KATA PENGANTAR. Pemerintah Kota Bandung

Pemerintah Kota Bandung

KATA PENGANTAR

P

uji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga tugas penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bandung Tahun

2015

dapat

kami

selesaikan.

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung disusun sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah selama tahun 2015, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Bandung yaitu: “TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”, sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bandung dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

LKIP 2015

i

Pemerintah Kota Bandung Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Bandung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Kota Bandung Tahun 2015.

Bandung,

Maret 2015

WALIKOTA BANDUNG

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL, ST, M.UD

LKIP 2015

ii


IKHTISAR EKSEKUTIF

P

emerintah Kota Bandung telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance,

akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan. LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap SKPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tahun 2015 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018, dan Keputusan Walikota Bandung Nomor 640/Kep.210-Bag.ORPAD tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013-2018. Hasil pengukuran pada 19 Indikator Kinerja Utama Kota Bandung yang telah ditetapkan pada tahun 2015, sebagai berikut :

LKIP 2015

iii


-

10 indikator atau 52,63% melebihi target dengan kategori sangat baik,

-

3 Indikator atau 15,79% sesuai target dengan kategori sangat baik,

-

4 Indikator atau21,05% tidak mencapai target dengan rincian: 2indikator atau10,53% tidak mencapai target dengan kategori sangat baik, 1 indikator atau5,26% tidak mencapai target dengan kategori cukup, 1 indikator atau5,26% tidak mencapai target dengan kategori sangat kurang dan

-

2 indikator atau 10,53% indicator tidak tersedia data.

10,53%

21,05

15,79% 52,63%

Tidak Tercapai Sesuai Target Melebihi Target n/a

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Perubahan Kota Bandung Tahun 2015 ditetapkan 16 sasaran dengan 29 indikator sasaran, hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran sebagai berikut: -

16 Indikatoratau 59,26% melebihi target dengan kategori sangat baik,

-

6 Indikator atau 22,22% sesuai target dengan kategori sangat baik,

-

4 indikator atau 13,79% tidak mencapai target, dengan rincian : 2 Indikator atau7,41% tidak mencapai target dengan kategori sangat baik, 1 indikator atau3,70% tidak mencapai target dengan kategori cukup, 1 indikator atau3,70% tidak mencapai target dengan kategori sangat kurang dan

-

3 indikator atau 10,34% tidak tersedia data.

LKIP 2015

iv


10,34% 13,79% 20,69%

Tidak Tercapai Sesuai Target Melebihi Target

55,17%

n/a

Dalam Tahun Anggaran 2015, untuk pencapaian kinerja 16 (enam belas) sasaran strategis dan 29 indikator kinerja pada RPJMD Kota Bandung termasuk 18 (delapanbelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Bandung yang dilaksanakan pada Badan, Dinas dan

Kantor

serta Kecamatan

Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1,332,508,926,660,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp979,754,683,929,- atau 73,53% (data sebelum dilakukan audit oleh BPK).

LKIP 2015

v


DAFTARISI Halaman

Kata Pengantar

i

Ikhtisar Eksekutif

iii

Daftar Isi

vi

Daftar Tabel

viii

Daftar Grafik

xii

Daftar Gambar

xiv

BAB I PENDAHULUAN

1

1.1 LATAR BELAKANG

1

1.2 KONDISI KOTA BANDUNG

2

1.2.1 Letak Wilayah Geografis

2

1.2.2 Luas Wilayah

3

1.2.3 Topografi

4

1.2.4 Karakateristik Wilayah

5

1.2.5 Aparat Pemerintah

6

1.2.6 Perekonomian

8

1.2.7 Bidang Keuangan Daerah

13

1.2.8 Sosial Budaya

15

1.3 KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI

21

1.3.1 Kedudukan

21

LKIP 2015

vi

Pemerintah Kota Bandung 1.3.2 Kewenangan dan Tugas Pokok

22

1.3.3 Struktur Organisasi

24

1.4. INOVASI DALAM SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 RENCANA STRATEGIS

25

25 25

2.1.1 Visi dan Misi Kota Bandung

25

2.1.2 Tujuan sertaSasaransebelumdanSetelahReviu

33

2.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2015

37

2.3KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

37

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

38

2.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

40

2.6RENCANA ANGGARAN TAHUN 2015

42

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

45

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

47

3.2PENGUKURAN, EVALUASI, DAN ANALISIS KINERJA

51

SASARAN STRATEGIS 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

190

3.4 PRESTASI DAN PENGHARGAAN

197

BAB IV PENUTUP

198

LKIP 2015

vii


DAFTARTABEL Halaman Tabel 1.1

PDRBKota

BandungAtasDasarHargaKonstanTahun

2011-

2013 Tabel 1.2

PDRBKota

9 BandungAtasDasarHargaBerlakuTahun

2011-

2013 Tabel 1.3

Perkembangan

9 InflasiTahunanTingkat

Kota

Bandung,

Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Periode 2010-2014 Tabel 1.4

KomposisiBelanjaPemerintah Kota Bandung TahunAnggaran 2014 (SebelumDilakukan Audit BPK-RI)

Tabel 1.5

13

14

Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Bandung Tahun 20122014

16

Tabel 1.6

Indikator IPM Kota Bandung Tahun 2012-2014

20

Tabel 1.7

Ketimpangan Gender di Kota Bandung Tahun 2014

21

Tabel 2.1

Kontribusi Masing-Masing Aspek Kehidupan Terhadap Indeks Kebahagiaan

28

Tabel 2.2

JanjiWalikotadanWakilWalikotaTerpilih

31

Tabel 2.3

TujuandanSasaransebelumdanSetelahReviuTahun 2015

33

Tabel 2.4

Target IndikatorKinerjaUtamaPemerintah Kota Bandung SetelahReviu

Tabel 2.5

39

Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015

Tabel 2.6

40

RencanaBelanjaPemerintah Kota Bandung TahunAnggaran 2015

43

LKIP 2015

viii

Pemerintah Kota Bandung Tabel 2.7

Alokasi Per Sasaran Strategis Tahun 2015

Tabel 3.1

Capaian

Indikator

Kinerja

Utama

43 Pemerintah

Kota

BandungTahun 2015

47

Tabel 3.2

PengukuranKinerjaPemerintah Kota Bandung Tahun 2015

52

Tabel 3.3

PencapaianIndikatorKinerjaSasaranPemerintah Kota Bandung Tahun 2015 CapaianKinerjaSasaranStrategisPemerintah KotaBandung Tahun 2015 Pencapaian Target Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kulaitas Infrastruktur Kota Tahun 2015 Kecepatan Rata-rata Tempuh Kendaraan

Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8

55 55 58 60 71

Tabel 3.11

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2015 Kualitas Udara Ambien Luar Ruangan (Roadside) Kota Bandung Tahun 2015 Perbandingan Realisasi Rata-Rata Kualitas Udara Ambien Titik Pantau di Kota Bandung dan Kota Lainnya Tahun 2013 dan 2014 Data RTH di Kota Bandung

Tabel 3.12

Rincian Lokasi RTH Kota dalam Kondisi Baik Tahun 2015

80

Tabel 3.13

Rekapitulasi Biodigester di Kota Bandung s.d Tahun 2015

89

Tabel 3.14

Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Tahun 2015 Rekapitulasi Hasil Server Kepuasan Masyarakat Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 Data Hasil Self Assesment Kepatuhan Standar Pelayanan SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 Capaian Kinerja Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas

Tabel 3.9 Tabel 3.10


Tabel 3.17

Kinerja Birokrasi Tahun 2015 Tabel 3.18

Hasil Evaluasi AKIP Kota Bandung

Tabel 3.19

Rencana Tindak Lanjut Perbaikan SAKIP Kota Bandung Tahun 2016

72 74

77 79

91 99

101

104 105

113

LKIP 2015

ix

Pemerintah Kota Bandung Tabel 3.20

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan

116

Tahun 2015 Tabel 3.21 Tabel 3.22

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2015 Penyebab Kematian Ibu Tahun 2015

123 128

Tabel 3.23

Capaian Kinerja Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan

131

dan Perlindungan Anak Tahun 2015 Tabel 3.24 Tabel 3.25

Komponen Ndeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bandung Tahun 2013 Perbandingan IPG Kota Bandung dengan Kabupaten Kota

133 133

Lain di Jawa Barat 2011-2012 Tabel 3.26

Capaian Target Kelurahan Layak Anak Kota Bandung Tahun

135

2014 Tabel 3.27

Daftar Capaian Target Kelurahan Layak Anak Kota Bandung

136

Tahun 2015 Tabel 3.28

Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan

137

Tahun 2015 Tabel 3.29

Rekapitulasi Data Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2013

138

Tabel 3.30

Data Penduduk dan Warga Miskin Tahun 2015

140

Tabel 3.31

Capaian Kinerja Meningkatnya Kehidupan Harmoni Intern dan Antar Umat Beragama Tahun 2015 Data Potensi Konflik Tahun 2013 dan 2014

143




Capaian Indikator Terwujudnya Kehidupan Harmoni Intern dan Antar Umat Beragama Dibandingkan dengan Capaian Provinsi Jawa barat Tahun 2015 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Usaha Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Tahun 2015 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pihak Swasta dan Atau Pendonor Terhadap Pembangunan Kota Tahun 2015 Capaian Kinerja Sasaran terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Investasi Tahun 2015 Nilai Investasi Berkala Nasional PMDN/PMA Tahun 20112015

LKIP 2015

144 145

148 151

157 158

x

Pemerintah Kota Bandung Tabel 3.38 Tabel 3.39


Tabel 3.42 Tabel 3.43 Tabel 3.44 Tabel 3.45 Tabel 3.46 Tabel 3.47 Tabel 3.48 Tabel 3.49 Tabel 3.50 Tabel 3.51 Tabel 3.52 Tabel 3.53 Tabel 3.54 Tabel 3.55 Tabel 3.57

Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Capaian Kinerja Sasaran Berkembangnya Ekonomi Kreatif untuk Mendukung Tercapainya bandung Sebagai Kota Kreatif Tahun 2015 Capaian Kinerja Berkembangnya Koperasi Tahun 2015 Perbandingan Realisasi Koperasi Aktif di Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Garut Perbandingan Realisasi Koperasi Sehat di Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung, Cimahi dan Garut Capaian Kinerja Sasaran Berkembangnya Kota Bandung Sebagai Kota Tujuan Wisata Tahun 2015 Capaian Kkinerja Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja Tahun 2014-2015 Realisassi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bandung Tahun 2013-2015 Data Jumlah Pengangguan dan Angkatan Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2015 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung Tahun 2013-2015 Target dan Realisasi Lowongan Kerja Tahun 2015 Lowongan Kerja yang Terdaftar Menurut Jenis Pendidikan Tahun 2014-2015 Lowongan Kerja yang Terdaftar dan ditempatkan Menurut Sektor Usaha Tahun 2014-2015 Lowongan Kerja yang Terdaftar dan ditempatkan Menurut Golongan Pokok Jabatan Tahun 2014-2015 Target dan Capaian Kumulatif Penciptaan Wira Usaha baru Sesuai RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 Komposisi Belanja Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 Sebelum Audit BPK RI Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung Per Sasaran Strategis Tahun 2015 Efektifitas Anggaran Terhadap capaian Sasaran Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 Tingkat efektifitas Penggunaan Sumber Daya

LKIP 2015

158 160

165 168

169 170 174 175 177 178 181 182 183 183 185 191 192 194 196

xi


DAFTARGRAFIK Grafik 1.1

Trend Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan, Hotel, dan Restoran Periode 2001-2013 (Atas Dasar Harga Berlaku)

Grafik 1.2

11

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2008–2013 dan Perbandingannya dengan Jawa Barat dan Nasional (%)

Grafik 1.3

12

KomposisiRealisasiBelanjaPemerintah

Kota

Bandung

TahunAnggaran 2014 Grafik 1.4

24

Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Bandung Periode 2012-2013

18

Grafik 1.5

PerkembanganAngka Harapan HidupTahun 2010-2014

19

Grafik 3.1

CapaianKinerja IKU Tahun 2015

50

Grafik 3.2

Grafik 3.4

CapaianKinerjaIndikatorSasaranStrategis Kota Bandung Tahun 2015 TerwujudnyaInfrastrukturJalan Yang BerkualitasdanMerata Terwujudnya Bandung CaangBaranang

Grafik 3.5

RTH Kota dalamKondisiBaik

Grafik 3.6

Capaian Nilai AKIP Kota Bandung

105

Grafik 3.7

Perkembangan Capaian RLS 2010-2014

118

Grafik 3.8

Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Bandung Tahun

Grafik 3.3

2009-2013 Grafik 3.9

54 62 64 80

119

Perkembangan Jumlah Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kota Bandung Tahun 2010-2015

LKIP 2015

124

xii

Pemerintah Kota Bandung Grafik 3.10 Grafik 3.11 Grafik 3.12

Gizi Buruk dan Gizi Kurang di Kota Se Jawa barat tahun 2014 Prevalensi Balita Gizi Buruk di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Perkembangan Jumlah Kematian Ibu di Kota Bandung Tahun 2010-2015

Grafik 3.13

125 126

127

Perkembangan Jumlah Kematian Bayi di Kota Bandung Tahun 2010-2015

129

Grafik 3.14

Angka Kemiskinan

141

Grafik 3.15

Grafik 3.18

Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Ekspor Kota Bandung Tahun 2013-2015 Perbandingan Nilai Ekspor Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Tahun 2015 Perkembangan Jumlah Koperasi dan Jumlah Koperasi Aktif di Kota Bandung dari Tahun 2013-2015 Kunjungan Wisatawan Tahun 2015

Grafik 3.19

Kota-Kota Wisata Terfavorit di Dunia

Grafik 3.20

Tingkat Perguruan Terbuka di Kota Bandung Tahun 20132015 Perbandingan Jumlah Penganggur, Bekerja dan Angkatan Kerja Perbandingan TPT Provinsi Jawa barat dan Kota Bandung Tahun 2013-2015 Perkembangan Lowongan Kerja, Penempatan Kerja dan Pendaftaran Pencari Kerja Tahun 2013-2015

Grafik 3.16 Grafik 3.17

Grafik 3.21 Grafik 3.22 Grafik 3.23

LKIP 2015

149 149 167 171 172 176 177 179 180

xiii


DAFTARGAMBAR Halaman Gambar1.1

PetaOrientasi Kota Bandung

3

Gambar 1.2

Peta Kota Bandung

4

Gambar1.3

BaganStrukturOrganisasiPerangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung

Gambar1.4

22

SistemInformasiPelaporanKinerjaInstansiPemerintah (SILAKIP) Kota Bandung

23

Gambar1.5

Aplikasi Cascading PerjanjianKinerja Kota Bandung

23

Gambar 2.1

29

Gambar 2.2

Indekskebahagiaanterhadapsetiapaspekkehidupanmasyarakat Kota Bandung JanjiWalikotadanWakilWalikotaTerpilih

Gambar 3.1

Penggembokan di Jalan Banceuy

66

Gambar 3.2

Gambar Penggembokan di Jalan Wastukencana

66

Gambar 3.3

Bis Sekolah

67

Gambar 3.4

Perbaikan ATCS

67

Gambar 3.5

Perbaikan APILL

67

Gambar 3.6

Rambu OH di Jalan Terusan Jakarta

68

Gambar 3.7

Rambu OH di Jalan Djunjunan

68

Gambar 3.8

RPPJ Soekarno Hatta-Ranca Bolang

68

Gambar 3.9

Petugas Penjaga Pintu Perlintasan KA Parakan Saat

69

Gambar 3.10 Penghargaan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) dari Kementerian LHK Gambar 3.11 Walikota Bandung Menerima Penghargaan Adipura Kategori kota Metropolitan Periode 2014/2015

LKIP 2015

32

78 85

xiv

Pemerintah Kota Bandung Gambar 3.12 Aplikasi Cascading Perjanjian Kinerja Kota Bandung

112

Gambar 3.13 Hasil Verifikasi Data Angka Kemiskinan Tahun 2013

138

Gambar 3.14 Program PengentasanKemiskinan Kota Bandung

141

Gambar 3.15 Kota Bandung Sebagai Kota Kreatif Design UNESCO, Produk Industri Kreatif Kota Bandung Gambar 3.16 Press Release UNESCO

162

Gambar 3.17

Jumlah Koperasi di Kota Bandung Tahun 2015 Berdasarkan Jenisnya

LKIP 2015

164 166

xv


BAB

01

1.1.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

A

kuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instasi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut pelaporan kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomorr 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presdien Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Peberantasan Korupsi. Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Walikota menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 1 LKIP 2015

Pemerintah Kota Bandung Bertitik tolak dari RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015, serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta hasil Reviu sasaran dan Indikator RPJMD Kota Bandung, maka penyusunan LKIP Tahun 2015 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LKIP Kota Bandung Tahun 2015 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Walikota kepada Presiden ini disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2015 yaitu tahun kedua RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018.

1.2. KONDISI KOTA BANDUNG 1.2.1. Letak Wilayah Geografis Secara geografis, Kota Bandung terletak pada koordinat 107º 36’ Bujur Timur dan 6º 55’ Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 16.767 hektar. Wilayah Kota Bandung dilewati oleh

•Dilihat dari posisi geografisnya, Kota Bandung berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional, karena terletak pada pertemuan poros jalan utama di Pulau Jawa

15 sungai sepanjang 265,05 km, dengan sungai utamanya

yaitu

Sungai

Cikapundung

yang

mengalir ke arah selatan dan bermuara ke Sungai Citarum.

2 LKIP 2015

Pemerintah Kota Bandung Gambar 1.1 Peta Orientasi Kota Bandung

Secara administratif, Kota Bandung sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten/kota lainnya, yaitu: 1)

sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat;

2) sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi; 3) sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan 4) sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung.

1.2.2. Luas Wilayah Luas wilayah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, adalah 16.729,65 Ha. Luas tersebut merupakan perubahan terakhir dari luasan sebelumnya, yaitu: 1) 2) 3) 4)

1.922 Ha (tahun 1906–1917) 2.871 Ha (tahun 1917–1942) 5.413 Ha (tahun 1942–1949) 8.098 Ha (tahun 1949–1987)

3 LKIP 2015

Pemerintah Kota Bandung Gambar 1.2 Peta Kota Bandung

Wilayah Kota Bandung tersebut dibagi menjadi beberapa wilayah administratif, yang terdiri atas: 1)

30 Kecamatan yang masing-masing dikepalai oleh seorang Camat,

2) 151 Kelurahan yang masing-masing dikepalai oleh seorang Lurah, 3) 1.578 Rukun Warga (RW) dan 9.843 Rukun Tetangga (RT).

1.2.3. Topografi Secara topografis, bentuk bentang alam Kota Bandung merupakan cekungan yang dikelilingi perbukitan di bagian Utara dan dataran di bagian Selatan, yang terletak pada ketinggian antara 675 m – 1.050 m di atas permukaan laut (dpl). Dimana titik tertinggi berada di daerah utara dengan ketinggian 1.050 m dpl dan titik terendah di sebelah selatan dengan ketinggian 675 m dpl. Di wilayah Kota Bandung bagian selatan permukaan tanahnya relatif datar, sedangkan di bagian utara permukaan tanahnya berbukit-bukit sehingga menjadi panorama yang indah.

4 LKIP 2015

Pemerintah Kota Bandung 1.2.4. Karakateristik Wilayah Sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat, Bandung mempunyai nilai strategis terhadap daerah-daerah di sekitarnya karena berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional. Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan utama di Pulau Jawa, yaitu: 1)

Barat – Timur, pada posisi ini Kota Bandung menjadi poros tengah yang menghubungkan antara Ibukota Provinsi Banten dan Jawa Tengah.

2)

Utara – Selatan, selain menjadi penghubung utama ibukota negara dengan wilayah selatan, juga menjadi lokasi titik temu antara daerah penghasil perkebunan, peternakan, dan perikanan. Posisi strategis Kota Bandung juga terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dimana Kota Bandung ditetapkan dalam sistem perkotaan nasional sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Selain itu, Kota Bandung juga ditetapkan sebagai Kawasan Andalan Cekungan Bandung, yaitu kawasan yang memiliki nilai strategis nasional. Dilihat dari aspek geologisnya, kondisi tanah Kota Bandung sebagian besar merupakan lapisan aluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol, sedangkan di bagian selatan serta timur terdiri atas sebaran jenis aluvial kelabu dengan bahan endapan liat. Di bagian tengah dan barat tersebar jenis tanah andosol. Iklim Kota Bandung secara umum adalah sejuk dengan kelembapan tinggi karena dipengaruhi oleh iklim pegunungan di sekitarnya dan curah hujan yang masih cukup tinggi. Namun, beberapa tahun terakhir kondisi suhu rata-rata udara Kota Bandung cenderung mengalami peningkatan yang disebabkan oleh peningkatan sumber polutan dan dampak dari perubahan iklim serta pemanasan global (global warming).

5 LKIP 2015

Pemerintah Kota Bandung 1.2.5. Aparat Pemerintah Keadaan Aparat Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk mendukung kegiatan pemerintahan , pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2015 sejumlah 21.306 orang, yang terdiri dari : Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut : a.

b.

c.

Golongan I

:

384 orang

Golongan II

: 3.727 orang

Golongan III

: 8.226 orang

Golongan IV

: 8.969 orang

Jabatan Struktural yang terdiri dari : Esselon II

:

35 orang

Esselon III

: 212 orang

Esselon IV

: 1.625 orang

Esselon V

:

79 orang

Jabatan fungsional yang terisi sebanyak

12.940 orang, terdiri atas :

1)

Tenaga guru sebanyak

11.407 orang

2)

Tenaga kesehatan sebanyak

3)

Auditor sebanyak

17 orang

4)

P2UPD sebanyak

46 orang

5)

Pamong belajar sebanyak

24 orang

6)

Penilik PLS dan pengawas sekolah sebanyak

7)

Penyuluh KB sebanyak

8)

1.122 orang

42

orang

Arsiparis sebanyak

1

orang

9)

Pustakawan sebanyak

5

orang

10)

Pengawas TK sebanyak

8

orang

11)

Pengantar kerja sebanyak

8

orang

12)

Mediator sebanyak

3

orang

13)

Penguji kendaraan bermotor sebanyak

14)

Penyuluh pertanian sebanyak

5

orang

15)

Widyaiswara sebanyak

0

orang

16)

Peneliti sebanyak

4 orang

17)

Perencana sebanyak

5 orang

207 orang

33 orang

6 LKIP 2015

Pemerintah Kota Bandung d.

Tingkat Pendidikan : SD

:

360 orang

SMP

:

482 orang

SLTA/D1

:

5.485 orang

D2

:

2.518 orang

D3

:

1.271 orang

S1/D4

:

10.330 orang

S2

:

837 orang

S3

:

23 orang

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Aparat Pemerintah Kota Bandung telah melakukan berbagai program melalui memberikan penghargaan, pendidikan pelatihan teknis umum dan fungsional serta pemberian hukuman dan pembinaan. a.

Pemberian penghargaan

1) Satyalancana dengan masa kerja 10, 20 tahun dan 30 tahun sejumlah

0 orang,

yang terdiri dari :  Satyalancana Karya Satya XXX Tahun

0 orang;

 Satyalancana Karya Satya XX Tahun

0 orang;

 Satyalancana Karya Satya X Tahun

0 orang.

2) Pemberian Penghargaan Kenaikan Pangkat sejumlah 2.752 3) Pemberian penghargaan Purna Tugas

Orang

685 orang

4) Pemberian penghargaan Anubhawa Sasana Desa (Desa Kadarkum) = 60 lurah b.

Pendidikan Pelatihan yang meliputi : 1) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 210 orang 2) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 112 orang, terdiri dari :  Diklatpim II

: 1 orang

 Diklatpim III

: 20 orang

 Diklatpin IV

: 91 orang

7 LKIP 2015


3) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebanyak – orang 4) Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional melalui pengiriman pada lembaga pendidikan dan pelatihan sebanyak 497 orang, dengan rincian :  Pendidikan dan pelatihan teknis

: 396 orang

 Pendidikan dan pelatihan fungsional : 101 orang

c.

Pemberian Hukuman Pelanggaran Disiplin Pegawai sebanyak 37 orang yang terdiri dari Pelanggaran disiplin pegawai tingkat ringan 0 orang, tingkat sedang 3 orang, pelanggaran disiplin tingkat berat 22 orang dan dalam proses 12 orang

d.

Pada Tahun 2015 Pemerintah Kota Bandung tidak melaksanakan pengadaan CPNS

1.2.6 Perekonomian. a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula. Nilai dan kontribusi sektoral (lapangan usaha) PDRB Kota Bandung tahun 20112013 dapat dilihat pada tabel berikut.

8 LKIP 2015

Pemerintah Kota Bandung Tabel 1.1 PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2013 No

Lapangan Usaha

1 2 3

2011 (Juta Rp) % 67.070 0,19 8.365.548 24,27 843.768 2,45

2012 (Juta Rp) % 71.176 0,19 8.631.501 22,98 935.410 2,49

Pertanian Industri Pengolahan Listrik , Gas, dan Air Bersih 4 Bangunan/Konstruksi 1.782.526 5,17 2.020.091 5 Perdagangan, Hotel, 14.040.746 40,74 15.666.694 dan Restoran 6 Pengangkutan dan 3.885.215 11,27 4.309.552 Komunikasi 7 Keuangan, Persewaan, 1.813.112 5,26 1.986.038 dan Jasa Perusahaan 8 Jasa-Jasa 3.665.646 10,64 3.937.856 Total 34.463.631 100 37.558.320 Sumber: BPS Kota Bandung, 2015, *) Angka sangat sementara

2013* (Juta Rp) % 72.974 0,18 9.064.241 22,17 1.019.536 2,49

5,38 41,71

2.195.602 17.428.313

5,37 42,62

11,47

4.753.252

11,62

5,29

2.182.531

5,34

10,48 100

4.173.563 40.890.013

10,21 100

Tabel 1.2 PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2013 No 1 2 3

Lapangan Usaha

2011 (Juta Rp) % 192.743 0,2 22.482.061 23,51 2.201.593 2,3

2012 (Juta Rp) % 229.013 0,21 25.062.739 22,55 2.608.429 2,35

Pertanian Industri Pengolahan Listrik , Gas, dan Air Bersih 4 Bangunan/Konstruk 4.425.332 4,63 5.400.662 si 5 Perdagangan, 39.436.088 41,25 46.304.473 Hotel, dan Restoran 6 Pengangkutan dan 11.841.320 12,38 13.854.501 Komunikasi 7 Keuangan, 6.094.630 6,37 7.382.790 Persewaan, dan Jasa Perusahaan 8 Jasa-Jasa 8.939.096 9,35 10.278.945 Total 95.612.863 100 111.121.551 Sumber: BPS Kota Bandung, 2015, *) Angka sangat sementara

2013* (Juta Rp) % 255.651 0,20 28.074.055 21,56 3.185.681 2,45

4,86

6.107.057

4,69

41,67

55.212.099

42,4

12,47

17.333.449

13,31

6,64

8.561.178

6,57

9,25 11.480.479 100 130.209.649

8,82 100

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor unggulan utama Kota Bandung. Besarnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kota Bandung dan terus mengalami trend positif atas kontribusinya tiap tahun. Berdasarkan harga berlaku, pada 9 LKIP 2015

Pemerintah Kota Bandung tahun 2011, sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi sebesar 41,25% terhadap perekonomian Kota Bandung dan mengalami peningkatan menjadi sebesar 42,40% di tahun 2013. Hal ini mengindikasikan sektor tersier merupakan sektor utama perekonomian Kota Bandung dan diprediksi akan semakin besar peranannya. Kota Bandung saat ini memang telah terkenal sebagai kota jasa yang unggul dalam banyak bidang dan hal ini menjadikan pemerintah daerah menempatkan sektor jasa sebagai faktor utama pengembangan daya sain. Industri pengolahan ialah sektor terbesar kedua yang memberikan kontribusi sebesar 21,56% terhadap perekonomian Kota Bandung berdasarkan harga berlaku di tahun 2013. Namun jika dilihat dari trend-nya, kontribusi sektor industri pengolahan cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya, dimana pada tahun 2011 kontribusi sektor ini masih berada di kisaran 23,51%. Kontribusi sektor terbesar ketiga adalah sektor pengangkutan dan komunikasi dimana pada tahun 2013 mencapai 13,31% (berdasarkan harga berlaku).

b. Struktur Perekonomian Daerah Pergeseran struktur ekonomi Kota Bandung menandakan geliat aktivitas ekonomi masyarakat yang lebih berorientasi pada sektor jasa. Di sisi lain, makin mengecilnya kontribusi industri pengolahan pada perekonomian Kota Bandung terutama akibat semakin tingginya tingkat persaingan secara nasional ataupun global yang mempengaruhi penurunan kinerja industri pengolahan lokal Kota Bandung, terutama di sektor padat karya, seperti Tekstil dan Produk Tekstil, selain itu, adanya tekanan eksternal, seperti adanya kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) juga turut menekan kinerja industri pengolahan Kota Bandung. Mulai dari tahun 2001 hingga 2013 terlihat bahwa kontribusi sektor sekunder yang ditopang oleh industri pengolahan cenderung mengalami trend penurunan dan di sisi lain sektor tersier, terutama melalui perdagangan, hotel dan restoran terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

10 LKIP 2015

Pemerintah Kota Bandung Grafik 1.1 Trend Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan, Hotel, dan Restoran Periode 2001-2013 (Atas Dasar Harga Berlaku) Kontribusi 45%

40.6%

24.5%

24.7%

42.40%

37.9%

40% 35%

41.0%

32.9%

32.6%

30.6%

30.2%

30% 25%

27.8%

20%

21.56%

15%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sumber: BPS Kota Bandung

c. PDRB Perkapita Pendapatan per kapita riil (PDRB per kapita atas dasar harga konstan) merupakan salah satu indikator yang digunakan secara luas untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Apabila pendapatan perkapita meningkat, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Perkembangan pendapatan perkapita Kota Bandung menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2008 pendapatan per kapita hanya mencapai Rp11,8 juta/orang, pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi Rp16,63 juta/orang atau mengalami pertumbuhan sebesar 40,68%. Jika menggunakan harga berlaku, pendapatan per kapita Kota Bandung pada tahun 2013 atau dalam kurun waktu 5 tahun telah mencapai Rp52,96 juta/orang, dimana mengalami peningkatan sebesar 100,61 % jika dibandingkan dengan tahun 2008 yang hanya Rp26,4 juta/orang.

11 LKIP 2015

Pemerintah Kota Bandung d. Pertumbuhan Ekonomi Pada tahun 2012, LPE Kota Bandung mencapai 8,98.%. Namun pada tahun 2013 sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 8,87%. Walaupun LPE Kota Bandung masih relatif tinggi, namun kondisi ini menunjukkan sedikit pelambatan. Pemulihan pertumbuhan ekonomi global yang masih belum sesuai harapan dan perekonomian Indonesia masih terus mengalami perlambatan berpengaruh terhadap LPE Kota Bandung yang juga mengalami sedikit penurunan di tahun 2013. Lokomotif utama pertumbuhan ekonomi Kota Bandung selama ini terutama ditopang oleh pertumbuhan sektor tersier.

Grafik 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2008–2013 dan Perbandingannya dengan Jawa Barat dan Nasional (%) LPE (%) 10

8.34

8.17

9

8.45

8.98

8.73

8.87

8 7

N/A 6.21

6

6.20

6.00

5

4.19

6.10

6.48

6.50

6.21

6.23

6.06

5.78 5.07 5.02

4.60

4 3 2 1 -

2008

2009

Jawa Barat

2010

2011

Nasional

2012

2013

2014

Kota Bandung

Keterangan : LPE Kota Bandung dan Jawa Barat 2008-2014 (Sumber: BPS Kota Bandung dan Jawa Barat)., LPE Nasional 2008-2014 (Sumber : BPS Pusat).

Selama periode 2008-2013, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Tingkat Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bandung relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi makro secara regional Jawa Barat dan nasional. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung setiap tahunnya menunjukkan trend kenaikan dan 12 LKIP 2015

Pemerintah Kota Bandung cukup stabil terhadap gangguan/guncangan eksternal, baik dalam tataran global ataupun domestik. Pada tahun 2013, di tengah masih melemahnya perekonomian global dan domestik, Kota Bandung tetap dapat mempertahankan LPE-nya di kisaran 8%. Relatif stabilnya iklim perekonomian Kota Bandung selama ini harus tetap dijaga dan dipelihara oleh semua pemangku kepentingan agar dapat mempertahankan laju pertumbuhan yang tinggi.

e. Inflasi Kota Bandung selama periode 2010-2014 mengalami fluktuasi laju inflasi tiap tahunnya. Pada tahun 2010 tingkat inflasi ada di kisaran 4,53%, pada tahun 2011 tingkat inflasi yang ada mengalami penurunan menjadi hanya sebesar 2,75%. Namun pada tahun 2013, tingkat inflasi Kota Bandung mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 7,97%. Pada tahun 2014, inflasi Kota Bandung sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 7,76%.

Tabel 1.3 Perkembangan Inflasi Tahunan Tingkat Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Periode 2010-2014 No

Cakupan

Tingkat Inflasi (%) 2010

2011

2012

2013

2014

1

Kota Bandung

4,53

2,75

4,02

7,97

7,76

2

Prov. Jawa Barat

6,62

3,10

3,86

9,15

7,41

3

Nasional

6,96

3,79

4,30

8,38

8,36

Sumber: BPS Kota Bandung, BPS Provinsi Jawa Barat, BPS Pusat, dan Bank Indonesia

1.2.7 Bidang Keuangan Daerah Desentralisasi dipandang sebagai suatu usaha untuk melakukan reformasi dan revitalisasi baik ditingkat regional maupun ditingkat nasional. Salah satu dampak dari desentralisasi adalah adanya pengalihan tanggung jawab terhadap keuangan, administratif, pelayanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga pertanggungjawaban atas pengelolaan potensi-potensi sumberdaya di daerah menjadi suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh seorang Kepala Daerah. Adanya penekanan terhadap aspek pertanggungjawaban (akuntabilitas) lebih ditegaskan dengan dikeluarkannya paket perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. 13 LKIP 2015

Pemerintah Kota Bandung Salah satu azas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah aspek keterbukaan. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan akses informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah seluas-luasnya kepada publik seperti menerbitkan laporan keuangan di media massa. Laporan keuangan yang memadai juga sangat dibutuhkan oleh para investor, baik investor asing maupun domestik. Laporan keuangan tersebut dapat menjadi sarana komunikasi bagi Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Belanja daerah Pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp6.553.368.797.049.00 dengan komposisi 42,49% belanja tidak langsung dan 57,58% belanja langsung sebagaimana tabel berikut. Tabel 1.4 Komposisi Belanja Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI) TAHUN ANGGARAN 2015 NO 1 2

ANGGARAN BELANJA (Rp)

REALISASI BELANJA (Rp)

% Realisasi

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

2,784,258,416,713.00

2,139,610,745,499.00

43.16

3,769,110,380,336.00

2,818,307,902,431.00

56.84

Jumlah

6.553.368.797.049.00 4,957,918,647,930.00

100,00

URAIAN

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2015

1.2.8 Sosial Budaya. a. Penduduk. Perkembangan jumlah penduduk Kota Bandung selama periode 2012-2014 cukup mengalami peningkatan yang signifikan. Jika pada tahun 2012 jumlah penduduk Kota Bandung berjumlah 2.444.617 jiwa, kemudian mengalami peningkatan menjadi sebanyak 2.458.503 jiwa pada tahun 2013, atau mengalami perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,57%. Pada tahun 2014, jumlah penduduk bertambah menjadi sebesar 2.470.802 jiwa, atau dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,50%.

14 LKIP 2015

Pemerintah Kota Bandung Tabel 1.5 Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Bandung Tahun 2012-2014 Uraian

2012

2013

2014*

Peningkatan/ Penurunan Periode 2013-2014 (%)

Jumlah Penduduk (jiwa) 2.444.617 2.458.503 2.470.802 0,50 Rata-rata Kepadatan 14.611 14.694 14.768 0,50 Penduduk (jiwa/km2) Laju Pertumbuhan 0,64 0,57 0,50 -0,07 Penduduk (%) Komposisi Penduduk, menurut: a. Jenis Kelamin 1.236.498 1.242.885 1.248.478 0,45  Pria (orang) 1.208.119 1.215.618 1.222.324 0,55  Perempuan (orang) b. Angkatan Kerja (orang) 1.171.551 1.176.377 1.192.770 1,39  Jumlah yang Bekerja 1.064.167 1.047.235 1.096.799 4,73 (orang)  Jumlah pengangguran 107.384 129.142 95.971 -25,69 (orang) 9,17 10,98 8,05 -2,93  Tingkat Pengangguran (%) c. Pendidikan (penduduk usia> 10 th dan Ijazah tertinggi).  Tidak/belum pernah 191.141 224.078 **) sekolah/tidak/belum tamat SD (orang) 482.763 501.285 **)  SD/MI/sederajat (orang)  SMP/MTs/sederajat 409.741 411.969 **) (orang) 661.857 743.328 **)  SLTA/sederajat (orang) 292.142 257.978 **)  Perguruan Tinggi (orang) Sumber: BPS Kota Bandung, 2015. *) Angka Sementara ; **) Sedang dilakukan perhitungan

Selain pertumbuhan penduduk secara alami (fertilitas), adanya migrasi masuk yang lebih besar dari migrasi keluar (migrasi neto positif) menyebabkan jumlah penduduk Kota Bandung terus bertambah setiap tahun. Ditambah lagi peran Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat menjadikan magnet bagi penduduk dari daerah lain untuk datang ke Kota Bandung, baik yang bertujuan untuk menetap ataupun komuter. Penduduk yang semakin besar ini mendorong perubahan tatanan aspek-aspek kehidupan Kota Bandung yang meliputi aspek sosial, ekonomi, spasial, pola demografis, dan sebagainya yang semakin kompleks. Besaran jumlah penduduk tersebut mendiami wilayah seluas 167,30 km2, sehingga rata-rata kepadatan penduduk Kota Bandung pada tahun 2014 adalah 14.768 jiwa per km2, 15 LKIP 2015

Pemerintah Kota Bandung atau mengalami perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,50% jika dibandingkan dengan tahun 2013. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, diketahui bahwa Kota Bandung merupakan kota terpadat ke 3 (tiga) di Indonesia, setelah Jakarta dan Surabaya.

b. Tenaga Kerja Jumlah angkatan kerja Kota Bandung meningkat sebesar 0,41% selama periode tahun 2012-2013. Pada tahun 2012, angkatan kerja yang berada di Kota Bandung tercatat sebanyak 1.171.551 orang dan meningkat menjadi 1.176.377 orang di tahun 2013. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung di tahun 2012 yang sebesar 9,17%, mengalami lonjakan peningkatan di tahun 2013 menjadi sebesar 10,98%. Hal ini mengindikasikan bahwa pertambahan angkatan kerja tidak mampu diserap oleh peningkatan jumlah lapangan kerja. Tingkat pengangguran yang cukup tinggi ini memerlukan perhatian dan penanganan ekstra agar kesempatan kerja dapat dinikmati oleh masyarakat Kota Bandung secara lebih luas. Pengembangan pola pertumbuhan inklusif yang memaksimalkan potensi ekonomi dan menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar kerja yang berkualitas (decent work) perlu lebih diprioritaskan. Grafik 1.4 Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Bandung Periode 2012-2013 10.98

Jumlah Orang 1,400,000

1,200,000

Tk.Penganggur (%)

9.17

10

107,384

129,142

1,000,000

6

800,000 600,000

8

1,064,167

1,047,235

4

400,000 2

200,000 0

0

2012 Jumlah yg Bekerja

2013 Jumlah Pengangguran

Tingkat Pengangguran

Sumber: BPS Kota Bandung, 2015

16 LKIP 2015


c. Kesehatan Aspek kesehatan merupakan unsur penting yang berkaitan dengan kapabilitas penduduk. Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa lama harapan hidup yang mampu dicapai. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya. Grafik 1.5 Perkembangan Angka Harapan Hidup Tahun 2010-2014

2014 2013 2012 2011

2010 73.65

73.7

73.75

73.8

73.85

Sumber: BPS Kota Bandung, 2015 Angka Harapan Hidup pada Tahun 2012 sebesar 73,81 tahun dan pada Tahun 2014 menjadi 73,84 tahun. Hal ini berarti menunjukkan penambahan sebesar 0,03 tahun atau terjadi peningkatan sebesar 0,04%.

d. Indek Pembangunan Manusia (IPM) Pembangunan daerah di Kota Bandung diorientasikan untuk pembangunan manusia, yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar semua masyarakat Kota Bandung memiliki kesejahteraan yang lebih baik dan memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan. Upaya tersebut dijabarkan melalui pelayanan dan fasilitasi akses yang lebih luas bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, dan peluang untuk menaikkan taraf ekonomi rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan. Hasil upaya tersebut dapat tergambarkan didalam perolehan Indeks Pembangunan Manusia sbb:

17 LKIP 2015

Pemerintah Kota Bandung Tabel 1.6 Indikator IPM Kota Bandung Tahun 2012-2014 No

Uraian

2012

2013

2014

2015

Komponen IPM 1.

Angka Harapan Hidup (tahun)

73,81

73,83

73,84

2.

Angka Melek Huruf (%)

99,58

99,62

99,63

3.

Rata-rata Lama Sekolah (tahun)

10,74

10,81

10,85

4.

Konsumsi riil per kapita (Rp000)

587,10

648,13

650,15

Indikator IPM 1.

Kesehatan

90,25

90,44

90,53

2.

Pendidikan

81,35

81,38

81,40

3.

Pendapatan

66,35

66,59

67,05

79,32

79,47

79,66

IPM Sumber: BPS Kota Bandung, 2015

Perkembangan IPM Kota Bandung selama ini menunjukan peningkatan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2008 IPM Kota Bandung sebesar 78,33, pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 79,66. Peningkatan ini tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh stakeholder Kota Bandung. Kenaikan IPM ini hendaknya menjadi pemacu peran serta yang nyata dari segenap komponen masyarakat Kota Bandung agar diperoleh hasil yang lebih optimal lagi.

e. Indek Pembangunan Gender ( IDG) Indek Pembangunan Gender dipakai untuk mengukur angka rata-rata pencapaian kemampuan dasar dengan penyesuaian untuk memperhitungkan ketimpangan gender. Titik berat pembangunan gender adalah pemberdayaan manusia tanpa membedakan gender sehingga mereka memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan. Upaya tersebut dijabarkan melalui akses yang lebih luas bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, dan peluang untuk menaikkan taraf ekonomi rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan. Indeks Pembangunan Gender yang 18 LKIP 2015

Pemerintah Kota Bandung dilakukan perhitungannya oleh BPS Kota Bandung sebesar 73,93% serta ada upaya dari pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pembangunan gender di Kota Bandung Berdasarkan data tersebut di atas maka angka ketimpangan gender di Kota Bandung Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 1.7 Ketimpangan Gender di Kota Bandung Tahun 2014 Nilai IPM

Nilai IPG

Ketimpangan Gender

79,66

73,93

5.73

Sumber: BPS Kota Bandung, 2015

1.3 KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI 1.4 1.3.1 Kedudukan Dengan diberlakukannya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih menekankan aspek desentralisasi yang diberikan dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Berkaitan dengan otonomi daerah dalam pelaksanaannya di Kota Bandung dapat dijelaskan melalui 2 (dua) aspek, yaitu:

a. Aspek Politik Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Bandung dari aspek politik ditandai dengan program legislatif dalam membahas perubahan atas peraturan tentang struktur organisasi dan tata kerja dan kegiatan partai politik tingkat daerah dan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah.

19 LKIP 2015

Pemerintah Kota Bandung b. Aspek Administrasi/ Manajemen Pemerintah Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan otonomi daerah secara administratif diawali dengan melakukan identifikasi kewenangan pemerintah daerah, penataan kelembagaan, penempatan personil, pengelolaan sumber keuangan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana (aset daerah), dan manajemen pelayanan publik

1.3.2 Kewenangan dan Tugas Pokok a. Kewenangan Kota Bandung sebagai daerah otonomi, kewenangannya mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi nasional. Pemerintah Kota Bandung menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebanyak 25 (dua puluh lima) urusan wajib untuk menyelenggarakan pelayanan dasar kepemerintahan dan 6 (enam) urusan pilihan untuk menyelenggarakan pengembangan sektor unggulan. Di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, rincian urusan tersebut, diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bandung, dengan urusan wajib yang dilaksanakan terdiri dari : 1)

Pendidikan

2)

Kesehatan

3)

Lingkungan Hidup

4)

Pekerjaan Umum

5)

Penataan Ruang

6)

Perencanaan Pembangunan

7)

Perumahan

8)

Kepemudaan dan Olahraga

9)

Penanaman Modal, 20 LKIP 2015

Pemerintah Kota Bandung 10)

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,

11)

Kependudukan dan Catatan Sipil,

12)

Ketenagakerjaan,

13)

Ketahanan Pangan,

14)

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

15)

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,

16)

Perhubungan,

17)

Komunikasi dan Informatika,

18)

Pertanahan,

19)

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,

20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, 21)

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

22) Sosial, 23) Kebudayaan, 24) Kearsipan, dan 25) Perpustakaan sedangkan urusan pilihan terdiri dari : 1)

Kelautan dan Perikanan,

2)

Pertanian,

3)

Pariwisata,

4)

Industri,

5)

Perdagangan, dan

6)

Ketransmigrasian.

b. Tugas Pokok Pemerintah Kota Bandung mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kota Bandung yang Bermartabat dan Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

21 LKIP 2015

Pemerintah Kota Bandung 1.3.3 Struktur Organisasi Bandung sebagai salah satu daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Jawa Barat, secara yuridis formil didasarkan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Struktur organisasi Pemerintah Kota Bandung dapat disajikan pada gambar berikut:

Gambar 1.3 Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG Berdasarkan Perda SOTK Tahun 2007 , Perda SOTK Tahun 2009 & Perubahan Kedua SOTK Tahun 2013 WALIKOTA DPRD

WAKIL WALIKOTA STAF AHLI SEKRETARIAT DAERAH

INSPEKTORAT

PERSH. DAERAH 1. 2. 3. 4.

PD.BPR PDAM PD Kebersihan PD.Pasar Bermartabat

SAT POL PP

LEMBAGA TEKNIS DAERAH 1.

Badan rencanaan

Pembangunan Daerah 2. Badan Kepegawaian Daerah 3. Badan Kesatuan Bangsa, & Pemberdayaan Masyarakat 4. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5. Badan Pemberdayaan Perempuan & KB 6. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 7. Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah 8. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung 9. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak 10. Rumah sakit Khusus Gigi dan Mulut

DINAS DAERAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja Dinas Perhubungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7. Dinas Kebudayaan & Pariwisata 8. Dinas Tata Ruang & Ciptakarya 9. Dinas Bina Marga & Pengairan 10.Dinas Pemakaman dan Pertamanan 11.Dinas Pencegahan & Penanggulangan Kebakaran 12.Dinas Koperasi UKM & Perindustrian Perdagangan 13.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 14.Dinas Pelayanan Pajak 15.Dinas Komunikasi dan Informatika 16.Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 17.Dinas Pemuda dan Olah Raga

ASISTEN PEMERINTAHAN

1. Bagian Pemerintahan Umum 2. Bagian Hukum & Hak Azazi Manusia 3. Bagian Kerjasama Daerah 4. Bagian Organisasi & Pemberdayaan Aparatur Daerah.

Kecamatan (30)

Kelurahan (151)

ASISTEN ADM. PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN

1. Bagian Pembangunan & Sumber Daya Alam 2. Bagian Perekonomian

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

1, Bagian Umum & Perlengkapan 2. Bagian Tata Usaha Setda

3. Bagian Kesra & Kemasyarakatan

SEKRETARIAT DPRD

1. Bagian Hukum & Persidangan 2. Bagian Umum 3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol 4. Bagian Keuangan

Keterangan : Garis Pertanggungjawaban : Garis Lini : Garis Koordinasi : Garis Pelaporan

Sumber : Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Setda Kota Bandung Tahun 2015

22 LKIP 2015

Pemerintah Kota Bandung 1.4. INOVASI DALAM SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Berbagai inovasi telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Bandung, salah satu inovasi yang dikembangkan adalah membangun sistem informasi pelaporan kinerja instansi pemerintah (SILAKIP) online yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja, yang dimaksudkan untuk menjaga konsistensi Perencanaan pembangunan tahunan, pengumpulan data kinerja, monitoring dan evaluasi serta memberikan ruang transparansi akuntabilitas kinerja kepada mayarakat luas yang dapat di akses melalui tautan http://www.lakip.bandung.go.id.

Gambar 1.4 Sistem Informasi Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (SILAKIP) Kota Bandung


Pada Tahun 2015 menjadi tahun penting meningkatnya pengelolaan kinerja pemerintah Kota Bandung, bersamaan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, maka Pemerintah Kota Bandung telah memperoleh 23 LKIP 2015

Pemerintah Kota Bandung apresiasi dalam implementasi akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan misi mewujudkan keunggulan tata kelola pemerintahan. Selain aplikasi SILAKIP yang dilakukan upgrade menjadi versi 1.1 juga dikembangkan aplikaksi Cascading Perjanjian Kinerja yang akan dioperasikan pada tahun 2016. Aplikasi ini terintegrasi dengan SILAKIP 1.1 dikembangkan oleh Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015 untuk meningkat performa akuntabilitas kinerja aparatur pada eselon 3 dan 4 baik pada komponen perencanaan, pengukuran dan pelaporan para pejabat strukturalnya. Sebagai bukti adanya upaya lanjutan dalam rangka mewujudkan target juara dalam implementasi akuntabilitas kinerja.

Gambar 1.5 Aplikasi Cascading Perjanjian Kinerja Kota Bandung


24 LKIP 2015


BAB

02

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS 2.1.1. Visi dan Misi

R

encana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis Kota Bandung untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai dokumen yang memuat penjabaran visi, misi dan program Pemerintah Kota

Bandung. RPJMD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memerhatikan RPJP dan RPJM Nassional. Untuk periode 2013-2018 RPJMD Kota Bandung disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

25


Visi : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung 20-2013-2018 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu: “TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut: Bandung

: meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batasbatas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang;

Unggul

: menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bandung;

Nyaman

: terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik melalui sinergitas lintas sektor sehingga dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktivitas dan perilaku penghuninya;

Sejahtera

: mengarahkan pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, agar dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjaditeladan bagi kota lainnya.

26

Pemerintah Kota Bandung Visi RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 yaitu Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera merupakan Visi Kepala Daerah dan selaras dengan Visi Daerah yaitu “Kota Bandung Bermartabat”. Kriteria capaian Visi Daerah tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Walaupun Pemerintah Kota Bandung tidak dapat membuat semua warga Bandung bahagia, peran Pemerintah Kota haruslah menciptakan kondisi-kondisi yang membawa warga Bandung ke arah kebahagiaan hidupnya. Sebagaimana dikatakan Thomas Jefferson tahun 1809: "The care of human life and happiness is the first and only legitimate object of good government". Indeks kebahagiaan merupakan visi dalam masa pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota Bandung. Berbagai inovasi program baru akan terus diluncurkan pemerintah kota untuk meningkatkan kebahagiaan warga Bandung. Indikator kebahagiaan penduduk Kota Bandung, yang merupakan indeks komposit yang disusun oleh tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial. Kesepuluh aspek kehidupan tersebut secara substansi dan bersama-sama merefleksikan tingkat kebahagian meliputi kepuasan terhadap: 1) kesehatan, 2) pendidikan, 3) pekerjan, 4) pendapatan rumah tangga, 5) keharmonisan keluarga, 6) ketersedian waktu luang, 7) hubungan sosial, 8) kondisi rumah dan aset, 9) keadaan lingkungan, dan 10) kondisi keamanan. Penilaian terhadap tingkat kepuasan hidup didasarkan pada evaluasi terhadap kondisi obyektif (faktual) yang dialami warga Kota Bandung. Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan Kota Bandung tahun 2015 menggunakan kerangka kerja BPS menghasilkan Indeks Kebahagiaan masyarakat Kota Bandung sebesar 70.60 pada skala 0 – 100. Capaian ini meningkat 2,37 poin dibandingkan dengan hasil survey BPS Kota Bandung tahun 2014 sebesar 68,23 yang berada pada kategori Bahagia (50-75)

27

Pemerintah Kota Bandung Tabel 2.1 Kontribusi Masing-Masing Aspek Kehidupan Terhadap Indeks Kebahagiaan ASPEK KEHIDUPAN

KONTRIBUSI

Pekerjaan Hubungan Sosial Keharmonisan Keluarga Kesehatan Keamanan Rumah dan Fasilitas Rumah Pendidikan Ketersediaan Waktu Luang Pendapatan Lingkungan

11,91% 11,39% 11,28% 11,05% 10,91% 10,02% 9,14% 8,97% 7,80% 7,54%

Sumber : Bappeda Kota Bandung Tahun 2015

Indeks kebahagiaan masyarakat Kota Bandung yang tertinggi adalah yang terkait dengan Keharmonisan Keluarga yaitu dengan nilai indeks sebesar 78.34. Urutan kedua dan ketiga indeks kebahagiaan masyarakat Kota Bandung adalah indeks kebahagiaan yang terkait dengan Hubungan Sosial dengan nilai indeks sebesar 74.20 dan indeks kebahagiaan yang terkait dengan Kondisi Keamanan dengan nilai indeks sebesar 73.56 atau kondisi Kesehatan sebesar 73,55. Sementara itu, Pendapatan Rumah Tangga merupakan domain kehidupan yang memiliki indeks kebahagiaan paling rendah yaitu dengan nilai indeks hanya sebesar 63.72. Angka-angka tersebut menggambarkan ikatan hubungan kekeluargaan, kekerabatan dan silaturahmi merupakan budaya yang masih dianut oleh masyarakat Kota Bandung. Dengan demikian orientasi hidup mayoritas warga Kota Bandung lebih didorong oleh motivasi mempertahankan harmoni dan hubungan (need of affiliation), ketimbang motivasi berprestasi (need of achievement) atau motivasi berkuasa (need of power), sebagaimana terlihat dari domain pendapatan rumah tangga sebagai indeks yang relatif paling rendah, sebagai gambaran dari motivasi berprestasi yang kurang kuat. Angka Indeks Keharmonisan Keluarga yaitu dengan nilai indeks sebesar 78.34 menunjukkan indicator positif mengenai keluarga di kota Bandung. Angka tersubut menunjukkan bahwa penduduk Bandung berada pada kondisi Sangat Bahagia dalam aspek Keharmonisan Keluarga. Indeks kebahagiaan terhadap setiap aspek kehidupan masyarakat Kota Bandung selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

28

Pemerintah Kota Bandung Gambar 2.1 : Indeks kebahagiaan terhadap setiap aspek kehidupan masyarakat Kota Bandung

Misi : Misi Pertama: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Bermakna untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga Kota Bandung melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Misi Kedua: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Bandung yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan sistem modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang

baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean

Government) Misi Ketiga: Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. Dimaksudkan untuk mewujudkan warga Kota Bandung yang sehat, cerdas, dan berbudaya yang bercirikan meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan,

29

Pemerintah Kota Bandung meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, serta terpeliharanya seni dan warisan budaya. Misi Keempat: Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan bekelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan serta mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 diuraikan mengenai janji politik Walikota Bandung sebagai penjabaran pelaksanaan misi dalam pencapaian visi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Walikota Bandung 5 (lima) tahun ke depan. Penetapan janji politik mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan penyelesaian permasalahan lain. RPJMD Kota Bandung 2013-2018 merupakan Dokumen Strategis Kota Bandung untuk mengimplementasikan janji-janji Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang disampaikan pada saat kampanye. Janji-janji dimaksud menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan RPJMD, dan oleh karenanya menjadi contoh baik dalam tata kelola pemerintahan dan perencanaan pembangunan, bahwa janji-janji yang telah disampaikan mutlak harus diimplementasikan dalam dokumen perencanaan. Sebagaimana halnya Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih berpedoman pada RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025, maka janji-janji yang telah disampaikan pada saat kampanye patut diyakini merupakan substansi yang terkait erat dengan pencapaian Visi dan Misi. Janji-janji dimaksud yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 20132018, selanjutnya tentu akan menjadi pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Berkenaan dengan janji-janji Walikota dan Wakil Walikota terpilih, tercatat ada 20 item janji politik yang terbagi atas aspek: Bandung Sehat (3 item), Bandung Resik (4 item), Bandung Nyaman (7 item) dan Bandung Sejahtera (6 item). Berikut janji-janji dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

30

Pemerintah Kota Bandung Tabel 2.2 Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih No. 1

Aspek

Indikator

BANDUNG SEHAT 1. Asuransi Kesehatan 2. Ambulance gratis 3. Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

2

BANDUNG RESIK 1. Bebas Sampah dalam 2 Tahun 2. Bebas Banjir dalam 3 Tahun 3. Jalan Mulus dan Caang dalam 3 Tahun 4. Bebas Macet dalam 4 Tahun

3

BANDUNG NYAMAN1. Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW 2. Penyediaan sarana air bersih 3. Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni 4. Bantuan 100 juta/RW/tahun 5. Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun 6. Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun 7. Bantuan 100 juta untuk LPM Kelurahan/ tahun

4

BANDUNG

1. Menciptakan 100.000 wirausahawan

SEJAHTERA

2. Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru 3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun 4. Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah 5. Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg 6. Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa

Sumber : Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 Gambaran waktu pencapaian target janji-janji Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tahun 2018, sebagai berikut :

31

Pemerintah Kota Bandung Gambar 2.2 Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Bandung Resik Bebas Sampah : 2 thn Bebas Banjir : 3 thn Jalan Mulus & Caang : 3 thn Bebas Macet : 4 thn

2014

2015

2016

2017

2018

Bandung Sehat  

Asuransi Kesehatan Ambulance gratis



Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

  

Bantuan 100 juta/RW/tahun Bantuan 100 juta PKK kelurahan/tahun Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun Bantuan 100 juta/LPM Kelurahan/ tahun

Bandung Nyaman 

 

Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW Penyediaan sarana air bersih Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni





Bandung Sejahtera   

Menciptakan 100.000 wirausahawan Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa

 



Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

Sumber : Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018

32

Pemerintah Kota Bandung Secara umum dapat dicermati bahwa janji-janji tersebut sangat positif dan bermanfaat bagi kesejahteraan warga kota. Ada keinginan yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan kota, terutama terkait bebas sampah, bebas banjir, bebas macet, serta persoalan infrastruktur. Selain itu, janji-janji tersebut juga secara implisit terkandung maksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan warga kota selanjutnya menjadi pembentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Bandung dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan selain ukuran-ukuran keberhasilan pendukung lainnya.

2.1.2. Tujuan serta Sasaran sebelum dan Setelah Reviu Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut dilakukan reviu atas tujuan dan sasaran strategis RPJMD Kota Bandung 2013-2018 dan menetapkan sebanyak 13 (tiga belas) tujuan dan 30 (tiga puluh) sebagai berikut : Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran sebelum dan Setelah Reviu Tahun 2015 Tujuan Sebelum Reviu

Tujuan Setelah Reviu

Sasaran Sebelum Reviu

Sasaran Setelah Reviu

Misi Pertama: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan 1.

Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan

-

Menyediakan 1. infrastruktur, permukiman dan sanitasi perkotaan yang nyaman, umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan

Tersedianya 2. infrastruktur, permukiman dan sanitasi 3. perkotaan yang nyaman, 4. umur pakai panjang dan

1.

Terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten

-

Terwujudnya Infrastruktur 1. jalan yang berkualitas, dan merata Terwujudnya Bandung caang 2. Baranang Terselesaikannya Permasalahan banjir di Kota Bandung

Meningkatnya kualitas Infrastruktur Kota Meningkatnya ketersediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan

2. 3.

33

Pemerintah Kota Bandung Tujuan Sebelum Reviu konsep Maju, Hijau dan Manusiawi

4.

5.

6.

7.

8.

Mewujudkan system transportasi yang aman, nyaman, efisien, memadai, handal dan ramah Mewujudkan 2. Pengelolaan Lingkungan Hidup berkelanjutan dan Penanggulangan bencana yang handal



merata secara 5. efektif dengan konsep Maju, 6. Hijau dan Manusiawi

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata Terwujudnya sistem transportasi publik yang nyaman serta mengendalikan kemacetan

7.

Sasaran Setelah Reviu rendah dan berkurangnya pemukiman kumuh

Mewujudkan 8. Meningkatnya Pengelolaan 3. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Kualitas Lingkungan Lingkungan berkualitas dan Hidup Hidup Tertanggulanginya bencana 4. Tertanggulanginya berkelanjutan secara dini komprehensif bencana secara dini dan Penanggulanga n bencana yang handal Misi Kedua: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani Meningkatnya 3. Meningkatnya9. Meningkatnya Partisipasi 5. Meningkatnya kinerja Kinerja Kinerja masyarakat dalam perencanaan Perencanaan Perencanaan perencanaan pembangunan pembangunan daerah Pembangunan Pembangunan Terlaksananya 4. Terlaksananya10. Terwujudnya Pemerintahan 6. Reformasi birokrasi Reformasi yang bersih dan bebas KKN Birokrasi 11. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 12. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kineja birokrasi 7. 13. Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis egovernment Meningkatkan 5. Meningkatnya14. Meningkatkan pemahaman 8. Kesadaran Kesadaran masyarakat tentang masyarakat dan masyarakat pendidikan politik dan aparat terhadap dan aparat perilaku demokratis hukum dan HAM terhadap 15. Meningkatnya Partisipasi hukum dan Masyarakat dalam Pemilu HAM 16. Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum

34

Pemerintah Kota Bandung Tujuan Sebelum Reviu




Misi Ketiga: Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing 9. Mewujudkan 6. Terwujudnya 17. Mewujudkan sistem 9. Meningkatnya Pendidikan yang Pendidikan pendidikan nasional di Kota kualitas pendidikan merata, unggul, yang merata, Bandung yang merata, terjangkau dan unggul, berkeadilan dan berdaya saing terbuka terjangkau dan secara global terbuka 10. Peningkatan taraf 7. Meningkatnya18. Meningkatnya akses 10. Meningkatnya derajat kesehatan taraf pelayanan kesehatan dasar kesehatan masyarakat secara kesehatan dan rujukan bagi masyarakat masyarakat berkelanjutan masyarakat yang bermutu, merata dan 11. Meningkatnya secara terjangkau kesadaran individu, berkelanjutan 19. Meningkatnya kesadaran keluarga dan individu, keluarga dan masyarakat melalui masyarakat melalui promosi, penyehatan pemberdayaan dan lingkungan penyehatan lingkungan 20. Terkendalinya kasus penyakit zoonosa 21. Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan 11. Peningkatan 8. Meningkatnya22. Meningkatnya pemberdayaan12. Terkendalinya jumlah kualitas Hidup kualitas Hidup perempuan dan perlindungan penduduk sesuai Masyarakat Masyarakat anak dalam kehidupan dengan daya dukung bermasyarakat dan bernegara dan daya tampung 23. Meningkatnya lingkungan penanggulangan PMKS 13. Meningkatnya 24. Meningkatnya pemberdayaan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas perempuan dan program-program perlindungan anak penanggulangan kemiskinan 14. Meningkatnya penanggulangan PMKS 15. Menurunnya angka kemiskinan 16. Meningkatnya peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kewilayahan (desentralisasi) 35

Pemerintah Kota Bandung Tujuan Sebelum Reviu 12. Meningkatkan




Meningkatnya25. Meningkatnya pelestarian seni 17. Meningkatnya pelestarian seni pelestarian seni budaya serta Prestasi pelestarian seni budaya peran budaya dan Kepemudaan dan Olahraga budaya dan Prestasi pemuda prestasi prestasi olah Olahraga olah raga raga 13. Mewujudkan 10. Terwujudnya 26. Terwujudnya kehidupan 18. Meningkatnya Toleransi dan Toleransi dan harmoni intern dan antar kehidupan harmoni Pembinaan Umat Pembinaan umat beragama intern dan antar umat Beragama Umat beragama Beragama Misi Keempat: Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan  Terjaganya ketersediaan 14. Membangun 11. Terwujudnya  Terjaganya pangan dan stabilitas harga perekonomian kota perekonomian ketersediaan  Terjaganya pertumbuhan yang kokoh kota yang pangan dan ekonomi kokoh stabilitas harga  Meningkatnya akses dan  Terjaganya kualitas usaha perdagangan pertumbuhan dalam dan luar negeri ekonomi  Meningkatnya Pendapatan Asli  Meningkatnya akses Daerah dan kualitas usaha  Mengembangkan insentif perdagangan dalam fiskal untuk menarik sektor dan luar negeri swasta/masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan  Meningkatnya fasilitas public Pendapatan Asli  Meningkatkan sinergitas Daerah pembiayaan pusat, provinsi,  Meningkatnya daerah partisipasi pihak  Penggunaan instrumen swasta dan atau pembiayaan non-konvensional pendonor terhadap dalam pembiayaan pembangunan Kota pembangunan (obligasi, Bandung kemitraan dengan swasta) 15. Membangun 12. Terwujudnya 27. Terciptanya iklim usaha yang  Terciptanya iklim perekonomian kota perekonomian kondusif dan kemudahan usaha yang kondusif yang maju kota yang maju investasi dan kemudahan 28. Meningkatnya kontribusi investasi perusahaan patungan untuk  Berkembangnya layanan jasa dan penyediaan ekonomi kreatif barang publik terhadap PAD untuk mendukung 29. Berkembangnya ekonomi tercapainya kreatif untuk mendukung Bandung sebagai tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif Kota Kreatif  Berkembangnya 30. Berkembangnya koperasi dan koperasi UMKM 9.

36

Pemerintah Kota Bandung Tujuan Sebelum Reviu

16. Membangun




31.

Optimalisasi Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing



13. Terwujudnya 32.

Meningkatkan kesempatan kerja Mendorong upaya peningkatan daya beli masyarakat



perekonomian kota yang berkeadilan

perekonomian kota yang 33. berkeadilan



Berkembangnya Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata Meningkatnya kesempatan kerja Meningkatnya daya beli masyarakat

2.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2015 Untuk mencapai keberhasilan pembangunan jangka menengah daerah, kebijakan perencanaan pembangunan Kota Bandung Tahun 2013-2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dijabarkan ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan tahunan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 553 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 802 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2015. RKPD Kota Bandung Tahun 2015 merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2015.

2.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Pemerintah Kota Bandung mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar 37

Pemerintah Kota Bandung tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi

waktu tidak

lebih dari

satu tahun. Kegiatan merupakan aspek

operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pelaksanaan reviu terhadap sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Bandung dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 640/Kep.210-Bag.ORPAD tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013-2018, sebagaimana tabel berikut:

38

Pemerintah Kota Bandung Tabel 2.4 Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandung Setelah Reviu No 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

Indikator Kinerja Utama Misi 1 : Rasio minimal Ruas Jalan dalam Kondisi Baik Persentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik Persentase minimal banjir terselesaikan Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi Prosentase taman/Ruang terbuka hijau (RTH) kota dengan kriteria baik Persentase pelayanan sampah perkotaan Misi 2 : Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Persentase SKPD dengan IKM "Baik" Hasil evaluasi AKIP Kota

13 14

Nilai LPPD Misi 3 : Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Persentase balita bergizi buruk Angka Kematian Ibu

15

Angka Kematian Bayi

16 17 18

Persentase Kelurahan Layak Anak Misi 4 : Jumlah kunjungan wisatawan Jumlah Lowongan pekerjaan baru

19

Jumlah Wirausaha baru

11 12

Satuan

Target 2015

Target Akhir 2018

%

85

100

%

80

100

%

10

32

%

47

100

%

36.42

44.36

%

89

90

Opini

WDP

WTP

% Kategori nilai nilai

49.18 A

98.32 A

2.9758

3.0185

Tahun

11.37

11.46

%

99.65

99.81

% per 100.000 kelahiran hidup

0.62 69.88

0.42 66.17

per 1000 kelahiran hidup

29.23

28.87

%

30

80

Orang 5.480.821 Lowongan 13.821 Pekerjan Orang 30124

6.035.475 54,210 83.500

39


2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 mengacu pada dokumen RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2015, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2015. Pemerintah Kota Bandung telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2015 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 NO SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya kualitas Infrastruktur Kota

1. 2.

3. 4.

2

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

5.

INDIKATOR KINERJA Rasio minimal Ruas Jalan dalam Kondisi Baik Persentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik Persentase minimal banjir terselesaikan Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi Tingkat kualitas udara ambien titik pantau memenuhi baku mutu

SATUAN Rasio

TARGET 85

%

80

%

10

%

47

%

55

40

Pemerintah Kota Bandung NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Prosentase Ruang terbuka hijau (RTH) kota dengan kondisi baik 7. Persentase pelayanan sampah perkotaan 8. Nilai Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah 9. Persentase SKPD dengan IKM "Baik" 10. Nilai evaluasi AKIP Kota 11. Nilai LPPD 6

3

4

5

6

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Meningkatnya kualitas pendidikan

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

12.

Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) 13. Persentase Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) 14. Persentase balita bergizi buruk 15. Angka Kematian Ibu

16. Angka Kematian Bayi

7

8 9

10

11

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Menurunnya angka kemiskinan Meningkatnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama

Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri Meningkatnya partisipasi pihak swasta dan atau pendonor terhadap

17

Indeks Pembangunan Gender (IDG) 18. Prosentase Kelurahan Layak Anak 19. angka kemiskinan 20. Penurunan Jumlah Konflik SARA bernuansa Agama

SATUAN %

TARGET 36.42

%

87

Nilai

WTP

%

49.18

Nilai Nilai

A 2.9758

Tahun

11.37

%

99.65

%

0.62

per 100.000 kelahiran hidup per 1000 kelahiran hidup %

69.88

%

30

%

24.22

Angka

0

29.23

73.95

21

Nilai Ekspor Kota Bandung

US$ Juta

606

22

Jumlah perusahaan swasta yang berkontribusi terhadap pembangunan kota setiap tahun

Jumlah

200

41

Pemerintah Kota Bandung NO

12

13

14 15

16

SASARAN STRATEGIS pembangunan Kota Bandung Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif Berkembangnya koperasi Berkembangnya Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata Meningkatnya kesempatan kerja

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

23. Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Trilyun Rp.

4.059

24. Persentase aktivasi sub sektor ekonomi kreatif

%

25

% Orang

83.34 5.480.821

%

10.55

Lowongan Pekerjaan Orang

13.821

25. Persentase koperasi aktif 26. Jumlah kunjungan wisatawan 27. Tingkat pengangguran terbuka 28. Jumlah Lowongan pekerjaan baru 29. Jumlah Wirausaha baru

30.124

2.6. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2015 Selama tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung yang berada pada SKPD kinerja yang diperjanjikan oleh Walikota bandung, dengan total belanja langsung urusan wajib sebesar Rp. 1,332,508,926,660,Anggaran Belanja Langsung merupakan bagian dari APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2015, komposisi belanja APBD Kota Bandung, sebagai berikut :

42


Tabel 2.6 Rencana Belanja Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 NO 1 2

URAIAN Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah

RENCANA (RP.)

%

2,784,258,416,713.00

42.49

3,769,110,380,336.00

57.51

6.553.368.797.049.00

100.00

Sumber: Perwal Bandung Nomor 09 Tahun 2015

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2014 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Alokasi Per Sasaran Strategis Tahun 2015 NO SASARAN STRATEGIS Rencana Anggaran 748,673,247,180 1 Meningkatnya kualitas Infrastruktur Kota 105,893,641,290 2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik 244,695,019,590 dan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 4 Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas 24,597,461,669 Kinerja Birokrasi 62,251,455,416 5 Meningkatnya kualitas pendidikan 6 Meningkatnya derajat kesehatan 78,489,625,889 masyarakat 7 Meningkatnya pemberdayaan perempuan 1,854,500,000 dan perlindungan anak 4,595,055,270 8 Menurunnya angka kemiskinan 9 Meningkatnya kehidupan harmoni intern 2,178,980,100 dan antar umat beragama 10 Meningkatnya akses dan kualitas usaha 2,370,000,000 perdagangan dalam dan luar negeri 11 Meningkatnya partisipasi pihak swasta dan 1,034,240,000 atau pendonor terhadap pembangunan Kota Bandung 12 Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan 1,697,424,650 kemudahan investasi

% 56.19 7.95 18.36

1.85 4.67 5.89 0.14 0.34 0.16 0.18

0.08

0.13

43

Pemerintah Kota Bandung 13

14 15 16

Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif Berkembangnya koperasi dan UMKM Berkembangnya Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata Meningkatnya kesempatan kerja JUMLAH

5,259,066,000

0.39

4,068,196,000

0.31

14,835,517,456

1.11

30,015,496,150

2.25

1,332,508,926,660

100.00

Sumber : Silakip, Bagian Orpad Setda Kota Bandung Tahun 2015 (diolah)

44


BAB

03

AKUNTABILITAS KINERJA

A

kuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi

organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masingmasing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2013-2018, RKT Tahun 2015, RKPD Tahun 2015, dan PK Tahun 2015.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan 45

Pemerintah Kota Bandung diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase

Predikat

Kode Warna

< 100%

Tidak Tercapai

= 100%

Tercapai/ Sesuai Target

> 100%

Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut

Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 NO.

Kategori

Rata-Rata % Capaian

1

Sangat Baik

2

Baik

75.00 – 89.99

3

Cukup

65.00 – 74.99

4

Kurang

50.00 – 64.99

5

Sangat Kurang

Kode Warna

> 90

0 – 49.99

46


3.1

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Tingkat Kota Bandung dan Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 640/Kep.210-Bag.ORPAD tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013-2018. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bandung melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Pemerintah Kota Bandung tahun 2014 menunjukan hasil sebagai berikut : Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015

No. 1 2 3 4

Indikator Kinerja Utama Misi 1 : Rasio Luas Jalan dalam Kondisi Baik Persentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik Persentase minimal banjir terselesaikan Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi

Satuan

Target

Realisasi

Capaian %

Persentase

85

91.22

107.32

Persentase

80

83.27

104.90

persentase

10

2,94

29.40

Persentase

47

46.88

99.74

47


No.

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

5

Persentase

36,42

26.49

Persentase

89,00

87.74

98.58

Dokumen

WDP

WDP

100,00

Persentase

49.18

55.74

113.34

Kategori Nilai

A 2,9758

A 3.0606

100,00 103.48

Tahun

11,37

n/a

n/a

Persentase

99,65

n/a

n/a

13 14

Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH ) kota dengan kondisi baik Persentase pelayanan sampah perkotaan Misi 2 : Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Persentase SKPD dengan IKM “Baik” Nilai evaluasi AKIP Kota Nilai LPPD Misi 3 : Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) Persentase penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Persentase balita gizi buruk Angka Kematian Ibu

Capaian % 72.73

0,62 69.88

0,57 53.57

108.06 123.34

15

Angka Kematian Bayi

29,23

29.22

100.03

16

Prosentase Kelurahan Layak Anak Misi 4 : Jumlah kunjungan wisatawan Jumlah Lowongan pekerjaan baru (kumulatif) Jumlah Wirausaha baru (kumulatif)

Persentase Per 100.000 kelahiran hidup Per 1000 kelahiran hidup Persentase

30

30.00

100,00

6

7 8 9 10 11 12

17 18 19

Orang Lowongan Pekrjaan Orang

Realisasi

5.480.821 6.061.094 13.821 20.716 30.124

42.571

110.58 149.89 141.32

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada :

A. MISI 1 : Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, dapat dilihat dari indikator :

1.

Rasio Luas Jalan dalam Kondisi Baik, mencapai 107,32%

2.

Persentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik, mencapai 104,90% 48

Pemerintah Kota Bandung 3.

Persentase minimal banjir terselesaikan, mencapai 29,40%

4.

Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi, mencapai 99,74%

5.

Prosentase taman/Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota dengan kriteria baik, mencapai 72,73 %

6.

Persentase pelayanan sampah perkotaan, mencapai 98,58%

B. MISI 2: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani, dapat dilihat dari indikator : 1.

Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah, mencapai 100,00%

2.

Persentase SKP dengan IKM “Baik”, mencapai 113,34%

3.

Nilai evaluasi AKIP Kota, mencapai 100,00%

4.

Nilai LPPD, mencapai 103,48%

C. MISI 3: Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing, dapat dilihat dari indikator : 1.

Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS), belum tersedia data

2.

Persentase Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara), belum tersedia data

3.

Persentase balita gizi buruk, mencapai 108,06%

4.

Angka Kematian Ibu, mencapai 123,34%

5.

Angka Kematian Bayi, mencapai 100,03%

6.

Prosentase Kelurahan Layak Anak, mencapai 100,00 %

MISI 4 : Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan, dapat dilihat dari indikator : 1.

Jumlah kunjungan wisatawan, mencapai 110,58%

2.

Jumlah Lapangan pekerjaan baru, mencapai 149,89%

3.

Jumlah Wirausaha baru, mencapai 141,32%

49

Pemerintah Kota Bandung Grafik 3. 1 Capaian IKU Kota Bandung Tahun 2015

10,53%

21,05

15,79% 52,63%


Hasil dari capaian tersebut didukung pula dengan program prioritas daerah di Kota Bandung yang telah ditetapkan dan merupakan kesinambungan substansi program-program yang sudah berjalan pada periode sebelumnya serta mempertimbangkan janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota Bandung. Program-program pembangunan lima tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bandung 2013-2018, yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penjelasan tentang Capaian Janji walikota dan Wakil Walikota sebagai substansi yang terkait erat dengan pencapaian Visi dan Misi. Berkenaan dengan janji-janji Walikota dan Wakil Walikota, tercatat ada 20 item janji politik yang terdiri atas aspek: (i) Bandung Sehat (3 item), (ii) Bandung Resik (4 item), (iii) Bandung Nyaman (4 item), dan (iv) Bandung Sejahtera (6 item). Tidak seluruh item janji tersebut merupakan indicator outcome sasaran strategis RPJMD Kota Bandung tetapi merupakan output penting, sehingga diperlukan penjelasan tersendiri. Pencapaian kinerja terhadap Janji Walikota dan Wakil Walikota diuraikan dalam sub bab pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang relevan. 50


3.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Pembahasan capaian kinerja kebijakan dan strategi Pemerintah Kota Bandung untuk mewujudkan pencapaian Misi secara terukur sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2013-2018, lebih lanjut diuraikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015. Dalam laporan ini, Pemerintah Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2013-2018 maupun RKPD Tahun 2015. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Bandung Tahun 2015 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama hasil reviu RPJMD 2013-2018 berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 640/Kep.210-Bag.ORPAD tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Rencana pembangunan jangka Menengah (RPJMD) Kota Bandung Hasil Reviu, telah ditetapkan 16 (enam belas) sasaran dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

1.

Sasaran

1

2.

Sasaran

3

3.

Sasaran

6

4.

Sasaran

7

5. 6.

Sasaran Sasaran

9 10

7.

Sasaran

13

Meningkatnya kualitas Infrastruktur Kota Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Meningkatnya kualitas pendidikan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sebanyak

4

Indikator

Sebanyak

3

Indikator

Sebanyak

2

Indikator

Sebanyak

2

Indikator

Sebanyak Sebanyak

2 3

Indikator Indikator

Sebanyak

2

Indikator

51


9.

Sasaran Sasaran

14 17

10.

Sasaran

20

11.

Sasaran

23

12.

Sasaran

24

13.

Sasaran

25

14. 15.

Sasaran Sasaran

26 27

16.

Sasaran

28

8.

Menurunnya angka kemiskinan Meningkatnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri Meningkatnya partisipasi pihak swasta dan atau pendonor terhadap pembangunan Kota Bandung Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif Berkembangnya koperasi Berkembangnya Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata Meningkatnya kesempatan kerja

Sebanyak Sebanyak

1 1

Indikator Indikator

Sebanyak

1

Indikator

Sebanyak

1

Indikator

Sebanyak

1

Indikator

Sebanyak

1

Indikator

Sebanyak Sebanyak

1 1

Indikator Indikator

Sebanyak

3

Indikator

Secara umum Pemerintah Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-20183 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 SASARAN

No

1

Meningkatnya kualitas Infrastruktur Kota

1

Rasio minimal ruas jalan dalam Kondisi Baik

2

Persentase minimal jumlah PJU terbangun Persentase yang berfungsi baik Persentase minimal banjir terselesaikan Persentase

80

83,27

104,90

10

2,94

29,40

Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi Tingkat kualitas udara ambient titik pantau memenuhi baku mutu

Persentase

47

46,88

99,74

Persentase

55

92,60

168,36

Persentase Taman/Ruang Terbuka Hijau(RTH) Kota dengan Kriteria baik Persentase pelayanan sampah perkotaan Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah

Persentase

36,42

26,49

72,73

Persentase Dokumen

89 WDP

87.74 WDP

98,58 100,00

3 4 2


5 6

3

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

7 8

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

2015

No

Persentase

TARGET REALISASI CAPAIAN 85 91,22 107,32

52


No

SASARAN

4

Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

5

Meningkatnya kualitas pendidikan

6


No 9

Persentase SKPD dengan IKM “Baik”

10

Nilai evaluasi AKIP Kota

11 12 13

100,00

Nilai LPPD Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)

Nilai Tahun

2,9758 11,07

3.0606 n/a

103,48 n/a

Persentase

99,66

n/a

n/a

14

Persentase Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Persentase balita bergizi buruk

Persentase

0,62

0,57

108,06

15

Angka kematian Ibu

69,88

53,57

123,34

16

Angka kematian Bayi

29,23

29,22

100,03

Indeks Pembangunan Gender ( IDG )

Per 100.000 kelahiran hidup Per 1000 kelahiran hidup Skala

73,95

73,95*)

100,00

18 19

Prosentase Kelurahan Layak Anak Angka Kemiskinan menurun

Persentase Persentase

30 24,22

30,00 n/a

100,00 n/a

20

Penurunan Jumlah Konflik SARA bernuansa Agama

Angka

0

0

100,00

21


US Juta $

606

635

104,78

22


Jumlah

200

217

108.50

23

Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Triliyun

4.059

11.987

295,32

24

Persentase aktivasi sub sector ekonomi kreatif

Persentase

25

25,00

100,00

25

Persentase Koperasi Aktif

83,34

83,50

100,19

Menurunnya angka kemiskinan Meningkatnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri Meningkatnya partisipasi pihak swasta dan atau pendonor terhadap pembangunan Kota Bandung Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif Berkembangnya koperasi

12

13

14

TARGET REALISASI CAPAIAN 49,18 55,74 113,34 A

8

11

Persentase

2015

A

Meningkatnya 17 pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

10

SATUAN

Nilai

7

9

INDIKATOR KINERJA

Persentase

53


SASARAN

No

15

Berkembangnya Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata Meningkatnya kesempatan kerja

26

Jumlah kunjungan wisatawan

Orang

27

Tingkat pengangguran terbuka

Persentase

10,55

9.02

1116,96

28

Jumlah Lowongan pekerjaan baru (kumulatif) Jumlah Wirausaha baru

Lowongan Pekerjaan Orang

13.821

20.716

149.89

30.124

42.571

141,32

16

29

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

2015

No

TARGET REALISASI CAPAIAN 5.480. 6.061.094 110,58 821

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran di atas dapat digambarkan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran strategis Pemerintah Kota Bandung tahun 2015 sebagaimana grafik dan tabel berikut :

Grafik 3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS KOTA BANDUNG TAHUN 2015

10,34% 13,79% 20,69%

Tidak Tercapai

Sesuai Target

55,17%

Melebihi Target n/a

Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung, 2015 (diolah)

54

Pemerintah Kota Bandung Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 No. 1 2 3 4 5 6

Predikat Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang n/a Jumlah

Rata-Rata % Capaian > 90 75.00 – 89.99 65.00 – 74.99 50.00 – 64.99 0 – 49.99

Jumlah Indikator 24 1 1 3 29

Adapun kategori pencapaian kinerja sasaran strategis pada tiap sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut: Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015

No

A 1

2

B 3

4

Sasaran Strategis Misi 1 Meningkatnya kualitas Infrastruktur Kota Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Misi 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Jumlah Indikator

RataRata Capaian Kinerja Sasaran

0 - 49.9

50.00 – 64.99

65.00 – 75.00 – 74.99 89.99

Sangat Kurang

Kurang

Cukup

4

85,34

3

113,22

Sangat Baik

2

106,67

Sangat Baik

2

101,74

Sangat Baik

Baik

>90 Sangat Baik

Baik

55


No

C 5

6

7

8

9

D 10

11

12

Sasaran Strategis Misi 3 Meningkatnya kualitas pendidikan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Menurunnya angka kemiskinan Meningkatnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama Misi 4 Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri Meningkatnya partisipasi pihak swasta dan atau pendonor terhadap pembangunan Kota Bandung Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi

Jumlah Indikator

RataRata Capaian Kinerja Sasaran

0 - 49.9

50.00 – 64.99

65.00 – 75.00 – 74.99 89.99

Sangat Kurang

Kurang

Cukup

2

n/a

3

110,48

Sangat Baik

2

100,00

Sangat Baik

1

n/a

-

1

100,00

Sangat Baik

1

104,78

Sangat Baik

1

108,50

Sangat Baik

1

295,32

Sangat Baik

Baik

>90 Sangat Baik

56


Sasaran Strategis

Jumlah Indikator

Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif Berkembangnya koperasi dan UMKM Berkembangnya Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata Meningkatnya kesempatan kerja 16 Sasaran

1

RataRata Capaian Kinerja Sasaran 100,00

1

100,19

Sangat Baik

1

110,58

Sangat Baik

3

136,06

Sangat Baik

No

13

14

15

16

0 - 49.9

50.00 – 64.99

65.00 – 75.00 – 74.99 89.99

Sangat Kurang

Kurang

Cukup

>90 Sangat Baik

Baik

Sangat Baik

29

-

-

-

1

13

Keterangan : 2 sasaran n/a

Tabel 3.5 Pencapaian target Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 Tingkat Pencapaian No

Sasaran

Jumlah Indikator Sasaran

Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran

Melampaui target (>100%)

Sesuai Target (100%)

Belum Mencapai Target (<100%)

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

Misi 1 1


4

85,34

2

50,00

-

-

2

50,00

2


3

113,22

1

33,33

-

-

2

66,67

57

Pemerintah Kota Bandung Tingkat Pencapaian No

Sasaran






Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

Misi 2 3

4

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

2

106,67

1

50,00

1

50,00

-

-

2

101,74

1

50,00

1

50,00

-

-

2 (n/a)

n/a

-

-

-

-

-

-

3

110,48

3

100,00

-

-

-

-

2

100,00

-

-

2

100.00

-

-

1 (n/a)

n/a

-

-

-

-

-

-

1

100,00

-

-

1

100.00

-

-

1

104,78

1

100.00

-

-

-

-

1

108,50

1

100.00

-

-

-

-

Misi 3 5

6

7

8 9

Meningkatnya kualitas pendidikan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Menurunnya angka kemiskinan Meningkatnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama

Misi 4 10

11

Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri Meningkatnya partisipasi pihak swasta dan atau pendonor terhadap pembangunan Kota Bandung

58

Pemerintah Kota Bandung Tingkat Pencapaian No

12

13

14 15

16

Sasaran

Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif Berkembangnya koperasi dan UMKM Berkembangnya Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata Meningkatnya kesempatan kerja

Jumlah






Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

1

295,32

1

100.00

-

-

-

-

1

100,00

-

-

1

100.00

-

-

1

100,19

1

100.00

-

-

-

-

1

110,58

1

100.00

-

-

-

-

3

136,06

3

100.00

-

-

-

-

16

55,17

6

20,69

4

13,79

29

Keterangan : 2 sasaran dan 3 indikator n/a = 10,34%

59


Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Infrastruktur Kota

Capaian kinerja kebijakan “Bandung Resik” melalui strategi peningkatan infrastruktur “Jalan Mulus”, yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja “Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan “. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2015 sebagai tahun kedu RPJMD Kota Bandung 2013-2018, dapat dilihat pada 4 indikator sebagaimana tabel 3.20. Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota Tahun 2015 Tahun 2014 No

Indikator Kinerja

Satuan Target Realisasi

1

%

%

Target Tahun 2018 (Akhir RPJMD)

Tahun 2015 %

Target Realisasi

Rasio minimal ruas jalan dalam kondisi baik Persentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik

%

75

81,03

108,04

85

91,22

107,32

100

91,22

%

55

56,00

101,82

80

83,27

104,90

100

83,27

3

Presentase minimal banjir terselesaikan

%

-

-

-

10

2,94

29,40

32,00

9,19

4

Persentase aspek % 31 31,25 penyebab kemacetan yang teratasi Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran

100,81

47

46,88

99,74

100

46,88

2

103,56

85.34

57.64

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas Infrastruktur Kota melalui 4 indikator kinerja Tahun 2015 adalah sebesar 85.34%, menurun 18.22 poit dibandingkan capaian tahun 2014. Capain tersebut sangat dipengaruhi rendahnya indicator presentase minimal banjir terselesaikan yang hanya mencapai 2,94% dari target sebesar 10% yang diperjanjikan. 60

Pemerintah Kota Bandung Isu penting bidang lalu lintas di kota besar termasuk Kota Bandung adalah Kemacetan, mengurangi kemacetan lalu lintas mutlak dilakukan diantaranya melalui upaya peningkatan dan pemeliharaan insfrastruktur jalan, untuk itu Pemerintah Kota Bandung menargetkan Bandung Jalan Mulus pada tahun 2016. Pencapaian rasio ruas jalan dalam kondisi baik diperoleh dari kondisi jalan yang baik dari keseluruhan jalan di Kota Bandung, pada tahun 2015 rasio ruas jalan dalam kondisi baik adalah dari capaian kinerja nyata sebesar 91,22% dari target sebesar 85% atau capaian kinerja sebesar 107,32% atau kategori sangat baik. Jalan dalam kondisi baik di Kota Bandung pada tahun 2015 adalah 918,53 km dengan panjang jalan kota 1.160,8 km, sehingga capaian rasio ruas jalan pada tahun 2015 sebesar 91,22%. Hal tersebut meningkat signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 81,03%, dan Panjang Jalan penghubung di Kota Bandung sampai tahun 2014 adalah 1.240,10 km dan capaian tahun 2015 adalah 1,8 km sehingga total jalan adalah 1.241,90 km dengan luas Kota Bandung 167,297 km2 .

Grafik 3.3

61

Pemerintah Kota Bandung Grafik 3.4

Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata 100 80 60 40 20 0 Indeks aksesibilitas jalan

Rasio ruas jalan dlm kondisi baik (%)

Tingkat deviasi pemerataan peningkatan jalan

Target

7.44

85

20

Realisasi

7.42

91.22

10.38

Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung 2015

Dalam rangka mendukung janji Walikota, dibentuk Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan yang dikelola oleh DBMP sebagai unit yang akan merespons cepat laporan jalan berlubang dan banjir yang disampaikan warga melalui telepon, sosial media, atau secara langsung. Sampai dengan tahun 2015, telah terbentuk URC jalan sebanyak 12 tim (1 wilayah dua tim) dengan total personil sebanyak 120 orang khusus untuk penanganan jalan belubang, URC gorong-gorong sebanyak 12 tim (1 wilayah dua tim) dengan personil sebanyak 120 orang untuk pemeliharaan saluran drainase dan gorong-gorong, URC Daerah Aliran Sungai (DAS) sebanyak 5 tim dengan total personil 60 orang untuk penanganan banjir. Kegiatan lainnya adalah dengan menambah rehabilitasi dan pemeliharaan jalan serta dengan menambah peningkatan jalan, serta menambah normalisasi dan penataan sempadan sungai. Persentase minimal lokasi banjir yang harus ditangani dan terselesaikan hanya merealisasi 2,94% dari target sebesar 10%, capaian tersebut disebabkan karena baru terdapat 2 lokasi banjir yang memenuhi kriteria kondisi banjir terselesaikan salah satunya melalui kegiatan pembangunan rumah pompa sebanyak 2 unit/lokasi dari target sebanyak 7 unit/lokasi. Kendala yang dialami adalah belum optimalisasi implemenatasi program/ kegiatan pembangunan rumah pompa dan upaya lainnya dalam untuk memenuhi target yang diperjanjikan dalam memenuhi janji kinerja pemerintah Kota Bandung untuk mewujudkan bebas banjir melalui upaya penyelesaian 68 titik banjir di Kota Bandung. 62

Pemerintah Kota Bandung Upaya menunjang capaian kinerja minimal banjir terselesaikan pada tahun 2015 antara lain merealisasikan 81,24% dari total panjang drainase di Kota Bandung sebesar 524.114m, drainase yang berfungsi baik diperoleh dari kegiatan pembangunan saluran drainase (5.123,40 m) ditambah panjang drainase yang dipelihara (294.877,94 m) ditambah panjang drainase dalam kondisi baik di Kota Bandung (125.787,36 m) yaitu sebesar 425.788,70 m, sehingga sisanya sebesar 18,76% atau panjang drainase sebesar 98.325,3 m tidak berfungsi baik. Penunjang lainnya adalah merealisasi 64,70% titik banjir atau sebanyak 44 titik dari 68 titik banjir di Kota Bandung yang mampu ditangani kurang dari 2 jam. Upaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 untuk mengatasi permasalahan banjir antara lain : 1. Pembangunan Drainase dan Gorong/gorong dengan target sepanjang 19.000 m; 2. Rehabilitasi Drainase dan Gorong/gorong dengan target sepanjang 221.000 m. 3. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai dengan target capaian sepanjang 2.500,00 m. 4. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali sepanjang 15.000 m.

Pencapaian Bandung Caang Baranang diperoleh dari persentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik, Kebutuhan penerangan jalan di Kota Bandung sebanyak 52.291 titik, capaian PJU pada tahun 2015 sebanyak 32.445 titik, jumlah titik tersebut telah memenuhi kebutuhan jumlah PJU di Kota Bandung sebesar 83,27%. Capaian tersebut telah melebihi target yang diperjanjikan sebesar 80%. Upaya pencapaian Jalan Caang (terang) diwujudkan melalui: a) pembangunan 3.160 titik PJU standar dan PJL; b) pemeliharaan PJU 9.025 titik (termasuk di dalamnya pembaharuan/ peremajaan tiang, dan pergantian lampu pijar menjadi LED sehingga pemakaian daya lebih efisien dan menggunakan metode smart lighting.

Pemeliharaan PJU dilakukan secara kontraktual dan swakelola/ insidentil yang terjadwal berdasarkan permohonan warga dan hasil survey PJU padam pada tahun berjalan. 63


Grafik 3.4

Terwujudnya Bandung Caang Baranang Tahun 2015 (%) 78

79

80

Realisasi Target

81

82

83

84

Tahun 2015 (%) 83.27 80

Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung 2015

Indikator Persentase aspek (titik) penyebab kemacetan yang teratasi menjadi penting karena sebagai alat ukur sejauh mana upaya Pemerintah selain upaya merealisasikan fasilitas Sarana Angkutan Umum Massal yang terdiri dari Trans Metro Bandung, Bus Sekolah, LRT dan cable car sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan di bidang angkutan massal, sekaligus memberikan kontribusi penanganan kemacetan lalu lintas yang disebabkan penggunaan kendaraan pribadi yang terus bertambah disertai dengan pengendalian aspek-aspek penyebab kemacetan. Pengukuran capaian kinerja diperoleh dari jumlah aspek penyebab kemacetan yang teratasi dibagi jumlah aspek penyebab kemacetan yang harus diatasi. Pencapaian indikator persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi pada tahun 2015 mencapai 46,88% meningkat 15,63% dari tahun 2014 yang baru mencapai 31,25%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung

64

Pemerintah Kota Bandung hasil review dimana pada tahun 2018 target indikator sebesar 100%. Sehingga pada tahun ke dua Renstra baru dicapai sebesar 46,88%. Untuk mencapai target 100% maka masih ada sisa waktu 3 tahun lagi untuk mengejar kekurangan 53,12% atau rata-rata capaian per tahun sebesar 18,70%. Pada pencapaian target persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi dapat dicapai sebesar 46,88%, hal ini terjadi karena adanya kerja sama antar stakeholder baik dari sesama instansi Pemerintah Kota Bandung (Satpol PP, Bagian Hukum, Inspektorat, Bappeda, DBMP, Distarcip, PD Pasar, Disdik) maupun instansi lain di luar Pemerintah Kota Bandung (Satlantas Polrestabes Bandung, Kodim, Polisi Militer) sehingga penanganan kemacetan yang terjadi di kota Bandung sedikit demi sedikit dapat diurai. Jumlah aspek penyebab kemacetan yang teridentifikasi di Kota Bandung seluruhnya berjumlah 32 aspek yang teratasi sebanyak 15 aspek seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Aspek penyebab kemacetan yang teratasi

Parkir

Kendaraan Jemputan Anak Sekolah

Angkot

Shelter

Traffic Light

Marka Jalan dan Rambu Lalu lintas

SDM Petugas

Dana

Perlintasan Kereta Api

Pool/Agen Bus

Sekolahan

Disiplin Pengemudi

Banjir

Anak Jalanan

Bongkar

65

Pemerintah Kota Bandung Ada beberapa faktor yang mendukung Pencapaian target indikator kinerja Sasaran yaitu : a. Penggembokan terhadap kendaraan yang parkir sembarangan yang memberikan kontribusi pada kemacetan lalu lintas terutama di daerah-daerah pusat perbelanjaan (Pasar baru), sekolahan (SD Banjarsari), perkantoran (sekitar jalan Wastu Kancana) dan sebagainya. Selama tahun 2015 telah dilakukan 225 kali operasi penggembokan dengan menjaring sebanyak 3502 kendaraan roda empat dan 2006 kendaraan roda dua sehingga total sejumlah 5508 kendaraan yang melanggar parkir sembarangan. Adapun lokasi-lokasi yang menjadi rawan pelanggaran parkir liar diantaranya yaitu : Jalan Suniaraja, Pasteur, Merdeka, Pasir Kaliki, Cicendo, Asia Afrika, Sukajadi (RSHS), Purnawarman, Garuda.

Gambar 3.1 : Penggembokan di Jalan Banceuy

Gambar 3.2 : Penggembokan di Jalan Wastukancana

b. Bis sekolah yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bandung yang dioperasikan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung memberikan andil dalam mengurangi aspek penyebab kemacetan yang ditimbulkan oleh kendaraan pribadi yang digunakan untuk antar jemput anak sekolah. Apabila 1 bis dapat menampung sedikitnya 40 orang siswa maka hal tersebut dapat dikonversikan dengan reduksi sebanyak 40 kendaraan pribadi yang digunakan untuk antar jemput siswa sekolah. Selama tahun 2015 tercatat ada 679.392 siswa SD, 1.370.880 siswa SMP dan 1.411.200 siswa SMA yang menggunakan bis sekolah sehingga total pelajar yang menggunakan bis sekolah sebanyak 3.461.472 orang. dengan perhitungan 2 rute Leuwi panjang – Dago dan Antapani – Ledeng bus operasi masing-masing 8 – 9 unit. c. 66


Gambar 3.3 : Bis Sekolah

d. Penertiban terhadap angkot yang beroperasi di Kota Bandung dari mulai pembatasan usia pakai kendaraan, pengenaan kartu anggota bagi setiap pengemudi dan operasi yang sering digelar untuk menyisir angkot-angkot yang bandel dan sering melakukan pelanggaran lalu lintas. Selama tahun 2015 telah dilakukan 48 kali penertiban angkot dengan jumlah angkot yang terjaring sebanyak 90 angkot. e. Pembangunan shelter / halte untuk angkutan umum sehingga penumpang lebih nyaman untuk menunggu di tempat-tempat yang telah disediakan yang berimbas pada reduksi kendaraan angkutan umum yang berhenti sembarangan untuk menaikan penumpang. Untuk tahun 2015 ini telah dibangun sebanyak 33 shelter / halte angkutan umum. f. Up grade traffic light di Kota Bandung yang pada umumya sudah usang / uzur dari sistem lama ATCS (Area Traffic Control System) ke sistem teknologi baru ITS (Intelligence Traffic System).

Gambar 3.4 : Perbaikan ATCS

Gambar 3.5 : Perbaikan APILL

67

Pemerintah Kota Bandung g. Pemasangan rambu-rambu 272.buah dan pengecatan marka sebanyak13876,82 m2, terdiri dari marka thermoplastic 4007,0634 m2, marka thermoplastic profile 3504,76 m2 dan marka coldplastic 2000 m2, marka coldplastic colouring pavement 4365 m2 di sejumlah titik di kota Bandung khsusunya di daerah yang sering terjadi kemacetan, cukup mereduksi tingkat pelanggaran lalu lintas yang dapat menyebakan kemacetan seperti kendaraan yang berhenti atau parkir sembarangan.

Gambar 3.6 : Rambu OH di Jl. Terusan Jakarta Gambar 3.7 : Rambu OH di Jl. Dr. Djunjunan

Gambar 3.8 : RPPJ Soekarno Hatta – Ranca Bolang

h. Dengan semakin banyaknya kualitas dan kuantitas SDM / aparat Dinas Perhubungan Kota Bandung dapat ikut memberikan kontribusi bagi pengaturan lalu lintas di jalan khususnya di daerah rawan kemacetan. i.

Anggaran yang cukup memadai ikut membantu terlaksananya kegiatan – kegiatan dalam mendukung pencapaian target sasaran. 68

Pemerintah Kota Bandung j.

Penjagaan perlintasan kereta api yang tidak dijaga oleh pintu perlintasan kereta api ikut membantu kelancaran lalu lintas sehingga kendaraan yang melintas bisa lebih tertib dan mengurangi tingkat kemacetan. Adapun lokasi perlintasan kereta api yang dijaga adalah di perlintasan parakan saat, perlintasan kereta api di Guruminda, perlintasan kereta api Ranca Kamuncang, perlintasan kereta api Cimencrang, yang masing-masing pintu perlintasan dijaga oleh 2 orang.

Gambar 3.9 :Petugas penjaga pintu perlintasan KA Parakan Saat

k. Penertiban pool / agen bus yang memarkir kendaraannya di sembarang tempat khsususnya di ruas-ruas jalan yang sering digunakan sebagai tempat mangkal bis berimbas pada kelancaran arus lalu lintas di wilayah tersebut. l.

Sekolahan, untuk mengatasi kemacetan di sekitar areal sekolah makan Dias Perhubungan berupaya membuat ZoSS atau Zona Selamat Sekolah yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraan menyangkut kecepatan, parkir, menyalip dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Sampai tahun 2015 telah terdapat 12 ZoSS yang tersebar di beberapa wilayah sekolah di kota Bandung yaitu : Pondok pesantren, SDN Andil Kidul, SDN babakan ciparay, SDN Bojong Raya, TK SD/SMP Kristern, SDN Ciateul, SDN Cibiru, SDN Cihaurgeulis, SDN Cijerah, Al Irham, SDN Pasawahan, SDN Swakarsa.

m. Disiplin Pengemudi, untuk mengatasi kemacetan yang diakibatkan oleh pengemudi angkutan umum yang tidak disiplin dalam mengoperasikan kendaraanya, maka Dinas Perhubungan Kota Bandung telah berupaya dengan melakukan penyuluhan dan sekaligus penindakan pada para pengemudi angkutan umum di Kota Bandung

69

Pemerintah Kota Bandung n. Banjir, dalam upaya mengatasi kemacetan yang diakibatkan oleh banjir maka Dinas Perhubungan Kota Bandung bekerja sama dengan DBMP kota Bandung untuk menguragi titik-titik rawan kemacetan yang diakibatkan oleh genangan air yang berasa dari limpasan saluran pembuangan / drainase. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh DBMP yaitu dengan melakukan pengerukan pada saluran-saluran pembuangan dan sungai yang mengalami sedimentasi yang akut sehingga diharapkan tidak ada lagi limpasan air yang menggenangi permukaan jalan. o. Anak jalanan, keberadaan anak jalanan terkadang menghambat kelancaran lalu lintas di beberapa persimpangan yang menyediakan fasilitas khusus belok kiri langsung. Dinas Perhubungan kota Bandung bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Satpol PP telah berupaya untuk menertibkan keberadaan anak jalanan di beberapa persimpangan yang mempunyai fasilitas khusus belok kiri langsung. p. Bongkar muat, kegiatan bongkar muat barang yang dilakukan oleh kendaraan angkutan barang seperti truk/pick up/mobil box dan sarana angkutan barang lainnya terkadang dapat menimbulkan kemacetan karena sebagian badan jalan dipergunakan oleh kendaraan tersebut untuk melakukan aktifitas bongkar muat barang. Untuk itu Dinas Perhubungan Kota Bandung telah menertibkan sebagian kawasan agar bebas dari kegiatan bongkar muat barang khusunya kendaraan angkutan barang berat seperti truk besar atau sejenisnya

Dampak yang dirasakan setelah beberapa aspek kecamacetan teratasi adalah meningkatnya Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur suatu kondisi lalu lintas apakah masuk dalam kategori macet, tersendat ataupun lancar. Pengukuran kecepatan rata-rata tempuh kendaraan dapat dilakukan dengan beberapa metode pengukuran diantaranya yang sering digunakan di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia adalah dengan menggunakan metoda ukur waktu tempuh. Pengukuran waktu tempuh dilakukan langsung on the spot di lapangan dengan terlebih dahulu menentukan panjang ruas jalan yang akan disurvey. Kemudian diukur waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ruas jalan tersebut. Misal ruas jalan yang disurvey 70

Pemerintah Kota Bandung mempunyai panjang jalan 1 km dan waktu yang dibutuhkan untuk melalui ruas jalan tersebut selama 60 detik sehingga dapat ditentukan kecepatan tempuh kendaraan tersebut sebesar 1 km/60 detik atau bila dikonversikan ke km/jam menjadi 1 km / 60 detik x 3600 detik / jam = 60 km/jam. Pengukuran tersebut dilakukan berulang-ulang hingga didapat kecepatan rata-rata tempuh kendaraan di suatu ruas jalan. Hasil pengukuran selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 3.7 Kecepatan rata-rata tempuh Kendaraan No

Area survey

1 2 3 4 5 6

Jl. Merdeka Jl. Asia Afrika Jl. Pelajar Pejuang Jl. Surapati Jl. R.E. Martadinata Jl. Otto Iskandardinata Jl. Abdurahman Saleh Jl. Ir. H. Djuanda Jl. Jend. Sudirman Jl. Wastukancana

7 8 9 10

Kecepatan (km/jam) Pagi Siang Sore 20,4 28,9 21,4 23,4 25,9 24,8 24,8 32,2 23,6 18,2 20,2 19,2 23,5 27,9 21,4 23,7 19,8 23,2

Rata2

24,7 30,9 23,4 28,9

26,08 27.37 24,07 28,80 247,14

31,33 27,8 25,7 30,2

22,2 23,4 23,1 27,3 Jumlah

23,57 24,70 26,87 19,20 24,27 22,23

Pengukuran kecepatan rata-rata tempuh dilakukan pada bulan Desember hari Senin dan Kamis antara tanggal 8 sampai 19 Desember 2014 pada saat jam sibuk yang dibagi dalam 3 (tiga) zona waktu jam sibuk / peak hour yaitu pagi antara jam 6.30-7.30, siang hari antara jam 11.30-12.30 dan sore hari antara jam 16.30-17.30 WIB.

71


Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian kinerja kebijakan “Bandung Nyaman” melalui strategi peningkatan kualitas dan infrastruktur lingkungan hidup merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja “Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan“. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2015 sebagai tahun kedua RPJMD Kota Bandung 2013-2018, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2015 Tahun 2018 Indikator Kinerja Satuan % % % (Akhir Target Realisasi Target Realisasi RPJMD) Tingkat kualitas udara % 50,00 96,30 192,59 55,00 92,60 168,36 70 132,28 ambient titik pantau memenuhi baku mutu Tahun 2014

No 1

Tahun 2015

2

Persentase Taman/Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota dengan Kriteria baik

80,02

36,42

26,49

72,73

45,69

57,98

3

Persentase pelayanan % 88,00 87.23 99,13 sampah perkotaan Rata-rata capaian Kinerja Sasaran 123.91

89,00

87,74

98,58

90

97,48

%

15,72

12,58

113.22

95.91

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup tahun 2015 melalui 3 indikator, Tingkat kualitas udara ambient titik pantau memenuhi baku mutu, Persentase Taman/Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota dengan Kriteria baik dan Persentase pelayanan sampah perkotaan adalah sebesar 113,22%. Menurun 10.69 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2014. Penurunan capaian tersebut dipengaruhi rendahnya capaian indikator kinerja taman/ RTH kota dengan kriteria baik dengan capaian sebesar 72,73%. Sedangkan 2 indikator lainnya cukup stabil menunjang pencapaian sasaran.

72

Pemerintah Kota Bandung Pengukuran kualitas udara ambien dalam ruangan (indoor) dan luar ruangan (roadside) mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan. Data kualitas udara Kota Bandung merupakan simpulan dari hasil pemantauan kualitas udara luar ruangan (roadside) sesaat yang dilakukan pada beberapa titik pantau. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara udara luar ruangan pada 27 (dua puluh tujuh) titik pantau diperoleh simpulan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

73

Pemerintah Kota Bandung Tabel 3.9 Kualitas Udara Ambien Luar Ruangan (Roadside) Kota Bandung Tahun 2015 Parameter No

Lokasi

1

Margahayu Raya

2 3 4

NO2

SO2

CO

O3

HC

Pb

PM2,5

TSP

H2S

NH3

PM10

Kebisingan

ug/Nm3

ug/Nm3

ug/Nm3

ug/Nm3

ug/Nm3

ug/Nm3

ug/Nm3

ug/Nm3

ug/Nm3

ug/Nm3

ug/Nm3

dBA

12,34

17,85

2.290,00

<15,61

10,0

0,20

30,50

145,90

<0,001

<0,025

53,9

62,94^

KPAD Sarijadi Pasir Impun

<10,00 <10,00

<17,15 <17,15

1.145,00 <1.145,00

<15,61 <15,61

6,5 5,0

0,15 0,05

20,90 20,30

85,60 90,90

<0,001 <0,001

<0,025 <0,025

40,9 60,4

63,15^ 61,69^

Punclut

<10,00

<17,15

<1.145,00

<15,61

5,0

0,05

10,70

83,60

<0,001

<0,025

23,9

55,34^

Baku Mutu

55

94,9

75,99^

5

Terminal Lw. Panjang

6

Terminal Ledeng

7

Terminal Cicaheum

8

Alun Alun Jl. Asia Afrika

9

Bundaran Cibiru

10 11

29,39

42,91

3.435,00

<15,61

22,0

0,30

75,10^

195,90

<0,001

<0,025

18,75

25,83

2.633,00

<15,61

29,66

33,94

3.779,00

<15,61

20,0

0,25

25,0

0,30

75,60^

175,90

<0,001

<0,025

84,9

75,94^

51,10

185,60

<0,001

<0,025

128,6

80,94^

13,94

18,01

2.863,00

<15,61

15,0

0,20

25,90

149,50

<0,001

<0,025

55,9

76,91^

17,31

25,64

2.624,92

<15,61

17,0

0,25

46,90

145,50

<0,001

<0,025

56,7

69,80

Jl Ahmad Yani Jl. Elang

14,99 20,96

18,35 25,43

2.634,00 2.290,00

<15,61 <15,61

15,0 15,0

0,15 0,30

38,10 45,30

170,60 197,10

<0,001 <0,001

<0,025 <0,025

55,1 69,9

70,34^ 79,01^

12

Pintu Tol Pasteur

13,55

19,34

4.580,00

<15,61

15,0

0,20

40,90

174,60

<0,001

<0,025

90,7

75,94^

13

Jl. Soekarno Hatta (dpn Astra Bizz)

17,76

19,64

3.435,00

<15,61

15,0

0,30

55,30

177,70

<0,001

<0,025

65,4

76,94^

14

Jl. Soekarno Hatta (dpn Aria Graha)

15

Jl. BKR (depan Alifa)

12,94

17,95

2.290,00

<15,61

10,0

0,20

31,20

149,20

<0,001

<0,025

55,3

70,25^

11,34

<17,15

1.489,00

<15,61

10,0

0,15

30,80

170,10

<0,001

<0,025

59,4

71,00^

16 17

Jl. Tegallega (depan pendopo)

13,37

18,66

1.145,00

<15,61

10,0

0,20

35,09

160,42

<0,001

<0,025

86,4

65,98

Jl. Ir. H. Djuanda (saat tidak CFD)

13,94

20,37

1.145,00

<15,61

15,0

0,15

25,60

125,60

<0,001

<0,025

21,2

69,97

18

Jl. Ir. H. Djuanda (saat CFD)

19

Jl. Buah Batu (saat tidak CFD)

<10,00

<17,15

<1.145,00

<15,61

5,0

0,01

10,80

40,90

<0,001

<0,025

56,9

63,61

15,91

19,64

1.489,00

<15,61

15,0

0,20

35,60

175,40

<0,001

<0,025

35,6

76,80^

20

Jl. Buah Batu (saat CFD)

<10,00

<17,15

<1.145,00

<15,61

5,0

0,01

12,60

45,80

<0,001

<0,025

50,9

61,38

74

Pemerintah Kota Bandung Parameter No

NO2

SO2

CO

O3

HC

Pb

PM2,5

TSP

H2S

NH3

PM10

Kebisingan

ug/Nm3

ug/Nm3

ug/Nm3

ug/Nm3

ug/Nm3

ug/Nm3

ug/Nm3

ug/Nm3

ug/Nm3

ug/Nm3

ug/Nm3

dBA

Lokasi

21

Jl. Merdeka/ Balaikota

12,01

<17,15

<1.145

<15,61

10,0

0,15

23,80

Baku Mutu

70

155,14

<0,001

<0,025

51,8

73,41^

22

Jl. Diponegoro

13,84

<17,15

1.145

<15,61

10,0

0,15

38,60

112,60

<0,001

<0,025

56,9

70,94^

23

Jl. Buah Batu (STSI)

11,38

18,11

1.489

<15,61

15,0

0,20

50,60

155,90

<0,001

<0,025

59,4

71,62^

24

Babakan Siliwangi

<10,00

<17,15

1.145

<15,61

10,0

0,20

20,90

137,50

<0,001

<0,025

54,3

71,45^

25

Jl. Pajajaran (Wyata Guna)

<10,00

25,04

1.489

<15,61

15,0

0,15

31,80

120,30

<0,001

<0,025

49,3

74,83^

Baku Mutu

65

26 27

Jl. Rumah Sakit Jl. Suci (Cimuncang)

15,34 <10,00

18,95 <17,15

2.290 1.145

<15,61 <15,61

6,50 15,0

0,25 0,15

25,50 21,80

93,90 145,10

<0,001 <0,001

<0,025 <0,025

85,3 67,6

62,64 71,86^

400

900

30.000

235

160

2

66

230

0,02

2

150

70

Baku Mutu

Berdasarkan : Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara serta Kep. MENLH Nomor : KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan

(Sumber : Pengolahan Data BPLH, 2015)

75

Pemerintah Kota Bandung Dari hasil pemantauan kualitas udara ambien di Kota Bandung pada tahun 2015 diperoleh data bahwa 25 (dua puluh lima) titik pantau dari total 27 (dua puluh tujuh) titik pantau kualitas udara ambien/roadside atau 92,6% masih memenuhi baku mutu yang berlaku berdasarkan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara serta Kep. MENLH Nomor : KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan. Titik pantau kualitas udara ambien/roadside yang tidak memenuhi baku mutu adalah Terminal Leuwipanjang dan Terminal Ledeng dimana parameter yang tidak memenuhi baku mutu adalah parameter PM2,5 dengan nilai 75,10 dan 75,60 dari nilai ambang batas yang dipersyaratkan yaitu : 70. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah tingginya volume kendaraan yang keluar masuk terminal, kendaraan umum yang tidak lulus uji emisi tapi masih beroperasi dan kurangnya penanaman tanaman/pohon sebagai barrier Angka realisasi kualitas udara ambien sebesar 92,60% tersebut apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2014) yakni sebesar 96,30% berarti mengalami penurunan sebesar 3,7%. Realisasi rata-rata kualitas udara ambien pada titik pantau tahun 2015 pada kisaran 92,60% tersebut masih berada diatas rata-rata apabila dibandingkan dengan realisasi rata-rata kualitas udara ambien titik pantau di kota lain tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

76

Pemerintah Kota Bandung Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Rata-Rata Kualitas Udara Ambien Titik Pantau di Kota Bandung dan Kota Lainnya Tahun 2013 dan 2014

(Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup RI, 2014) Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pengelolaan kualitas udara di Kota Bandung telah mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI berupa penghargaan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) kategori kota metropolitan. Penghargaan tersebut diberikan oleh Ibu Menteri LHK RI Siti Nurbaya pada tanggal 17 Desember 2015 di Jakarta.

77


Gambar 3.10 Penghargaan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) kategori kota metropolitan diterima oleh Bapak Wakil Walikota Bandung H. Oded M. Danial dari Ibu Menteri LHK RI Siti Nurbaya pada tanggal 17 Desember 2015 di Jakarta.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian dari ruang terbuka suatu kawasan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman atau area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH memiliki beragam fungsi meliputi fungsi ekologis, sosial budaya, estetika dan ekonomi. RTH ditujukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan dan mewujudkan keseimbangan antara lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. Keberadaan RTH tidak hanya menjadikan kota sebagai tempat yang sehat dan layak huni tapi juga nyaman dan asri. Kriteria utama RTH dalam kondisi baik adalah sebagai berikut : - Tersedia elemen estetika yang merupakan ornamen/dekorasi seperti patung, air mancur, tugu, lampu taman, kursi/tempat duduk, pergola dan pot bunga. - Tersedia fasilitas yang merupakan sarana pendukung yang dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum seperti tempat sampah, wifi, toilet dan arena bermain anak. RTH eksisting pada akhir tahun 2015 sebanyak 604 lokasi yang terdiri dari taman, median jalan dan jalur hijau jalan (JHJ). Tabel rekapitulasi RTH eksisting di kota Bandung per Wilayah/Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

78

Pemerintah Kota Bandung Tabel 3.11 Data RTH di Kota Bandung No

-

Wilayah/Kecamatan

1 2 3 4

A . WILA YA H BOJONEGA RA Kecamatan Sukasari Kecamatan Sukajadi Kecamatan Cicendo Kecamatan A ndir

1 2 3 4 5 6

B. WILA YA H CIBEUNYING Kecamatan Cidadap Kecamatan Coblong Kecamatan Bandung Wetan Kecamatan Sumur Bandung Kecamatan Cibeunying Kidul Kecamatan Cibeunying Kaler

1 2 3 4 5

C. WILA YA H T EGA LLEGA Kecamatan A stana A nyar Kecamatan Babakan Ciparay Kecamatan Bandung Kulon Kecamatan Bojongloa Kidul Kecamatan Bojongloa Kaler

1 2 3 4

D. WILA YA H KA REES Kecamatan Kiaracondong Kecamatan Batununggal Kecamatan Lengkong Kecamatan Regol

1 2 3 4 5 6

E. WILA YA H UJUNGBERUNG Kecamatan A ntapani Kecamatan A rcamanik Kecamatan Kecamatan Mandalajati Kecamatan Ujung Berung Kecamatan Panyileukan Kecamatan Cibiru

1 2 3 4

F. WILA YA H GEDEBA GE Kecamatan Buah Batu Kecamatan Rancasari Kecamatan Bandung Kidul Kecamatan Cinambo

Jumlah RT H

Luas (M2)

Jumlah …

23 29 31 15 98

48,356.27 57,759.53 47,823.83 44,368.18 198,307.81

Jumlah …

7 37 54 29 9 12 148

9,766.08 255,264.72 310,661.75 66,275.04 9,571.29 30,613.18 682,152.06

Jumlah …

5 2 3 4 15 29

8,873.61 3,036.00 6,709.23 549.20 9,498.83 28,666.87

Jumlah …

17 8 41 12 78

8,866.50 29,173.85 60,126.90 209,341.14 307,508.39

Jumlah …

24 33 20 7 44 6 134

22,968.44 686,384.19 92,452.57 7,067.00 28,227.06 8,409.00 845,508.26

Jumlah …

36 49 27 5 117

27,628.70 32,449.81 25,621.00 5,745.00 91,444.51

Pada tahun 2013 tercapai RTH Kota dalam kondisi baik sebesar 19,04% dari target 8,61%. Pada tahun 2014 tercapai RTH Kota dalam kondisi baik sebesar 12,58% dari target 15,72%. Pada tahun 2015 tercapai RTH Kota dalam kondisi baik sebesar 26,49% dari target 36,42%. Perubahan prosentase RTH Kota dalam kondisi baik dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat terlihat pada grafik di bawah ini :

79


Grafik 3. 5 RTH Kota dalam kondisi baik 30 25

% RTH Kota dalam kondisi baik

20 15 10 5

0 2013

2014

2015

Sumber : Diskamtam Kota Bandung Tahun 2015

Pencapaian RTH Kota dalam kondisi baik pada tahun 2015 melalui perencanaan pemeliharaan RTH pada 220 (dua ratus dua puluh) lokasi namun hanya terlaksana di 160 (seratus enam puluh) lokasi, dengan rincian : 130 (seratus tiga puluh) taman, 10 (sepuluh) jalur hijau jalan, 19 (sembilan belas) median jalan dan 1 (satu) RTH di bawah SUTET. Dengan jumlah RTH eksisting tahun 2015 sebanyak 604 lokasi, sehinggadiperoleh % RTH Kota dalam kondisi baik sebesar 26,49%. Tabel 3.12 Rincian Lokasi RTH Kota Dalam Kondisi Baik Tahun 2015 Penataan Taman Taman RW dan No Taman Kota Taman Lingkungan 1 Taman di Jl. Taman RW di Padjadjaran Kec. Buah Batu (3 lokasi)

Penataan Jalur Hijau Jalan (JHJ)

Penataan Median Jalan

JHJ depan taman Lansia

Median jalan di bawah fly over Cikapayang

2 Taman tenteram

Taman RW di Kec. Batununggal (1 lokasi)

JHJ Banda

Median jalan Surapati

3 Taman di Jl. Sultan Ageng Tirtayasa-Jl. Gempol

Taman RW di Kec. Ujungberung (3 lokasi)

JHJ Cibeunying Selatan

Median jalan Ciliwung

Penataan RTH di Pemeliharaan Taman bawah SUTET RTH SUTET Taman di Kec. Margahayu Lengkong Raya (Burangrang BPI, Palasari-Lodaya, Tank baja)

Pemeliharaan Median Jalan

Median jalan di Kec. Bandung Wetan (median jalan Cisanggarung dan Banda) Taman di Kec. Cicendo Median jalan di (KTT non Blok, Cipto, Kec. Antapani Dr. Otten, Supadio I (median jalan dan II) Antapani) Taman di Kec. Sumur Median jalan di Bandung (Viaduct, eks bawah fly over SPBU A. Yani, Kitri, Pasupati Sumatra, Nias, patung (segmen Paskal-bola) Cihampelas dan segmen PaskalDjundjunan)

80

Pemerintah Kota Bandung 4 Taman Makmur

Taman RW di Kec. Babakan Ciparay (1 lokasi)

JHJ Rajawali Barat

Median jalan Laswi

5 Taman BimaKresna

Taman RW di Kec. Panyileukan (1 lokasi)

JHJ Sumbawa

Median jalan Pelajar Pejuang'45

6 Taman ArjunaPandawa 7 Taman Super Hero

Taman RW di Kec. Bandung Wetan (1 lokasi) Taman RW di Kec. Bandung Kulon (2 lokasi) Taman RW di Kec. Lengkong (4 lokasi)

JHJ Nyland

Median jalan Sentot Alibasyah Median jalan Kiaracondong

8 Taman Gajah Lumantung

9 Taman Lansia Taman RW di Cilaki Atas Kec. Kiaracondong (2 lokasi) 10 Taman Taman RW di Malabar Kec. Rancasari (3 lokasi) 11 Taman pulau Taman RW di jalan Kec. Andir (3 Cihampelas lokasi) 12 Taman Candrawulan

Taman RW di Kec. Arcamanik (3 lokasi)

13 Taman pulau jalan Tamansari

Taman RW di Kec. Regol (2 lokasi)

14 Taman pulau jalan Kopo

Taman RW di Kec. Cinambo (1 lokasi)

15 Taman pulau Taman RW di jalan Citarum- Kec. Panyileukan Martadinata (1 lokasi)

16 Pet park

17 Taman Maluku 18 Taman Nyland 19 Taman di Jl. Japati 20 Taman Lesmana

JHJ Perintis Kemerdekaan Jl. Wastukancana JHJ Masjid Istiqomah

Median jalan Sadakeling

Taman di Kec. Cibeunying Kidul (Katamso, Cisadea, Cicaheum) Taman di Kec. Coblong (eks SPBU Cikapayang, Dequre, Bagusrangin) Taman di Kec. Sukasari (Bungur, Tugu, Gegerkalong) Taman di Kec. Arcamanik (Arcamanik) Taman di Kec. Sukajadi (Angklung, SukajadiKarangtineung)

JHJ Ir. H. Juanda

Median jalan Citarum

Taman di Kec. Astana Anyar (Astana Anyar dan Pajagalan)

JHJ RW di Kec. Gedebage

Median jalan Djundjunan

Taman di Kec. Cibiru (Bunderan Cibiru)

Median jalan di Kec. Coblong (median jalan Dipati Ukur) Median jalan BKR

Median jalan Kiaracondong

Taman di Kec. Cidadap (Secapa bawah, Secapa tengah dan Secapa atas) Taman di Kec. Bandung Wetan (Trunojoyo, Diponegoro, Ariajipang, Warga) Taman di Kec. Andir (Bunderan Sudirman, Jl. Sudirman/Jl. Garuda s.d perempatan Elang dan Kebonjati Waringin) Taman di Kec. Regol (patung Ikan, Cikawao, TPJ Moch. Toha, Sriwijaya) Taman di Kec. Buah batu (intersection Buah batu dan intersection Ibrahim Adjie/Soekarno-Hatta)

Taman RW di Kec. Cibiru (2 lokasi) Taman RW di Kec. Antapani (2 lokasi) Taman RW di Kec. Mandalajati (1 lokasi) Taman RW. di Kec. Cibeunying Kidul (1 lokasi) Taman RW di Kec. Cibeunying Kaler (1 lokasi)

81

Pemerintah Kota Bandung 21 Taman pulau jalan SiliwangiSumur Bandung 22 Taman Salam

Taman RW di Kec. Bojongloa Kidul (2 lokasi)

Taman RW di Kec. Bojongloa Kaler (I1 lokasi) 23 Taman Taman RW di Buton-Van de Kec. Sukasari (3 Venter lokasi), 24 Taman Taman RW di LiuzhoKec. Cicendo (2 Brunsweigh- lokasi) patung Macan 25 Taman Taman RW di Wayang Kecamatan Coblong (1 lokasi) 26 Taman Taman RW di Cipunagara Kecamatan Sumur Bandung (1 lokasi) 27 Taman Cilaki Taman RW di Kecamatan Astana Anyar (1 lokasi) 28 Taman Taman RW di Ahmad Yani Kec. Babakan Ciparay (1 lokasi) 29 Taman Taman RW di Skatepark Kec. Gedebage (1 lokasi) 30 Taman DKK Taman RW di Kec. Cidadap (1 lokasi) 31 Taman di Kel. Cigereleng 32 Taman Perumahan Kawaluyaan Indah 33 Taman Perumahan Puteraco Gading Regency

Sumber : Diskamtam Kota Bandung Tahun 2015

Sasaran meningkatnya kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilaksanakan dengan program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan dan program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan). Pada tahun 2015 Dinas Pemakaman dan Pertamanan melakukan kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta pihak swasta dalam penataan taman, median dan jalur hijau jalan (JHJ) terutama menjelang pelaksanaan Konferensi Asia Afrika sebagaimana berikut ini :

82

Pemerintah Kota Bandung  Pemindahan dan pemasangan tugu Dasasila Bandung beserta pelatarannya dari Simpang Lima ke Wilayah Gedung Merdeka Bandung.  Pembuatan tugu menara jam di Simpang Lima.  Penataan bola beton dari Jl. Braga sampai dengan Jl. Lembong.  Penataan taman yang dilalui oleh Delegasi KAA yang berlokasi di jalur Nurtanio.  Pembangunan monumen globe Asia Afrika di Persimpangan Alun-alun.  Penataan batu bolar nama negara peserta KAA di sepanjang Jl. Asia Afrika, Cikapundung Timur, Braga pendek dan Dalem Kaum.  Penataan kursi taman di seputar Gedung Merdeka, Jl. Asia Afrika – Dalem kaum.  Pembuatan air mancur di Taman Vanda.  Penataan taman Braga dan taman gesit. Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja, yaitu : 

Mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada, serta tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain.



Melaksanakan intensifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik maupun privat.



Meningkatkan gerakan penghijauan.



Pengembangan pola kemitraan mengenai pengelolaan RTH dengan berbagai stakeholder. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja adalah

sebagai berikut : 

Adanya pergeseran fungsi RTH pada lokasi RTH yang besar dan strategis berupa munculnya PKL.



Vandalisme dan pencurian terhadap elemen estetika kota.



Keterbatasan lahan RTH yang tersedia di Kota Bandung, sedangkan Dinas Pemakaman dan Pertamanan hanya mengisi ruang yang sudah ada dan tidak mempunyai kewenangan untuk membebaskan lahan untuk RTH. Pembebasan lahan untuk RTH adalah kewenangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kota Bandung.

83

Pemerintah Kota Bandung Agar pencapaian sasaran dapat terwujud, diperlukan perbaikan kinerja sebagai solusi/rekomendasi untuk tahun yang akan datang; yaitu : 

Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan RTH.



Melibatkan peran serta aktif dari unsur kewilayahan dalam pengelolaan dan pengendalian RTH terutama yang berada di lingkungan sekitarnya.



Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan komunikasi tentang pentingnya peranan RTH yang memiliki fungsi ekologi, sosial dan estetika.

Taman di Jl. Padjadjaran

Taman Super Hero

Taman Vanda

Pet Park

Patung Dasasila Bandung

Tugu Menara Jam

Taman RW di Kec. Cibiru

Monumen Globe Asia Afrika

Taman RW di Kec. Arcamanik

JHJ Asia Afrika

Median Jl. Ir. H. Juanda

Median Jl. Padjadjaran

84


Capaian indikator kinerja persentase pelayanan sampah perkotaan pada tahun 2015 adalah sebesar 98,58% yaitu dari capaian kinerja nyata sebesar 87.74% dari target sebesar 89,00%. Atas upaya Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan dan peningkatan lingkungan perkotaan, Kota Bandung berhasil menjadi salah satu kota peraih Adipura periode 2014/2015 kategori Kota Metropolitan yang telah dinantikan selama 17 tahun. Adipura merupakan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang berhasil dalam mengelola dan menjaga kebersihan lingkungan perkotaan sehingga kota tersebut menjadi lebih layak huni (livable). Penilaian Adipura dilakukan oleh Tim Penilai dibawah koordinasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan standar pencapaian penghargaan Adipura yaitu nilai ≥ 72 (untuk kategori kota metropolitan). Penilaian terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu Penilaian ke-1 (P1), Penilaian ke-2 (P2) dan Penilaian Verifikasi (Pv) dalam 1 (satu) periode. Gambar 3.11 Walikota Bandung menerima Penghargaan Adipura Kategori Kota Metropolitan Periode 2014/2015

85

Pemerintah Kota Bandung Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pengelolaan lingkungan di Kota Bandung dapat dilihat sebagaimana kegiatan-kegiatan berikut ini : 

Gerakan Pungut Sampah (GPS)



Kerja Bakti Massal Rutin



Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah

86




Pemanfaatan CSR untuk Bidang Lingkungan Hidup



Revitalisasi Taman dan Pemanfaatan Ruang Publik

87


Tingkat capaian indikator diindikasikan dari realisasi atas pencapaian kinerja 3 (tiga) indikator berikut ini : Cakupan sampah yang dikelola secara landfill sebesar 67,00% atau 97,01% dari target sebesar 65,00%. Angka realisasi ini apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 2,00% yakni dari semula 69,00% menjadi 67,00%. Penurunan tersebut bukan dalam arti negatif, karena semakin sedikit volume timbulan sampah yang diangkut ke TPA Sarimukti semakin banyak timbulan sampah Kota Bandung yang dikelola secara 3R atau dikonversi menjadi energi. Direncanakan bahwa pengelolaan sampah untuk tahun-tahun mendatang lebih diarahkan kepada 3R dan dikonversi menjadi energi dengan teknologi yang ramah lingkungan, sehingga mengurangi beban sampah Kota Bandung yang harus diangkut dan dikelola secara landfill di TPA. Angka realisasi tersebut apabila dibandingkan dengan target RPJMD Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 maka belum mencapai target yang ditetapkan atau 97,01% dari target 100%, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi capaian SKPD penanggung jawab urusan wajib lingkungan hidup di Jawa Barat lainnya belum dapat diperbandingkan karena belum diperoleh datanya. Cakupan sampah yang dikelola dengan pola 3R dalam tahun 2015 adalah sebanyak 20,25% dari target sebesar 20,00%. Angka realisasi ini jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 2,25% yakni dari semula 18,00% menjadi 20,25%. Peningkatan tersebut disebabkan didorong oleh adanya kegiatan Bank Sampah lebih kurang 110 unit dan pengelolaan sampah dari mulai sumber timbulan yaitu rumah tangga dengan menggunakan komposter dan takakura. Sampai dengan pada tahun 2015 pun terdapat total 12 Model Kawasan Bebas Sampah (KBS) dengan aktifitas pengelolaan sampah 3R antara lain pengomposan, Bank Sampah, aktifasi lubang biopori dengan sampah organik, serta lainnya. Angka realisasi tersebut apabila dibandingkan dengan target RPJMD Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 termasuk dalam kategori Tecapai

88

Pemerintah Kota Bandung Melebihi Target (TMT) atau 101,25% dari target 100%. Cakupan sampah yang dikonversi menjadi energi dengan teknologi ramah lingkungan pada tahun 2015 adalah 0,49% dari target sebesar 4,00%. Angka realisasi cakupan sampah yang dikonversi menjadi energi dengan teknologi ramah lingkungan tahun 2015 sebesar 0,49% apabila dibandingkan dengan target RPJMD Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 sebesar 4,00% maka lebih kecil sebesar 3,51 atau 12,25% dari target, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi capaian SKPD penanggung jawab urusan wajib lingkungan hidup di Jawa Barat lainnya belum dapat diperbandingkan karena belum diperoleh datanya. Pengolahan Sampah dengan WTE / biodigester merupakan salah satu program prioritas yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. Lokasi pengolahan biodigester yang ada di Kota Bandung sampai pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.13 Rekapitulasi Biodigester di Kota Bandung s.d Tahun 2015 NO. 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

8.

LOKASI RW 12 Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru. RW 11 Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batununggal TD Sekelimus Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul Yon Arhanud

ALAMAT RW 12 Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru. RW 11 Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batununggal Jl. Sekelimus Barat, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul

Jl. Menado No. 12 Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia Jl. Dr. Setiabudhi No. 29 Bandung. (UPI) RW 09 Kelurahan Derwati, Jl. Atlas RW 09 Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kecamatan Rancasari. RW 15 Kelurahan Tamansari, RW 15 Kelurahan Tamansari Kecamatan Kecamatan Bandung Wetan Bandung Wetan. (Bawah Jalan Layang Pasopati) RW 01 Kelurahan Palasari, RW 01 Kelurahan Palasari Kecamatan Kecamatan Cibiru Cibiru.

89

Pemerintah Kota Bandung NO. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19 20 21

LOKASI Curug Dago RT 04 RW 08 Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap RT 03 RW 05 Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung SESKO TNI SESKO AD RW 06 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung RT 01 RW 13 Kelurahan Babakan, Surabaya Kecamatan Kiaracondong Rumah Sakit TNI Salamun TPS Nyengseret

ALAMAT RT 04 RW 08 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap. Jl. Cidadap Girang RT 03 RW 05 Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap. Jl. Arjuna No. 45 Bandung. Jl. Gatot Subroto No. 96 Bandung. Jl. R. A. A Martanegara No. 11 Bandung. Jl. Patrakomala RW 06 Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung. RT 01 RW 13 Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong.

Jl. Ciumbuleuit No. 203 Bandung Jl. Bojongloa, samping kantor Kecamatan Astana Anyar. TPS Bandung Trade Mall Cicadas. RW 16, Kelurahan Taman Sari Taman Sari. TPS Pasar Astana Anyar Pasar Astana Anyar. 100 biodigester di RT/RW di Kota CSR dikelola oleh masyarakat Bandung dengan kapasitas 20kg/unit.

(Sumber : BPLH Kota Bandung dan PD. Kebersihan Kota Bandung, 2015)

90

Pemerintah Kota Bandung Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Capaian

kinerja

kebijakan

“Reformasi

Birokrasi”

melalui

strategi

peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja “Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani“. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2015 sebagai tahun kedua RPJMD Kota Bandung 2013-2018, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.14 Capaian Kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Tahun 2015 Tahun 2014 No

1

2

Indikator Kinerja

Satuan

Target Realisasi

Tahun 2015 %

Target Realisasi

Opini WDP WDP 100.00 WDP Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah % 19.67 24.59 125.01 49.18 Persentase SKPD dengan IKM ”Baik” Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 112,50

%


%

WDP

100.00

WTP

75,00

55.74

113.34

98.32

56.69

106.67

65.85

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Tahun 2015, melalui 2 indikator yang diperjanjikan menurun sebesar 5.83 point dari tahun 2014 dan berada masih pada kategori melebihi target, dan menyisakan 34,15% untuk mencapai target RPJMD. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan taget kinerja yang harus dicapai berdasarkan amanat dari RPJPD Kota Bandung. Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2016 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 sesuai dengan agenda Walikota Bandung road to WTP 2015.

91

Pemerintah Kota Bandung Dalam kaitannya dengan target terhadap opini Pemerintah Kota Bandung dalam kaitannya dengan audit LKPD Kota Bandung Tahun 2014 yang diberikan oleh BPK-RI pada Tahun 2015, menargetkan masih mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dikarenakan Pemerintah Kota Bandung masih terus mengupayakan berbagai hal dalam upaya mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada Tahun 2015 untuk LKPD Tahun 2014. Pada tanggal 20 Mei 2015 melalui LHP No. 53A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 dari BPK RI, maka LKPD Kota Bandung Tahun 2014 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian, hal ini sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Pada Tahun 2015 juga terkait opini yang dikeluarkan oleh BPK-RI atas audit LKPD Tahun 2015, masih pada level WDP dan yang masih menjadi pengecualiannya pun masih pada tatanan pengelolaan aset Pemerintah Kota Bandung yang dirasakan masih belum baik, sehingga harus terus menerus dilakukan upaya perbaikan pengelolaan aset di Kota Bandung, salah satunya dengan memperkuat pengelolaan aset Kota Bandung yang saat ini masih bergabung dengan pengelolaan keuangan. Dalam rangka pemenuhan target Indikator Kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dan akuntabilitas SKPD, dilakukan kuatifikasi pengukuran dengan formulasi sebagai berikut : Apabila mendapatkan “Opini Tidak Wajar” (OTW), diberikan nilai 1 (satu); Apabila mendapatkan opini “Disclaimer”, maka nilainya adalah 2 (dua); Apabila mendapatkan opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP), maka nilainya 3 (tiga); dan Apabila mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP), maka nilainya adalah 4 (empat). Berdasarkan LHP No. 53A/LHP/XVIII.BDG/05/2015, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan bahwa Pemerintah Kota Bandung menyajikan Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp. 835,60 Miliar dan Rp. 116,44 Miliar. Terdapat kelemahan pengendalian intern atas penatausahaan dan penyajian Piutang Pajak, antara lain : 92

Pemerintah Kota Bandung 1) Kesalahan administrasi atas penerimaan Piutang Pajak sebesar Rp. 421,23 juta yang masih tercatat sebagai piutang pajak; 2) Piutang Pajak senilai Rp. 2,06 Miliar yang tidak dapat ditelusuri; 3) Penyajian tunggakan terkait wajib pajak dengan nomor objek pajak (NOP) sebesar Rp. 1,64 Miliar yang belum sepenuhnya dapat diidentifikasikan sebagai NOP baru atau penetapan kembali serta saldo piutang PBB minimal sebesar Rp. 687,56 juta yang tidak disajikan dalam neraca. Dijelaskan pula dalam Catatan Atas Laporan Keuangan bahwa Pemerintah Kota Bandung menyajikan saldo Piutang Lainnya – Piutang Sewa Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp, 55,08 Miliar dan Rp. 53,24 Miliar. Dalam penyajian saldo Piutang Sewa Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 55,08 Miliar tersebut terdapat permasalahan : 1) Terdapat selisih yang tidak dapat dijelaskan antar saldo berdasarkan perhitungan mutasi dengan saldo Neraca Rp. 3,26 Miliar; 2) Pengakuan Piutang Sewa yang tidak memiliki dasar hukum sebesar Rp. 1,29 Miliar; 3) Kesalahan pengakuan piutang sewa karena perbedaan data pembayaran, nama penyewa, koefisien tarif serta luas tanah; 4) Piutang Sewa Tanah dan Bangunan yang tidak didukung dengan identitas penyewa yang valid. Selanjutnya, diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan bahwa Pemerintah Kota Bandung menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp. Rp. 22,00 Triliun dan Rp. 20,88 Triliun. Terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian intern Aset Tetap pada Pemerintah Kota Bandung, yaitu : 1) Aset Tetap Tanah, Bangunan dan Gedung serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp. 150,63 Miliar tidak mencantumkan lokasi keberadaannya, senilai Rp. 1,66 Triliun disajikan tanpa mencantumkan rincian lokasi dan luasnya; 2) Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang disajikan termasuk di dalamnya realisasi Belanja Pemeliharaan yang tidak dapat dikapitalisasi minimal sebesar Rp. 1,29 Miliar; 93

Pemerintah Kota Bandung 3) Penyesuaian Aset Tetap yang berasal dari realisasi Belanja Modal Tahun 2012 sebesar Rp. 9,73 Miliar tidak dapat ditelusuri transaksinya; mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tahun 2013 dan 2014 senilai Rp. 202,66 Miliar tidak didukung dengan penjelasan yang memadai; 4) Aset Tetap Peralatan dan mesin yang belum dapat ditelusuri fisik keberadaannya minimal senilai Rp. 195,02 Miliar; 5) Aset Tetap Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya pada sekolah negeri belum tercatat minimal senilai Rp. 241,64 miliar; 6) Belum seluruh aset tetap tanah untuk jalan tercatat dalam KIB A; 7) Dasar penilaian aset tetap yang diperoleh pada tahun 2005 dan Tahun 2007 masing-masing senilai Rp. 8,02 Triliun dan Rp. 1,36 Triliun tidak dapat dijelaskan. Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika Pemerintah Kota Bandung telah memperbaiki penyajian : penyajian Piutang Pajak; menyajikan Daftar Rincian Piutang Sewa Tanah dan Bangunan dengan data yang valid; dan menyajikan Saldo Aset Tetap dengan nilai yang wajar serta didukung dengan rincian dan informasi keberadaan, menelusuri fisik keberadaan Aset Tetap dan menyajikan seluruh Aset Tetap, Laporan Keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Bandung 31 Desember 2014, realisasi anggaran, arus kas serta catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Pada Tahun 2015, target yang ditetapkan opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah adalah WDP atau nilai 3 (tiga). Realisasi capaian target kinerja Pemerintah Kota Bandung untuk opini BPK atas LKPD Tahun 2014 mendapatkan opini

WDP

atau

mendapatkan

point

(3)

sesuai

dengan

LHP

No.

53A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 dari BPK RI. Sehingga penghitungan pencapaian target untuk indicator dimaksud adalah : WDP (3) / WDP (3) X 100 % atau sama dengan 100 %, artinya capaian target indicator kinerja dimaksud dapat tercapai 100 %. Pada Tahun 2014, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan perbaikan atas sebagian permasalahan pada tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Bandung

94

Pemerintah Kota Bandung telah melakukan upaya perbaikan atas penyajian Piutang Pajak dan Aset Tetap. Namun, Pemerintah Kota Bandung belum : 1) Melakukan koreksi pengurangan saldo Piutang Pajak dari kesalahan administrasi atas penerimaan Piutang Pajak yang masih tercatat sebagai piutang dan menelusuri alamat lokasi wajib pajak; 2) Memperbaiki data dalam Daftar Rincian Piutang Sewa Tanah dan Bangunan; 3) Menelusuri mutasi piutang sewa tanah dan bangunan yang belum dapat dijelaskan; 4) Melengkapi rincian Aset Tetap dengan informasi lokasi keberadaan Aset Tetap secara tuntas dan menyeluruh. Untuk hal tersebut atas pengecualian-pengecualian dari BPK, perlu adanya organisasi yang lebih optimal dalam pengelolaan aset dan piutang sewa tanah dan bangunan karena selama ini hal dimaksud masih menjadi kendala dalam memperoleh opini WTP dari BPK – RI. Pemerintah Kota Bandung selalu menargetkan untuk bisa memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada Tahun 2016 untuk LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) per 31 Desember 2015. Dengan melihat tata kelola keuangan daerah Kota Bandung masih menyisakan kendala sampai dengan akhir tahun 2015 yang diindikasikan oleh Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tahun 2012 (LHP No. 22.A/LHP/XVIII.BDG/05/2013 Tanggal 24 Mei 2013), Tahun 2013

(LHP No.

44A/LHP/XVIII.BDG/05/2014) dan Tahun 2014 (LHP No. 53A/LHP/XVIII.BDG/05/2015) dari BPK RI untuk LKPD Kota Bandung Tahun 2013 masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Salah satu kendala terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ialah terkait pengelolaan aset. Untuk itu diperlukan organisasi yang dapat mengelola aset secara optimal. Diharapkan pada Tahun 2016 untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung tanggal 31 Desember 2015, Pemerintah Kota Bandung bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan dapat mempertahankannya sampai dengan akhir tahun renstra yaitu pada tahun 2018. 95

Pemerintah Kota Bandung Meskipun sebagaimana diketahui bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mulai Tahun 2015 harus menerapkan sistem pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan dengan berbasis akrual (Accrual Basic), sehingga penilaian atas seluruh pengelolaan keuangan dan aset di Kota Bandung memerlukan pendataan dan penghitungan ulang agar dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah melakukan perbandingan dengan Pemerintah Daerah lainnya yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka yang menjadi tugas berat Pemerintah Kota Bandung adalah memperbaiki pengelolaan aset daerah, karena catatan pengecualian yang diberikan pada Pemerintah Kota Bandung adalah untuk pengelolaan aset daerah yang dinilai oleh BPK belum sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Beberapa daerah yang mendapatkan opini WTP dari BPK RI telah menerapkan sistem pengelolaan aset dengan cukup baik sehingga perlu menjadi contoh bagi Pemerintah

Kota

Bandung

dalam

pengorganisasian pengelolaan aset yang baik dan wajar tanpa pengecualian. Dalam mewujudkan upaya memperbaiki kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung menganggarkan dana sebesar Rp. 2.023.799.574,00 untuk kegiatankegiatan sebagai berikut, yaitu : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD, Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Peningkatan Pelayanan Administrasi Pengelolaan Keuangan PPKD, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kegiatan Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan BLUD, dengan realisasi pencairan anggaran sampai dengan akhir tahun 2015 adalah 96

Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp. 1.332.624.458,00 (65,85 %). Masing-masing kegiatan mempunyai output kegiatan antara lain : dokumen LKPD, dokumen perda dan perwal penjabaran APBD, dokumen pertanggungjawaban keuangan lainnya sesuai SAP, dan dokumen pengelolaan keuangan BLUD. Dengan terlaksananya output dari setiap kegiatan di atas mendukung pencapaian opini WDP atas LKPD Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014, dengan Pendukung Capaian Kinerja adalah sebagai berikut : -

Adanya peraturan perundangan yang berlaku;

-

Kebijakan pimpinan dalam mengupayakan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah;

-

Adanya upaya seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan kualitas LK-SKPD nya masing-masing.

Penghambat Capaian Kinerja : -

Tugas Pokok dan Fungsi antara SKPD pengelola keuangan dan pengelola aset daerah masih ada pada 1 (satu) SKPD sehingga tugasnya belum optimal;

-

Jumlah SDM yang kurang memadai karena SKPD yang menangani pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset ada pada 1 (satu) SKPD, sehingga pekerjaan yang dibebankan dirasakan terlalu menumpuk. Dalam rangka pencapaian target tercapainya opini BPK yang Wajar Tanpa

Pengecualian pada tahun-tahun mendatang atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung, rekomendasi yang dapat disampaikan antara lain : -

Disusunnya kembali tugas pokok dan fungsi serta kelembagaan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, terutama yang menangani pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset.

-

Perlu ditambahnya SDM pengelola asset terutama yang memahami tentang manajemen pengelolaan aset daerah. Upaya Meningkatkan Tertib Administrasi Barang merupakan salah satu cara

pencapaian WTP, kinerja SKPD yang tertib administrasi barang/aset daerah pada tahun 2015 adalah sebesar 28,57%, diukur dari jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tidak memiliki temuan di aspek tertib administrasi barang daerah. Upaya berikutnya oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 97

Pemerintah Kota Bandung Daerah (DPKAD) berupa rekonsiliasi barang/aset daerah secara rutin dan Inspektorat melakukan general audit, reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung, juga terus menerus melakukan penertiban terhadap administrasi barang/aset daerah. Dari upaya tersebut di atas dilakukan pula monitoring kinerja SKPD yang tidak memiliki temuan dalam aspek barang daerah, karena dengan berkurangnya temuan SKPD dalam aspek barang daerah, akan menunjukkan adanya peningkatan tertib administrasi barang di SKPD tersebut. Dalam menunjang pencapaian WTP dilakukan pula perbaikan manajemen kinerja dan keuangan oleh Inspektorat, beberapa upaya yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan kepatuhan melalui pengawasan internal oleh setiap SKPD dengan dibentuknya dan monitoring optimalisasi implemntasi SPIP. Meningkatnya implementasi SPIP melalui indicator Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP level berkembang, dengan kriteria pengukuran dari SKPD yang telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Realisasi indicator ini pada tahun 2015 adalah sebesar 52,46%.

Pada indikator Persentase SKPD dengan nilai IKM “Baik” diukur berdasarkan jumlah SKPD yang melakukan survey kepuasan masyarakat dengan hasil di atas 75,00 dengan menggunakan pedoman survey SK Menpan No 25 tahun 2004 ditargetkan sebanyak 30 SKPD atau 49.18% yang memperoleh capaian IKM diatas 75,00 pada Tahun 2015 terdapat 34 SKPD/Kecamatan atau 55.74% memperoleh nilai IKM sama atau lebih dari 75,00, sehingga capaian kinerja indicator adalah sebesar 113.34%. Capaian kinerja tersebut menurun bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya sebesar 125.01%, tetapi secara riil jumlah SKPD yang memperoleh nilai IKM diatas 75,00 bertambah signifikan sebanyak 20 SKPD atau meningkat dari 14 SKPD pada tahun 2014 menjadi 34 SKPD pada tahun 2015. Jumlah SKPD tersebut tidak termasuk 4 SKPD yang melakukan pengukuran dengan metode survey tingkat kepentingan dan kepuasan. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra maka capaian tersebut telah mencapai 56.69%, dan belum terdapat data pembanding dengan Kota/Kabupaten lain.

98

Pemerintah Kota Bandung Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat pada SKPD diperoleh ratarata IKM Kota Bandung, SKPD yang menyampaikan data hasil survey sebanyak 54 SKPD/Unit Kerja, sebanyak 50 SKPD menggunakan metode survey kepuasan masyarakat berdasarkan SK. Menpan Nomor 25 Tahun 2004 dan 4 SKPD menggunakan metode analisis kesejangan tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan. Rekapitulasi hasil pengukuran survey kepuasan masyarakat dengan berbagai metode tersebut sebagaimana tabel berikut : Tabel. 3.15 Rekapitulasi Hasil Surver Kepuasan Masyarakat Pada SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 1.

BERDASARKAN SK. MENPAN NOMOR 25 TAHUN 2004

NO.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

NAMA SKPD

NILAI

Sekretariat Daerah Inspektorat; Sekretariat DPRD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat; Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; Dinas Pendidikan; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Perhubungan; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya; Dinas Bina Marga dan Pengairan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran; Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Dinas Pelayanan Pajak; Dinas Pemuda dan Olah Raga; Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; RSUD Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak; Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut. Kecamatan Sukajadi; Kecamatan Cidadap; Kecamatan Coblong; Kecamatan Bandung Wetan;

77.41 77.00 80.81 73.83 74.49 83.70 80.00 79.27 72.66 75.00 78.85 66.17 72.00 73.00 64.08 75.00 69.50 66.13 78.45 81.07 80.05 76.00 81.00 74.00 80.80 75.51 78.43 71.52 80.00 81.75

99

Pemerintah Kota Bandung 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Kecamatan Cibeunying Kidul; Kecamatan Kiaracondong; Kecamatan Batununggal; Kecamatan Lengkong; Kecamatan Regol; Kecamatan Astanaanyar; Kecamatan Bojongloa Kaler; Kecamatan Babakan Ciparay; Kecamatan Bojongloa Kidul; Kecamatan Bandung Kulon; Kecamatan Antapani; Kecamatan Mandalajati; Kecamatan Arcamanik; Kecamatan Ujungberung; Kecamatan Cibiru; Kecamatan Panyileukan; Kecamatan Rancasari; Kecamatan Buah Batu; Kecamatan Bandung Kidul; Kecamatan Gedebage

73.92 77.31 75.55 81.72 69.91 80.29 83.00 82.55 80.03 75.00 82.04 80.14 77.78 83.19 80.36 80.03 82.21 80.15 78.53 81.00

Rata-rata IKM

75.73

2. BERDASARKAN TINGKAT KEPENTINGAN DAN TINGKAT KEPUASAN

NO. 1 2 3 4

NAMA SKPD

NILAI

Dinas Kesehatan; Kecamatan Andir; Kecamatan Cibeunying Kaler; Kecamatan Cinambo;

93.15 85.99 86.60 98.50

Sumber: Bagian Orpad Setda Kota Bandung Hasil Pengolahan Data, Tahun 201 5

Dari data tersebut di atas menunjukkan gambaran hasil penilaian IKM pada 54 SKPD/Unit Kerja di Lingkungan pemerintah Kota Bandung Tahun 2015. Berdasarkan data tersebut secara umum dapat dibagi 2 cara pengukuran kepuasan masyarakat/pelanggan dan rata-rata capaian kinerja IKM berdasarkan SK Menpan Nomor 25 tahun 2004 adalah sebesar 75.73 atau kategori Baik. Faktor pendorong pencapaian kinerja pelayanan public Kota Bandung adalah komitmen unit pelayanan public dan adanya harapan masyarakat terhadap meningkatnya kinerja pelayanan public seluruh unit pelayanan SKPD. Selain itu dukungan Ombudsman RI dalam melaksanakan penilaian kualitas pelayanan ditunjukan melalui hasil survey independent kepatuhan standar pelayanan public.

100

Pemerintah Kota Bandung Data hasil survey Ombudsman RI dan perkembangan hasil self assesment kinerja pelayanan public dimensi tangibles/ bukti fisik pada 30 SKPD/Kecamatan di lingkungan pemerintah Kota Bandung Tahun 2015, sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.16 Data Hasil Self Asesment Kepatuhan Standar Pelayanan SKPD/Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 NO.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

NAMA SKPD

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak; Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut. Kecamatan Sukasari Kecamatan Sukajadi; Kecamatan Andir Kecamatan Cidadap; Kecamatan Coblong; Kecamatan Cibeunying Kaler Kecamatan Cibeunying Kidul; Kecamatan Kiaracondong; Kecamatan Batununggal; Kecamatan Lengkong; Kecamatan Regol; Kecamatan Astanaanyar; Kecamatan Bojongloa Kaler; Kecamatan Babakan Ciparay; Kecamatan Bojongloa Kidul; Kecamatan Bandung Kulon; Kecamatan Antapani; Kecamatan Mandalajati; Kecamatan Arcamanik; Kecamatan Ujungberung; Kecamatan Cibiru; Kecamatan Panyileukan; Kecamatan Rancasari; Kecamatan Buah Batu; Kecamatan Bandung Kidul; Kecamatan Cinambo Kecamatan Gedebage

NILAI

990 980 920 943 990 964 965 995 920 950 940 892.22 980 890 900 850 940 980 990 906 940 950 925 975 865 904 938 890 975 970

sumber : Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Setda Kota Bandung Tahun 2015

Program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yaitu Program Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah. Output kegiatan pada bidang ketatalaksanaan dalam menunjang peningkatan kualitas pelayanan public Kota Bandung antara lain : 101

Pemerintah Kota Bandung Penyusunan dan penyempurnaan SOP administrasi dan SOP teknis pada setiap SKPD di Pemerintah Kota Bandung, dengan mendorong dan memotivasi SKPD untuk selalu melakukan up date dan penyempurnaan SOP disesuaikan dengan dinamika inovasi pelayanan publik bekerjasama dengan pusat studi konstitusi dan hukum pemerintahan unpad, dan bimbingan teknis lanjutan kaitan penyusunan SOP dengan tim Kemenpan RB dan tim UNPAD. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dilakukan melalui penataan dengan metode monitoring dan evaluasi (monev) untuk mendorong dan memotivasi semua SKPD untuk menjaga kepatuhan standar pelayanan publik. untuk mempermudah monev disiapkan aplikasi e-standar pelayanan, semua skpd harus meng-entry kondisi tangible secara up todate.. hasilnya sudah terdapat 5 (lima) SKPD yang sudah layak dijadikan role model antara lain BPPT, Disdukcapil, RSUD, Kecamatan Panyileukan dan Sukajadi, diharapkan ke 5 (lima) SKPD ini jadi best practice SKPD yang lainnya. Dibantu oleh Ombudsman dan tim Kemenpan RB secara bersama-sama melakukan evaluasi kaitan implementasi standar pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. hasilnya kepatuhan Pemerintah Kota Bandung dalam pemenuhan komponen standar pelayanan publik sesuai UU no. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, berdasarkan hasil observasi pada bulan Maret dan Mei 2015 dari Ombudsman untuk Kota Bandung memperoleh rata-rat nilai 79, 82 dalam kategori sedang (zona kuning). Melakukan upaya re-sertifikasi International Standard Organization (ISO), dan kembali membudayakan implementasi pelayanan publik ke semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan standard internasional. Pada tahun 2015 terdapat 30 SKPD yang sudah sertifikasi (11 sudah terbit 19 proses penerbitan serifikasi) sisanya 31 SKPD disiapkan untuk mengikuti proses sertifikasi. Melakukan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan peraturan standar minimalnya yaitu sebanyak 15 (lima belas) peraturan SPM yang mencakup beberapa SKPD adapun manfaat SPM adalah lebih terjaminnya penyediaan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, bermanfaat dlm menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan pelayanan publik, menjadi landasan dan dasar 102

Pemerintah Kota Bandung dalam menentukan anggaran kinerja dan alokasi dalam penentuan perimbangan keuangan yang lebih adil dan transparan, membantu penilaian kinerja Kepala Daerah secara lebih akurat dan terukur sehingga mengurangi kesewenangwenangan dalam menilai kinerja pemda dan menjadi alat bantu utk meningkatkan akuntabilitas pemda kapada masyarakat, karena masyarakat dapat melihat keterkaitan antara pembiayaan dengan pelayanan publik. Tindaklanjut yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kota Bandung, antara lain : a)

Meningkatkan Standar Pelayanan Publik (SPP) pada SKPD sesuai ketentuan yang berlaku

b) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik dan menjadikan bagian dari materi pemeriksaan oleh aparatur pengawasan internal c) Memperluas cakupan zona kepatuhan standar pelayanan publik pada SKPD dan Kelurahan di Kota Bandung d) Pemanfaatan teknologi informasi untuk memeroleh data hasil survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat pada SKPD/Unit Kerja

Sasaran 7 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Birokrasi

Capaian

kinerja

kebijakan

“Reformasi

Birokrasi”

melalui

strategi

peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja “Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani“. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2015 sebagai tahun kedua RPJMD Kota Bandung 2013-2018, dapat dilihat pada tabel berikut :

103

Pemerintah Kota Bandung Tabel 3.17 Capaian Kinerja Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Birokrasi Tahun 2015 Tahun 2014 No

1 2

Indikator Kinerja

Satuan

Target Realisasi

Tahun 2015 %

Target Realisasi

%


%

Nilai CC CC 100.00 A A 100.00 A 100.00 Nilai Evaluasi AKIP Kota Nilai 2,8999 2,9610 102.11 2.9758 3.0606 103.48 3,0185 101.39 Nilai dan pemeringkatan LPPD Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 101.05 101.74 100.70

Capaian kinerja sasaran Capaian Kinerja Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Birokrasi pada tahun 2015 meningkat 0.69 poin dari capaian tahun 2014, capaian ini dipengaruhi meningkatnya capaian kinerja indicator nilai LPPD Kota Bandung tahun 2015 sebesar 103.48%. dan capain kinerja 2 indikator sasaran yang diperjanjikan ini telah melebihi target akhir RPJMD dengan capaian sebesar 100.70%. Dengan demikian target kinerja sasaran ini harus dilakukan reviu dan atau revisi. Akuntabilitas

sebagai

suatu

perwujudan

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai

tujuan

dan

sasaran

yang

telah

ditetapkan

melalui

media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instasi yang bersangkutan. Nilai Evaluasi AKIP Kota diukur sesuai dengan Permenpan No. 12/2015 tentang Pedoman Atas Implementasi SAKIP. Dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Bandung tahun 2015 adalah 80.22 atau kategori A telah memenuhi perubahan target menjadi A yang dicanangkan, awalnya target RPJMD pada tahun 2015 adalah CC dan target A merupakan target akhir RPJMD Tahun 2018. Atas capaian tersebut maka kinerja

104

Pemerintah Kota Bandung akuntabilitas Kota Bandung tahun 2015 adalah sesuai target atau 100%. Capaian tersebut naik signifikan sebesar 25.08 dibandingkan dengan kenaikan tahun sebelumnya yang meningkat 4,83 poin dari 50.31 ke 55.14.

Grafik 3.6

Capaian Nilai AKIP Kota Bandung

A BB B CC

80.22

C

48.88

50.31

55.14

2012

2013

2014

2015

Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2014

Untuk melihat perkembangan capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Bandung sejak tahun 2012 meliputi meliputi 5 komponen AKIP sebagaimana table berikut :

Tabel 3.18 Hasil Evaluasi AKIP Kota Bandung

Komponen

Bobot

2012

2013

2014

35 17.5 18.22 18.66 Perencanaan Kinerja 20 9.5 6.01 10.75 Pengukuran Kinerja 15 7.59 7.8 8.67 Pelaporan Kinerja 10 3.74 5.12 5.27 Evaluasi Kinerja 20 10.55 13.16 11.79 Capaian Kinerja 100 48.88 50.31 55.14 Total Kategori C CC CC Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2015

%

%

Kinerja Komponen berdasarkan Bobot 53.31

Kinerja Komponen berdasarkan Bobot

53.75 57.80 52.70 58.95

Bobot

2015

30 25 15 10 20 100

24.96 19.70 11.78 8.04 15.74 80.22

83.20 78.80 78.53 80.40 78.70

A

105

Pemerintah Kota Bandung Dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Bandung pada tahun 2015 adalah 80.22 atau kategori A (Memuaskan) atau telah memenuhi perubahan

target

yang

diperjanjikan

Pemerintah

Kota

Bandung

sejak

dicanangkannya target tersebut pada tanggal 24 November 2014 oleh Walikota Bandung dalam kegiatan Sosialisasi Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP. Dari data tersebut di atas diperoleh gambaran bahwa secara umum terdapat peningkatan pada seluruh komponen SAKIP. Komponen pelaporan kinerja menempati posisi kinerja terendah sebesar 78..63% dan kinerja tertinggi pada komponen perencanaan kinerja sebesar 83.20%. Capaian tersebut meningkat sangat signifikan sebesar 25.08 point dari capaian tahun 2014 sebesar 55,14 dengan kategori CC. capaian tersebut merupakan buah komitmen Pimpinan Daerah dan seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sehingga hasil evaluasi AKIP Kota Bandung tahun 2015 merupakan kebanggaan bersama Pemerintah dan seluruh SKPD, karena nilai sebesar 80.22 atau kategori A tersebut adalah satu-satunya Kota di Indonesia yang memperoleh kategori tersebut.

Tidaklah mudah dalam mengelola masalah mendasar dalam implementasi SAKIP, beberapa masalah yang dihadapi antara lain :

106

Pemerintah Kota Bandung Upaya dan strategi yang dilakukan cukup efektif untuk meningkatkan SAKIP Kota Bandung

Upaya Perbaikan yang dilakukan pada tahun 2015, oleh aparatur Pemerintah Kota bandung didampingi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

107


Apresiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kinerja SAKIP Kota Bandung 108


Keberhasilan atas upaya perbaikan akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Bandung Tahun 2015

Capaian tersebut merupakan buah dari komitmen seluruh ASN Kota Bandung yang secara massif dan terstruktur melakukan perbaikan pada semua komponen SAKIP, langkah strategis bersama dengan Bappeda dan Inspektorat 109

Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung yang dilakukan antara lain memperkuat komitmen pimpinan, penguatan soliditas tim fasilitasi SAKIP dan pendampingan dari tim Kemenpan-RB, penguatan kapasitas dan kesungguhan kepala SKPD, membangun SILAKIP dan strategi juara

Upaya perbaikan yang dilaksanakan pada tahun 2015 meliputi 9 rekomendasi perbaikan AKIP Kota Bandung berdasarkan Surat KemenPAN-RB No. B/462/M.PAN-RB/01/2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang Hasil Evaluasi AKIP, sebagai bahan tindaklanjut perbaikan oleh manajemen perubahan SAKIP Kota Bandung dan SKPD secara terkoordinasi bersama antara Bappeda, Inspektorat serta Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah, antara lain : 1. Menyempurnakan rumusan Tujuan dan Sasaran dalam dokumen perencanaan sehingga lebih dapat terukur dan menggambarkan hasil 2. Melengkapi dokumen perencanaan dengan indikator kinerja sasaran yang berorientasi hasil (outcome) IKU 3. Menyempurnakan rumusan Indikator kinerja dalam dokumen perencanaan agar memenuhi kriteria suatu indikator kinerja yang baik, antara lain spesifik, relevan dan menggambarkan hasil (SMART) 4. Menyusunan IKU secara formal sebagaimana dimaksud dalam PermenPAN nomor 9 Tahun 2007 dan memanfaatkannya dalam dokumen Perencanaan termasuk dokumen PK

110

Pemerintah Kota Bandung 5. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pencapaian target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam PK 6. Mengungkapkan dalam LAKIP informasi tentang hasil evaluasi dan analisis capaian 7. LAKIP menyajikan informasi ttg Akuntabilitas keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja 8. Melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya 9. Melakukan evaluasi program sebagai strategi pencapaian sasaran sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Output berdasarkan rekomendasi perbaikan tersebut antara lain : 1.

Bimtek peningkatan pemahaman aparatur (seluruh SKPD) untuk mampu membuat

rumusan

Tujuan

dan

Sasaran

dalam

dokumen

perencanaan agar seluruhnya terukur dan menggambarkan hasil dan dokumen reviu RPJMD dan Renstra SKPD 2.

Perumusan dan penetapan IKU Kota dan SKPD

3.

Konsultasi tata cara pemantauan/monitoring atas pencapaian kinerja

4.

menyusun prosedur dan format pemantauan/ monitoring atas pencapaiannya secara berkala

5.

Konsultasi teknis pengumpulan data dan analisis capaian kinerja

6.

Bimtek penyusunan LAKIP

7.

Bimtek dan pelaksanaan evaluasi AKIP

8.

Pembangunan aplikasi SILAKIP dan integrasi awal aplikasi kinerja dan keuangan, serta aplikasi cascading Perjanjian Kinerja Eselon 3 dan 4.

9.

Penyusunan Dokumen cascading PK eselon 3 dan 4 serta Indikator Kinerja Individu

10. Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja

111

Pemerintah Kota Bandung Gambar 3.12 Aplikasi Cascading Perjanjian Kinerja Kota Bandung

Dalam upaya menjaga kesinambungan dan meningkatkan kualitas implementasi SAKIP Kota Bandung, serta untuk lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan, terdapat 5 rekomendasi yang dissampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi, sebagaimana surat Nomor B/809/D.I.PAN-RB/02/2016 tanggal 5 Pebruari 27 Januari 2016, yaitu : 1. Memperbaiki siklus penyusunan dokumen perencanaan. Selama ini Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai dokumen yang berisi atas kinerja (outcome) yang direncanakan tahun berikutnya disusun setelah KUA-PPAS, bahkan setelah DPA ditetapkan. Seharusnya RKT disusun sebelum pembahasan KUA-PPAS, selanjutnya setelah DPA ditetapkan maka RKT ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja. Dengan siklus seperti itu maka perencanaan anggaran dibahas setelah terlebih dahulu diketahui kinerja (outcome) apa yang hendak dicapai. 2. Memerintahkan Bappeda, bagian Organisasi dan BKD untuk menjabarkan lebih lanjut sasaran strategis dan indicator kinerja pada RPJMD sampai ke indicator kinerja individu sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diharapkan.

112

Pemerintah Kota Bandung 3. Menyempurnakan aplikasi keuangan dan kinerja yang ada, sehingga selain dapat mengintegrasikan informasi keuangan dan kinerja namun juga dapat memudahkan penggunaannya baik oleh manajemen maupun petugas yang melaksanakan. 4. Menyempurnakan rumusan program dan kegiatan dengan lebih memfokuskan pada hasil yang diharapkan. 5. Memerintahkan kepada Inspektorat untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan manajemen kinerja ini telah memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana Aksi atau Rencana Tindak lanjut Perbaikan pada tahun 2016 yang akan dilaksanakan, antara lain sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.19 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan SAKIP Kota Bandung Tahun 2016 A. KEGIATAN MANAJEMEN PERUBAHAN BIDANG AKUNTABILITAS KINERJA 1.

Pelaksanaan tugas tim monev SAKIP Kota Bandung

2.

Pelaksanaan tugas tim verifikasi tingkat Kota

3.

Penerimaan kunjungan kerja

NO.

Terdiri dari para Asisten Setda Kota Bandung ditetapkan dengan surat perintah sekda Tugas tim monev a. memastikan monev capaian perjanjian kinerja dilakukan oleh skpd. b. memeriksa laporan triwulan capaian perjanjian kinerja c. memeriksa rencana aksi SKPD sebagai tindak lanjut monev triwulan. d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekda Tim ini terdiri dari staf potensial dari beberapa SKPD. Tim verifikasi akan melaksanakan tugas lanjutan dan ditetapkan dengan surat perintah sekda. Tugas tim verifikasi : a. membantu verifikasi dokumen SAKIP b. verifikasi LKIP triwulanan dan Tahunan c. membantu tim monev SAKIP Kota Bandung Tim ini terdiri dari Bappeda, Inspektorat, Bagian Umum dan Perlengkapan, Bagian Kerjasama dan Bagian Orpadsesuai tugas dan fungsi menerima dan melayani kegiatan kunjungan kerja pemerintah Kota/Kabupaten sesuai dengan kebutuhan

URAIAN REKOMENDASI

RENCANA AKSI

B

PENINGKATAN KUALITAS DAN IMPLEMNTASI SAKIP

1 2

Reviu/Revisi RPJMD/Renstra Cascading Perjanjian Kinerja SKPD masih terdapat indicator kinerja eselon 3 dan 4 yang hanya bersifat membagi habis indicator kinerja Organisasi seharusnya

Reviu/Revisi RPJMD Kota dan Renstra SKPD 1. Uji coba dan pemanfaatan aplikasi Cascading dalam verikasi 2. Verifikasi Cascading Perjanjian Kinerja SKPD dengan menggunakan aplikasi

113

Pemerintah Kota Bandung menjadi indicator pembentuk kinerja Organisasi / eselon 2 2

3

4

5

6

C. 1 2

3

Memperbaiki siklus penyusunan dokumen perencanaan. Selama ini Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai dokumen yang berisi atas kinerja (outcome) yang direncanakan tahun berikutnya Menjabarkan lebih lanjut sasaran strategis dan indicator kinerja pada RPJMD sampai ke indicator kinerja individu sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diharapkan menunjang cascading es 3 atau 4 Menyempurnakan aplikasi keuangan dan kinerja yang ada, sehingga selain dapat mengintegrasikan informasi keuangan dan kinerja namun juga dapat memudahkan penggunaannya baik oleh manajemen maupun petugas yang melaksanakan Menyempurnakan rumusan program dan kegiatan dengan lebih memfokuskan pada hasil yang diharapkan Meningkatkan kapasitas evaluator untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan manajemen kinerja Kota dan SKPD telah memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

1. 2.

Cascading untuk memastikan penyusunan indicator kinerja eselon 3 dan 4 adalah indicator pembentuk untuk indicator eselon 2/SKPD Sosialisasi Penyusunan RKT Penyusunan dan verifikasi RKT Kota/SKPD setelah Reviu Renstra SKPD

1. 2. 3.

Konsolidasi Tim Sosialisasi dan penyusunan Membangunan aplikasi IKI menggunakan aplikasi 4. Verifikasi IKI SKPD 1. Integrasi SILAKIP dengan aplikasi Cascading PK eselon 3 dan 4 serta aplikasi RKPD online serta e-Monev pada Bappeda 2. Reviu tampilan aplikasi untuk pimpinan daerah, kepala SKPD dan publik Penyempurnaan rumusan program dan kegiatan sesuai dengan hasil yang diharapkan bersamaan dengan reviu Renstra / RPJMD Peningkatan kapasitas evaluator

Aplikasi SAKIP Belum adanya aplikasi keuangan yang terintegrasi dengan kinerja Optimalisasi Pengisian data online hasil pengembangan aplikasi SILAKIP

Belum adanya Aplikasi pada komponen Evaluasi Kinerja

Membangun aplikasi Pra RKA SKPD Sosialisasi, entry data monitoring dan pelaporan al. : Rencana Aksi atas PK Cascading PK, IKI dan Pemetaan/Pohon Kinerja Verifikasi Online Membangun aplikasi e-Evaluasi untuk melengkapi komponen SAKIP

Data penunjang Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung melalui kinerja SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal B, capaiannya adalah sebesar 57,38% dari 61 SKPD di Kota Bandung telah berkategori B. Meningkat signifikan dari tahun 2014 yang mencapai 16.39%. Evaluasi AKIP yang dilaksanakan untuk memperoleh umpan balik yang objektif untuk perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan

114

Pemerintah Kota Bandung sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan Pemerintah dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Nilai LPPD Kota Bandung pada tahun 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 120-4761 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2013 adalah sebesar 3.0606 dengan kategori Sangat Tinggi, capaian tersebut melebihi target yang ditetapkan sebesar 2.9758 atau capaian kinerja sebesar 103.48%. Capaian tersebut meningkat 0.0996 dibandingkan capaian tahun 2014 yang mencapai nilai sebesar 2.9610. Meningkatnya capaian kinerja nilai LPPD Tahun 2015 dikarenakan penyajian data dukung LPPD yang semakin baik dan lengkap. Dan bila dibandingkan dengan target Akhir RPJMD maka capaian kinerja Nilai LPPD sebesar 3.0606 adalah 101.39% dari nilai 3,0185 pada Akhir RPJMD. Berdasarkan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan pada 91 (Sembilan Puluh Satu) Daerah Kota Secara Nasional, Nilai LPPD Kota Bandung Tahun 2015 berada pada urutan ke 15 (Lima Belas). Sedangkan pada tingkat Provinsi Jawa Barat berada pada urutan ke 3 di bawah Kota Cimahi dan Kota Depok. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian nilai LPPD antara lain mendorong SKPD untuk memenuhi indikator kinerja kunci dengan akurat dan tepat serta melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri. Program penunjang peningkatan kinerja pemerintahan adalah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

115


Sasaran 9 : Meningkatnya kualitas pendidikan

Capaian kinerja kebijakan “Bandung Sejahtera” melalui strategi peningkatan bidang pendidikan yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja “Misi Membangun Masyarakat Yang Mandiri, Berkualitas, dan Berdaya Saing “. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2015 sebagai tahun kedua RPJMD Kota Bandung 2013-2018, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.20 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan Tahun 2015 Tahun 2014 No

1 2

Indikator Kinerja

Satuan

Target Realisasi

Tahun 2015 %

11,07 10,85 98,01 Angka Rata – rata Tahun Lama Sekolah (RLS) 99,66 99,63 99,9 Persentasse % Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf ( tidak buta aksara ) Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 98,99

Target Realisasi

%

11,37

n/a

-

99,6 5

n/a

-

Target Tahun 2018 % (Akhir RPJMD) n/a 11,46 99,81

-

Angka Rata – rata Lama Sekolah (RLS) dan Persentase Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf ( tidak buta aksara ) adalah indikator komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua indikator

116

n/a


pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan, dimana Persentase Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka rata–rata lama sekolah merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk. Capaian RLS tahun 2015 belum tersedia dari BPS, indicator ini belum dapat dilakukan evaluasi baik dengan target yang direncanakan, dengan capaian tahun lalu, dengan target akhir RPJMD, dengan capaian daerah lain ataupun dibandingkan dengan capaian nasional. Kondisi terakhir pada tahun 2014 dari target 11.07 tahun terealisasi sebesar 10.85 tahun dengan persentase capaian kinerja sebesar 98.01 tahun,

hal ini

menunjukkan bahwa saat ini rata rata pendidikan penduduk Kota Bandung adalah SMA kelas 2. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Banyak faktor yang jadi penyebab dari ketidaktercapaiannya RLS 12 tahun, antara lain persepsi masyarakat tentang pendidikan yang dianggap belum menjanjikan, serta mahalnya biaya pendidikan menjadi kendala selanjutnya.

Suasana KBM Paket C di LPK Krama Putra Kota Bandung

Intervensi Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam mendukung capaian Ratarata Lama Sekolah antara lain penyelenggaraan ujian paket A setara SD, penyelenggaraan ujian paket B setara SMP dan penyelnggaraan ujian paket C setara SMA.

117


Berikut grafik perkembangan pencapaian RLS selama lima tahun terakhir dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014: Grafik 3.7 Perkembangan Capaian RLS 2010-2014 10.9

10.85

10.85 10.8

10.74

10.75 10.68

10.7

10.7

10.65 10.6

10.56

10.55 10.5 10.45 10.4

2010

2011

2012

2013

2014

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung 2015

Persentasse Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) atau Angka Melek Huruf merupakan indikator makro yang hasil pengukurannya merupakan hasil pengukuran dari BPS Kota Bandung. Data capaian AMH tahun 2015 belum tersedia dari BPS, maka capaian indicator ini belum dapat di lakukan evaluasi untuk memperoleh gambaran kinerja sebagaimana target yang direncanakan, dengan capaian tahun lalu, dengan target akhir RPJMD, dengan capaian daerah lain ataupun dibandingkan dengan capaian nasional. Pada tahun 2014 dari target 99.63% terealisasi sebesar 99.63%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 100.00%. Keberhasilan peningkatan capaian Angka Melek Huruf (AMH) dari tahun sebelumnya didukung dengan adanya alokasi anggaran dari pemerintah daerah yang cukup memadai untuk bidang pendidikan serta meningkatnya aksesibilitas Pendidikan Non Formal. Kontribusi Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam mendukung capaian Angka Melek Huruf antara lain penyelenggaraan ujian paket A setara SD,

118


penyelenggaraan ujian paket B setara SMP dan penyelenggaraan ujian paket C setara SMA.

Suasana Ujian Paket C di Kota Bandung

Berikut grafik perkembangan pencapaian AMH selama lima tahun terakhir dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014: Grafik 3.8 Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Bandung Tahun 2009-2013 Perkembangan Capaian AMH 2010-2014 99.63 99.54

99.55

2010

2011

99.58

99.58

2012

2013

2014

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung 2015

Dalam upaya merealisasikan janji Walikota telah diupayakan Bantuan 100.000 Beasiswa untuk Siswa SD, SMP, SMU dan Mahasiswa per tahun untuk mendukung peningkatan partisipasi sekolah anak usia sekolah dan meningkatkan angka rata – rata lama sekolah. Dinas Pendidikan Kota Bandung pada tahun 2015

119


telah menyalurkan Bantuan Beasiswa untuk Siswa SD, SMP, SMU dan Mahasiswa serta Warga Belajar pada lembaga Pendidikan Non Formal sebagai berikut: 1. Jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK): Beasiswa bagi Siswa Miskin jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK) telah direalisasikan sebanyak 6.200 siswa SMA dengan besaran 1 juta/siswa/tahun, kepada siswa SMK disalurkan sebanyak 14.714 siswa dengan besaran Rp.1.500.000/siswa/tahun. 2. Jenjang Perguruan Tinggi (Mahasiswa): Beasiswa bagi mahasiswa telah direalisasikan kepada 956 mahasiswa S1 dengan besaran 4.000.000/tahun/mahasiswa. 3. Selain disalurkan kepada siswa di sekolah jenjang pendidikan formal, beasiswa juga disalurkan kepada siswa pada lembaga pendidikan non formal dan informal sebanyak 1.133 Warga Belajar di lembaga PKBM dengan besaran Rp.775.000/siswa/tahun.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan di Kota Bandung ditunjukan dengan data pendukung bidang pendidikan, seluruh indicator penunjang bidang pendidikan menunjukan capain kinerja sesuai target dan melampaui target, data realisasi kinerja bidang pendidikan tahun 2015 sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.21 Capaian Indikator Kinerja Pendukung bidang pendidikan Tahun 2015 Kinerja Indikator

Satuan Target

Realisasi

(%)

1

Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal

%

28.00

28.02

100.07

2

Angka Partisipasi Kasar PAUD Non Formal

%

44.00

44.04

100.09

3

Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A

%

108.10

108.14

100.04

4

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB/Paket B

%

102.20

102.60

100.39

120


5

Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C

%

101.20

102.16

100.95

6

Angka Partisipasi Murni Usia 3-4 Tahun formal

%

24.00

24.17

100.71

7

Angka Partisipasi Murni Usia 3-4 Tahun Non formal

%

27.00

27.06

100.22

8

Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun formal

%

28.00

28.02

100.07

9

Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun Non formal

%

29.00

29.01

100.03

10

Angka Partisipasi Murni (SD/MI/SDLB/Paket A)

Tahun

%

98.10

98.49

100.40

11

Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun (SMP/MTs/SMPLB/Paket B)

%

97.30

97.69

100.40

12

Angka Partisipasi Murni Usia 16-18 Tahun (SMA/SMK/MA/Paket C)

%

81.30

82.47

101.44

13

Angka Melek Huruf (AMH)

%

99.75

-

n/a

14

Angka Rata -Rata Lama Sekolah (RLS)

Tahun

11.37

-

n/a

15

Prosentase satuan PNF yang terakreditasi secara lokal

%

7.00

7.02

100.29

16

Prosentase satuan SD yang terakreditasi

%

50.00

50.17

100.34

17

Prosentase satuan SMP yang terakreditasi

%

40.00

40.07

100.18

18

Prosentase satuan Pendidikan Menengah yang terakreditasi

%

50.00

52.02

104.04

19

Jumlah Sekolah Hijau (Adiwiyata)

sekolah

25

26

104.00

20

Angka Putus Sekolah SD

%

0.02

0.02

100.00

21

Angka Putus Sekolah SMP

%

0.03

0.03

100.00

22

Angka Putus Sekolah Pendidikan Menengah

%

0.10

0.10

100.00

23

Angka Kelulusan Paket A

%

82.00

83.33

101.62

24

Angka Kelulusan Paket B

%

87.00

88.63

101.87

25

Angka Kelulusan Paket C

%

92.00

100.00

108.70

26

Angka Kelulusan SD

%

100.000

100.00

100.00

27

Angka Kelulusan SMP

%

100.00

100.00

100.00

28

Angka Kelulusan Pendidikan Menengah

%

99.96

100.00

100.04

29

Angka Melanjutkan Siswa SD

%

92.65

92.74

100.10

30

Angka Melanjutkan Siswa SMP

%

90.30

90.47

100.19

31

Angka Melanjutkan Siswa Pendidikan Menengah

%

85.00

85.02

100.02

Usia

7-12

121


32

Prosentase Lulusan SMK yang bekerja sesuai dengan kompetensinya

%

6.00

6.02

100.33

33

Prosentase SMK yang bekerjasama dengan dunia industri dan dunia Usaha

%

84.00

84.00

100.00

34

Prosentase pendidikan kewiraswastaan yang berbasis industri kreatif

%

82.00

82.02

100.02

35

Prosentase Lulusan Kursus dan Pendidikan Kecakapan Hidup yang berkerja dan berwirausaha

%

40.00

40.00

100.00

36

Prosentase Hasil Uji Kompetensi Guru SD

%

42.00

42.00

100.00

37

Prosentase Hasil Uji Kompetensi Guru SMP

%

42.00

42.00

100.00

38

Prosentase Hasil Uji Kompetensi Guru SMA/SMK

%

42.00

42.00

100.00

122


Sasaran 10 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Capaian kinerja kebijakan “Bandung Sejahtera” melalui strategi peningkatan bidang kesehatan yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja “Misi Membangun Masyarakat Yang Mandiri, Berkualitas, dan Berdaya Saing“. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2015 sebagai tahun kedua RPJMD Kota Bandung 2013-2018, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Tahun 2015 Tahun 2014 No

1

2 3

0,57

Target Tahun % 2018 % (Akhir RPJMD) 108,06 0,42 64.29

100.00 69,88

53,57

123,34

66,17

119.04

29.33

99.24

29,22

100,03

28,87

98.79


101,22

Indikator Satuan Kinerja Target Realisasi

Tahun 2015 %

Persentase % Balita bergizi buruk Per Angka kematian 100.000 kelahira Ibu

0.68

0.65

104.41

71.12

71.12

Angka kematian Bayi

29.11

n hidup Per 1000 kelahira n hidup

Target Realisasi 0,62

29,23

110.48

94.04

Capaian kinerja sasaran meningkatnya serajat kesehatan masyarakat tahun 2015 adalah sebesar 110,48% meningkat cukup signifikan sebesar 9,26% dari tahun 2014, dan mendongkrak capaian akhir RPJMD ke posisi 94.04%. Dalam mengukur derajat kesehatan masyarakat, salah satu indikator yang digunakan adalah penurunan jumlah penderita balita gizi buruk. Balita gizi buruk adalah Jumlah balita gizi buruk dalam periode tertentu. Perhitungan persentase balita gizi buruk berdasarkan persentase dari jumlah balita gizi buruk dibagi dengan jumlah balita seluruhnya.

123


Capaian kinerja Indikator kinerja Balita gizi buruk pada tahun 2015 adalah sebesar 108,06 % atau melebihi target dengan capaian kinerja nyata sebesar 0,57% melebihi target yang ditetapkan yaitu dibawah 0.62%. Hal ini menunjukan bahwa program-program yang dilaksanakan DInas Kesehatan berhasil menanggulangi permasalahan balita gizi buruk yang ada di Kota Bandung. Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan pada tahun 2015 di Kota Bandung sebanyak 374 Anak. Perawatan yang diberikan kepada balita gizi buruk berupa : 1. Pemberian makanan tambahan (PMT) dan Pemberian makanan pemulihan (PMP) 2. Pemeriksaan kesehatan 3. Pengobatan bila ada penyakit penyerta 4. Rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut jika perlu Perkembangan cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, dapat dilihat pada grafik sebagai berikut : Grafik 3.9 Perkembangan Jumlah Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Di Kota Bandung Tahun 2010 – 2015 700 600 500 400 300 589

650

500 200

407

374

2014

2015

289 100 0 2010

2011

2012

2013

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandung 2015

124


Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah balita gizi buruk tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami penurunan dari 407 menjadi 374, hal ini karena adanya beberapa faktor pendorong seperti : (1)

Peningkatan kompetensi Tenaga Pengelola Gizi puskesmas dalam pelayanan dan pemantauan status gizi

(2)

Sweeping dan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan

(3)

Adanya pelatihan penggunaan standar Pertumbuhan WHO 2005/2006 . Dari hasil penimbangan di Kota Bandung pada tahun 2014 bila dilihat dari gizi

buruk dan gizi kurang posisi Kota Bandung (14.26 %) lebih rendah dari kondisi Propinsi Jawa Barat (15.73 %) hal ini menunjukan bahwa kondisi gizi buruk dan gizi kurang Kota Bandung lebih baik dari kondisi Propinsi Jawa Barat, hal ini tergambar pada grafik berikut ini .

Grafik 3.10 Gizi Buruk Dan Gizi Kurang Di Kota Se Jawa Barat Tahun 2014 16.19 15.73 18 15.31 15.56 14.26 15.04 15.08 16 14 10.96 10.97 12 10.19 10 8 6 4 2 0

Sumber : Rapat Kerja Kesehatan Daerah Tingkat Propinsi Jawa Barat Tahun 2015

Dari grafik diatas kita dapat dilihat bahwa persentase gizi buruk dan gizi kurang di Kota Bandung pada tahun 2014 menempati urutan keempat setelah Kota Cimahi, Kota Bogor dan Kota Depok , sedangkan pada tahun 2015 belum dapat dibandingkan dengan Kota lain karena data belum tersedia, namun berdasarkan hasil bulan penimbangan balita tahun 2015 menunjukan hasil bahwa gizi kurang di

125


Kota Bandung mengalami penurunan dari 14,26 pada tahun 2014 menjadi 6,25 pada tahun 2015. Apabila dilihat dari prevalensi gizi buruk BB/U (sangat Kurang) di 9 Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014, posisi Kota Bandung dapat dilihat pada grafik berikut ini. Grafik 3.11

Prevalensi Balita Gizi Buruk Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 1 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0

0.9 0.7

0.65 0.5

0.5

0.5

0.4

0.4

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2015

Dari tabel diatas terlihat bahwa prevalensi gizi buruk Kota Bandung pada tahun 2014 menempati urutan ke enam terendah di Jawa Barat dengan persentase 0.65%, namun masih sesuai dengan target nasional yang ditetapkan sebesar < 1 % , namun pada tahun 2015 belum dapat dibandingkan dengan Kota lain karena data belum tersedia. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 maka prevalensi gizi buruk menunjukan penurunan pada tahun 2015 yaitu dari 0,65% menjadi 0,57. Untuk melihat resiko yang dihadapi ibu hamil selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian komplikasi selama kehamilan dan kelahiran, serta gambaran tersedianya dan penggunaan fasilitas kesehatan pelayanan prenatal dan obstetri.

126


Angka kematian Ibu adalah jumlah kematian ibu karena kehamilan, persalinan, masa nifas dalam suatu wilayah dan periode tertentu. Perhitungan indikator angka kematian ibu berdasarkan Jumlah Bumil KEK tanpa penyakit penyerta yang mendapat PMT dibagi jumlah Bumil Resti di suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun Capaian Indikator kinerja Angka kematian Ibu pada tahun 2015 adalah sebesar 123,34% atau kategori sangat baik dengan capaian kinerja nyata sebesar 53,57 % melebihi target yang ditetapkan yaitu 69,88% .Untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan ante natal, status gizi ibu hanil, tingkat keberhasilan program KIA & KB serta kondisi lingkungan & sosial ekonomi. Bila melihat perkembangan jumlah kematian ibu di Kota Bandung dapat dilihat sebagai berikut : Grafik 3.12 Perkembangan Jumlah Kematian Ibu Di Kota Bandung Tahun 2010- 2015 40 35

37

30

30

25 20

24

25

2012

2013

26

20

15 10 5 0 2010

2011

2014

2015

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2015

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah kematian ibu dari tahun 2010 mengalami penurunan, namun dari tahun 2011 sampai 2014

mengalami

peningkatan dan pada tahun 2015 terjadi kembali penurunan dari 30 menjadi 26.

127


Penurunan angka ini terjadi karena telah dilakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dengan mencari penyebab kematian ibu melalui kegiatan audit maternal perinatal. Tim AMP terdiri dari perwakilan bidan praktek swasta, puskesmas, organisasi profesi IBI, FOGI dan IDAI dimana tim ini akan melakukan pembahasan tentang kematian ibu. Selain itu dilakukan juga peningkatan kegiatan promosi dan deteksi dini risti ibu hamil seperti kelas ibu hamil, peningkatan penanganan komplikasi kebidanan dengan adanya kegiatan peningkatan tim PONED serta pengembangan puskesmas PONED. Dari data yang berhasil dihimpun maka Penyebab kematian ibu terbanyak adalah seperti pada tabel di bawah ini : Tabel 3.22 Penyebab Kematian Ibu Tahun 2015

No 1

Penyebab Kematian Pendarahan

Jumlah 10

2

Hipertensi

7

3

Infeksi

6

4

Lainnya

3

% 38,46 26,92 23,08 11,54

Sedangkan Indikator Angka Kematian Bayi adalah Jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun di wilayah tertentu selama 1 tahun. Jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun di wilayah tertentu selama 1 tahun dibandingkan dengan jumlah lahir hidup di wilayah dan periode waktu yang sama 1000 KH. Angka Kematian Bayi adalah untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan ante natal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA & KB serta kondisi lingkungan & sosial ekonomi. Capaian kinerja angka kematian bayi pada tahun 2015 adalah sebesar 100,03 % kategori sangat baik dengan capaian kinerja nyata sebesar 29,22 % melebihi target yang ditetapkan yaitu 29,23 %. Ukuran keberhasilan indikator ini adalah jika

128


realisasinya ada dibawah target, hal tersebut berarti menunjukan adanya penurunan angka kematian bayi. Perkembangan kematian bayi di Kota Bandung dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

Grafik 3.13 Perkembangan Jumlah Kematian Bayi Di Kota Bandung Tahun 2010- 2015 250 235 200

201

150

148

100

136 97

95

50 0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2015

Dari tabel diatas terlihat adanya peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2011, namun dari tahun 2011 sampai tahun 2015 terjadi peningkatan dari 95 menjadi 136, hal ini disebabkan karena adanya factor penghambat seperti : 1. Belum optimalnya SPGDT 2. Belum optimalnya jejaring rujukan dan pembinaan antara RS dan Puskesmas binaannya 3. Kurangnya fasilitas NICU bahkan di RSUD dan RSKIA Kota Bandung tidak ada fasilitas NICU sehingga neonatus dengan prematur, BBLR dan asfixia sulit mendapatkan penanganan yang tepat.

129


Adapun penyebab kematian bayi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 4. emberdyan permpuan dan perlindungan anak

No 1

Penyebab Kematian Prematur BBLR

Jumlah 50

% 36,76

2

Asfiksia

31

22,79

3

Infeksi

6

4,41

4

Kelainan Kongenital

12

8,82

5

Ikterus

1

0,74

6

Diare

7

5,15

7

Pneumonia

12

8,82

8

Kelainan

2

1,47

9

Lain-Lain

15

11,03

Jumlah

136

100,00

130


Sasaran 13 : Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian

kinerja

kebijakan

“Bandung

Sejahtera”

melalui

strategi

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja “Misi Membangun Masyarakat Yang Mandiri, Berkualitas, dan Berdaya Saing “. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2015 sebagai tahun kedua RPJMD Kota Bandung 2013-2018, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23 Capaian Kinerja Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2015 Tahun 2015

Tahun 2014 No

1

2

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Reali sasi

%

Target

Reali sasi

%

Skala 70.10 73,93 105,46 73.95 73.95*) 100.00 Indeks Pembangunan Gender (IPG) % 10 10 100,00 30 30 100.00 Prosentase Kelurahan Layak Anak 100.00 Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 102.73 Ket. : *) Angka Sementara


%

70,50

104.89

80

37.50

71.20

Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diukur dengan 2 indikator yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Prosentase Kelurahan Layak Anak. Capain Kinerja Sasaran tersebut pada tahun 2015 adalah 100.00% atau sesuai target yang ditetapkan. Capaian tersebut menurun 2.73 poin dari capaian tahun sebelumnya, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, kondisi saat ini mecapai 71.20%, dengan catatan bahwa target indicator IDG hasil reviu tahun 2015 perlu di reviu kembali karena target akhir RPJMD tahun 2018 telah terlampaui.

131


Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks komposit yang tersusun dari beberapa variable yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi dan Indikator kinerja Kota Layak Anak merupakan Amanah Undang-Undang Permenneg PPPA No. 11 tentang Kebijakan Pengembangan Kab/Kota Layak anak, amanah RPJMD dan Kebijakan Strategis Daerah. Dalam rangka pencapaian Bandung sebagai Kota Layak Anak maka harus dibentuk Kelurahan Ramah Anak. Capaian diperoleh

dari instrumen ukur indikator kinerja Indeks

Pembangunan Gender (IPG) dan Kota Layak Anak sebagai berikut : No 1

2

Instrumen / Pengukuran Indikator Penjelasan Penghitungan Keterangan DIMENSI : Sumber BPS 1. Partisipasi Politik, 73.95 2. Partisipasi ekonomi dan pengambil keputusan, 3. Penguasaan Sumber daya ekonomi. INDIKATOR : 1. Prosentase Perempuan dan laki di parlemen, 2. pekerja Profesional, 3. penghasilan PERSENTASE EKUIVALEN DENGAN SEBARAN MERATA (EDEP) : 1. EDEP Keterwakilan di parlemen, 2. EDEP partisipasi pengambil keputusan, 3. EDEP untuk penghasilan Jumlah Panggarapan Kelurahan Prosentase Layak Anak 24 Kelurahan X 100% X 100% Jumlah Sasaran garapan 80 Layak Anak Kelurahan Layak Anak Indikator Kinerja Indeks Pemba ngunan Gender

Data Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) didapat dari Perkiraan sementara, kerena penghitungan IPG dilaksanakan BAPPEDA dan BPS dengan periodik 2 Tahunan, Sebagai salah satu alat ukur untuk melihat kesetaraan dan keadilan gender yang komprehensif dan representatif adalah angka Indeks Pembangunan

Gender

(IPG).

Melalui

IPG

perbedaan

pencapaian

yang

132


menggambarkan kesenjangan/ketimpangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dapat terjelaskan. Secara umum pencapaian pembangunan gender di Kota Bandung telah menunjukkan kesungguhan upaya yang telah dilakukan pemerintah. IPG Kota Bandung tahun 2013 sebesar 73,93.

TABEL 3.24 KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NO

INDIKATOR

PEREMPUAN

LAKI-LAKI

1

Angka Melek Huruf (%)

99,40

99,84

2

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

10,45

11,06

3

Angka Harapan Hidup (Tahun)

73,98

73,12

4

Sumbangan Pendapatan

32,60

67,40

Sumber : BPS Kota Bandung

TABEL 3.25 PERBANDINGAN IPG KOTA BANDUNG DENGAN KABUPATEN/KOTA LAIN DI JAWA BARAT 2011-2012 NO

KABUPATEN/KOTA

IPG

1

Kota Bandung

73.93

2

Kota Depok

71,94

3

Kota Cirebon

67,01

4

Kota Cimahi

66,78

5

Kota Bogor

66,43

6

Kota Sukabumi

62,87

133


Capaian kinerja Indikator Presentase Kelurahan Layak Anak pada tahun 2015 adalah sebanyak 24 Kelurahan secara kumulatif atau sebesar 30% dari 80 Kelurahan yang ditargetkan dalam RPJMD Kota Bandung, pada tahun 2015 capai nyata Kelurahan layak anak adalah sebanyak 16 Kelurahan dan pada tahun 2014 telah dicapai sebanyak 8 Kelurahan, sehingga secara keseluruhan berjumlah 24 Kelurahan. Terdapat 5 klaster hak-hak anak yang harus dipenuhi pada pembentukan kelurahan layak anak, antara lain : 1. Hak Sipil dan Kebebasan Hak sipil dan kebebasan yang dimaksud di sini adalah pemenuhan hak-hak anak untuk mendapatkan: a. Nama dan kebangsaan, identitas, yang dapat diwujudkan dengan semua anak mendapatkan akta kelahiran b. Hak bebas menyatakan pendapat, yang dapat diwujudkan dengan memberikan

ruang bagi anak untuk mengemukakan pendapatnya

(partisipasi) c. Kemerdekaan berfikir, berhati nurani dan beragama d. Kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai 2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif a. Anak berhak mendapatkan bimbingan orang tua b. Anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua c. Penyatuan kembali dengan keluarga d. Pemulihan pemeliharaan anak e. Anak berhak mendapatkan dukungan dari lingkungan f. Memberantas penyerahan anak ke luar negeri yang dilakukan secara gelap dan yang tidak dapat dikembalikan g. Penyalahgunaan dan penelantaran h. Peninjaunan secara periodik penempatan anak 3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan a. Kelangsungan hidup dan pengembangan anak

134


b. Anak yang cacat fisik dan mental hendaknya c. menikmati kehidupan penuh dan layak d. Hak mendapatkan kesehatan dan pelayanan e. kesehatan f. Jaminan sosial dan pelayanan perawatan anak g. serta fasilitasi h. Hak setiap anak atas tingkat kehidupan 4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya a. Pendidikan, yang meliputi bimbingan dan pelatihan b. keterampilan c. Pemanfaatan waktu luang, kegiatan rekreasi dan budaya d. (anak berhak untuk istirahat, bersantai, dan bermain) 5. Perlindungan Khusus a. Anak dalam situasi darurat (anak pengungsian, situasi b. konflik berhak mendapatkan perlindungan) c. Anak dalam konflik dengan hukum d. Anak dalam situasi eksploitasi e. Anak dari kalangan minoritas berhak untuk dan menikmati kehidupannya Adapun progress capaian kinerja indicator Kelurahan Layak Anak di Kota Bandung pada tahun 2014 dan 2016 sebagai berikut : TABEL 3.26 CAPAIAN TARGET KELURAHAN LAYAK ANAK KOTA BANDUNG TAHUN 2014 KECAMATAN Coblong Cibeunying Kaler Regol Astana Anyar Bandung Kulon Lengkong Gedebage

1 2 3 4 5 6 7 8

KELURAHAN Sekeloa Sukaluyu Neglasari Pungkur Karang Anyar Cijerah Turangga Cimencrang

135


TABEL 3.27 DAFTAR CAPAIAN TARGET KELURAHAN LAYAK ANAK KOTA BANDUNG TAHUN 2015 KECAMATAN Buahbatu Antapani Kiaracondong Batununggal Bandung Kidul

Sumur Bandung Lengkong Astana Anyar Rancasari Gedebage

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KELURAHAN Cijawura Antapani Tengah Sukamiskin Babakan Sari Cibangkong Batununggal Kujangsari Mengger Babakan Ciamis Merdeka Paledang Malabar Nyengseret Cipamokolan Manjahlega Cisaranten Kidul

Faktor pendukung capaian indicator kinerja Kelurahan Layak Anak adalah adanya kerjasama dan berkoordinasi yang intensif dengan Dinas/Instansi, Kecamatan dan kelurahan serta unsur kemasyarakatan, walaupun masih ditemukan hambatan berupa kurangnya pemahaman masyarakat tentang kriteria Kelurahan Layak Anak, sehingga solusi yang akan diambil adalah lebih intensif mensosialisasikan Kelurahan Layak Anak kepada masyarakat.

136


Sasaran 14 : Menurunnya angka kemiskinan

Capaian kinerja kebijakan “Bandung Sejahtera” melalui strategi kolaborasi pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja “Misi Membangun Masyarakat Yang Mandiri, Berkualitas, dan Berdaya Saing“. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2015 sebagai tahun kedua RPJMD Kota Bandung 2013-2018, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.28 Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya angka kemiskinan Tahun 2015 Tahun 2014 No

Indikator Kinerja

Satuan

1

Angka Kemiskinan Menurun

%

Reali Target sasi

25.22

%

24.17 104.16

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran

%


%

-

21.22

n/a

Tahun 2015 Reali Target sasi

24.22

104.16

n/a

87.08

71.11

Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya angka kemiskinan melalui indikator angka kemiskinan menurun pada tahun 2015 tidak dilakukan pengukuran. Data yang ditampilkan merupakan kondisi dan upaya akhir indicator penurunan angka kemiskinan. Ketersediaan data warga miskin yang kurang valid sebagai bahan pelaporan kinerja disamping adanya hasil validasi jumlah penduduk tahun 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Angka kemisikinan di Kota Bandung terus menurun sejak tahun 2012, dimana pada tahun tersebut angka kemiskinan adalah sebesar 785.141, Namun setelah dilakukan verifikasi data dari tiga SKPD maka pada tahun 2013 angkanya menjadi 706.359 jiwa atau menyusut sebesar 78.782 jiwa (10,03%).

137


Table. 3.29 Rekapitulasi Data Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2013 No. 1 2 3

Uraian Data Data Pokok Data Dinas Kesehatan Data BPPKB Jumlah Sebelum Diverifikasi (2012) Jumlah Duplikasi Data Jumlah Setelah Diverifikasi (2013) Sumber : BKBPM Kota Bandung Tahun 2015

Jumlah 459.265 292.867 33.009 785.141 78.782 706.359

Gambar : 3.13

DATA POKOK (TNP2K) 459.265 JIWA

78782

Hasil Verifikasi Data Angka Kemiskinan Tahun 2013

DATA KESEHATAN 292.867 JIWA

DATA BPPKB 33009 JIWA

706.359 JIWA

Sumber : BKBPM Kota Bandung Tahun 2014

Angka kemiskinan di Kota Bandung diukur berdasarkan kriteria miskin dengan menggunakan Kriteria Kemiskinan yang ditetapkan oleh Menteri Sosial RI melalui Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 146 Tahun 2013, tetapi terdapat pula kriteria local warga miskin di Kota Bandung. Dari beberapa kriteria tersebut belum diperoleh data yang memadai untuk mengukur realisasinya. Kriteria kemiskinan versi kementerian sosial sebagai berikut :

138


1.

2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11.

Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar; Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana; Tidak mempu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah; Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam setahun untuk setiap anggota rumah tangga; Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama; Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester; Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah; Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah; Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran Luas lantai rumah kecil (kurang dari 8 m2/orang); dan Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya. Pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin Kota Bandung adalah 706.359 jiwa

(26,22%) dari jumlah penduduk kota sebanyak 2,693,500 jiwa dan pada akhir tahun 2014 menjadi 664.412 jiwa (24,17%) dari jumlah penduduk sebanyak 2,748,733 jiwa, sehingga pada tahun 2014 penurunan angka kemiskinan sebanyak 41.947 jiwa atau 2.05%. Pada tahun 2015 target penurunan angka kemiskinan sebesar 1% atau 24,22%, berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 400/Kep.1253-Dinsos/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penetapan Masyarakat Miskin Kota Bandung adalah 640.957 Jiwa dari Jumlah penduduk Kota Bandung 2.343.601 (disdukcapil) atau capaian kinerja sebesar 27.35%. Capaian tersebut menurun sebesar 3.18 poin bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yang telah mencapai 24.17%. hal ini dipengarhi perubahan data populasi penduduk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil pada tahun 2015, dimana penduduk Kota Bandung hasil validasi berkurang dari 2.748.733 jiwa menjadi 2.343.601 jiwa. Sehingga mempengaruhi

139


pengukuran kinerja angka kemiskinan, termasuk bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2018. Bila dibandingkan dengan data jumlah penduduk miskin dari Kabupaten Bandung (sumber BAPPEDA Kab. Bandung) pada tahun 2014. Angka kemiskinan Kabupaten Bandung sebesar 7.65% atau sebanyak 265.486 jiwa penduduk miskin dari jumlah penduduk 3.470.394 jiwa, dari data tersebut maka angka kemiskinan di Kota Bandung jauh lebih tinggi.

Tabel 3.30 Data Penduduk dan warga Miskin Tahun 2015 NO

Tahun

1 2 3

2013 2014 2015

Jumlah Penduduk Kota Bandung 2,693,500 2,748,733 2,343,601

Warga Miskin

%

706,359 664,412 640,957

26.22 24.17 27.35

Sumber : Data Penduduk : Disdukcapil Kota Bandung November Tahun 2015 Data Warga Miskin : Dinsos Kota Bandung Tahun 2015

Grafik 3.14

Angka Kemiskinan 640,957

706,359 664,412 2013

2014

2015

Angka Kemiskinan

Sumber : BKBPM Kota Bandung 2014 dan Dinsos 2015

Upaya penurunan angka kemiskinan didukung kondusifnya iklim investasi, migrasi penduduk keluar Kota Bandung dan meningkatnya akurasi Program Pengentasan Kemiskinan (PK) yang tepat sasaran, 23 program pengentasan

140


kemiskinan dan keberpihakan pada ekonomi kerakyatan dari Pemkot Bandung yang sudah berjalan sebanyak 18 program sedangkan 5 program sedang dalam proses, dengan rincian sebagai berikut : Gambar : 3.14 Program Pengentasan Kemiskinan Kota Bandung

BIDANG PENDIDIKAN 1. Sekolah gratis 2. Beasiswa Sarjana 3. Bus sekolah gratis BIDANG KETAHANAN PANGAN 4. Beras raskin setiap bulan 5. Gas 3 kg * 6. Ojek delivery makanan balita utk warga miskin 7. Delivery Sembako untuk Buruh* BIDANG MODAL EKONOMI KERAKYATAN 8.Pelatihan Wirausaha (sudah diatas 20 ribu pelaku) 9. Kredit Melati (tanpa agunan dan tanpa bunga berbunga) sudah 7000an warga menengah bawah diberi kredit 500 ribu-30 juta ini. 10. 6 ribuan lowongan untuk pekerjaan padat karya (1500 petugas kebersihan, 1500 petugas gorong2, 1500 petugas keamanan, 1500 petugas pemelihara taman) 11. Perijinan usaha mikro sudah dihilangkan. berbisnis tinggal pemberitahuan saja.

141


BIDANG HUNIAN SUBSIDI 12. Renovasi Rumah tidak layak huni (1500an rumah selesai dibedah di 2015) 13. Buruh dan guru honorer diberi jatah apartemen rakyat di ranca cili (2014) 14. Apartemen Rakyat di 13 lokasi dgn subsidi utk warga tdk mampu. BIDANG TATA RUANG EKONOMI 15. Penataan dan pembinaan PKL (di kolong alun2 ujung berung, di kolong alun2 bandung, di Basement BIP, Sabtu Minggu libur utk PKL sukajadi, Di outddor area parkir BEC utk PKL purnawarman, dll) 16. Renovasi Pasar2 Tradisional (Sarijadi sdg konstruksi, Pasar Cihapit sdh selesai, dll) BIDANG SOSIAL 17. Program Ayo Bayar Zakat* (Mengajak warga muslim utk giat berzakat membantu warga tidak mampu) 18. Program Family for Family* (Mencari 60 ribu kelurga mapan untuk menjadi keluarga asuh 60 ribu warga tidak mampu). 19. Santunan kematian 2-3 juta rupiah* 19b.Resepsi Nikah gratis di Pendopo Walikota BIDANG KESEHATAN 20. Premi Asuransi BPJS gratis dibayar pemkot 21. Dana UGD utk emergency 22. Ambulance gratis 23. Puskesmas 24 jam (agar warga tdk mampu tdk harus selalu ke rumah sakit jika sakit malam hari) Seluruh Program Pengetasan Kemiskinan (PK) sudah memakai single data yang disusun oleh Dinas Sosial Kota Bandung dengan sumber data PPLS 2011 (BPS Kota Bandung), Data ExJamskesda pada Dinas Kesehatan dan data pemohon Surat Keterangan Miskin (SKM)/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) data tersebut sudah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor 400/Kep.1253Dinsos/2015 Tanggal 31 Desember 2015.

142


Sasaran 17 : Meningkatnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama

Tabel3.31 Capaian Kinerja Meningkatnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama Tahun 2015 Tahun 2015

Tahun 2014 No

1

Indikator Satuan Kinerja Target Realisasi Penurunan Jumlah Konflik SARA bernuansa Agama

Angka

0

0

%

100,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 100,00

Target Realisasi

0

0

%


%

100,00

0

100,00

100,00

100,00

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama Tahun 2015 adalah 100,00% dikarenakan tidak adanya kejadian konflik SARA bernuansa agama di Kota Bandung, sekaligus mempertahankan capaian pada tahun 2014. Penurunan Jumlah Konflik Bernuansa SARA bila dihubungkan dalam pandangan fungsional, agama sebagai sarana mempersatukan aspirasi yang paling luhur, memberikan pedoman moral, memberikan ketenangan individu dan membuat kedamaian masyarakat, menjadi sumber tatanan masyarakat dan membuat manusia menjadi beradab, dengan tidak adanya Konflik bernuansa SARA Agama berarti menggambarkan perwujudan dari kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama. Pada tahun 2015 di Kota Bandung tidak ada konflik bernuansa SARA, hal tersebut sesuai dengan target yang direncanakan sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Walaupun demikian bukan berarti pada tahun 2015 tidak ada potensi konflik yang bernuansa SARA, diantaranya 15 aliran keagamaan yang dianggap menyimpang dari norma agama pada beberapa agama, sebagaimana tabel berikut :

143


Tabel 3.32 Data Potensi Konflik Tahun 2013 dan 2014 No

Agama Tahun 2013

1 2

Islam Non Islam Jumlah

Potensi Konflik Tahun 2014

3 3

Tahun 2015

10 5 15

1 1

Sumber : Kemenag RI Kota Bandung Tahun 2015

Pada Tahun 2014 Potensi konflik bernuansa SARA meningkat 5 kali lipat, hal tersebut memerlukan perhatian khusus untuk mengurangi dan mencegah bertambahnya potensi konflik bernuansa SARA di Kota Bandung. Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2014 antara lain dengan dialog/musyawarah dengan dimediasi oleh aparat kewilayahan, Polisi dan Koramil. Ada pula yang dibina langsung oleh MUI seperti yang dilakukan terhadap saudara Didin Saepudin yang mengaku sebagai Nabi, kemudian dimasa yang akan datang perlu peningkatan koordinasi diatara stakeholder. Pada Tahun 2015 Potensi konflik bernuansa SARA menurun hanya 1 potensi, hal tersebut adalah merupakan salah satu keberhasilan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung untuk mengantisipasi terjadinya konflik bernuansa SARA pada tahun 2015 melalui dialog/musyawarah dengan dimediasi oleh aparat kewilayahan, Polisi dan Koramil telah berhasil.

144


Kondisi indikator sasaran Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragamakota Bandung terhadap capaian pada tingkat Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.33 Capaian Indikator Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama Dibandingkan dengan Capaian Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

No

Indikator Sasaran

1

Jumlah Pendaftar Haji

2

Penerimaan Zakat Fitrah

3

Potensi Konflik Bernuansa SARA

Provinsi Jawa Barat

Kota Bandung

(%) Kota Bandung terhadap Provinsi Jabar

391.843 orang

26.132 orang

6,66%

219.200.000.000

33.449.857.619

15,25%

N/A

0

N/A

Sumber : Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Setda Kota Bandung Tahun 2015 diolah

Berdasarkan data tersebut di atas Pemerintah Kota Bandung tetap berupaya menjaga dan meningkatkan kesadaran dan pemahaman intern dan antar umat beragama terutama untuk pada penanganan potensi konflik bernuansa SARA agar tidak berkembang menjadi konflik. Selain keberadaan forum koordinasi dan diskusi yang dilkoordinasikan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan masyarakat (BKBPM) Kota

145


Bandung bersama stakeholder lintas instansi dan kemasyarakatan, beberapa program kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran meningkatnya Kehidupan Harmoni Intern dan Antar Umat Beragama antara lain : 1. Program Sosial keagamaan, kegiatan Falitasi dan Pembinaan Guru Keagamaan Keagamaan, Outputnya antara lain Pembinaan 100 Guru Diniyah Takmiliyah, Pembinaan 100 Guru Agama Non Muslim. 2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, outputnya antara lain Dokumen kajian Tentang Pemahaman dan Pengamalan Agama Sesuai dengan Agama dan Kepercayaan Masing‑masing dan Dokumen kajian tentang Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama. 3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat, outputnya berupa silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat di Kota Bandung. 4. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, kegiatan Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan Dilingkungan Pemerintah Kota Bandung, outputnya Terlaksananya pembinaan mental keagamaan bagi karyawan dan karyawati di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

146


Kendala-kendala dari meningkatnya Kehidupan Harmoni Intern dan Antar Umat Beragama antara lain : 1. Minimnya dialog-dialog Antar Agama 2. Kurangnya Pendidikan tentang Multikultural 3. Kurangnya pemahaman segi-segi persamaan dalam agama, tidak memperdebatkan segi-segi perbedaan dalam agama. 4. Kurangnya melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk agama yang berbeda. 5. Minimnya pendidikan kepada guru/pendidik dalam membentuk pribadi yang memiliki budi pekerti luhur dan akhlakul karimah. Beberapa hal yang dapat dijadikan solusi atas pemasalahan tersebut: 1. Dialog Antar Agama 2. Pendidikan Multikultural 3. Menonjolkan segi-segi persamaan dalam agama,tidak memperdebatkan segisegi perbedaan dalam agama 4. Melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk agama yang berbeda 5. Meningkatkan pembinaan kepada guru/pendidik bidang Agama yang mengarah pada terbentuknya pribadi yang memiliki budi pekerti luhur dan akhlakul karimah.

147


Sasaran 20 : Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri

Capaian kinerja kebijakan “Bandung Sejahtera” melalui strategi peningkatan bidang perekonomian kota, yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja “Misi Membangun Perekonomian Yang Kokoh, Maju, dan Berkeadilan “. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2015 sebagai tahun kedua RPJMD Kota Bandung 2013-2018, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.34 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri Tahun 2015 Target Tahun Satuan 2018 % Target Realisasi % Target Realisasi % (Akhir RPJMD) 603 603,2 100,03 606 635 104,78 614 103,42 US Juta $ Tahun 2014

No

1

Indikator Kinerja

Nilai Ekspor Kota Bandung Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 100,03

Tahun 2015

104,78

103,42

Capaian Kinerja meningkatnya akses dan ualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri melalui indicator nilai ekspor Kota Bandung sebesar 104,78%, menunjukan peningkatan sebesar 4,75 point dari tahun sebelumnya. Capaian tersebut berdampak pada dilampauinya capain kinerja RPJMD tahun 2018 sebesar 3,42% dari target nilai ekspor sebesar 614 US Juta $. Capaian tersebut diperoleh dari realisasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (CeO) sesuai dengan target yang direncanakan berdasarkan nilai free on board. Faktor pendorong capaian kinerja melebihi target adalah menurunnya nilai rupiah terhadap US dollar, sehingga menjadikan barang-barang ekspor dari Indonesia lebih kompetitif dibandingkan dengan barang-barang dari negara pesaing terutama negara-negara yang tidak mengalami depresiasi nilai mata

148

Pemerintah Kota Bandung uangnya. Keadaan perekonomian ini menguntungkan sebagian perusahaan pelaku ekspor khususnya produk tekstil dan pakaian jadi. Target dan realisasi nilai ekspor Kota Bandung tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2013 dapat dilihat pada grafik berikut. Grafik 3.15 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Ekspor Kota Bandung Tahun 2013-2015 (juta US$) 635

601.5

603.2

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Sumber : DiskopUKM dan Perindag Kota Bandung 2015

Grafik 3. 16 Perbandingan Nilai Ekspor Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Tahun 2015 (dalam Juta US$) 635

Kota Bandung

763

Kabupaten Bandung

Sumber : DiskopUKM dan Perindag Kota Bandung 2015 Bila dibandingkan dengan nilai ekaspor Kabupaten Bandung, maka capaian Kota Bandung tahun 2015 masih berada di bawah Kabupaten Bandung.

149

Pemerintah Kota Bandung Fasilitasi yang dilakukan untun meningkatkan Nilai Ekspor Kota Bandung melalui program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Kegiatan pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri. Dalam kegiatan ini dilaksanakan promosi produk-produk Industri dan UKM Kota Bandung yang berupa partisispasi pameran yang digelar di dalam dan di luar negeri. 2. Kegiatan Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/ asosiasi/

pengusaha.

Merupakan

kegiatan

kerjasama

dengan

Atase

Perdagangan dan KBRI untuk turut mempromosikan produk-produk Industri dan UKM Kota Bandung di luar negeri. Kegiatan Prosedur dan sosialisasi kebijakan penyederhanaan dokumen ekspor impor. Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan update informasi tentang penyederhanaan dokumen ekspor impor kepada Industri dan UKM di Kota Bandung sehingga diharapkan para pelaku Industri dan UKM dapat aktif berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas produknya sehingga memenuhi kualitas Ekspor dan mampu bersaing di pasar Internasional.

150


Sasaran 23 : Meningkatnya Partisipasi Pihak Swasta dan atau Pendonor terhadap Pembangunan Kota

Capaian kinerja kebijakan “Bandung Sejahtera” melalui strategi peningkatan partisipasi pihak swasta dan atau pendonor, yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja “Misi Membangun Perekonomian Yang Kokoh, Maju, dan Berkeadilan “. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2015 sebagai tahun kedua RPJMD Kota Bandung 2013-2018, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.35 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pihak Swasta dan atau Pendonor terhadap Pembangunan Kota Tahun 2015 Target Tahun Satuan % % 2018 % Target Realisasi Target Realisasi (Akhir RPJMD) Perusahaan 180 182 101,11 200 217 108,50 260 83,46 Tahun 2014

No

1

Indikator Kinerja Jumlah perusahaan dan atau pendonor terhadap pembangunan Kota Bandung

Tahun 2015

dan atau pendonor

Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 101,11

108,50

83,46

Capaian Kinerja sasaran meningkatnya partisipasi pihak swasta dan atau pendonor terhadap pembangunan kota tahun 2015 meningkat 7.39 poin menjadi 108,50% atau melebihi target, dengan capaian sebanyak 217 dari 200 Perusahaan dan atau pendonor yang ditargetkan membantu pembangunan kota. Kota Bandung sebagai kota jasa dan tujuan wisata memiliki image yang spesial diantara kota-kota lain di Indonesia. Namun perkembangannya masih dirasakan belum memenuhi harapan ideal kemajuan sebuah kota karena masih adanya beban pembangunan yang cukup besar serta kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan infrastruktur yang semakin meningkat. Oleh karena itu diperlukan dukungan semua stakeholder pembangunan (pemerintah, swasta, akademisi,

151

Pemerintah Kota Bandung masyarakat dan komunitas) untuk berperan aktif dan bersinergi membangun kota Bandung melalui akselerasi kolaborasi program dan kegiatan. Program pembangunan berbasis kolaborasi merupakan pola pendekatan lama tapi dengan pemahaman dan akselerasi baru, artinya kolaborasi sudah lama diimplementasikan tetapi sifatnya parsial dan tidak terfokus kepada pemecahan suatu masalah, saat ini kolaborasi dimanfaatkan sebagai gelombang energi pemecahan solusi melalui pelibatan sumber daya yang ada (Uang, Pemikiran/Ide, Tenaga/Jasa, Barang) dan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing stakeholder dan kemudian dikemas oleh program-program dan pola-pola baru yang belum diimplementasikan sebelumnya dalam program pembangunan. Tujuannya adalah mengakomodir aspirasi sekaligus melibatkan seluruh stakeholder terkait untuk mensukseskan program pembangunan. Setiap program harus berbasis kepada capaian target pembangunan kota yaitu mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2013-2018, khususnya pada Misi 4 dengan sasaran Penggunan Instrumen pembiayaan Non Konvensional dalam pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta) dengan arah kebijakan mengembangkan jejaring kemitraan dalam pendanaan pembangunan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Indikator Kinerja dalam program ini diukur dari seberapa banyak jumlah Perusahaan dan atau Pendonor yang berkontribusi terhadap pembangunan kota melalui program TJSL. Hal tersebut untuk mengukur potensi perusahaan perseroan maupun perorangan yang ada di Kota Bandung dapat berkontribusi dalam program pembangunan yang memiliki keterbatasan anggaran dan SDM, sekaligus mengimplementasikan regulasi tentang Program TJSL sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan sebagai pedoman pelaksana teknis dikeluarkan Peraturan Walikota Nomor 354 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012. Selain itu, sebagai wadah komunikasi antara

152

Pemerintah Kota Bandung Pemerintah dan Swasta dibentuk Forum yang berfungsi mensinkronisasi program kegiatan serta pelaporan kegiatan melalui keputusan Walikota Nomor 500/Kep.686-Bag.EK/2014 tentang Forum TJSL Kota Bandung Periode 2014-2017. Berdasarkan laporan Forum TJSL Kota Bandung per tanggal 1 Maret 2016 sebanyak 217 Perusahaan dan atau Pendonor telah melakukan Program TJSL di berbagai bidang Pembangunan (Pendidikan, Kesehatan, Sosial Ekonomi, Lingkungan Hidup, Agama, Seni Budaya, dan Olahraga). Capaian kinerja Jumlah perusahaan dan atau pendonor yang berkontribusi terhadap pembangunan kota pada tahun 2015 adalah sebesar 108,50% atau kategori sangat baik dengan capaian kinerja nyata sebesar 217 perusahaan dan atau pendonor melebihi target sebesar 200 perusahaan dan atau pendonor. Bila dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2014 berdasarkan data laporan Forum TJSL Kota Bandung dari Perusahaan yang tercatat ke Bagian Perekonomian Kota Bandung berjumlah 182 Perusahaan dan atau Pendonor (masih diakumulasikan dengan perusahaan/pendonor yang melalui Prosedur Hibah/Sumbangan kepada Pemkot), maka jumlah perusahaan yang berkontribusi pada tahun 2015 meningkat 19,23% dan bila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2018 sebanyak 260 maka capaian sebanyak 217 perusahaan dan atau Pendonor berkontribusi terhadap pembangunan Kota Bandung adalah sebesar 83,46%. Jumlah tersebut merupakan program CSR yang dilakukan langsung kepada masyarakat, tidak diakumulasikan dengan Perusahaan/pendonor yang melalui prosedur hibah/sumbangan karena secara kewenangan laporan hibah oleh pihak swasta kepada Pemkot Bandung dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Capaian Indikator kinerja ini belum dilakukan perbandingan pada tingkat Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Faktor yang mendukung tercapainya sasaran antara lain ditentukan oleh komitmen dan konsistensi semua stakeholder terkait dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya dalam program kolaborasinya ini. Adapun saat ini faktor pendukung yang cukup signifikan dalam mendorong pengembangan program ini adalah media aplikasi tjsl.bandung.go.id

153

Pemerintah Kota Bandung sebagai media informasi dan menampung/memasukkan pemohonan. Aplikasi Ini Berfungsi Sebagai Media Diskusi Forum TJSL Dengan Perusahaan Yang Telah Mendapat ID Anggota Untuk Membahas Program Berbasis Masyarakat Yang Bisa Dikolaborasikan Melalui Program TJSL Dengan Daftar Menu 7 Bidang Program Pembangunan Serta Permohonan Langsung Dari Masyarakat. Aplikasi Ini Diharapkan Menjadi Media Kolaborasi Yang Transparan Dan Terintegrasi Dengan Program Pembangunan Pemerintah Sehingga Semua Unsur Dapat Saling Mengawasi Dan Berkontribusi; dan keterlibatan unsur kewilayahan dalam melakukan monitoring dan validasi data Program TJSL Perusahaan di wilayahnya masing-masing serta sebagai filter untuk menghindari tumpang tindih program pembangunan. Program Mneingkatnya

kegiatan

yang

menunjang

Partisipasi

Pihak

Swasta

dan

pencapaian atau

kinerja

Pendonor

sasaran terhadap

Pembangunan Kota Bandung adalah Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi

Kebijakan

Ekonomi

kegiatan Koordinasi

dan

Sinkronisasi

Pelaksanaan CSR sebagai salah satu Pembangunan Ekonomi dengan output kegiatan berupa Fasilitasi Forum TJSL, Buku Laporan Monitoring dan Evaluasi Program TJSL, Kegiatan Penunjang Pengembangan Aplikasi Program TJSL, sosialisasi program TJSL, dan Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang berkomitmen terhadap pembangunan melalui program TJSL. Anggaran yang digunakan dalam menunjang sasaran Meningkatnya Partisipasi Pihak Swasta dan atau Pendonor terhadap Pembangunan Kota Bandung dari pagu sebesar Rp. 1.034.240.000,- . Walaupun secara realisasi telah memenuhi target namun dirasakan masih terdapat beberapa kendala. Kendala utama dalam program pembangunan berbasis kolaborasi adalah aspek Monitoring dan Birokrasi khususnya dalam pengadministrasian berdasarkan prosedur dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam aspek monitoring terkendala oleh kurangnya SDM sebagai operator dan pengawas kegiatan selain itu belum adanya kesekretariatan yang dapat

154

Pemerintah Kota Bandung mendukung proses monitoring. sedangkan dalam aspek birokrasi, terkendala proses administrasi dan jenjang koordinasi antar lembaga, hal tersebut dikarenakan belum optimalnya sosialisasi kepada SKPD dan Aparat kewilayahan khususnya tentang kesepahaman Prosedur/alur program pembangunan berbasis kolaborasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut dari kendala tersebut, mengoptimalkan peran Forum TJSL melalui penguatan SDM dan Kesekrertariatan untuk mendukung kinerja Forum TJSL dalam peran Monitoring dan evaluasi. sedangkan dalam aspek prosedur, akan dilakukan komunikasi secara intensif kepada SKPD dan Kecamatan, Perusahaan dan masyarakat tentang prosedur dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku berupa kegiatan asistensi, membuat brosur/pamflet tentang mekanisme/alur program pembangunan berbasis kolaborasi dan Film/Video Sosialisasi untuk bisa diketahui oleh publik salah satunya dengan promosi di radio-radio swasta. Dari aspek sarana, diperlukan server khusus yang berfungsi sebagai database berjalannya aplikasi Program TJSL dimana saat ini server masih tercampur dengan aplikasi lainnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika serta berjalan belum stabil sehiingga menghambat akses perusahaan dan masyarakat yang mau memanfaatkan aplikasi Program TJSL. Solusi dari Pencapaian Kinerja Sasaran, antara lain: 1. Tahap Selanjutnya Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Keberlanjutan Aplikasi Program TJSL Akan Dilakukan Sosialisasi Kepada Perusahaan Dan Masyarakat Melalui Surat Edaran Maupun Penyuluhan Di Tiap-Tiap Kecamatan Serta Menganggarkan Sarana Berupa Server Khusus Untuk Database Aplikasi Program TJSL Serta Merekrut Operator Yang Membantu Kesekretariatan Forum TJSL Sekaligus Monitoring Operasional Aplikasi Program TJSL, Serta Upaya-Upaya Dalam Menyempurnakan Aplikasi Berupa Pemutakhiran Data Perusahaan Beserta Program TJSL Yang Akan Dilakukan Dan Menyediakan Informasi Terkait Program-Program Berbasis Kolaborasi Kepada Masyarakat Dan Perusahaan;

155

Pemerintah Kota Bandung 2. Melakukan Asistensi Kepada Kasie Ekbang Di 30 Kecamatan Kegiatan Ini Merupakan Tindak Lanjut Ketika Aplikasi Program TJSL Sudah Bisa Diakses Publik Dan Unsur Kecamatan Akan Diberikan Pelatihan Mengenai Operasional Aplikasi Khususnya Terkait Assestment Terhadap Permohonan Masyarakat Dan Merespon Permintaan Perusahaan Terhadap Suatu Program Di Kewilayahannya; 3. Melakukan Sosialiasi Kepada Perusahaan-Perusahaan Di 30 Kecamatan Kegiatan Sosialisasi Bertujuan Memberikan Pengetahuan Dan Informasi Kepada Masyarakat Khususnya Perusahaan Yang Berdomisili Di Kecamatan Tersebut Mengenai Perda No.13 Tahun 2012 Tentang Program TJSL Sekaligus Memandu Pemanfaatan Aplikasi Bagi Masyarakat Dan Perusahaan.

Foto Malam Apresiasi kepada Perusahaan yang Berkomitmen terhadap Pembangunan melalui Program CSR

156


Sasaran 24 : Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi

Capaian kinerja kebijakan “Bandung Sejahtera” melalui strategi peningkatan usaha dan investasi, yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja “Misi Membangun Perekonomian Yang Kokoh, Maju, dan Berkeadilan “. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2015 sebagai tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Bandung 2013-2018, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.36 Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif Dan Kemudahan Investasi Tahun 2015 Tahun 2014 No

Indikator Kinerja

Satuan

1

Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Trilyun


3.611

Tahun 2015 %

Target Realisasi

93,50 4,059

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 93,50

%


%

11,987 295,32 4.756 252,04 295,32

252,04

Capaian Kinerja Sasaran terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi Tahun 2015, meningkat signifikan lebih dari 200%. Capaian tersebut diperoleh dari realisasi nilai invenstasi berskala nasional (PMD/PMA) sebesar 11,987 Trilyun. Instrumen pengukuran Indikator bersumber dari BPMPT Provinsi dan BKPM RI dalam memberikan laporan tentang jumlah realisasi yang ada, dimana investasi kisaran sampai 10M perijinannya dilakukan di wilayah Kabupaten/Kota sedangkan Investasi diatas 10 M merupakan kewenangan di pusat yaitu BKPM RI. Pada tahun 2015 capaian kinerja Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) adalah sebesar 295,32 % dengan capaian kinerja nyata sebesar 11,987 T, telah tercapai melebihi target.

157

Pemerintah Kota Bandung Tabel 3.37 Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2011-2015 Tahun PMA PMDN 2011 9,016,289,000,990 515,098,065,067 2012 624,103,940,700 933,165,548,509 2013 183,836,466,000 1,578,456,900,000 2014 190,530,250,000 3,420,576,810,000 2015 6,914,310,000,000 5,072,404,995,203 Sumber : Bappeda Kota Bandung, 2015

Total 9,531,387,066,057 1,557,269,489,209 1,762,293,366,000 3,611,107,060,000 11,986,714,995,203

Peningkatan nilai investasi yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2015 karena adanya penerapan kebijakan perijinan sudah melalui satu pintu, insentif perpajakan, serta daya tarik investasi Kota Bandung yang sangat besar. Apabila dibandingkan dengan kab/kota lain di Provinsi Jawa Barat, nilai Investasi Kota Bandung (PMDN/PMA) Tahun 2015 menempati peringkat ketiga di Provinsi Jawa Barat sebagaimana pada tercantum pada tabel dan grafik di bawah ini. Tabel 3.38 Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Kab/Kota Kab Bekasi Kab Karawang Kota Bandung Kab Purwakarta Kab Sukabumi Kab Subang Kab Bogor Kab Indramayu Kota Bekasi Kab Cianjur Kota Depok Kab Bandung Kab Sumedang Kab Majalengka Kota Bogor Kab Bandung Barat Kab Garut Kab Cirebon Kota Cirebon Kota Sukabumi Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kab Tasikmalaya

Nilai Investasi (PMDN/PMA) 33.130.528.865.603 23.998.570.300.190 11.986.714.995.203 5.336.199.690.452 4.939.175.032.527 2.532.669.668.356 8.707.528.531.488 903.076.250.000 842.859.850.002 712.698.550.000 567.760.050.000 941.232.553.492 1.104.615.977.474 386.421.293.088 280.115.818.957 467.767.625.639 237.422.400.000 426.024.047.529 154.208.750.000 75.607.500.000 252.951.550.000 10.056.250.000 6.947.500.000

158

Pemerintah Kota Bandung 24 25 26 27

Kab Kuningan Kota Banjar Kota Ciamis Kab Pangandaran Total Sumber : BKPPMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

5.641.250.000 98.006.794.300.000

Pada tahun 2015, telah terjadi peningkatan yang signifikan pada nilai investasi Kota Bandung (PMDN/PMA), akan tetapi pada saat ini masih ada kendala kelembagaan karena belum ada instansi yang menangani tetang proses pengajuan investasi oleh investor kepada pemerintah daerah. Pada saat ini, bidang Penanaman Modal Daerah masih tergabung dalam Bappeda yang mana tidak mempunyai kewenangan untuk memproses investasi. Sumber daya PMD dilihat dari sisi jumlah SDM belum sebanding dengan target investasi yang ada, selain itu dilihat dari sisi kelembagaan mengingat potensi investasi yang sangat besar diperlukan suatu kelembagaan yang ideal, pada saat ini PMD hanya berupa bidang yang masih bergabung di Bappeda. Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi adalah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi serta Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan output kegiatan adalah pelaksanaan promosi dan pameran investasi serta laporan penanaman modal. Untuk peningkatan kinerja penanaman modal masih diperlukan SDM yang lebih banyak lagi guna kelapangan dalam program kegiatan pengendalian, promosi, serta pengumpulan data dan informasi serta lainnya.

159


Sasaran 25 : Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif

Capaian

kinerja

kebijakan

“Bandung

Sejahtera”

melalui

strategi

perkembangan ekonomi kreatif, yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja “Misi Membangun Perekonomian Yang Kokoh, Maju, dan Berkeadilan “. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2015 sebagai tahun kedua RPJMD Kota Bandung 2013-2018, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.39 Capaian Kinerja Sasaran Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif Tahun 2015

No 1

Indikator Kinerja

Tahun 2014 Satuan

Persentase aktivasi sub sektor ekonomi kreatif

%

%


18,75

100,00


Capaian

kinerja

sasaran

%


%

100,00

43,75

57,14

Tahun 2015 Target Realisasi 25

100,00

berkembangnya

25

100,00

ekonomi

kreatif

57,14

untuk

mendukung tercapainya Bandung sebagai kota kreatif pada tahun 2015 adalah sebesar 100,00%, melalui peningkatan sebesar 6,25% dari tahun sebelumnya untuk memenuhi target kinerja sebesar 25%. Aktivasi Sub Sektor Ekonomi Kreatif dilaksanakan dengan mengacu kriteria kegiatan berupa: pemetaan, pelatihan, dan event yang meliputi jumlah pelaku, kontribusi terhadap PDRB, jumlah pengunjung/peserta, omzet/perputaran rupiah, output data dalam bentuk laporan/publikasi, banyaknya event/pelatihan. Adapun sampai dengan tahun 2015, 4 dari 16 sub sektor ekonomi kreatif telah teraktivasi.

160

Pemerintah Kota Bandung Berkenaan dengan hal tersebut, Capaian Persentase aktivasi sub sektor ekonomi kreatif di Kota Bandung tahun 2015 sesuai target perencanaan yaitu sebesar 25 %, dimana Desain menjadi salah satu sub sektor prioritas. Hal tersebut memberikan prestasi bagi Pemerintah kota Bandung khususnya dalam pengembangan ekonomi kreatif di sub sektor Desain dengan ditetapkannya Kota Bandung sebagai salah satu Jejaring Kota Kreatif UNESCO dalam bidang Desain (UNESCO Creative Cities Network) pada tanggal 11 Desember 2015 di Paris. Sasaran Berkembangnya Ekonomi Kreatif untuk mendukung Tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 pada Misi 4 : Membangun Perekonomian yang Kokoh, Maju dan Berkeadilan Khususnya dengan outcome Tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur; aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif. Indikator dari Sasaran Berkembangnya Ekonomi Kreatif untuk mendukung Tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif terbagi menjadi dua yaitu: Persentase Aktivasi Sub Sektor Ekonomi Kreatif dan Jumlah Jejaring Kota Kreatif. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, terdapat 16 Sub Sektor Industri kreatif antara lain : arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; film, animasi dan video; fotografi; kriya; kuliner; musik; fashion; aplikasi dan game developer; penerbitan; periklanan; televisi dan radio; seni pertunjukan; dan seni rupa. Sub sektor-sub sektor industri kreatif tersebut berperan dalam memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian

Kota

Bandung.

Agar

lebih

fokus

dan

terarah

dalam

menumbuhkembangkan industri kreatif, dari 16 sub sektor yang ada di tentukan prioritas setiap tahunnya untuk dilakukan aktivasi. Salah satu faktor pendukung tercapainya Sasaran Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif adalah keberadaan Tim Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif yang terdiri dari 4

161

Pemerintah Kota Bandung Unsur Quadrohelix (Pemerintah, Akademisi, Pelaku Usaha dan Komunitas) sebagai mitra Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan berbagai upaya dan sinkronisasi program secara bersama-sama untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif. Beberapa contoh kolaborasi tersebut antara lain : 1. Pelaksanaan Seminar Design Action dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015; 2. Penyusunan Dossier Pengajuan Bandung sebagai Kota Kreatif Desain Versi UNESCO yang kemudian memberikan hasil pada tanggal 11 Desember 2015 Bandung ditetapkan menjadi Jejaring Kota Kreatif UNESCO; 3. Pelaksanaan Creative Cities Conference pada tanggal 26 – 27 April 2015 di Pendopo Kota Bandung yang menghasilkan keputusan penunjukan Kota Solo menjadi Tuan Rumah Indonesia Creative Cities Conference (ICCC) pertama yang merupakan wadah jejaring kota/kabupaten kreatif di Indonesia. Kegiatan ICCC diharapkan dapat terbentuk sebuah lembaga di tingkat nasional. Gambar 3. 15 Kota Bandung sebagai Kota Kreatif Design UNESCO, Produk Industri Kreatif Kota Bandung

Faktor – faktor yang menghambat pencapaian sasaran Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif antara lain : Belum adanya Regulasi yang berfungsi sebagai payung hukum

162

Pemerintah Kota Bandung Pengembangan Ekonomi Kreatif di kota Bandung; Belum optimalnya penjajakan kerjasama dengan kota/kabupaten terkait perluasan jejaring kota kreatif di Indonesia; dan Belum optimalnya sinkronisasi program kegiatan dengan SKPD terkait pengembangan kota kreatif. Solusi yang diupayakan untuk menghadapi hambatan pencapaian sasaran Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif antara lain: menyusun data dan kajian sebagai dasar pengajuan usulan regulasi sebagai payung hukum Pengembangan Ekonomi Kreatif di kota Bandung; melakukan penjajakan kerjasama kota kreatif melalui Roadshow ke kotakota yang memiliki potensi maupun komitmen dalam pengembangan ekonomi kreatif baik di dalam maupun di luar negeri; dan mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif kota Bandung dengan SKPD dan stakeholder terkait. Program

kegiatan

yang

menunjang

pencapaian

kinerja

sasaran

Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif antara lain : 1. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, Kegiatan Pengkajian Dampak Regulasi / Kebijakan Nasional dengan Output Kegiatan : Buku Kajian Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap Perekonomian Kota Bandung; Update-ing data Kredit Barokah GMT; 2. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, Kegiatan Perencanaan, Koordinasi, dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah dengan Output Kegiatan : Tersusunnya Peraturan Walikota tentang Mekanisme Penciptaan Wirausaha Baru; Buku Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penciptaan Wirausaha Baru; 3. Program

Pengembangan

Ekonomi

Kreatif

dan

Teknopolis,

Kegiatan

Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif dengan Output Kegiatan: Buku Kajian Indikator Capaian Kota Kreatif Kota Bandung; Buku tentang Ekonomi Kreatif Kota Bandung; Video Kota Kreatif; Web Ekonomi Kreatif;

163

Pemerintah Kota Bandung Fasilitasi Aktifitas Ekonomi Kreatif; Seminar Internasional Design Action Tahun 2015 dengan Tema Connecti[c]ity; 4. Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota dengan Output Kegiatan : Buku Kajian Kerjasama antar Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah, Seminar internasional Creative Cities Conference, Terbentuknya Indonesia Creative Cities Network; fasilitasi mengikuti seminar internasional; Buku Kajian Pola Alternatif Pengelolaan Aset Daerah; 5. Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa dengan Output Kegiatan : Buku kajian tentang Tata Kelola Alur Distribusi Rantai Makanan; Fasilitasi tim kebijakan ekonomi. Gambar 3. 16 Press Release UNESCO

164


Sasaran 26 : Berkembangnya koperasi

Capaian

kinerja

kebijakan

“Bandung

Sejahtera”

melalui

strategi

peningkatan koperasi, yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja “Misi Membangun Perekonomian Yang Kokoh, Maju, dan Berkeadilan “. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2015 sebagai tahun kedua RPJMD Kota Bandung 2013-2018, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.40 Capaian Kinerja Berkembangnya Koperasi Tahun 2015 Target Tahun No Indikator Kinerja Satuan 2018 % Target Realisasi % Target Realisasi % (Akhir RPJMD) % 81,76 81,77 100,01 83,34 83,50 100,19 88,82 94,01 1 Persentase Tahun 2014

Tahun 2015

Koperasi Aktif Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 100,01

100,19

94,01

Capaian kinerja sasaran berkembangnya koperasi melalui indicator persentase koperasi aktif pada tahun 2015 sebesar 100,19% meningkat tipis sebesar 0,18% dari capain tahun 2014. Koperasi aktif merupakan status yang disandang oleh sebuah koperasi, dimana kriteria sebuah koperasi yang digolongkan sebagai koperasi aktif adalah sebagai berikut : 1. Memiliki kantor koperasi; 2. Kegiatan koperasi masih berjalan; 3. Anggota kepengurusan koperasi masih lengkap dan sesuai dengan peraturan; 4. Aktif dan rutin dalam menyelenggarakan RAT. Jumlah seluruh koperasi yang ada di Kota Bandung pada tahun 2015 adalah 2.558 koperasi, yang terdiri dari beberapa jenis koperasi yang dapat dilihat pada berikut :

165

Pemerintah Kota Bandung Gambar 3.17 Jumlah Koperasi di Kota Bandung Tahun 2015 Berdasarkan Jenisnya

KSP 115

Kop. Pemasaran 53 Kop. Jasa 285

Kop. Produksi 86

KUD 2

KSU 724

Kop. Konsumsi 1215 KOPPONTREN 65 KOP. SEKUNDER 6

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan perindag Kota Bandung Tahun 2015

Dapat diketahui bahwa realisasi indikator persentase koperasi aktif sampai dengan akhir tahun 2015 telah melebihi target. Dari 2.558 total koperasi di Kota Bandung, jumlah koperasi yang berstatus aktif sebanyak 2.136 koperasi, apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2014 maka terjadi peningkatan jumlah koperasi aktif sebanyak 72 koperasi. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat dalam berkoperaasi mengalami peningkatan. Berikut adalah beberapa faktor pendorong yang memicu bertambahnya koperasi aktif di Kota Bandung : 1. Pembinaan yang dilakukan secara kontinyu; 2. Diklat Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi. Langkah pembinaan didahului oleh langkah identifikasi masalah pada awal tahun dan hasil monitoring & evaluasi tahun sebelumnya. Dengan ditempuhnya langkah pendahuluan tersebut diharapkan bentuk dan jenis pembinaan akan lebih efektif menyelesaikan masalah sesuai kondisi dan kebutuhan real di lapangan.

166

Pemerintah Kota Bandung Grafik 3.17 Perkembangan Jumlah Koperasi dan Jumlah Koperasi Aktif Di Kota Bandung Dari Tahun 2013-2015

Jumlah Koperasi

Jumlah Koperasi Aktif 2558

2551

2540 2061

2086

2136

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Namun dalam penerapannya masih terdapat beberapa kendala dalam usaha peningkatan jumlah koperasi aktif di Kota Bandung diantaranya sebagai berikut : 1. Koperasi yang berpindah-pindah alamat sehingga sulit untuk dilakukan pendataan, sosialisasi, dan pengarahan; 2. Banyak perangkat koperasi di Kota Bandung yang tidak aktif dalam RAT dan kegiatan kepengurusan koperasi itu sendiri; 3. Masih banyak renternir yang berkedok koperasi; 4. Masih banyak koperasi dalam menjalankan aktivitas yang tidak sejalan dengan jati diri, prinsip, dan azaz sebuah organisasi koperasi; dan 5. Masih kurangnya akses permodalan. Pada tebel berikut perbandingan realisaai koperasi aktif Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Garut pada Tahun 2015.

167

Pemerintah Kota Bandung Tabel 3.41 Perbandingan Realisasi Koperasi Aktif di Kota Bandung Dengan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Garut Kota/

2013

Kabupaten

2014

2015

Jumlah Jumlah Persentase Jumlah Jumlah Persentase Jumlah Jumlah Persentase Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif

Kota Bandung

2540

2061

81.14%

2551

2086

81.77%

2558

2136

83.50%

Kab. Bandung

1593

888

55.74%

1638

916

55.92%

1596

949

59.46%

Kota Cimahi

385

250

64.94%

388

265

68.29%

420

283

67.38%

-

-

-

-

-

-

1432

794

55.44%

Kab. Garut


Berdasarkan data perbandingan di atas, diketahui bahwa baik dari kuantitas dan kualitas dan kurun waktu 2013 – 2015 koperasi di Kota Bandung dapat dikatakan lebih baik dari kota dan kabupaten sekitar. Penujang indicator kinerja koperasi aktif koperasi sehat, sebuah koperasi dikatakan sehat, apabila telah dilakukan penilaian terhadap sistem pengelolaan keuangan pada koperasi simpan pinjam (KSP) dan koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam (USP). Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi dinilai melalui : 1. Ratio modal sendiri terhadap total asset; 2. Ratio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko; 3. Ratio kecukupan modal sendiri; 4. Ratio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan; 5. Ratio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan; 6. Ratio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah; 7. Ratio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan. Realisasi indikator persentase koperasi sehat pada tahun 2015 telah melebihi target. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2014 sebanyak 496 Koperasi, jumlah koperasi aktif dengan status koperasi sehat bertambah

168

Pemerintah Kota Bandung sebanyak 21 koperasi, sehingga jumlah koperasi sehat di Kota Bandung pada tahun 2015 sebanyak 517 koperasi. Upaya peningkatan koperasi sehat di Kota Bandung dilakukan melalui Bimtek dan Pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas koperasi di Kota Bandung sesuai dengan kriteria koperasi sehat. Demikian pula perbandingan realisasi koperasi Sehat Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Garut, menunjukan bahwa kondisi koperasi sehat di Kota Bandung lebih bik kondisinya. Tabel 3.42 Perbandingan Realisasi Koperasi Sehat di Kota Bandung Dengan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Garut Pembanding

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Jumlah Koperasi Sehat 475



Jumlah Koperasi Aktif

Kota Bandung


2136


Kab. Bandung

888

69

916

92

949

284

Kota Cimahi

250

7

265

10

283

80

-

-

-

-

794

358

Kab. Garut


169


Sasaran 27 :Berkembangnya Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata

Capaian

kinerja

kebijakan

“Bandung

Sejahtera”

melalui

strategi

peningkatan pariwisata yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja “Misi Membangun Perekonomian Yang Kokoh, Maju, dan Berkeadilan “. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.43 Capaian Kinerja Sasaran Berkembangnya Kota Bandung Sebagai Kota Tujuan Wisata Tahun 2015 Tahun 2014 No

Indikator Kinerja

1


Satuan

Target

Realisasi

Tahun 2015 %

Orang 5.367.894 5.807.564 108,19

Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 108,19

Target

Realisasi

5.480.821 6.061.094

%


%

110,58

6.035.475 100,42

110,58

100,42

Capaian kinerja sasaran berkembangnya Kota Bandung sebagai tujuan wisata pada tahun 2015 sebesar 110,58%. Kinerja tersebut dicapai melalui indicator jumlah kunjungan wisatawan yang merealisasikan sebanyak 6.061.094 orang, melebihi target yang diperjanjikan sebanyak 5.480.821 orang. Terdapat peningkatan sebesar 2,39 point dari capaian tahun 2014 dan telah melebihi target RPJMD Tahun 2018 dengan capaian 100,42%. Perhitungan jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya dihitung dari jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara melalui koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung serta dinas/instansi terkait khususnya pengelola pintu gerbang kedatangan ke kota Bandung termasuk juga unsur akademisi dan asosiasi kepariwisataan Kota Bandung (Dinas Perhubungan Kota Bandung, PT. Jasa Marga, Kantor Imigrasi, PT.

170

Pemerintah Kota Bandung Angkasa Pura II Husein Sastranegara, PT. KAI, PHRI, ASITA, HPI Kota Bandung). Diperoleh dari penjumlahan wisatawan mancanegara sebanyak 183.932 orang dan wisatawan nusantara sebanyak 5.877.162 orang. Pencapaian kinerja indikator jumlah kunjungan wisatawan adalah sebesar 100,58 % atau sebanyak 6.061.094 orang dari target 5.480.821 orang. Grafik 3.18 Kunjungan Wisatawan Tahun 2015

6000000

5480821 6061094 4134783 4004492

3000000

0 Jumlah Kunjungan Wisatawan

Target

Jumlah Wisatawan Menginap

Realisasi

Sumber : Disbudpar Kota Bandung 2015

Kota Bandung juga dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Provinsi Jawa Barat, nasional, bahkan internasional. Perkembangan pariwisata Kota Bandung ditopang oleh ketersediaan dan variasi produk wisata perkotaan dalam bentuk berbagai fitur kota, baik elemen primer maupun sekunder, seperti: pengetahuan, sejarah, budaya, heritage, kuliner, belanja, dan lain sebagainya. Sejalan dengan fungsi Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat dan kota jasa, produk pariwisata MICE (Meeting, Incentive, Confererence, Exhibition), serta wisata berbasis pendidikan (knowledge-based tourism) juga menjadi unggulan utama. Dalam lingkup nasional, Kota Bandung ditetapkan sebagai destinasi sekunder dan berada di tempat ke-empat, di bawah Jakarta dan Bali sebagai

171

Pemerintah Kota Bandung destinasi primer di Indonesia, dan destinasi Borobudur-Yogya-Solo. Semenjak tahun 2011, Kota Bandung telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Provinsi Jawa Barat (KPPN Bandung Kota dan sekitarnya) dan merupakan bagian dari Destinasi Pariwisata Nasional (DPN Bandung–Ciwidey dan sekitarnya). Pentingnya Kota Bandung sebagai destinasi wisata unggulan diperkuat juga berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh situs portal media sosial Facebook di akhir 2014. Pada tingkat dunia, Kota Bandung menduduki posisi ke-21 destinasi

wisata

terpopuler/terfavorit

di

dunia.Penentuan

peringkat

ini

berdasarkan dari hasil penghitungan likes yang diklik oleh pengguna Facebook pada satu lokasi wisata. Grafik 3.19 Kota-Kota Wisata Terfavorit di Dunia New York (Ranking 1)

Seoul (Ranking 1) Jakarta (Ranking 2) Mumbai (Ranking 3) Bangkok (Ranking 4) Bandung (Ranking 5) Kuala Lumpur… Tehran (Ranking 9) Riyadh (Ranking 12) Kolkata (Ranking 14) Singapore (Ranking… Chennai (Ranking 16) Manila (Ranking 17)

Paris (Ranking 2) London (Ranking 3) Los Angeles (Ranking 4) Barcelona (Ranking 9) Bangkok (Ranking 19) Bandung (Ranking 21) Sydney (Ranking 26) Milan (Ranking 33) Munich (Ranking 42) Manila (Ranking 49) Berlin (Ranking 50) -

5,000,000 10,000,000 15,000,000

Number of likes

Peringkat di Tingkat Dunia

-

2,000,000 Number of likes

Peringkat di Kawasan Asia

Sumber : Disbudpar Kota Bandung 2015

Daftar lokasi wisata terpopuler tersebut menempatkan New York pada urutan pertama, kemudian Paris berada diurutan kedua, dan selanjutnya London dan beberapa kota di Amerika Utara. Sedangkan untuk Asia, Seoul di Korea

172

Pemerintah Kota Bandung Selatan menjadi kota paling populer di Asia, disusul Jakarta, Mumbai, Bangkok, dan Bandung. Keunggulan Kota Bandung juga berasal dari tingkat kenyamanan dan kelayakhuniannya. Hasil survei Most Liveable Cities Index (MLCI) yang dilakukan oleh Ikatan Ahli Perencana (IAP) untuk yang ketiga kalinya (di tahun 2014) memberikan benchmark bagi para pengambil kebijakan mengenai tingkat kelayakhunian kota. Indeks ini merupakan “snapshot” yang sederhana dan aktual mengenai persepsi warga kota yang menunjukan tingkat kenyamanan sebuah kota berdasarkan persepsi warga yang hidup sehari-hari di kota tersebut Keberhasilan pencapaian jumlah kunjungan wisatawan didukung dengan adanya daya tarik wisata dengan perbaikan infrastruktur, adanya hubungan kerjasama yang baik antar stakeholder kepariwisataan, dan adanya promosi pariwisata baik di dalam maupun di luar negeri, upaya lain yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yaitu dengan : -

Intensifikasi promosi pariwisata Kota Bandung baik direct promotion maupun melalui media-media promosi lainnya.

-

Adanya website yang menampilkan profil dan keunggulan daerah yang memiliki potensi wisata.

-

Meningkatkan jalinan kerjasama dengan instansi terkait khususnya dalam penataan infrastruktur Kota untuk mendukung daya Tarik wisata Kota Bandung.

-

Pelaksanaan kerjasama promosi pariwisata dengan Kabupaten/Kota/Negara lain untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

173


Sasaran 28 : Meningkatnya kesempatan kerja

Capaian kinerja kebijakan “Bandung Sejahtera” melalui strategi penyediaan lapangan pekerjaan dan wirausaha baru merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja “Misi Membangun Perekonomian Yang Kokoh, Maju, dan Berkeadilan“. Adapun capaian kinerja tahun 2015, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.44 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja Tahun 2014 - 2015 Tahun 2014 No

1

2

3

Indikator Kinerja

Tingkat Pengangguran Terbuka Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru (kumulatif) Jumlah Wirausaha Baru

Satuan

%

Target Realisasi

Tahun 2015 %

Target Realisasi

8,05

125,32

10,55

Lowongan 3.000 pekerjaan

9.695

323,17

13.821

20.716 149.89

(kumu latif)

(kumu latif)

19.790 149.70 30.124

42.571

(kumu latif)

(kumu latif)

13.220

(kumulatif)

Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 199.40

%

(Akhir RPJMD)

10,78

Orang

9,02

%

Target Tahun 2018

116,96

141.32

10

109.80

54.210

38.21

91.000 46.78

136.06

64.93

Capaian Kinerja Sasaran meningkatkan Kesempatan Kerja melalui indikator pengurangan jumlah pengangguran terbuka, penyediaan lowongan pekerjaan baru dan wirausaha baru, dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 adalah 136.06%, menurun 63.34 poin dibandingkan capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya. Indicator kinerja sasaran ini diperjanjikan karena merupakan janji kampanye, berdasarkan janji kampanye dikemukakan target sebanyak 250.000 lapangan pekerjaan baru, dan hasil perencanaan target kumulatif pada tahun 2018

174

Pemerintah Kota Bandung adalah sebanyak 54.210 lowongan pekerjaan. Target tersebut terbagi pada Dinas Tenaga Kerja sebanyak 50.000 dan Dinas Koperasi UKM Perindag sebanyak 4.210. Target ini jika dihubungkan dengan pengembangan Bandung teknopolis diperkirakan mampu terpenuhi, karena pembangunan tersebut membutuhkan jumlah tenaga kerja yang banyak. Disamping itu upaya lain untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka melalui penciptaan wirausaha baru, sebagaimana janji kampanye sebesar 100.000 wirausaha baru, target yang telah dirancang sampai dengan akhir tahun 2018 sebanyak 91.000 wirausaha baru. Pada Tahun 2015 capaian kinerja indicator Tingkat Pengangguran Terbuka adalah sebesar 116,96% atau melebihi target karena dpat merealisasikan sebesar 9,02% dari target sebesar 10,55%, capaian tersebut menurun 0.97% dibandingkan capaian kinerja indicator tahun 2014. Pada indicator kinerja Lowongan Pekerjaan Baru capaian kinerjanya sebesar 149.89% atau kategori melebihi target karena secara kumulatif dapat merealisasikan 22.781 dari target 13.821 lowongan kerja, dan capaian kinerja indicator Wirausaha Baru capaian kinerjanya 141.32% atau melebihi target, dengan realisasi kumulatif sebesar 42.571 dari target kumulatif sebesar 30.124 wirausaha baru. Perkembangan target dan realisasi tingkat pengangguran terbuka bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebagai berikut : Tabel 3.45 Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bandung Tahun 2013 – 2015 Uraian

TPT (%/Tahun)

Realisasi

2013 10,98

2014 8,05

2015 9,02

Meningkat

1,81

-

0,97

Menurun

-

2,93

-

Sumber : Disnaker Kota Bandung Tahun 2015.

175

Pemerintah Kota Bandung Tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung mengalami kenaikan pada tahun 2015, banyak faktor yang menyebabkan jumlah pengangguran bertambah dari tahun 2014. Salah satu faktor naiknya angka pengangguran adalah tingkat kesempatan kerja di yang mengalami penurunan. Data tingkat kesempatan kerja tahun 2014 adalah 91,95% menjadi 90,98% pada tahun 2015. Selain itu faktor tenaga kerja yang dirumahkan (PHK), data yang berhubungan dengan ketengakerjaan di Kota Bandung, sebagai berikut :

Grafik 3.20 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bandung Tahun 2013 - 2015 Tingkat Pengangguran Terbuka

10.98 9.02

8.05

2013

2014

2015


Data jumlah penganggur, jumlah bekerja, dan jumlah angkatan kerja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebagai berikut :

176

Pemerintah Kota Bandung Tabel 3.46 Data Jumlah Penganggur dan Angkatan Kerja Kota Bandung Tahun 2013 – 2015 No. 1. 2. 3.

Uraian

Tahun

Jumlah Penganggur Jumlah Bekerja Jumlah Angkatan Kerja

2013 129.142

2014 95.971

2015 107.565

1,047,235

1,096,799

1.084.956

1.176.377

1.192.770

1.192.521

Sumber data : BPS Kota Bandung

Gambaran mengenai angkatan kerja, bekerja dan pengaggur dapat dilihat pada grafik perbandingan sebagai berikut:

Grafik 3.21 Perbandingan Jumlah Penganggur, Bekerja, dan Angkatan Kerja di Kota Bandung Tahun 2013 - 2015 Angkatan Kerja

Bekerja

Penganggur

129142

95,971

107565

1047235

1096799

1084956

1,176,377

1,192,770

1192521

2013

2014

2015


Belum diperoleh data pembanding TPT dengan Kota / Kabupaten sekitar, tetapi posisi TPT Kota Bandung dengan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 sampai tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

177


Tabel 3.47 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Propinsi Jawa Barat dan Kota Bandung Tahun 2013 – 2015 No.

Uraian

Satuan

1.

Propinsi Jawa Barat

2.

Kota Bandung

Tingkat Pengangguran Terbuka (Tahun/%)

%

2013 9,16

N/T N 0,16

2014 8,45

N/T T 0,71

2015 8,72

N/T N 0,27

%

10,98

N 1,81

8,05

T 2,93

9,02

N 0,97

Sumber Data : Sakernas 2013 s.d. 2015 BPS Jabar.

Tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat dari tahun 2012 naik sebesar 0,16 persen menjadi 9,16 persen di tahun 2013, kemudian

pada tahun 2014

menurun 0,71 persen menjadi 8,45 persen dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,27 persen menjadi 8,72 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka Kota Bandung pada tahun 2012 meningkat 1,81 persen pada tahun 2013 menjadi 10,98 persen, pada tahun 2014 secara signifikan turun sebesar 2,93 persen menjadi 8,05 persen sedangkan pada tahun 2015 naik sebesar 0,97 persen menjadi 9,02 persen.

178

Pemerintah Kota Bandung Grafik 3.22 Perbandingan TPT Propinsi Jawa Barat dan Kota Bandung Tahun 2013 -2015 Perbandingan TPT Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung 10.34

9.81

2011

9.17

9

10.98 8.05 9.16

2012 2013 Provinsi Jawa Barat

9.02

8.45

8.72

2014 Kota Bandung

2015


Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diciptakan salah satunya melalui lapangan kerja yang memadai, karena peningkatan pertumbuhan ekonomi korelasinya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, aktivitas ekonomi meningkat maka kebutuhan faktor produksi terutama pekerja juga akan mengalami kenaikan, secara simultan akan mengurangi tingkat pengangguran. Sebagai upaya Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2014 merealisasikan Lowongan Kerja Baru sebanyak 9.695. Pada tahun 2015 target Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menentukan target penambahan lowongan kerja baru dengan ratarata lowongan kerja yang tersedia setiap tahun, selama kurun 5 tahun ke belakang rata-rata antara 3.000 sampai 6.000 lowongan kerja baru. Oleh karena pencapaian target Tahun 2014 sangat signifikan serta diperkirakan perkembangan perekonomian tahun selanjutnya lebih meningkat, maka tahun 2015 ditetapkan target pada Dinas Tenaga Kerja sebanyak 10.000 lowongan pekerjaan baru dan terealisasi 10.172 Sebagai bahan pertimbangan untuk melihat perkembangan lowongan kerja, penempatan kerja dan pendaftar pencari kerja pada Dinas Tenaga Kerja

179

Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.23 Perkembangan Lowongan Kerja, Penempatan Kerja dan Pendaftar Pencari Kerja Tahun 2013 - 2015 17455 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

9695

9181

10172

7788

6989 2452

2013 Lowongan Kerja

3849

2014 Penempatan Tenaga Kerja

4047

2015 Pendaftaran pencari kerja

Sumber : Disnaker Kota Bandung Tahun 2015

Leading sector penyediaan lowongan kerja baru di Kota Bandung yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Koperasi UKM Perindag, merealisasikan sebanyak namun pada tahun 2015 hanya Disnaker yang bisa merealisasikannya sebesar 10.172 lowongan kerja dari target sebanyak 10.000 lowongan kerja. Berikut tabel penjelasan capaian kinerja indikator Jumlah Lowongan Pekerjaan tahun 2015.

180

Pemerintah Kota Bandung Tabel 3.48 Target dan Realisasi Lowongan Kerja Tahun 2015

No 1 1. 2.

Sumber Data 2 Dinas Tenaga Kerja Dinas Koperasi UKM dan Perindag

Jumlah

% Capaian Berdasarkan Kumulatif Target Realisasi Tahun 2018 6 7=4+6 8=7/3 10.172 19.867 39.73

Tahun 2015

Capaian Tahun s/d 2018 2014

Target

3 50.000

4 9.695

5 10.000

4.210

0

821

849

849

20.17

54.210

9.695

10.821

11.021

20.716

38.21

Target

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Diskop UKM Perindag, diolah tahun 2015

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi melekat pada Dinas Tenaga Kerja salah satunya menginformasikan lowongan pekerjaan yang tersedia di sektor formal melalui Kegiatan Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja dan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja dengan melaksanakan 2 (dua) kali bursa kerja/job fair yang penyebarluasannya dibantu secara on line, hasilnya diperoleh data sebanyak 10.172 lowongan kerja dan penempatan 4.047 orang, rincian sebagai berikut: Tabel 3.48 Lowongan Kerja Berdasarkan Sumber Data Tahun 2015 No.

Sumber Data

LakiLaki 143

Wanita

Jumlah

145

288

2

55

57

Keterangan

1.

Calon PNS

Dasar : interview pencaker yang membuat kartu AK.1

2.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

3.

Bursa Kerja Khusus (BKK)

1.082

1.851

2.933

SMK, Perguruan Tinggi

4.

Perusahaan

3.690

3.204

6.894

Perusahaan yang melapor ke Disnaker

Jumlah 10.172 Sumber: Dinas Tenaga Kerja, diolah tahun 2015 (Data Terdaftar di Disnaker)

181


Lowongan kerja yang tersedia dan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja didominasi perusahaan sebanyak 6.894 loker, kemudian dari Bursa Kerja Khusus sebanyak 2.933, lowongan kerja ke luar negeri sebanyak 57 loker dan CPNS sebanyak 288 formasi yang diperoleh berdasarkan informasi dari yang bersangkutan ketika memenuhi persyaratan CPNS yaitu membuat kartu AK.1/kartu kuning.

Tabel 3.49 Lowongan Kerja Yang Terdaftar Menurut Jenis Pendidikan Tahun 2014 - 2015 No.

1. 2. 3. 4.

Jenis Pendidikan

SD SLTP/Setingkat SLTP SLTA/Sederajat Perguruan Tinggi - D.I/D.II - Sarmud/D.III/A.III - Sarjana/S.1 - S.2/S.3 Jumlah

Lowongan Kerja 2014 L P 8 17 67 46 3.358 3.551 32 916 541 8 4.930

55 575 512 9 4.765

Jumlah 2014 25 113 6.909 87 1.491 1.053 17 9.695

Lowongan Kerja 2015 L P 1 8 74 164 3.603 3.891 1.263 1.168 42 22 729 672 456 442 36 32 4.941 5.231

Jumlah 2015 9 238 7.494 2.431

10.172

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, diolah tahun 2015 (Data Terdaftar di Disnaker)

Selanjutnya jika berdasarkan pendidikan yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dapat dilihat dari tabel diatas, lowongan tertinggi di level SLTA/sederajat sebanyak 7.494 loker, kemudian tingkat perguruan tinggi sebanyak 2.431 loker.

182

Pemerintah Kota Bandung Tabel 3.50 Lowongan Kerja Yang Terdaftar, dan Ditempatkan Menurut Sektor Usaha Tahun 2014-2015 No.

Sektor Usaha

1.

Pertanian, Peternakan, Perburuan, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Bangunan Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Restoran Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan Jumlah

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

Lowongan Kerja L P 0 0

Jumlah 2014

Lowongan Kerja

Jumlah 2015

0

L 0

P 0

0

0 1.118 0 2 2.177

0 674 0 27 2.354

0 1.792 0 29 4.531

0 940 0 35 1.540

0 744 0 34 2.097

0 1.684 0 69 3.637

12

35

47

4

1

5

1.183

1.072

2.255

1.922

1.649

3.571

438

603

1.041

500

706

1.206

4.930

4.765

9.695

4.941

5.231

10.172


Kemudian lowongan kerja berdasarkan sektor usaha yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, dominasi tertinggi di sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan restoran sebanyak 3.637 loker dan sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan, bangunan, tanah dan jasa sebanyak 3.571 loker.

Tabel 3.51 Lowongan Kerja Yang Terdaftar dan Ditempatkan Menurut Golongan Pokok Jabatan Tahun 2014 - 2015 No.

1. 2. 3.

Golongan Pokok Jabatan

Tenaga Profesional, Teknisi Tenaga kepemimpinan dan Ketetalaksanaan Pejabat Pelaksana, Tenaga Tata Usaha

Lowongan Kerja L P 828 562 0 0

1.390 0

L 805 0

P 655 0

1.460 0

1.485

3.250

1.087

1.555

2.642

1.765

Jumlah 2014

Lowongan Kerja

Jumlah 2015

183

Pemerintah Kota Bandung 4. 5. 6. 7

Tenaga Usaha Penjualan Tenaga Usaha Jasa Tenaga usaha Pertanian Tenaga Produksi Jumlah

947 110 0 1.381 4.930

34 85 0 993 4.765

981 195 0 2.374 9.695

1.138 245 0 1.666 4.941

1.279 183 0 1.559 5.231

2.417 428 0 3.225 10.172


Berdasarkan golongan pokok jabatan yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja terbanyak di golongan Tenaga Produksi sebanyak 3.225 loker, kedua pejabat pelaksana, tenaga tata usaha sebanyak 2.642 loker, dan ketiga golongan pokok jabatan tenaga usaha penjualan sebanyak 2.417. Sebanyak 849 dari target 821 lapangan pekerjaan baru, yang dikelola oleh Dinas KUKM dan Perindag Kota Bandung fokus pada pemberian dan pengembangan keterampilan bagi masyarakat yang tidak mempunyai lapangan kerja dan pelaku industri. Sehingga diharapkan masyarakat yang tidak mempunyai lapangan kerja dapat mempunyai ketrampilan dan mampu mendapatkan lapangan pekerjaan atau mendirikan usaha sendiri, sedangkan bagi pelaku industri diharapkan untuk dapat mengembangkan usahanya sehingga dapat menambah tenaga kerja yang secara otomastis menambah jumlah lapangan kerja baru. Capaian indikator jumlah lapangan pekerjaan baru pada tahun 2015 telah melebihi target Dinas Koperasi UKM dan Perindag melalui pelaksanaan program/kegiatan oleh Bidang Industri Formal dan Bidang PUK. Bidang Industri formal telah melaksanakan Bimtek Diversifikasi Produk Menggunakan Kain Perca yang diikuti oleh 75 orang. Sedangkan Bidang PUK telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut : 1. Workshop tentang penciptaan lapangan kerja baru di bidang kuliner, diikuti oleh 40 orang dari anggota koperasi wanita; 2. Workshop tentang penciptaan lapangan kerja baru di bidang batik, diikuti oleh 40 orang dari anggota koperasi wanita; 3. Workshop tentang penciptaan lapangan kerja baru di tingkat kecamatan, diikuti oleh 24 orang dari anggota darmawanita. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam realisasi indikator

184

Pemerintah Kota Bandung jumlah lapangan kerja baru. Salah satu faktor pendukung yaitu minat dan antusias dari masyarakat serta pelaku usaha yang cukup tinggi dalam mengikuti sosialisasi dan

perekrutan

peserta.

Sedangkan

faktor

penghambat

yang

paling

mempengaruhi adalah dibutuhkannya suntikan investasi dana, alat produksi, dan lainya kepada calon wirausaha, pelaku usaha atau industri dalam mendirikan usaha dan mengembangkan usahanya agar dapat menambah lapangan kerja baru. Sehingga dimasa yang akan datang diperlukan kemitraan dan temu usaha antara calon wirausaha dan pelaku industri dengan investor, pihak industri besar, serta pihak perbankan.

Indikator jumlah Wirausaha Baru yang terdapat di Misi 4 Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan, SKPD yang menjadi leading sektornya adalah Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan didukung oleh 4 SKPD, gambaran kinerja Wirausahawan baru pada tiap SKPD sebagai berikut : Tabel 3.52 Target dan Capaian kumulatif Penciptaan Wira Usaha Baru sesuai RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 No

SKPD

1.

Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pendidikan Dinas Tenaga Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

2. 3. 4. 5.

Target Akhir Renstra (Tahun 2018) 35.000

Tahun 2014

Tahun 2015

Kumulatif

%

0

0

0

0

40.000 7.500 7.500

18.494 1.160 0

20.086 1.340 0

36.495 2.500 0

96.45 33.33 0

1.000

136

1.355

1.491

149.10

19.790

20.696

40.486

46.78

91.000 Sumber : Disnaker Kota Bandung .

185

Pemerintah Kota Bandung Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum Percepatan Penciptaan wrausaha baru (WUB) ditetapkan pada tanggal 12 November 2015, pelaksanaan kegiatan dalam melakukan realisasi indikator Wirausaha Baru pada Dikop UKM Perindag Kota Bandung dimulai pada Triwulan 4 Tahun 2015 dan melaksanakan tahap sosialisasi, sehingga belum adanya target dan realisasi. Berdasarkan peraturan tersebut telah disusun rencana kegiatan pencapaian indikator kinerja jumlah wirausaha baru dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : 1. Tahap sosialisasi; 2. Tahap Pendaftaran; 3. Tahap seleksi penetapan peserta; 4. Launching; 5. Pelatihan; 6. Pendampingan; 7. Magang; 8. Gelar produk/ pameran.

186


Seiring penyusunan peraturan tersebut di atas, dinas pendukung capaian kinerja wirausaha baru, menyampaikan data dan informasi secara simultan pada tahun 2014 dan 2015, sebagai berikut : Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kota Bandung memberi andil dan upaya terhadap penciptaan WUB pada tahun 2015 sebagai berikut: 1. Melalui Pendidikan Formal yaitu Program Pendidikan Menengah di SMK: Melalui pembelajaran kewirausahaan Siswa SMK dipersiapkan untuk memasuki lapangan pekerjaan baik melalui jenjang karir menjadi tenaga kerja di tingkat menengah maupun menjadi mandiri, berusaha sendiri atau berwirausaha dengan tujuan menghasilkan lulusan yang akan menempati lapangan pekerjaan maupun berwirausaha, hal tersebut sesuai dengan GBPP (Depdiknas, 2004: 6) tujuan utama Pendidikan SMK antara lain menyiapkan siswa untuk memasuki

lapangan kerja dan mengembangkan sikap

profesionalisme, menyiapkan siswa agar mampu memilih karir, berkompetensi dan mampu mengembangkan diri, menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan Industri baik pada saat ini maupun pada saat yang akan datang, menyiapkan tamatan agar menjadi warga negara produktif, adaptif dan kreatif. Melalui kurikulum kewirausahaan serta didukung dengan upaya penguatan program kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri di SMK mempunyai cukup andil walaupun tidak secara langsung mencetak WUB (WUB dalam definisi lunak), yaitu hanya dalam tahapan melatih, mendidik, mengembangkan dan menyiapkan lulusan SMK untuk menjadi mandiri, berusaha sendiri atau berwirausaha melalui pembelajaran kewirausahaan di sekolah. Tahun 2015 Dinas Pendidikan melalui Pendidikan Kewirausahaan di SMK melatih, mendidik, mengembangkan dan menyiapkan sebanyak 62.163 siswa,

187

Pemerintah Kota Bandung dan telah menghasilkan lulusan yang diharapkan menjadi mandiri, berusaha sendiri atau berwirausaha sebanyak 18.001 siswa. 2. Melalui jalur Pendidikan Non Formal (PNF) yaitu Program Pendidikan

Kecakapan Hidup atau disebut juga life skills, sebagai salah satu program untuk Pendidikan Non Formal yang mengedepankan kemampuan keterampilan dan kewirausahaan untuk masyarakat. Dinas Pendidikan Kota Bandung melalui Program Pendidikan Non Formal

memberikan andil dalam menciptakan wirausahawaan baru melalui kegiatan pendidikan kecakapan hidup bekerja (occupational skill), meliputi, kecakapan memilih pekerjaan, perencahaan kerja, persiapan keterampilan kerja, latihan keterampilan,

penguasaan

kompetensi,

menjalankan

sesuatu

profesi,

kesadaran untuk menguasai berbagai keterampilan, kemampuan menguasai dan menerapkan teknologi, merancang dan melaksanakan proses pekerjaan, dan menghasilkan produk barang dan jasa. Seperti di bidang jasa (perbengkelan, jahit menjahit), dan produksi barang tertentu (peternakan, pertanian, perkebunan). Pada tahun 2015 Dinas Pendidikan Kota Bandung melalui kegiatan Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM), Pendidikan Kecakapan Hidup dan Pendidikan Kursus Regular telah mendidik 2.085 orang. 3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan turut mendukung dalam pencapaian wirausaha baru dengan menargetkan 150 pelaku usaha baru (RPJMD) pada tahun 2015 dan terealisasi sebanyak 1.355 pelaku usaha baru, jumlah realisasi pelaku usaha baru ini merupakan gabungan dari pelaku usaha olahanan hasil pertanian dan pelaku usaha budidaya pertanian, perikanan dan peternakan. Capaian ini meningkat sangat tajam karena pada SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung telah dilakukan reviu Renstra sehingga ada perubahan target pencapaian wirausaha baru dari sebelumnya target pada tahun 2015 sebesar 150 pelaku usaha baru menjadi sebesar 1.120 pelaku usaha baru, dan adanya penambahan program dan kegiatan pada awalnya 1 program dan 1 kegiatan menjadi 3 program dan 4 kegiatan, yaitu :

1)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) melalui Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian dan Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman. Bentuk kegiatan yang

188

Pemerintah Kota Bandung dilakukan yaitu melakukan pelatihan pengolahan hasil pertanian, pelatihan kemasan, dan juga pelatihan budidaya pertanian seperti urbanfarming, hidroponik kepada para petani dan masyarakat.

2) Program

Peningkatan

Peternakan

Produksi

melalui

Pengembangan

Agribisnis

Hasil

Kegiatan Peternakan.

Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan

pelatihan

dan

pembinaan

budidaya peternakan kepada petani ternak dan masyarakat. 3) Program

Pengembangan

Budidaya

Perikanan

melalui

Kegiatan

Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan pelatihan dan pembinaan tentang budidaya perikanan kepada petani ikan dan masyarakat. Selama tahun 2015, jumlah pelaku usaha budidaya bidang pertanian dan perikanan sudah mencapai 755 pelaku usaha dari target 750 pelaku usaha atau 100,66%. Pada tahun 2014 jumlah pelaku usaha budidaya sebanyak 695, dan pada tahun 2015 bertambah sebanyak 60 pelaku usaha. Penambahan jumlah pelaku

189

Pemerintah Kota Bandung usaha ini diantaranya terdiri dari pelaku usaha budidaya padi, tanaman palawija, peternak sapi, peternak domba maupun budidaya ikan hias dan ikan konsumsi. Adapun pelaku usaha olahan bidang pertanian dan perikanan sudah mencapai 600 orang dari target 370 orang atau 162,16%. Pada tahun 2014 jumlah pelaku usaha olahan sebanyak 240, dan pada tahun 2015 bertambah sebanyak 360 pelaku usaha. Penambahan jumlah pelaku usaha ini diantaranya terdiri dari pelaku usaha olahan keripik singkong, olahan pindang presto dan ikan bandeng, olahan nugget, baso, sosis sapi dan ayam, olahan kerupuk kentang, olahan rangginang, olahan abon ikan lele,dan olahan duri ikan. Para pelaku usaha ini ada yang tergabung dalam satu kelompok usaha ada juga kelompok usaha perorangan. Lokasi pelaku usaha tersebar di beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Andir, Kecamatan Mandalajati, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Ujung Berung, Kecamatan Antapani, Kecamatan Buahbatu, Kecamatan Arcamanik, dan Kecamatan Regol.

190


3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dengan total belanja langsung urusan wajib dan non urusan sebesar Rp. 3,769,110,380,336,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2,818,307,902,431,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 75,65%. Anggaran Belanja Langsung merupakan bagian dari APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2015, komposisi belanja APBD Kota Bandung, sebagai berikut : Tabel 3.53 Komposisi Belanja Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No 1 2

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2015 Anggaran Realisasi Belanja Belanja (Rp) (Rp) 2,784,258,416,713 2,139,610,745,499

43.16

3,769,110,380,336

2,818,307,902,431

56.84

Jumlah

6.553.368.797.049

4,957,918,647,930

75,65

Uraian

%

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2015

Jika dilihat dari komposisinya, belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 43,16% dari realisasi belanja Kota Bandung di tahun 2015 dan sisanya sebesar 56,84% disumbangkan oleh belanja langsung. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kota Bandung yang diperjanjikan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1,332,508,926,660 (angka sementara hasil pengolahan data aplikasi silakip) atau 13,58% lebih tinggi dari rencana anggaran tahun 2014 yang mencapai Rp. 1.173.107.346.424. realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja 190


sasaran strategis pemerintah Kota Bandung tahun 2015 adalah sebesar Rp. 979,754,683,929,- atau 73,53%, , dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.54 Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung Per Sasaran Strategis Tahun 2015 NO SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya kualitas Infrastruktur Kota 2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 4 Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi 5 Meningkatnya kualitas pendidikan 6 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 7 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 8 Menurunnya angka kemiskinan 9 Meningkatnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama 10 Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri 11 Meningkatnya partisipasi pihak swasta dan atau pendonor terhadap pembangunan Kota Bandung 12 Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi

Rencana

Realisasi

%

748,673,247,180

547,617,039,979

73.14

105,893,641,290

64,971,408,508

61.36

244,695,019,590

188,487,248,378

77.03

24,597,461,669

20,878,093,137

84.88

62,251,455,416

56,379,879,520

90.57

78,489,625,889

54,197,344,882

69.05

1,854,500,000

1,633,180,400

88.07

4,595,055,270

4,245,219,270

92.39

2,178,980,100

1,688,765,085

77.50

2,370,000,000

2,242,203,074

94.61

1,034,240,000

1,019,423,420

98.57

1,697,424,650

1,392,903,875

82.06

191


13

14 15

16

Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif Berkembangnya koperasi dan UMKM Berkembangnya Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata Meningkatnya kesempatan kerja JUMLAH

5,259,066,000

4,911,321,109

93.39

4,068,196,000

4,006,920,938

98.49

14,835,517,456

11,472,008,506

77.33

30,015,496,150

14,611,723,848

48.68

1,332,508,926,660

979,754,683,929

73.53

Sumber : Silakip, Bag. Orpad Setda dan DPKAD Kota Bandung sebelum diaudit BPK

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2015. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2015 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.55 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 No. A. 1

2

Sasaran Misi 1 Meningkatnya kualitas Infrastruktur Kota Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Presentase Jumlah Rata-rata Indikator Capaian Kinerja Sasaran

Anggaran Realisasi (Rp.)

%

4

85,34

547,617,039,979

73.14

3

113,22

64,971,408,508

61.36

192


No. B. 3

4

C. 5

6

7

8

9

D. 10

Sasaran Misi 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Misi 3 Meningkatnya kualitas pendidikan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Menurunnya angka kemiskinan Meningkatnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama Misi 4 Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri



%

2

106,67

188,487,248,378

77.03

2

101,74

20,878,093,137

84.88

2

n/a

56,379,879,520

90.57

3

110,48

54,197,344,882

69.05

2

100,00

1,633,180,400

88.07

1

n/a

4,245,219,270

92.39

1

100,00

1,688,765,085

77.50

1

104,78

2,242,203,074

94.61

193


No.

Sasaran

11

Meningkatnya partisipasi pihak swasta dan atau pendonor terhadap pembangunan Kota Bandung Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif Berkembangnya koperasi dan UMKM Berkembangnya Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata Meningkatnya kesempatan kerja

12

13

14

15

16



%

1

108,50

1,019,423,420

98.57

1

295,32

1,392,903,875

82.06

1

100,00

4,911,321,109

93.39

1

100,19

4,006,920,938

98.49

1

110,58

11,472,008,506

77.33

3

136,06

14,611,723,848

48.68

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2015 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Bandung.

194


Analisa Efisiensi Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 16 sasaran menunjukan pencapaian sama atau lebih dari 100.00% yaitu sebanyak 13 sasaran strategis. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Tabel 3.57 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya No. A. 1

2

B. 3

4

C. 5 6

Sasaran Misi 1 Meningkatnya kualitas Infrastruktur Kota Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Misi 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Misi 3 Meningkatnya kualitas pendidikan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Jumlah Indikator

Presentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran

Persentase Realisasi Anggaaran

Tingkat Efisiensi

4

85.34

73.14

-

3

113.22

61.36

51.86

2

106.67

77.03

29.64

2

101.74

84.88

16.86

2

n/a

90.57

-

3

110.48

69.05

41.43 195


No.

Sasaran

7

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Menurunnya angka kemiskinan Meningkatnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama Misi 4 Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri Meningkatnya partisipasi pihak swasta dan atau pendonor terhadap pembangunan Kota Bandung Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif Berkembangnya koperasi dan UMKM Berkembangnya Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata Meningkatnya kesempatan kerja

8 9

D. 10

11

12

13

14 15

16

Jumlah Indikator

Presentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran

Persentase Realisasi Anggaaran

Tingkat Efisiensi

2

100

88.07

11.93

1

n/a

92.39

-

1

100

77.5

22.5

1

104.78

94.61

10.17

1

108.5

98.57

9.93

1

295.32

82.06

213.26

1

100

93.39

6.61

1

100.19

98.49

1.7

1

110.58

77.33

33.25

3

136.06

48.68

87.38

196


3.4 PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dalam melaksanakan amanah Pemerintah Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Pemerintah Kota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kota Bandung, sebagaimana lampiran.

197


BAB

04

PEN U T U P

L

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015. Pembuatan

LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 ini dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, juga dilaporkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil pengukuran pada 19 Indikator Kinerja Utama Kota Bandung yang telah ditetapkan pada tahun 2015, sebagai berikut :

LKIP 2015

199


-

10 indikator atau 52,63% melebihi target dengan kategori sangat baik,

-

3 indikator atau 15,79% sesuai target dengan kategori sangat baik,

-

4 Indikator atau 21,05% tidak mencapai target dengan rincian : 2 indikator atau 10,53% tidak mencapai target dengan kategori sangat baik, 1 indikator atau 5,26% tidak mencapai target dengan kategori cukup, 1 indikator atau 5,26% tidak mencapai target dengan kategori sangat kurang dan

-

2 indikator atau 10,53% indicator tidak tersedia data.

10,53%

21,05

15,79% 52,63%


Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Bandung menetapkan sebanyak 16 (enam belas) sasaran dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil pengukuran seluruh sasaran (100%) telah dapat direalisasikan dengan Sangat Baik dengan rata-rata capaian kinerja sasaran di atas 90%, sesuai target dan atau melebihi target. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Sasaran 1 terdiri dari 4 indikator dengan nilai 85,34%, tidak mencapai target dengan interpretasi Baik 2. Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 113.22%, melebihi target dengan interpretasi Sangat Baik 3. Sasaran 6 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 106,67%, melebihi target dengan interpretasi Sangat Baik

LKIP 2015

200

Pemerintah Kota Bandung 4. Sasaran 7 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 101.74%, melebihi target dengan interpretasi Sangat Baik 5. Sasaran 9 terdiri dari 2 indikator tidak tersedia data 6. Sasaran 10 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 110,48%, melebihi target dengan interpretasi sangat Baik 7. Sasaran 13 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100,00%, sesuai target dengan interpretasi Sangat Baik 8. Sasaran 14 terdiri dari 1 indikator tidak tersedia data 9. Sasaran 17 terdiri dari 1 indikator dengan nilai

100,00%, sesuai target dengan

interpretasi Sangat Baik 10. Sasaran 20 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 104,78%, sesuai target dengan interpretasi Sangat Baik 11. Sasaran 23 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 108,50%, melebihi target dengan interpretasi Sangat Baik 12. Sasaran 24 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 295,32%, melebihi target dengan interpretasi Sangat Baik 13. Sasaran 25 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00%, sesuai target target dengan interpretasi Sangat Baik 14. Sasaran 26 terdiri dari 1 indikator dengan nilai

100.19%, melebihitarget target

dengan interpretasi Sangat Baik 15. Sasaran 27 terdiri dari 1 indikator dengannilai 110.58%, melebihi target dengan interpretasi Sangat Baik 16. Sasaran 28 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 136,06%, melebihi target dengan interpretasi Sangat Baik

Dari 16 (enambelas) sasarantelah ditetapkan sebanyak 29 (duapuluh sembilan) indicator kinerja dapat disimpulkan bahwa :

LKIP 2015

201


-

16 (enambelas) indicator kinerja atau 55,17%, melebihi target atau dikategorikan Sangat Baik,

-

6 (enam) indicator kinerja atau 20,69%, sesuai target dengan kategori Sangat Baik,

-

4 (empat) indicator kinerja atau 13,79%, tidak mencapai target dengan rincian,

-

2

(dua) indicator berkategori Sangat Baik

1

(satu) indicator dengan kategori cukup

1

(satu) indicator dengan kategori sangat kurang, dan

3 (tiga) indicator atau 10,34% tidak tersedia data

10,34% 13,79% 20,69%

Tidak Tercapai

Sesuai Target Melebihi Target

55,17%

n/a

Dengan demikian pada tahun 2015 terdapat 2 (dua) indikato rkinerja yang capaian kinerjanya belum optimal dengan kategori cukup dan sangat kurang, sehingga perlu perhatian pada tahun-tahun berikutnya, indicator kinerja tersebut yaitu Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota dengan Kondisi Baik dan Persentase minimal banjir terselesaikan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana criteria kondisi baik yang direncanakan sebesar 36,42%, realisasinya RTH Berkriteria Baik adalah sebesar 26,49% atau capaian kinerja sebesar 72,73%. Rendahnya capaian RTH yang berkriteria baik dikarenakan adanya pergeseran fungsi RTH pada lokasi RTH yang besar dan strategis berupa munculnya PKL , gepeng dan rumah liar, dan keterbatasan lahan RTH yang tersedia di Kota Bandung. Walaupun capaian kinerja indicator termasuk dalam kategori cukup, realisasi kinerjanya

LKIP 2015

202

Pemerintah Kota Bandung meningkat cukup signifikan sebesar 13,91% atau 110,57% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 12,58%. Untuk mensikapi permasalahan tersebut upaya yang ditempuh adalah meningkatkan koordinasi perencanaan kinerja antar instansi terkait dalam pengelolaan RTH, melibatkan peran serta aktif dari unsure kewilayahan dalam pengelolaan dan pengendalian RTH terutama yang berada di lingkungan sekitarnya dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan komunikasi tentang pentingnya peranan RTH yang memiliki fungsi ekologi, social dan estetika. Persentase minimal lokasi banjir yang harus ditangani dan terselesaikan hanya merealisasikan 2,94% dari target sebesar 10%, capaian tersebut disebabkan karena baru terdapat 2 lokasi banjir yang memenuhi criteria kondisi banjir terselesaikan melalui kegiatan pembangunan rumah pompa sebanyak 2 unit/lokasi dari target sebanyak 7 unit/lokasi. Untuk mensikapi permasalahan tersebut makaperlu optimalisasi program dan kegiatan pembangunan rumah pompa dan upaya lainnya yang lebih strategis, selain untuk memenuhi target yang tidak tercapai pada tahun 2015, juga bertambahnya target lokasi banjir pada tahun 2016 serta untuk memenuhi janji kinerja pemerintah Kota Bandung untuk mewujudkan Bandung bebas banjir melalui upaya penyelesaian 68 titik banjir di Kota Bandung. Dalam Tahun Anggaran 2015, untuk pencapaian kinerja 16 (enambelas) sasaran strategis dan 29 indikator kinerja pada RPJMD Kota Bandung termasuk 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Bandung yang dilaksanakan pada Badan, Dinas dan Kantor serta Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1,332,508,926,660,- (angka sementara hasil pengolahan data aplikasi silakip) sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp979,754,683,929,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 73,53% , capaian tersebut 3,56% lebih tinggi dari realisasi pada tahun 2014 sebesar 69.97 % (data sebelum dilakukan audit oleh BPK)

LKIP 2015

203


Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indicator kinerja tahun kedua yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, dan khususnya untuk tahun 2015 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kota Bandung Perubahan Tahun 2015 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indicator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder sataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung,

Maret 2016

WALIKOTA BANDUNG,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL, ST, M.UD

LKIP 2015

204

Lampiran : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015

No 1

2

3

Sasaran Meningkatnya kualitas Infrastruktur Kota

Meningkatnya ketersediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan berkurangnya pemukiman kumuh


Satuan

Target

Capaian Kinerja %

1.1 Rasio minimal Ruas Jalan dalam Kondisi Baik

%

85

91.22

1.2 Indeks Aksesibilitas Jalan

Skala

7.44

7.42

1.3 Persentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik

%

80

83.27

1.4 Prosentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik

%

80

81.24

1.5 Persentase minimal banjir terselesaikan

%

10

2.94

1.6 Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan di jalan protokol pada saat jam sibuk

Km/Jam

23.5

24.70

1.7 Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi

%

47

46.88

2.1 Persentase berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh

%

8.37

8.37

2.2 Persentase daya tampung rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR.)

%

66.67

71.43

3.1 Tingkat kualitas udara ambien titik pantau memenuhi baku mutu

%

55

92.59

3.2 Prosentase Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol.B (Dari tercemar berat menjadi tercemar ringan)

%

17

12.50

3.3 Prosentase Penurunan emisi Gas Rumah Kaca

%

4

6.58

3.4 Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota dengan kondisi baik

%

36.42

26.49

3.5 Persentase pelayanan sampah perkotaan

%

89

87.74

Indikator Kinerja

No

Sasaran

4

Tertanggulanginya bencana secara dini

Satuan

Target

Capaian Kinerja %

%

45.98

45.98

Menit

17

14.20

5.1 Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD

%

90

-

5.2 Persentase usulan masyarakat dalam musrenbangnas yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan

%

31

-

6.1 Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah

Opini

WDP

WDP

6.2 Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan tindak pidana korupsi material

%

77.05

80.33

6.3 Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP level berkembang

%

50

52.46

6.4 Persentase SKPD dengan IKM "Baik"

%

49.18

52.46

7.1 Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi

%

76

75.27

Skala

Cukup

-

Kategori

A

A

Indikator Kinerja 4.1 Cakupan pelayanan bencana kebakaran 4.2 Tingkat waktu tanggap bencana kebakaran

5

6

7

Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah



7.2 Tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi 7.3 Hasil evaluasi AKIP Kota 7.4 Nilai LPPD

Nilai

2.9758

3.0608

7.5 Persentase Tingkat layanan interaksi pengaduan secara on-line

%

100

100,00

%

75

83.99

Tahun

11.37

-

%

99.65

-

8

Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum

8.1 Persentase cakupan penegakan perda

9


9.1 Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) 9.2 Persentase Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Satuan

Target

Capaian Kinerja %

%

0.62

0.57

10.2 Angka Kematian Ibu

per 100.000 kelahiran hidup

69.88

53.57

10.3 Angka Kematian Bayi


29.23

29.22

%

60

78.73

11.2 Persentase Kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat

%

20

21.85

11.3 Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat

%

75.80

72.97

Jiwa

2.530.122

2343601

%

1.98

1.97

%

73.95

73.95

13.2 Prosentase Kelurahan Layak Anak

%

30

30.00

14.1 Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terlayani

%

22

28.38

15 Menurunnya angka 15.1 Angka kemiskinan menurun kemiskinan

%

24.22

27.35

16 Meningkatnya peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kewilayahan (desentralisasi)

16.1 Peran Serta Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

%

4

5.34

17 Meningkatnya pelestarian seni budaya dan Prestasi Olahraga

17.1 Peringkat Porda Jabar

Peringkat

1

13

No

Sasaran

10 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Indikator Kinerja 10.1 Persentase balita bergizi buruk

11 Meningkatnya 11.1 Persentase RW Siaga Aktif kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui penyehatan lingkungan

12 Terkendalinya 12.1 Jumlah penduduk jumlah penduduk maksimal kota Bandung sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan 12.2 Prosentase angka fertilitas 13 Meningkatnya 13.1 Indeks Pembangunan pemberdayaan Gender perempuan dan perlindungan anak

14 Meningkatnya penanggulangan PMKS

No

Sasaran

Indikator Kinerja 17.2 Jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB) dalam kondisi baik 17.3 Jumlah lingkung seni / budaya yang aktif

18 Meningkatnya 18.1 Jumlah Pendaftar Haji kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama

Satuan

Target

Capaian Kinerja %

BCB

337

421

Angka

572

605

Orang/tahu n

26250

26132

18.2 Peningkatan Penerimaan Zakat

Rupiah

18.3 Penurunan Jumlah Konflik SARA bernuansa Agama

Angka

0

0

19.1 Jumlah Penguatan cadangan pangan ekuivalen beras

Ton

60

72.26

19.2 Tingkat inflasi umum

%

10

-

19.3 Tingkat fluktuasi harga

%

9

-

20.1 Laju Perumbuhan Ekonomi (LPE)

%

9.52

-

21 Meningkatnya 21.1 Nilai Ekspor Kota Bandung akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri

Juta US$

606

635

22 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Milyar Rp

1.613

-

Juta Rp

140.000

-

Kelompok

13

-

200

217

19 Terjaganya ketersediaan pangan dan stabilitas harga

20 Terjaganya pertumbuhan ekonomi

22.1 Jumlah Penerimaan Pajak Daerah 22.2 Jumlah Penerimaan Retribusi

23 Berkembangnya 23.1 Jumlah penerima insentif insentif fiskal pajak daerah untuk menarik sektor swasta/masyaraka t dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik

24 Meningkatnya 24.1 Jumlah perusahaan swasta Perusahan partisipasi pihak yang berkontribusi terhadap swasta dan atau pembangunan kota setiap pendonor terhadap tahun pembangunan Kota Bandung

26.160.000.00 33.449.857.61 0 9

Satuan

Target

Capaian Kinerja %

Trilyun Rp.

4.059

11.987

26 Berkembangnya 26.1 Persentase aktivasi sub ekonomi kreatif sektor ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif

%

25

25.00

27 Berkembangnya koperasi

27.1 Persentase koperasi aktif

%

83.34

83.50

28 Berkembangnya Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata

28.1 Jumlah kunjungan wisatawan

Orang

5480821

6061094

28.2 Rata-rata lama tinggal

hari

2.01

2.25

29.1 Tingkat pengangguran terbuka

%

10.55

9.02

Lowongan Kerja

13821

20716

Orang

30124

42571

Indeks

67.07

-

Rupiah

17.996.702

0

No

Sasaran

25 Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi

29 Meningkatnya kesempatan kerja

Indikator Kinerja 25.1 Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

29.2 Jumlah lowongan pekerjaan baru 29.3 Jumlah Wirausaha baru 30 Meningkatnya daya 30.1 Indeks Daya Beli beli masyarakat 30.2 PDRB/kapita

Sumber : Silakip Kota Bandung 2015 (diolah)

Lampiran : Rencana dan Realisasi Kinerja dan Keuangan Kota Bandung Periode 2014 - 2018 Tahun 2015 (update tanggal 11 Maret 2016) Kinerja No

1

Sasaran


Indikator

Satuan

Targe t

Realis asi

(%)

Program

1 Pembangunan Jalan dan Jembatan (dbmp)

1.1

Rasio minimal Ruas Jalan dalam Kondisi Baik

%

85

91.22

107.32

1.2

Persentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik

%

80

83.27

104.09


2 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan (dbmp)

Pagu

Realisasi

%

254.721.764.297

210.127.381.609

82.49

46.124.945.000

37.135.353.604

80.51

3 Penerangan Jalan Umum (dbmp)

95.596.601.762

79.715.289.972

83.39

194.244.170.174

105.480.486.931

54.30

1.3

Persentase minimal banjir terselesaikan

%

10

2.94

29.40

4 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong (dbmp)

1.4

Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi

%

47

46.88

99.74

5 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (dbmp)

29.766.273.035

23.235.422.532

78.06

6 Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainya (dbmp)

29.889.325.261

24.990.868.172

83.61

7 Pengendalian Banjir (dbmp)

62.200.812.566

36.363.016.901

58.46

8 Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas (dishub)

36.129.355.085

30.569.220.258

84.61

748.673.247.180

547.617.039.979

73.14

RATA-RATA CAPAIAN DARI 4 INDIKATOR

2

Keuangan

85.14

TOTAL PER SASARAN

9 Program peningkatan pengendalian polusi (bplh)

350.000.000

253.979.224

72.57

12.475.000.000

8.160.439.787

65.41

1.250.000.000

880.888.350

70.47

450.000.000

419.917.180

93.31

2.1

Tingkat kualitas udara ambien titik pantau memenuhi baku mutu

%

55

92.59

168.35

2.2

Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota dengan kondisi baik

%

36.42

26.49

72.73

10 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (bplh)

2.3

Persentase pelayanan sampah perkotaan

%

89

87.74

98.58

11 Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam (bplh) 12 Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam (bplh)

1

13 Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup (bplh)

2.300.000.000

1.990.313.470

86.54

525.000.000

491.456.116

93.61

25.056.841.290

14.211.200.161

56.72

16 Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) (diskamtam)

1.591.300.000

1.005.687.120

63.20

17 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan (bplh)

40.800.000.000

36.757.087.756

90.09

18 Program pembinaan dan pengembangan bidang energi (bplh)

21.095.500.000

800.439.344

3.79

TOTAL PER SASARAN

105.893.641.290

64.971.408.508

61.36

1.774.314.074

1.396.949.991

78.73

249.485.500

117.012.797

46.90

21 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (inspektorat)

5.725.707.275

5.569.376.387

97.27


767.175.000

588.223.149

76.67


1.479.550.000

1.096.299.505

74.10

24 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (dpkad)

586.600.000

332.086.800

56.61

25 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (diskominfo)

416.300.000

172.006.400

41.32

2.316.334.879

2.225.996.925

96.10

14 Program pembinaan dan pengembangan bidang energi (bplh) 15 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (diskamtam)


3


113.22

3.1

Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah

Opini

WDP

WDP

100.00

19 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (dpkad)

3.2

Persentase SKPD dengan IKM "Baik"

%

49.18

52.46

106.67

20 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota (dpkad)

26 Program Peningkatan Peran Kecamatan Dan Kelurahan (antapani)

2

27 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan (regol)

2.932.210.000

0

0.00

28 Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran (cibeunyingkidul)

976.557.029

878.683.392

89.98

29 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (sukajadi)

689.965.789

219.438.693

31.80

35.100.000

35.000.000

99.72

1.134.934.544

276.980.691

24.40

32 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan (bandungwetan)

158.400.000

155.082.862

97.91

33 Program Pelayanan Administrasi perkantoran (ujungberung)

848.864.650

828.199.567

97.57

34 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (sukasari)

1.038.377.547

365.161.572

35.17

35 Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (setda)

766.789.243

629.561.950

82.10

36 Pelayanan administrasi perkantoran (bandungkidul)

629.785.000

549.307.687

87.22

1.734.630.257

1.572.884.430

90.68

38 Peningkatan Disiplin Aparatur (bandungkidul)

55.950.000

53.127.160

94.95

39 Peningkatan Kapasitas Aparatur (bandungkidul)

73.100.000

67.070.000

91.75

40 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (dishub)

4.960.597.500

3.398.526.163

68.51

41 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dishub)

28.093.144.250

23.897.645.638

85.07

42 Program Peningkatan Disiplin Aparatur (dishub)

2.200.638.700

2.026.539.020

92.09

43 Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu (bppt)

6.433.109.200

5.704.006.970

88.67

44 Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu (bppt)

6.433.109.200

5.704.006.970

88.67

45 Peningkatan Peran Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan (cidadap)

2.605.346.600

2.058.732.130

79.02

46 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (rsud)

1.962.850.000

1.947.319.400

99.21

30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan (cibeunyingkaler) 31 Program Pelayanan Adiminstrasi Perkantoran (mandalajati)

37 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (bandungkidul)

3

47 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (disnaker)

1.098.358.878

935.361.357

85.16

48 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (disnaker)

1.395.557.004

1.246.059.230

89.29

49 Program Peningkatan Disiplin Aparatur (disnaker)

203.990.500

200.894.200

98.48

50 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (disnaker)

375.343.000

357.238.460

95.18

51 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD (rskgm)

5.500.000.000

5.011.446.097

91.12

52 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (rsud)

100.000.000.000

70.269.018.279

70.27

53 Program Perencanaan dan pengembangan pengelolaan pajak daerah (disyanjak)

88.249.000

45.624.000

51.70

111.500.000

101.092.964

90.67

55 Program Pelayanan Administrasi perkantoran (disyanjak)

8.669.095.500

7.639.738.128

88.13

56 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (disyanjak)

1.689.250.000

1.559.991.010

92.35

57 Program peningkatan disiplin aparatur (disyanjak)

438.600.000

345.829.350

78.85

58 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (disyanjak)

944.500.000

774.953.338

82.05

59 Pemeliharaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan (KAPUSARDA) (kapusarda)

32.000.000

32.533.475

101.67

60 Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca (KAPUSARDA) (kapusarda)

128.500.000

115.582.250

89.95

61 Program Penataan Administrasi Kependudukan (disdukcapil)

495.703.658

459.376.801

92.67

62 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (disdukcapil)

3.208.977.650

2.700.231.911

84.15

63 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (disdukcapil)

1.073.790.000

1.016.331.134

94.65

64 Program Peningkatan Disiplin Aparatur (disdukcapil)

200.549.000

197.870.870

98.66

65 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (disdukcapil)

521.259.250

428.103.400

82.13

54 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan (disyanjak)

4

66 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan (coblong)

2.608.900.000

2.298.359.310

88.10

67 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (cibeunyingkaler)

1.845.472.921

1.763.599.941

95.56

68 Program peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan (cinambo)

2.403.987.600

977.686.310

40.67

69 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran (dppk)

8.156.271.698

8.031.057.015

98.46

369.900.000

355.136.270

96.01

71 Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial (dinsos)

1.920.782.100

953.088.590

49.62

72 Pembinaan panti asuhan/ panti jompo (dinsos)

1.267.702.000

1.062.221.400

83.79

73 Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) (dinsos)

2.950.000.000

635.395.998

21.54

74 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (antapani)

1.037.251.119

996.317.804

96.05

75 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (bandungwetan)

673.989.690

644.982.916

95.70

76 Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan (andir)

2.870.610.940

1.594.492.375

55.55

77 Program Pengembangan Lingkungan Sehat (rsud)

1.244.160.000

1.212.465.892

97.45

78 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (dbmp)

513.500.000

416.170.396

81.05

79 pelayanan administrasi perkantoran (cicendo)

892.181.532

0

0.00

80 program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (distarcip)

594.520.000

204.081.800

34.33

0

0

0.00

82 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (dispora)

1.250.100.000

668.341.270

53.46

83 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (disbudpar)

4.385.437.020

3.034.399.230

69.19

84 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (disbudpar)

1.729.475.000

1.198.789.730

69.32

70 Program Peningkatan Disiplin Aparatur (rskia)

81 Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (bojongloakaler)

5

85 Program Peningkatan Disiplin Aparatur (disbudpar)

115.500.000

109.090.000

94.45

86 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (disbudpar)

518.051.440

377.537.500

72.88

1.199.970.435

1.107.545.527

92.30

88 Fasilitasi pindah/purna tugas PNS (bkd)

259.750.000

217.902.351

83.89

89 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD (bkd)

551.210.000

377.564.000

68.50

90 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (panyileukan)

849.878.960

807.456.246

95.01

91 Program Peningkatan Disiplin Aparatur (cibeunyingkidul)

130.857.000

130.508.500

99.73

92 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (cibeunyingkidul)

141.959.600

115.357.600

81.26

93 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi (cibeunyingkidul)

149.700.000

137.417.600

91.80

2.259.872.000

2.235.647.869

98.93

95 Program Peningkatan Disiplin Aparatur (cibeunyingkaler)

161.260.000

160.472.500

99.51

96 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (cibeunyingkaler)

111.760.000

111.760.000

100.00

97 Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan (sumurbandung)

59.650.000

37.779.000

63.33

98 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (sumurbandung)

75.000.000

51.890.000

69.19

99 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur (antapani)

72.531.500

72.531.500

100.00

100 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur (panyileukan)

38.470.000

37.562.000

97.64

101.300.000

100.024.690

98.74

70.000.000

69.200.000

98.86

87 Pelayanan administrasi perkantoran (bkd)

94 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (cibeunyingkaler)

101 Pemeliharaan Rutin Berkala sarana dan prasarana Kearsipan (KAPUSARDA) (kapusarda) 102 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (bandungwetan)

6

103 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (mandalajati) 104 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan (mandalajati) 105 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (ujungberung) RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR

4


4.1

Hasil evaluasi AKIP Kota

4.2

Nilai LPPD

103.34

TOTAL PER SASARAN

76.050.000

70.132.000

92.22

2.079.035.500

892.157.995

42.91

123.733.390

122.704.550

99.17

249.113.931.122

188.691.330.178

75.74

Kategori

A

A

100.00

106 Pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur (bkd)

1.118.847.080

840.292.213

75.10

Nilai

2.975 8

3.0608

102.86

107 Pembangunan dan pengembangan assesment center (bkd)

1.640.205.805

1.609.299.443

98.12

108 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan (setda)

654.322.000

554.293.400

84.71

109 Program pembinaan dan pengembangan aparatur (setda)

401.033.000

309.034.000

77.06

110 Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (setda)

638.400.000

388.447.300

60.85

111 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (bplh)

950.000.000

815.892.970

85.88

112 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan (antapani)

39.650.000

39.564.900

99.79

113 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD (batununggal)

31.009.092

29.345.000

94.63

114 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (cibeunyingkaler)

241.980.000

241.610.000

99.85

115 Pragram Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan (sukajadi)

12.000.000

12.000.000

100.00

116 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

15.150.000

10.448.000

68.96

7

capaian kinerja dan keuangan (mandalajati) 117 Program perencanaan pembangunan daerah (setda)

2.092.459.144

1.912.352.100

91.39

43.000.000

41.445.100

96.38

119 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (dishub)

130.000.000

111.361.000

85.66

120 Program Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan (cidadap)

39.600.000

28.082.725

70.92

121 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian KInerja dan Ikhtisar Capaian KInerja dan Keuangan (bappeda)

220.799.800

219.401.750

99.37

122 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (disnaker)

227.486.067

217.810.850

95.75

123 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dbmp)

753.325.000

712.729.550

94.61

124 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dispertapa)

250.000.000

247.464.300

98.99


1.626.430.000

1.451.813.520

89.26

126 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (KAPUSARDA) (kapusarda)

1.667.150.000

1.618.047.260

97.05

127 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (diskominfo)

180.000.000

177.930.000

98.85

128 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (panyileukan)

12.025.000

12.025.000

100.00

129 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (sukasari)

42.745.000

10.099.125

23.63

118 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (bandungkidul)

8

130 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (bkd)

315.560.000

315.542.700

99.99

131 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (coblong)

30.000.000

25.803.000

86.01

132 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (cinambo)

48.985.000

26.368.950

53.83

123.950.000

123.218.316

99.41

134 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (bandungwetan)

98.657.996

98.628.850

99.97

135 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (cibeunyingkidul)

32.137.000

25.412.000

79.07

136 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (disdik)

600.725.000

190.753.202

31.75

2.370.036.395

2.065.394.250

87.15

138 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja (bppt)

233.500.000

218.590.340

93.61

139 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dprdkota)

889.653.000

228.639.128

25.70

140 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (buahbatu)

27.575.000

27.575.000

100.00

141 Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan (andir)

63.400.000

63.180.000

99.65

142 Pelayanan administrasi perkantoran (rskgm)

475.038.240

453.610.827

95.49

143 Peningkatan sarana prasarana aparatur (rskgm)

125.000.000

68.870.000

55.10

144 Peningkatan disiplin aparatur (rskgm)

185.258.000

180.460.800

97.41

133 Perencanaan pembangunan daerah (bkd)

137 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (dispora)

9

145 peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (cicendo)

29.375.000

0

0.00

146 Program pengembaan keuanganngan peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja d (bojongloakaler)

0

0

0.00

147 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran (dppk)

172.256.056

167.278.400

97.11

148 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (sumurbandung)

220.245.000

192.374.000

87.35

149 Program Perencanaan Pembangunan Daerah (sumurbandung)

143.030.000

90.869.150

63.53

150 Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (dinsos)

262.889.800

229.803.950

87.41

151 Program Perencanaan pembangunan daerah (disyanjak)

135.984.500

123.824.700

91.06

152 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (disyanjak)

130.650.000

112.743.832

86.29

153 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan (disdukcapil)

279.873.000

132.785.993

47.45

154 Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (disbudpar)

198.965.253

153.617.000

77.21

155 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (sumurbandung)

239.150.306

136.586.000

57.11

156 Program Pengembangan Data/Informasi (sumurbandung)

0

0

0.00

157 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (rancasari)

47.200.000

32.500.000

68.86

158 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (dpkad)

182.934.400

180.673.800

98.76

159 Program pengembangan data/informasi (dpkad)

322.872.000

311.916.000

96.61

10

160 Program perencanaan pembangunan daerah (dpkad)


5


101.43

77.000.000

37.220.600

48.34

161 Program pelayanan administrasi perkantoran (rskia)

311.196.235

302.840.415

97.31

162 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (regol)

42.900.000

0

0.00

163 Program Penataan Daerah Otonomi Baru (setda)

187.538.000

162.769.900

86.79

164 Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah (setda)

2.966.309.500

2.787.452.528

93.97

165 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (diskominfo)

0

0

0.00

24.597.461.669

20.878.093.137

84.88

3.081.450.000

1.881.575.670

61.06

55.427.505.416

52.384.531.650

94.51

3.742.500.000

2.113.772.200

56.48

62.251.455.416

56.379.879.520

90.57

2.651.952.989

2.204.753.155

83.14

363.900.000

337.468.390

92.74

TOTAL PER SASARAN

5.1

Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)

Tahun

11.37

-

0.00

166 Program Pendidikan Anak Usia Dini (disdik)

5.2

Persentase Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

%

99.65

-

0.00

167 Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun (disdik) 168 Program Pendidikan Non Formal (disdik)


6


6.1

Persentase balita bergizi buruk

6.2

Angka Kematian Ibu

6.3

Angka Kematian Bayi

0.00

TOTAL PER SASARAN

%

0.62

0.57

108.06

169 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (rskia)


69.88

53.57

123.34

170 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (rskia)


29.23


171 Pelayanan kesehatan dasar (dinkes)

29.22

1.520.632.650

1.292.497.610

85.00

172 Upaya kesehatan masyarakat (dinkes)

73.953.140.250

50.362.625.727

68.10

TOTAL PER SASARAN

78.489.625.889

54.197.344.882

69.05

100.03

110.48

11

7

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

7.1

Indeks Pembangunan Gender

%

73.95

73.95

100.00

7.2

Prosentase Kelurahan Layak Anak

%

30

30.00

100.00


8

Menurunnya angka kemiskinan

8.1

Angka kemiskinan menurun

%

100.00

24.22

27.35


9

Meningkatnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama

9.1

Penurunan Jumlah Konflik SARA bernuansa Agama

Angka

0

0


10

Meningkatnya akses dan kualitas usaha

10.1


Juta US$

87.08

635

85.000.000

75.850.000

89.24

1.047.220.000

900.117.400

85.95

175 peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan (bppkb)

395.000.000

333.301.000

84.38

176 peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan (bppkb)

327.280.000

323.912.000

98.97

1.854.500.000

1.633.180.400

88.07

177 pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri (bppkb)

1.835.000.000

1.661.996.000

90.57

178 Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya (dinsos)

1.748.962.500

1.610.525.380

92.08

179 PENANGGULANGAN KEMISKINAN (bkbpm)

1.361.092.770

972.697.890

71.46

4.945.055.270

4.245.219.270

85.85

174 penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak (bppkb)

TOTAL PER SASARAN

87.08

TOTAL PER SASARAN

100.00

180 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan (setda)

720.919.500

581.469.100

80.66

181 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (setda)

808.635.600

622.350.135

76.96

182 Program Sosial Keagamaan (setda)

649.425.000

484.945.850

74.67

2.178.980.100

1.688.765.085

77.50

2.370.000.000

2.242.203.074

94.61

100.00

606

173 keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan (bppkb)

104.79

TOTAL PER SASARAN

183 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor (kukmperindag)

12


perdagangan dalam dan luar negeri

11

Meningkatnya partisipasi pihak swasta dan atau pendonor terhadap pembangunan Kota Bandung

11.1


Perusahan

104.79

200

217


12

Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi

12.1

Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Trilyun Rp.

4.059

11.987


13

Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif

13.1

Persentase aktivasi sub sektor ekonomi kreatif

%

108.50

25.00

184 Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi (setda)

2.242.203.074

94.61

1.034.240.000

1.019.423.420

98.57

1.034.240.000

1.019.423.420

98.57

TOTAL PER SASARAN

295.32

185 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi (bappeda)

911.125.000

774.343.975

84.99

186 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi (bappeda)

786.299.650

618.559.900

78.67

1.697.424.650

1.392.903.875

82.06

800.000.000

786.076.225

98.26

1.359.066.000

1.340.535.459

98.64

189 Pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis (kukmperindag)

600.000.000

528.881.419

88.15

190 Pengembangan industri kecil menengah (kukmperindag)

500.000.000

489.896.100

97.98

191 Pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis (kukmperindag)

600.000.000

528.881.419

88.15

192 Pengembangan industri kecil menengah (kukmperindag)

500.000.000

489.896.100

97.98

193 Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif (kukmperindag)

500.000.000

364.273.737

72.85

194 Pengembangan sentra- sentra industri potensial (kukmperindag)

400.000.000

382.880.650

95.72

5.259.066.000

4.911.321.109

93.39

100.00

TOTAL PER SASARAN

187 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif (setda) 188 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis (setda)


2.370.000.000

108.50

295.32

25

TOTAL PER SASARAN

100.00

TOTAL PER SASARAN

13

14

Berkembangnya koperasi

14.1

Persentase koperasi aktif

%

83.34

83.50

100.19

195 Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi (kukmperindag)

1.759.098.000

1.730.669.351

98.38

196 Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah (kukmperindag)

150.000.000

148.525.000

99.02

197 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (kukmperindag)

1.759.098.000

1.730.669.351

98.38

400.000.000

397.057.236

99.26

198 Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi (kukmperindag) RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR

15

Berkembangnya Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata

15.1


Orang

5480821 6061094


16

Meningkatnya kesempatan kerja

16.1

Tingkat pengangguran terbuka

16.2

Jumlah lowongan pekerjaan baru

16.3

Jumlah Wirausaha baru

100.19

TOTAL PER SASARAN

4.068.196.000

4.006.920.938

98.49

110.59

199 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (disbudpar)

14.835.517.456

3.069.911.898

20.69

110.59

TOTAL PER SASARAN

14.835.517.456

3.069.911.898

20.69

200 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (disnaker)

2.429.780.000

2.199.858.970

90.54

201 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi (disnaker)

405.721.250

356.742.090

87.93

202 Program Transmigrasi Regional (disnaker)

74.250.000

73.119.370

98.48

203 Program Peningkatan Kesempatan Kerja (disnaker)

1.267.570.000

1.152.531.974

90.92

204 Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi (kukmperindag)

465.902.000

463.792.510

99.55

205 Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (kukmperindag)

250.000.000

250.000.000

100.00

206 Pengembangan keserasian kebijakan pemuda (dispora)

700.000.000

510.735.600

72.96

207 Peningkatan peran serta pemuda (dispora)

5.896.750.000

3.866.528.968

65.57

208 Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda (dispora)

4.874.500.000

2.676.695.350

54.91

150.000.000

132.432.000

88.29

2.829.022.900

2.382.598.016

84.22

%

10.55

9.02

116.96

Lowongan Kerja

13821

20716

149.89

Orang

30124

42571

141.32

209 Pencegahan penyalah gunaan narkoba (dispora) 210 Program peningkatan kesempatan kerja (disnaker)

14

211 Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah (kukmperindag) 212 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) (dispertapa) RATA-RATA CAPAIAN DARI 3 INDIKATOR

136.06

TOTAL PER SASARAN

10.022.000.000

156.469.500

1.56

650.000.000

390.219.500

60.03

30.015.496.150

14.611.723.848

48.68

15

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KOTA BANDUNG PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam

rangka

mewujudkan

manajemen

pemerintahan

yang

efektif,

transparan,dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: MOCHAMAD RIDWAN KAMIL, ST, MUD

Jabatan

: WALIKOTA BANDUNG

Pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bandung, WALIKOTA

November 2015 BANDUNG,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL, ST, MUD

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN

: 2015

NO SASARAN STRATEGIS 1 2 1 Meningkatnya kualitas Infrastruktur Kota

1.

2.

3. 4.

2

3

4




INDIKATOR KINERJA 3 Rasio minimal Ruas Jalan dalam Kondisi Baik Persentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik Persentase minimal banjir terselesaikan Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi

5. Tingkat kualitas udara ambien titik pantau memenuhi baku mutu 6. Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota dengan kondisi baik 7. Persentase pelayanan sampah perkotaan 8. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah 9. Persentase SKPD dengan IKM "Baik" 10. Hasil evaluasi AKIP Kota

11. Nilai LPPD 5

6



12. Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) 13. Persentase Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) 14. Persentase balita bergizi buruk 15. Angka Kematian Ibu 16. Angka Kematian Bayi

SATUAN 4 %

TARGET 5 85

%

80

%

10

%

47

%

55

%

36.42

%

89

Opini

WDP

%

49.18

Kategori

A

Nilai

2.9758

Tahun

11.37

%

99.65

%

0.62


69.88


29.23

1 7

8 9

10

11

12

13

14

2 3 Meningkatnya 17. Indeks Pembangunan pemberdayaan perempuan Gender dan perlindungan anak 18. Prosentase Kelurahan Layak Anak Menurunnya angka 19. Angka kemiskinan kemiskinan menurun Meningkatnya kehidupan 20. Penurunan Jumlah harmoni intern dan antar Konflik SARA bernuansa umat beragama Agama Meningkatnya akses dan 21. Nilai Ekspor Kota kualitas usaha Bandung perdagangan dalam dan luar negeri Sasaran Berkembangnya 22. Jumlah perusahaan ekonomi kreatif untuk swasta yang mendukung tercapainya berkontribusi terhadap Bandung sebagai Kota pembangunan kota Kreatif Tahun 2015 setiap tahun Terciptanya iklim usaha 23. Nilai investasi berskala yang kondusif dan nasional (PMDN/PMA) kemudahan investasi Berkembangnya ekonomi 24. Persentase aktivasi sub kreatif untuk mendukung sektor ekonomi kreatif tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif Berkembangnya koperasi 25. Persentase koperasi aktif

15 Berkembangnya Kota 26. Jumlah kunjungan Bandung sebagai kota wisatawan tujuan wisata 16 Meningkatnya kesempatan 27. Tingkat pengangguran kerja terbuka 28. Jumlah lowongan pekerjaan baru 29. Jumlah Wirausaha baru

Bandung, WALIKOTA

4 %

5 73.95

%

30

%

24.22

Angka

0

Juta US$

606

Perusahan

200

Trilyun Rp.

4.059

%

25

%

83.34

Orang

5480821

%

10.55

Lowongan Kerja

13821

Orang

30124

November 2015 BANDUNG,


PROGRAM DAN ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA KOTA BANDUNG TAHUN 2015 SKPD Pengampu

Jumlah Jumlah Program Kegiatan

No

Sasaran

1


DISHUB, DBMP

8

2


BPLH, DISKAMTAM

5

16

3


Semua SKPD

95

437

4


Semua SKPD

5


6

RP

53 748.673.247.180 88.893.641.290

257.751.952.011

55

147

20.165.703.784

DISDIK

3

32

62.251.455.416


DINKES

4

8

78.489.625.889

7

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

BPPKB

4

12

1.854.500.000

8

Menurunnya angka kemiskinan

BKBPM

3

17

4.945.055.270

9

Meningkatnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama

SETDA

3

7

2.178.980.100

10

Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri

DISKOP UKM PERINDAG

1

3

2.370.000.000

11

Meningkatnya partisipasi pihak swasta dan atau pendonor terhadap pembangunan Kota Bandung

SETDA

8

12

5.259.066.000

12

Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi

BAPPEDA

2

8

1.697.424.650

13

Sasaran Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif Tahun 2015

SETDA

1

1

1.034.240.000

14

Berkembangnya koperasi

DISKOP UKM PERINDAG

4

12

4.068.196.000

15

Berkembangnya Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata

DISBUDPAR

1

7

14.835.517.456

16

Meningkatnya kesempatan kerja

DISDIK, DISNAKER, DISKOP UKM PERINDAG, DISPERTAPA, DISPORA

13

33

30.015.496.150

Bandung,

November 2015

WALIKOTA

BANDUNG,


Lampiran : PENGHARGAAN INTERNASIONAL, NASIONAL DAN REGIONAL PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 - 2016 NO

TAHUN

KETERANGAN

TINGKAT

1

2014

JAKARTA

NASIONAL

2

2014

BANDUNG

PROPINSI

3

2014

JAKARTA

4

2014

5

NAMA PENGHARGAAN

INSTANSI/LEMBAGA OMBUDSMAN

NASIONAL

STANDAR PELAYANAN PUBLIK KEPALA SEKOLAH BERPRESTASI TINGKAT SMP ADIUPAYA PURITAMA

JAKARTA

NASIONAL

MDG'S AWARD

MENKOKESRA

2014

JAKARTA

NASIONAL

RASKIN AWARD 2014

MENKOKESRA

6

2014

JAKARTA

INTERNASIONAL

PENGELOLAAN SAMPAH

7

2014

JAKARTA

NASIONAL

PRAMADHANA MADYA NUGRAHA

UNIV. KITAKYUSHU LABORATORIUM MATSUMOTO MENTERI KUKM

8

2015

JAKARTA

NASIONAL

OBSESSION AWARD (BEST REGIONAL ACHIEVER)

OBSESSION NEWS GROUP

GUBERNUR JABAR

KEMENPERA

9

2015

JAKARTA

NASIONAL

GOVERNMENT AWARD

SINDO WEEKLY

10

2015

JAKARTA

NASIONAL

PERPAMSI AWARD

11

2015

JAKARTA

NASIONAL

12

2015

JAKARTA

NASIONAL

MARKETEER OF THE YEAR 2015 MERIT AWARD OF EBLUSUKAN

PERPAMSI (MENPUPERA) MARKPLUS

13

2015

JAKARTA

NASIONAL

INDONESIA ATTRACTIVENESS AWARD (KOTA TERBAIK KATEGORI INFRASTRUKTUR, KOTA TERBAIK KATEGORI PARIWISATA, 4 BESAR KOTA DEGAN PENILAIAN KESELURUHAN TERBAIK)

TEMPO MEDIA GROUP

14

2015

JAKARTA

NASIONAL

KEPALA DAERAH INOVATIF 2015

MEDIA NUSANTARA CITRA (MNC)

15

2015

JAKARTA

NASIONAL

DIASPORA INDONESIA

16

2015

JAKARTA

NASIONAL

DIASPORA PUBLIC SERVICE OF EXCELLENCE AWARD 2015 PERINGKAT KE-3 INDEKS KOTA CERDAS INDONESIA

INDONESIA DIGITAL SOCIETY (IDSA)

KOMPAS, ITB & PGN

116

2014

JAKARTA

NASIONAL

PARAHITA EKA PRAYA TINGKAT MADYA

117

2014

JAKARTA

NASIONAL

118

2014

KUNINGAN

PROPINSI

SINDO WEEKLY GOVERNMENT AWARD 2014 JUARA UMUM MTQ JAWA BARAT KE-33

119

2014

JAKARTA

NASIONAL

120

2014

JAKARTA

NASIONAL

121

2014

JAKARTA

NASIONAL

122

2014

SURABAYA

NASIONAL

123

2014

JAKARTA

INTERNASIONAL

124

2014

BANDUNG

PROPINSI

125

2014

JAKARTA

126

2014

127

2014

Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI SINDO WEEKLY

PROPINSI JAWA BARAT

PENGHARGAAN PENGENDALIAN TEMBAKAU PENGHARGAAN K3 KATEGORI PEMBINA

Komnas Pengendalian Tembakau (Komnas PT)

BEST EFFORT PENGHARGAAN ADIPURA 2014 KATEGORI KOTA METROPOLITAN PENGHARGAAN PAKARTI MADYA III TINGKAT NASIONAL PENGHARGAAN GOVERNMENT AND PRIVATE PARTNERSHIP FOR PUBLIC SPACES PROVISION (EAROPH WORLD CONGRESS; MAYOR CAUCUS) PENGHARGAAN GUBERNUR JAWA BARAT SEBAGAI PEMENANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) KATEGORI BAIK KABUPATEN/KOTA SEJAWA BARAT.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

NASIONAL

WAHANA TATA NUGRAHA BIDANG ANGKUTAN DAN LALU LINTAS KATEGORI KOTA METROPOLITAN

MENTERI PERHUBUNGAN

BANDUNG

PROPINSI

GUBERNUR JABAR

BANDUNG

NASIONAL

RASKIN AWARD 2014 TINGKAT PROPINSI JAWA BARAT SINDO TRIJAYA AWARD 2014 KATEGORI KEPALA DAERAH INOVATIF

MENAKERTRANS

Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat 24th EAROPH World Congress bertajuk ‘Mayor Caucus: Challenges in the Government of Cities Today’

PROPINSI JAWA BARAT

Sindo Trijaya

128

2014

BANDUNG

PROPINSI

PENGHARGAAN DARI TNI AD KB-KES TERPADU KODAM III/SILIWANGI

KODAM III/ SILIWANGI

129

2014

BANDUNG

NASIONAL

MENTERI KOPERASI DAN UKM

130

2014

BANDUNG

NASIONAL

131

2014

BANDUNG

NASIONAL

132

2014

BANDUNG

NASIONAL

133

2014

BANDUNG

NASIONAL

134

2014

BANDUNG

PROPINSI

PENGHARGAAN PENGGERAK KOPERASI 2014 PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH DGN JUMLAH LAPORAN GRATIFIKASI TERBANYAK DAN 100 PERSEN TEPAT WAKTU 2014 PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) TERBAIK 2014. PENGHARGAAN RESIDENCE INDONESIA AWARD SEBAGAI INSPIRING PERSON 2014 PENGHARGAAN DARI RMOL PENGHARGAAN JAMINAN SOSIAL AWARD 2014

135

2015

BANDUNG

INTERNASIONAL

FOREIGN POLICY COMMUNITY OF INDONESIA

136

2015

BANDUNG

NASIONAL

PENGHARGAAN DARI FOREIGN POLICY COMMUNITY OF INDONESIA (FPCI) ANNUAL CONFERENCE 2015 DINILAI TELAH BERHASIL MENERAPKAN KEPEMIMPINAN YANG INOVATIF, JUGA ATAS VISINYA MEMBAWA INDONESIA KHUSUSNYA KOTA BANDUNG LEBIH DIKENAL DI MATA INTERNASIONAL PENGHARGAAN DARI FSOI ATAS PRESTASI SEBAGAI WAKIL WALI KOTA BANDUNG YANG TELAH BERHASIL MEMBUAT LINGKUNGAN KOTA BANDUNG MENJADI INDAH DAN TELAH SUKSES MENJADI TUAN RUMAH KONFERENSI ASIA AFRIKA KE 60

KPK

KPK

Majalah Residence Indonesia

KANTOR BERITA RMOL BPJS

FORUM SILATURAHMI ORMAS ISLAM

137

2015

BANDUNG

NASIONAL

140

2014

PALEMBANG

NASIONAL

PENGHARGAAN DARI FSOI ATAS PRESTASI SEBAGAI SEKDA KOTA BANDUNG YANG TELAH BERHASIL MEMBUAT LINGKUNGAN KOTA BANDUNG MENJADI INDAH DAN TELAH SUKSES MENJADI TUAN RUMAH KONFERENSI ASIA AFRIKA KE 60 PERSIB JUARA LIGA SUPER

147

2015

PROPINSI

BKD AWARD

148

2015

NASIONAL

SINDO AWARD WALIKOTA INOVATIF

149

2015

NASIONAL

PENGHARGAAN DIASPORA

150

2015

NASIONAL

151

2015

NASIONAL

PENGHARGAAN IKCI (INDEKS KOTA CERDAS INDONESA) PENGHARGAAN DARI KEMENPAN-RB

152

2015

NASIONAL

PENGHARGAAN ANUBHAWA SASANA

153

2015

NASIONAL

PENGHARGAAN K3

154

2015

NASIONAL

PENGHARGAAN ISNA (INDONESIA SMART NATION AWARD) 2015

155

2015

NASIONAL

156

2015

NASIONAL

PENGHARGAAN DARI IPRAS (INDONESIA PUBLIC RELATION AWARD AND SUMMIT) ADIPURA

157

2015

NASIONAL

158

2015

INTERNASIONAL

159

2015

INTERNASIONAL

160

2015

NASIONAL

PENGHARGAAN SEBAGAI KOTA HAM

161

2015

NASIONAL

PENGHARGAAN SEBAGAI KOTA SEHAT

162

2015

NASIONAL

ANUGERAH MEDIA HUMAS KATEGORI CINDERAMATA UTAMA

FORUM SILATURAHMI ORMAS ISLAM

PSSI

KNPI AWARDS KOTA LAYAK PEMUDA FINALIS SMART CITY (SPAIN) Kota Desain Dunia (City of Design)

UNESCO

163

2015

NASIONAL

ANUGERAH MEDIA HUMAS KATEGORI PROFIL LEMBAGA TERBAIK KE-2

164

2015

NASIONAL

Kota Langit Biru kategori Kota Metropolitan

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

165

2015

NASIONAL

166

2015

SURABAYA

NASIONAL

Satyalencana Kebaktian Sosial Juara Umum Ketiga Penerapan Undang-Undang KIP Terlengkap

Presiden RI (Gubernur Jabar) KOMINFO Award 2015 Provinsi Jawa Barat (Wakil Gubernur Jabar)

167

2015

SURABAYA

NASIONAL

Juara Kedua untuk Kategori Pengumuman Informasi Berkala Terlengkap

KOMINFO Award 2015 Provinsi Jawa Barat (Wakil Gubernur Jabar)

168

2015

JAKARTA

NASIONAL

WAHANA TATA NUGRAHA BIDANG ANGKUTAN DAN LALU LINTAS KATEGORI KOTA METROPOLITAN

PRESIDEN RI

169

2016

Mataram

NASIONAL

Anugrah Kebudayaan PWI Pusat

Menko Pembangunan dan Kebudayaan

170

2016

JAKARTA

NASIONAL

Jawa Pos Group Award 2016

CEO Jawa Pos

171

2016

BANDUNG

NASIONAL

Tata Kelola Pemerintahan Terbaik Nilai SAKIP A

Kementerian PAN - RB

172

2016

BANDUNG

NASIONAL

KNPI Jawa Barat

173

2016

BANDUNG

PROPINSI

174

2016

BANDUNG

PROPINSI

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Award 2016 PENGHARGAAN PENYALURAN DAN PEMBAYARAN HARGA TEBUS RASKIN TERBAIK TAHUN 2015 PENGHARGAAN DUKUNGAN APBD TERHADAP KELANCARAN PROGRAM RASKIN TERBAIK TAHUN 2015

Gubernur Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat

KATA PENGANTAR. Pemerintah Kota Bandung

Recommend Documents