Rencana Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2014 KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2014

KATA PENGANTAR

A

lhamdullilah, Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, berkat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2014.

Rencana Kinerja ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari Perencanaan stratejik dan di akhiri dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dokumen Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2014 ini, berisi gambaran mengenai sasaran beserta indicator sasaran dan rencana capaiannya, kemudian program dan kegiatan-kegiatan terkait yang akan dilaksanakan dalam tahun 2014.

i


Rencana kinerja ini merupakan bentuk komitmen organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi visi dan misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian kegiatan Satuan Polisi

Pamong

Praja

Kota

Bandung

selama

tahun

2014

sepenuhnya dapat merujuk pada dokumen Rencana Kinerja ini.

Bandung,

2014

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG

Drs.H.MEIVY ADHA KRISNAN, M.Si. Pembina Utama Muda Nip. 19620512 198503 1 019

ii


DAFTAR ISI

Hal BAB. I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

1

1.2 Landasan Hukum

4

1.3 Maksud dan Tujuan

6 7

1.4 Sistematika Penulisan BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

8

dan Capaian Re+nstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

23

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

27

Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

31

Masyarakat BAB. III TUJUAN, SASARAN, ROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

34

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

35

3.3 Program dan Kegiatan

38

BAB. IV PENUTUP

49

LAMPIRAN

iii


Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2014 (Program Wajib) Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2014 (Program Pilihan) Rumusan Rencana Program Kegiatan Tahun 2014 Dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014

iv


BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2014 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014 – 2018. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

1


RENJA

mempunyai

fungsi

penting

dalam

sistem

perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana,

program,

dan

penganggaran

tahunan,

RENJA

menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

(DPRD)

dengan

Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun; 2.

Menciptakan

kepastian

kebijakan,

karena

merupakan

komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi

yang

diformulasikan

melalui

forum

Musyawarah

2


Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang)

tahunan

dan

memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Bandung.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah,

Rencana

Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan

yang

strategis,

yaitu

menjembatani

antara

perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD

3


berfungsi

menjabarkan

rencana

strategis

kedalam

rencana

regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2

Landasan Hukum Dalam

penyusunan

RENJA,

sejumlah

peraturan

telah

digunakan sebagai dasar, yaitu : a) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286). b) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400). c)

Undang-Undang

No.

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional.

4


d) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437). e) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438). f)

Undang-Undang No. 15 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara.

g) Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. h) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124. i) Perarturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja j)

Peraturan pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja

k) Peraturan

Mentri

No.

54

Tahun

2011

tentang

Standar

Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

5


l) Peraturan Menteri/Menteri Dalam Negeri No. 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja m) Peraturan Walikota No. 412 tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung n) Peraturan Daerah No.6 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susuna Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

1.3

Maksud dan Tujuan Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Bandung ini adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

6


1.4

Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Bandung Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-Isu

Penting

Penyelenggaraan

Tugas

dan

Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan

Usulan

Program

dan

Kegiatan

Masyarakat BAB. III TUJUAN, SASARAN, ROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB. IV PENUTUP

7


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun

2008

tentang

Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2013 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2013

meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan

perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Pada tahun 2013, rencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung mencakup 3 (tiga) sasaran strategis berikut ini : 1) Meningkatnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum, dengan indikator kinerjanya adalah :

8


a. Terjalinnya penyelenggaraan pemeliharaan dan penegakan Perda b. Terbentuknya satuan keamanan lingkngan 2) Tumbuhnya

kesadaran

masyarakat

dalam

pemeliharaan

ketentraman dan ketertiban umum, dengan indikator kinerjanya adalah : a. Terciptanya peningkatan

wilayah kota yang lebih tentram

dan tertib. b. Bertambahnya masyarakat

peningkatan dalam

peraserta

memelihara

dan

dan

partisipasi

mewujudkan

ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. 3) Tegaknya

Peraturan

Daerah,

Peraturan

Walikota

dan

Keputusan Walikota, dengan indikator kinerjanya adalah: Pelanggar

Peraturan

daerah,

Peraturan

Walikota,

dan

Keputusan Walikota Bandung melalui tindakan Preventif dan Represif ( saksi hukum). Ketiga sasaran tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) program wajib dan 6 (enam) program pedukung . Pendanaan yang disediakan untuk pelaksanaan RENJA

seluruhnya

berdasarkan dari APBD Kota Bandung. Program dan kegiatankegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

9


1. Program Pemeliharaan Keamanan Ketentraman Ketertiban Masyarakat dan pencgahan tindakan kriminal 1.1. Kerjasama pengembangan kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI , PN serta Kejaksaan Indikator Kinerja Kegiatan Program/Kegiatan 1 Kerjasama pengembangan kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI serta Kejaksaan (TNI,POLRI,PN,KEJAKSAAN)

Keluaran 2 Terjalinnya kerjasama Operasionanal gabungan penyelenggaraan pemeliharaan dan penegakan ketentraman dan ketertiban di kota Bandung

Kegiatan

Target 2013

Target 2014

3 4 instansi

4 4 instansi

tersebut

dilaksanakan

dalam

Hasil 5 Tercapainya sinergitas kerjasama Operasional penyelenggaraan pemeliharaan TRANTIBUM di kota Bandung ( TNI,POLRI,KEJAKSAAN)

bersifat

rutin

kerangka

dan

koordinasi

Capaian Target

Lokasi

6

7

100%

wajib dengan

instansi penegak hukum seperti TNI, POLRI dan Kejaksaan. Pada tahun 2014, kerjasama ini dilakukan dengan

4

lembaga

yakni

TNI,

POLRI,

PN

dan

Kejaksaan. Untuk Tahun berjalan yaitu Tahun 2014 kerjasama ini akan tetap dilakukan dengan 4 lembaga yakni TNI, POLRI, PN dan Kejaksaan serta dinas-dinas terkait.

10

30 Kec


1.1. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Indikator Kinerja Kegiatan Program/Kegiatan

Keluaran

Target 2013

Target 2014 4

1

2

3

Memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan kondisi keamanan dan ketertiban di Wilayah Kota Bandung

Tersedianya laporan monitoring pemeliharaan kamtramtibmas di 30 wilayah kecamatan kota Bandung

12 dokumen

Capaian Target

5

6

7

100%

30 kec

Sebagai masukan dalam melaksanakan tugas pokok Satpol PP

-

Lokasi

Hasil

Pada Tahun 2013 Kegiatan ini bersifat rutin dan wajib untuk memonitor pemeliharaan kamtramtibmas di 30 kecamatan

di

Wilayah

Kota

Bandung,

sebagai

masukan bagi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Sedangkan pada Tahun 2014 kegiatan ini tidak ada lagi karena sudah tercakup

dalam

Monev

di

Bidang

Perlindungan

Masyarakat.

2. Program penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2.1. Kegiatan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Kegiatan ini

merupakan tugas pokok dan fungsi

dalam menciptakan situasi wilayah Kota terbebas dari

11


gangguan ketentraman dan Ketertiban, kegiatan ini di laksanakan dalam bentuk penjagaan, pencegahan, dan penegakan beberapa titik/simpul–simpul kota yang sering terjadi ancaman gangguan trantib, seperti pusat-pusat hiburan,

perekonomian

tempat/ruang

kota,

publik,

tempat pusat

tempat kegiatan

pemerintahan (kantor-kantor), pada tahun 2013 akan dilaksanakan di 30 wilayah Kecamatan, begitu juga untuk tahun 2014 tetap akan dilaksanankan di 30 wilayah kecamatan dalam 1 tahun.

Indikator Kinerja Kegiatan Program/Kegiata n 1 Kegiatan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban

Keluaran 2 Peningkata n kondusifitas ketentrama n dan ketertiban umum di wilayah kota bandung

Targe t 2013 3

Targe t 2014 4

100%

100%

Hasil 5 Ketentraman dan ketertiban umum di tempattempat penting, kegiatankegiatan penting , pengawalan pejabat/orang -orang penting selama 1 tahun

Capaia n Target 6 100%

Lokas i 7 30 kec

12


1.1. Kegiatan peningkatan Partisipasi Masyarakat Kegiatan tersebut berupa pembinaan dan evaluasi pelaksanaan

terhadap

masyarakat

dalam

unsur

Kewilayahan

implementasi

dan

pemeliharaan

ketentraman dan ketertiban umum serta perwujudan K-3 di wilayahnya kecamatan. Tahun 2013, kegiatan ini

ditargetkan

percontohan K-3 partisipasi dan

dilaksanakan

kepada

5

wilayah

dalam kerangka peran serta dan

masyarakat dalam menjaga ketentraman

ketertiban

dilaksanakan

lingkungan.

juga

petugas/masyarakat

Selain

itu,

pelatihan/pembekalan pemahaman

akan kepada

perda-perda

ketentraman ketertiban/ K3. Sama halnya pada tahun 2014.

13


Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota 3.1 Operasi Penegakan Perda dan Perwal Indikator Kinerja Kegiatan Program/Kegiata n

Keluaran

Targe t 2013

Targe t 2014

1

2

3

4

Pelaksanaan Operasi penertiban dan penegakan Perda/Perwal/kepwa l di Kawasan wilayah 7 titik dan Kawasan di luar 7 titik

Operasi penegakan perda dan perwal

Kegiatan

24 kali

tersebut

dilaksanakan

240 kali

Capaia n Target

Lokasi

5

6

7

Pelanggar perda/perwa l yang terjaring operasi penegakan dikenakan sanksi

merupakan

setiap

Hasil

tahunnya.

rutin Hal

ini

70% kawasa n 7 titik

dan

wajib

mengingat

pelanggaran terhadap Perda, Perwal, dan Kepwal masih terus

berlangsung.

penegakan

terus

Selain

dilakukan

itu

meskipun

setiap

operasi

tahunnya

para

pelanggar relatif tidak menunjukan kejeraan. Pada tahun 2014, melalui penegakan yang akan dilakukan meliputi 7 (tujuh) titik dan di luar 7 (tujuh) titik termasuk di dalamnya atas usulan beberapa kecamatan, yaitu: a) Penertiban bangunan liar, di RW.01 RW.03. RW.09. Kel Sukaasih kec. Bojongloa kaler.

14


b) Penertiban

/Pembongkaran

Bangunan

Liar

di

Bantaran sungai Cikapundung Kecamatan Cidadap c) Penertiban PKL di Jalan Setiabudi dan sekitar RS Salamun Kecamatan Cidadap. d) Penertiban/penataan Cihampelas

PKL

Kelurahan

di

Kawasan

Taman

Sari

Industri

Kecamatan

Bandung Wetan. e) Pembongkaran PKL dan Bangunan Liar di Jalan Cikutra Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler. f) Penertiban

bangunan

liar

di

RW.06

Kelurahan

Cisaranten Kidul Kecamatan Gede Bage. g) Penertiban dan pendataan PKL di Jalan Soekarno Hatta, Jalan AH. Nasution , Pasar Induk Gede Bage di Kecamatan Panyileukan. h) Penertiban Pedagang Kaki Lima di jalan Dr.Rum Kecamatan cicendo. i) Penertiban Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Jalan Astana Anyar Kecamatan Astana Anyar.

15


j) Penertiban Pedagang Kakilima Sepanjang Jalan di Bawah

Fly

over

Kiaracondong,

Kecamatan

Batununggal. Untuk tahun 2014 kegiatan ini tetap dilaksanakan pada 7 titik tersebut namun akan lebih fokus untuk 4 (empat) titik dan di luar 4 (empat) titik termasuk di dalamnya atas usulan beberapa kecamatan seperti : a) Penertiban bangunan liar :  kec. Bojongloa kaler sebanyak 2 unit  jl. Laswi batununggal  kiaracondong sebanyak 70 kios  Kec. Cibeunying kaler sebanyak 23 unit  Gede bage sebanyak 1 paket b) Penertiban PKL :  Kec. Bojongloa kaler  Kec. Cicendo  Astana anyar  Kec. Batununggal  Jl. Cibaduyut  Terminal leuwi panjang , bojongloa kidul  Gede bage

16


3.2

Pelaksanaan Yustisi Penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Walikota Indikator Kinerja Kegiatan Program/Kegiatan 1

Operasi Yustisi

Keluaran

Target 2013

Target 2014

2

3

4

Razia prostitusi dan PSK jalanan

1 tahun

8 kali

Razia Anjal ,Gepeng dan Razia kependudukan

Hasil

Capaian Target

Lokasi

5

6

7

100%

se-kota bandung

Terlaksananya penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum

Berupa Razia tempat-tempat Prostitusi / Operasi PSK jalanan , Anak Jalanan (Anjal), Gelandangan dan Pengemis

(Gepeng),

dan

Operasi

Kependudukan

di

Wilayah Kota Bandung. Pada tahun 2014 kegiatan ini tetap berlangsung dan di targetkan sebanyak 8 kali kegiatan. 3.3

Sosialisasi

/

Penyuluhan

Peraturan

Daerah

dan

Perwal Ketentraman Ketertiban.

17


Indikator Kinerja Kegiatan Program/Kegiata n 1 Sosialisasi perda dan perwal ketentraman ketrtiban

Keluaran 2 Terlaksanany a sosialisasi/ penyuluhan peraturan daerah dan peraturan walikota trantibum

Targe t 2013 3

Targe t 2014 4

300 orang

5 kali

Hasil 5 Pengetahua n masyarakat tentang perda, perwal dan kepwal kota bandung sebanyak 300 orang

Capaia n Target 6

100%

Lokasi 7 Kota bandun g

Kegiatan ini juga sifatnya rutin dan wajib dilaksanakan dalam

rangka

meningkatkan

pengetahuan

dan

pemahaman masyarakat khususnya terkait Perda dan Perwal

Ketentraman

ketertiban.

Pada

tahun

2013,

sosialisasi Perda tersebut diberikan kepada 300 orang tokoh dan warga masyarakat Kota Bandung, dan telah terealisasikan melebihi target yaitu sebanyak 315 orang. Sedangkan untuk tahun 2014 kegiatan sosialisasi Perda tersebut akan diberikan sebanyak 5 kali penyuluhan kepada tokoh dan warga masyarakat Kota Bandung.

18


Penyusunan

Renja

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

Kota

Bandung Tahun 2014, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut : a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; b. Tujuan yang dikehendaki; c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2014 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut : a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2013 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2014; b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Masalah –

masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

19


Evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung s.d. tahun 2013 dapat dilihat

dari berbagai

indikator sebagai berikut:dalam tabel 2.1. Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2013 di atas dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan dalam renstra terealisasi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tidak leluasa dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Dari tabel dapat kita lihat bahwa hampir semua program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2013 terealisasi 100%. Khusus untuk program peningkatan sumber daya manusia kami merasakan anggaran yang tersedia jauh dari ideal, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Bab IV Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian, persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yaitu: a. Pegawai Negeri Sipil; b. Berijasah sekurang – kurangnya SLTA dan atau serendah rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II/a);

20


c. Tinggi Badan sekurang – kurangnya 160 cm untuk laki – laki dan 155 cm untuk perempuan; d. Umur sekurang – kurangnya 21 tahun; e. Sehat jasmani dan rohani; f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja.

Sehubungan

dengan

hal

tersebut

di

atas,

maka

pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu maupun ketika berada di dalam kelompok bidangnya bisa ditingkatkan dan dikembangkan untuk dapat lebih proaktif dan secara kolektif bisa menentukan masa depan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja. Kapasitas ideal yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia antara lain mencakup lima aspek masing-masing : 1. Kapasitas untuk berkreasi atau berproduksi; 2. Pemerataan distribusi kompisisi personil sesuai kapasitas dan kualifikasinya; 3. Pemberian keleluasaan dan wewenang; 4. Kesempatan untuk berkembang (sustainable);

21


5. Kesadaran akan interdepensi. Lima

aspek

pengelolaan

Sumber

Daya

Manusia

sebagaimana disebutkan di atas dapat dianggap penting untuk dikembangkan, mengingat unsur dominan dalam manajemen yang berfungsi menggerakkan sumber daya yang ada serta dapat berperan dalam mengelola dan mendukung kinerja sebuah organisasi/kelembagaan, yaitu faktor manusia. Karena dengan memiliki dukungan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mumpuni tentu akan menjadi modal dasar potensial sebagai salah satu sumber daya yang sangat berpengaruh dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja sebagai sub ordinansi dari organisasi Pemerintah Kota

Bandung,

tentunya

tidak

bisa

menghindar,

apalagi

mengesampingkan peran penting dari variabel ini, terutama dalam pencapaian

target

Tujuan

dan

Sasaran

sebagaimana

yang

pemberdayaan

dan

ditetapkan dalam Renstra unit kerjanya. Untuk

dapat

mendukung

pengembangan Sumber Daya Manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja,

selain

didasarkan

diupayakan pada

melalui

kecakapan

rekruitmen

fisik

dan

yang mental,

selektif juga

22


mempertimbangkan

latar

belakang

pendidikan,

yang

pada

gilirannya nanti akan terus dikembangkan lebih lanjut melalui mekanisme

perkembangan

pegawai

pada

program

Diklat

Penjejangan maupun Diklat Fungsional. Sehingga ke depan diharapkan ada perhatian yang lebih pada program peningkatan sumber daya manusia Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Wilayah Kota Bandung yang begitu luasnya dimana terdiri dari 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan serta Sumber Daya Alam dan kondisi Demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan

menimbulkan

gangguan

Ketentraman

dan

Ketertiban. Unjuk rasa yang marak, Pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota di wilayah Kota Bandung juga tetap menjadi perhatian Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan

Ketenteraman

dan

Ketertiban

Umum

serta

Penegakan Peraturan Daerah di Kota Bandung, Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan profesional dalam

23


melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motivator. Perkembangan ekonomi mikro melalui tingkat penyebaran tempat usaha di Kota Bandung relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu indikator pertumbuhan ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha atau wajib pajak/wajib retribusi dalam mentaati kebijakan/regulasi yang

dikeluarkan

oleh

Pemerintah

Kota

Bandung

melalui

penetapan Peraturan Daerah dalam mendukung peningkatan iklim usaha. Disamping

dinas

teknis

yang

membidangi

fungsi

sosialisasi, pengawasan dan pelayanan masyarakat, masih tetap dibutuhkan instrumen pendukung dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. Instrumen dimaksud dibutuhkan karena berdasarkan data yang ada, jumlah tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Kota Bandung menunjukkan angka variatif dan senantiasa fluktuatif dari tahun ke

tahun.

Instrumen

pendukung

dimaksud

adalah

lebih

memberdayakan Satuan Polisi Pamong Praja, melalui usulan anggaran Pendidikan dan Latihan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

24


Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung : Faktor Internal : a. Masih minimnya kualitas dan kuantitas personil; (Staf yang telah mengikuti latihan dasar Satpol PP bagi staf maupun pejabat eselon masih sedikit, belum adanya tenaga teknis lainnya) b. Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana seperti gedung kantor; c. Masih perlunya penambahan Anggaran.

Faktor Eksternal : a. Masih

banyaknya

penyimpangan

Pelanggaran

Peraturan

Daerah; b. Meningkatnya Kriminalitas dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum; c. Sering terjadinya Unjuk rasa dan persengketaan;

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten dan Kota

25


disebutkan bahwa salah satu target jenis pelayanan dasar yang harus dicapai adalah Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di Kabupaten/Kota, di mana ditargetkan pada tahun 2015 harus mencapai persentase 80%. Jenis pelayanan dasar ini merupakan domainnya Satpol PP. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penyelesaian

Pelanggaran

K3

(ketertiban,

ketentraman

dan

keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yg kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional itu langkah kegiatan yang perlu diambil (dan ini tentunya harus diimbangi dengan penyediaan anggaran yang cukup) adalah: a. Melakukan pemantauan gangguan Trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum; b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satpol PP;

26


c. Penyebarluasan

informasi

dan

sistem

tanggap

pengaduan

masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan; d. Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi aparat Satpol PP; e. Mengadakan patrol dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah di kawasan perkotaan; f. Monitoring dan evaluasi.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD A. Masih rendahnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta mentaati perda dan perwal. a. Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap K3. Pelanggaran

pada

Penyelenggaraan

ketertiban,

kebersihan dan keindahan (Perda No. 11 Tahun 2005) b. Maraknya minimarket bermasalah di Kota Bandung, tidak sesuai dengan Penataan Pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern (Perda No. 2 Tahun 2009) c. Maraknya

peredaran

minuman

beralkohol

illegal.

Sebagaimana telah di atur dalam Perda yang berbunyi

27


Pelarangan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol (Perda No. 11 Tahun 2010) d. Maraknya

café/resto

illegal.

perda

yang

mengatur

Penyelenggaraan kepariwisataan (Perda no. 07 Tahun 2012) e. Semakin banyaknya reklame illegal. Perda yang mengatur Penyelenggaraan reklame (Perda no. 4 Tahun 2012) f. Meningkatnya jumlah PMKS di kota Bandung. Perda yang mengatur

Penyelenggaraan

dan

Penanganan

Kesejahteraan Sosial (Perda No.24 Tahun 2012) B. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan, kenyamanan serta perlindungan masyarakat itu sendiri. a. Potensi petugas Linmas yang kurang terlatih b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan kenyaman lingkungan

Menumbuh

kembangkan

kegiatan

ketentraman

dan

ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi, melalui :

28


a. Peningkatan

pelayanan

masyarakat,

dalam

rangka

mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering bebenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, disamping perlunya dibangun Citra Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pendukung POLRI yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa satu sebagai pelayan, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat. b. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk – bentuk pengawasan swakarsa sebagai pengemban fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing – masing. Bentuk – bentuk pengawasan swakarsa ini diharapkan

berperan

aktif

dalam

mengantisipasi

dan

menanggulangi setiap gejala yang timbul dalam masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal

penyebabnya

yang

bersifat

laten

potensial

pada

sumbernya melalui upaya – upaya yang mengutamakan tindakan – tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha

29


pencegahan atas timbulnya ancaman / gangguan keamanan dan

ketertiban

melalui

kegiatan

pengaturan

penjagaan,

pengawasan dan Patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib dan teratur. c. minimnya anggaran dan lemahnya koordinasi sehingga upaya penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan satuan Polisi Pamong Praja tidak maksimal dan memperoleh hasil yang diharapkan. Upaya dalam bentuk tindakan yang didasarkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang guna mencari serta menyimpulkan barang bukti atas dilanggar atau tidak ditaatinya peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dilaksanakan karena belum berjalan nya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bahwa dalam proses penyusunan rancangan awal RKPD, hasil

indentifikasi

permasalahan

menjadi

konsep

rumusan

program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dengan

30


menganalisa kebutuhan SKPD kemudian dipilah antara program dan kegiatan yang sifatnya wajib, prioritas dan rutin. Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyusun rancangan awal RKPD sudah sesuai dengan Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahkan dalam proses rancangan awal RKPD ada beberapa program yang belum dilaksanakan karena belum menjadi kebutuhan dan kondisi Satuan Polisi Pamong Praja.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada

tahun

2014,

melalui

penegakan

yang

akan

dilakukan meliputi 7 (tujuh) titik dan di luar 7 (tujuh) titik termasuk di dalamnya atas usulan beberapa kecamatan, yaitu: c) Penertiban bangunan liar :  kec. Bojongloa kaler sebanyak 2 unit  jl. Laswi Batununggal  kiaracondong sebanyak 70 kios  Kec. Cibeunying kaler sebanyak 23 unit

31


 Gede bage sebanyak 1 paket d) Penertiban PKL :  Kec. Bojongloa kaler  Kec. Cicendo  Astana anyar  Kec. Batununggal  Jl. Cibaduyut  Terminal leuwi panjang , bojongloa kidul  Gede bage e) Pembinaan anggota linmas di 30 kec sebanyak 120 orang f) Pembentukan satuan linmas di 30 kec sebanyak 60 orang g) Pengadaan pakaian / seragam linmas h) Sosialisasi / penyuluhan K3  Kec. Batununggal  Kec. rancasari

Dari beberapa usulan kecamatan tersebut telah termasuk dalam bagian program dan kegiatan yang ada di Satpol PP sehingga kemungkinan besar telah dapat di akomodir.

32


Beberapa

program

yang

terkait

program

usulan

dari

kecamatan yaitu : 1. Program penegakan perda dan perwal 2. Program peningkatan keamanan dan kenyaman lingkungan

33


BAB. III TUJUAN, SASARAN, ROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung mempunyai rencana stratejik yang berorientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun

mendatang

yaitu

untuk

tahun

2009-2013,

telah

mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana stratejik tersebut mencakup visi, misi,

tujuan,

sasaran,

serta

cara

pencapaian

tujuan

dan

sasarannya.

A. Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung merupakan unsur

perangkat

pendukung

daerah

utama

dan

Pemerintah

akan Kota

senantiasa Bandung

menjadi dalam

mewujudkan visi Kota Bandung sebagai kota Jasa yang Bermartabat. Oleh karenanya, Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah sebagai berikut :

34


“Terwujudnya masyarakat kota Bandung yang tentram, tertib, dan taat hukum”

B. Misi Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung merupakan implementasi dari visi yang memuat pernyataan tentang tujuan organisasi dalam bentuk produk dan pelayanan, nilainilai yang dianut, serta cita-cita di masa mendatang. Misi tersebut adalah :

“Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat”

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

A. Tujuan Tujuan ditetapkan dengan didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah memperhitungkan kelebihan / kekuatan dan kekurangan / kelemahan yang dimiliki. Tujuan

35


Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menggambarkan arah strategis dan memfokuskan arah semua program dan kegiatan. Tujuan tersebut adalah :

“Mantapnya ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi kondusif sebagai kota jasa yang Bermartabat”

B. Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan

sebelumnya.

Sasaran

yang

dikembangkan

mencakup konsep tujuan, ruang lingkup, arah, dan kepastian dari tujuan yang ingin di capai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tersebut adalah: 1) Meningkatnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum; 2) Tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum; 3) Tegaknya

Peraturan

Daerah,

Peraturan

Walikota,

dan

Keputusan Walikota.

36


C. Strategi Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Satuan

Polisi

Pamong

Praja

merumuskan

strategi

yang

merupakan rencana menyeluruh dan terpadu. Berikut strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2014-2018 : 1) Mengembangkan kemampuan satuan dan meningkatkan kerjasama

dengan

instansi

terkait

serta

stakeholders

lainnya. 2) Mendorong dan memfasilitasi adanya partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan

dan

pemeliharaan

ketentraman/ketertiban umum. 3) Meningkatkan

intensitas

penegakan

Peraturan

Daerah,

Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota.

D. Kebijakan Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program dan kegiatan organisasi agar fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Berikut ini kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2014-2018 :

37


1) Penyelenggaraan

ataupun

pemeliharaan

ketertiban

dan

ketentraman umum dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan atau dengan melibatkan instansi terkait. 2) Meningkatkan upaya yang mengarah kepada peningkatan kesadaran

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

dan

pemeliharaan ketentraman / ketertiban umum. 3) Memberikan peringatan, teguran keras sampai dengan pengenaan

sanksi

berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan yang dilanggar.

3.3

Program dan Kegiatan

A. Program Untuk mengoperasikan kebijakan-kebijakan tersebut perlu ditetapkan program, sasaran program, dan kegiatankegiatan nyata sehingga strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan. Berikut ini program dan sasaran program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2014 : 1) Program penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.

38


2) Program

pemberdayaan

masyarakat

untuk

menjaga

ketertiban dan keamanan. 3) Program penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan walikota. 4) Program

Peningkatan

Keamanan

Dan

Kenyamanan

Lingkungan 5) Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan 6) peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)

B. Kegiatan Indikatif Berikut ini kegiatan-kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2014: 1) Program

Pemeliharaan

tIndak Kriminal

Kantrantibmas

dan

Pencegahan

kegiatan-kegiatan indikatif dari program

tersebut adalah : 1.1

Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI, POLRI, dan Kejaksaan

2) Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan-kegiatan indikatif dari program dimaksud adalah :

39


2.1.

Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban umum

2.2.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat

3) Program Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota Kegiatan-kegiatan indikatif sebagai berikut :

3.1

Sosialisasi/

Penyuluhan

Peraturan Walikota

Peraturan

Daerah

dan

Ketentraman ketertiban.

3.2

Operasi Penertiban Perada dan Peraturan Walikota.

3.3

Pelaksanaan Yustisi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

3.4

Penertiban reklame illegal

4) Program

Peningkatan

Keamanan

Dan

Kenyamanan

Lingkungan 4.1

Penyiapan

tenaga

pengendali

keamanan

dan

kenyamanan lingkungan 4.2

Pengendalian keamanan lingkungan

4.3

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5) Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Untuk

Menjaga

Ketertiban Dan Keamanan 5.1

Pembentukan

satuan

keamanan

lingkungan

di

masyarakat

40


Rencana kinerja tahun 2014 merupakan penjabaran lebih lanjut

dari

Rencana

Stratejik

(Renstra)

tahun

2014-2018.

Dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra. Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2014 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2014, baik pada tingkat kegiatan maupun ditingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan acuan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi. Sedangkan target kinerja pada tingkat kegiatan ditujukan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas kegiatan.

A. Target Kinerja Pada tahun 2014, rencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung mencakup 4 (empat) sasaran strategis berikut ini : 1. Meningkatnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum, dengan indikator kinerjanya adalah : a. Cakupan Penegakan Perda 2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik

41


a. Indeks kepuasan masyarakat 3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi a. Nilai evaluasi akip b. Prosentase

Temuan

Pengelolaan

Anggaran

BPK/

Inspektorat yg ditindaklajuti c. Prosentase Tertib Administrasi Barang / asset daerah 4. Meningkatnya kenyamanan dan keamanan lingkungan a. Meningkatnya Cakupan Rasio Petugas linmas b. Jumlah Linmas Terlatih

Ketiga sasaran tersebut akan dicapai melalui 6 (enam) program wajib dan 6 (enam) program pedukung . Pendanaan yang disediakan untuk pelaksanaan RENJA

sebagian besar

berdasarkan dari APBD Kota Bandung. Program dan kegiatankegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindakan Kriminal 1.1. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan

42


Kegiatan

tersebut

dilaksanakan

dalam

bersifat

rutin

kerangka

dan

wajib

koordinasi

dengan

instansi penegak hukum seperti TNI, POLRI, PN dan Kejaksaan. Pada tahun 2014, kerjasama ini dilakukan dengan

4

lembaga

yakni

TNI,

POLRI,

PN

dan

Kejaksaan. Untuk Tahun berjalan yaitu Tahun 2014 kerjasama ini akan tetap dilakukan dengan 4 lembaga yakni TNI, POLRI, dan Kejaksaan serta dinas-dinas terkait.

2. Program penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2.1. Kegiatan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Kegiatan ini

merupakan tugas pokok dan fungsi

dalam menciptakan situasi wilayah Kota terbebas dari gangguan ketentraman dan Ketertiban, kegiatan ini di laksanakan dalam bentuk penjagaan, pencegahan, dan penegakan beberapa titik/simpul–simpul kota yang sering terjadi anacaman

gangguan trantib,

seperti pusat-pusat perekonomian kota, tempat tempat hiburan,

tempat/ruang

pemerintahan

publik,

(kantor-kantor),

pusat

pada

kegiatan

tahun

2013

43


dilaksanakan di 30 wilayah Kecamatan, begitu juga untuk tahun 2014 tetap akan dilaksanankan di 30 wilayah kecamatan dalam 1 tahun. 2.2. Kegiatan peningkatan Partisipasi Masyarakat Kegiatan tersebut berupa pembinaan dan evaluasi pelaksanaan masyarakat

terhadap dalam

unsur

Kewilayahan

implementasi

dan

pemeliharaan

ketentraman dan ketertiban umum serta perwujudan K-3 di wilayahnya kecamatan. Tahun 2013, kegiatan ini

ditargetkan

percontohan K-3 partisipasi

dilaksanakan

kepada

5

wilayah

dalam kerangka peran serta dan

masyarakat dalam menjaga ketentraman

dan ketertiban lingkungan. Selain itu, pada tahun 2014 akan dilaksanakan juga pelatihan/pembekalan kepada

petugas/masyarakat

pemahaman perda-

perda ketentraman ketertiban/ K3. Sama halnya pada tahun 2013.

3. Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota a. Operasi Penegakan Perda dan Perwal

44


Kegiatan

tersebut

dilaksanakan

merupakan

setiap

tahunnya.

rutin Hal

ini

dan

wajib

mengingat

pelanggaran terhadap Perda, Perwal, dan Kepwal masih terus

berlangsung.

penegakan

terus

Selain

dilakukan

itu

meskipun

setiap

operasi

tahunnya

para

pelanggar relatif tidak menunjukan kejeraan. Pada tahun 2014, melalui penegakan yang akan dilakukan meliputi 7 (tujuh) titik dan di luar 7 (tujuh) titik termasuk di dalamnya atas usulan beberapa kecamatan, yaitu: a) Penertiban bangunan liar :  kec. Bojongloa kaler sebanyak 2 unit  jl. Laswi batununggal  kiaracondong sebanyak 70 kios  Kec. Cibeunying kaler sebanyak 23 unit  Gede bage sebanyak 1 paket b) Penertiban PKL :  Kec. Bojongloa kaler  Kec. Cicendo  Astana anyar  Kec. Batununggal

45


 Jl. Cibaduyut  Terminal leuwi panjang , bojongloa kidul  Gede bage c) Pembinaan anggota linmas di 30 kec sebanyak 120 orang d) Pembentukan satuan linmas di 30 kec sebanyal 60 orang e) Pengadaan pakaian / seragam linmas f) Sosialisasi / penyuluhan K3  Kec. Batununggal  Kec. rancasari Untuk tahun 2014 kegiatan ini tetap dilaksanakan pada kawasan se-Kota Bandung termasuk di dalamnya atas usulan beberapa kecamatan.

b. Pelaksanaan Yustisi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota berupa Razia tempat-tempat Prostitusi /

Operasi

Gelandangan

PSK dan

jalanan

,

Pengemis

Anak

Jalanan

(Gepeng),

dan

(Anjal), Operasi

Kependudukan di Wilayah Kota Bandung.

46


c. Sosialisasi / Penyuluhan Peraturan Daerah dan Perda Nomor 11 tahun 2005 Kegiatan ini juga sifatnya rutin dan wajib

dilaksanakan

dalam

rangka

meningkatkan

pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya terkait Perda Nomor 11 tahun 2005 tentang Ketentraman, Ketertiban, Keindahan (K3). Pada tahun 2013, sosialisasi Perda tersebut diberikan kepada 300 orang tokoh dan warga masyarakat Kota Bandung,. Sedangkan untuk tahun 2014 kegiatan sosialisasi Perda tersebut akan diberikan sebanyak 5 kali penyuluhan kepada tokoh dan warga masyarakat Kota Bandung. d. Penertiban reklame illegal Pada tahun 2014 kegiatan penertiban yustisi akan dilaksanakan sebanyak 8 kali untuk memaksimalkan kinerja satpol pp kota bandung.

4. Program pendukung pada Renja 2014, meliputi 6 Program, seperti : 4.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 4.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

47


4.4.

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur. 4.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.6. Program

Dukungan

Kelancaran

Penyelenggaran

Pemilihan Umum (Rincian kegiatan dapat dilihat dari matrik usulan)

Rencana

kinerja

tersebut

merupakan

strategi

untuk

mewujudkan sasaran dan tujuan strategis dalam misi ke-2 Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 Pemerintah Kota Bandung.

48


BAB VI PENUTUP

Rencana Kinerja (renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

tahun

2014

adalah

rencana

tahunan

berbentuk

dokumen formal yang merupakan turunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah tersusun sebelumnya. Rencana strategis sebagaimana

diketahui

merupakan

rencana

umum

jangka

menengah yang harus diuraikan ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dokumen rencana kinerja ini memuat program, sasaran program,

dan

kegiatan-kegiatan

yang

akan

dicapai

dan

dilaksanakan dalam tahun 2014. Dengan tersusunnya dokumen rencana kinerja tersebut diharapkan menjadi acuan atau pedoman dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung selama tahun 2014 nanti. Rencana

kinerja

yang

dibuat

ini

diharapkan

mampu

memenuhi fungsinya sebagai sarana perencanaan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung di masa yang akan datang.

49

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2013 KOTA BANDUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG

NO

KODE

1 1.19 1

2 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)

3

4

Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya listrik, air, telepon, internet

1.19.1.19.02.01.07

URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuaangan

1.19.1.19.02.01.08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlaksananya jasa kebersihan kantor

1.19.1.19.02.01.09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.19.1.19.02.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

1.19.1.19.02.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1.19.1.19.02.01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemeliharaan tantribum dan penegakan perda/perwal/kepwal

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya surat kabar, majalah, dan bahan bacaan lainnya Tersedianya Makanan dan Minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Sebagai masukan untuk perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan trantibum dan penegakan perda/perwal/kepwal

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran

Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran

1.19.1.19.02.01 1.19.1.19.02.01.02

1.19.1.19.02.01.15 1.19.1.19.02.01.17 1.19.1.19.02.01.18

1.19.1.19.02.01.19

2

SKPD / URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD TAHUN 2014)

Tersedianya alat tulis kantor

1.19.1.19.02.02.03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Aparatur Satpol PP Pembangunan gedung kantor Terpenuhinya pembangunan gedung kantor

1.19.1.19.02.02.05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

1.19.1.19.02.02.10

pengadaan mebeulair

Tersedianya pengadaan mebeulair

1.19.1.19.02.02.12

Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

Tersedianya Perlengkapan Peralatan Kantor

1.19.1.19.02.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Sebagai penunjang kelancaran dinas/ operasional aparat satpol pp

1.19.1.19.02.02

REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2011 5

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN

TARGET RENJA SKPD TAHUN 2012

REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2012

REALISASI CAPAIAN POGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2013

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

1 tahun

100

0

0

0

0

0

0

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

1 tahun

100

0

0

0

0

0

0

1 paket

1 paket

100

1 paket

1 paket

100

1 paket

1 paket

100

1 paket

1 paket

100

1 paket

1 paket

100

1 paket

1 paket

100

1 paket

1 paket

100

1 paket

1 paket

100

1 paket

1 paket

100

1 paket

1 paket

100

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

1 tahun

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 unit

6 unit

100

0

0

0

0

0

0

0

0

1 tahun

1 tahun

100

0

0

0

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

1 tahun

100

TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TINGKAT (RENJA SKPD REALISASI (%) TAHUN 2013)

1 1.19.1.19.02.02.42

2 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.19.1.19.02.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.19.1.19.02.03.02 1.19.1.19.02.03.03

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian kerja lapangan

1.19.1.19.02.03.05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.19.1.19.02.05 3 1.19.1.19.02.05.01

1.19.1.19.02.05.02

1.19.1.19.02.05.03

3 Terlaksananya rehab sarana dan prasarana kantor Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin aparatur Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur satpol pp Tersedianya pakaian kerja lapangan

Tersedianya pakaian dinas khusus hari-hari tertentu (baju korpri) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya kapasitas/ kompetensi Aparatur aparatur satpol pp Pendidikan dan pelatihan formal

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Aparatur Satpol PP yang bersertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Aparatur Satpol PP mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya bimbingan teknis penanggulangan bencana bagi personil satpol pp,

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

1 paket

1 paket

100

1 paket

1 paket

100

1 paket

1 paket

100

260 stel

260 stel

100

1 paket

1 paket

100

440 stel

440 stel

100

1 paket

1 paket

100

430 stel

430 stel

100

3 aparatur

3 aparatur

100

1 tahun

1 tahun

100

40 orang

102 orang

255

100 orang

30 orang

83 orang

276

100 orang

250 orang

tdk terealisasi

0

365 orang

3 dokumen

3 dokumen

100

3 dokumen

3 dokumen

100

3 instansi, 200 orang

100

terlaksananya bimbingan teknis pengamanan dan pengawalan pejabat/orang-orang penting bagi aparatur satpol pp 1.19.1.19.02.05.04 1.19.1.19.02.06 4 1.19.1.19.02.06.01

Pembinaan kinerja aparatur

Tercapainya kinerja dan disiplin aparatur satpol pp Program Peningkatan Pengembangan Sistem Meningkatnya sistem administrasi dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pelaporan kinerja satpol pp Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dokumen perencanaan (renstra dan renja) dan laporan kinerja akhir tahun (LKPJ, LAKIP, LPPD)

1.19.1.19.02.15

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19.1.19.02.15.01

Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Terselenggaranya kesiapan anggota linmas dalam pengerahan dan pengamanan hari-hari besar nasional serta kesiagaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di masyarakat Meningkatnya kesiapan anggota linmas

5

1.19.1.19.02.15.05

1.19.1.19.02.15.06


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

181 orang Tersedianya potensi dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan melalui diklatsar linmas Terdatanya rawan kamtibmas, rawan bencana dan potensi linmas di kelurahan/kecamatan se kota bandung

1.19.1.19.02.16

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.19.1.19.02.16.03

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Sinergitas antara aparatur satpol pp dengan polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan TNI, POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan dalam kejaksaan pelaksanaan pemeliharaan trantibum

6

50 orang

181 kel/kec

Meningkatnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban di masyarakat kota bandung

3 instansi

3 instansi

100

3 instansi, 200 orang

1 1.19.1.19.02.16.05

7

1.19.1.19.02.19 1.19.1.19.02.19.01

8

1.19.1.19.02.23 1.19.1.19.02.23.01

1.19.1.19.02.23.02


Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum

Peningkatan partisipasi masyarakat

1.19.1.19.02.24

Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

1.19.1.19.02.24.01

Sosialisasi/penyuluhan peraturan daerah dan peraturan walikota ketentraman ketertiban

9

1.19.1.19.02.24.02

1.19.1.19.02.24.03

1.19.1.19.02.24.04 1.19.1.19.02.24.05

10

2

Operasi penertiban peraturan daerah dan peraturan walikota

Pelaksanaan yustisi penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota Operasi Pengawasan dan pengendalian perijinan (banprov) Kegiatan pengawasan dan pengendalian barang kena cukai ilegal

1.19.1.19.02.24.06

Penertiban reklame ilegal

1.19.1.19.02.25

Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum

3 Terlaksananya monitoring, evaluasi terwujudnya pelaporan kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal terlaksananya penyusunan laporan kegiatan bulanan terlaksananya penyusunan laporan kegiatan tahunan terlaksananya rapat koordinasi trantibum Tersedianya satuan keamanan lingkungan masyarakat Tersedianya potensi linmas dalam rangka pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat Meningkatkan Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kota bandung. Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kota bandung

Terlaksananya kegiatan partisipasi masyarakat terhadap K4 Tertib masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota Terlaksananya sosialisasi/ penyuluhan peraturan daerah dan peraturan walikota trantibum Terlaksananya operasi penertiban pedagang kaki lima, terlaksananya operasi penertiban bangunan, terlaksananya operasi perizinan tempat usaha, terlaksananya operasi penertiban minuman beralkohol, terlaksananya operasi penertiban anjal dan gepeng, terlaksananya kegiatan tim satgasus penataan dan pembinaan PKL

Terlaksananya pelaksanaan yustisi kependudukan (razia KTP) dan prostitusi (razia PSK) Terlaksananya Operasi Pengawasan dan pengendalian perijinan (banprov) Terlaksananya Kegiatan pengawasan dan pengendalian barang kena cukai ilegal Terlaksananya operasi penertiban reklame ilegal di kota bandung Tersedianya anggota Linmas dalam menjaga keamanan dalam pemilu

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

30 kecamatan

30 kecamatan

100

30 kecamatan

30 kecamatan

100

12 dokumen

12 dokumen

100

12 dokumen

12 dokumen

100

1 dokumen

1 dokumen

100

1 dokumen

1 dokumen

100

0

0

0

0

0

60 orang

60 orang

100

1 tahun, 200 orang

1 tahun

1 tahun

tidak ada

tidak ada

150 orang

150 orang

100

300 orang

1 tahun

1 tahun

100

8 kali

25 kali

7 kecamatan

1 tahun

100

100

1 tahun

100

1 tahun

1 tahun

100

312,5

1 tahun

1 tahun

100

0

0

0

0

30 kecamatan

30 kecamatan

100

0

0

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

1 tahun

1 1.19.1.19.02.25.02

1.19.1.19.02.25.04

2 Fasilitasi pelaksanaan kelancaran pemilu

3 Kesiagaan anggota linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pengamanan PILKADA oleh linmas tahun 2014

Fasilitasi penyelenggaraan pengamanan Tesedianya Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur pengamanan pemilihan umum gubernur dan jawa barat tahun 2012 (Banprov) wakil gubernur jawa barat tahun 2012 (Banprov)

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

2591 orang

2591 orang

0

0

11=(10/4)

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG P KOTA BANDUNG SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG NO

INDIKATOR

SPM/STANDAR NASIONAL

IKK

1

2

3

4

TARGET RENSTRA SKPD 2012

2013

2014

5

6

7

0,11458

1,89

2,09

32,3

1

Rasio jumlah aparat dengan jumlah Rasio jumlah aparat dengan jumlah penduduk penduduk

2

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

31,8

31,8

3

Cakupan patroli petugas Satpol PP

Cakupan patroli petugas Satpol PP

1,5

1,7

4

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

0,80%

0,98

0,94

I PAMONG PRAJA

STRA SKPD 2015 8

REALISASI CAPAIAN 2012 2013

PROYEKSI 2014

2015

9

10

11

12

0,11458

1,89

2,09

1,5

1,5

1,7

0,80%

0,98

0,94

31,8

CATATAN ANALISIS 13

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KOTA BANDUNG SKPD :SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG RANCANGAN AWAL RKPD NO

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

1

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyeiaan jasa administrasi keuaangan

3

1

Penyediaan jasa kebersihan kantor

SATPOLPP

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) 4 Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya listrik, air, telepon, internet

HASIL ANALISI KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN 5

SATPOLPP SATPOLPP


100%

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

2

3

PAGU INDIKATIF (Rp)

PROGRAM / KEGIATAN

6 7 4.038.419.178 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 121.022.798 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 176.150.000 Penyeiaan jasa administrasi keuaangan 10.187.020 Penyediaan jasa kebersihan kantor

LOKASI 8

SATPOLPP

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) 9 Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya listrik, air, telepon, internet

10

SATPOLPP SATPOLPP


100%

100.234.160 Penyediaan alat tulis kantor

SATPOLPP


100%

232.499.520 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

SATPOLPP

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

485.148.800 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

SATPOLPP


119.714.500 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 45.233.750 Penyediaan makanan dan minuman

SATPOLPP

19.000.000 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor

SATPOLPP


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

SATPOLPP


Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

SATPOLPP


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

SATPOLPP SATPOLPP


100% 100%

100%

100% 100%

409.696.630 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

SATPOLPP



Kota bandung dan Luar Kota Bandung


Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran

SATPOLPP


2.319.532.000 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran 4.250.595.500 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 63.565.000 Pembangunan gedung kantor

SATPOLPP

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Satpol PP Terpenuhinya pembangunan gedung kantor

1.464.205.100 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

SATPOLPP


100%



SATPOLPP


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor

SATPOLPP

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Satpol PP Terpenuhinya pembangunan gedung kantor

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

SATPOLPP


pengadaan mebeulair

SATPOLPP


113.991.900 pengadaan mebeulair

SATPOLPP


Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

SATPOLPP


486.508.550 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

SATPOLPP


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

SATPOLPP

SATPOLPP


SATPOLPP

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian kerja lapangan

SATPOLPP

Sebagai penunjang kelancaran dinas/ operasional aparat satpol pp Terlaksananya rehab sarana dan prasarana kantor Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin aparatur Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur satpol pp Tersedianya pakaian kerja lapangan

Sebagai penunjang kelancaran dinas/ operasional aparat satpol pp Terlaksananya rehab sarana dan prasarana kantor Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin aparatur Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur satpol pp Tersedianya pakaian kerja lapangan

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

SATPOLPP

SATPOLPP

SATPOLPP

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

TARGET CAPAIAN


Tersedianya pakaian dinas khusus hari-hari tertentu (baju korpri) Meningkatnya kapasitas/ kompetensi aparatur satpol pp Aparatur Satpol PP yang bersertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

100% 100%

100% 100% 100%

2.024.202.950 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 98.122.000 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

SATPOLPP

3.111.220.007 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

SATPOLPP

968.752.472 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.173.634.410 Pengadaan pakaian kerja lapangan

SATPOLPP

968.833.125 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

SATPOLPP SATPOLPP

Tersedianya pakaian dinas khusus hari-hari tertentu (baju korpri) Meningkatnya kapasitas/ kompetensi aparatur satpol pp


Aparatur Satpol PP yang bersertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

460.088.250 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 33.580.000 Pendidikan dan pelatihan formal 100%

100%

100%

100% 100%

100%

100% 100%

100% 100% 100%

100%

KEBUTUHAN DANA CATATAN PENTING (Rp) 11

12

1

2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

3 Kota bandung dan Luar Kota Bandung

4 Aparatur Satpol PP mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan


Terlaksananya bimbingan teknis penanggulangan bencana bagi personil satpol pp, terlaksananya bimbingan teknis pengamanan dan pengawalan pejabat/orang-orang penting bagi aparatur satpol pp

Pembinaan kinerja aparatur

4


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

SATPOLPP

Kota Bandung


Kota Bandung Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Bandung Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan

Terselenggaranya kesiapan anggota linmas dalam pengerahan dan pengamanan hari-hari besar nasional serta kesiagaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di masyarakat Meningkatnya kesiapan anggota linmas

Kota Bandung


6

Dokumen perencanaan (renstra dan renja) dan laporan kinerja akhir tahun (LKPJ, LAKIP, LPPD)

100%

Kota Bandung

Kota Bandung

3.049.050 Pembinaan kinerja aparatur

Kota Bandung Kota Bandung Kota Bandung

7

8

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum

Terlaksananya monitoring, evaluasi terwujudnya pelaporan kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal terlaksananya penyusunan laporan kegiatan bulanan terlaksananya penyusunan laporan kegiatan tahunan terlaksananya rapat koordinasi trantibum

Kota Bandung

Kota Bandung

Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kota bandung

Kota Bandung

Terlaksananya bimbingan teknis penanggulangan bencana bagi personil satpol pp,


100%

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

SATPOLPP

Kota Bandung


Kota Bandung Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

100%

Kota Bandung 1.009.259.925 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

100%

675.460.250 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan

Dokumen perencanaan (renstra dan renja) dan laporan kinerja akhir tahun (LKPJ, LAKIP, LPPD) Terselenggaranya kesiapan anggota linmas dalam pengerahan dan pengamanan hari-hari besar nasional serta kesiagaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di masyarakat Meningkatnya kesiapan anggota linmas

Kota Bandung

Pengendalian keamanan lingkungan 100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya sistem administrasi dan pelaporan kinerja satpol pp

- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 100%

Tercapainya kinerja dan disiplin aparatur satpol pp

10

Kota Bandung

Kota Bandung

100%

100%

100% Tersedianya potensi dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan melalui diklatsar linmas Terdatanya rawan kamtibmas, rawan bencana dan potensi linmas di kelurahan/kecamatan se kota bandung

100%

100%

Meningkatnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban di masyarakat kota bandung Sinergitas antara aparatur satpol pp dengan TNI, POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan dalam pelaksanaan pemeliharaan trantibum

100%

Kota Bandung

Tersedianya satuan keamanan lingkungan masyarakat Tersedianya potensi linmas dalam rangka pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat Meningkatkan Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kota bandung

Kota Bandung


- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kota Bandung Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

9 Aparatur Satpol PP mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan

terlaksananya bimbingan teknis pengamanan dan pengawalan pejabat/orang-orang penting bagi aparatur satpol pp

100%

Meningkatnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban di masyarakat kota bandung Sinergitas antara aparatur satpol pp dengan TNI, POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan dalam pelaksanaan pemeliharaan trantibum

251.686.400 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

8 Kota bandung dan Luar Kota Bandung

100%

100% Tersedianya potensi dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan melalui diklatsar linmas Terdatanya rawan kamtibmas, rawan bencana dan potensi linmas di kelurahan/kecamatan se kota bandung

6 7 171.772.800 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

100%

Meningkatnya sistem administrasi dan pelaporan kinerja satpol pp

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 5

Tercapainya kinerja dan disiplin aparatur satpol pp

5

333.799.675 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100%

Kota Bandung

100%

Kota Bandung

100%

Kota Bandung

100% 100% 100% 100% 100%

100%

- Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat 1.438.018.530 Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.087.767.980 Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum

Terlaksananya monitoring, evaluasi terwujudnya pelaporan kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal terlaksananya penyusunan laporan kegiatan bulanan terlaksananya penyusunan laporan kegiatan tahunan terlaksananya rapat koordinasi trantibum

Kota Bandung

Tersedianya satuan keamanan lingkungan masyarakat Tersedianya potensi linmas dalam rangka pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat Meningkatkan Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kota bandung

Kota Bandung


Kota Bandung

Kota Bandung

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

11

12

1

9

2 Peningkatan partisipasi masyarakat

3


Kota Bandung

Sosialisasi/penyuluhan peraturan daerah dan peraturan walikota ketentraman ketertiban

Kota Bandung

Operasi penertiban peraturan daerah dan peraturan walikota

Kota Bandung

Pelaksanaan yustisi penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota Operasi Pengawasan dan pengendalian perijinan (banprov) Kegiatan pengawasan dan pengendalian barang kena cukai ilegal

Kota Bandung

Terlaksananya pelaksanaan yustisi kependudukan (razia KTP) dan prostitusi (razia PSK) Terlaksananya Operasi Pengawasan dan pengendalian perijinan (banprov) Terlaksananya Kegiatan pengawasan dan pengendalian barang kena cukai ilegal

Kota Bandung

Terlaksananya operasi penertiban reklame ilegal di kota bandung Tersedianya anggota Linmas dalam menjaga keamanan dalam pemilu

Kota Bandung

Kesiagaan anggota linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pengamanan PILKADA oleh linmas tahun 2014

Kota Bandung Kota Bandung

Penertiban reklame ilegal

10

Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Fasilitasi pelaksanaan kelancaran pemilu

Fasilitasi penyelenggaraan pengamanan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur jawa barat tahun 2012 (Banprov)

4 Terlaksananya kegiatan partisipasi masyarakat terhadap K4 Tertib masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota Terlaksananya sosialisasi/ penyuluhan peraturan daerah dan peraturan walikota trantibum Terlaksananya operasi penertiban pedagang kaki lima, terlaksananya operasi penertiban bangunan, terlaksananya operasi perizinan tempat usaha, terlaksananya operasi penertiban minuman beralkohol, terlaksananya operasi penertiban anjal dan gepeng, terlaksananya kegiatan tim satgasus penataan dan pembinaan PKL

Kota Bandung

5 100%

6 7 350.250.550 Peningkatan partisipasi masyarakat 5.672.632.425 Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

100%

458.835.200 Sosialisasi/penyuluhan peraturan daerah dan peraturan walikota ketentraman ketertiban

8

Kota Bandung

Kota Bandung

3.550.940.370 Operasi penertiban peraturan daerah dan peraturan walikota

100%

100%

Kota Bandung

563.974.625 Pelaksanaan yustisi penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota 61.973.280 Operasi Pengawasan dan pengendalian perijinan (banprov) 93.566.550 Kegiatan pengawasan dan pengendalian barang kena cukai ilegal

100%

Kota Bandung

Terlaksananya pelaksanaan yustisi kependudukan (razia KTP) dan prostitusi (razia PSK) Terlaksananya Operasi Pengawasan dan pengendalian perijinan (banprov) Terlaksananya Kegiatan pengawasan dan pengendalian barang kena cukai ilegal

Kota Bandung

Terlaksananya operasi penertiban reklame ilegal di kota bandung Tersedianya anggota Linmas dalam menjaga keamanan dalam pemilu

Kota Bandung


Kota Bandung Kota Bandung

943.342.400 Penertiban reklame ilegal - Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Fasilitasi pelaksanaan kelancaran pemilu

100%

Tesedianya Fasilitasi penyelenggaraan pengamanan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur jawa barat tahun 2012 (Banprov)

Fasilitasi penyelenggaraan pengamanan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur jawa barat tahun 2012 (Banprov)

19.980.233.815

9 Terlaksananya kegiatan partisipasi masyarakat terhadap K4 Tertib masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota Terlaksananya sosialisasi/ penyuluhan peraturan daerah dan peraturan walikota trantibum Terlaksananya operasi penertiban pedagang kaki lima, terlaksananya operasi penertiban bangunan, terlaksananya operasi perizinan tempat usaha, terlaksananya operasi penertiban minuman beralkohol, terlaksananya operasi penertiban anjal dan gepeng, terlaksananya kegiatan tim satgasus penataan dan pembinaan PKL

Kota Bandung

Tesedianya Fasilitasi penyelenggaraan pengamanan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur jawa barat tahun 2012 (Banprov)

10 100%

100%

100%

100%

100%

100%

11

12

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2014 KOTA BANDUNG

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG NO

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

LOKASI

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

BESARAN/VOLUME

Catatan

1

2

3

4

5

6

1

2

3


SATPOL PP

Cakupan rasio petugas Linmas , Jumlah Linmas Terlatih

1/120 orang

Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

SATPOL PP

Tercapainya kesiapan anggota linmas

181 kel/kec

Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

SATPOL PP

Tersedianya potensi dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan melalui diklatsar linmas

100 Org/10 kel

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

SATPOL PP

Terdatanya rawan kamtibmas, rawan bencana dan potensi linmas di kelurahan/kecamatan se kota bandung

181 Org/kel

Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

SATPOL PP

Jumlah Linmas terlatih

Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

SATPOL PP

Tersedianya potensi linmas dalam rangka pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat


SATPOL PP

jumlah operasi gabungan

120 org

120 orang

200 kali

NO


LOKASI


BESARAN/VOLUME

Catatan

1

2

3

4

5

6

4

5

6

Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan

SATPOL PP

Sinergitas antara aparatur satpol pp dengan TNI, POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan dalam pelaksanaan pemeliharaan trantibum

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

SATPOL PP

tingkat pemahaman masyarakat terhadap pekat

60%

Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

SATPOL PP

Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan/Penggunaan Minuman Keras dan narkoba

6 kali

Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi

SATPOL PP

Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostutusi

6 kali

Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian

SATPOL PP

Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian

6 kali

Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum

SATPOL PP

cakupan penanganan gangguan trantibum

100%

Kegiatan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum

SATPOL PP


Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat

SATPOL PP

Terlaksananya kegiatan partisipasi masyarakat terhadap K3


SATPOL PP

cakupan penegakan perda

4 instansi/200 Org/Thn

110 Kali

12.016 orang

70%

NO


LOKASI


BESARAN/VOLUME

Catatan

1

2

3

4

5

6

Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Ketentra

7

SATPOL PP

Terlaksananya sosialisasi/ penyuluhan peraturan daerah dan peraturan walikota trantibum

Kegiatan Operasi Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

SATPOL PP

Terlaksananya operasi penertiban pedagang kaki lima, terlaksananya operasi penertiban bangunan, terlaksananya operasi perizinan tempat usaha, terlaksananya operasi penertiban minuman beralkohol, terlaksananya operasi penertiban anjal dan gepeng, terlaksananya kegiatan tim satgasus penataan dan pembinaan PKL

Kegiatan Pelaksanaan Yustisi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

SATPOL PP

Terlaksananya pelaksanaan yustisi kependudukan (razia KTP) dan prostitusi (razia PSK)

Kegiatan Penertiban Reklame ilegal

SATPOL PP

Terlaksananya operasi penertiban reklame ilegal di kota bandung

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

SATPOL PP

cakupan pelayanan adm perkantoran

100%

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

SATPOL PP

Tersedianya listrik, air, telepon, internet

100%

Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

SATPOL PP

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

5 kali

240 kali

8 kali

1000 titik

1 tahun

NO


LOKASI


BESARAN/VOLUME

Catatan

1

2

3

4

5

6

8

9

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

SATPOL PP

Terlaksananya jasa pelayanan kebersihan kantor

1 tahun

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

SATPOL PP

Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja

1 tahun

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

SATPOL PP


1 tahun

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

SATPOL PP


1 tahun

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

SATPOL PP

Tersedianya surat kabar, majalah, dan bahan bacaan lainnya

1 tahun

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

SATPOL PP

Tersedianya Makanan dan Minuman

1 tahun

Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

SATPOL PP

tercapainya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 tahun

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkan

SATPOL PP

tersedianya jasa teknis perkantoran

1 tahun/100 org

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

SATPOL PP

cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

SATPOL PP


1 tahun

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

SATPOL PP


1 tahun


SATPOL PP

jumlah pelanggaran PNS

100%

0%

NO


LOKASI


BESARAN/VOLUME

Catatan

1

2

3

4

5

6

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

SATPOL PP

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

300 stel

Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

SATPOL PP

Tersedianya pakaian kerja lapangan

475 stel

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

SATPOL PP

Tersedianya pakaian dinas khusus hari-hari tertentu (baju korpri)

450 stel

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD

SATPOL PP

persentase sda yg mmiliki kompetensi sesuai bidangnya

50%

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

SATPOL PP

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi Aparatur Satpol PP

200 org

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

SATPOL PP

Tercapainya sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi aparatur Satpol PP

300 org

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

SATPOL PP


140 org

Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

SATPOL PP

Tercapainya pembinaan kinerja dan disiplin aparatur satpol pp

365 org

10

NO


LOKASI


BESARAN/VOLUME

Catatan

1

2

3

4

5

6

Program Peningkatan 11 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

12

SATPOL PP

tingkat kewajaran laporan keuangan skpd, penilaian lakip skpd oleh inspektorat

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

SATPOL PP

Tersusunnya dokumen pelaporan LAKIP, LPPD, LKPJ.

1 dokumen

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

SATPOL PP

Tersusunnya laporan KEUANGAN SEMESTERAN

1 dokumen


SATPOL PP

jml linmas siaga dlm pam pilkada

2591 orang

SATPOL PP


2591 Org / 30 Kec

Fasilitasi pelaksanaan kelancaran pemilu

CC

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG PRSKIRSSN MAJU RENCANA TAHUN 2015

RENCANA TAHUN 2014 NO

KODE

1

2

1.19

1



LOKASI

3

4

5

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali 1.19.1.19.02. Keamanan dan Kenyamanan 01.15.01 Lingkungan 1.19.1.19.02. Kegiatan Pembangunan Pos Jaga/Ronda 01.15.02

Cakupan petugas Linmas , Jumlah Linmas Terlatih

Kegiatan Pelatihan Pengendalian 1.19.1.19.02. Keamanan dan Kenyamanan 01.15.03 Lingkungan

Tersedianya potensi dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan melalui diklatsar linmas Terdatanya rawan kamtibmas, rawan bencana dan potensi linmas di kelurahan/kecamatan se kota bandung

1.19.15

1.19.19

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

K

RP

6

7

SUMBER DANA

8

CATATAN PENTING

9

TARGET CAPAIAN KINERJA


K

RP

10

11

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.1.19.02. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan 01.15.06 Pelaporan

2



1/120 orang

12.704.875.000

APBD

1/550 orang

12.704.875.000

12.401.200.000

APBD

181 kel/kec

12.101.200.000

n/a

APBD

7 kec

300.000.000


SATPOLPP

181 kel/kec

terdsedianya sarana dan prasarana pos jaga/ronda

SATPOLPP

n/a

SATPOLPP

100 Org/10 kel

206.875.000

APBD

100 Org/10 kel

206.875.000

SATPOLPP

181 Org/kel

96.800.000

APBD

181 Org/kel

96.800.000

SATPOLPP

120 org

103.427.500

APBD


di hapuskan th 2015

-

Rp0

1

2

3

4

5

6

5

K

RP

6

7

8

9 di hapuskan th 2015

K

RP

10

11


SATPOLPP

120 orang

103.427.500

APBD


SATPOLPP

200 kali

750.000.000

APBD

220 kali

897.000.000

Sinergitas antara aparatur satpol pp Kegiatan Kerjasama Pengembangan 1.19.1.19.02. dengan TNI, POLRI, Kejaksaan dan Kemampuan Aparat Polisi Pamong 01.16.03 Pengadilan dalam pelaksanaan Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan pemeliharaan trantibum

SATPOLPP


750.000.000

APBD


750.000.000


tertib administrasi dan pelaporan kegiatan satpol pp

SATPOLPP

1 tahun

n/a

APBD

1 tahun

147.000.000



60%

569.400.000

APBD

65%

690.000.000

Kegiatan Penyuluhan Pencegahan 1.19.1.19.02. Peredaran/Penggunaan Minuman 01.20.01 Keras dan Narkoba


SATPOLPP

6 kali

189.800.000

APBD

10 kali

230.000.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan 01.20.02 Berkembangnya Praktek Prostitusi


SATPOLPP

6 kali

189.800.000

APBD

10 kali

230.000.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan 01.20.06 Praktek Perjudian


SATPOLPP

6 kali

189.800.000

APBD

10 kali

230.000.000


SATPOLPP

100%

7.738.820.000

APBD

100%

2.738.820.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Pemeliharaan Ketentraman 01.23.01 dan Ketertiban Umum


SATPOLPP

110 Kali

1.423.700.000

APBD

110 Kali

1.423.700.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Peningkatan Partisipasi 01.23.02 Masyarakat


SATPOLPP

12.016 orang

6.315.120.000

APBD

30 kec

1.315.120.000


SATPOLPP

70%

14.259.000.000

APBD

75%


SATPOLPP

5 kali

263.400.000

APBD

5 kali

1.19.1.19.02.1 Pembentukan satuan keamanan 9.01 lingkungan di masyarakat

3

4

1.19.16

1.19.20

1.19.23

1.19.24





Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan 1.19.1.19.02. Peraturan Daerah dan Peraturan 01.24.01 Walikota Ketentra

-

Rp0

13.677.700.000

263.400.000

1

2

3

5

K

RP

6

7

8

9

K

RP

10

11

11.116.750.000

Kegiatan Pelaksanaan Yustisi 1.19.1.19.02. Penegakan Peraturan Daerah dan 01.24.03 Peraturan Walikota

Terlaksananya operasi penertiban pedagang kaki lima, terlaksananya operasi penertiban bangunan, terlaksananya operasi perizinan tempat usaha, terlaksananya operasi penertiban minuman beralkohol, terlaksananya operasi penertiban anjal dan gepeng, terlaksananya kegiatan tim satgasus penataan dan pembinaan PKL Terlaksananya pelaksanaan yustisi kependudukan (razia KTP) dan prostitusi (razia PSK)

1.19.1.19.02. Kegiatan Penertiban Reklame ilegal 01.24.06


SATPOLPP

1000 titik

2.581.300.000

APBD

1000 titik

2.000.000.000


SATPOLPP

100%

5.046.080.000

APBD

100%

6.019.030.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, 01.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik


SATPOLPP

100%

150.000.000

APBD

100%

150.000.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan 01.01.03 dan Perlengkapan Kantor


SATPOLPP

1 tahun

426.700.000

APBD

1 tahun

426.700.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan 01.01.04 Pemeliharaan Kesehatan PNS

Tersedianya jasa jaminan kesehatan bagi aparatur

SATPOLPP

1 tahun

0

APBD

1 tahun

529.200.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan 01.01.08 Kantor


SATPOLPP

1 tahun

75.000.000

APBD

1 tahun

175.000.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan 01.01.09 Peralatan Kerja


SATPOLPP

1 tahun

50.000.000

APBD

1 tahun

75.000.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 01.01.10


SATPOLPP

1 tahun

60.000.000

APBD

1 tahun

60.000.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan 01.01.11 dan Penggandaan


SATPOLPP

1 tahun

50.000.000

APBD

1 tahun

50.000.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan 01.01.15 dan Peraturan Perundang-Undangan


SATPOLPP

1 tahun

50.000.000

APBD

1 tahun

50.000.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Penyediaan Makanan dan 01.01.17 Minuman


SATPOLPP

1 tahun

50.000.000

APBD

1 tahun

50.000.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan 01.01.18 Konsultasi ke Luar Daerah


SATPOLPP

1 tahun

155.000.000

APBD

1 tahun

473.750.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Operasi Penertiban Peraturan 01.24.02 Daerah dan Peraturan Walikota

7

4

01


SATPOLPP

240 kali

SATPOLPP

8 kali

11.116.750.000

APBD

240 kali

297.550.000

APBD

10 kali

297.550.000

1

2

3

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga 1.19.1.19.02. Pendukung Administrasi 01.01.19 Perkantoran/Teknis Perkan

8

9

10

4

5

K

RP

6

7

8

9

K

RP

10

11


SATPOLPP

1 tahun/100 org

3.979.380.000

APBD

1 tahun/100 org


SATPOLPP

100%

3.415.567.500

APBD

100%

1.19.1.19.02. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 01.02.03

Sebagai penunjang kelancaran kinerja dinas satpol pp

SATPOLPP

n/a

0

APBD

1 tahun

7.568.415.750

1.19.1.19.02. Kegiatan Pengadaan Kendaraan 01.02.05 Dinas/Operasional


SATPOLPP

1 tahun

1.000.000.000

APBD

1 tahun

0

1.19.1.19.02. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan 01.02.12 Peralatan Aparatur

Tersedianya perlengkapan peralatan aparatur

SATPOLPP

n/a

0

APBD

1 tahun

150.000.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala 01.02.24 Kendaraan Dinas/Operasional


SATPOLPP

1 tahun

2.415.567.500

APBD

1 tahun

2.766.817.500

1.19.1.19.02. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala 01.02.30 Peralatan Komunikasi

Sebagai penunjang kelancaran informasi dinas satpol pp

SATPOLPP

1 tahun

0

APBD

1 tahun

38.000.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala 01.02.31 Website


SATPOLPP

1 tahun

0

APBD

1 tahun

12.000.000

1.19.1.19.02. Dekorasi Ruang Kantor 01.02.52

Sebagai penunjang sarana dan prasarana dinas satpol pp

SATPOLPP

1 tahun

0

APBD

1 tahun

924.464.500


SATPOLPP

0%

1.048.400.000

APBD

0%

1.19.1.19.02. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 01.03.02 Beserta Perlengkapannya


SATPOLPP

300 stel

196.050.000

APBD

330 stel

231.000.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja 01.03.03 Lapangan


SATPOLPP

475 stel

602.350.000

APBD

475 stel

645.000.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus 01.03.05 Hari-Hari Tertentu

Tersedianya pakaian dinas khusus harihari tertentu (baju korpri)

SATPOLPP

450 stel

250.000.000

APBD

450 stel

250.000.000


SATPOLPP

50%

1.768.520.000

APBD

55%

SATPOLPP

200 org

401.000.000

APBD

200 org

401.000.000

SATPOLPP

300 org

290.750.000

APBD

300 orang

290.750.000

SATPOLPP

140 org

411.300.000

APBD

140 orang

411.300.000

02

03

05




1.19.1.19.02. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 01.05.01 Formal 1.19.1.19.02. Kegiatan Sosialisasi Peraturan 01.05.02 Perundang-Undangan

Kegiatan Bimbingan Teknis 1.19.1.19.02. Implementasi Peraturan Perundang01.05.03 Undangan

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi Aparatur Satpol PP Tercapainya sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi aparatur Satpol PP Terlaksananya bimbingan teknis penanggulangan bencana bagi personil satpol pp, terlaksananya bimbingan teknis pengamanan dan pengawalan pejabat/orang-orang penting bagi aparatur satpol pp

3.979.380.000

11.459.697.750

1.126.000.000

1.768.520.000

1

11

12

2

3

4

5

K

RP

6

7

8

9

K

RP

10

11

1.19.1.19.02. Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur 01.05.04


SATPOLPP

365 org

665.470.000

APBD

.365 org

665.470.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian 1.19.1.19.02. Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 01.06.01 SKPD


SATPOLPP

CC

179.200.000

APBD

CC

542.753.000


SATPOLPP

1 dokumen

122.100.000

APBD

3 dokumen

205.000.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Penyusunan Pelaporan 01.06.02 Keuangan Semesteran


SATPOLPP

1 dokumen

57.100.000

APBD

1 dokumen

72.650.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Penyusunan Pelaporan 01.06.04 Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya laporan KEUANGAN akhir tahun

SATPOLPP

1 dokumen

0

APBD

1 dokumen

69.803.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Penyusunan Profil Dinas 01.06.05

Tersusunnya profil dinas satpol pp

SATPOLPP

1 paket

0

APBD

1 paket

1.19.1.19.02. Kegiatan Penyusunan Rencana 01.06.x1 Strategis dan Rencana Kerja SKPD

Tersusunnya dokumen perencanaan Renja

SATPOLPP

1 dokumen

0

APBD

1 dokumen

Program Dukungan Kelancaran 1.19.1.19.02. Penyelenggaraan Pemilihan Umum 25


SATPOLPP

2591 orang

2.745.695.000

APBD

Rp0


SATPOLPP

2591 Org / 30 Kec

2.745.695.000

APBD

Rp0

06

Fasilitasi pelaksanaan kelancaran 1.19.1.19.02. pemilu 25,02

121.300.000

74.000.000

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2013 KOTA BANDUNG

NO

KODE

1



TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD TAHUN 2014)

2

3

4

1.19.1.19.02.15

Program Peningkatan Keamanan Terselenggaranya kesiapan dan Kenyamanan Lingkungan anggota linmas dalam pengerahan dan pengamanan hari-hari besar nasional serta kesiagaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di masyarakat

1.19.1.19.02.15.01

Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan

5

1.19.1.19.02.15.05

1.19.1.19.02.15.06


1.19.1.19.02.19

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

7 1.19.1.19.02.19.01

Meningkatnya kesiapan anggota linmas Tersedianya potensi dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan melalui diklatsar linmas Terdatanya rawan kamtibmas, rawan bencana dan potensi linmas di kelurahan/kecamatan se kota bandung Tersedianya satuan keamanan lingkungan masyarakat Tersedianya potensi linmas dalam rangka pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN EGIATAN TAHUN 2012

REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2011 5

TARGET RENJA SKPD TAHUN 2012

REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2012

TINGKAT REALISASI (%)

6

7

8=(7/6)

TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2013)

9

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN REALISASI CAPAIAN POGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2013

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2014 KOTA BANDUNG

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG NO


LOKASI


BESARAN/VOLUME

Catatan

1

2

3

4

5

6

1

2

3


SATPOL PP

Cakupan rasio petugas Linmas , Jumlah Linmas Terlatih

1/120 orang

Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

SATPOL PP


181 kel/kec

Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

SATPOL PP


100 Org/10 kel

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

SATPOL PP


181 Org/kel


SATPOL PP


Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

SATPOL PP



SATPOL PP


120 org

120 orang

200 kali

NO


LOKASI


BESARAN/VOLUME

Catatan

1

2

3

4

5

6

4

5

6

Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan

SATPOL PP

Sinergitas antara aparatur satpol pp dengan TNI, POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan dalam pelaksanaan pemeliharaan trantibum


SATPOL PP


60%

Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

SATPOL PP


6 kali

Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi

SATPOL PP


6 kali

Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian

SATPOL PP


6 kali


SATPOL PP


100%

Kegiatan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum

SATPOL PP


Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat

SATPOL PP



SATPOL PP



110 Kali

12.016 orang

70%

NO


LOKASI


BESARAN/VOLUME

Catatan

1

2

3

4

5

6

Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Ketentra

7

SATPOL PP


Kegiatan Operasi Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

SATPOL PP

Terlaksananya operasi penertiban pedagang kaki lima, terlaksananya operasi penertiban bangunan, terlaksananya operasi perizinan tempat usaha, terlaksananya operasi penertiban minuman beralkohol, terlaksananya operasi penertiban anjal dan gepeng, terlaksananya kegiatan tim satgasus penataan dan pembinaan PKL

Kegiatan Pelaksanaan Yustisi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

SATPOL PP

Terlaksananya pelaksanaan yustisi kependudukan (razia KTP) dan prostitusi (razia PSK)

Kegiatan Penertiban Reklame ilegal

SATPOL PP



SATPOL PP


100%

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

SATPOL PP


100%

Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

SATPOL PP


5 kali

240 kali

8 kali

1000 titik

1 tahun

NO


LOKASI


BESARAN/VOLUME

Catatan

1

2

3

4

5

6

8

9

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

SATPOL PP


1 tahun

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

SATPOL PP


1 tahun

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

SATPOL PP


1 tahun

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

SATPOL PP


1 tahun

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

SATPOL PP


1 tahun

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

SATPOL PP


1 tahun

Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

SATPOL PP


1 tahun

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkan

SATPOL PP


1 tahun/100 org


SATPOL PP


Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

SATPOL PP


1 tahun

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

SATPOL PP


1 tahun


SATPOL PP


100%

0%

NO


LOKASI


BESARAN/VOLUME

Catatan

1

2

3

4

5

6

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

SATPOL PP


300 stel

Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

SATPOL PP


475 stel

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

SATPOL PP

Tersedianya pakaian dinas khusus hari-hari tertentu (baju korpri)

450 stel


SATPOL PP


50%

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

SATPOL PP

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi Aparatur Satpol PP

200 org

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

SATPOL PP

Tercapainya sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi aparatur Satpol PP

300 org

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

SATPOL PP


140 org

Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

SATPOL PP


365 org

10

NO


LOKASI


BESARAN/VOLUME

Catatan

1

2

3

4

5

6

Program Peningkatan 11 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

12

SATPOL PP


Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

SATPOL PP


1 dokumen


SATPOL PP


1 dokumen


SATPOL PP


2591 orang

SATPOL PP


2591 Org / 30 Kec


CC

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG PRSKIRSSN MAJU RENCANA TAHUN 2015

RENCANA TAHUN 2014 NO

KODE

1

2

1.19

1



LOKASI

3

4

5

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali 1.19.1.19.02. Keamanan dan Kenyamanan 01.15.01 Lingkungan 1.19.1.19.02. Kegiatan Pembangunan Pos Jaga/Ronda 01.15.02

Cakupan petugas Linmas , Jumlah Linmas Terlatih

Kegiatan Pelatihan Pengendalian 1.19.1.19.02. Keamanan dan Kenyamanan 01.15.03 Lingkungan

Tersedianya potensi dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan melalui diklatsar linmas Terdatanya rawan kamtibmas, rawan bencana dan potensi linmas di kelurahan/kecamatan se kota bandung

1.19.15

1.19.19


K

RP

6

7

SUMBER DANA

8

CATATAN PENTING

9



K

RP

10

11

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI


2



1/120 orang

12.704.875.000

APBD

1/550 orang

12.704.875.000

12.401.200.000

APBD

181 kel/kec

12.101.200.000

n/a

APBD

7 kec

300.000.000


SATPOLPP

181 kel/kec

terdsedianya sarana dan prasarana pos jaga/ronda

SATPOLPP

n/a

SATPOLPP

100 Org/10 kel

206.875.000

APBD

100 Org/10 kel

206.875.000

SATPOLPP

181 Org/kel

96.800.000

APBD

181 Org/kel

96.800.000

SATPOLPP

120 org

103.427.500

APBD


di hapuskan th 2015

-

Rp0

1

2

3

4

5

6

5

K

RP

6

7

8

9 di hapuskan th 2015

K

RP

10

11


SATPOLPP

120 orang

103.427.500

APBD


SATPOLPP

200 kali

750.000.000

APBD

220 kali

897.000.000

Sinergitas antara aparatur satpol pp Kegiatan Kerjasama Pengembangan 1.19.1.19.02. dengan TNI, POLRI, Kejaksaan dan Kemampuan Aparat Polisi Pamong 01.16.03 Pengadilan dalam pelaksanaan Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan pemeliharaan trantibum

SATPOLPP


750.000.000

APBD


750.000.000


tertib administrasi dan pelaporan kegiatan satpol pp

SATPOLPP

1 tahun

n/a

APBD

1 tahun

147.000.000



60%

569.400.000

APBD

65%

690.000.000

Kegiatan Penyuluhan Pencegahan 1.19.1.19.02. Peredaran/Penggunaan Minuman 01.20.01 Keras dan Narkoba


SATPOLPP

6 kali

189.800.000

APBD

10 kali

230.000.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan 01.20.02 Berkembangnya Praktek Prostitusi


SATPOLPP

6 kali

189.800.000

APBD

10 kali

230.000.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan 01.20.06 Praktek Perjudian


SATPOLPP

6 kali

189.800.000

APBD

10 kali

230.000.000


SATPOLPP

100%

7.738.820.000

APBD

100%

2.738.820.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Pemeliharaan Ketentraman 01.23.01 dan Ketertiban Umum


SATPOLPP

110 Kali

1.423.700.000

APBD

110 Kali

1.423.700.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Peningkatan Partisipasi 01.23.02 Masyarakat


SATPOLPP

12.016 orang

6.315.120.000

APBD

30 kec

1.315.120.000


SATPOLPP

70%

14.259.000.000

APBD

75%


SATPOLPP

5 kali

263.400.000

APBD

5 kali

1.19.1.19.02.1 Pembentukan satuan keamanan 9.01 lingkungan di masyarakat

3

4

1.19.16

1.19.20

1.19.23

1.19.24





Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan 1.19.1.19.02. Peraturan Daerah dan Peraturan 01.24.01 Walikota Ketentra

-

Rp0

13.677.700.000

263.400.000

1

2

3

5

K

RP

6

7

8

9

K

RP

10

11

11.116.750.000

Kegiatan Pelaksanaan Yustisi 1.19.1.19.02. Penegakan Peraturan Daerah dan 01.24.03 Peraturan Walikota

Terlaksananya operasi penertiban pedagang kaki lima, terlaksananya operasi penertiban bangunan, terlaksananya operasi perizinan tempat usaha, terlaksananya operasi penertiban minuman beralkohol, terlaksananya operasi penertiban anjal dan gepeng, terlaksananya kegiatan tim satgasus penataan dan pembinaan PKL Terlaksananya pelaksanaan yustisi kependudukan (razia KTP) dan prostitusi (razia PSK)

1.19.1.19.02. Kegiatan Penertiban Reklame ilegal 01.24.06


SATPOLPP

1000 titik

2.581.300.000

APBD

1000 titik

2.000.000.000


SATPOLPP

100%

5.046.080.000

APBD

100%

6.019.030.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, 01.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik


SATPOLPP

100%

150.000.000

APBD

100%

150.000.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan 01.01.03 dan Perlengkapan Kantor


SATPOLPP

1 tahun

426.700.000

APBD

1 tahun

426.700.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan 01.01.04 Pemeliharaan Kesehatan PNS

Tersedianya jasa jaminan kesehatan bagi aparatur

SATPOLPP

1 tahun

0

APBD

1 tahun

529.200.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan 01.01.08 Kantor


SATPOLPP

1 tahun

75.000.000

APBD

1 tahun

175.000.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan 01.01.09 Peralatan Kerja


SATPOLPP

1 tahun

50.000.000

APBD

1 tahun

75.000.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 01.01.10


SATPOLPP

1 tahun

60.000.000

APBD

1 tahun

60.000.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan 01.01.11 dan Penggandaan


SATPOLPP

1 tahun

50.000.000

APBD

1 tahun

50.000.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan 01.01.15 dan Peraturan Perundang-Undangan


SATPOLPP

1 tahun

50.000.000

APBD

1 tahun

50.000.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Penyediaan Makanan dan 01.01.17 Minuman


SATPOLPP

1 tahun

50.000.000

APBD

1 tahun

50.000.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan 01.01.18 Konsultasi ke Luar Daerah


SATPOLPP

1 tahun

155.000.000

APBD

1 tahun

473.750.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Operasi Penertiban Peraturan 01.24.02 Daerah dan Peraturan Walikota

7

4

01


SATPOLPP

240 kali

SATPOLPP

8 kali

11.116.750.000

APBD

240 kali

297.550.000

APBD

10 kali

297.550.000

1

2

3

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga 1.19.1.19.02. Pendukung Administrasi 01.01.19 Perkantoran/Teknis Perkan

8

9

10

4

5

K

RP

6

7

8

9

K

RP

10

11


SATPOLPP

1 tahun/100 org

3.979.380.000

APBD

1 tahun/100 org


SATPOLPP

100%

3.415.567.500

APBD

100%

1.19.1.19.02. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 01.02.03

Sebagai penunjang kelancaran kinerja dinas satpol pp

SATPOLPP

n/a

0

APBD

1 tahun

7.568.415.750

1.19.1.19.02. Kegiatan Pengadaan Kendaraan 01.02.05 Dinas/Operasional


SATPOLPP

1 tahun

1.000.000.000

APBD

1 tahun

0

1.19.1.19.02. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan 01.02.12 Peralatan Aparatur

Tersedianya perlengkapan peralatan aparatur

SATPOLPP

n/a

0

APBD

1 tahun

150.000.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala 01.02.24 Kendaraan Dinas/Operasional


SATPOLPP

1 tahun

2.415.567.500

APBD

1 tahun

2.766.817.500

1.19.1.19.02. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala 01.02.30 Peralatan Komunikasi


SATPOLPP

1 tahun

0

APBD

1 tahun

38.000.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala 01.02.31 Website


SATPOLPP

1 tahun

0

APBD

1 tahun

12.000.000

1.19.1.19.02. Dekorasi Ruang Kantor 01.02.52

Sebagai penunjang sarana dan prasarana dinas satpol pp

SATPOLPP

1 tahun

0

APBD

1 tahun

924.464.500


SATPOLPP

0%

1.048.400.000

APBD

0%

1.19.1.19.02. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 01.03.02 Beserta Perlengkapannya


SATPOLPP

300 stel

196.050.000

APBD

330 stel

231.000.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja 01.03.03 Lapangan


SATPOLPP

475 stel

602.350.000

APBD

475 stel

645.000.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus 01.03.05 Hari-Hari Tertentu

Tersedianya pakaian dinas khusus harihari tertentu (baju korpri)

SATPOLPP

450 stel

250.000.000

APBD

450 stel

250.000.000


SATPOLPP

50%

1.768.520.000

APBD

55%

SATPOLPP

200 org

401.000.000

APBD

200 org

401.000.000

SATPOLPP

300 org

290.750.000

APBD

300 orang

290.750.000

SATPOLPP

140 org

411.300.000

APBD

140 orang

411.300.000

02

03

05




1.19.1.19.02. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 01.05.01 Formal 1.19.1.19.02. Kegiatan Sosialisasi Peraturan 01.05.02 Perundang-Undangan

Kegiatan Bimbingan Teknis 1.19.1.19.02. Implementasi Peraturan Perundang01.05.03 Undangan

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi Aparatur Satpol PP Tercapainya sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi aparatur Satpol PP Terlaksananya bimbingan teknis penanggulangan bencana bagi personil satpol pp, terlaksananya bimbingan teknis pengamanan dan pengawalan pejabat/orang-orang penting bagi aparatur satpol pp

3.979.380.000

11.459.697.750

1.126.000.000

1.768.520.000

1

11

12

2

3

4

5

K

RP

6

7

8

9

K

RP

10

11

1.19.1.19.02. Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur 01.05.04


SATPOLPP

365 org

665.470.000

APBD

.365 org

665.470.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian 1.19.1.19.02. Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 01.06.01 SKPD


SATPOLPP

CC

179.200.000

APBD

CC

542.753.000


SATPOLPP

1 dokumen

122.100.000

APBD

3 dokumen

205.000.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Penyusunan Pelaporan 01.06.02 Keuangan Semesteran


SATPOLPP

1 dokumen

57.100.000

APBD

1 dokumen

72.650.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Penyusunan Pelaporan 01.06.04 Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya laporan KEUANGAN akhir tahun

SATPOLPP

1 dokumen

0

APBD

1 dokumen

69.803.000

1.19.1.19.02. Kegiatan Penyusunan Profil Dinas 01.06.05

Tersusunnya profil dinas satpol pp

SATPOLPP

1 paket

0

APBD

1 paket

1.19.1.19.02. Kegiatan Penyusunan Rencana 01.06.x1 Strategis dan Rencana Kerja SKPD

Tersusunnya dokumen perencanaan Renja

SATPOLPP

1 dokumen

0

APBD

1 dokumen

Program Dukungan Kelancaran 1.19.1.19.02. Penyelenggaraan Pemilihan Umum 25


SATPOLPP

2591 orang

2.745.695.000

APBD

Rp0


SATPOLPP

2591 Org / 30 Kec

2.745.695.000

APBD

Rp0

06

Fasilitasi pelaksanaan kelancaran 1.19.1.19.02. pemilu 25,02

121.300.000

74.000.000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM WAJIB SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2014 RENCANA KINERJA 2014 N O

TUJUAN

1

2

1 Mantapnya ketenteraman dan ketertiban kota yang mengarah kepada kondisi kondusif sebagai kota yang unggul, nyaman dan sejahtera

SASARAN

3

INDIKATOR SASARAN

KODE REKENNG

4

5

Meningkatnya Cakupan Penegakan kondusifitas perda ketentraman dan ketertiban di masyarakat kota bandung

PROGRAM DAN KEGIATAN

6

INDIKATOR KINERJA

7

DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN

CTT PENTING LOKASI

TARGET

PAGU

9

8

15

1.19.1.19.02.16

Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat 1 jumlah operasi gabungan dan pencegahan tindak kriminal

n/a

SATPOL PP

200 kali

750.000.000

APBD

1.19.1.19.02.16.03

Sinergitas antara aparatur Kerjasama penyelenggaraan satpol pp dengan TNI, POLRI, pemeliharaan dan penegakan a Kejaksaan dan Pengadilan perda/perwal di Kota Bandung dalam pelaksanaan (TNI,POLRI,KEJAKSAAN) pemeliharaan trantibum


SATPOL PP


750.000.000

APBD

1.19.1.19.02.23

Program Penegakan 2 Ketentraman dan Ketertiban Umum

n/a

SATPOL PP

100%

7.738.820.000

APBD

1.19.1.19.02.23.01

Peningkatan kondusifitas Pemeliharaan ketentraman dan ketentraman dan ketertiban a ketertiban umum umum di wilayah kota bandung

110 kali

SATPOL PP

110 kali

1.423.700.000

APBD

1.19.1.19.02.23.02

b

Peningkatan partisipasi masyarakat

360 orang

SATPOL PP

360 orang

6.315.120.000

APBD

1.19.1.19.02.24

3

Penegakan Perda, Perwal dan cakupan penegakan perda Kepwal

n/a

SATPOL PP

70%

14.259.000.000

APBD

1.19.1.19.02.24.01

Sosialisasi/penyuluhan peraturan daerah dan a peraturan walikota ketentraman ketertiban

5 kali

SATPOL PP

5 kali

263.400.000

APBD

240 kali

SATPOL PP

240 kali

11.116.750.000

APBD

1.19.1.19.02.24.02



Terlaksananya sosialisasi/ penyuluhan peraturan daerah dan peraturan walikota trantibum Terlaksananya operasi penertiban pedagang kaki lima, terlaksananya operasi penertiban bangunan, Operasi penertiban peraturan terlaksananya operasi perizinan b daerah dan peraturan walikota tempat usaha, terlaksananya operasi penertiban minuman beralkohol, terlaksananya operasi penertiban anjal dan gepeng, terlaksananya kegiatan

KET

SUMBER DANA

RENCANA KINERJA 2014 N O

TUJUAN

1

2

SASARAN

3

INDIKATOR SASARAN

KODE REKENNG

4

5 1.19.1.19.02.24.03

2 Terwujudnya ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat

Meningkatnya keamanan dan kenyaman lingkungan


6

INDIKATOR KINERJA

7

Pelaksanaan yustisi penegakan Terlaksananya pelaksanaan c peraturan daerah dan yustisi kependudukan (razia peraturan walikota KTP) dan prostitusi (razia PSK)


CTT PENTING LOKASI

TARGET

PAGU

9

8 8 kali

SATPOL PP

8 kali

1000 titik

SATPOL PP

1000 titik

15 297.550.000

APBD

2.581.300.000

APBD

1.19.1.19.02.24.06

e Penertiban reklame ilegal


1.19.20

Program Peningkatan 4 Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)


n/a

SATPOL PP

60%

569.400.000

APBD

1.19.1.19.02.01.20.01

Kegiatan Penyuluhan Pencegahan a Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba


n/a

SATPOL PP

5 kali

189.800.000

APBD

1.19.1.19.02.01.20.02

Kegiatan Penyuluhan b Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi


n/a

SATPOL PP

5 kali

189.800.000

APBD

1.19.1.19.02.01.20.06

c

n/a

SATPOL PP

5 kali

189.800.000

APBD

44

SATPOL PP

45

12.601.437.500

APBD

181 kel/kec

SATPOL PP

181 kel/kec

12.401.200.000

APBD

60 Orang

SATPOL PP

60 Orang

103.437.500

APBD

181 Org/kel

SATPOL PP

181 Org/kel

96.800.000

APBD

n/a

SATPOL PP

120 orang

206.875.000

APBD

120 orang

SATPOL PP

120 orang

206.875.000

APBD

Jumlah linmas terlatih 1.19.1.19.02.15

1.19.1.19.02.15.01

Kegiatan Penyuluhan Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian Pencegahan Praktek Perjudian

Program Peningkatan 5 Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Penyiapan tenaga pengendali a keamanan dan kenyamanan lingkungan

Jumlah Linmas per 10.000 Pendududk Tercapainya kesiapan anggota linmas

1.19.1.19.02.15.05

b



1.19.1.19.02.15.06

Monitoring, Evaluasi dan c Pelaporan


1.19.1.19.02.19

1.19.1.19.02.19.01

Pemberdayaan Masyarakat 6 untuk Menjaga Ketertiban dan Jumlah linmas terlatih Keamanan Tersedianya potensi linmas Pembentukan satuan dalam rangka pembentukan keamanan lingkungan di satuan keamanan lingkungan di masyarakat masyarakat

KET

SUMBER DANA

36.125.532.500

RENCANA KINERJA 2014 N O

TUJUAN

1

2

SASARAN

3

INDIKATOR SASARAN

KODE REKENNG

4

5


6

INDIKATOR KINERJA

7


8

CTT PENTING LOKASI

TARGET

PAGU

9

KET

SUMBER DANA

15

Bandung, Oktober 2014 Plt.KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG

Drs. H. MEIVY ADHA KRISNAN,M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19620512 198503 1 019

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM PENDUKUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2014

KODE


1

2

1.19.1.19.02.01.17

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman

1.19.1.19.02.01.18


1.19 1.19.1.19.02.01 1.19.1.19.02.01.02 1.19.1.19.02.01.03 1.19.1.19.02.01.08 1.19.1.19.02.01.09 1.19.1.19.02.01.10 1.19.1.19.02.01.11 1.19.1.19.02.01.15

1.19.1.19.02.03

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.19.1.19.02.03.02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.19.1.19.02.03.03

Pengadaan pakaian kerja lapangan

1.19.1.19.02.01.19 1.19.1.19.02.02 1.19.1.19.02.02.05 1.19.1.19.02.02.24

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN DATA KEGIATAN (OUTPUT) CAPAIAN 3

4

TARGET KINERJA PROGRAN DAN KERANGKA TAHUN 2014 LOKASI

TARGET

PAGU

SUMBER DANA

14.203.462.500 cakupan pelayanan adm perkantoran Tersedianya listrik, air, telepon, internet

100%

SATPOL PP

100%

100%

SATPOL PP

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya jasa pelayanan kebersihan kantor Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya surat kabar, majalah, dan bahan bacaan lainnya Tersedianya Makanan dan Minuman tercapainya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tersedianya teknis perkantoran

100% 100%

cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya kendaraan dinas/operasional Sebagai penunjang kelancaran dinas/ operasional aparat satpol pp jumlah pelanggaran PNS Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian kerja lapangan

5.046.080.000

APBD

1 tahun

150.000.000

APBD

100% 100%

SATPOL PP SATPOL PP SATPOL PP SATPOL PP SATPOL PP

1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

426.700.000 75.000.000 50.000.000 60.000.000 50.000.000

APBD APBD APBD APBD APBD

100%

SATPOL PP

1 tahun

50.000.000

APBD

100%

SATPOL PP

1 tahun

50.000.000

APBD

100%

SATPOL PP

1 tahun

155.000.000

APBD

100%

SATPOL PP

185 orang

3.979.380.000

APBD

100%

SATPOL PP

100%

3.415.567.500

APBD

100%

SATPOL PP

1 Tahun

1.000.000.000

APBD

100%

SATPOL PP

1 Tahun

2.415.567.500

APBD

1.048.400.000

APBD

SATPOL PP n/a

SATPOL PP

300 Stel

196.050.000

APBD

n/a

SATPOL PP

475 stel

602.350.000

APBD

KET

KODE 1 1.19.1.19.02.03.05 1.19.1.19.02.05 1.19.1.19.02.05.01 1.19.1.19.02.05.02

1.19.1.19.02.05.03

1.19.1.19.02.05.04 1.19.1.19.02.06 1.19.1.19.02.06.01

PROGRAM DAN KEGIATAN 2


Tersedianya pakaian dinas khusus hari-hari tertentu (baju korpri) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya persentase sda yg mmiliki kompetensi sesuai Aparatur bidangnya Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi Pendidikan dan pelatihan formal Aparatur Satpol PP Tercapainya sosialisasi peraturan perundang-undangan Sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi aparatur Satpol PP Terlaksananya bimbingan teknis penanggulangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- bencana bagi personil satpol pp, terlaksananya bimbingan teknis pengamanan dan pengawalan undangan pejabat/orang-orang penting bagi aparatur satpol pp Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Pembinaan kinerja aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tercapainya pembinaan kinerja dan disiplin aparatur satpol pp tingkat kewajaran laporan keuangan skpd, penilaian lakip skpd oleh inspektorat Tersusunnya dokumen perencanaan Renja Tersusunnya laporan KEUANGAN SEMESTERAN

1.19.1.19.02.01.06.02


1.19.1.19.02.25



1.19.1.19.02.25.02



JUMLAH

TARGET KINERJA PROGRAN DAN KERANGKA TAHUN 2014

4

LOKASI

TARGET

n/a

SATPOL PP

450 Buah

n/a

SATPOL PP

n/a

SATPOL PP

n/a

PAGU

SUMBER DANA

250.000.000

APBD

1.768.520.000

APBD

200 Org

401.000.000

APBD

SATPOL PP

300 Org

290.750.000

APBD

n/a

SATPOL PP

140 orang

411.300.000

APBD

n/a

SATPOL PP

365 org

665.470.000

APBD

100%

SATPOL PP

100%

179.200.000

APBD

100%

SATPOL PP

1 Dokumen

122.100.000

APBD

100%

SATPOL PP

1 Dokumen

57.100.000

APBD

KOTA BANDUNG

2591 orang

2.745.695.000

APBD

KOTA BANDUNG

2591 Org / 30 Kec

2.745.695.000

APBD

100%

50%

14.203.462.500

Bandung, Oktober 2014 Plt.KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG

Drs. H. MEIVY ADHA KRISNAN,M.Si. Pembina Utama Muda

KET

KODE 1

PROGRAM DAN KEGIATAN 2


4

TARGET KINERJA PROGRAN DAN KERANGKA TAHUN 2014 LOKASI

TARGET

PAGU

NIP. 19620512 198503 1 019

SUMBER DANA

KET

Rencana Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2014 KATA PENGANTAR

Recommend Documents