LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LKIP 2015 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG
Kata pengantar Dalam
rangka
mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, maka perlu untuk dilaporkan hasil kinerja pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, hal tersebut didasari oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja yang disajikan menggambarkan hasil kinerja dari tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung selama satu tahun sebagai upaya terselenggaranya pemerintah yang baik, akuntabel, transparan dan respontive terhadap aspirasi masyarakat dan dapat dikontrol oleh semua pihak. Disadari bahwa dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah ini belumlah sempurna, hal ini antara lain disebabkan kemampuan dan pemahaman yang mungkin masih berbeda dan memerlukan penambahan wawasan yang lebih komprehensif, untuk itu kami membuka diri menerima saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan bagi kami untuk melakukan penyempurnaan dimasa yang akan datang.
Bandung,
Februari 2016
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG
Drs. EDDY MARWOTO, M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19680317 198910 1 001
i
Ikhtisar eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Inti dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang visi, misi organisasi, serangkaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dan tingkat pencapaian sasaran-sasaran tersebut melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan instansi dalam mencapai visi maupun misi SKPD. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan kinerja instansi pemerintah selama 1 tahun. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung di tahun 2015 ini merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan sasaran RENSTRA 2014-2018, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang tertuang dalam RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yaitu sebagai berikut : Tabel Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 NO. 1 1
2
3
4
SASARAN STRTEGIS 2 Meningkatnya Ketertiban Umum
Meningkatnya Ketentraman Masyarakat
Terwujudnya Peningkatan Kualitas
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
INDIKATOR KINERJA 3 1. Cakupan penyelesaian penegakan perda 2. Persentase zona merah tingkat kota yang tertib 3. Persentase zona merah tingkat kecamatan yg tertib 4. Persentase kawasan bebas reklame yg tertib 5. Persentase siskamling tingkat RW yang aktif 6. Persentase kecamatan yang melampaui SPM rasio linmas 7. Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas 8. Persentase laporan yang ditindaklanjuti dalam 24 jam 9. Indeks Kepuasan Masyarakat 10. Nilai evaluasi akip 11. Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja
CAPAIAN KINERJA (%) 4 111.98
5 Melebihi Target
103.69
Melebihi Target
111.38
Melebihi Target
120.00
Melebihi Target
116.73
Melebihi Target
101.95
Melebihi Target
100.00
Sesuai Target
120.72
Sesuai Target
KET.
-
Sesuai Target
100.58
Melebihi Target
100.00
Sesuai Target
108.70
Melebihi Target
ii
Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2015 rata-rata sebesar 108.70%, hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2015 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.
Bandung,
Februari 2016
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG
Drs. EDDY MARWOTO, M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19680317 198910 1 001
iii
Daftar isi KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………….
i
IKHTISAR EKSEKUTIF ……………………………………………………………………….
ii
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………
iv
DAFTAR TABEL ……………………………………………………………………………….
v
DAFTAR DIAGRAM …………………………………………………………………………...
vi
BAB 1
PENDAHULUAN ……………………………………………………………….
1
1.1
Latar Belakang ………………………………………………………….
1
1.2
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi ...
2
1.3
Dasar Hukum …………………………………………………………..
3
BAB 2
BAB 3
BAB 4
PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KERJA …………….
4
2.1
Rencana Strategis …………………………………….………………..
4
2.2
Indikator Kinerja Utama ………………………………………………..
6
2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ………………………………………..
7
2.4
Rencana Anggaran Tahun 2015 ………………………………………
8
AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………………...
9
3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama ……………………………………..
9
3.2
Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strateis ……..
11
3.3
Akuntabilitas Keuangan ………………………………………………..
42
PENUTUP ………………………………………………………………………
45
iv
Daftar tabel Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Reviu ………………………………...
5
Tabel 2.2 Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Setelah Reviu ...............................................
6
Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ....................................................................
7
Tabel 2.4
Rencana Alokasi Anggaran Sasaran Strategis ............................................
8
Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 …………………….………….
10
Tabel 3.2
12
Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2015 ………………….. Capaian Kinerja Sasaran Startegis Tahun 2015 Tahun Sebelumnya, Tahun berjalan dan Target Akhir Tahun Renstra ..……………….………….. Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Startegis Tahun 2015 ………………..
Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2015..…………………………..
18
Tabel 3.6
Data Penyelesaian Penegakan Perda Tahun 2015 ….………………………
19
Tabel 3.7
Data Zona Merah Kota Yang Tertib Tahun 2015 ..…………………………..
22
Tabel 3.8
Data Zona Merah Kecamatan Yang Tertib Tahun 2015 ..…………………..
24
Tabel 3.9
Data Penertiban Reklame Tahun 2015 ………………………………………..
27
Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2015..…………………………..
28
Tabel 3.11
Data Siskamling RW Aktif Tahun 2015 …….………...………………………..
29
Tabel 3.12
Data Kecamatan yang belum melampaui Rasio Linmas Tahun 2015 …......
32
Tabel 3.13
34
Tabel 3.15
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2015 …………..………………. Jenis Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2015 ………………………………………………………….………….………... Laporan Pengaduan per Bulan Tahun 2015 ……………….…………………
Tabel 3.16
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2015 ……………………….......
39
Tabel 3.17
Nilai Komponen AKIP Tahun 2013 dan Tahun 2014 .………………………..
40
Tabel 3.18
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 …..……………………………….
42
Tabel 3.19
Tingkat Efektifitas Anggaran Tahun 2015 ……………………………………..
43
Tabel 3.20
Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2015 ………..……………………………..
44
Tabel 3.3
Tabel 3.14
14 17
35 38
v
Daftar diagram Diagram 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015 ..……….………..……..
10
Diagram 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2015 ...........................
13
Diagram 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Startegis Tahun 2015 Tahun Sebelumnya, Tahun berjalan dan Target Akhir Tahun Renstra ..……………….…………..
15
vi
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Bandung terletak pada koordinat 107° BT and 6° 55’ LS. Luas Kota Bandung adalah 16.767 hektar. Kota ini memiliki 30 Kecamatan dan 151 kelurahan. Dalam perkembangannya Kota Bandung makin lama makin pesat dan meluas. Kota Bandung telah memborong 5 fungsi kota, yakni sebagai kota pemerintahan, perdagangan, industri, kebudayaan, pariwisata. Seiring perkembangannya, Kota Bandung kini banyak didatangi pengunjung sehingga rawan menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta fasilitas umum. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung sebagai Pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi hakikinya adalah memelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, selain menyediakan kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, fasilitas umum). Dalam melaksanakan fungsi tersebut Pemerintah Kota Bandung membuat peraturan-pertauran daerah salah satunya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah salah satu instansi Pemerintah Kota Bandungyang menjalankan fungsi organisasi dan bertanggung jawab penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan perda yang didukung oleh anggaran dan sarana prasarana kerja. Mengingat pentingnya pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka melaksanakan intruksi tersebut Walikota Bandung telah memberikan tugas pokok kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 untuk menyelenggarakan
penegakan Peraturan Daerah
dan/atau Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Tugas tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, efektif, efisien dan akuntabel.
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
1
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 06 Tahun 2013 tentang pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut : 1.2.1
Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
1.2.2
Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
1.2.3
Fungsi 1. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; 2. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; 3. pelaksanaan
kebijakan
penyelenggaraan
ketertiban
umum
dan
ketenteraman masyarakat di Daerah; 4. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 5. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Daerah, dan/atau aparatur lainnya; 6. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
2
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.2.4
STRUKTUR ORGANISASI KEPALA
SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KASUBAG PROGRAM
KASUBAG KEUANGAN
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KABID PENEGAKKAN PRODUK HUKUM DAERAH
KABID KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
KABID SUMBER DAYA APARATUR
KABID PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KASI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN
KASI KETERTIBAN UMUM
KASI PELATIHAN DASAR
KASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
KASI KETENTRAMAN MASYARAKAT .
KASI TEKNIS FUNGSIONAL
KASI BINA POTENSI MASYARAKAT
UPT SATPOL PP KECAMATAN
*sumber : Perda Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2013
1.3 DASAR HUKUM LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut: 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 20132018; 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
3
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. RENCANA STRATEGIS 2.1.1. VISI DAN MISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2014 – 2018 dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana
Strategis Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. Adapun Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah sebagai berikut :
VISI
:
Terwujudnya Masyarakat Kota Bandung yang Tentram, Tertib dan Taat Hukum
MISI
:
Meningkatkan
Penyelenggaraan
Ketentraman
dan
Pemeliharaan
dan Ketertiban Umum serta
Menumbuhkan Kepatuhan Hukum
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
4
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.1.2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR Tujuan, Sasaran dan Indikator pada Rencana Startegis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2014-2018 telah mengalami reviu dan dapat dilihat di bawah ini : Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Setelah Reviu TUJUAN SEBELUM REVIU
1.
(1) Mantapnya
TUJUAN SETELAH REVIU
1.
(2) Mantapnya
SASARAN SEBELUM REVIU
SASARAN SETELAH REVIU
(3) Meningkatnya
(4) 1. Meningkatnya
1.
INDIKATOR KINERJA STRATEGIS SEBELUM REVIU
INDIKATOR KINERJA STRATEGIS SETELAH REVIU
(5)
(6)
Cakupan
1.
ketentraman
kondusifitas
ketertiban
dan ketertiban
dan
ketentraman
umum
umum yang
ketertiban
dan ketertiban
mengarah
umum yang
umum
kepada kondisi
mengarah
kondusif
kepada
merah tingkat
sebagai kota
kondisi
kecamatan yang tertib
unggul,
kondusif
nyaman dan
sebagai kota
sejahtera
jasa bermartabat
Penegakan Perda
Cakupan penyelesaian
ketenteraman
Penegakan Perda 2.
Persentase zona merah tingkat kota yang tertib
3.
4.
Persentase zona
Persentase kawasan bebas reklame yang tertib
Terwujudnya
2. Meningkatnya
2.
Indeks Kepuasan
5.
Persentase siskamling
serta
peningkatan
ketentraman
perlindungan
kualitas
masyarakat
masyarakat
pelayanan
yang melampaui SPM
publik
rasio Linmas
3.
Meningkatnya
3. Terwujudnya
kapasitas dan
Peningkatan
akuntabilitas
Kualitas
kinerja
Pelayanan
birokrasi
Publik
Masyarakat (IKM)
tingkat RW yang aktif 6.
3.
Nilai evaluasi AKIP
7.
Persentase kecamatan
Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas
4.
Persentase Temuan
8.
Persentase Laporan
Pengelolaan
yang diindaklanjuti
Anggaran BPK/
dalam 24 jam
Inspektorat yg ditindaklajuti 5.
Persentase Tertib Administrasi
9.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Barang/Asset Daerah 2.
Terwujudnya
4.
Meningkatnya
ketentraman
kenyamanan
ketertiban dan
dan keamanan
perlindungan
lingkungan
4. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
masyarakat
6.
Cakupan Rasio
10. Nilai evaluasi AKIP
Petugas Linmas 7.
Jumlah Linmas Terlatih
11. Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/ Inspektorat yang ditindaklajuti
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
5
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA Untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan dikembangkan cara pencapaian tujuan secara optimal. Cara pencapaian tujuan dalam aktivitas Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 640/Kep. 210 – BAG.ORPAD/2015 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Bandung 2013-2018. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung melakukan reviu melalui Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Nomor : 800/428 - Sat Pol PP/2015 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Setelah Reviu NO.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN
TARGET 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
TARGET AKHIR 2018 (5)
1
Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda
%
75
100
%
75
100
%
83.33
95.83
%
85
100
%
75
100
2 3 4 5
Persentase zona merah tingkat kota yang tertib Persentase kawasan bebas reklame yang tertib Persentase kecamatan yg melampaui SPM rasio Linmas Persentase Laporan yang diindaklanjuti dalam 24 jam
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
6
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2015 mengacu pada dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 20132018, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dengan uraian sebagai berikut : Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 NO (1) 1
2
3
4
SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya ketertiban umum
Meningkatnya ketentraman masyarakat Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
INDIKATOR SASARAN (3) 1. Cakupan penyelesain penegakan Perda 2. Persentase zona merah tingkat kota yang tertib 3. Persentase zona merah di kecamatan yang tertib 4. Persentase kawasan bebas reklame yang tertib 5. Persentase siskamling RW tingkat kecamatan yang aktif 6. Persentase kecamatan yg melampaui SPM rasio Linmas 7. Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas 8. Persentase laporan yang di tindaklanjuti dalam 24 jam 9. Index kepuasan Masyarakat (IKM) 10. Nilai evaluasi AKIP 11. Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
SATUAN
TARGET
(4)
(5)
%
75
%
75
%
76
%
83.33
%
45
%
85
%
100
%
75
Nilai Nilai
75 60.1
%
100
7
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.4. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2015 Pada Tahun 2015 dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menganggarkan belanja langsung urusan wajib dan non urusan sebesar Rp. 41.556.022.105,00. Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah sebagai berikut : Tabel 2.4 Rencana Alokasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2015 NO
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
JUMLAH PROGRAM (3)
RENCANA (Rp.) (4)
1
Meningkatnya ketertiban umum
4
15.764.456.050
2
Meningkatnya ketentraman masyarakat
1
9.022.082.220
4
16.525.483.835
1
244.000.000
10
41.556.022.105
3 4
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
JUMLAH *sumber : Perda Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2013
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
8
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2014-2018 maupun Renja Tahun 2015 dimana penganggarannya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 dan juga Peraturan Walikota Bandung Nomor 335 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah. 3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
9
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
pemerintah yang bersangkutan. Hasil capaian indicator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Prja Kota Bandung Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 NO. (1) 1 2 3 4 5
INDIKATOR KINERJA UTAMA (2) Cakupan penyelesaian penegakan Perda Persentase zona merah tingkat kota yang tertib Persentase kawasan bebas reklame yang tertib Persentase kecamatan yang melampaui SPM rasio Linmas Persentase laporan yang diindaklanjuti dalam 24 jam
TAHUN 2015 SATUAN
TARGET
REALISASI
(3)
(4)
(5)
CAPAIAN (%) (6)
%
75
83.99
111.98
%
75
77.77
103.69
%
83.33
100.00
120.00
%
85
86.66
101.95
%
75
90.54
120.72
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja
111.66
Diagram 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015
Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat pada tahun 2015 setiap indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dapat melebihi target yaitu : 1. Cakupan penyelesaian penegakan Perda dengan capaian kinerja sebesar 111.98%;
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
10
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2. Persentase zona merah tingkat kota yang tertib dengan capaian kinerja sebesar 103.69%; 3. Persentase kawasan bebas reklame yang tertib dengan capaian kinerja sebesar 111.98%; 4. Persentase kecamatan yang melampaui SPM rasio Linmas dengan capaian kinerja sebesar 101.95%; 5. Persentase laporan yang diindaklanjuti dalam 24 jam dengan capaian kinerja sebesar 120.72%. Sehingga dengan kondisi capaian di atas, rata-rata capaian indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sebesar 111.66%, dengan hasil rata-rata capaian tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung berhasil memenuhi amanat dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya. 3.2. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGI Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabiltas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut : Warna
Persentase
Keterangan
n/a
Tidak Ada Target
< 100%
Tidak Mencapai Target
= 100%
Sesuai
> 100%
Melebihi Target
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
11
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Secara umum pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2014-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2014-2018 setelah melalui reviu adalah sebanyak 4 sasaran dengan 11 indikator. Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2015 NO (1) 1
2
3
4
SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya ketertiban umum
Meningkatnya ketentraman masyarakat
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA
SATUAN
(3) 1. Cakupan penyelesain penegakan Perda 2. Persentase zona merah tingkat kota yang tertib 3. Persentase zona merah di kecamatan yang tertib 4. Persentase kawasan bebas reklame yang tertib 5. Persentase siskamling RW tingkat kecamatan yang aktif 6. Persentase kecamatan yg melampaui SPM rasio Linmas 7. Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas 8. Persentase laporan yang di tindaklanjuti dalam 24 jam 9. Index kepuasan Masyarakat (IKM) 10. Nilai evaluasi AKIP 11. Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
TARGET
REALISASI
(4)
(5)
(6)
CAPAIAN (%) (7)
%
75
83.99
111.98
%
75
77.77
103.69
%
76
84.65
111.38
%
83.33
100.00
120.00
%
45
52.53
116.73
%
85
86.66
101.95
%
100
100.00
100.00
%
75
90.54
120.72
Nilai
75
-
-
Nilai
60.1
60.45
100.58
%
100
100.00
100.00
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
12
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Diagram 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2015
Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat capaian indikator sasaran strategis pada tahun 2015 terdapat 8 indikator yang melebihi target yaitu : 1. Cakupan penyelesaian penegakan Perda dengan capaian sebesar 111.98%; 2. Persentase zona merah tingkat kota yang tertib dengan capaian sebesar 103.69%; 3. Persentase zona merah di kecamatan yang tertib dengan capaian sebesar 111.38%; 4. Persentase kawasan bebas reklame yang tertib dengan capaian sebesar 120.00%;
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
13
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
5. Persentase siskamling RW tingkat kecamatan yang aktif dengan capaian sebesar 116.73%; 6. Persentase kecamatan yang melampaui SPM rasio Linmas dengan capaian sebesar 101.95%; 7. Persentase laporan yang diindaklanjuti dalam 24 jam dengan capaian sebesar 120.72%; 8. Nilai evaluasi AKIP dengan capaian sebesar 100.58%. Untuk capaian indikator sasaran strategis yang seuai dengan target terdapat 2 indikator yaitu : 1. Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas dengan capaian sebesar 100.00%; 2. Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti dengan capaian sebesar 100.00%. Dan pada tahun 2015 terdapat 1 indikator yang belum dilakukan pengukuran yaitu Indeks kepuasan masyarakat. Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun Sebelumnya, Tahun Berjalan dan Target Akhir Tahun Renstra NO (1) 1
2
SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya ketertiban umum
Meningkatnya ketentraman masyarakat
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
CAPAIAN TAHUN 2014
(3) 1. Cakupan penyelesain penegakan Perda 2. Persentase zona merah tingkat kota yang tertib 3. Persentase zona merah di kecamatan yang tertib 4. Persentase kawasan bebas reklame yang tertib 5. Persentase siskamling RW tingkat kecamatan yang aktif 6. Persentase kecamatan yang melampaui SPM rasio Linmas
(4)
(5)
(6)
TARGET AKHIR TAHUN 2018 (7)
%
100.43
111.98
100
%
102.03
103.69
100
%
108.30
111.38
100
%
104.16
120.00
95.83
%
106.22
116.73
100
%
104.16
101.95
100
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
CAPAIAN TAHUN 2015
14
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(1)
(2)
(3)
3
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7. Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas 8. Persentase laporan yang di tindaklanjuti dalam 24 jam 9. Index kepuasan Masyarakat (IKM) 10. Nilai evaluasi AKIP 11. Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
4
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
SATUAN
TAHUN 2014
TAHUN 2015
(4)
(5)
(6)
TARGET AKHIR TAHUN 2018 (7)
%
100.00
100.00
100
%
100.00
120.72
100
Nilai
106.94
-
81.26
Nilai
103.05
100.58
80
%
100.00
100.00
100
Diagram 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2015 Tahun Sebelumnya, Tahun Berjalan dan Target Akhir Tahun Renstra
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
15
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Dengan melihat tabel dan diagram diatas dapat kita lihat perbandingan capaian indikator sasaran strategis tahun 2014, tahun 2015 dengan target akhir tahun 2008 yaitu : 1. Pada tahun 2014 terdapat indikator kinerja yang capaiannya paling tinggi yaitu Persentase zona merah di kecamatan yang tertib dengan capaian sebesar 108.30, apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 lebih meningkat lagi pencapaiannya yaitu sebesar 111.38 dengan penambahan capaian sebesar 3.08% dan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2018 pencapaian indikator Persentase zona merah di kecamatan yang tertib pada tahun 2014 sudah melebihi target akhir tahun 2018. Dan indikator kinerja yang capaiannya paling rendah adalah Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas, Persentase
laporan yang di
tindaklanjuti dalam 24 jam dan Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti dengan capaian sebesar 100.00%, apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 ada dua indikator kinerja yang capaiannya sesuai dengan target akhir tahun 2018 yaitu Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas dan Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti dan hanya satu indikator kinerja yang capaiannya lebih meningkat dari tahun 2014 yaitu Persentase laporan yang di tindaklanjuti dalam 24 jam dengan capaian sebesar 120.72% dengan penambahan capaian sebesar 20.72% sehingga sudah melebihi target akhir tahun 2018. 2. Pada tahun 2015 indikator kinerja yang paling tinggi capaiannya adalah Persentase
laporan yang di tindaklanjuti dalam 24 jam dengan capaian
sebesar 120.72% dan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2018 pencapaian indikator Persentase laporan yang di tindaklanjuti dalam 24 jam sudah melebihi target akhir tahun 2018. Dan indikator kinerja yang capaiannya paling rendah adalah Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas dan Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti dengan capaian sebesar 100.00% sehingga pencapaiannya sudah sesuai target akhir tahun 2018.
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
16
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Tabel 3.4 Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2015 NO (1) 1 2 3
4
RATA>100% =100% <100% SASARAN JUMLAH RATA STRATEGIS INDIKATOR CAPAIAN JML % JML % JML % (%) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Meningkatnya ketertiban 4 111.76 4 100.00 umum Meningkatnya ketentraman 2 109.34 2 100.00 masyarakat Terwujudnya Peningkatan Kualitas 3 110.36 1 33.33 1 33.33 Pelayanan Publik Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas 2 100.29 1 50.00 1 50.00 Kineja birokrasi
Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa rata-rata capaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dari 4 sasaran strategis 2 sasaran strategis capaian kinerjanya dapat dipredikatkan dengan kategori melebihi target dan 2 sasaran strategis lagi capaian kinerjanya dapat dipredikatkan dengan kategori melebihi target dan sesuai target. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Analisis bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam analisis kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu, analisis
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
17
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut : SASARAN 1 : Meningkatnya Ketertiban Umum Capaian indikator kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang pertama untuk mendukung visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yaitu Meningkatnya Ketertiban Umum adalah sebagai berikut : Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2015 TAHUN 2015 NO
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
(1)
(3) Cakupan penyelesain penegakan Perda Persentase zona merah tingkat kota yang tertib Persentase zona merah di kecamatan yang tertib Persentase kawasan bebas reklame yang tertib
1 2 3 4
TARGET
REALISASI
(4)
(5)
(6)
CAPAIAN (%) (7)
%
75
83.99
111.98
%
75
77.77
103.69
%
76
84.65
111.38
%
83.33
100.00
120.00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1
111.76
Secara keseluruhan pencapaian sasaran 1 Meningkatnya Ketertiban Umum dengan 4 indikator yaitu : 1. Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda dengan capaian sebesar 111.98%; 2. Persentase zona merah tingkat kota yang tertib dengan capaian sebesar 103.69%; 3. Persentase zona merah di kecamatan yang tertib dengan capaian sebesar 111.38%; 4. Persentase kawasan bebas reklame yang tertib dengan capaian sebesar 120.00%; Maka sasaran 1 memiliki rata-rata capaian target sebesar 111.76% atau bisa dipredikatkan rata-rata capaian kinerjanya dalam kategori melebihi target.
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
18
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.1 Cakupan penyelesaian penegakan Perda Indikator kinerja sasaran strategis cakupan penyelesaian penegakan Perda pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menargetkan kinerja sebesar 75%, kemudian pada pelaksanaannya mampu mencapai realisasi kinerja sebesar 83.99%, hal ini terjadi karena Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung mampu menyelesaikan penegakan Perda sebanyak 3.806 pelanggar dari sejumlah laporan yang masuk sebesar 4.531 laporan sehingga pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam cakupan penegakan Perda adalah sebesar 111.98% dan bisa dipredikatkan ke dalam kategori melebihi target. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut : ∑ Penyelesaian pelanggaran Perda Perwal x 100% Pelanggaran Perda Perwal yang terlaporkan ∑ 3.806 x 100% = 83.99% 4.531 Tabel 3.6 Data Penyelesaian Penegakan Perda Tahun 2015 NO
PERATURAN DAERAH
(1)
(3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
JENIS PENERTIBAN
LAPORAN MASUK
LAPORAN YANG DISELESAIKAN
(4)
(5)
(1)
No. 4 Tahun 2012 Reklame No. 11 Tahun 2010 Minuman Beralkohol No. 11 Tahun 2005 PKL No. 11 Tahun 2005 Parkir Liar No. 11 Tahun 2005 PSK No. 15 Tahun 2012 Menara Telekomunikasi No. 19 Tahun 2012, No. 07 Tahun 2012, Perijinan Usaha No. 05 Tahun 2010 No. 02 Tahun 2009 Bangunan Liar No. 24 Tahun 2012 PMKS No. 11 Tahun 2005 Razia Tempat Sampah No. 11 Tahun 2005 Biaya Paksa JUMLAH
983 15 407 980 224 9
866 13 361 817 201 7
85
73
665 1,092 51 20 4531
506 908 35 19 3806
*sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
19
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KINERJA NYATA DENGAN KINERJA YANG DIRENCANAKAN Pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung merencanakan target untuk indikator kinerja cakupan penyelesaian penegakan Perda sebesar 75% dan dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dapat merealisasikan kinerja nyatanya sebesar 83.99% sehingga bisa melebihi target kinerja yang direncanakan dengan capaian kinerja sebesar 111.98%. KINERJA NYATA DENGAN KINERJA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA Pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam cakupan penyelesaian penegakan Perda kinerja nyatanya pada tahun 2015 dengan realisasi kinerja sebesar 83.99%, sedangkan kinerja tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2014 realisasi kinerjanya sebesar 70.30% sehingga dengan kondisi tersebut indikator kinerja cakupan penyelesaian penegakan Perda realisasi kinerjanya bisa melebihi realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena adanya peningkatan target pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2013-2018 dan perkembangan dalam pelaksanaan kinerjanya dengan faktor pendorong sebagai berikut : 1. Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang mengatur dan dapat menjadi dasar hukum dan anggaran; 2. Adanya penambahan jumlah PPNS; 3. Adanya penambahan personil; 4. Perkembangan masyarakat mengenai pengetahuan tentang aturan hukum lebih meningkat.
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
20
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.2 Persentase zona merah tingkat kota yg tertib Pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah menargetkan zona merah tingkat Kota Bandung tertib, dimana dari jumlah zona merah tingkat Kota dijadikan prioritas tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandung. Pada tahun 2014 jumlah zona merah adalah 7 titik yaitu Jalan Asia Afrika, Jalan Daleum Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Dewi Sartika, Jalan Otto Iskandar Dinata, Jalan Merdeka, Jalan Ahmad Yani (Kawasan Cicadas) dan pada tahun 2015 bertambah menjadi 2 titik yaitu Jalan Braga dan Jalan Cikapundung Timur (Ir. Soekarno), sehingga jumlah titik zona merah pada tahun 2015 menjadi 9 titik karena Jalan Braga dan Jalan Cikapundung Timur (Ir. Soekarno) telah mengalami peningkatan baik dalam infrastruktur jalan ataupun trotoar dan menjadi tempat wisata di Kota Bandung khususnya untuk Jalan Cikapundung Timur telah berubah nama menjadi Jalan Ir. Soekarno yang diresmikan langsung oleh Walikota Bandung sehingga jalan tersebut tidak boleh dilalui oleh kendaraan dan pedagang, maka dengan kondisi tersebut dua jalan tersebut termasuk kedalam zona merah Kota Bandung. Dari 9 titik tersebut selama tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung mampu memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada 7 titik. Sesuai dengan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan yaitu sebesar 77.77%, karena pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung untuk indikator kinerja persentase zona merah tingkat kota yang tertib menargetkan kinerjanya sebesar 75% sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 103.69% maka dapat disimpulkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah melebihi target. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut : ∑ Zona merah yang tertib x 100% Zona merah tingkat kota ∑ 7 x 100% = 77.77% 9 Kondisi zona merah Kota Bandung yang tertib secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini.
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
21
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Tabel 3.7 Data Zona Merah Kota Yang Tertib Tahun 2015 NO (1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
LOKASI ZONA MERA
KONDISI
KETERANGAN
(4)
(5)
(3)
Jalan Asia Afrika Jalan Daleum Kaum Jalan Kepatihan Jalan Dewi Sartika Jalan Otto Iskandar Dinata Jalan Merdeka Jalan Ahmad Yani (Kawasan Cicadas) Jalan Braga Jalan Cikapundung Timur (Ir. Soekarno)
Tertib Tertib Tertib Tertib Belum Tertib
Masih dalam tahap relokasi ke Gedung Pasar Baru
Tertib Belum Tertib
Masih dalam tahap relokasi ke Eks Gedung Matahari
Tertib Tertib
*sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa zona merah Kota Bandung yang mampu ditertibkan sebanyak 7 titik dan zona merah Kota Bandung yang belum mampu ditertibkan ada 2 titik yaitu Jalan Otto Iskandar Dinata dan Jalan Ahmad Yani (Kawasan Cicadas), hal ini bisa terjadi karena pedagang kaki lima yang berlokasi di Jalan Otto Iskandar Dinata masih dalam tahap relokasi ke Gedung Pasar Baru dan pedagang kaki lima yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani (Kawasan Cicadas) masih dalam tahap relokasi ke Eks Gedung Matahari. KINERJA NYATA DENGAN KINERJA YANG DIRENCANAKAN Pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung merencanakan target untuk indikator kinerja persentase zona merah kota yang tertib sebesar 75% dan dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dapat merealisasikan kinerja nyatanya sebesar 77.77% sehingga bisa melebihi target kinerja yang direncanakan dengan capaian kinerja sebesar 103.69%. KINERJA NYATA DENGAN KINERJA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA Pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam persentase zona merah kota yang tertib kinerja nyatanya pada tahun 2015 dengan realisasi kinerja sebesar 77.77%, sedangkan kinerja
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
22
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2014 realisasi kinerjanya sebesar 71.42% sehingga dengan kondisi tersebut indikator kinerja persentase zona merah kota yang tertib realisasi kinerjanya bisa melebihi realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. .
1.3 Persentase zona merah tingkat kecamatan yg tertib Kota Bandung adalah Kota Wisata yang sering didatangi pengunjung diberbagai lokasi wisata, dengan kondisi tersebut untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kota Bandung dibuat suatu zona untuk pedagang kaki lima dan salah satunya zona merah, di Kota Bandung terdapat 215 zona merah yang tersebar di setiap Kecamatan. Maka dengan adanya zona merah itu merupakan suatu kewajiban bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung untuk menertibkan zona merah tersebut dan menjadi indikator kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menargetkan 76% dari total keseluruhan zona merah, selama tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung pada pelaksanaannya ternyata dapat menertibkan sebanyak 182 zona merah yaitu dengan realisasi kinerja sebesar 84.65% sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 111.38% dan bisa dipredikatkan ke dalam kategori melebihi target.
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
23
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Dalam hali ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung selalu menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kawasan tersebut dan dibantu oleh jajaran kewilayahan di kecamatan masing-masing. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut : ∑
Zona merah yang tertib x 100% Zona merah tingkat kecamatan
∑ 182 x 100% = 84.65% 215 Tabel 3.8 Data Zona Merah Kecamatan Yang Tertib Tahun 2015 NO. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
KECAMATAN
ZONA MERAH
2 ANDIR ASTANA ANYAR COBLONG BANDUNG WETAN PANYILEUKAN SUMUR BANDUNG CIBEUNYING KALER CIBEUNYING KIDUL KIARA CONDONG SUKAJADI SUKASARI ARCAMANIK LENGKONG BOJONGLOA KIDUL BOJONGLOA KALER CIDADAP MANDALAJATI BANDUNG KULON BANDUNG KIDUL BATUNUNGGAL RANCASARI UJUNG BERUNG CICENDO GEDEBAGE BABAKAN CIPARAY BUAH BATU REGOL CIBIRU ANTAPANI CINAMBO JUMLAH
3 10 10 11 20 5 15 5 5 8 10 7 4 8 6 6 5 4 7 3 13 4 5 8 4 5 6 15 2 2 2 215
REALISASI PENERTIBAN 4 10 8 10 14 5 13 4 5 6 9 5 3 8 6 5 5 3 7 3 5 4 3 7 4 4 6 14 2 2 2 182
*sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
24
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Dari tabel di atas menunjukan bahwa capaian indikator kinerja persentase zona merah tingkat kecamatan yang tertib keseluruhan sudah mencapai target tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut : Kecamatan yang sudah selesai : 14 Kecamatan Kecamatan yang belum selesai : 16 Kecamatan Kecamatan paling banyak : Kecamatan Bandung Wetan dengan jumlah zona merah 20 zona dengan capaian 70.00% Kecamatan paling sedikit : Kecamatan Cibiru, Kecamatan Antapani dan Kecamatan Cinambo dengan jumlah zona merah 2 Faktor Penghambat : Tingkat kesadaran dan disiplin masyarakat yang kurang terhadap pentingnya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Faktor Pendukung : Sarana dan prasaran yang memadai untuk pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat. Solusi : 1. Melakukan Sosialisasi/Penyuluhan mengenai Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat secara komprehensif kepada masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan di kalangan dunia pendidikan baik melalui media cetak, elektronik atau secara langsung. 2. Melakukan kegiatan rutin penertiban. KINERJA NYATA DENGAN KINERJA YANG DIRENCANAKAN Pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung merencanakan target untuk indikator kinerja persentase zona merah tingkat kecamatan yg tertib sebesar 76% dan dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dapat merealisasikan kinerja nyatanya sebesar 84.65% sehingga bisa melebihi target kinerja yang direncanakan dengan capaian kinerja sebesar 111.38%.
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
25
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KINERJA NYATA DENGAN KINERJA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA Pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam persentase zona merah tingkat kecamatan yg tertib kinerja nyatanya pada tahun 2015 dengan realisasi kinerja sebesar 84.65%, sedangkan kinerja tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2014 realisasi kinerjanya sebesar 75.81% sehingga dengan kondisi tersebut indikator kinerja persentase zona merah tingkat kecamatan yang tertib realisasi kinerjanya bisa melebihi realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
1.4 Persentase kawasan bebas reklame yang tertib Pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah menargetkan beberapa kawasan bebas reklame yang benar-benar tertib dan terjaga ketertiban umumnya. Kawasan tersebut anatara lain Jalan Cipaganti, Jalan Asia Afrika, Jalan Padjadjaran, Jalan Merdeka, Jalan Ir. H. Juanda dan Jalan Pasteur, pada kawasan tersebut dilarang adanya reklame. Dari 6 kawasan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung mampu menjaga ketertiban bebas reklame, dengan begitu dapat dikatakan bahwa dari target kinerja yang direncanakan yaitu 83.33% ternyata dalam realisasi kinerjanya sebesar 100.00% sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 120.00% dan bisa dipredikatkan ke dalam kategori melebihi target. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut :
∑ Kawasan bebas reklame yang tertib x 100% Kawasan bebas reklame ∑ 6 x 100% = 100.00% 6
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
26
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Tabel 3.9 Data Penertiban Reklame Tahun 2015 NO
JALAN
JENIS PENERTIBAN
KETERANGAN
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Cipaganti
Reklame Permanen dan Insidentil
Tertib
2
Asia Afrika
Reklame Permanen dan Insidentil
Tertib
3
Padjadjaran
Reklame Permanen dan Insidentil
Tertib
4
Merdeka
Reklame Permanen dan Insidentil
Tertib
5
Ir. H. Juanda
Reklame Permanen dan Insidentil
Tertib
6
Pasteur
Reklame Permanen dan Insidentil
Tertib
*sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
KINERJA NYATA DENGAN KINERJA YANG DIRENCANAKAN Pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung merencanakan target untuk indikator kinerja persentase kawasan bebas reklame yang tertib sebesar 83.33% dan dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dapat merealisasikan kinerja nyatanya sebesar 100.00% sehingga bisa melebihi target kinerja yang direncanakan dengan capaian kinerja sebesar 120.00%. KINERJA NYATA DENGAN KINERJA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA Pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam persentase kawasan bebas reklame yang tertib kinerja nyatanya pada tahun 2015 dengan realisasi kinerja sebesar 100.00%, sedangkan kinerja tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2014 realisasi kinerjanya sebesar 83.33% sehingga dengan kondisi tersebut indikator kinerja persentase kawasan bebas reklame yang tertib realisasi kinerjanya bisa melebihi realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
27
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SASARAN 2 : Meningkatnya Ketentraman Masyarakat Capaian indikator kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang kedua untuk mendukung visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yaitu Meningkatnya Ketentraman Masyarakat adalah sebagai berikut : Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2015 TAHUN 2015 NO (1) 1 2
INDIKATOR KINERJA (3) Persentase siskamling RW tingkat kecamatan yang aktif Persentase kecamatan yg melampaui SPM rasio linmas
SATUAN
TARGET
REALISASI
(4)
(5)
(6)
CAPAIAN (%) (7)
%
45
52.53
116.73
%
85
86.66
101.95
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2
109.34
Secara keseluruhan pencapaian sasaran 2 Meningkatnya Ketentraman Masyarakat dengan 2 indikator yaitu : 1. Persentase siskamling RW tingkat kecamatan yang aktif dengan capaian sebesar 116.73%; 2. Persentase kecamatan yg melampaui SPM rasio linmas dengan capaian sebesar 101.95%; Maka sasaran 2 memiliki rata-rata capaian target sebesar 109.34% atau bisa dipredikatkan rata-rata capaian kinerjanya dalam kategori melebihi target.
2.1 Persentase siskamling RW tingkat kecamatan yang aktif Sejak tahun 2013 Perlindungan Masyarakat (Linmas) sudah tergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung berupaya meningkatkan ketentraman masyarakat dengan meningkatkan jumlah siskamling RW aktif di tiap kecamatan Kota Bandung.
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
28
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pada tahun 2015 ditargetkan kinerjanya sebesar 45% dari jumlah keseluruhan, Kota Bandung memiliki 1.578 RW dalam 30 Kecamatan. Namun belum semua siskamling di tingkat RW aktif. Maka dari itu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung melalui Bidang Perlindungan Masyarakat berupaya untuk meningkatkan ketentraman masyarakat melalui peningkatan jumlah siskamling RW yang aktif. Kriteria aktif disini adalah siskamling yang mempunyai kelembagaan, mempunyai jadwal piket, dan mempunyai laporan dari kegiatan siskamling tersebut. Selama tahun 2015 telah terdata sebanyak 829 siskamling yang aktif. Hal ini berarti realisasi kinerjanya sebesar 52.53%. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam hal pencapaian kinerjanya mampu melebihi target yaitu sebesar 116.73% dengan rincian : ∑ Siskamling RW yang aktif x 100% RW ∑ 829 x 100% = 52.53% 1578 Tabel 3.11 Data Siskamling RW Aktif Tahun 2015 NO.
KECAMATAN
(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
(2) SUKASARI SUKAJADI CICENDO ANDIR CIDADAP COBLONG BANDUNG WETAN SUMUR BANDUNG CIBEUNYING KIDUL CIBEUNYING KALER ASTANA ANYAR BOJONGLOA KALER BABAKAN CIPARAY BOJONGLOA KIDUL BANDUNG KULON REGOL LENGKONG
JUMLAH SISKAMLING RW AKTIF (3) 18 13 47 45 10 36 15 15 53 25 15 26 44 11 42 58 28
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
JUMLAH RW (4) 32 49 56 54 29 75 36 37 87 46 50 47 57 44 73 60 65
29
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NO. (1) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
KECAMATAN (2) BATUNUNGGAL KIARACONDONG ARCAMANIK CIBIRU ANTAPANI UJUNG BERUNG RANCASARI BUAH BATU BANDUNG KIDUL GEDE BAGE PANYILEUKAN CINAMBO MANDALAJATI
JUMLAH SISKAMLING RW AKTIF (3) 67 39 27 10 49 20 22 34 17 9 4 14 16
JUMLAH
829
JUMLAH RW (4) 83 85 51 53 61 58 51 55 34 38 36 25 51 1578
*sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
KINERJA NYATA DENGAN KINERJA YANG DIRENCANAKAN Pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung merencanakan target untuk indikator kinerja persentase siskamling RW tingkat kecamatan yang aktif sebesar 45% dan dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dapat merealisasikan kinerja nyatanya sebesar 52.53% sehingga bisa melebihi target kinerja yang direncanakan dengan capaian kinerja sebesar 116.73%. KINERJA NYATA DENGAN KINERJA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA Pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam persentase siskamling RW tingkat kecamatan yang aktif kinerja nyatanya pada tahun 2015 dengan realisasi kinerja sebesar 52.53%, sedangkan kinerja tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2014 realisasi kinerjanya sebesar 9.56% sehingga dengan kondisi tersebut indikator kinerja persentase siskamling RW tingkat kecamatan yang aktif realisasi kinerjanya bisa melebihi realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena faktor-faktor pendorong sebagai beirkut ;
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
30
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1. Sering dilakukanya sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat tentang perlunya peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah RW masing-masing baik tingkat Kecamatan maupun Kelurahan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung; 2. Keikutsertaan aparat kewilayahan dalam pembinaan; 3. Adanya kesadaran masyarakat yaitu perlu adanya peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayahnya masing-masing.
2.1 Persentase kecamatan yg melampaui SPM rasio linmas Selain dari meningkatkan jumlah siskamling RW aktif di Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung juga mengupayakan pemerataan anggota linmas di setiap kecamatan untuk meningkatkan ketentraman masyarakat. Secara keseluruhan Kota Bandung telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal untuk Rasio Linmas, dimana SPM Rasio Linmas adalah 1 : 1, sedangkan Kota Bandung sudah melebihi yaitu: 9833 : 11.577 = 1 : 1,18. Namun rasio ini belum merata di tiap kecamatan, selama tahun 2015 baru ada 26 kecamatan yang telah melampaui SPM rasio Linmas dari 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung. Dari target kinerja yang direncanakan adalah sebesar 85% yang kemudian dapat direalisasikan sebesar 86.66%, sehingga pencapaian kinerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah 101.95% yang berarti Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah berhasil melebihi target. Dengan perhitungan sebagai berikut :
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
31
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
∑ Kecamatan yang melampau SPM x 100% Kecamatan ∑ 26 x 100% = 86.66% 30 Tabel 3.12 Data Kecamatan Yang Melampaui Rasio Linmas Tahun 2015 NO. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
KECAMATAN (2) SUKASARI SUKAJADI CICENDO ANDIR CIDADAP COBLONG BANDUNG WETAN SUMUR BANDUNG CIBEUNYING KIDUL CIBEUNYING KALER ASTANA ANYAR BOJONGLOA KALER BABAKAN CIPARAY BOJONGLOA KIDUL BANDUNG KULON REGOL LENGKONG BATUNUNGGAL KIARACONDONG ARCAMANIK CIBIRU ANTAPANI UJUNG BERUNG RANCASARI BUAH BATU BANDUNG KIDUL GEDE BAGE PANYILEUKAN CINAMBO MANDALAJATI JUMLAH
JUMLAH JUMLAH RASIO ANGGOTA RT LINMAS LINMAS (3) (4) (5) 219 328 1.50 331 345 1.04 413 467 1.13 381 477 1.25 174 304 1.75 462 493 1.07 197 170 0.86 231 218 0.94 562 566 1.01 286 369 1.29 316 269 0.85 395 437 1.11 365 487 1.33 261 308 1.18 440 683 1.55 371 427 1.15 432 480 1.11 547 593 1.08 594 573 0.96 271 361 1.33 281 339 1.21 328 380 1.16 305 333 1.09 339 402 1.19 366 534 1.46 194 337 1.74 194 213 1.10 181 185 1.02 101 165 1.63 296 334 1.13 9833
11577
1.18
*sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
32
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Dari tabel di atas menunjukan bahwa terdapat 4 Kecamatan yang belum melampaui rasio linmas yaitu : Kecamatan
Bandung Wetan, Kecamatan Sumur Bandung,
Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Kiaracondong. Yang menjadi hambatan dari 4 Kecamatan tersebut adalah minimnya keinginan dari msyarakat untuk menjadi anggota linmas, hambatan lainnya adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang tugas pokok fungsi linmas di masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung terus meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi tentang tugas pokok dan fungsi linmas sebagai petugas penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat, selain itu juga dengan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bergabung menjadi anggota linmas. KINERJA NYATA DENGAN KINERJA YANG DIRENCANAKAN Pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung merencanakan target untuk indikator kinerja persentase kecamatan yg melampaui SPM rasio linmas sebesar 85% dan dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dapat merealisasikan kinerja nyatanya sebesar 86.66% sehingga bisa melebihi target kinerja yang direncanakan dengan capaian kinerja sebesar 101.95%. KINERJA NYATA DENGAN KINERJA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA Pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam persentase kecamatan yg melampaui SPM rasio linmas kinerja nyatanya pada tahun 2015 dengan realisasi kinerja sebesar 86.66%, sedangkan kinerja tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2014 realisasi kinerjanya sebesar 83.33% sehingga dengan kondisi tersebut indikator kinerja persentase siskamling RW tingkat kecamatan yang aktif realisasi kinerjanya bisa melebihi realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena faktor-faktor pendorong sebagai beirkut ; 1. Sering dilakukanya sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat tentang perlunya peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
33
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
wilayah RW masing-masing baik tingkat Kecamatan maupun Kelurahan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung; 2. Keikutsertaan aparat kewilayahan dalam pembinaan; 3. Adanya kesadaran masyarakat yaitu perlu adanya peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayahnya masing-masing.
SASARAN 3 : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Capaian indikator kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang ketiga untuk mendukung visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yaitu Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik adalah sebagai berikut : Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2015 TAHUN 2015 NO (1) 1 2 3
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
(3) Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas Persentase laporan yang di tindaklanjuti dalam 24 jam
(4)
(5)
(6)
CAPAIAN (%) (7)
%
100
100.00
100.00
%
75
90.54
120.72
Index kepuasan Masyarakat (IKM)
Nilai
75
-
-
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
TARGET
REALISASI
110.36
34
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Secara keseluruhan pencapaian sasaran 3 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan 2 indikator yaitu : 1. Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas dengan capaian sebesar 100.00%; 2. Persentase laporan yang di tindaklanjuti dalam 24 jam dengan capaian sebesar 120.72%; 3. Index kepuasan Masyarakat (IKM) belum ada capaian yang disebabkan oleh tidak ada data pengukuran. Maka sasaran 3 memiliki rata-rata capaian target sebesar 110.36% atau bisa dipredikatkan rata-rata capaian kinerjanya dalam kategori melebihi target.
3.1 Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas Pada tahun 2015 telah terjadi gangguan tibum tranmas seperti unjuk rasa sebanyak 10 kali, pada triwulan 1 terjadi 2 unjuk rasa, triwulan 2 terjadi gangguan unjuk rasa sebanyak 2 kali, triwulan 3 terjadi gangguan unjuk rasa sebanyak 4 kali dan pada triwulan 4 terjadi sebanyak 2 kali unjuk rasa. Setiap gangguan tersebut dapat ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sepenuhnya dan tercipta kondisi yang tertib dan kondusif, sehingga dengan kondisi tersebut menjadi pengukuran dalam indikator kinerja cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dengan kata lain realisasi kinerja yang dilakukan sebesar 100.00%, sehingga capaian kinerjanya 100.00% dan bisa dipredikatkan sesuai target. Tabel 3.14 Jenis Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2015 NO
WAKTU KEJADIAN
JENIS KEJADIAN
LOKASI
KET.
(1)
(2)
(3)
(4) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
(5)
1
12 Maret 2015
Unjuk Rasa KASBI
2
20 Maret 2015
Unjuk Rasa KASBI
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Tertib Tertib
35
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NO
WAKTU KEJADIAN
(1)
(2)
JENIS KEJADIAN (3) Unjuk Rasa Mahasiswa Pedui Paletina
LOKASI
KET.
(4)
(5)
Gedung Merdeka
Tertib
3
19 April 2015
4
28 Mei 2015
Unjuk Rasa GMBI
Gedung DPRD Kota Bandung
Tertib
5
5 Agustus 2015
Unjuk Rasa Buhur
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Tertib
6
10 Agustus 2015
Unjuk Rasa Warga Masyarakat Kiaracondong
Balai Kota Bandung
Tertib
7
14 September 2015
Unjuk Rasa Buruh
Eks Gedung DPRD Kota Bandung
Tertib
8
25 September 2015
Unjuk Rasa LSM Gerakan Ganyang Mafia Hukum
Eks Gedung DPRD Kota Bandung
Tertib
9
12 November 2015
Unjuk Rasa Mahasiswa HMI
Balai Kota Bandung
Tertib
10
16 November 2015
Unjuk Rasa Buhur
Balai Kota Bandung
Tertib
*sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
KINERJA NYATA DENGAN KINERJA YANG DIRENCANAKAN Pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung merencanakan target untuk indikator kinerja cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas sebesar 100.00% dan dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dapat merealisasikan kinerja nyatanya sebesar 100.00% sehingga bisa sesuai target kinerja yang direncanakan dengan capaian kinerja sebesar 100.00%. KINERJA NYATA DENGAN KINERJA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA Pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas kinerja nyatanya pada tahun 2015 dengan realisasi kinerja sebesar 100.00%, sedangkan kinerja tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2014 realisasi kinerjanya sebesar 100.00% sehingga dengan kondisi tersebut indikator kinerja persentase siskamling RW tingkat kecamatan yang aktif realisasi kinerjanya sama dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena yang menjadi pengukuran kinerja cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
36
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
adalah kondisi unjuk rasa yang tertib dan kondusif yang didukung oleh fakktorfaktor pendorong sebagai beirkut ; 1. Tersedianya personil yang mengamankan; 2. Koordinasi dengan apparat terkait khususnya dengan kepolisian;
3.2 Persentase laporan yang diindaklanjuti dalam 24 jam Pada dasarnya semua laporan pengaduan, baik temuan ataupun rekomendasi dari pelapor hendaknya dapat ditindaklanjuti dalan 24 jam. Tindaklanjut dari laporan pengaduan masyarakat dapat dilakukan dalam waktu yang variant, karena hal ini bergantung bentuk ataupun kemampuan anggota dalam menindaklanjuti dari laporan tersebut. Ada kalanya dalam sehari hanya dapat menindaklanjuti beberapa laporan karena kurangnya personil untuk turun kelapangan dan ada kalanya untuk menindaklanjuti 1 laporan membutuhkan waktu yang panjang. Namun, dengan pertimbangan estimasi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung pada tahun 2015 merencanakan 75.00% dari setiap laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dalam 24 jam namun pada kenyataannya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dari jumlah laporan pengaduan yaitu 201 laporan yang masuk dapat ditindaklanjuti dalam 24 jam dengan jumlah 182 laporan atau dengan realisasi kinerja sebesar 90.54%. Dari hasil tahun ini, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
37
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Bandung dapat mencapai kinerja sebesar 120.27% sehingga bisa dipredikatkan melebihi target. Dengan perhitungan sebagai berikut : ∑ Laporan yang ditindaklanjuti dalam 24 jam x 100% Laporan yang masuk ∑ 182 x 100% = 90.54% 201 Tabel 3.15 Laporan Pengaduan per Bulan Tahun 2015 NO
BULAN
(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(2) Januari Febryari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember JUMLAH
JUMLAH LAPORAN (3) 14 10 7 13 6 15 8 13 15 43 31 26
LAPORAN YANG DITINDAKLANJUTI DALAM 24 JAM (4) 10 7 7 8 6 13 6 13 14 42 31 25
201
182
% (5) 71.43 70.00 100.00 61.54 100.00 86.67 75.00 100.00 93.33 97.67 100.00 96.15 90.54
*sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
KINERJA NYATA DENGAN KINERJA YANG DIRENCANAKAN Pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung merencanakan target untuk indikator kinerja persentase laporan yang diindaklanjuti dalam 24 jam sebesar 75.00% dan dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dapat merealisasikan kinerja nyatanya sebesar 90.54% sehingga bisa melebihi target kinerja yang direncanakan dengan capaian kinerja sebesar 100.00%.
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
38
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KINERJA NYATA DENGAN KINERJA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA Pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas kinerja nyatanya pada tahun 2015 dengan realisasi kinerja sebesar 90.54%, sedangkan kinerja tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2014 realisasi kinerjanya sebesar 70.00% sehingga dengan kondisi tersebut indikator kinerja persentase siskamling RW tingkat kecamatan yang aktif realisasi kinerjanya bisa melebihi realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa terjadi didukung oleh fakktor-faktor pendorong sebagai beirkut ; 1. Tersedianya personil yang mengamankan; 2. Kesiap siagaan anggota di lapangan; 3. Adanya patroli yang dilakukan anggota. 3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada tahun 2015 untuk indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat (IKM) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tidak bisa menyajikan hasil pengukuran yang disebabkan tidak adanya data. SASARAN 4 : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Capaian indikator kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang keempat untuk mendukung visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yaitu Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi adalah sebagai berikut : Tabel 3.16 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2015 TAHUN 2015 NO
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
(1)
(3)
1
Nilai evaluasi AKIP
2
Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
TARGET
REALISASI
(4)
(5)
(6)
CAPAIAN (%) (7)
Nilai
60.1
60.45
100.58
%
100
100.00
100.00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
100.29
39
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Secara keseluruhan pencapaian sasaran 4 Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dengan 2 indikator yaitu : 1. Nilai evaluasi AKIP dengan capaian sebesar 100.58%; 2. Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti dengan capaian sebesar 100.00%; Maka sasaran 4 memiliki rata-rata capaian target sebesar 100.29% atau bisa dipredikatkan rata-rata capaian kinerjanya dalam kategori melebihi target.
4.1 Nilai Evaluasi AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung pada tahun 2015 merencanakan target nilai 60.1 untuk nilai evaluasi AKIP, dan realisasi kinerjanya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung mampu mencapai nilai 60.45 sehingga melebihi target yaitu dengan capaian 100.58%. Tabel 3.17 Nilai Komponen AKIP Tahun 2013 dan Tahun 2014 NO.
KOMPONEN
NILAI TAHUN 2013 (5) 63.42
NILAI TAHUN 2014 (6) 22.18
(1) 1
(2) Perencanaan Kinerja
2
Pengukuran Kinerja
13.84
13.29
3
Pelaporan Kinerja
69.05
9.29
4
Evaluasi Internal
8.75
2.92
5
Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi
-
12.78
41.22
60.45
Jumlah *sumber : Inpektorat Kota Bandung
KINERJA NYATA DENGAN KINERJA YANG DIRENCANAKAN Pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung merencanakan target untuk indikator kinerja nilai evaluasi AKIP sebesar 60.1 dan dalam pelaksanaannya Satuan Polisi
Pamong
Praja Kota Bandung
dapat
merealisasikan kinerja nyatanya mendapatkan penilaian 60.45 sehingga bisa melebihi target kinerja yang direncanakan dengan capaian kinerja sebesar 100.58%.
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
40
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KINERJA NYATA DENGAN KINERJA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA Pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam nilai evaluasi AKIP kinerja nyatanya pada tahun 2015 dengan realisasi kinerjanya mendapatkan nilai 60.45, sedangkan kinerja tahuntahun sebelumnya pada tahun 2014 realisasi kinerjanya mendapatkan nilai 41.22 sehingga dengan kondisi tersebut indikator kinerja nilai evaluasi AKIP realisasi kinerjanya bisa melebihi realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung ingin memeperbaiki nilai yang diperoleh sebelumnya dengan membangun komitmen di tataran pengambil kebijakan dan melakukan konsultasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ke Bagian Orpad Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Kementerian PAN dan RB di Jakarta.
4.1 Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Pada tahun 2015 terdapat 5 temuan dari BPK/Inspektorat Kota Bandung yaitu berupa : 1. Penertiban reklame-reklame illegal belum optimal; 2. SOP Satuan polisi Pamong Praja Kota Bandung belum dibuat; 3. Belum terdapat pengaturan tentang jafung PPNS; 4. Hasil penertiban reklame illegal belum dilaporkan ke DPKAD;
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
41
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
5. Kondisi Kantor dan Gudang yang tidak layak. Namun dari semua temuan di atast Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah memenuhi dan menindaklanjuti semua temuan tersebut dengan memberikan atau melaporkan laporan yang diminta, sehingga dengan kondisi tersebut menjadi pengukuran dalam indikator kinerja persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti. Dengan kata lain realisasi kinerja yang dilakukan sebesar 100.00%, sehingga capaian kinerjanya 100.00% dan bisa dipredikatkan sesuai target. 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN Selama tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 41.556.022.105 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 34.962.705.529 atau dengan serapan dana APBD mencapai 84.13% dengan demikian dapat dikatakan tahun 2015 kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 6.593.316.576. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.18 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 NO.
SASARAN STARTEGIS
(1)
(2) Meningkatnya ketertiban umum Meningkatnya ketentraman masyarakat Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
1 2 3 4
PAGU ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
%
(3)
(4)
(5)
JUMLAH
15.764.456.050
13.269.626.650
84.17
9.022.082.220
7.556.182.380
83.75
16.525.483.835
13.966.466.699
84.51
244.000.000
170.429.800
69.85
41.556.022.105
34.962.705.529
84.13
*sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
42
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung pada tahun 2015. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2015 sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.19 Tingkat Efektifitas Anggaran Tahun 2015 KINERJA
ANGGARAN
NO
SASARAN STRATEGIS
JUMLAH INDIKATOR
(1)
(2) Meningkatnya ketertiban umum Meningkatnya ketentraman masyarakat Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
(3)
RATARATA % CAPAIAN KINERJA (4)
4
1 2 3
4
PAGU (Rp.)
REALISASI (Rp.)
%
(5)
(6)
(7)
111.76
15.764.456.050
13.269.626.650
84.17
2
109.34
9.022.082.220
7.556.182.380
83.75
3
110.36
16.525.483.835
13.966.466.699
84.51
2
100.29
244.000.000
170.429.800
69.85
*sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
Dapat kita lihat pada tabel di atas efektifitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah sebagai berikut : 1. Sasaran strategis 1 yaitu meningkatnya ketertiban umum dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 111.76% dapat menyerap anggaran sebesar Rp. 13.269.626.650; 2. Sasaran strategis 2 yaitu meningkatnya ketentraman masyarakat dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 109.34% dapat menyerap anggaran sebesar Rp. 7.556.182.380; 3. Sasaran strategis 3 yaitu terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 110.36% dapat menyerap anggaran sebesar Rp. 13.966.466.699; 4. Sasaran strategis 4 yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
43
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
birokrasi dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100.29% dapat menyerap anggaran sebesar Rp. 170.429.800. Maka dengan kondisi tersebut di atas sasaran strategis yang tingkat efektifitasnya lebih tinggi adalah sasaran strategis 1 yaitu meningkatnya ketertiban umum terdiri dari 4 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja paling tinggi dari pada sasaran strategis yang lainnya. Tabel 3.20 Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2015 NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
RATA-RATA % CAPAIAN KINERJA (3)
(4)
TINGKAT EFISIENSI (%) (5)=(3)-(4)
% REALISASI ANGGARAN
1
Meningkatnya ketertiban umum
111.76
84.17
27.59
2
Meningkatnya ketentraman masyarakat
109.34
83.75
25.59
3
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
110.36
84.51
25.85
4
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
100.29
69.85
30.44
*sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
Pada tabel di atas dapat diketahui tingkat efisiensi anggaran setiap sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang paling tinggi tingkat efisiensi anggarannya adalah sasaran 4 yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan tingkat efisiensi anggaran 30.44%.
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
44
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BAB 4 PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2015 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2015. LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2015 ini dapat menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja dan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
(APBD)
Kota
Bandung
Tahun
Anggaran
2015
sebesar
Rp 41.556.022.105. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun fihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung JUARA.
Bandung,
Februari
2016
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG
Drs. EDDY MARWOTO, M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19680317 198910 1 001
LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015
45