Sekretariat Daerah Kota Bandung KATA PENGANTAR

Sekretariat Daerah Kota Bandung

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kota Bandung disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan

laporan

ini

merupakan

upaya

kami

untuk

menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2015, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Setda Kota Bandung yaitu : “MEWUJUDKAN BIROKRASI

PEMERINTAH

DAERAH

YANG

PROFESIONAL,

RESPONSIF DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA

MENDUKUNG

PERWUJUDAN

KOTA

BANDUNG

YANG

UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA”, sesuai yang telah ditetapkan

LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

i


dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Hasil pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan

kebijakan,

maupun

dalam

implementasi

serta

pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi

dalam

penyusunan

LKIP

Sekretariat

Daerah

Kota

Bandung Tahun 2015. Bandung,

Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19620429 198509 1 001


ii


IKHTISAR EKSEKUTIF Sekretariat Daerah Kota Bandung telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan. LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Sekretariat Daerah Kota Bandung dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tahun 2015 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Setda Kota Bandung Tahun 2013-2018, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukan keberhasilan untuk mewujudkan misi serta dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015. Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebih target >100% dan tidak mencapai target <100%. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

iii


pada masing-masing misi berdasarkan capaian pada tahun 2014 dan capaian berdasarkan target akhir Renstra tahun 2018 sebagai berikut: Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015 ditetapkan 11 sasaran dengan 19 indikator sasaran dan mengacu pada 3 misi yang ingin diwujudkan dalam tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut: Misi pertama terdiri dari 5 sasaran dengan 10 indikator sasaran Misi kedua terdiri dari 4 sasaran dengan 5 indikator sasaran Misi ketiga terdiri dari 1 sasaran dengan 3 indikator sasaran Pencapaian target Misi Renstra Tahun 2015 Tingkat Pencapaian No.

Misi

Jumlah Indikator Sasaran

1 2 3

Misi 1 Misi 2 Misi 3 Jumlah

10 5 4 19

Belum Mencapai Target (<100%) Jumlah % Jumlah % Jumlah % 8 80 1 10 1 n/a 1 20 4 80 0 0 3 75 1 100 0 0 12 63,15 6 31,57 1 5,26 Melampaui target (>100%)

Sesuai Target (100%)

Keterangan : 1 Indikator tidak tersedia data (n/a) - Capaian pada misi pertama, sebanyak 8 indikator kinerja atau 80,00% melampaui target dan 1 indikator kinerja atau 10,00% sesuai target. - Capaian pada misi kedua, sebanyak 1 indikator kinerja atau 20,00% melampaui target dan 4 indikator kinerja atau 80,00% sesuai target. - Capaian pada misi ketiga, sebanyak 3 indikator kinerja atau 75,00% melampaui target dan indikator kinerja atau 100,00% sesuai target yang ditetapkan. - 1 indikator tidak tersedia data Berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 ditetapkan 14 sasaran dengan 43 indikator sasaran dan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

iv


mengacu pada 3 misi yang ingin diwujudkan, dengan rincian sebagai berikut: Misi pertama terdiri dari 6 sasaran dengan 22 indikator sasaran Misi kedua terdiri dari 6 sasaran dengan 11 indikator sasaran Misi kedua terdiri dari 2 sasaran dengan 10 indikator sasaran Pencapaian Berdasarkan Target Misi Renstra Tahun 2013-2018 Tingkat Pencapaian Belum Sesuai Target Mencapai No. Misi (100%) Target (<100%) Jumlah % Jumlah % Jumlah % 1 Misi 1 22 11 50 3 13,63 2 Misi 2 11 3 27,27 7 63,63 1 9,09 3 Misi 3 10 4 40 5 50 Jumlah 43 18 41,86 15 34,88 1 2,32 Keterangan : 9 (Sembilan) Indikator tidak tersedia data (n/a) Jumlah Indikator Sasaran

Melampaui target (>100%)

Capaian indikator kinerja berdasarkan besaran target yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2013 -2018 sebagai berikut: - Misi pertama dengan 22 indikator sasaran diperoleh 11 indikator sasaran atau 50% melampaui target yang ditetapkan, 3 indikator sasaran atau 13,63%. - Misi kedua dengan 11 indikator sasaran diperoleh 3 indikator sasaran atau 27,27% melampaui target yang ditetapkan, 7 indikator sasaran atau 63,63% sesuai target yang ditetapkan dan 1 indikator sasaran atau 9,09% belum mencapai target. - Misi ketiga dengan 10 indikator sasaran diperoleh 4 indikator sasaran atau 40% melampaui target yang ditetapkan, 5 indikator sasaran atau 50% sesuai target. - 9 indikator tidak tersedia data /(n/a).


v


Daftar Isi Halaman Kata Pengantar ………………………………………………………………………….......

i

Ikhtisar Eksekutif …………………………………………………………………..............

iii

Daftar Isi …………………………………………………………………………………….......

vi

Daftar Tabel …………………………………………………….........................................

viii

Daftar Diagram ……………………………………………………………………..............

xi

Daftar Lampiran …………………………………………………………………………......

xii

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………....................................

1

A. Latar Belakang …………………………………............................................

1

B. Tugas Pokok dan Fungsi ....................................................................

2

C. Isu Strategis …………………….……………………………………………........

4

D. Landasan Hukum…..………………………………………………………........

5

E. Sistematika Penyusunan………………….…………………………….........

5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ......................

7

A. Perencanaan Strategis Sebelum dan Setelah Reviu................

7

1. Visi ...…………………………………………………………………………......

8

2. Misi ……………………………..................................................................

8

3. Tujuan dan sasaran .......................................................................

9

B. Indikator Kinerja Utama……………………….........................................

15

C. Perjanjian Kinerja 2015 .…………………………………………………......

17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................

20

A. Capaian Indikator Kinerja Utama ...................................................

22

B. Pengukuran,

Evaluasi

dan

Analisis

Kinerja

Sasaran

Strategis…………………………………………..…………………………….........

25

C. Akuntabilitas Keuangan ......................................................................

88


vi


BAB IV PENUTUP …………………………………………….....................

94


vii


Daftar Tabel Halaman

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 Sebelum dan Setelah Reviu……….…………………………………………………………………….

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Bandung……………………………………………………………………….

Tabel 2.3

15

Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015 …………………….......................................

Tabel 3.1

11

18

Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015 dan Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 …………………................

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014-2015 ……………………………....

Tabel 3.3

23 26

Pencapaian Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015 …………………………………......................

28

Tabel 3.4

Pencapaian Target Misi tahun 2015 …………………………...

28

Tabel 3.5

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran ……………………….

28

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Dan

Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018..........................................................................................

29

Tabel 3.7

Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan Tahun 2015 …………....

33

Tabel 3.8

Hasil Evaluasi Kinerja Kelurahan Tahun 2015 ……………..

35

Tabel 3.9

Analisis

Pencapaian

Harmonisasi Hukum

Dan

Daerah

Sasaran

Sinkronisasi Yang

2

:

Terwujudnya

Rancangan

Sesuai

Dengan

Produk

Peraturan

Perundang-Undangan, Kebutuhan Masyarakat Dan Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Dan

Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018…………………................................................ Tabel 3.10

36

Jumlah Produk Hukum Daerah Tahun 2000 s/d 2014 Dan Rencana Evaluasi Produk Hukum Tahun 2014 s/d


viii


2018............................................................................................ Tabel 3.11

39

Analisis Pencapaian Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 ……………………………..................

Tabel 3.12

Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pada SKPD

Di

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Tahun 2015……………......................................................... Tabel 3.13

47

Data Hasil Self Asesment Kepatuhan Standar Pelayanan

SKPD/Unit

Kerja

Di

Lingkungan

Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015…................. Tabel 3.14

43

49

Capaian Kinerja Sasaran 5 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Dan Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018.......................................

52

Tabel 3.15

Hasil Evaluasi AKIP Kota Bandung 2012 s/d 2014 ….......

55

Tabel 3.16

Rencana Tindak Lanjut Perbaikan SAKIP Kota Bandung

59

Tabel 3.17

Tabulasi Nilai AKIP Setda Kota Bandung Tahun 2015...

61

Tabel 3.18

Analisis

Pencapaian

Sasaran

6

:

Meningkatnya

Implementasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Dan Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018…………………………………………......................................... Tabel 3.19

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Prosentase Data

Naskah

Kerjasama

Lingkup

Dalam

Negeri

Sampai Dengan Tahun 2015............................................... Tabel 3.20

63

Analisis

Pencapaian

Sasaran

7

:

66

Meningkatnya

Implementasi Kebijakan Sumber Daya Alam Dan Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018…………………………………………………… Tabel 3.21

67

Analisis Pencapaian Sasaran 10 : Berkembangnya Ekonomi

Kreatif

Untuk

Mendukung

Tercapainya

Bandung Sebagai Kota Kreatif Dan Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 ………………..... Tabel 3.22

69

Analisis Pencapaian Sasaran 11 : Terwujudnya BUMD Yang Sehat dan Profitable Dan Perbandingan Dengan


ix


Target Akhir Renstra Tahun 2018 ……………………………...... Tabel 3.23

Analisis

Pencapaian

Sasaran

12

:

76

Terwujudnya

Kehidupan Harmoni Intern dan Antar Umat Beragama dan Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018………..........................................................................

79

Tabel 3.24

Data Potensi Konflik Tahun 2014 dan 2015 ……………......

80

Tabel 3.25

Analisis

Pencapaian

Sasaran

13

:

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan Keuangan, Kepegawaian dan Sandi Telekomunikasi dan Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 …............................................... Tabel 3.26

83

Temuan BPK / Inspektorat dan Tindakannya Tahun 2015..........................................................................................

84

Tabel 3.27

Jenis Temuan BPK / Inspektorat Tahun 2015 …………......

85

Tabel 3.28

Analisis

Pencapaian

Pelayanan

Sasaran

Sarana,

Keprotokolan

Kepala

14

:

Prasarana Daerah

dan

Meningkatnya Internal

dan

Perbandingan

Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 …................... Tabel 3.29

Prasarana Yang Dipelihara Di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2015 ………………………………..........................

Tabel 3.30

Efektifitas

Anggaran

Terhadap

Capaian

90

Penyerapan Anggaran Pada Setiap Misi Sekretariat Daerah Kota Bandung 2015-2018………………....................

Tabel 3.34

89

Misi

Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015 ………...... Tabel 3.33

88

Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015 ……………………………………………........

Tabel 3.32

87

Ruang Kerja Yang Memenuhi Standar Di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2015……………………………………

Tabel 3.31

86

91

Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Misi Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 Sampai Dengan Tahun 2015 (Tahun Kedua) …..................


92

x


Daftar Diagram Halaman Diagram 3.1

Capaian IKU……………….....................................................

24

Diagram 3.2

Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Camat Tahun 2015..

33

Diagram 3.3

Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Lurah Tahun 2015....

35

Diagram 3.4

Capaian Nilai AKIP Kota Bandung………………….............

53


xi


Daftar Lampiran Lampiran 1

Pengukuran Kinerja Sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

Lampiran 2

Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 Sekretariat Daerah


xii


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam berdayaguna,

rangka

meningkatkan

pelaksanaan

berhasil

guna,

dan

bersih

pemerintah

bertanggung

yang

jawab,

telah

diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

adalah

perwujudan

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai

tujuan

dan

sasaran

yang

telah

ditetapkan

melalui

alat

pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah Kota Bandung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan

dan

sasaran

pembangunan

yang

dilakukan

tidak

hanya

mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

1

Sekretariat Daerah Kota Bandung Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

terukur

legitimate

sehingga

penyelenggaraan

pemerintah

dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undangundang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan profesionalitas

umum, serta

azas

keterbukaan,

akuntabilitas.

Azas

azas

proporsionalitas

akuntabilitas

adalah

dan setiap

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. B. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Perda Kota Bandung No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, Sekretariat Daerah Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah Dalam LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

2

Sekretariat Daerah Kota Bandung menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat Daerah Kota Bandung mempunyai fungsi : a. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah; b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah; c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah Kota Bandung dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh : a. Asisten Pemerintahan, terdiri dari : 1. Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan : a) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah b) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan; dan c) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan. 2. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan : a) Sub

Bagian

Peraturan

Perundang-undangan

dan

Hak Asasi

Manusia; b) Sub Bagian Bantuan Hukum; c) Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum. 3. Bagian

Organisasi

dan

Pemberdayaan

Aparatur

Daerah,membawahkan: a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan; b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; c) Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja. 4. Bagian Kerjasama Daerah, membawahkan; a) Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri; dan b) Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri.


3

Sekretariat Daerah Kota Bandung b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari : 1. Bagian Perekonomian, membawahkan : a) Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi; b) Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing; c) Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah. 2. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam,membawahkan: a) Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program; b) Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana; c) Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam. 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahkan : a) Sub Bagian Sosial Keagamaan; b) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat; c) Sub Bagian Penanggulangan Kemiskinan. c. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari : 1. Dihapus 2. Dihapus 3. Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah, membawahkan: a) Sub Bagian Keuangan Setda; b) Sub Bagian Kepegawaian Setda; dan c) Sub Bagian Administrasi, Sandi dan Telekomunikasi. 4. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan: a) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan; b) Sub Bagian Protokol; dan c) Sub Bagian Perlengkapan d. Kelompok Jabatan Fungsional C. Isu Strategis Permasalahan utama yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan tugas dan fungsi nya antara lain tingginya ekspetasi terhadap layanan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dalam memberikan


4

Sekretariat Daerah Kota Bandung pelayanan kepada masyarakat Kota Bandung daam kerangka Reformasi Birokrasi. D. Landasan Hukum LAKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan

Presiden

Nomor

29

Tahun

2014

tentang

Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018. E. Sistematika Penyusunan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Setda Kota Bandung Tahun 2015 adalah :


5

Sekretariat Daerah Kota Bandung BAB I

PENDAHULUAN Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu, IKU dan Perjanjian Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Meliputi

Capaian

IKU,

Pengukuran,

Evaluasi

dan

Analisis

Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan BAB IV PENUTUP


6


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Pada penyusunan Laporan Akuntabilias Kinerja Tahun 2015 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. A. Perencanaan Strategis Sebelum dan Setelah Reviu Rencana merupakan

Strategis

dokumen

Sekretariat

yang

disusun

Daerah

Kota

melalui

Bandung

proses

adalah

sistimatis

dan

berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat Daerah Kota Bandung. Rencana

Strategis Sekretariat Daerah Kota

Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan

Sekretaris

Daerah

Kota

Bandung

Nomor

060/Kep.758-

Orpad/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana

Strategis Sekretariat

Daerah Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

7

Sekretariat Daerah Kota Bandung Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun

2013-2018

dengan

melibatkan

stakeholders

pada

saat

dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Sekretariat Daerah Kota Bandung dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Sekretariat Daerah Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. 1. Visi Visi

adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa

mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Sekretariat Daerah Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun untuk mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”. Visi Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah :

“ MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

YANG PROFESIONAL, RESPONSIF DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MENDUKUNG PERWUJUDAN KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA” 2. Misi Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Daerah Kota LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

8

Sekretariat Daerah Kota Bandung Bandung merumuskan dari 3 (tiga) misi dan misi ini menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu : a. Mewujudkan (Keunggulan) Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik; b. Mewujudkan manusia

kesejahteraan

yang

berdaya

masyarakat saing,

melalui

perekonomian

pengembangan yang

kokoh,

infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan; c. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah. 3. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebanyak 6 (enam) Tujuan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Setda Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 18 (delapan belas) menjadi 14 (empat belas) sasaran strategis setelah dilakukan Reviu. Hasil reviu pada rencana strategis Sekretariat Daerah terutama merevisi indicator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indicator juga merevisi penempatan indicator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018.


9

Sekretariat Daerah Kota Bandung Beberapa

cacatan

dan

rekomendasi

yang

diperoleh

dalam

pelaksanaan reviu Rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain : 1. Rekomendasi Bappeda Kota Bandung 

Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing.



Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus.

2. Rekomendasi Narsumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Penggabungan beberapa indikator menjadi indicator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas dan fungsi



Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan



Penambahan beberapa indikator



Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja



Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masingmasing pejabat struktural dengan penghitungan bobot dari masingmasing capaian kinerja. Sebagaimana

visi

dan

misi

yang

telah

ditetapkan,

untuk

keberhasilan tersebut ditetapkan tujuan, sasaran berikut indicator dan target Sekretariat Daerah Kota Bandung sebelum dan setelah reviu sebagai berikut :


10


Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018 Sebelum dan Setelah Reviu NO. (1) 1.

2

3

TUJUAN (2) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

Menata Produk Hukum dan meningkatkan budaya taat hukum

Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

SASARAN SEBELUM REVIU (3) 1. Meningkatnya kinerja 1. penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan 4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan 5. Terwujudnya Harmonisasi dan 2. sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah

6. Meningkatnya SKPD/ Unit Kerja 3. yang tepat fungsi dan tepat ukuran 7. Meningkatnya Standar Pelayanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit Kerja 8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan 4. Publik Kota


SASARAN SETELAH REVIU (4) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (gabungan 4 sasaran no. 1,2,3 dan 4)

1.

INDIKATOR KINERJA SEBELUM REVIU (5) Nilai LPPD

INDIKATOR KINERJA SETELAH REVIU (6) 1.

Nilai LPPD

Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kecamatan Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kelurahan Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) RW

2.

Persentase Kecamatan Berkinerja Baik

3.

Persentase Kelurahan Berkinerja Baik

Terwujudnya harmonisasi dan 5. sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Terfasilitasinya penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah

4.

Meningkatnya SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta ketatalaksanaan yang baik (gabungan sasaran 6 dan 7)

6.

Tingkat ketepatan struktur dan 6. ukuran organisasi

Prosentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah Persentase SKPD yang Tertata Kelembagaannya

7.

7.

Persentase SKPD yang tatalaksana-nya baik

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

8.

Jumlah SKPD yang melaksanakan Standar Pelayanan Rata-rata IKM Kota Bandung

8.

9.

Rata-rata IKM Setda

9.

Persentase SKPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik Persentase SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Publik

2.

3.

4.

11

5.


NO.

TUJUAN

SASARAN SEBELUM REVIU

SASARAN SETELAH REVIU

(1)

(2)

(3)

(4)

4

Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah dalam dan luar negeri

INDIKATOR KINERJA SEBELUM REVIU (5)

9. Meningkatnya akuntabilitas kinerja 5. pemerintah daerah

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

10. Meningkatnyanya fasilitasi dan koordinasi dalam Penyelenggaraan Kerjasama Daerah

Meningkatnya implementasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri (gabungan sasaran 10 dan 11)

6.

11. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi urusan kerjasama luar negeri (kerjasama sister city dan/atau dengan instansi lain di luar negeri)


10. Persentase SKPD berbudaya pelayanan prima 11. Persentase SKPD dengan pengelolaan pengaduan pelayanan berkriteria baik 12. Persentase SKPD dengan nilai hasil survey kepuasan masyarakat di atas nilai 75,00 13. Persentase SKPD yang memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan publik 14. Persentase SKPD yang berada di Zona Hijau Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI 15. Rata-Rata IKM Kota Bandung 16. IKM Sekretariat Daerah 17. Persentase SKPD/Unit Kerja yang bersertifikat ISO 10. Nilai Evaluasi AKIP Kota 18. Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung Bandung Komponen Pelaporan Kinerja 11. Nilai Evaluasi AKIP Setda 19. Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah 20. Persentase SKPD yang menerapkan manajemen akuntabilitas kinerja berkriteria baik 12. Persentase Implementasi 21. Persentase naskah kerjasama hasil kerjasama lingkup dalam aktif lingkup dalam negeri negeri yang diimplementasikan

13. Persentase Implementasi hasil kerjasama lingkup luar negeri

12

INDIKATOR KINERJA SETELAH REVIU (6)

22. Persentase naskah kerjasama aktif lingkup luar negeri yang diimplementasikan


NO.

TUJUAN

(1) 5

(2) Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan.

SASARAN SEBELUM REVIU (3) 12. Meningkatnya Capaian kinerja Kebijakan SDA/LH 13. Meningkatnya kualitas administrasi pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya alam

SASARAN SETELAH REVIU (4) 7.

Meningkatnya implementasi kebijakan sumber daya alam

8.

Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan

INDIKATOR KINERJA SEBELUM REVIU (5) 14. Prosentase Capaian Kinerja Kebijakan SDA/LH 15. Jumlah SKPD yang dikendalikan rencana dan realisasi PBJ –nya 16. Prosentase PBJ yang difasilitasi melalui ULP

14. Penggunaan instrumen 9. pembiayaan non konvensional dalam pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta) 15. Berkembangnya ekonomi kreatif 10. untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif

Meningkatnya partsipasi pihak 17. Jumlah Perusahaan yang swasta dan atau pendonor berkontribusi terhadap terhadap pembangunan Kota pembangunan kota Bandung

INDIKATOR KINERJA SETELAH REVIU (6) 23. Persentase SKPD/Unit Kerja yang telah melaksanakan kebijakan SDA/LH 24. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan 25. Persentase SKPD yang melaksanakan PBJ melalui ULP dan BIRMS 26. Jumlah Perusahaan dan atau pendonor yang berkontribusi terhadap pembangunan kota

Berkembangnya ekonomi 18. Tercapainya parameter kota 27. Jumlah aktivasi sub sektor kreatif yang meliputi kebijakan; kreatif untuk mendukung ekonomi kreatif infrastruktur; aspek hukum, HKI 28. Persentase jejaring kota tercapainya Bandung sebagai dan etika kreatif; sistem Kota Kreatif kreatif pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif

16. Terbinanya BUMD

11. Terwujudnya BUMD yang sehat dan profitable

19. Jumlah Pengembangan Usaha Daerah dan BUMD yang Sehat dan Profitable 17. Terwujudnya kehidupan harmoni 12. Terwujudnya kehidupan 20. Terwujudnya pemahaman dan intern dan antar umat beragama harmoni intern dan antar umat pengamalan agama sesuai beragama dengan agama dan keyakinan masing-masing 21. Terwujudnya toleransi dan kerukunan umat beragama

29. Jumlah BUMD yang Sehat 30. Jumlah BUMD yang Profitabel 31. Jumlah Pendaftar Haji Per Tahun

32. Peningkatan Penerimaan Zakat 33. Penurunan Jumlah Konflik SARA bernuansa Agama

6

Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada Pimpinan Daerah dan perangkat daerah

18. Meningkatnya penatausahaan Sekretariat Daerah dan Sekretariat SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung


13. Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan, kepegawaian dan sandi telekomunikasi

22. Prosentase temuan BPK / 34. Persentase temuan BPK / Inspektorat yang Inspektorat yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti 23. Jumlah SKPD / Unit Kerja 35. Persentase penyelesaian yang menerapkan dokumen keuangan penatausahaan berbasis Web bagian/unit kerja tepat waktu 36. Persentase usulan kepegawaian tepat waktu

13


NO.

TUJUAN

SASARAN SEBELUM REVIU

SASARAN SETELAH REVIU

(1)

(2)

(3)

(4)

INDIKATOR KINERJA SEBELUM REVIU (5)

14. Meningkatnya pelayanan sarana, prasarana internal dan keprotokolan Kepala Daerah


24. Tingkat tertib pengelolaan barang /asset daerah

14

INDIKATOR KINERJA SETELAH REVIU (6) 37. Persentase pengelolaan surat tepat waktu 38. Indeks Kepuasan Layanan Internal Sekretariat Daerah 39. Persentase sarana dan prasarana kondisi baik 40. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar 41. Indeks Kepuasan layanan sarana dan prasarana 42. Persentase penyelenggaraan acara protokol yang sesuai dengan SOP 43. Indeks Kepuasan acara keprotokolan


B. Indikator Kinerja Utama Salah

satu

upaya

untuk

memperkuat

akuntabilitas

dalam

penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor:

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Setda Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor : 050/Kep.152Orpad/2015 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Setda Kota Bandung Tahun 2013-2018, berdasarkan hasil Reviu IKU. Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Bandung Hasil reviu sebanyak 8 Indikator. Perubahan IKU Sekretariat Daerah sebelum dan setelah reviu sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Bandung No

Indikator Kinerja Utama Sebelum Reviu

No

Indikator Kinerja Utama Setelah Reviu

Formulasi

1

Nilai LPPD

1 Nilai LPPD

Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2

Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kecamatan

2 Persentase Kecamatan Berkinerja Baik

Jumlah Kecamatan yang memenuhi kriteria berkinerja Baik dibandingkan dengan julan Kecamatan se Kota Bandung

3

Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kelurahan

Indikator direvisi dan menjadi Indikator pendukung

-

4

Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) RW

Sedang dalam pembahasan

-


15


No 5

Indikator Kinerja Utama Sebelum Reviu Terfasilitasinya penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah

No


3 Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah

Formulasi Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan memenuhi Mekanisme Penyusunan sesuai prosedur dibandingkan dengan Jumlah seluruh Produk Hukum yang ditetapkan pada tahun berjalan

6

Tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi

Indikator pendukung

-

6

Jumlah SKPD yang melaksanakan Standar Pelayanan


-

7

Rata-rata IKM Kota Bandung

4 Persentase SKPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik

Rumus Penghitungan : Jumlah SKPD yang memenuhi kriteria dibandingkan dengan jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung x 100%

5 Rata-Rata IKM Kota Bandung

Jumlah Nilai IKM SKPD yang melaksanakan Survey Kepuasan Masarakat dibagi Jumlah SKPD yang melaksanakan Survey

8

Rata-rata IKM Setda

9

Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung

Indikator pendukung

10

Nilai Evaluasi AKIP Setda

11

Persentase Implementasi hasil kerjasama lingkup dalam negeri

12

Persentase Implementasi hasil kerjasama lingkup luar negeri


-

13

Prosentase Capaian Kinerja Kebijakan SDA/LH


-

14

Jumlah SKPD yang dikendalikan rencana dan realisasi PBJ –nya


-

15

Prosentase PBJ yang difasilitasi melalui ULP

16

Jumlah Perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan kota

17

Tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur; aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif

18

Jumlah Pengembangan Usaha Daerah dan BUMD yang Sehat dan Profitable


-

19

Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masingmasing


-

6 Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung Komponen Pelaporan Kinerja Indikator Pendukung

7 Persentase naskahkerjasama aktif lingkup dalam negeri yang di implementasikan

8 Persentase SKPD yang melaksanakan PBJ melalui ULP dan BIRMS Indikator direvisi dan menjadi Indikator pendukung

9 Jumlah aktivasi sub sektor ekonomi kreatif


Hasil Evaluasi AKIP Komponen Pelaporan Kinerja Kota sesuai dengan Permenpan No. 20/2013 tentang Juklak Evaluasi AKIP -

Jumlah SKPD yang menyusun RUP melaksanakan lelang melalui ULP dan BIRMS dibandingkan dengan seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung -

Sudah jelas

16


No

Indikator Kinerja Utama Sebelum Reviu

No


Formulasi

20

Terwujudnya toleransi dan kerukunan umat beragama


-

21

Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti


-

22

Jumlah SKPD / Unit Kerja yang menerapkan penatausahaan berbasis Web


-

23

Tingkat tertib pengelolaan barang /asset daerah


-

C. Perjanjian Kinerja 2015 Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 20132018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015 dan Perubahannya serta hasil reviu. Sekretariat Daerah Kota Bandung telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2015 dengan uraian sebagai berikut:


17


Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015 NO 1 1

2

3

4

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik


5

Meningkatnya implementasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

6


7

Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif Terwujudnya BUMD yang sehat dan profitable

8


INDIKATOR KINERJA

SATUAN TARGET

3

4 Nilai

5 2.9758

2. Persentase Kecamatan Berkinerja Baik 3. Persentase Kelurahan Berkinerja Baik 4. Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah

%

50.00

%

30.46

%

100

5. Persentase SKPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik 6. Persentase SKPD dengan nilai hasil survey kepuasan masyarakat di atas nilai 75,00 7. Rata-Rata IKM Kota Bandung 8. Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung Komponen Pelaporan Kinerja 9. Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah 10. Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang diimplementasikan 11. Persentase SKPD yang melaksanakan PBJ melalui ULP dan BIRMS 12. Persentase aktivasi sub sektor ekonomi kreatif

%

39.34

%

49.18

Angka

75.00

Angka

9.50

Angka

65.1

%

45

%

100

%

25

%

25

%

50

1. Nilai LPPD

13. Persentase BUMD yang Sehat 14. Persentase BUMD yang Profitabel

18


NO

SASARAN STRATEGIS

9

INDIKATOR KINERJA

Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama 10 Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan, kepegawaian dan sandi telekomunikasi

15. Penurunan Jumlah Konflik SARA bernuansa Agama 16. Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti

11 Meningkatnya pelayanan sarana, prasarana internal dan keptrokolan Kepala Daerah


SATUAN TARGET Kejadian

0

%

100

17. Persentase sarana dan prasarana kondisi baik

%

80

18. Persentase pemenuhan sarana dan prasa sarana sesuai standar 19. Indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana

%

80

Angka

70

19


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai

keberhasilan

atau

kegagalan

dalam

melaksanakan

misi

organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung

yang

dibuat

sesuai

ketentuan

yang

diamanatkan

dalam

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masingmasing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan

tersebut,

pengukuran

kinerja

digunakan

untuk

menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Sekretariat Daerah. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

20

Sekretariat Daerah Kota Bandung Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut : No

Capaian Kinerja

Interpretasi

1.

> 100 %

Melebihi/Melampaui Target

2.

=100 %

Sesuai Target

3.

< 100 %

Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam

laporan

ini,

Sekretariat

Daerah

Kota

Bandung

dapat

memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Setda Kota Bandung Tahun 2015 dan Indikator Kinerja Utama Setda Kota Bandung hasil reviu berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang IKU Sekretariat Daerah Kota Bandung yang menetapkan 11 (sebelas) sasaran dengan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

19 (sembilan

21

Sekretariat Daerah Kota Bandung belas) indikator kinerja (out comes dan output penting) dengan rincian sebagai berikut : 1. Sasaran 1

terdiri dari

3 indikator

2. Sasaran 2

terdiri dari

1 indikator

3. Sasaran 4

terdiri dari

3 indikator

4. Sasaran 5

terdiri dari

2 indikator

5. Sasaran 6

terdiri dari

1 indikator

6. Sasaran 7

terdiri dari

1 indikator

7. Sasaran 10

terdiri dari

1 indikator

8. Sasaran 11

terdiri dari

2 indikator

9. Sasaran 12

terdiri dari

1 indikator

10. Sasaran 13

terdiri dari

1 indikator

11. Sasaran 14

terdiri dari

3 indikator

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa

yang

menjadi

kinerja

utama

dari

instansi

pemerintah

yang

bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan

sasaran

strategis

instansi

pemerintah,

sehingga

IKU

adalah

merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Sekretariat Daerah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor : 050/Kep.152 -Bag.Orpad tentang Indikator Kinerja Utama Sekretaris Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Sekretariat Daerah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

22

Sekretariat Daerah Kota Bandung reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2015 sebagai tahun kedua Renstra dan dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2018 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015 dan Dibandingkan Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 Tahun 2014

Indikator Kinerja Utama

Satuan

1

2

1

Nilai LPPD

2

No

Renstra (2018)

Tahun 2015

Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

3

4

5

6

Nilai

2.8999


%

33.33

3

Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah

%

100

4

Persentase SKPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik

%

19.67

-

n/a

39.34

5

Rata-Rata IKM Kota Angka Bandung

72.50

75.23

103.77

75.00

75.73 100.97 81.26

93.19

6

Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung Komponen Pelaporan Kinerja

Angka

8.50

8.67

102.00

9.50

11.78 124.00 12.50

94.24

7

Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang diimplementasikan

%

40.00

48.90

122.25

45

69.59 154.64

55

8

Persentase SKPD yang melaksanakan PBJ melalui ULP dan BIRMS

%

100

100

100.00 100.00

100

2.9610 102.11 46.67

140.02

100.00 100.00

100.00 100.00


Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

Target

Capaian Kinerja (%)

7

8

9

10

11

Ket.

12

2.9758 3.0606 103.48 3.0185 101.39 50.00

60.00 120.00

100

60.00

100

100.00 100.00

100

100.00 Non

-

n/a

98.32

kumulatif

n/a

n/a

belum dilakuka n pengukur an

Telah jauh melampa ui target

100.00 Non

kumulat if

23


No

Indikator Kinerja Utama

Tahun 2014 Satuan Target

Capaian Kinerja (%)

Realisasi

Renstra (2018)

Tahun 2015 Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

Target

Capaian Kinerja (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9

Persentase aktivasi sub sektor ekonomi kreatif

%

18.75

18.75

100.00

25

25

100

43,75

57,14

Rata-Rata Capaian IKU

108.77

112.88

Ket.

12

86.56

Rata-rata Capaian IKU Setda pada tahun 2015 sebesar 108.77% atau melebihi target diluar 1 indikator yang tidak tersedia data Gambaran Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015 dapat dilihat pada diagram berikut :

Diagram 3.1

Keberhasilan

tersebut

berdasarkan

capaian

kinerja

yang

melebih/melampaui target ditunjukan pada 5 (lima) indikator yaitu Nilai LPPD dengan capaian kinerja 103.48%, pada indikator

Persentase

Kecamatan Berkinerja Baik dengan capaian kinerja 120.00%, pada indikator Rata-Rata IKM Kota Bandung dengan capaian kinerja 100.97%, pada indikator

Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung Komponen Pelaporan


24

Sekretariat Daerah Kota Bandung Kinerja dengan capaian kinerja 124.00% dan pada indikator Persentase

naskah

kerjasama

aktif

lingkup

dalam

negeri

yang

diimplementasikan dengan capaian kinerja 154.64% serta capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada 3 (tiga) indikator yaitu Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme

pembentukan

produk

hukum

daerah,

pada

indikator

Persentase SKPD yang melaksanakan PBJ melalui ULP dan BIRMS, dan pada indikator Persentase aktivasi sub sektor ekonomi kreatif. Sedangkan 1 (satu) indikator tidak tersedia data dan belum dilakukan pengukuran kinerja yaitu pada indikator Persentase SKPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik. B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis Secara umum Sekretariat Daerah Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan

dalam

Renstra

2013-2018.

Jumlah

sasaran

yang

diperjanjikan untuk mencapai visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 11 (sebelas) sasaran sasaran strategis

dengan

19

(sembilan

belas)

indikator

kinerja,

sedangkan

pengukuran indikator kinerja sasaran pada Rencana Strategis Setda yang meliputi 14 (empat belas) Sasaran dan 43 (empat puluh tiga) indikator kinerja sasaran terlampir. Tahun 2015 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah, pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015 adalah sebagai berikut:


25

Sekretariat Daerah Kota Bandung Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 - 2015

No 1

Tahun 2014

Sasaran Strategis

Tahun 2015

Tahun 2018

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi

2

3

4

Meningkatnya kinerja penyelengga raan pemerintahan daerah

1

Nilai LPPD

2

2

Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

4

3.


5

%

Target

Realisasi

%

Target

%

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Nilai

2.8999

2.9610

102.11

2.9758

3.0606

103.48

3.0185

101.39

Persentase Kecamatan Berkinerja Baik Persentase Kelurahan Berkinerja Baik Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah

%

33.3 3

46.67

140.02

50.00

60.00

120.00

100

60.00

%

6.62

6.62

100.00

30.46

44.37

145.67

100

44.3 7

%

100

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100

Persentase SKPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik Persentase SKPD dengan nilai hasil survey kepuasan masyarakat di atas nilai 75,00 Rata-Rata IKM Kota Bandung Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung Komponen Pelaporan Kinerja Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang diimplementasikan

%

19.67

-

n/a

39.34

-

n/a

98.32

n/a

%

19.67

24.59

125.01

49.18

55.74

113.34

98.32

56.69

Angka

72.50

75.23

103.77

75.00

75.73

100.97

81.26

93.19

Angka

8.50

8.67

102.00

9.50

11.78

124.00

12.50

94.24

Angka

60.1

61.49

102.31

65.1

70.79

108.74

80.1

88.38

%

30

-

n/a

45

69.59

154.64

55

n/a

Misi Ke-1 1

3

6

7 4.


8

9 5

Meningkatny a implementasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

10


26


Misi Ke-2 6

Meningkatnya 11 kualitas administrasi pembangunan

7

Berkembang nya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif Terwujudnya BUMD yang sehat dan profitable

12

Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama

15

8

9

13 14

Persentase SKPD yang melaksanakan PBJ melalui ULP dan BIRMS Persentase aktivasi sub sektor ekonomi kreatif

%

100

100.00

100.00

100

100.00

100.00

100

100

%

18.7 5

18.75

100.00

25

25

100

43.75

57.14

Persentase BUMD yang Sehat Persentase BUMD yang Profitabel Penurunan Jumlah Konflik SARA bernuansa Agama

%

25

25.00

100.00

25

50

200

50

100

%

25

75.00

300.00

50

50

100

75

66, 66

Kejadian

0

0

100.

0

0

100.

0

100

100.00

100

100.00

100

100

100

Misi Ke-3 10

11

Meningkatny a kualitas pelayanan keuangan, kepegawaian dan sandi telekomunika si Meningkatny a pelayanan sarana, prasarana internal dan keprotokolan Kepala Daerah

16

Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti

%

100

100.00

17

Persentase sarana dan prasarana kondisi baik

%

80

n/a

80

88.75

110.9 4

90

110 .94

18

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar Indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana

%

80

n/a

80

92.68

115.8 5

90

115 .85

Angka

n/a

n/a

70

63

90

75

90

19

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Sekretariat Daerah pada beberapa table berikut :


27


Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015 NO. SASARAN STRATEGIS CAPAIAN 1 Melebihi/Melampaui Target 63,15% 2 Sesuai Target 31.57% 3 Tidak Mencapai Target 5,26% Keterangan : 1 (satu) indikator sasaran tidak tersedia data (n/a)

Dari 11 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut: Tabel 3.4 Pencapaian Target Misi Tahun 2015 Tingkat Pencapaian No.

Misi

Jumlah Indikator Sasaran

Melampaui target (>100%)

Jumlah Misi 1 10 8 Misi 2 5 1 Misi 3 4 3 Jumlah 19 12 Keterangan : 1 Indikator n/a

1 2 3

% 80 20 75 63,15

Sesuai Target (100%) Jumlah 1 4 1 6

% 10 80 100 31,57

Belum Mencapai Target (<100%) Jumlah % 1 n/a 0 0 0 0 1 5,26

Dari 11 sasaran dengan 19 indikator kinerja, pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran No. A. 1 2 3

Kategori Misi 1 Melebihi/Melampaui Target Sesuai Target Tidak Mencapai Target


Jumlah Indikator

Presentase

8 1 1

80.00% 10.00% 0.00%

28


B. Misi 2 1 Melebihi/Melampaui Target 2 Sesuai Target 3 Tidak Mencapai Target C. Misi 3 1 Melebihi/Melampaui Target 2 Sesuai Target 3 Tidak Mencapai Target Keterangan : 1 Indikator n/a

1 4 -

20.00% 80.00% 0.00%

3 1 -

75.00% 100.00% 0.00%

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam

melakukan

evaluasi

kinerja,

perlu

juga

digunakan

pembandingan-pembandingan antara lain : - kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. - kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. - kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. - kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional. Selanjutnya pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja pada setiap sasaran dan indikator pada tahun 2015 serta sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2013-2018, secara rinci dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 No

Indikator Kinerja

Satuan

1

2

3

1

Nilai LPPD

Nilai

Tahun 2014 Target Realisasi 4 5

2.8999

2.9610


Tahun 2015 % 6

102.11

Target Realisasi 7 8

2.9758

3.0606

Tahun 2018 % 9

Target 10

% 11

103.48

3.0185

101.39

29

Sekretariat Daerah Kota Bandung 2 3

Persentase Kecamatan Berkinerja Baik Persentase Kelurahan Berkinerja Baik Rata-rata Capaian Kinerja

%

33.33

46.67

140.02

50.00

60.00

120.00

100

60.00

%

6.62

6.62

100.00

30.46

44.37

145.67

100

44.37

123.05

114.04

68.59

Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diukur melalui 3 indikator yang diperjanjikan yaitu Nilai LPPD, Persentase Kecamatan Berkinerja Baik dan Persentase Kelurahan Berkinerja Baik. Dari hasil pengukuran diperoleh rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 123.05% atau melebihi target. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas

dan

sinkronisasi

penyelenggaraan

pemerintahan

antara

pemerintah daerah dan Pemerintah dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Nilai LPPD Kota Bandung pada tahun 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 120-4761 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2013 adalah sebesar 3.0606 dengan kategori Sangat Tinggi, capaian tersebut melebihi target yang ditetapkan sebesar 2.9758 atau kategori Tinggi, sehingga capaian kinerja indikator nilai LPPD mencapai capaian kinerja

sebesar

103.48%.

Capaian

tersebut

meningkat

0.0996

dibandingkan capaian tahun 2014 yang mencapai nilai LPPD sebesar 2.9610. Meningkatnya capaian kinerja nilai LPPD Tahun 2015 dikarenakan penyajian data dukung LPPD yang semakin baik dan lengkap. Dan bila dibandingkan dengan target Akhir RPJMD maka capaian kinerja Nilai LPPD LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

30

Sekretariat Daerah Kota Bandung sebesar 3.0606 adalah 101.39% dari nilai 3,0185 pada Akhir RPJMD. Berdasarkan

Peringkat

dan

Status

Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintahan pada 91 (Sembilan Puluh Satu) Daerah Kota Secara Nasional, Nilai LPPD Kota Bandung Tahun 2015 berada pada urutan ke 15 (Lima Belas). Sedangkan pada tingkat Provinsi Jawa Barat berada pada urutan ke 3 di bawah Kota Cimahi dan Kota Depok. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian nilai LPPD antara lain mendorong SKPD untuk memenuhi indicator kinerja kunci dengan akurat dan tepat serta melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri. Program

penunjang

peningkatan

kinerja

pemerintahan

adalah

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya dengan pagu anggaran Rp.341.102.500,dengan realisasi sebesar Rp.326.016.000,- atau 95.58%. Persentase Kecamatan berkinerja baik pada tahun 2015 dilakukan melalui kegiatan Evaluasi Kinerja Camat yang dilaksanakan satu tahun sekali pada Bagian Pemerintahan Umum yang meliputi evaluasi bidang kualitas pelayanan publik, bidang kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, bidang ketertiban, kebersihan, keindahan dan lingkungan hidup

serta

bidang

inovasi,

kreativitas,

dan

peningkatan

indeks

kebahagiaan berikut parameter yang digunakan dalam pengukuran. Hasil evaluasi Kinerja Kecamatan Tahun 2015 diperoleh 18 (delapan belas) Kecamatan atau capaian sebesar 60.00% dari 30 Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang berkinerja baik dari 15 (lima belas) Kecamatan yang ditarget atau capaian kinerja indikatornya sebesar 120.00%. Capaian tersebut merupakan hasil pembinaan pada Kecamatan yang dilaksanakan baik langsung oleh Pimpinan Daerah maupun Bagian Pemerintahan Umum melalui berbagai kegiatan road map dan atau aksi Bandung Juara pada kewilayahan serta pemanfaatan aplikasi on line LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

31

Sekretariat Daerah Kota Bandung Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kinerja Camat Tahun 2015. Kendala yang dialami dalam melaksanakan evaluasi diantaranya masih terdapat Kecamatan yang tidak menyampaikan

laporan bulanan pelaksanaan kegiatan kewilayahan

melalui SIP Bandung Juara, yang mana sangat berpengaruh terhadap hasil evaluasi kinerja. Upaya yang dilakukan antara lain sosialisasi dan bimtek kaitan aplikasi on line SIP Bandung Juara, serta mengintensifkan pendampingan dan pembinaan kepada Kecamatan. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2018 sebesar 100% maka capaian kinerja tahun 2015 adalah sebesar 60.00% dan berlaku kondisi promosi dan degradasi pada Kecamatan dikarena kondisi Kecamatan. Indicator kinerja Kecamatan berkinerja baik meningkat sebesar 15.63% dari pencapaian tahun 2014 sebesar 46.67% yang dikarenakan telah dimanfaatkannya website SIP Bandung Juara dalam penilaian Evaluasi Kinerja Camat Tahun 2015, yang sangat memudahkan proses pelaporan, perekapan laporan, dan verifikasi laporan bulanan dan tahunan Kecamatan. Indicator kinerja Kecamatan berkinerja baik belum dapat dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lain di Provinsi Jawa Barat karena belum ditemui indicator yang sama. Kecamatan yang berkinerja baik memperoleh raport hijau pada rentang nilai 75-100, sedangkan yang lainnya raport kuning dan merah, data Kecamataan yang memperoleh raport hijau sebanyak 18 Kecamatan yaitu Kecamatan Panyileukan, Buahbatu, Cinambo, Cibiru, Arcamanik, Lengkong, Bandung Wetan, Sukajadi, Antapani, Rancasari, Bandung Kidul, Cibeunying Kaler, Sukasari, Mandalajati, Sumur Bandung, Ujungberung, Astana Anyar, dan Andir. Selebihnya 10 Kecamatan berada memperoleh raport Kuning dan 2 Kecamatan memperoleh raport Merah sebagaimana tabel berikut :


32

Sekretariat Daerah Kota Bandung Tabel 3.7 Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan Tahun 2015 No. 1 2 3

Raport Hasil Evaluasi Kinerja

Jumlah Kecamatan

Persentase (%)

18 10 2 30

60.00 33.33 6.67 100%

Hijau Kuning Merah Jumlah

Sumber : Bagian Pemerintah Umum Setda Kota Bandung 2015

Diagram 3.2

HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA CAMAT TAHUN 2015 67 6. 3 .3 33

60

Hijau

Kuning

Merah


Pada

Kecamatan

yang

memperoleh

raport

kuning

umumnya

kekurangan nilai kinerja berada pada bidang ketertiban, kebersihan, keindahan,

dan

lingkungan

hidup.

Sedangkan

Kecamatan

yang

memperoleh raport merah dikarenakan tidak menyampaikan data laporan bulanan secara lengkap melalui SIP Bandung Juara. Upaya yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang yakni mengintensifkan pendampingan dan pembinaan kepada Kecamatan merujuk pada target


33

Sekretariat Daerah Kota Bandung kinerja yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Bandung di Kewilayahan, khususnya pada bidang ketertiban, kebersihan, keindahan, dan lingkungan hidup, serta melaksanakan sosialisasi dan bimtek kaitan aplikasi on line SIP Bandung Juara. Program pendukung capaian kinerja adalah Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah dengan Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.407.550.000,- dengan realisasi sebesar Rp.401.089.859,- atau penyerapan sebesar 98.41%. Indikator Persentase Kelurahan berkinerja baik pada tahun 2015 diukur melalui beberapa komponen dan indicator kinerja. Capaian Kinerja Kelurahan berkriteria baik pada tahun 2015 adalah sebanyak 67 Kelurahan dari 151 Kelurahan di Kota Bandung atau 44.37%. Capaian tersebut melebihi target yang direncanakan sebesar 30.46% sehingga capaian kinerja Kelurahan berkinerja baik adalah 145.67%. Komponen dan kriteria evaluasi Kelurahan tahun 2015 meliputi evaluasi bidang kualitas pelayanan publik, bidang kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, bidang ketertiban, kebersihan, keindahan dan lingkungan hidup serta bidang inovasi, kreativitas, dan peningkatan indeks kebahagiaan berikut parameter yang digunakan dalam pengukuran sama dengan instrument yang digunakan dalam Evaluasi Kinerja Kecamatan, sehingga permasalahan dan solusi tidak jauh berbeda dengan Kecamatan. Capaian tersebut merupakan hasil pembinaan pada Kelurahan yang dilaksanakan baik langsung oleh Pimpinan Daerah maupun Bagian Pemerintahan Umum melalui berbagai kegiatan road map dan atau aksi Bandung Juara pada kewilayahanserta pemanfaatan aplikasi on line Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kinerja Lurah Tahun 2015. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2018 maka capaian kinerja tahun 2015 adalah sebesar 44.37% dan berlaku kondisi

promosi

dan

degradasi


pada

Kelurahan

dikarena

kondisi

34

Sekretariat Daerah Kota Bandung Kelurahan. Indicator kinerja Kelurahan berkinerja baik meningkat sebesar 37.75% dari pencapaian tahun 2014 sebesar 6.62% yang dikarenakan telah dimanfaatkannya website SIP Bandung Juara dalam penilaian Evaluasi Kinerja Lurah Tahun 2015, yang mana sangat memudahkan proses pelaporan, perekapan laporan, dan verifikasi laporan bulanan dan tahunan Kelurahan. Indicator kinerja Kelurahan berkinerja baik belum dapat dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lain di Provinsi Jawa Barat karena belum ditemui indicator yang sama. Kelurahan yang berkinerja baik memperoleh raport hijau pada rentang nilai 80-100, sedangkan yang lainnya raport kuning dan merah. Secara utuh jumlah Kelurahan hasil evaluasi tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.8 Hasil Evaluasi Kinerja Kelurahan Tahun 2015 No. Raport Hasil Evaluasi Kinerja Jumlah Kelurahan 1 2 3

Hijau Kuning Merah

Persentase (%)

67 57 27 151

Jumlah

44.37 37.74 17.89 100%


Diagram 3.3

HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA LURAH TAHUN 2015 9

,8 17

7 ,3

44 , 37

74

Hijau

Kuning

Merah

Sumber : Bagian Pemerintah Umum Setda Kota Bandung 2015 LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

35

Sekretariat Daerah Kota Bandung Pada Kelurahan yang memperoleh raport kuning dan merah umumnya kekurangan nilai kinerja berada pada kriteria bidang ketertiban, kebersihan, keindahan dan lingkungan hidup serta tidak menyampaikan data laporan bulanan secara lengkap melalui SIP Bandung Juara. Upaya yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang selain meningkatkan pelaksanaan pembinaan Kelurahan merujuk pada target kinerja yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Bandung di Kewilayahan, khususnya pada bidang K3 dan lingkungan hidup,

melaksanakan sosialisasi dan

bimtek kaitan aplikasi on line SIP Bandung Juara, serta mengusulkan penempatan aparatur/personil yang mahir komputer dan IT di Kelurahan pada tahun anggaran 2016. Program pendukung capaian kinerja adalah Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah dengan Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan dengan pagu anggaran sebesar Rp.334.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.320.990.350,- atau penyerapan sebesar 95.96%. Tabel 3.9 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Terwujudnya Harmonisasi Dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan, Kebutuhan Masyarakat Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 No Indikator Kinerja Satuan 1

1

2

Prosentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundangundangan dan kebutuhan masyarakat

Tahun 2014

3


%

27.99

27.99


Tahun 2015 % 6

100.00

Target Realisasi % 7 8 9 43.28 43.28 100.00

Tahun 2018 Target 10 100

36

% 11 100.00

Sekretariat Daerah Kota Bandung 2

Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah Rata-rata Capaian Kinerja

%

100

100

100.00

100

100

100.00

100.00

Maksud

dari

harmonisasi

100

100.00

100.00

dalam

hukum

adalah

100.00

mencakup

penyesuaian rancangan produk hukum daerah. Sedangkan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk hukum daerah tidak tumpang tindih, saling melengkapi, saling terkait, dan semakin rendah jenis

pengaturannya

maka

semakin

detail

dan

operasional

materi

muatannya. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam

melakukan

evaluasi

kinerja,

perlu

juga

digunakan

pembandingan-pembandingan antara lain : - Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Untuk indikator prosentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron

dengan

peraturan

perundang-undangan

dan

kebutuhan

masyarakat, capaian kinerja nyata indikator tersebut melalui kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah pada Tahun 2015 mencakup Peraturan Daerah yang diterbitkan pada Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2005 sebagaimana direncanakan, meliputi sebanyak 41 buah Peraturan Daerah atau 15,30% dari 268 Peraturan Daerah yang akan dilakukan evaluasi. - Jumlah Peraturan Daerah yang harus dicabut berdasarkan hasil evaluasi tersebut sebagai berikut :


37

Sekretariat Daerah Kota Bandung a. Peraturan Daerah

yang diterbitkan pada Tahun 2003 setelah

dilakukan evaluasi direkomendasikan sebanyak 4 (empat) buah Peraturan Daerah harus dicabut karena sudah tidak harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat; b. Peraturan Daerah


dilakukan evaluasi direkomendasikan sebanyak 13 (tiga belas) buah Peraturan Daerah harus dicabut karena sudah tidak harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat c. Peraturan Daerah


dilakukan evaluasi direkomendasikan sebanyak 4 (empat) buah Peraturan Daerah harus dicabut karena sudah tidak harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat; - Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2015 Peraturan Daerah

yang dilakukan harmonisasi dan

sinkronisasi melalui kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah sebanyak 41 buah Peraturan Daerah atau 15,30% dari 268 Peraturan Daerah. - Sedangkan Tahun 2014 yang sudah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi

sebanyak 75 buah Peraturan Daerah

atau 27,99%

sehingga capaian pada Tahun 2015 sebanyak 43,28% (penjumlahan dari Tahun 2014 dan Tahun 2015). Sasaran Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, ditunjukan dengan 2 (dua) indikator yaitu indikator Prosentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan

dan

kebutuhan

masyarakat

serta

indikator Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan


38

Sekretariat Daerah Kota Bandung mekanisme pembentukan produk hukum daerah. Berdasarkan hasil pengukuran diketahui rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%. Pada indikator pertama produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron

dengan

Peraturan

Perundang-undangan

dan

kebutuhan

masyarakat sebagai indikator penunjang diukur berdasarkan kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi, serta dibatasi pada produk hukum berupa Peraturan Daerah yang diterbitkan sejak Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2014. Adapun Jumlah dan rencana kegiatan evaluasi produk hukum daerah direncanakan sebagaimana table berikut :

Tabel 3.10 Jumlah Produk Hukum Daerah Tahun 2000 s/d 2014 dan Rencana Evaluasi Produk Hukum Tahun 2014 s/d 2018 NO

Tahun

1 2000 2 2001 3 2002 4 2003 5 2004 6 2005 7 2006 8 2007 9 2008 10 2009 11 2010 12 2011 13 2012 14 2013 15 2014 Jumlah Seluruhnya

Jumlah Perda 12 32 31 9 21 11 8 18 16 30 14 19 27 12 8 268

Keterangan Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2014 Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2015 Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2016 Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2017 Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2018

Sumber : Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bandung Tahun 2014

Pada Indikator kedua Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah, LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

39

Sekretariat Daerah Kota Bandung mulai tahun 2015 dilakukan penataan dalam penyusunan produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan

produk

Hukum

Daerah,

hal

ini

dimaksudkan

agar

memenuhi hal-hal sebagai berikut : 1. Terwujudnya

tertib

pembentukan

peraturan

perundang-undangan

dengan telah dilakukan melalui mekanisme Program Legislasi Daerah, sehingga pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan dengan terencana dan terpadu mulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan,

pembahasan,

pengesahan,

pengundangan

dan

penyebarluasan sampai dengan saat ini; 2. Dalam perumusan Raperda pasca penetapan Program Legislasi Daerah ditindaklanjuti dengan Instruksi Walikota; 3. Penyusunan dalam penetapan Program Legislasi Daerah dan Instruksi Walikota dilaksanakan setiap tahun sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang APBD; 4. Setiap usulan Raperda yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Daerah disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemrakarsa kepada Walikota sesuai dengan jadwal agenda pembahasan dalam Program Legislasi Daerah secara tepat waktu; 5. Setiap Raperda yang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemrakarsa sebelum disampaikan Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilakukan pembahasan terlebih dahulu oleh Tim Asistensi pembahasan Lembaran Kota dan Raperda; 6. Setiap produk hukum daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandung dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. Seluruh produk hukum daerah yang telah diterbitkan dilakukan evaluasi secara bertahap oleh Tim Evaluasi produk hukum daerah; 8. Meningkatan kesadaran hukum aparat dan masyarakat melalui pubikasi LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

40

Sekretariat Daerah Kota Bandung produk hukum dan penyuluhan hukum terpadu; 9. Seluruh

produk

hukum

daerah

yang

sudah

diterbitkan

telah

disosialisasikan dan dipublikasikan setiap tahun melalui media JDIH online, website http://jdihbagian hukum.bandung.go.id. Pada tahun 2015 jumlah produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah (Perda) yang telah sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah adalah sebanyak 11 (sebelas) Peraturan Daerah dari 16 (enam belas) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda). Dengan demikian capaian kinerja indikator rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah adalah 100%. Hal-hal

yang

sedang

dan

akan

dilaksanakan

dalam

upaya

meningkatkan penataan dalam penyusunan produk hukum daerah (Perda) yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif diantaranya melalui: 1. Pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 2. Peningkatan evaluasi produk hukum daerah khususnya terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat; 3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum dan HAM bagi aparatur dan masyarakat melalui Peningkatan intensitas sosialisasi dan publikasi dan penyuluhan hukum terpadu. Hal-hal yang menunjang capaian kinerja sasaran Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, selain ketersediaan anggaran yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : Program LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

41

Sekretariat Daerah Kota Bandung Penataan Peraturan Perundang-undangan; Program Pembangunan Produk Hukum Daerah dengan out put kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah, Kajian Peraturan Perundang-undangan, Legislasi Rancangan Peraturan Daerah, Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah, Fasilitasi

Pelaksanaan

RANHAM,

Koordinasi/Konsultasi

Penyusunan

Produk Hukum Daerah, Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Perundangundangan, Pemberian Bantuan Hukum dan Publikasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan. Faktor penghambat yang dialami, antara lain : 1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja; 2.

Masih

lemahnya

pemahaman

tupoksi

para

aparat

pemerintah

mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi; 3.

Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh

pemerintah

pusat

yang

tidak

diikuti

dengan

peraturan

pelaksanaanya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda. Yang akan ditempuh Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam rangka mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas adalah dengan merumuskan kebijakan-kebijakan sebagai berikut : 1. Terciptanya sistem hukum dan kesadaran hukum, kemampuan aparat serta sarana dan prasarana hukum sehingga penerapannya dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan efisien; 2. Mendorong SKPD selaku leading sektor untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah, inventarisasi penyempurnaan Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 3. Terwujudnya jaminan dan perlindungan HAM; 4. Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum yang mudah dan cepat; 5. Penyusunan produk hukum daerah (PERDA) sesuai dengan kebutuhan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

42

Sekretariat Daerah Kota Bandung pemerintah dan masyarakat. Solusi/rekomendasi terkait dengan kurang optimalnya koordinasi maka

perlu

penyusunan ketentuan

ditingkatkan produk

dalam

pemahaman

hukum

daerah

Undang-Undang

SKPD

terhadap

terutama

Perda

Nomor

12

Tahun

mekanisme sebagaimana

2011

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah Tabel 3.11 Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Perbadingan Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 No Indikator Kinerja Satuan 1

1

2

3

2

3 %

Tahun 2014 Target 4

Persentase SKPD 19.67 yang pengelolaan pelayanan publiknya baik % Persentase SKPD 19.67 dengan nilai hasil survey kepuasan masyarakat di atas nilai 75,00 Angka 72.50 Rata-Rata IKM Kota Bandung

Tahun 2015 % 6

-

n/a

39. 34

-

24.59

125.01

49. 18

55.74

113.34 98.32

56.69

75.23

103.77

75. 00

75.73

100.97 81.26

93.19

107.6

74.94

Rata-Rata Capaian Kinerja


Tahun 2018

Realisasi 5

114.39

% 9

Target 10

% 11

n/a

98.32

n/a

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik diukur dengan 3 (tiga) indikator yang umumnya menggunakan kriteria Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan indicator lainnya yang disusun melalui hasil reviu renstra dan IKU Setda Kota Bandung tahun 2015. Dari keseluruhan indicator yang disusun tersebut terdapat 3 indikator yang diperoleh data yang cukup untuk dilakukan pengukuran sedangkan 1 indikator lainnya telah dilakukan pengolahan data. Persentase SKPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pemenuhan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Perda Kota Bandung LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

43

Sekretariat Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik, indicator ini diukur dengan kriteria yang tercantum dalam Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) terutama pada area ketatalaksanaan dan pelayanan public, secara teknis kriteria PMPRB disusun secara berjenjang sebagai berikut : 1. Melaksanakan minimal 3 dari 5 kriteria indikator penerapan Standar Pelayanan Publik 2. Melaksanakan minimal 3 dari 5 kriteria indikator budaya pelayanan prima 3. Melaksanakan minimal 4 dari 5 kriteria indikator pengelolaan pengaduan masyarakat 4. Telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat minimal 2 tahun secara berkesinambungan 5. Berada pada zona hijau standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI berdasarkan hasil self assesment dan atau penilaian pihak independent Rincian masing-masing kriteria tersebut, sebagai berikut : 1. Penerapan Standar Pelayanan Publik dengan Kriteria Pengukuran : wajib No. 1,2 dan 3 a. Terdapat kebijakan standar pelayanan b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan e. Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP 2. Budaya pelayanan prima, dengan kriteria Pengukuran a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima (contoh : kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima) b. Informasi tentang pelayanan mudah di akses melalui berbagai media c. Telah terdapat sistem saksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi e. Telah terdapat inovasi pelayanan 3. Pengelolaan pengaduan masyarakat, dengan Kriteria Pengukuran : a. Terdapat media pengaduan pelayanan b.Terdapat SOP pengaduan pelayanan c. Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

44

Sekretariat Daerah Kota Bandung d.Telah dilakukan tindaklanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan e. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan Upaya pengumpulan data kinerja telah dilakukan pada bulan Januari 2016 tetapi data yang diperoleh belum cukup untuk mengukur capaian kinerja indicator kinerja Persentase SKPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan target akhir renstra serta belum diperoleh data pembanding dengan Kota/kabupaten lain. Pengukuran pada indicator Persentase SKPD dengan nilai hasil survey kepuasan masyarakat di atas nilai 75,00, Persentase SKPD yang berada di

Zona Hijau

Standar Kepatuhan

Pelayanan

Publik Versi

Ombudsman RI, Rata-Rata IKM Kota Bandung, IKM Sekretariat Daerah dan Persentase SKPD/Unit Kerja yang bersertifikat ISO. Dari hasil pengukuran 3 indikator tersebut diperoleh rata-rata kinerja sasaran sebesar 107.6%. atau melebihi target. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran tahun 2014 capaian tersebut menurun signifikan lebih dari 78 poin. Pada indicator Persentase SKPD dengan nilai hasil survey kepuasan masyarakat di atas nilai 75,00 dengan menggunakan pedoman survey SK Menpan No 25 tahun 2004 ditargetkan sebanyak 30 SKPD atau 49.18% yang memperoleh capaian IKM diatas 75,00 pada Tahun 2015 terdapat 34 SKPD/Kecamatan atau 55.74% memperoleh nilai IKM sama atau lebih dari 75,00, sehingga capaian kinerja indicator adalah sebesar 113.34%. Capaian kinerja tersebut menurun bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya sebesar 125.01%, tetapi secara riil jumlah SKPD yang memperoleh nilai IKM diatas 75,00 bertambah signifikan sebanyaak 20 SKPD atau meningkat dari 14 SKPD pada tahun 2014 menjadi 34 SKPD pada tahun 2015. Jumlah SKPD tersebut belum termasuk 4 SKPD yang melakukan pengukuran dengan metode survey tingkat kepentingan dan kepuasan. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra maka capaian LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

45

Sekretariat Daerah Kota Bandung tersebut telah mencapai 56.69%, dan belum terdapat data pembanding dengan Kota/Kabupaten lain. Pada tahun 2015 indicator Rata-Rata IKM Kota Bandung ditargetkan rata-rata IKM Kota Bandung sebesar 75.00 dan berdasarkan hasil evaluasi hasil

survey

diketahui

bahwa

Kecamatan

sangat

dominan

dalam

menyampaikan laporan hasil survey IKM diperoleh rata-rata IKM sebesar 75.73 atau hanya meningkat sebesar 0.50 point dari capaian tahun 2014 sebesar 75.23, dengan demikian maka capaian kinerja indicator ini pada tahun 2015 bila dibandingkan dengan target yang direncanakan adalah sebesar

100.97%

atau

melebih

target

yang

direncanakan.

Bila

dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 81.26 maka capaian tersebut mencapai 93.19%. Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan Amanat UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kota Bandung

telah pula

mengamanatkan pelayanan publik yang berorientasi pada Kepuasan masyarakat dalam RPJMD Tahun 2013-2018 yang hasilnya diperoleh melalui melalui pengukuran kepuasan pelayanan masyarakat kota pada seluruh unit layanan SKPD. Berdasarkan

hasil

survey

kepuasan

masyarakat

pada

SKPD

diperoleh rata-rata IKM Kota Bandung, SKPD yang menyampaikan data hasil

survey

sebanyak

54

SKPD/Unit

Kerja,

sebanyak

50

SKPD

menggunakan metode survey kepuasan masyarakat berdasarkan SK. Menpan Nomor 25 Tahun 2004 dan 4 SKPD menggunakan metode analisis kesejangan tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan. Rekapitulasi hasil pengukuran survey kepuasan masyarakat dengan berbagai metode tersebut sebagaimana tabel berikut :


46

Sekretariat Daerah Kota Bandung Tabel. 3.12 Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pada SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 1.

BERDASARKAN SK. MENPAN NOMOR 25 TAHUN 2004

NO.

NAMA SKPD

NILAI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Sekretariat Daerah Inspektorat; Sekretariat DPRD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat; Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; Dinas Pendidikan; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Perhubungan; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya; Dinas Bina Marga dan Pengairan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran; Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Dinas Pelayanan Pajak; Dinas Pemuda dan Olah Raga; Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; RSUD Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak; Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut. Kecamatan Sukajadi; Kecamatan Cidadap; Kecamatan Coblong; Kecamatan Bandung Wetan; Kecamatan Cibeunying Kidul; Kecamatan Kiaracondong; Kecamatan Batununggal; Kecamatan Lengkong; Kecamatan Regol; Kecamatan Astanaanyar; Kecamatan Bojongloa Kaler; Kecamatan Babakan Ciparay;

77.41 77.00 80.81 73.83 74.49 83.70 80.00 79.27 72.66 75.00 78.85 66.17 72.00 73.00 64.08 75.00 69.50 66.13 78.45 81.07 80.05 76.00 81.00 74.00 80.80 75.51 78.43 71.52 80.00 81.75 73.92 77.31 75.55 81.72 69.91 80.29 83.00 82.55


47

Sekretariat Daerah Kota Bandung 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Kecamatan Bojongloa Kidul; Kecamatan Bandung Kulon; Kecamatan Antapani; Kecamatan Mandalajati; Kecamatan Arcamanik; Kecamatan Ujungberung; Kecamatan Cibiru; Kecamatan Panyileukan; Kecamatan Rancasari; Kecamatan Buah Batu; Kecamatan Bandung Kidul; Kecamatan Gedebage

80.03 75.00 82.04 80.14 77.78 83.19 80.36 80.03 82.21 80.15 78.53 81.00

Rata-rata IKM

75.73

2. BERDASARKAN TINGKAT KEPENTINGAN DAN TINGKAT KEPUASAN

NO.

1 2 3 4

NAMA SKPD

NILAI

Dinas Kesehatan; Kecamatan Andir; Kecamatan Cibeunying Kaler; Kecamatan Cinambo;

93.15 85.99 86.60 98.50

Sumber: Bagian Orpad Setda Kota Bandung Hasil Pengolahan Data, Tahun 2014

Dari data tersebut di atas menunjukkan gambaran hasil penilaian IKM pada 54 SKPD/Unit Kerja di Lingkungan pemerintah Kota Bandung Tahun 2015. Berdasarkan data tersebut secara umum dapat dibagi 2 cara pengukuran

kepuasan

masyarakat/pelanggan

dan

rata-rata

capaian

kinerja IKM berdasarkan SK Menpan Nomor 25 tahun 2004 adalah sebesar 75.73 atau kategori Baik. Faktor

pendorong

pencapaian

kinerja

pelayanan

public

Kota

Bandung adalah komitmen unit pelayanan public dan adanya harapan masyarakat terhadap meningkatnya kinerja pelayanan public seluruh unit pelayanan

SKPD.

Selain

itu

dukungan

Ombudsman

RI

dalam

melaksanakan penilaian kualitas pelayanan ditunjukan melalui hasil survey independent kepatuhan standar pelayanan public. Data hasil survey Ombudsman RI dan perkembangan hasil self assesment kinerja pelayanan public dimensi tangibles/ bukti fisik pada 30


48

Sekretariat Daerah Kota Bandung SKPD/Kecamatan di lingkungan pemerintah Kota Bandung Tahun 2015, sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.13 Data Hasil Self Asesment Kepatuhan Standar Pelayanan SKPD/Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 NO.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

NAMA SKPD

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak; Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut. Kecamatan Sukasari Kecamatan Sukajadi; Kecamatan Andir Kecamatan Cidadap; Kecamatan Coblong; Kecamatan Cibeunying Kaler Kecamatan Cibeunying Kidul; Kecamatan Kiaracondong; Kecamatan Batununggal; Kecamatan Lengkong; Kecamatan Regol; Kecamatan Astanaanyar; Kecamatan Bojongloa Kaler; Kecamatan Babakan Ciparay; Kecamatan Bojongloa Kidul; Kecamatan Bandung Kulon; Kecamatan Antapani; Kecamatan Mandalajati; Kecamatan Arcamanik; Kecamatan Ujungberung; Kecamatan Cibiru; Kecamatan Panyileukan; Kecamatan Rancasari; Kecamatan Buah Batu; Kecamatan Bandung Kidul; Kecamatan Cinambo Kecamatan Gedebage

NILAI

990 980 920 943 990 964 965 995 920 950 940 892.22 980 890 900 850 940 980 990 906 940 950 925 975 865 904 938 890 975 970

Sumber : Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Setda Kota Bandung Tahun 2014

Program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yaitu Program Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

49

Sekretariat Daerah Kota Bandung Output kegiatan pada bidang ketatalaksanaan dalam menunjang peningkatan kualitas pelayanan public Kota Bandung antara lain : Penyusunan dan penyempurnaan SOP administrasi dan SOP teknis pada setiap SKPD di Pemerintah Kota Bandung, dengan mendorong dan memotivasi SKPD untuk selalu melakukan up date dan penyempurnaan SOP disesuaikan dengan dinamika inovasi pelayanan publik bekerjasama dengan pusat studi konstitusi dan hukum pemerintahan unpad, dan bimbingan teknis lanjutan kaitan penyusunan SOP dengan tim Kemenpan RB dan tim UNPAD. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dilakukan melalui penataan dengan metode monitoring dan evaluasi (monev) untuk mendorong dan memotivasi semua SKPD untuk menjaga kepatuhan standar pelayanan publik.

untuk

mempermudah

monev

disiapkan

aplikasi

e-standar

pelayanan, semua skpd harus meng-entry kondisi tangible secara up todate.. hasilnya sudah terdapat 5 (lima) SKPD yang sudah layak dijadikan role model antara lain BPPT, Disdukcapil, RSUD, Kecamatan Panyileukan dan Sukajadi, diharapkan ke 5 (lima) SKPD ini jadi best practice SKPD yang lainnya. Dibantu oleh Ombudsman dan tim Kemenpan RB secara bersama-sama melakukan evaluasi kaitan implementasi standar pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. hasilnya kepatuhan Pemerintah Kota Bandung dalam pemenuhan komponen standar pelayanan publik sesuai UU no. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, berdasarkan hasil observasi pada bulan Maret dan Mei 2015 dari Ombudsman untuk Kota Bandung memperoleh rata-rat nilai 79, 82 dalam kategori sedang (zona kuning). Melakukan upaya re-sertifikasi International Standard Organization (ISO), dan kembali membudayakan implementasi pelayanan publik ke semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan standard internasional. Pada tahun 2015 terdapat 30 SKPD yang sudah sertifikasi (11 sudah terbit 19 proses penerbitan serifikasi).

sisanya 31 SKPD

disiapkan untuk mengikuti proses sertifikasi. LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

50

Sekretariat Daerah Kota Bandung Melakukan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan peraturan standar minimalnya yaitu sebanyak 15 (lima belas) peraturan SPM yang mencakup beberapa SKPD. adapun manfaat SPM

adalah

lebih

terjaminnya

penyediaan

pelayanan

publik

yang

disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, bermanfaat dlm menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan pelayanan public, menjadi landasan dan dasar dalam menentukan anggaran kinerja dan alokasi dalam penentuan perimbangan keuangan yang lebih adil dan transparan, membantu penilaian kinerja Kepala Daerah secara lebih akurat dan terukur sehingga mengurangi kesewenangwenangan dalam menilai kinerja pemda dan menjadi alat bantu utk meningkatkan masyarakat

akuntabilitas

dapat

melihat

pemda keterkaitan

kapada antara

masyarakat,

karena

pembiayaan

dengan

pelayanan publik. Tindaklanjut yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dalam

upaya

meningkatkan

kinerja

pelayanan

publik

di

Kota

Bandung, antara lain : a) Meningkatkan Standar Pelayanan Publik (SPP) pada SKPD sesuai ketentuan yang berlaku b)

Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik dan menjadikan bagian dari materi pemeriksaan oleh aparatur pengawasan internal

c)

Memperluas cakupan zona kepatuhan standar pelayanan publik pada SKPD dan Kelurahan di Kota Bandung

d)

Pemanfaatan teknologi informasi untuk memeroleh data hasil survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat pada SKPD/Unit Kerja


51

Sekretariat Daerah Kota Bandung Tabel 3.14 Capaian Kinerja Sasaran 5 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Dan Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2018

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 1

2

1

Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung Komponen Pelaporan Kinerja Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah

2

%

Target

Realisasi

%

Target

%

3 Angka

4

5

6

7

8

9

10

11

8.50

8.67

102.00

9.50

11.78

124.00

12.50

94.24

Angka

60.1

61.49

102.31

65.1

70.79

108.74

80.1

88.38

Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran

102.16

116.37

91.31

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah diukur dengan 2 indikator yang diperjanjikan yaitu Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kota Bandung Komponen perencanaan kinerja dan Nilai Hasil Evaluasi AKIP Setda Kota Bandung. Berdasarkan hasil pengukuran pada 2 indikator yang diukur tersebut diperoleh rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 116.37%. Pada indicator pertama Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung Komponen Pelaporan Kinerja pada Tahun 2015 capaiannya sebesar 11.78 atau capaian kinerja sebesar 124.00%, capaian sebesar 11.78 meningkat siginifikan sebesar 3.11 point dari capaian sebelumnya sebesar 8.67. hal tersebut telah menunjukan hasil bahwa komponen pelaporan kinerja pemerintah Kota Bandung telah mulai bergeser dari aspek kualitas menuju implementasi manajemen pelaporan kinerja. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 12.50 maka capaian tahun 2015 bergerak menjadi sebesar 94.24%. Dengan demikian perlu mengupayakan kembali aspek kualitas dan implementasi pada komponen pelaporan kinerja pemerintah Kota Bandung dan seluruh SKPD.


52

Sekretariat Daerah Kota Bandung Pada indicator kedua Nilai AKIP Sekretariat Daerah pada Tahun 2015 adalah 70.79 dengan kategori BB. Bila dibandingkan dengan target sebesar 65.1 maka capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 108.74% atau melebih target yang direncanakan, bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2014) sebesar 61.49 maka capaian tersebut meningkat 9.3 poin atau meningkat 15.12%. Bila dibandingkan dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung berdasarkan hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kota Bandung pada Tahun 2015. Pada tahun 2014 nilai AKIP Setda Kota Bandung berada pada peringkat 22 dari 61 SKPD, maka pada tahun 2015 belum diperoleh data dan informasi mengenai hal tersebut secara lengkap. Seiring dengan capaian SAKIP Kota Bandung yang telah mencapai kategori A atau Memuaskan, maka capaian komponen pelaporan kinerja Kota Bandung saat ini berada pada posisi diatas Kota/Kabupaten di Indonesia. Hal ini merupakan capaian yang sangat signnifikan setelah dicanangkannya target SAKIP Kategori A oleh Pemerintah Kota Bandung. Maka saat ini komponen pelaporan Kinerja Kota Bandung menjadi salah satu referensi bagi Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia. Diagram 3.4

A BB B CC C

Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2014


53

Sekretariat Daerah Kota Bandung Dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Bandung pada tahun 2015 adalah 80.22 atau kategori A (Memuaskan) atau telah memenuhi perubahan target yang diperjanjikan Pemerintah Kota Bandung sejak dicanangkannya target tersebut pada tanggal 24 November 2014 oleh Walikota Bandung dalam kegiatan Sosialisasi Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP. Capaian tersebut meningkat sangat signifikan sebesar 25.08 point dari capaian tahun 2014 sebesar 55,14 dengan kategori CC. capaian tersebut merupakan buah komitmen Pimpinan Daerah dan seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sehingga hasil evaluasi AKIP Kota Bandung tahun 2015 merupakan kebanggaan bersama Pemerintah dan seluruh SKPD, karena nilai sebesar 80.22 atau kategori

A

tersebut

adalah

satu-satunya

Kota

di

Indonesia

memperoleh kategori tersebut.


54

yang

Sekretariat Daerah Kota Bandung Data mengenai perkembangan nilai pada 5 komponen AKIP Kota Bandung sebagaimana table berikut : Tabel 3.15 Hasil Evaluasi AKIP Kota Bandung 2012 s/d 2014

Komponen

Bobot

2012

2013

2014

Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Kinerja Capaian Kinerja Total Kategori

35 20 15 10 20 100

17.5 9.5 7.59 3.74 10.55 48.88 C

18.22 6.01 7.8 5.12 13.16 50.31 CC

18.66 10.75 8.67 5.27 11.79 55.14 CC

Kinerja Bobot Komponen berdasarkan Bobot 53.31 53.75 57.80 52.70 58.95

30 25 15 10 20 100

Kinerja Komponen berdasarkan Bobot

2015

24.96 19.70 11.78 8.04 15.74 80.22 A

83.20 78.80 78.53 80.40 78.70

Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2014

Dari data tersebut di atas diperoleh gambaran bahwa secara umum terdapat peningkatan pada seluruh komponen SAKIP. Komponen pelaporan kinerja menempati posisi kinerja terendah sebesar 78..63% dan kinerja tertinggi pada komponen perencanaan kinerja sebesar 83.20%. Capaian tersebut merupakan buah dari komitmen seluruh ASN Kota Bandung yang secara massif dan terstruktur melakukan perbaikan pada semua komponen SAKIP, langkah strategis bersama dengan Bappeda dan Inspektorat Kota Bandung yang dilakukan antara lain memperkuat komitmen

pimpinan,

pendampingan

dari

penguatan tim

soliditas

Kemenpan-RB,

tim

fasilitasi

penguatan

SAKIP

dan

kapasitas

dan

kesungguhan kepala SKPD, membangun SILAKIP dan strategi juara.


55


Upaya perbaikan yang dilaksanakan pada tahun 2015 meliputi 9 rekomendasi perbaikan AKIP Kota Bandung berdasarkan Surat KemenPANRB No. B/462/M.PAN-RB/01/2014 Hal Hasil Evaluasi AKIP tanggal 27 Januari 2014, yang selanjutnya dilakukan tindaklanjut perbaikan oleh manajemen

perubahan

terkoordinasi

bersama

SAKIP antara

Kota

Bandung

Bappeda,

dan

SKPD

secara

Inspektorat

serta

Bagian

Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah, antara lain 1. Menyempurnakan rumusan Tujuan dan Sasaran dalam dokumen perencanaan sehingga lebih dapat terukur dan menggambarkan hasil 2. Melengkapi dokumen perencanaan dengan indikator kinerja sasaran yang berorientasi hasil(outcome)IKU 3. Menyempurnakan

rumusan

Indikator

kinerja

dalam

dokumen

perencanaan agar memenuhi kriteria suatu indikator kinerja yang baik, antara lain spesifik, relevan dan menggambarkan hasil (SMART) 4. Menyusunan

IKU

secara

formal

sebagaimana

dimaksud

dalam

PermenPAN nomor 9 Tahun 2007 dan memanfaatkannya dalam LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

56

Sekretariat Daerah Kota Bandung dokumen Perencanaan termasuk dokumen PK 5. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pencapaian targettarget kinerja yang telah diperjanjikan dalam PK 6. Mengungkapkan dalam LAKIP informasi tentang hasil evaluasi dan analisis capaian 7. LAKIP menyajikan informasi ttg Akuntabilitas keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja 8. Melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya 9. Melakukan evaluasi program sebagai strategi pencapaian sasaran sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan Program dan pencapaian

Kegiatan

akuntabilitas

yang

dilaksanakan

kinerja

pada

untuk mendukung

Bagian

Organisasi

dan

pemberdayaan Aparatur Daerah Setda Kota Bandung adalah Program Perencanaan

Pembangunan

Daerah

dengan

Kegiatan

Koordinasi

penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah daerah dan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD, Output berdasarkan rekomendasi perbaikan tersebut antara lain : 1. Bimtek peningkatan pemahaman aparatur (seluruh SKPD) untuk mampu membuat rumusan Tujuan dan Sasaran dalam dokumen perencanaan agar seluruhnya terukur dan menggambarkan hasil 2. Perumusan IKU Kota dan SKPD 3.

Menyusun dan menetapkan Kepwal Bandung tentang IKU Kota dan SKPD tahun 2014-2018

4. Konsultasi tata cara pemantauan/ monitoring atas pencapaiannya secara berkala 5.

Menyusun

prosedur

dan

format

pemantauan/

monitoring

pencapaiannya secara berkala 6. Konsultasi teknis pengumpulan data dan analisis capaian kinerja 7. Bimtek penyusunan LAKIP 8. Bimtek evaluasi AKIP LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

57

atas

Sekretariat Daerah Kota Bandung 9.

Pembangunan aplikasi SILAKIP

10. Penyusunan Dokumen cascading PK eselon 3 dan 4 serta Indikator Kinerja Individu 11. Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dalam upaya menjaga kesinambungan dan meningkatkan kualitas implementasi SAKIP Kota Bandung, serta untuk lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan, terdapat

5

rekomendasi

yang

dissampaikan

oleh

Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi, sebagaimana surat Nomor B/809/D.I.PAN-RB/02/2016 tanggal 5 Pebruari 27 Januari 2016, yaitu : 1. Memperbaiki siklus penyusunan dokumen perencanaan. Selama ini Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai dokumen yang berisi atas kinerja (outcome) yang direncanakan tahun berikutnya disusun setelah KUA-PPAS, bahkan setelah DPA ditetapkan. Seharusnya RKT disusun sebelum pembahasan KUA-PPAS, selanjutnya setelah DPA ditetapkan maka RKT ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja. Dengan siklus seperti itu maka perencanaan anggaran dibahas setelah terlebih dahulu diketahui kinerja (outcome) apa yang hendak dicapai. 2. Memerintahkan

Bappeda,

bagian

Organisasi

dan

BKD

untuk

menjabarkan lebih lanjut sasaran strategis dan indicator kinerja pada RPJMD sampai ke indicator kinerja individu sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diharapkan. 3. Menyempurnakan aplikasi keuangan dan kinerja yang ada, sehingga selain dapat mengintegrasikan informasi keuangan dan kinerja namun juga dapat memudahkan penggunaannya baik oleh manajemen maupun petugas yang melaksanakan. 4. Menyempurnakan

rumusan

program

dan

kegiatan

dengan

lebih

memfokuskan pada hasil yang diharapkan.


58

Sekretariat Daerah Kota Bandung 5. Memerintahkan kepada Inspektorat untuk dapat memberikan keyakinan yang

memadai

bahwa pelaksanaan

manajemen

kinerja ini telah

memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tindak

lanjut

Perbaikan

pada

tahun

2016

yang

akan

dilaksanakan, antara lain sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.16 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan SAKIP Kota Bandung A. KEGIATAN MANAJEMEN PERUBAHAN BIDANG AKUNTABILITAS KINERJA 1.

Pelaksanaan tugas tim monev SAKIP Kota Bandung

2.

Pelaksanaan tugas tim verifikasi tingkat Kota

3.

Penerimaan kunjungan kerja

NO.

Terdiri dari para Asisten Setda Kota Bandung ditetapkan dengan surat perintah sekda Tugas tim monev a. memastikan monev capaian perjanjian kinerja dilakukan oleh skpd. b. memeriksa laporan triwulan capaian perjanjian kinerja c. memeriksa rencana aksi SKPD sebagai tindak lanjut monev triwulan. d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekda Tim ini terdiri dari staf potensial dari beberapa SKPD. Tim verifikasi akan melaksanakan tugas lanjutan dan ditetapkan dengan surat perintah sekda. Tugas tim verifikasi : a. membantu verifikasi dokumen SAKIP b. verifikasi LKIP triwulanan dan Tahunan c. membantu tim monev SAKIP Kota Bandung Tim ini terdiri dari Bappeda, Inspektorat, Bagian Umum dan Perlengkapan, Bagian Kerjasama dan Bagian Orpadsesuai tugas dan fungsi menerima dan melayani kegiatan kunjungan kerja pemerintah Kota/Kabupaten sesuai dengan kebutuhan

URAIAN REKOMENDASI

RENCANA AKSI

B

PENINGKATAN KUALITAS DAN IMPLEMNTASI SAKIP

1

Reviu/Revisi RPJMD/Renstra

2

Cascading Perjanjian Kinerja SKPD masih terdapat indicator kinerja eselon 3 dan 4 yang hanya bersifat membagi habis indicator kinerja Organisasi seharusnya menjadi indicator pembentuk kinerja Organisasi / eselon 2


Reviu/Revisi RPJMD Kota dan Renstra SKPD 1. Uji coba dan pemanfaatan aplikasi Cascading dalam verikasi 2. Verifikasi Cascading Perjanjian Kinerja SKPD dengan menggunakan aplikasi Cascading untuk memastikan penyusunan indicator kinerja eselon 3 dan 4 adalah indicator pembentuk untuk indicator eselon 2/SKPD

59

Sekretariat Daerah Kota Bandung 2

3

4

5

6

C. 1 2

3

Memperbaiki siklus penyusunan dokumen perencanaan. Selama ini Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai dokumen yang berisi atas kinerja (outcome) yang direncanakan tahun berikutnya Menjabarkan lebih lanjut sasaran strategis dan indicator kinerja pada RPJMD sampai ke indicator kinerja individu sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diharapkan menunjang cascading es 3 atau 4 Menyempurnakan aplikasi keuangan dan kinerja yang ada, sehingga selain dapat mengintegrasikan informasi keuangan dan kinerja namun juga dapat memudahkan penggunaannya baik oleh manajemen maupun petugas yang melaksanakan Menyempurnakan rumusan program dan kegiatan dengan lebih memfokuskan pada hasil yang diharapkan Meningkatkan kapasitas evaluator untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan manajemen kinerja Kota dan SKPD telah memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

1. 2.

Sosialisasi Penyusunan RKT Penyusunan dan verifikasi RKT Kota/SKPD setelah Reviu Renstra SKPD

1. 2. 3.

Konsolidasi Tim Sosialisasi dan penyusunan Membangunan aplikasi IKI menggunakan aplikasi Verifikasi IKI SKPD

4. 1.

Integrasi SILAKIP dengan aplikasi Cascading PK eselon 3 dan 4 serta aplikasi RKPD online serta e-Monev pada Bappeda 2. Reviu tampilan aplikasi untuk pimpinan daerah, kepala SKPD dan publik Penyempurnaan rumusan program dan kegiatan sesuai dengan hasil yang diharapkan bersamaan dengan reviu Renstra / RPJMD Peningkatan kapasitas evaluator

Aplikasi SAKIP Belum adanya aplikasi keuangan yang terintegrasi dengan kinerja Optimalisasi Pengisian data online hasil pengembangan aplikasi SILAKIP

Belum adanya Aplikasi pada komponen Evaluasi Kinerja

Membangun aplikasi Pra RKA SKPD Sosialisasi, entry data monitoring dan pelaporan al. : Rencana Aksi atas PK Cascading PK, IKI dan Pemetaan/Pohon Kinerja Verifikasi Online Membangun aplikasi e-Evaluasi untuk melengkapi komponen SAKIP

Pada indicator kedua Nilai AKIP Sekretariat Daerah pada tahun 2015 capaiannya adalah 70.79 dari target 65.1 atau capaian kinerjanya 108.74%. Capaian nilai AKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015 sebesar 70.79 atau kategori BB atau interpretasi Sangat Baik berdasarkan Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Capaian tersebut meningkat 9.30 point atau meningkat 15.12% dari nilai 61.49. capaian ini belum dapat dibandingkan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

60

Sekretariat Daerah Kota Bandung dengan SKPD lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung karena proses pengolahan data. Data hasil evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.17 Tabulasi Nilai AKIP Setda Kota Bandung Tahun 2015 KOMPONEN

SUB KOMPONEN

Perencanaan Kinerja Renstra RKT Pengukuran Kinerja Pemenuhan Pengukuran Kualitas Pengukuran Implementasi Pengukuran Pelaporan Kinerja Pemenuhan Pelaporan

Bobot

Nilai

%

30

26.27

87.57

10

9.84

98.40

20

16.43

82.15

25

14.63

58.52

5

n/a

n/a

12.5

n/a

n/a

7.5

n/a

n/a

15

11.19

74.60

3

2.75

91.67

Kualitas Pelaporan

7.5

5.63

75.07

Pemanfaatan Pelaporan

4.5

2.81

62.44

10

4.96

49.60

Pemenuhan Evaluasi

2

n/a

n/a

Kualitas Evaluasi

5

n/a

n/a

Pemanfaatan Evaluasi

3

n/a

n/a

20

13.75

68.75

Kinerja Yang Dilaporkan (output)

10

6.88

68.80

Kinerja Yang Dilaporkan (outcome)

10

6.88

68.80

Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu yang telah ditindaklanjuti

n/a

n/a

n/a

100

70.79

70.79

Evaluasi Kinerja Internal

Capaian Kinerja

JUMLAH

Dari data tersebut di atas diketahui bahwa nilai tertinggi pada komponen Perencanaan Kinerja sebesar 87.57% dan terendah pada Komponen Evaluasi Kinerja Internal dengan capaian sebesar 49.60%. beberapa

simpulan

evaluator

implementasi

akuntabilitas

kinerja

Sekretariat Daerah Kota Bandung, antara lain :


61

Sekretariat Daerah Kota Bandung  Melengkapi

indicator

tujuan

dan

pemantauan/monitoring

berkala

(triwulan) atas Perjanjian Kinerja pada komponen Perencanaan Kinerja,  Menggunakan hasil pengukuran kinerja untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala pada komponen Pengukuran Kinerja;  Selain telah melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya tapi belum mengidentifikasi, mencatat, mencari tahu, mengadministrasikan kemajuan (progress) kinerja dan mengambil

langkah yang

diperlukan untuk mengatasi

hambatan

pencapaian kinerja dan melaporkan hasil pemantauan kepada pimpinan pada komponen Evaluasi Kinerja Hal-hal yang direkomendasikan oleh evaluator atas implementasi SAKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung, antara lain :  Menyempurnakan

rumusan

tujuan

dalam

dokumen

perencanaan

dengan dilengkapi indicator tujuan  Melakukan pemantauan secara berkala teradap pencapaian target-target

kinerja yang telah diperjanjikan  Memanfaatkan

informasi

yang

disajikan

dalam

LKIP

untuk

meningkatkan kinerja, dan  Mengambil

langkah

yang

diperlukan untuk

mengatasi

hambatan

pencapaian kinerja serta melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada pimpinan Pencapaian kinerja nilai AKIP Kota Bandung dan Sekretariat Daerah Tahun 2015 dicapai melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Kegiatan Koordinasi Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah daerah dan Penyusunan Renstra dan Renja Setda. output yang dihasilkan pada kegiatan tersebut antara lain, sebagai berikut : 1. Bimbingan dan Reviu RPJMD dan Renstra (Reviu terhadap Tujuan, Indikator Tujuan, sasaran, Indikator, Target dan Formulasi Pengukuran) 2. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 2016 3. Penyusunan PK Tahun 2014 dan 2015 berdasarkan Sasaran dan Indikator hasil reviu LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

62

Sekretariat Daerah Kota Bandung 4. Penyusunan Cascading PK untuk eselon 3 dan 4 pada SKPD 5. Penyusunan dan penetapan IKU Kota dan SKPD 6. Penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) 7. Penyusunan Rencana Aksi atas PK Kota dan SKPD 8. Penyusunan Revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota dan SKPD berdasarkan Sasaran dan Indikator hasil reviu. 9. Peningkatan kapasitas Aplikasi SILAKIP dan aplikasi cascading serta integrasi dengan Keuangan.

Tabel 3.18 Analisis Pencapaian Sasaran 6 Meningkatnya Implementasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Dan Perbadingan Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 % Tahun 2014 No

Indikator Kinerja

Satuan

Tahun 2015 %

Target Realisasi 1


Tahun 2018

%

30

n/a


% Target Realisasi

-

-

45

69.59

Target 154.64

55

n/a

154.64

Pada tahun 2015 Sasaran Meningkatnya implementasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri merupakan Kolaborasi atau kerjasama salah satu pilar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandung. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak baik yang bersifat vertikal (dengan pemerintah pusat, Kementerian/LPNK, dan instansi pemerintahan lainnya), maupun kolaborasi horizontal (antar daerah, dan stake holder pembangunan lainnya baik sektor privat maupun masyarakat), bahkan kerjasama dengan mitra dari luar negeri, baik dalam bentuk sister city maupun dengan badan swasta asing di luar negeri, diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung, baik dalam LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

63

Sekretariat Daerah Kota Bandung pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur, serta mempercepat penyelenggaraan

dan

peningkatan

kualitas

pelayanan

publik

bagi

masyarakat kota Bandung, yang pada akhirnya dapat segera mewujudkan visi Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Oleh karena itu setiap kerjasama yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung, harus senantiasa dapat diimplementasikan oleh setiap SKPD terkait dalam tindakan nyata, dan diharapkan dapat terukur hasilnya untuk mengetahui efektivitas dari kerjasama yang telah dibuat tersebut. Meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 8 PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah disebutkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama dapat dilakukan oleh SKPD, namun demikian, sesuai dengan Perwal No. 298 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung, disebutkan bahwa salah satu tugas pokok bagian kerjasama adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah lingkup kerjasama. Oleh karena itu implementasi kerjasama yang telah dibuat sudah barang tentu menjadi indikator kinerja bagi Bagian Kerjasama untuk mengetahui efektivitas kerjasama aktif yang telah dibuat. Dalam melakukan pengukuran terhadap capaian indicator kinerja dan sasaran strategis, kriteria pengukuran dari formulasi pengukuran sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya adalah sebagai berikut: a. Kriteria pengukuran untuk kerjasama lingkup dalam negeri: o Naskah kerjasama aktif adalah naskah kerjasama yang jangka waktu kerjasamanya masih berlaku pada tahun anggaran berjalan atau kegiatan yang dilaksanakan atas dasar kerjasama tersebut masih efektif berjalan. LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

64

Sekretariat Daerah Kota Bandung o Batasan naskah kerjasama yang dijadikan objek pengukuran untuk kerjasama lingkup dalam negeri adalah seluruh naskah kerjasama yang terinventarisir dan terdokumentasikan di Bagian Kerjasama yaitu terhitung sejak tahun 2007, dengan bentuk naskah, baik Kesepakatan Bersama, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama, maupun bentuk perikatan hukum lainnya. o Yang dimaksud dengan suatu naskah kerjasama lingkup dalam negeri sudah

terimplementasikan

atau

ditindaklanjuti

oleh

SKPD

di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung adalah:  Minimal satu dari seluruh ruang lingkup Nota Kesepahaman atau Kesepakatan

Bersama

aktif

ditindaklanjuti

oleh

SKPD

di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, atau  minimal satu dari seluruh ruang lingkup Perjanjian kerjasama aktif dalam naskah kerjasama aktif ditindaklanjuti oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam bentuk tindakan nyata dalam program/kegiatan SKPD., atau  minimal satu dari seluruh ruang lingkup Nota Kesepahaman atau Kesepakatan

Bersama

aktif

ditindaklanjuti

oleh

SKPD

di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam bentuk tindakan nyata dalam program/kegiatan SKPD, walaupun tidak/belum ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama.


65

Sekretariat Daerah Kota Bandung Tabel 3.19 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Prosentase Data Naskah Kerjasama Lingkup Dalam Negeri Sampai Dengan Tahun 2015 No

Mitra Kerjasama

a

b

Jumlah Naskah Kerjasama S/D 2015

Jumlah Naskah Kerjasama Aktif S/D 2015

Ruang Lingkup Naskah Kerjasama Aktif

Implementasi Ruang Lingkup Naskah Kerjasama Aktif

Prosentase Implementasi

c

d

e

f

g

(f/e) X 100%

1

Antar Daerah

26

11

35

21

60%

2

Kementerian/LPNK

37

13

47

39

82.98%

3

Perguruan Tinggi

30

15

60

33

55%

4

Badan Hukum

22

15

29

26

89.66%

115

54

171

119

69.59%

TOTAL

Sumber: Bagian Kerjasama, tahun 2015 (data diolah) Terhadap tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang menjadi target capaian kinerja Bagian Kerjasama, sudah barang tentu perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Pada indikator persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang diimplementasikan, untuk tahun 2015 telah ditetapkan besaran target yang harus dicapai yaitu sebesar 45%, yang diukur berdasarkan formulasi perhitungan persentase jumlah ruang lingkup dari naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang ditindaklanjuti oleh SKPD dibandingkan dengan jumlah keseluruhan ruang lingkup dari naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri. Target Naskah kerjasama yang direncanakan dapat terfasilitasi oleh Bagian Kerjasama untuk Tahun 2015 adalah 11 naskah kerjasama, yang


66

Sekretariat Daerah Kota Bandung terdiri dari 4 naskah kerjasama antar daerah, 1 naskah kerjasama dengan kementerian/LPNK, 3 kerjasama dengan perguruan tinggi dan 3 naskah kerjasama dengan badan hukum. Sementara itu sepanjang tahun 2015, telah terfasilitasi penyusunan naskah kerjasama sebanyak 21 naskah kerjasama, terdiri dari 5 naskah kerjasama antar daerah, 6 naskah kerjasama

dengan

kementerian/LPNK,

5 naskah

kerjasama

dengan

perguruan tinggi dan 5 naskah kerjasama dengan badan hukum. Jika dilihat

dari

capaian

naskah

yang

telah

terfasilitasi

perumusannya, maka telah tercapai 190,90% secara akumulatif, dan untuk capaian per item jenis naskah kerjasama seluruhnya telah melampaui target capaiannya. Sedangkan Target Capaian kinerja untuk tahun 2015 berupa terimplementasikannya naskah kerjasama aktif oleh SKPD adalah 45%, dan untuk tahun 2015 Capaian kinerja adalah sebesar 69,59% dari ruang lingkup naskah kerjasama aktif telah diimplementasikan oleh SKPD. Capaian kinerja ini telah melampaui Target Kinerja Bagian Kerjasama untuk indikator terimplementasikannya naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri, yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 45%, atau telah melampaui sebesar 24,59% (telah mencapai 154,64%). Tabel 3.20 Analisis Pencapaian Sasaran 7 Meningkatnya Implementasi Kebijakan Sumber Daya Alam Dan Perbadingan Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 % Tahun 2014 No

Indikator Kinerja

Satuan

Tahun 2015 %

Target Realisasi 1 Persentase SKPD/Unit Kerja yang telah melaksanakan kebijakan SDA/LH

%

Tahun 2018

100

-



% Target Realisasi

-

-

100

100

Target 100

100

n/a

100

67

Sekretariat Daerah Kota Bandung Sasaran meningkatnya implementasi kebijakan sumber daya alam diukur melalui indicator penunjang persentase SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan kebijakan SDA/LH pada SKPD yang berhubungan dengan SDA/LH yaitu BPLH, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pemakaman dan Pertamanan serta Bappeda dengan memonitor dan pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang SDA/LH dimana formulasi dan kriteria pengukurannya belum jelas. Rumus yang digunakan saat ini adalah diukur dari jumlah SKPD yang melaksanakan kebijakan SDA/LH sedangkan kriteria belum disusun. adapun

SKPD yang melaksanakan

kebijakan tersebut sebanyak 5 SKPD yaitu BPLH, Dispertapa, Diskamtam, Bappeda dan DBMP. Mengingat Kota Bandung tidak memiliki banyak potensi SDA/LH maka pengukuran hal-hal yang dilakukan terhadap kebijakan SDA selain pada perumusan kebijakan Pemerintah Daerah juga pada penanganan masalah SDA/LH, khususnya yang terkait dengan potensi Udara, Air dan Tanah serta permasalahannya. Pada Tahun 2014 kinerja nyata pada SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan kebijakan SDA/LH pada SKPD diperoleh dari implementasi taman tematik, kolam retensi, pengelolaan sampah 3R di tingkat lingkungan pemukiman, pemanfaatan sampah untuk energy metode biodigester, pemanfaatan lahan kritis dan perencanaan bidang SDA/LH dan beberapa kebijakan lainnya, yang secara teknis dilaksanakan pada tahun 2014 dan 2015. Pada indicator ini tidak terdapat data yang dapat dibandingkan dengan

capaian

tahun

sebelumnya

dan

terdapat

kesulitan

dalam

membandingkan capaian kinerja yang sama dengan SKPD maupun dengan Kota / Kabupaten lain, serta sehubungan indicator kinerja ini belum sepenuhnya berorietansi hasil maka diperlukan reviu kembali terhadap sasaran, indicator serta rumusan pengukurannya agar berorientasi hasil Kinerja didukung oleh Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan angggaran sebesar

Rp. 557.550.000,- dengan realisasi sebesar Rp.550.481.220,-


68

Sekretariat Daerah Kota Bandung atau penyerapan 99.%.

Tabel 3.21 Analisis Pencapaian Sasaran 10 Berkembangnya Ekonomi Kreatif Untuk Mendukung Tercapainya Bandung Sebagai Kota Kreatif Dan Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 % Tahun 2014 No

Indikator Kinerja

Satuan

Tahun 2015 %

Target Realisasi 1 Persentase aktivasi sub sektor ekonomi kreatif

%

Tahun 2018

18.75

18.75


% Target Realisasi

100.00

25

-

25

Target

100

43,75 57,14

100

Sasaran Berkembangnya Ekonomi Kreatif untuk mendukung Tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 pada Misi

4

:Membangun

Perekonomian

yang

Kokoh,

Maju

dan

Berkeadilan Khususnya pada Sasaran 10 : Berkembangnya Ekonomi Kreatif untuk mendukung Tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif dengan outcome Tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur; aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif. Indikator dari Sasaran Berkembangnya Ekonomi Kreatif untuk mendukung Tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif terbagi menjadi dua yaitu: Persentase Aktivasi Sub Sektor Ekonomi Kreatif dan Jumlah Jejaring Kota Kreatif. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

69


tentang Badan Ekonomi Kreatif,terdapat 16 Sub Sektor Industri kreatif antara lain : arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; film, animasi dan video; fotografi; kriya; kuliner; musik; fashion; aplikasi dan game developer; penerbitan; periklanan; televisi dan radio; seni pertunjukan; dan seni rupa. Sub sektor-

sub

memberikan Bandung.

sektor

industri

kontribusi Agar

kreatif

positif

lebih

tersebut

terhadap

fokus

berperan

dalam

perekonomian

dan

terarah

Kota dalam

menumbuhkembangkan industri kreatif, dari 16 sub sektor yang ada di tentukan prioritas setiap tahunnya untuk dilakukan aktivasi. Aktivasi Sub Sektor Ekonomi Kreatif dilaksanakan dengan mengacu kriteria kegiatan berupa: pemetaan, pelatihan, dan event yang meliputi jumlah pelaku, kontribusi terhadap PDRB, jumlah pengunjung/peserta, omzet/perputaran rupiah, output data dalam bentuk

laporan/publikasi,

banyaknya

event/pelatihan.

Adapun

sampai dengan tahun 2015, 4 dari 16 sub sektor ekonomi kreatif telah teraktivasi. Berkenaan dengan hal tersebut, Capaian Persentase aktivasi sub

sektor

ekonomi

kreatif

di

Kota

Bandung

tahun

2015

sesuaitargetperencanaan yaitusebesar 25 %, dimana Desain menjadi salah satu sub sektor prioritas. Hal tersebut memberikan prestasi bagi Pemerintah kota Bandung khususnya dalam pengembangan ekonomi kreatif di sub sektor Desain dengan ditetapkannyaKota Bandung sebagai salah satu Jejaring Kota Kreatif UNESCO dalam bidang Desain (UNESCO Creative Cities Network) pada tanggal 11 Desember 2015 di Paris.Biladibandingkandengancapaianpadatahun 2014 sebesar 18,75% meningkatsebesar 33,33 %.


70


Salah

satu

faktor

pendukung

tercapainya

Sasaran

Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif adalah keberadaan Tim Komite Pengembangan

Ekonomi

Kreatif

yang

terdiri

dari

4

Unsur

Quadrohelix (Pemerintah, Akademisi, Pelaku Usaha dan Komunitas) sebagai mitra Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan berbagai upaya dan sinkronisasi program secara bersama-sama untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif. Beberapa contoh kolaborasi tersebut antara lain: 1. Pelaksanaan Seminar Design Action dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015; 2. Penyusunan Dossier Pengajuan Bandung sebagai Kota Kreatif Desain Versi UNESCO yang kemudian memberikan hasil pada tanggal 11 Desember 2015 Bandung ditetapkan menjadi Jejaring Kota Kreatif UNESCO; 3. Pelaksanaan Creative Cities Conference pada tanggal 26 – 27 April 2015 di Pendopo Kota Bandung yang menghasilkan keputusan penunjukan Kota Solo menjadi Tuan Rumah Indonesia Creative Cities Conference (ICCC) pertama yang merupakan wadah jejaring kota/kabupaten kreatif di Indonesia. Kegiatan ICCC diharapkan dapat terbentuk sebuah lembaga di tingkat nasional. Faktor

–

faktor

yang

menghambat

pencapaian

sasaran

Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif antara lain :Belum adanya Regulasi yang berfungsi sebagai payung hukum Pengembangan Ekonomi Kreatif di kota Bandung; Belum optimalnya penjajakan kerjasama dengan kota/kabupaten terkait perluasan jejaring kota kreatif di Indonesia; dan Belum optimalnya sinkronisasi program kegiatan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

71


dengan SKPD terkait pengembangan kota kreatif. Solusi pencapaian

yang

diupayakan

sasaran

untuk

Berkembangnya

menghadapi ekonomi

hambatan

kreatif

untuk

mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif antara lain: menyusun data dan kajian sebagai dasar pengajuan usulan regulasi sebagai payung hukum Pengembangan Ekonomi Kreatif di kota Bandung; melakukan penjajakan kerjasama kota kreatif melalui Roadshow ke kota-kota yang memiliki potensi maupun komitmen dalam pengembangan ekonomi kreatif baik di dalam maupun di luar negeri; dan mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif kota Bandungdengan SKPD dan stakeholder terkait. Program kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif antara lain : 1. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, Kegiatan Pengkajian Dampak Regulasi / Kebijakan Nasional dengan Output Kegiatan : Buku Kajian Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap Perekonomian Kota Bandung; Updateing data Kredit Barokah GMT; 2. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, Kegiatan Perencanaan, Koordinasi, dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah dengan Output Kegiatan : Tersusunnya Peraturan Walikota tentang Mekanisme Penciptaan Wirausaha Baru; Buku Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penciptaan Wirausaha Baru; 3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis, Kegiatan Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif dengan Output LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

72


Kegiatan: Buku Kajian Indikator Capaian Kota Kreatif Kota Bandung; Buku tentang Ekonomi Kreatif Kota Bandung; Video Kota Kreatif; Web Ekonomi Kreatif; Fasilitasi Aktifitas Ekonomi Kreatif; Seminar Internasional Design Action Tahun 2015 dengan Tema Connecti[c]ity; 4. Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota dengan Output Kegiatan : Buku Kajian Kerjasama antar Daerah Berbasis Potensi Unggulan

Daerah,

Seminar

internasional

Creative

Cities

Conference, Terbentuknya Indonesia Creative Cities Network; fasilitasi mengikuti seminar internasional; Buku Kajian Pola Alternatif Pengelolaan Aset Daerah; 5. Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa dengan Output Kegiatan : Buku kajian tentang Tata Kelola Alur Distribusi Rantai Makanan; Fasilitasi tim kebijakan ekonomi; Anggaran

yang

sasaran Berkembangnya

digunakan ekonomi

kreatif

dalam untuk

menunjang mendukung

tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif dari pagu sebesar Rp. 5.081.557.000,- .


73


Foto Kota Bandung Sebagai Kota Kreatif Design UNESCO dan Produk Industri Kreatif Kota Bandung

Press Release UNESCO LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

74


Salah Satu Artikel Tentang Kota Bandung Sebagai Kota Kreatif Design UNESCO


75

Sekretariat Daerah Kota Bandung Tabel 3.22 Analisis Pencapaian Sasaran 11 Terwujudnya BUMD Yang Sehat dan Profitable Dan Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 % Tahun 2014 No

Indikator Kinerja Satuan

Tahun 2015

Tahun 2018

%

%

Target Realisasi

Target Realisasi

Target

1

Persentase BUMD yang Sehat

%

25

25.00

100.00

25

50

200

50

100

2

Persentase BUMD yang Profitabel

%

25

50.00

200.00

50

50

100

75

66,66


150.00

Sasaran Terwujudnya

BUMD

150

yang

sehat

dan

83,33

profitable

merupakan amanat dari RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 pada Misi 4 yaitu : Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan; khususnya untuk Sasaran 4 yaitu : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah; dengan Outcome jumlah pengembangan usaha daerah yang sehat dan profitable. Sebagaimana tersebut diatas, Outcome dari pengembangan BUMD

terbagi

menjadi

dua

indikator

yaitu BUMD

yang

sehat dan BUMD yang profitable. Indikator tersebut diperoleh dari penilaian terhadap Indikator keuangan yaitu laba bersih masingmasing BUMD serta penilaian terhadap Key Performance Indikator (KPI), dimana setiap BUMD memiliki KPI tersendiri. Adapun pada tahun

2015

ini

KPI

BUMD

tersebut

sedang

dalam

proses

penyusunan oleh Bagian Perekonomian. Urgensi dari penetapan indikator BUMD yang profitable khususnya

terkait

dengan

sasaran

yang

ingin

dicapai

yaitu

meningkatnya pendapatan asli daerah. Apabila BUMD tidak mampu menghasilkan profit maka BUMD tersebut tidak dapat memberikan


76


PAD melalui kewajiban dividen yang akan disetorkan, sehingga profitable merupakan target yang harus dicapai oleh setiap BUMD. Hal ini pun sejalan dengan tujuan pendirian seluruh BUMD yaitu

sebagai

bentuk

investasi

untuk

menghasilkan

sumber

pendapatan disamping untuk mengoptimalkan fungsi layanan sesuai dengan karakteristik masing-masing BUMD. Indikator kinerja BUMD yang sehat dipandang penting untuk menjadi

bagian

dari

pencapaian

kinerja

perusahaan

karena

Pemerintah Kota Bandung menginginkan terwujudnya BUMD yang tidak

saja

mampu

mengindahkan memberikan

tata

layanan

menghasilkan kelola

profit

perusahaan

terbaik

sesuai

namun yang

dengan

juga

baik,

tetap

mampu

bidangnya

serta

berkontribusi aktif didalam pembangunan. Aktivitas

usaha

yang

hanya

menitikberatkan

untuk

memperoleh laba dapat memiliki berbagai dampak negatif atau trade off terhadap berbagai aspek lainnya seperti aspek lingkungan, sosial, kemasyarakatan, maupun internal perusahaan. Oleh sebab itu indikator BUMD yang sehat penting untuk dijadikan salah satu indikator kinerja disamping indikator pencapaian laba (profitable). Realisasi tahun 2015 untuk BUMD sehat melebihi target yaitu terdapat 2 BUMD sehat (PDAM Tirtawening dan PD. BPR) sehingga capaiannya 200% dan realisasi BUMD profitable tercapai sesuai target yaitu 2 BUMD yang profitable (PDAM Tirtawening dan PD. BPR, sehingga capaiannya 100%. Terdapat peningkatan pada kinerja BUMD yang sehat pada tahun 2015, dimana pada tahun 2014 terdapat 1 BUMD yang sehat dan meningkat di Tahun 2015 menjadi 2 BUMD yang sehat.


77


Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya BUMD yang Sehat dan Profitable, antara lain: 1. PD.

BPR

:

Terdapatnya

penambahan

modal;

suksesnya

pelaksanaan program Kredit Melati; adanya kebijakan menambah jumlah debitur; dana analisis kredit yang lebih akurat dan memperhatikan azas kehati-hatian. 2. PDAM : Adanya upaya penurunan kebocoran yang terus menerus; peningkatan jumlah rasio asset terhadap hutang; dan efisiensi biaya produksi. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya BUMD yang Sehat dan Profitable, antara lain: 1. PD.

Kebersihan

:

Rendahnya

prosentase

masyarakat

yang

membayar retribusi kebersihan; Penetapan tarif yang masih di bawah

harga

keekonomisan;

Belum

di

tetapkannya

sistem

penagihan atas jasa pelayanan kebersihan secara proporsional. 2. PD. PasarBermartabat : Belum berakhirnya masa kerjasama dari kontrak

penataan

penyesuaian

dan

pasar

sehingga

peningkatan

Bermartabat;

Belum

optimalnya

intensifikasi

sumber-sumber

belum

dapat

kontribusi upaya

bagi

dilakukan PD.

Pasar

ekstensifikasi

pendapatan;

dan

dan

Belum

dilakukannya penyesuaian tarif sesuai dengan kondisi terkini. Solusi untuk Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya BUMD yang Sehat dan Profitable, antara lain: 1. PD. Pasar :Penyesuain tarif; Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber pendapatan yang bersumber dari pendapatan billboard, parkir, dan pengelolaan toilet; danReview kerjasama penataan pasar.


78


2. PD. Kebersihan : Melakukan kajian penetapan tarif yang lebih proporsional; Pemisahan biaya-biaya yang seharusnya menjadi beban Pemerintah Daerah seperti Biaya Tipping Fee dan Biaya Public Service Obligation Program kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran Terwujudnya BUMD yang Sehat dan Profitable antara lain : 1. Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitaas

BUMD

dengan

Output

Kegiatan

:

Penyusunan

indikator kunci kinerja BUMD Kota Bandung; Raperwal indikator kunci kinerja BUMD Kota Bandung; Buku Kajian Evaluasi Kinerja BUMD, Tersedianya sistem pelaporan kinerja BUMD secara online; 2. Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi, Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah dengan Output Kegiatan : Bahan analisa resiko PD. Kebersihan; draft rencana bisnis BUMD pengelola asset; Anggaran

yang

digunakan

dalam

menunjang

sasaran Terwujudnya BUMD yang Sehat dan Profitable dari pagu sebesar Rp. 2.224.500.000,- . Tabel 3.23 Analisis Pencapaian Sasaran 12 Terwujudnya Kehidupan Harmoni Intern dan Antar Umat Beragama Dan Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 Tahun 2014 No

Indikator Kinerja

Satuan

% Target Realisasi

1

Penurunan Jumlah Kejadian Konflik SARA bernuansa Agama

0

0



Tahun 2018

Tahun 2015 % Target Realisasi 100

100

0

0

% Target

100

0

100

100

100

79

Sekretariat Daerah Kota Bandung Pada indikator ketiga Penurunan Jumlah Konflik Bernuansa SARA bila dihubungkan dalam pandangan fungsional, agama sebagai sarana mempersatukan aspirasi yang paling luhur, memberikan pedoman moral, memberikan ketenangan individu dan membuat kedamaian masyarakat, menjadi sumber tatanan masyarakat dan membuat manusia menjadi beradab, dengan tidak adanya Konflik bernuansa SARA Agama berarti menggambarkan perwujudan dari kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama. Pada tahun 2015 di Kota Bandung tidak ada konflik bernuansa SARA, hal tersebut sesuai dengan target yang direncanakan sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Walaupun demikian bukan berarti pada tahun 2014 tidak ada potensi konflik yang bernuansa SARA, diantaranya 15 aliran keagamaan yang dianggap menyimpang dari norma agama pada beberapa agama, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.24 Data Potensi Konflik Tahun 2014 dan 2015 Potensi Konflik No 1 2

Agama

Tahun 2014

Tahun 2015

10

-

Non Islam

5

1

Jumlah

15

1

Islam

Sumber : Kemenag RI Kota Bandung Tahun 2015


80



81


Pada Tahun 2015 Potensi konflik bernuansa SARA menurun 150%, hal tersebut adalah merupakan salah satu keberhasilan yang telah dilakukan

Pemerintah

Kota

Bandung

untuk

penyelesaian

konflik

bernuansa SARA pada tahun 2015 melalui dialog/musyawarah dengan dimediasi oleh aparat kewilayahan, Polisi dan Koramil telah berhasil.

Kegiatan Silaturahmi Ulama Umaro di Pendopo

Kegiatan Silaturahmi Ulama Umaro di Pendopo


Kegiatan Silaturahmi Ulama Umaro di Pendopo 82


Kerukunan Antar Umat Beragama



Rapat Pembahasan Kerukunan Antar Umat Beragama bersama FKUB

Pembahasan Kerukunan Antar Umat Beragama Bersama Unsur Kepolisian

Open House di Pendopo Acara Hala Bihalal

Tabel 3.25 Analisis Pencapaian Sasaran 13 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keuangan, Kepegawaian dan Sandi Telekomunikasi Dan Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

No

Indikator Kinerja

Satuan

% Reali Target sasi

1


%

100


100

Tahun 2018

Tahun 2015

Tahun 2014

% Target Realisasi

100

100

100

100

% Target

100

100

100

100

100

Sasaran meningkatnya Kualitas pelayanan keuangan, kepegawaian dan sandi telekomunikasi di Sekretariat Daerah Kota Bandung ditunjukkan dengan indikator kinerja Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti, . Dari hasil pengukuran indikator tersebut


diperoleh rata-

83

Sekretariat Daerah Kota Bandung rata kinerja sasaran sebesar 100%. Indikator pertama yaitu Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti, dalam hal ini Bagian TU Setda menginventarisir temuantemuan BPK/Inspektorat di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung dan juga tindak lanjut dari hasil temuan-temuan tersebut. Data temuan BPK/Inspektorat tersebut ditindaklanjuti dan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.26 Temuan BPK / Inspektorat dan Tindakannya Tahun 2015 NO

1 2 3 4 5

6 7 8 9

BAGIAN/UNIT KERJA Asisten Pemerintahan Bagian Kerjasama Daerah Bagian Pemerintahan Umum Bagian Hukum dan HAM Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Asisten Adm. Perekonomian dan Pembangunan Bagian Perekonomian Bagian Pembangunan dan SDA Bagian Kesra dan Kemasyarakatan

JUMLAH TEMUAN YANG DITINDAKLANJUTI BPK Inspektorat BPK Inspektorat JUMLAH TEMUAN

%

1

0

1

0

100%

1

0

1

0

100%

1

0

1

0

100%

1

0

1

0

100%

1

0

1

0

100%

1

0

1

0

100%

1

0

1

0

100%

1

0

1

0

100%

1

0

1

0

100%


KET.

84

Sekretariat Daerah Kota Bandung Asisten 10 Administrasi 1 0 1 0 100% Umum Bagian Tata 11 1 0 1 0 100% Usaha Setda Bagian Umum 12 dan 1 0 1 0 100% Perlengkapan JUMLAH 0 0 0 0 100% Sumber : Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2015

Adapun Temuan BPK/Inspektorat berdasarkan jenis temuan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.27 Jenis Temuan BPK / Inspektorat Tahun 2015 NO

JENIS TEMUAN

BPK INSPEKTORAT JUMLAH

1

Kebijakan/Tatalaksana

0

0

0

-

2

Kepegawaian

0

0

0

-

3

Keuangan

12

0

12

100%

4

Asset Daerah 0 0 0 JUMLAH 12 0 0 Sumber : Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2015

%

100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diketahui temuan BPK pada bidang keuangan sebanyak 12 temuan atau sebesar 100 % dari total temuan. Jika di bandingkan dengan tahun 2014 jumlah total temuan baik BPK ataupun Inspektorat mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini menunjukan komitmen dan pertanggungjawaban Aparatur di lingkup Sekretariat dalam menunjang pencapaian opini WTP dari BPK RI.


85

Sekretariat Daerah Kota Bandung Tabel 3.28 Analisis Pencapaian Sasaran 14 Meningkatnya Pelayanan Sarana, Prasarana Internal dan Keprotokolan Kepala Daerah Dan Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

No

Indikator Kinerja

Satuan

Tahun 2018

Tahun 2015

Tahun 2014 % Reali Target sasi

%

%

Target Realisasi

Target

1 Persentase sarana dan prasarana kondisi baik

%

80

88.75 110.94

80

90.56

113.2

90

113. 2

2 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar

%

80

92.68 115.85

80

81.11

115.85

90

115.85

70

63

90

75

90

3 Indeks Kepuasan layanan Angka sarana dan prasarana

70

-


n/a

113.39

106.35

41.70

Sasaran penujang kinerja Sekretariat Daerah yaitu Meningkatnya pelayanan sarana, prasarana internal dan keprotokolan Kepala Daerah diukur dengan 3 (tiga) indikator penunjang yaitu Persentase sarana dan prasarana kondisi baik, Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standard dan Indeks Kepuasan layanan sarana dan prasarana. Dari 3 (tiga) indikator tersebut yang dilakukan pengukuran kepuasan layanan internal dan diperoleh rata-rata kinerja sasaran sebesar 106.35% atau melebih target. Indikator pertama adalah persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik dilakukan terhadap Bangunan gedung yang menjadi aset Sekretariat Daerah Kota Bandung yang dibuktikan dengan neraca aset Sekretariat Daerah Kota Bandung, yang disebut Sarana adalah kendaraan dan meubeulair, yang disebut prasarana adalah bangunan, gedung dan taman (fisik). Untuk Sarana Bagian Umum dan Perlengkapan belum melakukan pengukuran pada Tahun 2015. Untuk mengukur sarana dan Prasarana

yang

dipelihara

dan

dalam

kondisi

baik

dibandingkan

dengan Sarana dan prasarana keseluruhan yang digunakan di setda Kota Bandung. Dalam pengukuran ini dilakukan tidak memasukan komponen LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

86

Sekretariat Daerah Kota Bandung sarana kendaraan dan mebelair tetapi hanya pada prasarana gedung kantor dan rumah dinas pimpinan daerah. Dengan demikian prasarana pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Bandung Tahun 2015 meliputi bangunan gedung kantor pada 4 (empat) lokasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.29 Prasarana Yang Dipelihara Di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2015 No 1 2 3 4 5 6 7

Uraian

Kondisi

Gedung Balaikota Rumah Dinas Walikota Rumah Dinas Wakil Walikota Rumah Dinas Sekda Gedung Korpri Gedung Sekretariat PKK Gedung Sekretariat KPA Kota Bandung Rata-Rata

93,73% 95% 93% 92% 87,4% 85,8% 87% 90,56%

Sumber : Bagian Umum dan perlengkapan Setda Kota Bandung Tahun 2015

Capaian

indikator

sebesar

90.56%

melebihi

target

yang

direncanakan sebesar 80% atau capaian kinerja sebesar 113.2%. Capaian ini tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2013 karena merupakan indikator baru

hasil

reviu

pada Renstra

Setda dan

belum

dapat

dibandingkan dengan kondisi prasarana kantor pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang juga baru memulai pengukuran kondisi sarana dan prasarana kerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan kesekretariatan. Indikator kedua yaitu Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar realisasi pencapaian target mencapai 100%, hal tesebut dilakukan sesuai dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 14 Tahun 2009 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja di Lingkungan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

87

Sekretariat Daerah Kota Bandung Pemerintah Kota Bandung. idnikator ini mengukur Persentase sarana pada ruang kerja pejabat daerah antara lain Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di Sekretariat Daerah yang sesuai standar yang ditetapkan atau lebih sesuai dengan standar sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Walikota. Tabel 3.30 Ruang Kerja Yang Memenuhi Standar Di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2015 No 1 2 3 4 5 6

Pejabat

Volume

Walikota Wakil Walikota Sekda Asisten Kabag Kasubag

1 1 1 3 9 26

Standar Ruang Kerja Sesuai Tidak Sesuai 1 1 1 3 9 22

4

41 37 4 Sumber : Bagian Umum dan perlengkapan Setda Kota Bandung Tahun 2015

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa ruang kerja pejabat yang memenuhi ketentuan standar adalah sebanyak 41 ruang kerja atau capaian indikator sebesar 100% . Capaian ini dilakukan pengukuran pada tahun 2015 dengan hasil 90,24% (4 Ruang kerja yang tidak sesuai). C. Akuntabilitas Keuangan Selama tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Perubahan Sekretariat Daerah Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 137.022.589.810,- sedangkan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

88

Sekretariat Daerah Kota Bandung realisasi anggaran mencapai Rp. 118.530.238.058,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 86.50%, dengan demikian dapat diketahui pada tahun 2015 kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 18.492.351.752,-. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.31 Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015 No. A.

Misi

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

%

Mewujudkan (Keunggulan) Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik

1 2 3 4

Sasaran 1

4.710.660.000

4.336.268.258

Sasaran 2

4.467.310.000

2.097.892.222

92.05 46.96

Sasaran 3,4,5

7.759.092.485

6.372.152.817

82.12

5.381.637.500

4.390.068.570

81.57

22.318.699.985

17.196.381.867

77.04

Sasaran 6 Jumlah 1 B.

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan

5 6

Sasaran 7,8

6.251.360.000

6.238.604.846

99.79

Sasaran 9, 10, 11,

9,269,297,000

8,709,909,320

93.96

5.187.714.000

3.977.293.632

76.66

20.708.371.000

18.905.807.798

91.29

7

Sasaran 12 Jumlah 2 C.

Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah

Sasaran 13 Sasaran 14 Jumlah 3 Jumlah 1 + 2 + 3

8 9

97.96 87.30

3.464.810.395 90.530.708.430 93.995.518.825

3.394.189.855 79.033.858.538 82.428.048.393

87.69

137.022.589.810

118.530.238.058

86.50

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung pada tahun 2015. LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

89

Sekretariat Daerah Kota Bandung Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Sekretariat Daerah Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2015 sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.32 Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Misi Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Jumlah Indikator

Presentase Capaian Kinerja

Misi 1, Melebihi Target Sesuai target Tidak mencapai Target

10 8 1 1

80% 10%

B. 1 2 3


5 1 4 -

C. 1 2 3


4 2 1 1

No. A. 1 2 3

Kategori

Anggaran Realisasi (Rp.)

%

17.196.381.867

77.04

20% 80% -

18.905.807.798

91.29

50% 100% n/a

82.428.048.393

87.69

n/a

Pencapaian Misi pada Tahun 2015 merupakan pencapaian kinerja tahun kedua Renstra 2013-2018, uraian realisasi anggaran dalam selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut :


90


Tabel 3.33 Penyerapan Anggaran Pada Setiap Misi Sekretariat Daerah Kota Bandung 2015 - 2018 No

Misi

Pagu Indikatif Renstra (Rp.)

Realisasi Anggaran Tahun

Jumlah

% (dari Pagu Indikatif)

2014

2015

2016

2017

2018

4,323,555,263

4.336.268.258

-

-

-

8.659.823.521

15.72

3,845,337,058

2.097.892.222

-

-

-

5.943.229.280

25.77

5,841,710,869

6.372.152.817

-

-

-

12.213.863.686

30.09

Misi 1 1

Sasaran 1

55,087,117,000

2

Sasaran 2

23,062,363,742

3

Sasaran 3,4,5

40,586,446,619

4

Sasaran 6

30,525,492,000

3,330,503,517

4.390.068.570

-

-

-

7.720.572.087

25.29

Misi 2 5

Sasaran 7,8

26,251,929,999

4,693,514,620

6.238.604.846

-

-

-

10.932.119.466

41.64

6

Sasaran 9, 10, 11,

31,603,934,704

4,595,983,072

8,709,909,320

-

-

-

13.305.892.392

42.10

7

Sasaran 12

31,163,399,699

4,687,771,245

3.977.293.632

-

-

-

8.665.064.877

27.80

Misi 3 8

Sasaran 13

329,337,575,122

73,408,277,471

3.394.189.855

-

-

-

76.802.467.326

23.32

9

Sasaran 14 Jumlah Misi 1 s/d 3

300,302,575,080

47,653,776,866

79.033.858.538

-

-

-

126.687.635.404

42.18

867,920,833,965

152,380,429,981

118.530.238.058

-

-

-

270.910.668.039

31.21


91


Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2015 sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.34 Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Misi Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 Sampai Dengan Tahun 2015 (Tahun Kedua) Anggaran Realisasi (Rp.)

Kategori

Jumlah Indikator

Presentase Capaian Kinerja

1 2 3


10 8 1 1

80% 10% n/a

17.196.381.867

77.04

1 2 3


5 1 4 -

20% 80% -

18.905.807.798

91.29

1 2 3


4 2 1 1

50% 100% n/a

82.428.048.393

87.69

No. A.

B.

C.

%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Sekretariat Daerah Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi. Yaitu bahwa pada misi ke-satu untuk Mewujudkan (Keunggulan) Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 77.04% telah menghasilkan kinerja yang melebihi target sebesar 80% dan sesuai target sebesar 10%. Pada Misi ke-dua capaian Misi Sekretariat Daerah pada misi ke-dua untuk mewujudkan Misi Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015

melalui penyerapan anggaran kinerja

92

Sekretariat Daerah Kota Bandung sebesar 91,29% telah menghasilkan kinerja yang melebihi target sebesar 20% dan sesuai target sebesar 80%. Pada Misi ke-tiga capaian Misi Sekretariat Daerah pada misi ke-tiga untuk

mewujudkan

Misi

Mewujudkan

efektivitas

penyelenggaraan

administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah

melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar

87.69% telah menghasilkan kinerja yang melebihi target sebesar 50% dan sesuai target sebesar 100%.


93


BAB IV PENUTUP Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat

Daerah Kota Bandung Tahun 2015 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP

Sekretariat

Daerah

Kota

Bandung

Tahun

2015

ini

dapat

menggambarkan kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2015 Sekretariat Daerah Kota Bandung menetapkan sebanyak 11 (sebelas) sasaran dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2015 hasil reviu yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran Tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 123.05% atau melampaui target 2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00% atau sesuai target 3. Sasaran 4 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 107.6% atau melampaui target 4. Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 116.37% atau melampaui target 5. Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 154.64% atau melampaui target 6. Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00% atau sesuai target 7. Sasaran 10 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00% atau sesuai target 8. Sasaran 11 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 150.00% atau melampaui target 9. Sasaran 12 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00% atau interpretasi memuaskan


94


10. Sasaran 13 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00% atau interpretasi memuaskan 11. Sasaran 14 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 106.35% atau melampaui target Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 11 (sebelas) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100% dan atau lebih yang termasuk dalam Interpretasi sesuai target dan melampaui target.Dalam Tahun Anggaran 2015 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Perubahan Sekretariat Daerah Kota Bandung

Tahun Anggaran

2015 sebesar Rp. 137.022.589.810,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 118.530.238.058,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 86.50%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2015 Sekretariat Daerah Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 18.492.351.752,- atau 13.49%. Renstra

Sekretariat

Daerah

Kota

Bandung

2013-2018

menetapkan

sebanyak 11 (sebelas) sasaran dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan pertama pada tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2015, dengan rincian pencapaian sasaran terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2018 sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran

1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 68.59% 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00% (Non Akumulatif) 4 terdiri dari 4 indikator dengan nilai 74.94% 5 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 91.31% 6 terdiri dari 1 indikator tidak tersedia data 8 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00% (Non Akumulatif) 10 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 57,14% 11 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 83,33% 12 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00% (Non Akumulatif) 13 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00% (Non Akumulatif) 14 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 41.70% (Non Akumulatif)

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah direncanakan pagu anggaran sebesar Rp. 867,920,833,965,- secara efektif telah mewujudkan capaian


95


kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Sekretariat Daerah Kota Bandung. Berdasarkan pagu indikatif Renstra tersebut maka realisasi anggaran yang

telah

digunakan

oleh

Sekretariat

Daerah

Kota

Bandung

adalah

137.022.589.810,- atau sebesar 15.78% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Sekretariat Daerah Kota Bandung sudah optimal dan telah efektif dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 11 (sebelas) sasaran dapat disimpulkan bahwa : - 6 (enam) sasaran atau 54,54 % dikategorikan melampaui target, - 5 (lima) sasaran atau 45,45 % dengan kategori sesuai target, Dari 11 (sebelas) sasaran telah ditetapkan sebanyak 19 (sembilan belas) indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa :

- 12 (duabelas) indikator kinerja atau 63,15% dikategorikan melampaui target - 6 (enam) indikator kinerja atau 31.57% dengan kategori sesuai target, - 1 (satu) indikator kinerja tidak tersedia data. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaian kinerjanya belum dilakukan pengukuran sebagaimana yang diharapkan. Indicator yang belum dilakukan pengukuran kinerja disebabkan belum tersedianya data dan merupakan indicator baru hasil reviu, yaitu: 1. Persentase SKPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik; Berdasarkan hasil analisis sasaran terdapat 1 (satu) indicator kinerja sasaran yang belum memenuhi kriteria indicator yang baik dan berorietansi hasil (outcomes), yaitu indicator Persentase SKPD/Unit Kerja yang telah melaksanakan kebijakan SDA/LH. Indicator tersebut belum memiliki kriteria pengukuran yang berorientasi hasil dan masih menunjukan keluaran atau output serta belum menggambarkan kinerja yang sebenarnya ingin dicapai. Untuk menyikapi permasalahan tersebut upaya yang ditempuh adalah sebagai berikut:


96


1. Terhadap indicator kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan agar tidak terulang kembali maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja yang diperjanjikan, disertai dengan mekanisme pengumpulan data dan informasi yang efektif. 2. Terhadap indicator kinerja yang belum beriorientasi hasil/outcomes maka perlu diakukan reviu bersamaan dengan reviu berkala pada perencanan kinerja berikutnya Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Setda Kota Bandung Tahun 2013-2018, dan khususnya untuk tahun 2015 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Setda Kota Bandung Tahun 2015 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan belum memenuhi kriteria indikator yang baik, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki. Bandung, Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19620429 198509 1 001


97

Lampiran 1 LKIP Setda Kota Bandung 2015 PENGUKURAN KINERJA SASARAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013-2018 TAHUN 2015

No 1

2

3

Tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

Sasaran 1

Tertatanya produk 2 hokum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum

Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

3

4

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Indikator Kinerja

Satuan

Kondisi Tahun 2014

Target 2015

Realisasi

%

Target Renstra (2018)

%

Nilai

2.8999

2.9758

3.0606

102.85

3.0185

98.10

1

Nilai LPPD

2


%

33.33

50.00

60.00

120

100

46.67

3

Persentase Kelurahan Berkinerja Baik

%

6.62

30.46

44.30

145.44

100

6.62

Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

4

Prosentase produk hokum daerah yang harmonisdan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat

%

27.99

43.28

43.28

100

100

27.99

5

Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah

%

100

100

100

100

100

100.00

Meningkatnya SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran

6

Persentase SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran

%

33.33

50.00

n/a

-

-

n/a

7

Persentase SKPD yang tatalaksana-nya baik

%

19.67

39.34

n/a

-

98.32

n/a


8

Persentase SKPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik

%

19.67

39.34

n/a

-

98.32

n/a

9

Persentase SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Publik

%

19.67

39.34

n/a

-

98.32

n/a

No

Tujuan

5

4

Terimplementasikann ya kerjasama dalam dan luar negeri

Indikator Kinerja

Satuan

Kondisi Tahun 2014

Target 2015

Realisasi

%


%

10

Persentase SKPD berbudaya pelayanan prima

%

19.67

39.34

n/a

-

98.32

n/a

11

Persentase SKPD dengan pengelolaan pengaduan pelayanan berkriteria baik

%

19.67

39.34

n/a

-

98.32

n/a

12

Persentase SKPD dengan nilai hasil survey kepuasan masyarakat di atas nilai 75,00

%

19.67

49.18

55.74

113.34

98.32

25.01

13

Persentase SKPD yang memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan publik

%

19.67

39.34

n/a

-

98.32

n/a

14

Persentase SKPD yang berada di Zona Hijau Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI

%

25

68.85

87.18

126.62

98.32

101.71

15

Rata-Rata IKM Kota Bandung

Angka

72.50

75.00

77.41

103.21

81.26

92.58

16

IKM Sekretariat Daerah

Angka

72.50

75.00

77.67

103.56

81.26

n/a

17

Persentase SKPD/Unit Kerja yang bersertifikat ISO

%

82.35

100

82.35

82.35

100

82.35

18

Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung Komponen Pelaporan Kinerja

Angka

8.50

9.50

11.78

124

12.50

69.36

19

Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah

Angka

60.1

65.1

70.79

108.74

80.10

76.77

20

Persentase SKPD yang menerapkan manajemen akuntabilitas kinerja berkriteria baik

%

19.67

39.34

n/a

-

98.32

n/a

21


%

30

45

69.59

154.64

55

n/a

Sasaran

6


Meningkatnya implementasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

No

5

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

Kondisi Tahun 2014

Target 2015

Realisasi

%


%

22

Persentase naskah kerjasama aktif lingkup luar negeri yang diimplementasikan

%

10

15

32.85

219

25

n/a

Meningkatnya implementasi kebijakan sumber daya alam

23

Persentase SKPD/Unit Kerja yang telah melaksanakan kebijakan SDA/LH

%

100

100

100.00

100

100

n/a


24

Persentase SKPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan

%

74

73

73

100

74

100.00

25

Persentase SKPD yang melaksanakan PBJ melalui ULP dan BIRMS

%

100

100

100.00

100

100

100.00

26

Jumlah Perusahaan atau Pendonor Perusahaan / pendonor yang berkontribus iterhadap pembangunan kota

180

200

217

108.5

260

70.00

10 Berkembangnya ekonom ikreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif

27

Persentase aktivasi sub sektor ekonomi kreatif

%

18.75

25

25

100

43.75

42.86

28

Jumlah jejaring kota kreatif

Kota

-

1

1

100

4

n/a

11 Terwujudnya BUMD yang sehat dan profitable

29

Persentase BUMD yang Sehat

%

25

25

50.00

200

50

50.00

30

Persentase BUMD yang Profitabel

%

25

50

50.00

100

100

75.00

12 Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama

31

Jumlah Pendaftar Haji Per Tahun

Orang

25.000

26.250

26.132

99.55

30.794

82.27

32

Peningkatan Penerimaan Zakat

Rupiah

24.000.000.000

26160000 000

3344985 7619

127.8 7

34.964.565.680

70.84

Meningkatkan 7 Pengendalian Pembangunan danpengembangan manusia yang 8 berdayasaing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan

9

Meningkatnya partsipasi pihak swasta terhadap pembangunan Kota Bandung

No

6

7

Tujuan

Meningkatnya kualitas administrasi keuangan, kepegawaian dan sand itelekomunikasi internal Setda

Terwujudnya pengelolaan sarana, prasarana internal Setda dan keprotokolan Pemda

Sasaran

13 Meningkatnya kualitaspelayanan keuangan, kepegawaian dan sandi telekomunikasi

14 Meningkatnya pelayanan sarana, prasarana internal dan keprotokolan Kepala Daerah

Indikator Kinerja

Satuan

Kondisi Tahun 2014

Target 2015

Realisasi

%


%

Kejadian

0

0

0

100

0

100

33

Penurunan JumlahKonflik SARA bernuansa Agama

34


%

100

100

100

100

100

100

35

Persentase penyelesaian dokumen keuangan bagian/unit kerja tepat waktu

%

100

100

100

100

100

100

36

Persentase usulan kepegawaian tepat waktu

%

100

100

100

100

100

100

37

Persentase pengelolaan surat tepat waktu

%

100

100

100

100

100

100

38

IndeksKepuasanLayanan Internal Sekretariat Daerah

Angka

62.51

74

75.26

101.7

82

77.11

39

Persentasesaranadanprasaranako ndisibaik

%

80

80

90,56

113

90

98.61

40

Persentasepemenuhansaranadanp rasaranasesuaistandar

%

80

80

81.11

101.3 9

90

102.98

41

IndeksKepuasanlayanansaranadan prasarana

Angka

70

70

63

90

75

n/a

42

Persentasepenyelenggaraanacarap rotokol yang sesuaidengan SOP

%

100

100

100

100

100

100

43

IndeksKepuasanacarakeprotokolan

Angka

70

70

-

0

75

n/a

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 SEKRETARIAT DAERAH Triwulan 1 No

Program

1 Sasaran 1

Triwulan 2

Triwulan 3

Triwulan 4

Pagu Anggaran Tahun 2015

2

3

Realisasi

%

Realisasi

%

Realisasi

%

Realisasi

%

4

5

6

7

8

9

10

11

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

1

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

2

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

3

Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah

4 5

341.102.500

0

0

19.030.500 5.58

0

0

326.016.000 95.58

187.538.000

0

0

15.314.900 8.17

0

0

162.769.900 86.79

2.966.309.500

0

0

493.017.425 16.62

0

0

2.787.452.528 93.97

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

540.710.000

0

0

80.199.750 14.83

0

0

478.381.430 88.47

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

492.000.000

0

0

0

0

0

0

422.713.500 85.92

6

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

111.000.000

0

0

0

0

0

0

93.134.900 83.91

7

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

72.000.000

0

0

0

0

0

0

65.800.000 91.39

8


0

0

0

0

0

0

0

0 91.39

9


0

0

0

0

0

0

0

0 91.39

4.710.660.000

0

0

607.562.575

13

0

0

Total Sasaran 2

4.336.268.258

92

Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

10

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1.102.750.000

82.971.950 7.52

11

Program Pembangunan Produk Hukum Daerah

2.788.918.000

255.464.870 9.16

12


512.542.000

44.206.575 8.62

106.855.360 20.85

240.915.485

47

144.779.590 28.25

13


0

1.175.000 8.62

74.525.000 20.85

84.629.000

47

194.395.500 28.25

14


15

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Total

Sasaran 3

28.100.000

0

0

97.835.400 8.87 231.529.938

0

35.000.000

0

0

0

4.467.310.000

383.818.395

9

510.745.698

Meningkatnya SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran

8.3

0 0 11

347.041.875 31.47

398.478.795 36.14

1.113.774.603 39.94

1.356.429.837 48.64

22.357.500 79.56 52.054.000 148.73 1.860.772.463

42

1.100.000 3.91 2.708.500 7.74 2.097.892.222

47

Triwulan 1 No

Program

1

2

3

16

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

654.322.000

17

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

401.033.000

18

Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

638.400.000

Total Sasaran 4

Triwulan 2

Triwulan 3

Realisasi

%

Realisasi

%

Realisasi

%

Realisasi

%

4

5

6

7

8

9

10

11

0

0

31.360.000 4.79

95.387.068 14.58

554.293.400 84.71

0

0

22.971.100 5.73

22.971.100

5.73

309.034.000 77.06

10.037.300 1.57

10.037.300

1.57

388.447.300 60.85

10.037.300 1.57

1.693.755.000

10.037.300

1

64.368.400

4

128.395.468 17.440.050

Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

766.789.243

0

0

0

0

20

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

805.552.800

0

0

0

0

21

Program Pembangunan Produk Hukum Daerah Total

717.397.475

0

0

2.289.739.518

0

0

Program perencanaan pembangunan daerah

23


543.953.823

24


813.885.000

25


26

Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Total

2.092.459.144

158.589.000 7.58 0

74

46.577.000 6.49 46.577.000

2

2.27

130.838.218 16.24 120.920.900 16.86 269.199.168

12

629.561.950 82.1 693.989.320 86.15 418.186.200 58.29 1.741.737.470

76

296.304.000 14.16 0

0

286.920.000 35.25

598.262.300 28.59 0

0

286.920.000 35.25

1.912.352.100 91.39 398.801.047 73.32 782.745.500 96.17

82.900.000

0

0

0

0

0

0

78.159.500 94.28

242.400.000

0

0

0

0

0

0

206.582.500 85.22

3.775.597.967

445.509.000

12

583.224.000

15

885.182.300

23

3.378.640.647

89

Meningkatnya implementasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah

28


492.200.000

59.079.825

29


362.875.000

30


92.400.000

31

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Total

32

0

286.920.000 35.25

27

Sasaran 7

1.251.774.700


22

Sasaran 6

8


19

Sasaran 5

Triwulan 4


4.276.762.500

307.373.222 7.19

1.093.308.272 25.56

1.619.096.472 37.86

3.454.385.776 80.77

12

152.988.416 31.08

252.082.671 51.22

438.338.364 89.06

0

0

20.714.750 5.71

219.275.730 60.43

335.117.480 92.35

0

0

32.010.000 34.64

82.866.950 89.68

84.866.950 91.85

157.400.000

0

0

0

5.381.637.500

366.453.047

7

1.299.021.438

0 24

0 2.173.321.823

0 40

77.360.000 49.15 4.390.068.570

82

Meningkatnya implementasi kebijakan sumber daya alam Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

557.550.000

29.900.000 5.36

148.445.560 26.62

271.541.760

48.7

550.481.220 98.73

Triwulan 1 No

Program

1

2 Total

Sasaran 8

3 557.550.000

Realisasi

%

Realisasi

%

Realisasi

%

4

5

6

7

8

9

10

11

29.900.000

5


35


36


71.456.000

0

37


156.585.000

0

38

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

788.850.000

Total

27

271.541.760

49

1.265.994.100

45.5

550.481.220

99

2.782.420.550

320.260.000 11.51

656.864.700 23.61

659.225.000

109.732.350 16.65

231.355.779 35.1

373.700.229 56.69

654.067.879 99.22

39.400.000 3.19

653.420.900 52.9

787.009.900 63.71

1.232.303.680 99.76

0

2.200.000 3.08

57.621.300 80.64

70.152.200 98.18

0

98.547.000 62.94

98.550.500 62.94

147.488.000 94.19

199.073.800 25.24

392.267.300 49.73

786.599.000 99.71

1.235.273.450

5.693.810.000

27.231.800 3.45 496.624.150

9

1.841.462.179

32

2.975.143.329

52

2.777.512.867 99.82

5.668.123.626 100

Meningkatnya partsipasi pihak swasta dan atau pendonor terhadap pembangunan Kota Bandung

39


468.261.000

40


269.739.000

0

41


37.000.000

0

42


154.000.000

0

0

43

Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi Total

1.034.240.000 1.963.240.000

118.692.198 25.35

231.824.732 49.51

350.669.532 74.89

418.547.922 89.38

0

156.115.740 57.88

156.115.740 57.88

267.650.540 99.23

0

29.417.500 79.51

33.775.000 91.28

33.955.000 91.77

29.240.000 18.99

135.433.000 87.94

313.223.390 30.29

1.019.423.420 98.57

41.424.555 4.01 160.116.753

8

0

0

88.220.555 8.53 505.578.527

26

883.023.662

45

1.875.009.882

96

Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif

44

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

45

Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi

46

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis Total

47

148.445.560


34

Sasaran 11

Triwulan 4

%

Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik

Sasaran 10

Triwulan 3

Realisasi

33

Sasaran 9

Triwulan 2


800.000.000

76.415.835 9.55

222.789.380 27.85

569.026.470 71.13

786.076.225 98.26

2.922.491.000

107.963.002 3.69

402.830.863 13.78

1.113.155.913 38.09

2.540.704.553 86.94

1.359.066.000 5.081.557.000

54.014.670 3.97 238.393.507

5

105.039.827 7.73 730.660.070

14

315.925.647 23.25 1.998.108.030

39

1.340.535.459 98.64 4.667.316.237

92

Terwujudnya BUMD yang sehat dan profitable Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi

2.224.500.000

146.638.523 6.59

351.754.969 15.81

1.113.508.919 50.06

2.167.583.201 97.44

Triwulan 1 No

Program

1 48

2

Sasaran 12

3

Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi Total

Triwulan 2

Triwulan 3

Triwulan 4

Pagu Anggaran Tahun 2015 Realisasi

%

Realisasi

%

Realisasi

%

Realisasi

%

4

5

6

7

8

9

10

11

0 2.224.500.000

0 6.59 146.638.523

7

0 15.81 351.754.969

16

0 50.06 1.113.508.919

50

0 97.44 2.167.583.201

97

Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama

49

Program Pengembangan Nilai Budaya

13.955.000 1.38

100.583.880 9.93

0

0

572.512.500 56.51

50

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

746.372.000

95.401.910 12.78

398.283.360 53.36

0

0

691.294.180 92.62

51

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

720.919.500

32.032.150 4.44

62.996.900 8.74

0

0

581.469.100 80.66

52

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

550.000.000

54.060.000 9.83

206.628.600 37.57

0

0

448.079.600 81.47

53

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

808.635.600

39.193.257 4.85

171.736.945 21.24

0

0

622.350.135 76.96

54

Program Sosial Keagamaan

649.425.000

5.812.500 0.9

143.391.450 22.08

0

0

484.945.850 74.67

55


374.485.500

39.193.257 10.47

143.222.397 38.25

0

0

299.028.067 79.85

56


110.155.000

0

0

38.940.000 35.35

0

0

71.403.000 64.82

57


125.091.400

0

0

0

0

119.805.200 95.77

58


89.600.000

0

0

0

0

5.187.714.000

279.648.074

5

0

0

Total Sasaran 13

1.013.030.000

0

0

10.440.000 11.65 1.276.223.532

25

86.406.000 96.44 3.977.293.632

77

Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan, kepegawaian dan sandi telekomunikasi

59

Pelayanan Administrasi Perkantoran ( TU Setda )

1.274.565.395

55.905.620 4.39

374.739.666 29.4

321.595.707 25.23

1.246.767.416 97.82

60

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (TU Setda )

732.700.000

49.406.410 6.74

325.520.930 44.43

241.442.000 32.95

719.152.430 98.15

61

Program Peningkatan Disiplin Aparatur (TU setda )

344.540.000

0

0

178.101.000 51.69

77.014.000 22.35

338.652.000 98.29

62

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (TU Setda)

158.700.000

0

0

64.917.250 40.91

154.131.890 97.12

63

Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan (TU Setda )

104.480.000

45.410.000 43.46

33.400.000 31.97

15.300.000 14.64

101.901.500 97.53

64

Pembangunan Komunikasi , Informasi dan Media Massa (TU Setda )

592.700.000

37.910.000 6.4

341.722.600 57.66

129.525.800 21.85

582.482.869 98.28

65

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur ( TU. Setda ) Total

Sasaran 14 66

257.125.000 3.464.810.395

22.551.000 8.77 211.183.030

6

0

0

106.323.750 41.35 1.359.807.946

39

65.472.000 25.46 915.266.757

26

251.101.750 97.66 3.394.189.855

98

Meningkatnya pelayanan sarana, prasarana internal dan keprotokolan Kepala Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

21.284.453.670

335.925.270 1.58

3.682.077.330 17.3

0

0

20.232.721.624 95.06

Triwulan 1 No

Program

1

2

Triwulan 2

Triwulan 3

Triwulan 4


3

Realisasi

%

Realisasi

%

Realisasi

%

Realisasi

%

4

5

6

7

8

9

10

11

(BAGUMPAL) 67

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (BAGUMPAL)

68

Program Peningkatan Disiplin Aparatur (BAGUMPAL)

615.825.000

0

0

69

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (BAGUMPAL)

646.500.000

0

0

70

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (BAGUMPAL)

457.106.500

0

71

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah (BAGUMPAL)

3.064.650.000

Total Total Pagu Anggaran dan Realisasi Setda Tahun 2015 SILPA / SURPULS

64.462.173.260

936.551.700 1.45

11.652.624.024 18.08

54.843.528.759 85.08

22.275.000 3.62

330.310.200 53.64

596.425.600 96.85

77.000.000 11.91

475.537.000 73.56

531.772.500 82.25

0

42.256.500 9.24

164.871.500 36.07

357.949.810 78.31

0

0

254.650.000 8.31

1.135.780.866 37.06

2.471.460.245 80.64

90.530.708.430 1.272.476.970

1

137.022.589.810 4.040.798.749

6.913.398.630 10.72

10.991.657.460 19.966.671.217

12

13.759.123.590 27.232.587.269

15

79.033.858.538

87

118.530.238.058 86.50 18.492.351.752

Sekretariat Daerah Kota Bandung KATA PENGANTAR

Recommend Documents