur dengan 10 (sepuluh) indikator yang umumnya menggunakan kriteria Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan indikator lainnya yang disusun melalui hasil reviu renstra dan IKU Setda Kota Bandung. Dari keseluruhan

indikator

yang

disusun

tersebut

baru

4

indikator

diperjanjikan dan 6 lainnya sebagai penunjang, sebagai berikut : %

Tahun 2018

%

Realisasi -

n/a

Target 98.32

n/a

19.67

-

n/a

98.32

n/a

%

19.67

-

n/a

98.32

n/a

%

25

96.72

386.88

98.32

98.37

Angka

72.50

-

n/a

81.26

n/a

%

82.35

82.35

100

100

82.35

Tahun 2014

No

Indikator Kinerja

Satuan

1

Persentase SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Publik Persentase SKPD berbudaya pelayanan prima Persentase SKPD yang memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan publik Persentase SKPD yang berada di Zona Hijau Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI IKM Sekretariat Daerah Persentase SKPD/Unit Kerja yang bersertifikat ISO

%

Target 19.67

%

2 3

4

5 6

Pengukuran pada indikator Persentase SKPD dengan nilai hasil survey kepuasan masyarakat di atas nilai 75,00, Persentase SKPD yang berada di Zona Hijau Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman

RI,

Rata-Rata

IKM

Kota

Bandung

dan

Persentase

SKPD/Unit Kerja yang bersertifikat ISO. Dari hasil pengukuran 4 indikator tersebut diperoleh rata-rata kinerja sasaran sebesar 178.92%. Pada indikator Persentase SKPD dengan nilai hasil survey kepuasan masyarakat di atas nilai 75,00 ditargetkan sebanyak 12 SKPD atau 19,57% yang memperoleh capaian IKM sebesar 75,00 pada Tahun 2014

kenyataanya

sebanyak

15

SKPD/Kecamatan

atau

24,59%


45

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 memperoleh nilai IKM sama atau lebih dari 75,00, sehingga capaian kinerja indikator adalah sebesar 125.01% Pada Indikator Persentase SKPD yang berada di Zona Hijau Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI pada awalnya target ditujukan pada 15 SKPD/Kecamatan yang menjadi sampel Ombudsman RI atau sekitar 25% dari SKPD/Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Dalam proses pembinaan dilakukan kepada 15 SKPD sampel Ombudsman RI juga dilibatkan 45 SKPD lainnya melalui bimbingan teknis dan self asesement dalam memenuhi kriteria tangible standar pelayanan publik dengan narasumber dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan tersebut adalah sebanyak 59 SKPD seluruhnya memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Ombudsman RI, sehingga capaian kinerja indikator SKPD yang berada di Zona Hijau standar kepatuhan pelayanan publik adalah sebesar 386.88% atau melebihi target yang direncanakan Pada indikator Rata-Rata IKM Kota Bandung ditargetkan rata-rata IKM Kota Bandung sebesar 72.50 dan berdasarkan hasil evaluasi hasil survey

diketahui

bahwa

Kecamatan

sangat

dominan

dalam

menyampaikan laporan hasil survey IKM diperoleh rata-rata IKM sebesar 75.23, dengan demikian maka capaian kinerja Pada indikator RataRata IKM Kota Bandung ditargetkan rata-rata IKM Kota Bandung sebesar 72.50 dan berdasarkan hasil evaluasi hasil survey diketahui bahwa Kecamatan sangat dominan dalam menyampaikan laporan hasil survey IKM diperoleh rata-rata IKM sebesar 75.23

indikator ini adalah sebesar 103,77% atau melebih target yang direncanakan. Pada indikator Persentase SKPD/Unit Kerja yang bersertifikat ISO target ditujukan pada SKPD/Unit Kerja yang telah dilakukan pendampingan penerapan Sistem manajemen mutu (SMM) ISO 9001:2008 yang ditandai dengan

diperolehnya

sertifikasi

penerapan

SMM. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang telah memperoleh pendampingan penerapan SMM

adalah sebanyak 68 SKPD/Unit Kerja. Pada tahun 2014 sebanyak 56

SKPD/Unit

Kerja

atau

82.35%

ditargetkan

tetap

memperoleh

sertifikasi melalui kegiatan surveillance penerapan SMM oleh konsultan pendampingan. Melalui kegiatan tersebut diperoleh hasil sebanyak 56 SKPD/Unit Kerja atau 82.35% masih bersertifikat penerapan SMM ISO, dengan demikian maka capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 100% atau sesuai dengan target yang direncanakan. SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

46

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Untuk 6 indikator lainnya antara lain Persentase SKPD yang pengelolaan

pelayanan

publiknya

baik,

Persentase

SKPD

yang

menerapkan Standar Pelayanan Publik, Persentase SKPD berbudaya pelayanan prima, Persentase SKPD dengan pengelolaan pengaduan pelayanan

berkriteria

baik,

Persentase

SKPD

yang

memanfaatkan

teknologi informasi dalam pelayanan publik dan IKM Sekretariat Daerah belum dilakukan pengukuran indikator pada tahun 2014 sehubungan indikator tersebut hasil reviu pada bulan maret 2015 dan akan dilakukan pengukuran pada akhir tahun 2015 sekaligus untuk melengkapi pelaporan triwulan 4 dan LKIP Tahun 2015 serta secara bertahap dimaksudkan untuk membantu evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2015 dan 2016. Selanjutnya evaluasi dan analisis kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada 4 indikator yang dilakukan pengukuran pada tahun 2014 sebagaimana uraian pada paragraf berikut ini. Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan Amanat UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kota Bandung

telah

pula mengamanatkan pelayanan publik yang berorientasi pada Kepuasan masyarakat dalam RPJMD Tahun 2013-2018 yang hasilnya diperoleh melalui melalui pengukuran kepuasan pelayanan masyarakat kota pada seluruh unit layanan SKPD. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat pada SKPD diperoleh rata-rata IKM Kota Bandung, SKPD yang menyampaikan data hasil survey sebanyak 44 SKPD/Unit Kerja, metode

Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan Amanat UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik

pengukuran hasil survey kepuasan masyarakat cukup

variatif

diantaranya

menggunakan

pendekatan SK. Menpan Nomor 25 Tahun 2004, metode analisis kesejangan tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan, serta metode survey lainnya

Rekapitulasi hasil pengukuran survey kepuasan masyarakat dengan berbagai metode tersebut sebagaimana tabel berikut:


47


Tabel. 3.12 Rekapitulasi Hasil Surver Kepuasan Masyarakat Pada Skpd Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014 1. BERDASARKAN SK. MENPAN NOMOR 25 TAHUN 2004 No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Nama SKPD / Kerja

Unit

UPT Puskesmas Puter UPT Puskesmas Garuda UPT Puskesmas Pagarsih UPT Puskesmas Sukajadi UPT Puskesmas Margahayu Raya UPT Puskesmas Pasirkaliki UPT Puskesmas Pasundan UPT Puskesmas Kopo Kecamatan Bandung Wetan Kecamatan Sumur Bandung Kecamatan Lengkong Kecamatan Gedebage Kecamatan Batununggal Kecamatan Panyileukan Kecamatan Sukajadi Kecamatan Antapani Kecamatan Regol Kecamatan Cibeunying Kidul Kecamatan Arcamanik Kecamatan Babakan Ciparay Kecamatan Sukasari Kecamatan Cicendo Kecamatan Bojongloa Kaler Kecamatan Kiaracondong Kecamatan Cinambo Kecamatan Rancasari Kecamatan Astanaanyar Bappeda Rskgm Sor Persib

Waktu Pelaksanaan Survey

Jumlah Kuisioner

IKM SKALA 4

SKALA 5

2014 Juni 2014

7 7

3.05 2.98

76.20 74.62

2014

7

3.27

81.83

Mei 2014

7

2.98

74.43

2014

14

3.03

75.79

2014

14

3.04

75.99

2014

14

3.04

80.20

Mei 2014 Juni 2014

14 14

3.09 3.17

77.33 79.25

Juli 2014

14

2.98

74.57

Juli 2014 November 2014 Oktober 2014

14 14 14

3.27 3.02 2.82

81.68 75.43 70.50

Desember 2014

14

3.07

77.86

Maret 2014 Maret 2014 Desember 2014 2014

14 14 14 14

2.67 3.21 2.87 3.16

66.67 80.20 71.77 79.10

Desember 2014

14

2.94

75.60

Desember 2014

14

3.17

79.15

Oktober 2014 Agustus 2014 Desember 2014

14 10 14

3.18 2.91 3.20

79.50 72.75 80.02

Desember 2014

14

2.79

69.75

Pebruari 2014 Desember 2014 Desember 2014

14 14 14

2.78 3.28 2.46

69.63 81.90 61.55

2014 Oktober 2014 Desember 2014

14 14 14

2.98 3.02 2.76

74.43 75.50 68.92


48

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 31 32

Sor Sepakbola Lodaya Gor Bulu Tangkis Lodaya

Desember 2014 Desember 2014

14 14

2.52 2.69

63.02 67.17

2.BERDASARKAN TINGKAT KEPENTINGAN DAN TINGKAT KEPUASAN 33

Kecamatan Bojongloa Kidul

September 2014

10

89.20

34

Kecamatan Cibiru

September 2014

10

73.60

35

Kecamatan Bandung Kulon

Maret 2014

10

73.60

36

Kecamatan Cidadap

Desember 2014

10

75.20

Sumber: bagian Orpad Setda Kota Bandung Hasil Pengolahan Data, Tahun 2014 Pada diagram di atas, menunjukkan gambaran hasil penilaian IKM SKPD/Unit Kerja di Lingkungan pemerintah Kota Bandung Tahun 2014. Berdasarkan data tersebut secara umum dapat dibagi 3 cara pengukuran kepuasan masyarakat/pelanggan Data SKPD/Unit Kerja yang melakukan pengukuran berdasarkan kelompok SKPD/Unit Kerja, dan Metode Pengukuran sebagai berikut: 1. Kecamatan sebanyak 23 lokasi dengan 2 Metode Pengukuran 2. Rumah Sakit dan Puskesmas sebanyak 9 lokasi dengan 1 Metode Pengukuran 3. Sarana Olah raga sebanyak 3 lokasi dengan 1 Metode Pengukuran 4. Dinas/Badan sebanyak 9 lokasi dengan berbagai metode pengukuran


49

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Grafik 3.1

NILAI IKM KOTA BANDUNG 2014 Rata-rata IKM Kota Bandung KECAMATAN KIARACONDONG KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL KECAMATAN ASTANAANYAR KECAMATAN RANCASARI KECAMATAN CINAMBO KECAMATAN BATUNUNGGAL KECAMATAN SUKAJADI KECAMATAN REGOL KECAMATAN ANTAPANI KECAMATAN PANYILEUKAN KECAMATAN BOJONGLOA KALER KECAMATAN BABAKAN CIPARAY KECAMATAN ARCAMANIK KECAMATAN SUKASARI KECAMATAN GEDEBAGE KECAMATAN LENGKONG KECAMATAN SUMUR BANDUNG KECAMATAN BANDUNG WETAN 0 20 40 Nilai Rata-Rata Tertimbang

60

80

100

IKM

Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung Tahun 2014 Jumlah Kecamatan yang melakukan survey IKM berdasarkan SK. Menpan Nomor 25 tahun 2004, sebanyak 18 Kecamatan sebagai berikut: Tabel 3.13 Data Hasil Survey IKM Kecamatan Tahun 2014 NO

NAMA SKPD / UNIT KERJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan

Bandung Wetan Sumur Bandung Lengkong Gedebage Sukasari Arcamanik Babakan Ciparay Bojongloa Kaler Panyileukan Antapani Regol Sukajadi Batununggal

NRR TERTIMBANG

IKM

3.17 2.98 3.27 3.02 3.18 2.94 3.17 3.20 3.07 3.21 2.87 2.67 2.82

79.25 74.57 81.68 75.43 79.50 75.60 79.15 80.02 77.86 80.20 71.77 66.67 70.50


50

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NO

NAMA SKPD / UNIT KERJA

14 15 16 17 18

Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan

NRR TERTIMBANG

IKM

2.78 3.28 2.46 3.16 2.79 54.03 3.00

69.63 81.90 61.55 79.10 69.75 1,354.12 75.23

Cinambo Rancasari Astanaanyar Cibeunying Kidul Kiaracondong

Rata-rata NRR dan IKM Kota Bandung

Sumber : Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah 2015 diolah Dari tabel tersebut di atas maka rata IKM Kecamatan di Kota Bandung adalah 75,23 atau kategori Baik, nilai tertinggi pada Kecamatan Rancasari sebesar 81,90 dan Kecamatan Lengkong sebesar 81,68 atau Kategori A/Sangat Baik dan IKM terendah pada Kecamatan Astanaanyar dengan nilai IKM 61,55 kategori C atau Kurang Baik. Kecamatan yang berada di atas rata-rata IKM Kota Bandung antara

lain

:

Kecamatan

Bandung

Wetan,

Kecamatan

Lengkong,

Kecamatan Gedebage, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Panyileukan, Kecamatan Antapani, Kecamatan Rancasari dan Kecamatan Cibeunying Kidul. Dan Kecamatan yang berada di bahwa rata-rata IKM Kota Bandung adalah Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Regol, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Astanaanyar Dan Kecamatan Kiaracondong Berdasarkan rekapitulasi tabulasi hasil Survey pengukuran IKM Kecamatan se kota Bandung terlampir, NRR unsur pelayanan yang tertinggi nilainya adalah unsur ke 6 dan 11 dengan NRR unsur layanan sebesar 3,15 yaitu Kemampuan Petugas Pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat; dan Kepastian Biaya Pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan. Sedangkan NRR unsur pelayanan yang terendah nilainya adalah unsur ke 2 dengan NRR unsur layanan sebesar 3,04 dan unsur ke 12 dengan NRR unsur layanan sebesar 3,05, yaitu Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan

pelayanan

sesuai

dengan

jenis

pelayanannya


dan

51

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Kepastian Jadwal Pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan data tersebut, maka capaian kinerja indikator ratarata IKM Kota Bandung yang diwakili oleh Kecamatan, Rumah Sakit dan Puskesmas dengan menggunakan metode pengukuran berdasarkan SK Menpan Nomor 25 Tahun 2004 diperoleh rata-rata IKM sebesar 75,23 atau kategori B, dimana capaian tersebut telah memenuhi target yang diperjanjikan yaitu kategori B, sehingga capaian kinerja adalah 100% atau termasuk kategori sangat Bila dibandingkan dengan capaian rata-rata IKM Kota Bandung tahun 2013 sebesar 76,15, maka capaian tahun 2014 menurun 0,92 point walaupun berada pada kategori yang sama yaitu B atau Baik. Sedang bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada kategori A (minimal nilai 81,26) maka capaian tahun 2013 dan 2014 telah mencapai 92,58% atau kurang 7,42% dari target RPJMD tahun 2018. Faktor pendorong pencapaian kinerja pelayanan publik Kota Bandung adalah komitmen unit pelayanan publik dan adanya harapan masyarakat terhadap meningkatnya kinerja pelayanan publik seluruh unit pelayanan SKPD. Selain itu dukungan Ombudsman RI dalam melaksanakan penilaian kualitas pelayanan ditunjukan melalui hasil survey independent kepatuhan standar pelayanan publik. Pada awal tahun 2014 Ombudsman RI merilis hasil survey pada 30 SKPD di Kota Bandung dan diantaranya 18 SKPD/Unit Kerja berada dalam zona merah kepatuhan standar pelayanan publik, atau tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, berdasarkan hal tersebut maka dilakukan pembinaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara mandiri oleh Pemerintah Kota Bandung pada 15 SKPD dan 15 Unit Kerja yang telah dilakukan survey oleh Ombudsman RI dan ditambah dengan 45 SKPD lainnya untuk pembinaan kinerja pelayanan publik untuk memenuhi

kriteria

yang

telah

ditetapkan

oleh

Ombudsman

RI

berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, secara bertahap. Data hasil survey Ombudsman RI dan perkembangan hasil self assesment kinerja pelayanan publik dimensi tangibles/ bukti fisik pada 75 SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung Tahun 2014, sebagaimana tabel berikut: SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

52


Tabel 3.14 Perkembangan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan SKPD/Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014

No

SKPD/Unit Kerja

1

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung; Badan Kesatuan Bangsa & Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung; Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung; Dinas Pencegahan & Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung; Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung; Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung; PDAM Tirta Wening; PD. Bank Perkreditan Rakyat; UPT Operasional Pemeliharaan Wil Karees Laboratorium Kesehatan; Tempat Pemakaman Umum Gumuruh; Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung; Dinas Tata Ruang & Ciptakarya Kota Bandung; Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung; Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung; Dinas Sosial Kota Bandung; PD. Kebersihan; PD. Pasar Bermartabat; Kecamatan Astana Anyar; Kecamatan Kiaracondong; Kecamatan Ujung Berung; Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak (P2TP2A); UPT Pengaduan Masyarakat; Rumah Pemotongan Hewan; Pengelolaan Terminal; UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

930

Hijau

850

Hijau

Hasil Self Assesmen Bulan September 2014/Zona 850 Hijau

540

Kuning

870

Hijau

870

Hijau

560

Kuning

710

Kuning

710

Kuning

510

Kuning

610

Kuning

830

Hijau

740

Kuning

790

Kuning

790

Kuning

680

Kuning

905

Hijau

905

Hijau

590

Kuning

980

Hijau

980

Hijau

800 560

Kuning Kuning

860 830

Hijau Hijau

860 830

Hijau Hijau

600

Kuning

690

Kuning

600

Kuning

740 520

Kuning Kuning

935 560

Hijau Kuning

935 560

Hijau Kuning

470

Merah

830

Hijau

830

Hijau

370

Merah

940

Hijau

940

Hijau

250

Merah

890

Hijau

890

Hijau

170

Merah

870

Hijau

870

Hijau

420 320 60 265 320 490 440

Merah Merah Merah Merah Merah Merah Merah

520 670 870 900 810 810 830

Kuning Kuning Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau

830 670 870 900 810 810 830

Hijau Kuning Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau

460

Merah

910

Hijau

910

Hijau

450 345 210

Merah Merah Merah

890 700 690

Hijau Kuning Kuning

890 700 690

Hijau Kuning Kuning

Hasil Survey Ombudsman Tahun 2013 / Zona

Hasil Self Assesment Bulan Juli 2014/Zona


53


No

28 29 30

Hasil Survey Ombudsman Tahun 2013 / Zona

SKPD/Unit Kerja Formal dan Informal; Gelanggang Olah Raga Bandung; Balai Latihan Kerja; Padepokan Seni Mayang Sunda;

Hasil Self Assesment Bulan Juli 2014/Zona

320

Merah

-

-

260 240

Merah Merah

870 930

Hijau Hijau

Hasil Self Assesmen Bulan September 2014/Zona

870 930

Hijau Hijau

sumber : Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Setda Kota Bandung Tahun 2014 Program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publikantara lain : Program Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan dan Pengembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, dan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Tindaklanjut yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dalam

upaya

meningkatkan

kinerja

pelayanan

publik

di

Kota

Bandung, antara lain a)

Meningkatkan Standar Pelayanan Publik (SPP) pada SKPD sesuai ketentuan yang berlaku

b)

Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik dan menjadikan

bagian

dari

materi

pemeriksaan

oleh

aparatur

pengawasan internal c)

Memperluas cakupan zona kepatuhan standar pelayanan publik pada SKPD dan Kelurahan di Kota Bandung

d)

Pemanfaatan teknologi informasi untuk memeroleh data hasil survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat pada SKPD/Unit Kerja


54


Tabel 3.15 Analisis Pencapaian Sasaran 5 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

No

Indikator Kinerja

1

Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung Komponen Pelaporan Kinerja 2 Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah 3 Persentase SKPD yang menerapkan manajemen akuntabilitas kinerja berkriteria baik Rata-Rata Capaian Kinerja

Tahun 2018

Tahun 2014

Kondisi Tahun 2013

Target

Reali sasi

Angka

7.8

8.50

8.67

102.00

12.50

69.36

Angka

53.63

60.1

61.49

102.31

80.10

76.77

%

-

19.67

n/a

-

98.32

n/a

Satuan

Akuntabilitas

%

Target

102.16

sebagai

suatu

%

perwujudan

kewajiban

73.06

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instasi yang bersangkutan. Nilai Evaluasi AKIP Kota diukur sesuai dengan Permenpan No. 20/2013 tentang Juklak Evaluasi AKIP. Sasaran Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah

diukur dengan 2 indikator dari 3 indikator sasaran yang diperjanjikan yaitu Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kota Bandung Komponen perencanaan kinerja dan Nilai Hasil Evaluasi AKIP Setda Kota Bandung. Salah satu indikator yang belum dilakukan pengukuran adalah pada indikator penunjang yaitu SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

55

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Persentase SKPD yang menerapkan manajemen akuntabilitas kinerja berkriteria baik karena merupakan indikator baru hasil reviu bulan Maret 2015. berdasarkan hasil pengukuran pada 2 indikator yang diukur tersebut diperoleh rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 102.16%. Pada indikator pertama Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung Komponen Pelaporan pada

Kinerja

Tahun

2014

capaiannya sebesar 8.67

dari

sebesar

target

8.50

capaian

atau

kinerja

indikator

sebesar

102.00%.

Capaian

komponen pelaporan

sebesar

8.67 pada tahun 2014 meningkat sebesar 0.87 poin dari capaian tahun sebelumnya sebesar 7.59 pada tahun 2012 dan sebesar 7.8 pada tahun 2013 atau peningkatan sebesar 11.15% di tahun 2014. bila dibandingkan dengan target renstra tahun 2018 sebesar 12.50 dari bobot maksimal sebesar 15.00 maka capaian tahun 2014 sebesar 8.67 capaian kinerjanya sebesar 69.36%. Bila dibandingkan dengan 11 Kota/Kabupaten berkategori B, tentu nilai komponen pelaporan kinerja Kota Bandung saat ini masih masih

perlu

peningkatan

bukan

hanya

pada

pelaporan

di

tingkat

Pemerintah Kota tetapi juga pada nilai pelaporan kinerja SKPD sebagai entitas evaluasi AKIP. Pada indikator kedua Nilai AKIP Sekretariat Daerah pada Tahun 2014 adalah sebesar 61.49 atau kategori CC. Bila dibandingkan dengan target sebesar 60.1 maka capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 102.31% atau melebih target yang direncanakan, bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2013) sebesar 53.63 maka capaian tersebut meningkat 7.89 poin atau meningkat 14.71%. Bila dibandingkan dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung berdasarkan hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kota Bandung pada Tahun 2014 posisi Setda Kota Bandung berada pada peringkat 22 dari 61 SKPD, berada di bawah Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya yang memperoleh nilai sebesar 61.78 dan berada di atas posisi Kecamatan Babakan Ciparay yang memperoleh nilai sebesar 61.21.


56


Diagram 3.4

C

48.88

CC

50.31

55.14

NILAI HASIL EVALUASI AKIP KOTA BANDUNG

2012

2013

2014

Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2014 Dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Bandung tahun 2014 adalah 55,14 atau kategori CC telah memenuhi target CC berdasarkan target RPJMD atau capaian sebesar 100%, Capaian tersebut naik 4,83 poin dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai nilai sebesar 50.31. untuk melihat perkembangan capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Bandung sejak tahun 2012 meliputi meliputi 5 komponen AKIP sebagaimana table berikut : Tabel 3.16 Hasil Evaluasi AKIP Kota Bandung 2012 sd 2014 Komponen

Bobot

2012

2013

2014

Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Kinerja Capaian Kinerja Total Kategori

35 20 15 10 20 100

17.5 9.5 7.59 3.74 10.55 48.88 C

18.22 6.01 7.8 5.12 13.16 50.31 CC

18.66 10.75 8.67 5.27 11.79 55.14 CC

Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2014

Berdasarkan Surat KemenPAN-RB No. B/462/M.PAN-RB/01/2014 Hal Hasil Evaluasi AKIP tanggal 27 Januari 2014 dikemukakan 9 rekomendasi perbaikan AKIP Kota Bandung, yang selanjutnya dilakukan tindaklanjut perbaikan oleh manajemen perubahan SAKIP Bandung secara terkoordinasi bersama antara Bappeda, Inspektorat serta Bagian Organisasi dan

Pemberdayaan

Aparatur

Daerah.

Rekomendasi

Kementerian

pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi serta tindak lanjut SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

57

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 perbaikan yang dilakukan setelah diketahui potensi ketidaksesuaian dengan kriteria evaluasi, sebagai berikut : a. Rekomendasi 1. Menyempurnakan rumusan Tujuan dan Sasaran dalam dokumen perencanaan sehingga lebih dapat terukur dan menggambarkan hasil 2. Melengkapi dokumen perencanaan dengan indikator kinerja sasaran yang berorientasi hasil(outcome)IKU 3. Menyempurnakan

rumusan

Indikator

kinerja

dalam

dokumen

perencanaan agar memenuhi kriteria suatu indikator kinerja yang baik, antara lain spesifik, relevan dan menggambarkan hasil (SMART) 4. Menyusunan

IKU secara formal sebagaimana dimaksud dalam

PermenPAN nomor 9 Tahun 2007 dan memanfaatkannya dalam dokumen Perencanaan termasuk dokumen PK 5. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pencapaian targettarget kinerja yang telah diperjanjikan dalam PK 6. Mengungkapkan dalam LAKIP informasi tentang hasil evaluasi dan analisis capaian 7. LAKIP menyajikan informasi ttg Akuntabilitas keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja 8. Melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya 9. Melakukan evaluasi program sebagai strategi pencapaian sasaran sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan b. Tindak lanjut Perbaikan 1. Bimtek peningkatan pemahaman aparatur (seluruh SKPD) untuk mampu membuat rumusan Tujuan dan Sasaran dalam dokumen perencanaan agar seluruhnya terukur dan menggambarkan hasil 2. Sosialisasi IKU 3. Perumusan IKU Kota dan SKPD (dalam dokumen perencanaan : RPJMD, RKT, Renstra, RKPD, Renja dan PK) 4. Menyusun dan menetapkan Kepwal Bandung tentang IKU Kota dan SKPD tahun 2014-2018 5. Konsultasi tata cara pemantauan/ monitoring atas pencapaiannya secara berkala 6. Merancang rumusan prosedur dan format pemantauan/ monitoring atas pencapaiannya secara berkala SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

58

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 7. Konsultasi teknis pengumpulan data dan analisis capaian kinerja 8. Bimtek penyusunan LAKIP 9. Bimtek evaluasi AKIP 10. Pembangunan aplikasi SILAKIP Program

dan

Kegiatan

yang

dilaksanakan

untuk

mendukung

pencapaian akuntabilitas kinerja Sekretariat adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah daerah dan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD. Adapun Output kegiatan berupa dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Kota dan Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, serta aplikasi pendukung pelaporan akuntabilitas kinerja (SILAKIP) Kota Bandung yang digunakan sebagai pendukung utama implementasi SAKIP Kota Bandung. Tabel 3.17 Analisis Pencapaian Sasaran 6 Meningkatnya implementasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 Tahun 2014 No 1

2

Indikator Kinerja Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang diimplementasikan Persentase naskah kerjasama aktif lingkup luar negeri yang diimplementasikan Rata-Rata Capaian Kinerja

Satuan

%

Tahun 2018

%

Target

Realisasi

Target

%

40.00

48.90

122.25

60

81.50

%

10.00

18.96

189.6

25

75.84

155.925

78.67

Sasaran Meningkatnya implementasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri diukur melalui indikator Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri dan luar negeri yang diimplementasikan. Capaian kinerja indikator Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang diimplementasikan sebesar 48.90% melebihi target sebesar 40.00% atau capaian kinerja sebesar 122.25% sedangkan indikator Persentase naskah kerjasama aktif lingkup luar negeri yang diimplementasikan sebagai indikator penunjang capaiannya sebesar 18.96% melebihi target yang ditetapkan sebesar 10% atau capaian kinerja sebesar 189.60%. Dengan SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

59

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 demikian rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 adalah 155.93% dan bila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2018 capaiannya sebesar 78,67%. Capaian

tersebut

diperoleh

dari

pengukuran

dan

kriteria

keberhasilan indikator sasaran, sebagai berikut : 1. Persentase jumlah ruang lingkup dalam naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang ditindaklanjuti oleh SKPD dibandingkan dengan Jumlah keseluruhan ruang lingkup dari naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri 2. Persentase jumlah ruang lingkup dalam naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang ditindaklanjuti oleh SKPD dibandingkan dengan Jumlah keseluruhan ruang lingkup dari naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri Kriteria Pengukuran kerjasama dalam negeri: 

Yang dimaksud naskah kerjasama aktif adalah naskah kerjasama yang jangka waktu kerjasamanya masih berlaku pada tahun anggaran berjalan atau kegiatan yang dilaksanakan atas dasar kerjasama tersebut masih efektif berjalan.



Batasan naskah kerjasama yang dijadikan objek pengukuran untuk kerjasama lingkup dalam negeri adalah seluruh naskah kerjasama yang terinventarisir dan terdokumentasikan di Bagian Kerjasama yaitu terhitung sejak tahun 2007, dengan bentuk naskah, baik Kesepakatan Bersama, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama, maupun bentuk perikatan hukum lainnya.



Yang dimaksud dengan suatu naskah kerjasama lingkup dalam negeri sudah terimplementasikan atau ditindaklanjuti oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung adalah: 1. Minimal satu dari seluruh ruang lingkup Nota Kesepahaman atau Kesepakatan Bersama aktif ditindaklanjuti oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, atau 2. minimal satu dari seluruh ruang lingkup Perjanjian kerjasama aktif dalam

naskah

kerjasama

aktif

ditindaklanjuti

oleh

SKPD

di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam bentuk tindakan nyata dalam program/kegiatan SKPD., atau 3. minimal satu dari seluruh ruang lingkup Nota Kesepahaman atau Kesepakatan Bersama aktif ditindaklanjuti oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam bentuk tindakan nyata dalam SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

60

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 program/kegiatan

SKPD,

walaupun

tidak/belum

ditindaklanjuti

dalam Perjanjian Kerjasama. Kriteria Pengukuran kerjasama luar negeri: 

Yang dimaksud naskah kerjasama aktif adalah naskah kerjasama yang jangka waktu kerjasamanya masih berlaku pada tahun anggaran berjalan atau kegiatan yang dilaksanakan atas dasar kerjasama tersebut masih efektif berjalan.



Batasan naskah kerjasama yang dijadikan objek pengukuran untuk kerjasama lingkup luar negeri adalah seluruh naskah kerjasama yang terinventarisir dan terdokumentasikan di Bagian Kerjasama, dengan bentuk naskah Letter of Intent maupun Memorandum of understanding.



Yang dimaksud dengan suatu naskah kerjasama lingkup luar negeri sudah terimplementasikan atau ditindaklanjuti oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung adalah: 1. Letter of intent yang telah dibuat antara Pemerintah Kota Bandung dengan mitra kerjasama luar negeri telah ditindaklanjuti dalam bentuk Memorandum of Understanding; atau 2. Minimal satu dari seluruh ruang lingkup dalam naskah Memorndum of Understanding yang masih aktif ditindaklanjuti oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam bentuk tindakan nyata dalam program/kegiatan SKPD. Kolaborasi atau kerjasama merupakan salah satu pilar dalam

penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandung. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak baik yang bersifat vertikal (dengan pemerintah pusat,


61

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Kementerian/LPNK,

dan

instansi

pemerintahan

lainnya),

maupun

kolaborasi horizontal (antar daerah, dan stake holder pembangunan lainnya baik sektor privat maupun masyarakat), bahkan kerjasama dengan mitra dari luar negeri, baik dalam bentuk sister city maupun dengan badan swasta asing di luar negeri, diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur, serta mempercepat penyelenggaraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat kota Bandung, yang pada akhirnya dapat segera mewujudkan visi Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Oleh karena itu setiap kerjasama yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung, harus senantiasa dapat diimplementasikan oleh setiap SKPD terkait dalam tindakan nyata, dan diharapkan dapat terukur hasilnya untuk mengetahui efektivitas dari kerjasama yang telah dibuat tersebut. Meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 8 PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah disebutkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama dapat dilakukan oleh SKPD, namun demikian, sesuai dengan Perwal No. 298 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung, disebutkan bahwa salah satu tugas pokok bagian kerjasama

adalah

melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

atas

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah lingkup kerjasama. Oleh karena itu implementasi kerjasama yang telah dibuat sudah barang tentu menjadi indikator kinerja bagi Bagian Kerjasama untuk mengetahui efektivitas kerjasama aktif yang telah dibuat. Pada indikator pertama, yaitu persentase naskah kerjasama aktif lingkup

dalam

negeri

yang

diimplementasikan

diukur

berdasarkan

persentase jumlah ruang lingkup dari naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang ditindaklanjuti oleh SKPD dibandingkan dengan jumlah keseluruhan ruang lingkup dari naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri, dimana dalam hal ini naskah kerjasama aktif dibatasi pada naskah kerjasama yang jangka waktu kerjasamanya masih berlaku pada tahun anggaran didasarkan

yang

bersangkutan,

pada

data

dengan

naskah

data

kerjasama

naskah yang

kerjasama

aktif

terinventarisir

dan

terdokumentasikan pada Bagian Kerjasama yaitu naskah kerjasama yang dibuat sejak tahun 2007. Adapun Jumlah naskah kerjasama beserta ruang


62

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 lingkup

dan

implementasi

dari

ruang

lingkup

adalah

sebagaimana

tercantum dalam tabel berikut ini.


63


Tabel 3.18 Rekapitulasi Data Naskah Kerjasama Dalam Negeri Dan Jumlah Naskah Kerjama Aktif (Tahun 2007 s/d 2014)

No

2007

Mitra Kerjasama

2008

TAHUN 2010

2009

Kesber/ MoU

PKS

Kesber / MoU

PKS

Kesbe r /MoU

PKS

Kesber / MoU

P K S

2011

2012

Kesber / MoU

PK S

Kesber / MoU

P K S

2013 Kesber / MoU

P K S

2014 Kesber / MoU

P K S

Jumlah Naskah s/d 2013

Jumlah Naskah s/d 2014

1

Antar Daerah

4

0

1

1

1

2

2

1

0

1

1

2

1

0

4

0

17

21

2

Kementerian/ LPNK

2

0

2

1

3

0

4

0

2

1

4

2

3

1

5

1

25

31

3

Perguruan Tinggi

0

0

5

0

1

0

1

1

4

0

3

0

3

0

7

0

18

25

4

Badan Hukum

0

0

0

1

1

0

1

1

1

0

2

0

3

3

1

3

13

17

73

94

Total

No

Mitra Kerjasama

Jumlah Naskah Aktif S/D Tahun 2013


Aktif

Ruang Lingkup

Implementasi

Aktif

Ruang Lingkup

Implementasi

8

21

7

10

41

8

1

Antar Daerah

2

Kementerian/LPNK

14

50

36

14

48

33

3

Perguruan Tinggi

16

51

15

10

42

17

4

Badan Hukum

10

25

11

11

24

16

48

147

69

45

155

74

Sumber : Bagian Kerjasama Setda Kota Bandung tahun 2014


64


Pada indikator kedua sebagai penunjang, yaitu persentase naskah kerjasama aktif lingkup luar negeri yang diimplementasikan diukur berdasarkan persentase jumlah ruang lingkup dari naskah kerjasama aktif lingkup luar negeri yang ditindaklanjuti oleh SKPD dibandingkan dengan jumlah keseluruhan ruang lingkup dari naskah kerjasama aktif lingkup luar negeri Tabel 3.19 Rekapitulasi Data Naskah Kerjasama Luar Negeri Dan Jumlah Naskah Kerjama Aktif Sampai Dengan Tahun 2014 TAHUN

NO

LoI

MoU

LoI

MoU

LoI

MoU

LoI

MoU

LoI

MoU

LoI

MoU

JUMLA H NASKA H s/d 2013

19902000

Jenis Kerjasama

20012011

2012

2013

2014

2015

JUML AH NASK AH s/d 2014

1

Sister City

0

3

0

2

2

0

0

0

1

0

0

0

7

8

2

Badan Swasta Asing

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

3

Kerjasama Teknis

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

9

Total



Aktif

Ruang Lingkup

Implementasi

Aktif

Ruang Lingkup

Implementasi

7

77

4

6

54

7

0

0

0

1

4

4

0

0

0

0

0

0

7

77

4

7

58

11

Sumber: Bagian Kerjasama Setda Kota Bandung tahun 2014 Bahwa implementasi dari suatu naskah kerjasama yang telah difasilitasi perumusannya oleh Bagian Kerjasama, sebenarnya merupakan ranah dari SKPD terkait untuk menindaklanjutinya, apakah dalam bentuk menindaklanjuti ruang lingkup dari naskah kesepakatan bersama/MoU menjadi suatu Perjanjian Kerjasama yang bersifat lebih detail/teknis dan operasional sesuai dengan tupoksi SKPD terkait, maupun secara langsung menindaklanjuti ruang lingkup naskah kesepakatan bersama/MoU atau SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

65

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Perjanjian Kerjasama ke dalam suatu aksi nyata dalam program/kegiatan SKPD. Namun demikian mengingat salah satu tupoksi Bagian Kerjasama sesuai dengan Perwal No. 298 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Organisasi Sekretariat Daerah Kota

Bandung,

adalah

melakukan

monitoring

dan

evaluasi

atas

penyelenggaraan kerjasama baik lingkup dalam maupun luar negeri, oleh karenanya sejauhmana naskah kerjasama aktif yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung melalui fasilitasi Bagian Kerjasama, telah diimplementasikan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan Tupoksi SKPD dan ruang lingkup yang diatur dalam naskah kerjasama, menjadi sasaran kinerja Bagian Kerjasama. Secara tidak langsung Bagian Kerjasama mempunyai kewajiban untuk memonitor dan mengevaluasi efektivitas kerjasama yang telah dibuat dikaitkan dengan pencapaian tujuannya untuk mempercepat Capaian kinerja nyata implementasi naskah kerjasama lingkup dalam negeri tahun 2014 adalah: 1. Naskah kerjasama yang berhasil dibuat sebanyak 21 Naskah, terdiri dari 4 naskah kesepakatan bersama antar daerah, 5 naskah kesepakatan bersama dan 1 naskah perjanjian kerjasama dengan kementerian atau instansi pemerintahan lainnya, 7 naskah kesepakatan bersama dengan lembaga perguruan tinggi, 1 naskah kesepakatan bersama dan 3 naskah Perjanjian Kerjasama dengan Badan Hukum 2. Bahwa dari Naskah kerjasama aktif yag telah dihasilkan baik selama tahun

2014,

maupun

terhitung

sejak

tahun

2007

yang

terdokumentasikan pada bagian kerjasama adalah terdapat 94 naskah kerjasama aktif dengan total jumlah ruang lingkup yang harus ditindaklanjuti oleh SKPD sebanyak 155 ruang lingkup, diketahui bahwa yang telah ditindaklanjuti oleh SKPD adalah sebanyak 74 ruang lingkup naskah kerjasama, sehingga capaian kinerja nyata untuk tahun 2014 adalah sebesar : (74 ruang lingkup naskah kerjasama aktif ditindaklanjuti/155 ruang lingkup naskah kerjasama aktif) x 100% = 47,7% Keberhasilan tersebut didukung dengan terfasilitasinya Pemerintah Kota Bandung dalam keikutsertaan pada kegiatan Rakernas APEKSI 2014 di Kota Dumai, Muskomwil III APEKSI 2014 di Kota Magelang, Rakor APEKSI


66

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 dan APKASI di Kota Menado, serta kegiatan Rakor Komwil III APEKSI di Kota Pekalongan. Apabila

memperhatikan

Rencana

Kerja

SKPD

tahun

2014,

sebagaimana tertuang dalam Perwal No. 1067 Tahun 2013 tentang Revisi RKPD Kota Bandung Tahun 2014, target capaian kinerja untuk program kerjasama antar pemerintah daerah untuk kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan APEKSI, adalah terfasilitasinya penyusunan 11 naskah kerjasama, serta terfasilitasinya berbagai kegiatan APEKSI. Selain itu berdasarkan Target Indikator Kinerja Utama Bagian Kerjasama untuk kegiatan fasilitasi kerjasama antar daerah dan APEKSI adalah sebesar 40%. Sehingga untuk indikator terimplementasikannya kerjasama lingkup dalam negeri oleh SKPD telah melampaui target capaian yang direncanakan sebesar 40%, yaitu sebesar 47,7% atau terdapat selisih positif sebesar 7,7%, bahkan telah melebihi capaian target untuk tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 45%, sehingga untuk tahun 2015 perlu kiranya dilakukan revisi target capaian kinerja. Capaian kinerja ini juga didorong oleh adanya kerjasama yang memang diwajibkan oleh undang-undang untuk dibuat dan langsung dilaksanakan seperti halnya kerjasama dengan BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, tapi juga didorong oleh program Kota Bandung, seperti antara

lain

program

bandung

memanggil,

yang

membawa

dampak

kerjasama dengan perguruan tinggi segera direspon dan ditindaklanjuti oleh hampir seluruh SKPD.


67


Tabel 3.20 Perbadingan Capaian Kinerja Tahun 2013 dan 2014

NO

1 2 3 4

MITRA KERJASAM A Antar Daerah Kementeria n/LPNK Perguruan Tinggi Badan Hukum Total

TAHUN 2013

1

P K S 0

3

2014

JUMLAH NASKAH s/d 2013

4

P K S 0

1

5

3

0

3 10

Kesber/ MoU

JUMLAH NASKAH s/d 2014

total 17

14

AKTIF

RUANG LINGKUP

IMPLE MENTA SI

AKTIF

RUANG LINGKUP

IMPLEM ENTASI

21

8

10

7

9

41

8

10

1

20

5

25

25

6

31

14

14

36

14

48

33

7

0

17

1

18

24

1

25

16

10

15

10

42

17

3

1

3

8

5

13

9

8

17

10

11

11

11

24

16

4

17

4

55

18

73

72

22

94

48

147

69

45

45

155

Kesber/ MoU

P K S 7

JUMLAH NASKAH AKTIF S/D TAHUN 2014

P K S 7

Kesber/ MoU

Kesber/ MoU

JUMLAH NASKAH AKTIF S/D TAHUN 2013

total


68


Dari Tabel tersebut, dapat dilihat bahwa perbandingan capaian kinerja unit kerja Bagian Kerjasama, untuk tahun 2013 dan 2014 adalah: 1. Naskah kerjasama yang dibuat pada tahun 2013 sebanyak 14 Naskah kerjasama terdiri dari 10 Naskah Kesepakatan Bersama/MoU dan 4 naskah Perjanjian Kerjasama, sedangkan di tahun 2014 telah dibuat 21 Naskah kerjasama terdiri dari 17 Naskah Kesepakatan Bersama/MoU dan 4 naskah Perjanjian Kerjasama. 2. Sampai dengan tahun 2013, seluruh naskah kerjasama karjasama yang telah dibuat dan terdokumentasikan di Bagian Kerjasama adalah sebanyak 73 naskah kerjasama (55 naskah Kesepakatan Bersama/MoU dan 18 naskah Perjanjian Kerjasama), dimana dari ke 73 naskah kerjasama tersebut, yang masih menjadi naskah kerjasama aktif ada sebanyak 48 Naskah kerjasama aktif dengan jumlah keseluruhan ruang lingkup kerjasama yang harus ditindaklanjuti ada 147 ruang lingkup, dan berhasil di tindaklanjuti/terimplementasikan oleh SKPD sebanyak 69 ruang lingkup. Sehingga capaian kinerja untuk tahun 2013 adalah sebesar : (69 ruang lingkup naskah kerjasama aktif ditindaklanjuti/147 ruang lingkup naskah kerjasama aktif) x 100% = 46,9% 3. Sementara itu sampai dengan tahun 2014, seluruh naskah kerjasama karjasama

yang

telah

Kerjasama

adalah

dibuat

sebanyak

dan 94

terdokumentasikan

naskah

kerjasama

di

Bagian

(72

naskah

Kesepakatan Bersama/MoU dan 22 naskah Perjanjian Kerjasama), dimana dari ke 94 naskah kerjasama tersebut, yang masih menjadi naskah kerjasama aktif sampai dengan triwulan IV adalah sebanyak 45 Naskah kerjasama aktif dengan jumlah keseluruhan ruang lingkup kerjasama yang harus ditindaklanjuti ada 155 ruang lingkup, dan berhasil di tindaklanjuti/terimplementasikan oleh SKPD sebanyak 74 ruang lingkup. Sehingga capaian kinerja untuk tahun 2014 adalah sebesar (74 ruang lingkup naskah kerjasama aktif ditindaklanjuti/155 ruang lingkup naskah kerjasama aktif) x 100% = 47,7%


69

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Tabel 3.21 Analisis Pencapaian Sasaran 7 meningkatnya implementasi kebijakan sumber daya alam Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 Tahun 2014 No 1

Indikator Kinerja Persentase SKPD/Unit Kerja yang telah melaksanakan kebijakan SDA/LH

Satuan %

Target

Reali sasi

100

-

%

Tahun 2018

%

Target n/a

100

n/a

Sasaran meningkatnya implementasi kebijakan sumber daya alam diukur melalui indikator penunjang persentase SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan kebijakan SDA/LH pada SKPD yang berhubungan dengan SDA/LH yaitu BPLH, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pemakaman dan Pertamanan serta Bappeda dengan memonitor dan pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang SDA/LH dimana formulasi dan kriteria pengukurannya belum jelas. Rumus yang digunakan saat ini adalah diukur dari jumlah SKPD yang melaksanakan kebijakan SDA/LH sedangkan kriteria belum disusun. adapun

SKPD yang melaksanakan

kebijakan tersebut sebanyak 5 SKPD yaitu BPLH, Dispertapa, Diskamtam, Bappeda dan DBMP. Mengingat Kota Bandung tidak memiliki banyak potensi SDA/LH maka pengukuran hal-hal yang dilakukan terhadap kebijakan SDA selain pada perumusan kebijakan Pemerintah Daerah juga pada penanganan masalah SDA/LH, khususnya yang terkait dengan potensi Udara, Air dan Tanah serta permasalahannya. Pada Tahun 2014 kinerja nyata pada SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan kebijakan SDA/LH pada SKPD diperoleh dari implementasi taman tematik, kolam retensi, pengelolaan sampah 3R di tingkat lingkungan pemukiman, pemanfaatan sampah untuk energy metode biodigester, pemanfaatan lahan kritis dan perencanaan bidang SDA/LH dan beberapa kebijakan lainnya, yang secara teknis dilaksanakan pada tahun 2014 dan 2015. Pada indikator ini tidak terdapat data yang dapat dibandingkan dengan

capaian

tahun

sebelumnya

dan

terdapat

kesulitan

dalam

membandingkan capaian kinerja yang sama dengan SKPD maupun dengan Kota / Kabupaten lain, serta sehubungan indikator kinerja ini belum


70

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 sepenuhnya berorietansi hasil maka diperlukan reviu kembali terhadap sasaran, indikator serta rumusan pengukurannya agar berorientasi hasil Kinerja didukung oleh Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan angggaran sebesar Rp. 501.400.000 dengan realisasi sebesar Rp.500.590.313 atau penyerapan 99.84%. Tabel 3.22 Analisis Pencapaian Sasaran 8 Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 Tahun 2014 No 1

Indikator Kinerja

Persentase SKPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan 2 Persentase SKPD yang melaksanakan PBJ melalui ULP dan BIRMS Rata-rata Capaian Kinerja

Satuan

%

Tahun 2018

%

Target

Reali sasi

%

74

74

100.00

74

100.00

%

100

100.00

100.00

100

100.00

Target

100.00

100.00

Sasaran Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan melalui 2 (dua) indikator Non Akumulatif yaitu Persentase SKPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan dan Persentase SKPD yang melaksanakan PBJ melalui ULP dan BIRMS. Pelaporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan dilakukan monitoring didasarkan pada tugas dan fungsi Bagian pembangunan dan SDA sedangkan pelaksanaan PBJ melalui ULP dan BIRMS merupakan alat kendali administrative pelaksanaan program dan kegiatan melalui proses pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% atau sesuai target. Pada indikator pertama sebagai penunjang capaian sasaran yaitu Persentase SKPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan pada tahun 2014 seluruh SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung diperoleh data bahwa 74 SKPD seluruhnya menyampaikan laporan sesuai Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 atau capaian sebesar 100%. Akan tetapi indikator ini masih berorientasi pada kegiatan/output dan pada tahun 2015 akan dilakukan perbaikan agar SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

71

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 berorientasi hasil dihubungkan dengan ketetapatan waktu pelaporan serta sesuai dengan peraturan. Bila menggunakan indikator yang sama maka capaian kinerja indikator tersebut juga mencatat seluruh SKPD/Unit Kerja menyampaikan laporan sesuai peraturan sehingga capaian sama dengan tahun 2013 sebesar 100%. Terlebih kegiatan sudah didukung oleh aplikasi PBJ dan Keuangan untuk mengetahui realisasi program/kegiatan dan keuangan. Capaian

ini

didukung

oleh

2

(dua)

program

yaitu

Program

peningkatan pengelolaan administrasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik dengan output berupa data rencana program kegiatan, data rencana paket pekerjaan, data realisasi program dan kegiatan, data realisasi bantuan provinsi, dan data realisasi dan monitoring fisik konstruksi. Dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.166.000.000 dengan penyerapan sebesar Rp.1.142.172.997 97.96%. Pada kedua indikator Persentase SKPD yang melaksanakan PBJ melalui ULP dan BIRMS merupakan amanat Perpres 70 Tahun 2012, yang pada tahun 2014 yang diukur dari jumlah paket PBJ yang difasilitasi. Pada tahun 2014 sebanyak 763 paket pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan yang telah disusun pada awal Tahun 2014 khusus untuk paket lelang dan seleksi pada 74 SKPD/unit Kerja, dan seluruh paket pengadaan tersebut difasilitasi oleh ULP Kota Bandung yang berada di Bagian Pembangunan dan SDA capaian kinerja indikator sebesar 100%. Jumlah Paket Lelang sebanyak 763 paket yang difasilitasi, yang berhasil mendapatkan penyedia barang/jasa sebanyak 731 paket dan gagal sebanyak 32 paket dengan rincian PBJ sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.23 Jenis Paket Pekerjaan PBJ Yang Dilaksanakan Melalui ULP Dan BIRMS Tahun 2014 No.

Jenis Paket Pekerjaan

Jumlah

%

1

Pekerjaan Jasa Konsultansi

168

22.98

2

Pekerjaan Konstruksi

398

54.45

3

Pekerjaan Pengadaan Barang

123

16.83

4

Pekerjaan Jasa Lainnya

42

5.75

731

100

Jumlah

Sumber : Bagian Pembangunan dan SDA Setda Kota Bandung Tahun 2014 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

72


Adapun kegiatan lelalng yang gagal mendapatkan penyedian barang dan jasa paling banyak berada di jenis paket pengadaan konstruksi dikarenakan

kurangnya

penyedia

yang

memasukan

penawaran

dan

kurangnya peminat serta waktu yang sempit untuk memproses pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Hal ini penting untuk dicermati pada masa yang akan datang agar pelaksanaan PBJ khususnya konstruksi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah tidak mengalami hambatan. Dari data dan informasi tersebut di atas dapat diketahui bahwa indikator ini masih berorietasi kegiatan/output, sehingga perlu dilakukan reviu terhadap indikator agar menjadi berorientasi hasil atau outcome. Capaian Indikator Persentase SKPD yang melaksanakan PBJ melalui ULP dan BIRMS pada tahun 2013 tidak ada pengukuran karena ULP terbentuk pada awal tahun 2014 dan BIRMS masih berada di Bappeda Kota Bandung. Bila dibandingkan dengan Kota/Kabupaten di Jawa Barat maka pelaksanaan ULP Kota Bandung Tahun 2014 termasuk pada tahun terakhir pembentukan ULP sebagaimana di amanatkan dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Sedangkan proses PBJ melalui LPSE telah dilaksanakan sejak tahun 2007 dan pada tahun 2015 dilaksanakan pemindahan operasional kegiatan BIRMS dari Bappeda ke Bagian Pembangunan dan SDA Setda Kota Bandung. Tabel 3.24 Analisis Pencapaian Sasaran 9 Meningkatnya partsipasi pihak swasta terhadap pembangunan Kota Bandung Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 Tahun 2014 No 1

Indikator Kinerja Jumlah Perusahaan/Pendonor yang berkontribusi terhadap pembangunan kota

Satuan Perusahaan /Pendonor

Target

Reali sasi

180

182

%

Tahun 2018

%

Target 101.11

260

70.00

Kota Bandung sebagai kota jasa dan tujuan wisata memiliki image yang spesial diantara kota-kota lain di Indonesia. Namun perkembangannya masih dirasakan belum memenuhi harapan ideal keamjuan sebuah kota karena masih adanya beban pembangunan yang cukup besar serta kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan infrastruktur yang semakin SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

73

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 meningkat. Oleh karena itu diperlukan dukungan semua stakeholder pembangunan (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat dan komunitas) untuk berperan aktif dan bersinergi membangun kota Bandung melalui

akselerasi kolaborasi program dan kegiatan. Program

pembangunan

berbasis

kolaborasi

merupakan

pola

pendekatan lama tapi dengan pemahaman dan akselerasi baru, artinya kolaborasi sudah lama diimplementasikan tetapi sifatnya parsial dan tidak terfokus

kepada

pemecahan

suatu

masalah,

saat

ini

kolaborasi

dimanfaatkan sebagai gelombang energi pemecahan solusi melalui pelibatan sumber daya yang ada (Uang, Pemikiran/Ide, Tenaga/Jasa, Barang) dan disesuaikan

dengan

kemampuan

yang

dimiliki

oleh

masing-masing

stakeholder dan kemudian dikemas oleh program-program dan pola-pola baru

yang

belum

pembangunan.

diimplementasikan

Tujuannya

adalah

sebelumnya

mengakomodir

dalam aspirasi

program sekaligus

melibatkan seluruh stakeholder terkait untuk mensukseskan program pembangunan. Setiap program harus berbasis kepada capaian target pembangunan kota yaitu mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2013-2018, khususnya pada Misi 4 dengan sasaran Penggunan Instrumen pembiayaan Non Konvensional dalam pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta) dengan arah kebijakan

mengembangkan

jejaring

kemitraan

dalam

pendanaan

pembangunan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Indikator Kinerja dalam program ini diukur dari seberapa banyak jumlah Perusahaan yang berkontirbusi terhadap pembangunan kota melalui SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

74

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 program TJSL. Hal tersebut untuk megukur potensi perusahaan perseroan yang

ada

di

Kota

Bandung

dapat

berkontribusi

dalam

program

pembangunan yang memiliki keterbatasan anggaran dan SDM, sekaligus mengimplementasikan regulasi tentang Program TJSL sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan sebagai pedoman pelaksana teknis dikeluarkan Peraturan Walikota Nomor 354 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012. Selain itu, sebagai wadah komunikasi antara Pemerintah dan Swasta dibentuk Forum yang berfungsi mensinkronisasi

program

kegiatan

serta

pelaporan

kegiatan

melalui

keputusan Walikota Nomor 500/Kep.686-Bag.EK/2014 tentang Forum TJSL Kota Bandung Periode 2014-2017. Berdasarkan laporan yang masuk ke Bagian Perekonomian melalui balasan Surat Edaran Nomor 500/SE.118-Bag.Ek Tanggal 24 Desember 2014 tentang Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan di Kota Bandung terdapat 182 Perusahaan telah memberikan CSR baik langsung ke masyarakat maupun malalui Pemerintah Kota Bandung. Capaian Target pada Indikator ini melebihi jumlah perusahaan yang ditargetkan sebesar 180 perusahaan atau capaian

kinerja

indikator

dan

capaian

kinerja

sasaran

sebesar 101.11%. Faktor yang mendukung tercapainya target antara lain didukung oleh beberapa kegiatan seperti: sosialisasi melalui flyer, brosur, seminar, buku dan video layanan masyarakat. Bila dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2013 berdasarkan data laporan pelaksanaan CSR dari Perusahaan yang masuk ke Bagian Perekonomian Kota Bandung berjumlah 21 Perusahaan, maka jumlah perusahaan yang berkontribusi pada tahun 2014 hampir 9 kali lipat dan bila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2018 sebanyak 80 perusahaan berkontribusi terhadap pembangunan Kota Bandung maka jumlah perusahaan sebanyak 260 dengan capaian sebesar 70,00%. Capaian Indikator

kinerja

ini

belum

dilakukan

perbandingan

pada

tingkat

Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Capaian tersebut dilaksanakan pada Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR sebagai salah satu Pembangunan Ekonomi Dengan output berupa Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

75

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Peraturan

Daerah

Kota

Bandung

Nomor

13

Tahun

2012

tentang

Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Periode 2014-2017; Buku Mari Berkolaborasi; Web TJSL; Film TJSL; Buku Monitoring dan Evaluasi Program TJSL. Kendala utama dalam program pembangunan berbasis kolaborasi adalah

aspek

monitoring

dan

birokrasi

pengadministrasian berdasarkan prosedur dan undangan

yang

berlaku. Dalam

aspek

khususnya

dalam

peraturan perundang-

monitoring

terkendala

oleh

kurangnya SDM sebagai operator dan pengawas kegiatan selain itu belum adanya

kesekretariatan

yang

dapat

mendukung

proses

monitoring.

Sedangkan dalam aspek birokrasi, terkendala proses administrasi dan jenjang

koordinasi

antar

lembaga,

hal

tersebut

dikarenakan

belum

optimalnya sosialisasi kepada SKPD dan aparat kewilayahan khususnya tentang kesepahaman prosedur/ alur program pembangunan berbasis kolaborasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tindak lanjut dari kendala tersebut, mengoptimalkan peran Form TJSL melalui penguatan SDM dan Kesekretariatan untuk mendukung kinerja Forum TJSL dalam peran monitoring dan evaluasi. Sedangkan dalam aspek prosedur, akan dilakukan komunikasi secara intensif kepada SKPD dan Kecamatan, Perusahaan dan Masyarakat tentang prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa asistensi, membuat SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

76

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 brosur / pamflet tentang mekanisme/alur program pembangunan berbasis kolaborasi dan film/video sosialisasi untuk bisa diketahui oleh publik. Tabel 3.25 Analisis Pencapaian Sasaran 10 Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 Tahun 2018

Tahun 2014 No 1 2

Indikator Kinerja

Satuan

Persentase aktivasi sub sektor ekonomi kreatif Jumlah jejaring kota kreatif Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran

%

%

Target

Reali sasi

%

18.75

18.75

100.00

43.75

42.86

Kota

-

-

-

4

-

Target

100.00

42.86

Berdasarkan RPJMD Kota Bandung tahun 2013 – 2018,Kota Bandung dihadapkan pada 9 isu strategis kota yang menjadi prioritas utama dalam arah kebijakan pengembangan Kota Bandung 5 tahun kedepan, diantaranya: 1). Masalah Lingkungan Hidup, 2). Infrastruktur, 3) pengembangan teknologi informasi, 4) pemberdayaan Masyarakat dan ketahanan Keluarga, 5) penangulangan kemiskinan, Permasalahan sosial dan pengangguran, 6) pendidikan dan Kebudayaan, 7) Kesehatan, 8) Reformasi birokrasi dan tata kelola, 9) Iklim usaha, Pariwisata dan ekonomi kreatif. Capaian Kinerja Sasaran Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif pada tahun 2014 adalah 100.00%. Kota Bandung merupakan salah satu kota kreatif di Indonesia, banyak kekuatan kreativitas di Kota Bandung yang dihasilkan baik oleh komunitas maupun individu. Setidaknya, terdapat 16 sektor industri kreatif yang secara umum marak di Kota Bandung dan sekitarnya. Dari 16 jenis jenis industri kreatif tersebut, yang paling menonjol di Kota Bandung adalah (i) desain, (ii) kerajinan tangan/kriya, (iii) arsitektur, (iv) musik, (v) seni pertunjukan, dan (vi) kuliner Dengan potensi tersebut Kota Bandung paling siap untuk menjadi kota

percontohan

sebutan Bandung menetapkan

Kota

berbasis Creative

industri City.

Bandung

kreatif

Tahun

sebagai

di

lndonesia

dengan

2008, British Council pernah projek

percontohan

dalam


77

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 pengembangan

industri

kreatif

di

kawasan

Asia

Timur

dan

Asia Tenggara. Perekonomian Kota Bandung secara signifikan dikontribusi oleh sektor ekonomi kreatif beserta sektor-sektor pendukung lainnya. Pada tahun 2007 kontribusi sektor kreatif terhadap PDRB sudah mencapai 14,46%, serta diprediksi akan terus meningkat dan menjadi salah satu lokomotif kemajuan ekonomi Kota Bandung. Kebutuhan untuk menuntaskan permasalahan ekonomi dengan mengedepankan pertumbuhan ekonomi kreatif menjadi penting, karena ekonomi kreatif lebih mengedepankan aspek nilai tambah ekonomi yang memberikan kesempatan luas kepada masyarakat dalam mencari jalan keluar dari keterbatasan sumberdaya modal dan barang. Indikator Kinerja untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai kota kreatif antara lain dengan menjalin kerjsama dengan kota-kota kreatif lainnya di Indonesia dan dunia. serta melakukan aktivasi terhadap sub sektor - sub sektor ekonomi kreatif yang ada di Kota Bandung. Kondisi eksisting sub sector ekonomi kreatif di Kota Bandung sampai dengan Tahun 2013 adalah sebanyak 3 Sub sector, target peningkatan jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang diaktivasi di Kota Bandung pada tahun 2016 adalah sebanyak 1 sub sektor dan 1 sub sektor pada tahun 2018 dan secara akumulasi menjadi 5 sub sector di tahun 2018 dn belum dilakukan perhitungan terhadap jumlah sub sektor yang diaktivasi di Kota Bandung di tahun 2013 Dalam proses pencapaian sasaran berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Koota Kreatif didukung dengan beberapa program yaitu Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah

yang

Kondusif,

Program

Koordinasi

Perumusan

dan

Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis, adapun output yang dihasilkan antara lain Kajian Model Fasilitasi Permodalan UMKM di Kota Bandung, Kajian Regulasi Nasional yang Berkaitan dengan Sektor UMKM, Kajian Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota Bandung; Seminar Internasional "Idencity", Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Kartu Cinta Bandung; Tim Pengendali

Inflasi

Daerah

(TPID)

dan

pembentukan

Tim Koordinasi

Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung; Film Ekonomi Kreatif; Buku Jejaring Kota Kreatif. faktor yang mendukung berkembangnya ekonomi kreatif di Kota Bandung diantaranya adalah Pemerintah Kota Bandung memiliki Tim SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

78

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Pengembangan Ekonomi Kreatif yang terdiri dari 4 unsur quadrohelix yaitu Pemerintah, Akademisi, Pelaku Usaha dan Komunitas yang secara bersamasama melakukan usaha untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif. Akan tetapi belum secara optimal diberdayakan. Selain itu keberadaan beberapa perguruan tinggi di Kota Bandung, memberikan dampak signifikan pula terhadap kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan kepada para pelaku ekonomi kreatif untuk selalu berinovasi dalam menciptakan kreasi-kreasi baru yang dapat diterima oleh pasar. Faktor

penghambat

dalam

mencapai

sasaran

berkembanganya

ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai kota kreatif antara lain: 1. belum optimalnya peran Tim Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung 2. Arah Kebijakan pusat belum selaras dengan daerah 3. belum tersusunnya indikator capaian kota kreatif 4. belum tersinkronisasinya target RPJMD dengan program kegiatan di SKPD 5. belum ada penetapan indikator terkait aktivasi sub sektor Tindak lanjut dari kendala yang tersebut antara lain dengan menyusun kajian indikator capaian kota kreatif, mengoptimalkan peran tim pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung, menyelenggarakan seminarseminar kreatif, melakukan koordinasi dengan SKPD-SKPD terkait Tabel 3.26 Analisis Pencapaian Sasaran 11 Terwujudnya BUMD yang sehat dan profitable Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 Tahun 2014 No 1

Indikator Kinerja

Persentase BUMD yang Sehat 2 Persentase BUMD yang Profitabel Rata-Rata Capaian Kinerja

Satuan

%

Tahun 2018

%

Target

Reali sasi

%

25

25.00

100.00

50

50.00

%

25

50.00

200.00

100

50.00

Target

150.00

50.00

Sasaran Terwujudnya BUMD yang sehat dan profitable merupakan amanat dari RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 pada Misi 4 yaitu: SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

79

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan; khususnya untuk Sasaran 4 yaitu:

Meningkatnya

Pendapatan

Asli

Daerah;

dengan Outcome jumlah pengembangan usaha daerah yang sehat dan profitable. Sebagai mana tersebut diatas, Outcome dari pengembangan BUMD terbagi menjadi dua indikator yaitu BUMD yang sehat dan BUMD yang profitable. Indikator tersebut diperoleh dari penilaian terhadap Indikator keuangan yaitu laba bersih masing-masing BUMD serta penilaian terhadap Key Performance Indikator (KPI), dimana setiap BUMD memiliki KPI tersendiri. Adapun pada tahun 2015 ini KPI BUMD tersebut sedang dalam proses penyusunan oleh Bagian Perekonomian. Urgensi dari penetapan indikator BUMD yang profitable khususnya terkait dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya pendapatan asli daerah. Apabila BUMD tidak mampu menghasilkan profit maka BUMD tersebut tidak dapat memberikan PAD melalui kewajiban dividen yang akan disetorkan, sehingga profitable merupakan target yang harus dicapai oleh setiap BUMD. Hal ini pun sejalan dengan tujuan pendirian seluruh BUMD yaitu sebagai

bentuk

disamping

investasi

untuk

untuk

mengoptimalkan

menghasilkan fungsi

sumber

layanan

pendapatan

sesuai

dengan

karakteristik masing-masing BUMD. Indikator kinerja BUMD yang sehat dipandang penting untuk menjadi bagian dari pencapaian kinerja perusahaan karena Pemerintah Kota Bandung menginginkan terwujudnya BUMD yang tidak saja mampu menghasilkan

profit

namun

juga

tetap

mengindahkan

tata

kelola

perusahaan yang baik, mampu memberikan layanan terbaik sesuai dengan bidangnya serta berkontribusi aktif didalam pembangunan. Aktivitas usaha yang hanya menitik beratkan untuk memperoleh laba dapat memiliki berbagai dampak negative atau trade off terhadap berbagai aspek lainnya seperti aspek lingkungan, sosial, kemasyarakatan, maupun internal perusahaan. Oleh sebab itu indikator BUMD yang sehat penting untuk

dijadikan

salah

satu

indikator

kinerja

disamping

indikator

pencapaian laba (profitable). Adapun tahapan pencapaian target RPJMD/Renstra adalah sebagai berikut:


80


TARGET

2014 Target

BUMD Profitable

25% atau 1 BUMD

BUMD Sehat

25% atau 1 BUMD

Capaian

2015

2016

2017

2018

Target

Target

Target

Target

50% yaitu 2 50% atau 2 50% atau 2 75% atau 3 100% atau4 BUMD (PDAM BUMD BUMD BUMD BUMD dan PD BPR) (PDAM dan (PDAM dan (PDAM, PD (PDAM, PD PD BPR) PD BPR) sehingga BPR dan BPR, PD PD Pasar) capaian kinerja Pasar, 200% Holding Company / PD Kebersihan)* 25% atau 1 BUMD (PDAM) sehingga capaian kinerja 100%

25% atau 1 BUMD (PDAM)

50% atau 2 BUMD (PDAM dan PD BPR)

50% atau 2 BUMD (PDAM dan PD BPR)

50% atau2 BUMD (PDAM dan PD BPR)

Ket *: Target RPJMD untuk BUMD yang profitable adalah 4 BUMD sedangkan Target Renstra adalah 100% dari BUMD yang ada, sehingga dimungkinkan terjadi perbedaan capaian kinerja apabila pada tahun 2018 terdapat lebih dari 4 BUMD dimana pada tahun 2015 ini sedang dibentuk BUMD Holding. Target RPJMD memiliki bobot prioritas lebih tinggi, meskipun target Renstra dinilai lebih menekankan pada aspek kualitas.

Jumlah BUMD yang sehat pada tahun 2014 sesuai dengan target yang direncanakan yaitu 1 BUMD (PDAM) atau capaian kinerja sebesar 100%, dan jumlah BUMD yang profitable pada tahun 2014 adalah 2 BUMD yaitu PDAM, PD. Pasar Bermartabat dan PD. BPR atau capaian kinerja sebesar 200% dari 1 BUMD atau melebihi target yang direncanakan. Dengan


81

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 demikian rata-rata capaian kinerja sasaran Terwujudnya BUMD yang sehat dan

profitable

adalah

sebesar150%. Bila

dibandingkan

dengan

capaian padaTahun 2013, BUMD yang dinyatakan sehat tetap tidak berubah yaitu PDAM sedangkan BUMD profitable yaitu PDAM dan PD.BPR. Capaian

serta

upaya

pencapaian

target

tersebut

diakses

melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi dimana bentuk kegiatan yang dilaksanakan seperti: evaluasi kinerja keuangan, manajerial maupun operasional, evaluasi kerjasama yang telah dilakukan, optimalisasi dan ekstensifikasi pendapatan, benchmarking, penyempurnaan SOTK dan aturan terkait, pelaksanaan berbagai kajian, serta penetapan KPI. Adapun berbagai hambatan serta upaya penyelesaian dan antisipasi yang dilakukan, antara lain: BUMD PDAM Tirtawening

PD BPR

PD Pasar

PD Kebersihan

Hambatan / Persoalan

Upaya Penyelesaian / Antisipasi

Pencapaian laba belum optimal Kebocoran masih cukup tinggi Durasi layanan tidak merata Rasio biaya operasi masih tinggi Akumulasi kerugian tinggi, ROE negative Periode collection piutang tinggi Biaya operasi tinggi Loan to Deposit rasio rendah NPL tinggi Belum optimalnya pendapatan dan laba Sertifikasi asset belum lengkap Keterbatasan SDM dan kinerja belum optimal

Kinerja keuangan belum optimal Subsidi masih cukup tinggi

Mengoptimalkan unit bisnis, menurunkan kebocoran sehingga penjualan meningkat Audit teknis, membuat District Meter Area Menurunkan kebocoran, mencari sumber air baku baru Efisiensi biaya umum dan pegawai Optimalisasi capaian profit, penghapusan utang jangka panjang, mencari berbagai sumber tambahan permodalan Mengembangkan system prabayar, peningkatan system dan intensitas penagihan Analisisbebankerja, optimalisasiupayapeningkatanpendapatan Diversifikasidanpeningkatandayatarikproduk Peningkatankualitasanalisiskreditdan prudent banking Optimalisasi sumber-sumber pendapatan seperti dari parkir, WC, reklame, diversifikasi usaha, evaluasi kerjasama yang telah dilakukan Penyediaan anggaransertifikasi asset, peningkatan koordinasi, kerjasama dengan lembaga professional / instansi terkait Penyempurnaan SOTK, recruitmen sesuai kebutuhan dan kompetensi yang memadai Evaluasi kinerja, kajian risk assessment dan kelayakan usaha, efisiensi biaya pengangkutan dengan berbagai upaya 3 R dan pengelolaan sampah di TPS, diversifikasi usaha, optimalisasi penagihan Pemisahan komponen subsidi, tipping fee dan Publik service obligation agar nilai subsidi jadi lebih akurat*


82

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Pada tahun 2014 komponen subsidi terdiri dari tipping fee TPA Sarimukti 14 milyar dan publik service obligation (layanan fasos, fasum, dan penyapuan jalan) sebesar Rp. 19 milyar serta "subsidi murni" sebesar Rp. 37 milyar. "Subsidi murni" ini pun tidak sepenuhnya diperuntukkan bagi PD. Kebersihan, karena sebagian besar merupakan subsidi bagi masyarakat,

yaitu

selisih

tarif

yang

seharusnya

ditagihkan

(±Rp.12.000/rumah/bulan) dengan actual penagihan saat ini (±Rp. 3.000 / rumah / bulan), selain itu subsidi ini juga digunakan untuk menutupi jumlah tagihan masyarakat yang tidak membayar (49% masyarakat tidak membayar retribusi kebersihan, sumber: Kajian Bappeda) Tabel 3.27 Analisis Pencapaian Sasaran 12 Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 No

Indikator Kinerja

Satuan

Tahun 2014

Tahun 2018

%

Target

Realisasi

25.000

25.335

101.34

30.794

82.27

24.000.000.000

24.769.779.828

103.21

34.964.565.680

70.84

0

0

100

0

100

1

Jumlah Orang Pendaftar Haji Per Tahun Peningkatan Rupiah 2 Penerimaan Zakat Penurunan Kejadian 3 Jumlah Konflik SARA bernuansa Agama Rata-Rata Capaian Kinerja

%

Target

102.81

84.37

Sasaran Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama

di

kota

penduduknya/masyarakatnya

Bandung, adalah

dimana

beragama

islam,

mayoritas maka

untuk

menggambarkan kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama ini digambarkan

melalui

3

(tiga)

indikator

sasaran Jumlah

Pendaftar

Haji, Peningkatan Penerimaan Zakat Per Tahun merupakan indikator penunjang sedangkan indikator Penurunan Jumlah Konflik Bernuansa SARA

merupakan

indikator

yang

diperjanjikan.

Pada

Sasaran

ini

berdasarkan hasil pengukuran diperoleh rata-rata kinerja sasaran sebesar 102.81%. Pada indikator pertama Jumlah Pendaftar Haji Tahun 2014 sebanyak 25.335 orang atau melebihi target 25.000 orang (101,34%). Apabila di SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

83

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 bandingkan dengan tahun 2013 jumlah pendaftar Haji sebanyak 24.075 orang atau mengalami kenaikan sebanyak 1.260 orang atau 5,23%. Bila dibandingkan dengan target Akhir Renstra Tahun 2018 capaian pendaftar Haji sebesar 82.27%. Kenaikan ini didukung kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota Bandung dan Kementerian Agama RI mengenai pemberian data dan informasi yang diperlukan dan kegiatan yang dilakukan. Pada indikator kedua Peningkatan Penerimaan Zakat Per Tahun adalah cerminan kesadaran masyarakat tentang kebersamaan saling tolong menolong sesama manusia melalui zakat fitrah dimana Hal ini orang yang mampu akan memberikan bantuan kepada orang yang kurang mampu. Sehingga diharapkan akan tidak ada jurang pembeda antara si kaya dan si miskin itu sendiri. Jumlah Penerimaan Zakat Fitrah pada Tahun 2014 sebesar Rp. 24.769.779.828,- melebihi target Rp. 24.000.000.000,- atau capaian kinerja indikator sebesar 103,21%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 terdapat peningkatan dari capaian sebesar Rp. 22.580.295.165,-, maka penerimaan zakat tahun 2014 meningkat sebesar Rp. 2.189.484.663,- atau 9,69%. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2018 sebesar Rp. 33.877.958.000,- maka capaian kinerja tahun 2014 adalah sebesar 70.84%.

Pada indikator ketiga Penurunan Jumlah Konflik Bernuansa SARA bila dihubungkan dalam pandangan fungsional, agama sebagai sarana mempersatukan aspirasi yang paling luhur, memberikan pedoman moral, memberikan ketenangan individu dan membuat kedamaian masyarakat, menjadi sumber tatanan masyarakat dan membuat manusia menjadi beradab, dengan tidak adanya Konflik bernuansa SARA Agama berarti menggambarkan perwujudan dari kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama. Pada tahun 2014 di Kota Bandung tidak ada konflik bernuansa SARA, hal tersebut sesuai dengan target yang direncanakan sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Walaupun demikian bukan berarti pada tahun 2014 tidak ada potensi konflik yang bernuansa SARA,


84

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 diantaranya 15 aliran keagamaan yang dianggap menyimpang dari norma agama pada beberapa agama, sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.28 Data Potensi Konflik Tahun 2013 dan 2014 No 1 2

Potensi Konflik

Agama

Tahun 2013

Tahun 2014

Islam

-

10

Non Islam

3

5

Jumlah

3

15

Sumber : Kemenag RI Kota Bandung Tahun 2014 Pada Tahun 2014 Potensi konflik bernuansa SARA meningkat 500%, hal tersebut memerlukan perhatian khusus untuk mengurangi dan mencegah

bertambahnya

potensi

konflik

bernuansa

SARA

di

Kota

Bandung. Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2014 antara lain dengan dialog/musyawarah dengan dimediasi oleh aparat kewilayahan, Polisi dan Koramil. Ada pula yang dibina

langsung

oleh

MUI

seperti

yang

dilakukan Didin

terhadap

Saepudin

yang

mengaku sebagai Nabi kemudian dimasa yang akan

datang

perlu

peningkatan koordinasi diatara stakeholder. Kondisi indikator sasaran Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragamakota Bandung terhadap capaian pada tingkat Provinsi JawabBarat pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 3.29 Capaian Indikator Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama Dibandingkan dengan Capaian Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Indikator Sasaran

Provinsi Jawa Barat

Kota Bandung

(%) Kota Bandung terhadap Provinsi Jabar


85


Indikator Sasaran Jumlah Pendaftar Haji

Provinsi Jawa Barat

Kota Bandung

(%) Kota Bandung terhadap Provinsi Jabar

372.456 orang

25.335 orang

6,08%

N/a

Rp. 24.769.779.82 8

N/a

45 kasus

15 kasus

33,33%

Penerimaan Zakat Fitrah Potensi Konflik Bernuansa SARA

Sumber : Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Setda Kota Bandung Tahun 2014 diolah Dari data di atas maka perlu upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman intern dan antarumat beragama terutama pada penurunan potensi konflik bernuansa SARA di Kota Bandung. Program kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran meningkatnya Kehidupan Harmoni Intern dan Antar Umat Beragama antara lain : 1. Program Sosial keagamaan, kegiatan Penyusunan Data Base Guru Keagamaan output : Terlaksananya Pendataan Guru Keagamaan 2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, outputnya : 1. Terlaksananya Peringatan Hari Besar Keagamaan di Kota Bandung, 2. Terlaksananya Seminar tentang Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama. 3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat, outputnya Terlaksananya silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat di Kota Bandung. 4. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, kegiatan Seminar,

Talkshow,

diskusi

Peningkatan

Wawasan,

outputnya

Terlaksananya seminarsehari tentang Qur’an Modern Bagi Masyarakat. Anggaran yang digunakan dalam menunjang sasaran Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama dari pagu sebesar Rp. 1.385.750.000,- dapat direalisasi sebesar Rp. 1.108.045.900,- atau 79,96%. Kendala-kendala dari meningkatnya Kehidupan Harmoni Intern dan Antar Umat Beragama antara lain : 1. Minimnya dialog-dialog Antar Agama SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

86

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 2. Kurangnya Pendidikan tentang Multikultural 3. Kurangnya pemahaman segi-segi persamaan dalam agama, tidak memperdebatkan segi-segi perbedaan dalam agama. 4. Kurangnya melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk agama yang berbeda. 5. Minimnya pendidikan kepada guru/pendidik dalam membentuk pribadi yang memiliki budi pekerti luhur dan akhlakul karimah. Beberapa hal yang dapat dijadikan solusi atas pemasalahan tersebut: 1. Dialog Antar Agama 2. Pendidikan Multikultural 3. Menonjolkan segi-segi persamaan dalam agama,tidak memperdebatkan segi-segi perbedaan dalam agama 4. Melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk agama yang berbeda 5. Meningkatkan pembinaan kepada guru/pendidik bidang Agama yang mengarah pada terbentuknya pribadi yang memiliki budi pekerti luhur dan akhlakul karimah. Tabel 3.30 Analisis Pencapaian Sasaran 13 Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan, kepegawaian dan sandi telekomunikasi Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 Tahun 2014 No 1 2

3 4 5

Indikator Kinerja Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti Persentase penyelesaian dokumen keuangan bagian/unit kerja tepat waktu Persentase usulan kepegawaian tepat waktu Persentase pengelolaan surat tepat waktu Indeks Kepuasan Layanan Internal Sekretariat Daerah Rata-Rata Capaian Kinerja

Satuan

%

Tahun 2018

%

Target

Reali sasi

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

Angka

62.51

63.23

101.15

82

77.11

Target

100.23

95.42


87

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Sasaran meningkatnya Kualitas pelayanan keuangan, kepegawaian dan sandi telekomunikasi di Sekretariat Daerah Kota Bandung ditunjukkan dengan

5

Inspektorat

(lima) indikator yang

kinerja,

yaitu

ditindaklanjuti

Persentase

merupakan

temuan

BPK

indikator

/

yang

diperjnajikan, sedangkan 4 (empat) indikator lainnya sebagai penunjnag yaitu Persentase penyelesaian dokumen keuangan bagian/unit kerja tepat waktu, Persentase usulan kepegawaian tepat waktu, persentase pengelolaan surat tepat waktu dan Indeks Kepuasan Layanan Internal Sekretariat Daerah. Dari hasil pengukuran pada 5 (lima) indikator tersebut walaupun tidak signifikan diperoleh rata-rata kinerja sasaran melebihi target sebesar 100.23%. Indikator pertama yaitu Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti, dalam hal ini Bagian TU Setda menginventarisir temuantemuan BPK/Inspektorat di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung dan juga tindak lanjut dari hasil temuan-temuan tersebut. Data temuan BPK/Inspektorat tersebut ditindaklanjuti dan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.31 Temuan BPK/Inspektorat dan Tindaklajutnya Tahun 2014 No

Bagian/Unit Kerja

Jumlah Temuan

2 3 4 5

6

7 8

Asisten Pemerintahan Bagian Kerjasama Daerah Bagian Pemerintahan Umum Bagian Hukum dan HAM Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Asisten Adm. Perekonomian dan Pembangunan Bagian Perekonomian Bagian Pembangunan

%

Inspektorat

BPK

Inspektorat

0

0

0

0

-

1

1

1

1

100%

0

1

0

1

100%

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

3

0

3

0

100%

0

0

0

0

-

BPK 1

Jumlah Temuan yang Ditindaklanjuti


Ket.

88


No

Bagian/Unit Kerja dan SDA Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Asisten Administrasi Umum Bagian Tata Usaha Setda Bagian Umum dan Perlengkapan JUMLAH

9 10 11 12

Jumlah Temuan

Jumlah Temuan yang Ditindaklanjuti

%

Ket.

Inspektorat

BPK

Inspektorat

4

0

4

0

100%

0

0

0

0

-

6

0

6

0

100%

2

3

2

3

100%

16

5

16

5

100%

BPK

Sumber : Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2014

Indikator ini tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2013 karena merupakan indikator baru hasil reviu pada Renstra Setda dan belum dapat dibandingkan dengan kondisi yang sama pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang juga baru memulai pengukuran kondisi sarana dan prasarana kerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan kesekretariatan. Adapun Temuan BPK/Inspektorat berdasarkan jenis temuan adalah sebagai berikut: Tabel 3.32 Jenis Temuan BPK/Inspektorat Tahun 2014 NO

JENIS TEMUAN

BPK

INSPEKTORAT

JUMLAH

%

1

Kebijakan/Tatalaksana

0

1

1

4,8%

2

Kepegawaian

1

1

2

9,5%

3

Keuangan

15

3

18

85,7%

4

Asset Daerah

0

0

0

-

16

5

21

100%

JUMLAH

Sumber : Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2014 Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diketahui temuan BPK cukup signifikan yaitu sebanyak 16 temuan atau sebesar 76,1% dari total temuan, dan temuan pada bidang keuangan sebanyak 18 temuan atau sebesar 85,7% dari total temuan. Indikator ini tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2013 karena merupakan indikator baru hasil reviu pada Renstra Setda dan belum dapat dibandingkan dengan kondisi yang sama pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang juga baru SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

89

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 memulai pengukuran kondisi sarana dan prasarana kerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan kesekretariatan dalam menunjang pencapaian opini WTP dari BPK RI. Indikator kedua yaitu Persentase penyelesaian dokumen keuangan bagian/unit kerja tepat waktu, dalam hal ini sub bagian keuangan Setda mengurusi laporan keuangan, verifikasi SPJ dan termasuk didalamnya SPP dan SPM. Berdasarkan sistem prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah didalam Permendargi Nomer 59 Tahun 2007 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.33 REKAPITULASI PENGELOLAAN DOKUMEN KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2014

No

Jenis Surat

1

Berkas Langsung (LS) Uang Persediaan (UP) Tambah Uang (TU) Ganti Uang (GU) GU Nihil dan TU Nihil JUMLAH

2 3 4 5

%

100%

Jumlah Berkas Terkelol a Tidak Tepat Waktu -

14

100%

-

-

21

21

100%

-

-

85

85

100%

-

-

34

34

100%

-

-

1262

1262

100%

-

-

Jumlah Berkas Masuk

Jumlah Berkas Terkelola Tepat Waktu

Persent ase

1108

1108

14

Sumber : Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2014

Ket

-

Capaian indikator Persentase penyelesaian dokumen keuangan bagian/unit kerja tepat waktu diukur dari jumlah berkas LS, UP, TU, GU serta GU Nihil dan TU Nihil yang diproses tepat waktu. ukuran waktu atau lama proses penyelesaian dokumen keuangan tersebut jika berkas yang masuk sudah lengkap dan dapat diselesaikan dalam waktu1 (satu) Hari. untuk mengetahui jumlah berkas dokumen keuangan diselesaikan tepat waktu sebagaimana tabel diatas pada kenyataanya setelah berkas dokumen keuangan di verifikasi telah memenuhi persyaratan, maka seluruh dokumen keuangan tersebut dapat di proses tepat waktu. Indikator ini tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2013 karena merupakan indikator baru hasil reviu pada Renstra Setda dan belum dapat dibandingkan dengan kondisi yang sama pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

90

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 yang juga baru memulai pengukuran kondisi sarana dan prasarana kerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan kesekretariatan. Indikator ketiga yaitu Persentase usulan kepegawaian tepat waktu, dalam hal ini sub bagian kepegawaian setda mengakomodir usulan yang menyangkut kepegawaian di lingkungan setda. Diukur dari usulan pegawai dan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokokpokok Kepegawaian, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.34 REKAPITULASI PENGELOLAAN DOKUMEN USULAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2014

No 1

2

3

Jenis Urusan Kepegawaian Usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Pegawai Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Usulan Permohonan Izin Belajar JUMLAH

Jumlah Berkas Kepegawaian Yang Diusulkan 186

Jumlah Berkas Kepegawaian Yang Diusulkan Terselesaikan Tepat Waktu 186

125

125

100%

10

10

100%

321

321

100%

Persentase (%)

Ket

100%

Sumber : Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2014 Indikator ini tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2013 karena

merupakan indikator baru hasil reviu pada Renstra Setda dan belum dapat dibandingkan

dengan

kondisi yang

sama pada

SKPD

di

lingkungan

Pemerintah Kota Bandung yang juga baru memulai pengukuran kondisi sarana dan prasarana kerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan kesekretariatan. Indikator keempat yaitu Persentase pengelolaan surat tepat waktu, dalam hal ini sub bagian adm. sandi dan telekomunikasi mengurusi segala macam surat menyurat dan faksimili di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Waktu pengelolaan surat sudah di sesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal, dan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:


91

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Tabel 3.35 REKAPITULASI PENGELOLAAN SURAT /NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2014

NO

1 2 3 4

JENIS SURAT

Naskah Dinas Naskah Dinas Melalui Fax Radiogram Kawat Sandi JUMLAH

JUMLAH SURAT MASUK

TERKELOLA TEPAT WAKTU

%

2351 Surat 1487 Surat

2351 Surat 1487 Surat

100% 100%

123 Berkas 3961

123 Berkas 3961

100% 100%

JUMLAH SURAT TERKELOLA TIDAK TEPAT WAKTU 0 0

0% 0%

0 -

0% -

%

KET

Sumber : Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2014 Indikator

kelima

Indeks Kepuasan layanan Internal Daerah, hasil

Sekretariat diperoleh

survey

dari

kepuasan

layanan internal dengan responden adalah sampel sebanyak 27 pegawai di lingkungan

Sekretariat

Daerah. adapun unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks

kepuasan

masyarakat

pelayanan, Persyaratan pelayanan, Kedisiplinan

petugas

adalah

sebagai

berikut Prosedur

Pelayanan, Kejelasan

petugas

pelayanan, Tanggung

jawab

petugas

pelayanan, Kemampuan petugas pelayanan, Kecepatan pelayanan, Keadilan mendapatkan pelayana, Kesopanan dan keramahan petugas, Kewajaran biaya

pelayanan, Kepastian

biaya

pelayanan, Kepastian

jadwal

pelayanan, Kenyamanan lingkungan dan Keamanan Pelayanan. Hasil pelayanan

survey internal

Sekretariat Daerah pada Tahun

2014

adalah

sebagai berikut : SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

92


Tabel 3.36 REKAPITULASI HASIL SURVEY KEPUASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2014 NILAI PER UNSUR PELAYANAN U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U10

U11

U12

U13

U14

Jumlah Nilai Per Unsur

75

76

73

69

71

69

65

71

69

64

53

65

66

70

NRR Per Unsur

2.78

2.81

2.70

2.56

2.63

2.56

2.41

2.63

2.56

2.37

1.96

2.41

2.44

2.59

NRR Tertimbang Per Unsur

0.20

0.20

0.19

0.18

0.19

0.18

0.17

0.19

0.18

0.17

0.14

0.17

0.17

0.19

Nilai Indeks

2.53

IKM Unit Pelayanan

63.23

Mutu Pelayanan

B

Kinerja Unit Pelayanan

Baik

Sumber : Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2014 Capaian IKM Pelayanan Internal Setda Kota Bandung sebesar 63.23 melebihi target yang direncanakan sebesar 62.51 atau capaian kinerja indikator sebesar 101.15%. Nilai tertinggi pelayanan internal Sekretariat Daerah yaitu pada 2 (dua) unsur meliputi Prosedur pelayanan, Persyaratan Pelayanan dan nilai terendah yang harus diperbaiki terdapat pada unsur kepastian biaya pelayanan melalui penerapan standar prosedur yang telah disusun oleh Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung. Dan Indikator ini tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2013 karena merupakan indikator baru hasil reviu pada Renstra Setda dan belum dapat dibandingkan dengan kondisi yang sama pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang juga baru memulai pengukuran kondisi sarana dan prasarana kerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan kesekretariatan


93

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Tabel 3.37 Analisis Pencapaian Sasaran 14 Meningkatnya pelayanan sarana, prasarana internal dan keprotokolan Kepala Daerah Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 Tahun 2014 No 1

Indikator Kinerja

Persentase sarana dan prasarana kondisi baik 2 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar 3 Indeks Kepuasan layanan sarana dan prasarana 4 Persentase penyelenggaraan acara protokol yang sesuai dengan SOP 5 Indeks Kepuasan acara keprotokolan Rata-Rata Capaian Kinerja

Satuan

%

Tahun 2018

%

Target

Reali sasi

%

80

88.75

110.94

90

110.94

%

80

92.68

115.85

90

115.85

Angka

70

-

n/a

75

n/a

%

100

100

100

100

100

Angka

70

-

n/a

75

n/a

Target

108.93

100.53

Sasaran penujang kinerja Sekretariat Daerah yaitu Meningkatnya pelayanan sarana, prasarana internal dan keprotokolan Kepala Daerah diukur dengan 5 (lima) indikator penunjang yaitu Persentase sarana dan prasarana kondisi baik, Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar, Indeks Kepuasan layanan sarana dan prasarana, Persentase


94

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 penyelenggaraan acara protokol yang sesuai dengan SOP dan Indeks Kepuasan acara keprotokolan dalam rangka mewujudkan pengelolaan sarana dan prasarana internal Setda dan keprotokolan di lingkungan Sekretariat Daerah. Dari 5 (lima) indikator tersebut yang dilakukan pengukuran pada 3 (tiga) indikator selain pengukuran kepuasan layanan internal dan diperoleh rata-rata kinerja sasaran sebesar 108.93% atau melebih target. Indikator pertama adalah persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik dilakukan terhadap Bangunan gedung yang menjadi aset Sekretariat Daerah Kota Bandung yang dibuktikan dengan neraca aset Sekretariat Daerah Kota Bandung. Yang disebut Sarana adalah kendaraan dan meubeulair. Yang disebut prasarana adalah bangunan, gedung dan taman (fisik). Untuk Sarana Bagian Umum dan Perlengkapan belum melakukan pengukuran pada tahun 2014. Untuk mengukur sarana dan Prasarana

yang

dipelihara

dan

dalam

kondisi

baik

dibandingkan

dengan Sarana dan prasarana keseluruhan yang digunakan di setda kota Bandung. Dalam pengukuran ini dilakukan tidak memasukan komponen sarana kendaraan dan mebelair tetapi hanya pada prasarana gedung kantor dan rumah dinas pimpinan daerah. Dengan demikian prasarana pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Bandung Tahun 2014 meliputi bangunan gedung kantor pada 4 (empat) lokasi sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.38 Prasarana yang dipelihara Di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2014 No 1 2 3 4

Uraian Gedung Balaikota Rumah Dinas Walikota Rumah Dinas Wakil Walikota Rumah Dinas Sekda Rata-Rata

Kondisi 85% 90% 90% 90% 88,75%

Sumber : Bagian Umum dan perlengkapan Setda Kota Bandung Tahun 2014 Capaian indikator sebesar 88.75% melebihi target yang direncanakan sebesar 80% atau capaian kinerja sebesar 110.94%. Capaian ini tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2013 karena merupakan indikator baru hasil reviu pada Renstra Setda dan belum dapat dibandingkan dengan kondisi prasarana kantor pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

95

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Bandung yang juga baru memulai pengukuran kondisi sarana dan prasarana

kerjanya

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban

pengelolaan

kesekretariatan. Indikator kedua yaitu Persentase pemenuhan

sarana

dan

sesuai

standar

realisasi

target

mencapai

100%,

prasarana pencapaian hal

tesebut

dilakukan sesuai dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah

dan

Peraturan

Walikota

Bandung Nomor 14 Tahun 2009 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja di

Lingkungan

Pemerintah

Kota

Bandung. idnikator ini mengukur Persentase sarana pada ruang kerja pejabat daerah antara lain Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di Sekretariat Daerah yang sesuai

standar

yang

ditetapkan

atau

lebih

sesuai

dengan

standar

sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Tabel 3.39 Ruang Kerja yang memenuhi Standar Di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2014 No 1 2 3 4 5 6

Pejabat Walikota Wakil Walikota Sekda Asisten Kabag Kasubag

Volume

Standar Ruang Kerja Sesuai Tidak Sesuai

1 1 1 3 9 26

1 1 1 3 8 23

1 3

41

37

4

Sumber : Bagian Umum dan perlengkapan Setda Kota Bandung Tahun 2014 Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa ruang kerja pejabat yang memenuhi ketentuan standar adalah sebanyak 37 ruang kerja atau capaian indikator sebesar 90.24% dan sisanya sebanyak 4 (empat) ruang kerja akan menjadi target perbaikan pada tahun 2015, ruang kerja tersebut adalah ruang kerja pada 1 Kepala Bagian dan 3 Sub Bagian.


96

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Capaian ini tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2013 karena merupakan indikator baru hasil reviu pada Renstra Setda dan belum dapat dibandingkan dengan kondisi capaian kinerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang umumnya belum melakukan pengukuran kondisi

ruang

kerja

dalam pertanggungjawaban

pengelolaan

kesekretariatan. (2) Akuntabilitas Keuangan Selama tahun 2014 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Perubahan Sekretariat Daerah Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 192,205,218,167,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 152,380,429,981,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 79.28%, dengan demikian dapat diketahui pada tahun 2014 kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 39,824,788,186,-. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kota Bandung pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.40 Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 No.

Sasaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 4 Sasaran 5 Sasaran 6 Sasaran 8 Sasaran 10 Sasaran 11 Sasaran 12 Sasaran 13 Jumlah

Pagu Anggaran 3,700,000,000 4,300,000,000 2,997,011,100 2,161,335,500 5,000,000,000 2,798,600,000 2,352,424,060 950,000,000 5,400,000,000 2,599,069,400 32,258,440,060

Realisasi Anggaran

%

3,504,806,953 3,845,317,058 2.488.217.899 1.976.463.670 1,831,853,166 2.699.778.996 2,327,736,213 940,086,190 4,695,468,915 2,442,125,759

94.72 89.43 83,02 91,45 36.64 96.47 98.95 98.96 86.95 93.96

26,751,854,819

82,93

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung pada tahun 2014. SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

97

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Untuk mengetahui efektifitas

anggaran terhadap capaian Misi

Sekretariat Daerah Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2014 sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.41 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 No. A. 1 2 3

Kategori Misi 1, SASARAN 1 Melebihi Target Sesuai target Tidak mencapai Target

Jumlah Indikator

Presentase Capaian Kinerja

2 1 -

66.67 33.33 -

Anggaran Realisasi (Rp.) 3,504,806,953

1 2 3

SASARAN 2 Melebihi Target Sesuai target Tidak mencapai Target

1 -

100.00 -

3,845,317,058

1 2 3


2 -

100.00 -

2,070,942,699

1 2 3


2 -

100.00 -

1,499,574,270

1 2 3


1 -

100.00 -

1,831,853,166

1 -

100.00 -

2,699,768,196

1 -

100.00 -

2,327,736,213

B. 1 2 3

1 2 3

MISI 2 SASARAN 8 Melebihi Target Sesuai target Tidak mencapai Target SASARAN 10 Melebihi Target Sesuai target Tidak mencapai Target

% 94.72

89.43

83,02

91,45

36.64

96.47

98.95


98


Kategori

1 2 3

1 2 3 C. 1 2 3

Jumlah Indikator


Presentase Capaian Kinerja

1 1 -

50.00 50.00 -


1 -

100.00 -

4,695,468,915

1 -

100.00 -

2,442,125,759

MISI 3 SASARAN 13 Melebihi Target Sesuai target Tidak mencapai Target

Anggaran Realisasi (Rp.) 940,086,190

% 98.96

86.95

93.96

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran dapat diketahui tingkat Efisiensi melalui table analisis efisiensi, sebagai berikut Tabel 3.42 Analisis Efisiensi No.

1

2

3 4 5

6

Sasaran Strategis

% Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran

% Penyerapan Anggaran

% Tingkat Efisiensi

Meningkatnya kinerja penyelengga raan pemerintahan daerah

114.04

94.72

19.32

Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Meningkatnya implementasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Misi Ke-2 Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan

100.00

89.43

10.57

114.39

83.02

31.37

102.16

91.45

10.71

122.25

36.64

85.61

100.00

96.47

3.53

Misi Ke-1


99


7

8 9

10

Sasaran Strategis

Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif Terwujudnya BUMD yang sehat dan profitable Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama Misi Ke-3 Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan, kepegawaian dan sandi telekomunikasi

% Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 100.00

% Penyerapan Anggaran

% Tingkat Efisiensi

98.95

1.05

150,00

98.96

51.04

100.00

86.95

13.05

100.00

93.96

6.04

Proses pencapaian Misi Sekretariat Daerah Kota Bandung sampai dengan Tahun 2014 sebagai tahun pertama Renstra 2013-2018, dapat diinformasikan uraian realisasi anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan pagu Renstra/RPJMD, sebagai berikut :


100


Tabel 3.43 Penyerapan Anggaran pada setiap Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bandung 2014-2018 No

Misi

Realisasi Anggaran tahun

Pagu Indikatif Renstra (Rp.)

2014

2015

2016

2017

2018

Jumlah

% (dari Pagu Indikatif)

Misi 1 1

Sasaran 1

55,087,117,000

4,323,555,263

-

-

-

-

4,323,555,263

7.85

2

Sasaran 2

23,062,363,742

3,845,337,058

-

-

-

-

3,845,337,058

16.67

3

Sasaran 3,4,5

40,586,446,619

5,841,710,869

-

-

-

-

5,841,710,869

14.39

4

Sasaran 6

30,525,492,000

3,330,503,517

-

-

-

-

3,330,503,517

10.91

Sasaran 7,8

26,251,929,999

4,693,514,620

-

-

-

-

4,693,514,620

17.88

6

Sasaran 9, 10, 11,

31,603,934,704

4,595,983,072

-

-

-

-

4,595,983,072

14.54

7

Sasaran 12

31,163,399,699

4,687,771,245

-

-

-

-

4,687,771,245

15.04

Sasaran 13

329,337,575,122

73,408,277,471

-

-

-

-

73,408,277,471

22.29

Sasaran 14 Jumlah Misi 1 s/d 3

300,302,575,080

47,653,776,866

-

-

-

-

47,653,776,866

15.87

867,920,833,965

152,380,429,981

-

-

-

-

152,380,429,981

17.56

5

8 9

Misi 2

Misi 3


101


BAB

PENUTUP

04

Laporan Sekretariat

Akuntabilitas

Daerah

Kota

Kinerja

Bandung

Instansi

Tahun

Pemerintah

2014

ini

(LKIP)

merupakan

pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan

Peraturan

Presiden

No.

29

Tahun

2014

tentang

Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 ini dapat menggambarkan Keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan.


102

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Dalam tahun 2014 Sekretariat Daerah Kota Bandung menetapkan sebanyak 10 (sepuluh) sasaran dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2014 hasil reviu yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran Tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 114.04% atau melampaui target Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00% atau sesuai target Sasaran 4 terdiri dari 4 indikator dengan nilai 114,39% atau melampaui target Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 102.16% atau melampaui target Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 122.25% atau melampaui target Sasaran 8 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00% atau sesuai target Sasaran 10 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00% atau sesuai target Sasaran 11 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 150.00% atau melampaui target Sasaran 12 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00% atau interpretasi memuaskan Sasaran 13 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00% atau interpretasi memuaskan Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 10 (sepuluh)

sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100% dan atau lebih yang termasuk dalam Interpretasi sesuai target dan melampaui target. Dalam Tahun Anggaran 2014 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Perubahan Sekretariat Daerah Kota Bandung

Tahun Anggaran 2014

sebesar Rp. 192,205,218,167,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 152,380,429,981,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 79.28%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014 Sekretariat Daerah Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 39,824,788,186,- atau 20,72%. Adapun anggaran belanja yang terkait dengan pencapaian sasaran tahun 2014 adalah sebesar Rp. 32.258.440.060 dengan realisasi sebesar Rp. 26.751.854.819,- atau 82,93%.


103

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 10 (sepuluh) sasaran dapat disimpulkan bahwa: -

5 (lima) sasaran atau 50.00 % dikategorikan melampaui target,

-

5 (lima) sasaran atau 50.00 % dengan kategori sesuai target, Dari 10 (sepuluh) sasaran telah ditetapkan sebanyak 17 (tujuh belas)

indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa:

-

8 (delapan) indikator kinerja atau 50% dikategorikan melampaui target

-

7 (tujuh) indikator kinerja atau 50% dengan kategori sesuai target,

-

2 (dua) indikator kinerja tidak tersedia data. Indikator yang belum dilakukan pengukuran kinerja disebabkan

belum tersedianya data dan merupakan indikator baru hasil reviu, yaitu: 1. Persentase SKPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik; 2. Persentase SKPD dengan pengelolaan pengaduan pelayanan berkriteria baik, dan Berdasarkan hasil analisis sasaran strategis pada Renstra Sekretariat Daerah terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang belum memenuhi kriteria indikator yang baik dan berorietansi hasil (outcomes),

yaitu

indikator Persentase SKPD/Unit Kerja yang telah melaksanakan kebijakan SDA/LH, Persentase SKPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan dan Persentase SKPD yang melaksanakan PBJ melalui ULP dan BIRMS. Indikator tersebut belum memiliki kriteria pengukuran yang berorientasi hasil dan masih menunjukan keluaran atau output serta belum menggambarkan kinerja yang sebenarnya ingin dicapai. Untuk menyikapi permasalahan tersebut upaya yang ditempuh adalah sebagai berikut: 1. Terhadap indikator kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan agar tidak terulang kembali maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja yang diperjanjikan, disertai dengan mekanisme pengumpulan data dan informasi yang efektif. 2. Terhadap indikator kinerja yang belum beriorientasi hasil/outcomes maka perlu diakukan reviu bersamaan dengan reviu berkala pada perencanan kinerja berikutnya Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Setda Kota Bandung Tahun 2013-2018, dan khususnya untuk tahun 2014 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Setda SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

104

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 Kota Bandung Tahun 2014 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan belum memenuhi kriteria indikator yang baik, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki. Bandung, 3 Maret 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19620429 198509 1 001


105


Lampiran 1 LKIP Setda Kota Bandung 2014 PENGUKURAN KINERJA SASARAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013-2018 TAHUN 2014 No 1

2

3

Tujuan

Sasaran

Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

1

Tertatanya produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum

2

Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi

3

Indikator Kinerja

Target 2014

Realisasi

Nilai

Kondisi Tahun 2013 3,0108

2.8999

2.9610

Satuan

Target Renstra (2018)

%

102.11

3.0185

98.10

%

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

1

Nilai LPPD

2


%

n/a

33.33

46.67

140.02

100

46.67

3

%

n/a

6.62

6.62

100.00

100

6.62

Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatnya SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran

4

Persentase Kelurahan Berkinerja Baik Prosentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah

%

n/a

27.99

27.99

100.00

100

27.99

%

100

100

100

100.00

100

100.00

Persentase SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran Persentase SKPD yang tatalaksana-nya baik

%

n/a

33.33

-

n/a

-

n/a

%

n/a

19.67

-

n/a

98.32

n/a

5

6 7


106


No

Tujuan perangkat daerah

Sasaran 4

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja 8 9 10 11 12 13

14

15 16 17 5


18 19

Persentase SKPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik Persentase SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Publik Persentase SKPD berbudaya pelayanan prima Persentase SKPD dengan pengelolaan pengaduan pelayanan berkriteria baik Persentase SKPD dengan nilai hasil survey kepuasan masyarakat di atas nilai 75,00 Persentase SKPD yang memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan publik Persentase SKPD yang berada di Zona Hijau Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI Rata-Rata IKM Kota Bandung IKM Sekretariat Daerah Persentase SKPD/Unit Kerja yang bersertifikat ISO Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung Komponen Pelaporan Kinerja Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah

%

Kondisi Tahun 2013 n/a

%

n/a

19.67

-

n/a

98.32

n/a

%

n/a

19.67

-

n/a

98.32

n/a

%

n/a

19.67

-

n/a

98.32

n/a

19.67

24.59

125.01

98.32

25.01

Satuan

%

n/a

Target Renstra (2018) 98.32

n/a

Target 2014

Realisasi

%

19.67

-

%

%

n/a

19.67

-

n/a

98.32

n/a

%

1.67

25

100

400

98.32

101.71

Angka Angka %

76.15 n/a 82.35

72.50 72.50 82.35

75.23 82.35

103.77 n/a 100

81.26 81.26 100

92.58 n/a 82.35

Angka

7.8

8.50

8.67

102.00

12.50

69.36

Angka

53.63

60.1

61.49

102.31

80.10

76.77


107


No

Tujuan

Sasaran 20

4

5

Terimplementasik annya kerjasama dalam dan luar negeri

6

Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan

7

Meningkatnya implementasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

21

meningkatnya implementasi kebijakan sumber daya alam Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan

23

9

Meningkatnya partsipasi pihak swasta terhadap pembangunan Kota Bandung

26

10

Berkembangnya

27

8

Persentase SKPD yang menerapkan manajemen akuntabilitas kinerja berkriteria baik Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang diimplementasikan

%


%

n/a

30

n/a

-

55

n/a

Persentase naskah kerjasama aktif lingkup luar negeri yang diimplementasikan Persentase SKPD/Unit Kerja yang telah melaksanakan kebijakan SDA/LH

%

n/a

10

n/a

-

25

n/a

%

n/a

100

-

100

n/a

Persentase SKPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan Persentase SKPD yang melaksanakan PBJ melalui ULP dan BIRMS Jumlah Perusahaan atau Pendonor yang berkontribusi terhadap pembangunan kota

%

74

74

74

100.00

74

100.00

%

100

100

100.00

100.00

100

100.00

Perusahaan / pendonor

21

180

182

101.11

260

70.00

%

18.75

18.75

18.75

100.00

43.75

42.86

Indikator Kinerja

22

24

25

Persentase aktivasi sub sektor

Satuan

-

Target Renstra (2018) 98.32

n/a

Target 2014

Realisasi

%

19.67

n/a

n/a


%

108


No

Tujuan

Sasaran

11

12

6

Meningkatnya kualitas administrasi keuangan, kepegawaian dan sandi telekomunikasi internal Setda

13

ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif Terwujudnya BUMD yang sehat dan profitable Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan, kepegawaian dan sandi telekomunikasi

Indikator Kinerja 28

14

Meningkatnya pelayanan

Target 2014

Realisasi

%

Target Renstra (2018)

%

Kota

n/a

-

-

-

4

n/a

Persentase BUMD yang Sehat Persentase BUMD yang Profitabel

% %

25 25

25 25

25.00 75.00

100.00 300.00

50 100

50.00 75.00

31

Jumlah Pendaftar Haji Per Tahun Peningkatan Penerimaan Zakat Penurunan Jumlah Konflik SARA bernuansa Agama Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti Persentase penyelesaian dokumen keuangan bagian/unit kerja tepat waktu Persentase usulan kepegawaian tepat waktu Persentase pengelolaan surat tepat waktu Indeks Kepuasan Layanan Internal Sekretariat Daerah

Orang

24.075

25.000

25.335

101.34

30.794

82.27

32 33 34 35 36

38 Terwujudnya pengelolaan

Kondisi Tahun 2013

29 30

37

7

ekonomi kreatif Jumlah jejaring kota kreatif

Satuan

39

Persentase sarana dan prasarana kondisi baik

Rupiah 22.580.295. 24.000.000. 24.769.779. 103.2 34.964.565. 70.84 165 000 828 680 1 Kejadia 0 0 0 100 0 100 n % n/a 100 100 100 100 100 %

n/a

100

100

100

100

100

%

n/a

100

100

100

100

100

%

n/a

100

100

100

100

100

Angka

n/a

62.51

63.23

101.15

82

77.11

%

n/a

80

88.75

110.94

90

98.61


109


No

Tujuan sarana, prasarana internal Setda dan keprotokolan Pemda

Sasaran sarana, prasarana internal dan keprotokolan Kepala Daerah

Indikator Kinerja 40 41 42 43

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar Indeks Kepuasan layanan sarana dan prasarana Persentase penyelenggaraan acara protokol yang sesuai dengan SOP Indeks Kepuasan acara keprotokolan

%


Angka

n/a

70

-

n/a

75

n/a

%

n/a

100

100

100

100

100

Angka

n/a

70

-

n/a

75

n/a

Satuan

Target 2014

Realisasi

80

92.68

115.85

%

Target Renstra % (2018) 90 102.98


110

KATA PENGANTAR LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014

Recommend Documents