LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

merupakan

bentuk

akuntabilitas

dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang

digunakan

instansi

pemerintah

dalam

memenuhi

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sedangkan Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah : a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah; c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Pemerintah Kota Malang berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan kinerja yang disusun dan menyampaikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud dan pencapaian sasaran dilaksanakan dengan membandingkan kinerja aktual dengan rencana atau target dan membandingkan kinerja aktual dengan tahun-tahun sebelumnya yang berdasarkan pada target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra). Laporan Kinerja adalah ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBN/ APBD).

1


Laporan Kinerja dimaksud merupakan hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. Sedangkan pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2015 juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, dan dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja. Tujuan Tujuan dari pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2015 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. 1.3. LANDASAN HUKUM Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2014 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

2


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

9.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional Tahun 2010-2014;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2011 Tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Satuan 1`Polisi Pamong Praja; 14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/ Kota; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2013 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional; 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. 17. Peraturan Daerah kota Malang Nomor 16 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah 2005-2025; 18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018; 20. Peraturan Walikota Malang Nomor 68 Tahun 2012 Tentang uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 21. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013 – 2018.

1.4. ORGANISASI DAN TATA KERJA 1.4.1. Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota serta dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban.

3


Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tatakerja Satuan Polisi pamong Praja, BAB II pasal 2 Kedudukan dan Pasal 3 Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut : I.

Pasal 2 menyebutkanSatpol PP berkedudukan yang meliputi : 1). Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakanPerda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 2). Satuan

Polisi

Pamong

Praja

dipimpin

oleh

seorang

Kepala

dan

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. II.

Adapunyang menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi pamong Praja Kota Malang adalah : 1). Tugas Pokok

a). Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. b). Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud padaayat (1), Satpol PP melaksanakan tugas lainnya yang meliputi : (1). mengikuti proses penyusunan Perda serta kegiatan pembinaan dan

penyebarluasan

Perda,

Peraturan

Walikota

dan

Keputusan

Walikota; (2). membantu

pengamanan

Important Person (VVIP)

dan

pengawalan

tamu

Very

Very

termasuk pejabat negara dan tamu

negara; (3). pelaksanaan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; (4). membantu

pengamanan

dan

penertiban

penyelenggaraan

pemilihan umum dan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota; (5). membantu

pengamanan

dan

penertiban

penyelenggaraan

keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal; dan (6). pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan

oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2). fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang adalah :

a). perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Perda, Peraturan

Walikota

dan

Keputusan

Walikota,

penyelenggaraan

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

4


b). penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; c). pelaksanaan koordinasi penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian, PPNS dan/atau Aparatur lainnya; d). pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; e). pelaksanaan pembinaan PPNS Daerah; f).

pelaksanaan

penyidikan

tindak

pidana

pelanggaran

di

bidang

penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan

masyarakat

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan; g). pelaksanaan pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; h). pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; i).

pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

j).

pengelolaan

administrasi

umum

meliputi

penyusunan

program,

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; k). pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); l).

penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

m). pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; n). pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penegakan Perda, Peraturan

Walikota

dan

Keputusan

Walikota,

penyelenggaraan

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; o). penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;

5


p). penyelenggaraan Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan dan jabatan fungsional; q). pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan r). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

1.4.2. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dengan struktur sebagai berikut :

KEPALA

Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretaris

Kasubbag Sungram

Kabid KUKM

Kabid PPUD

Kasi Binwasluh

Kasi Penyidikan

Kasi Opsdal

Kasi Kerjasama

Kasubbag Umum

Kabid Linmas

Kabid SDA

Kasi Teknis Fungsional

Kasubbag Keuangan

Kasi Latsar

Kasi Bina Potmas

Kasi Satlinmas

Dalam pelaksanaannya Program kerja dan uraian pelaksanaan kegiatan danberdasarkan Eselenoring dan Struktur dan Bagan serta kelembagaan, maka dalam implementasinya dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: a. Kepala Satuan; 1) Kepala Satpol PP mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan

fungsi

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

3,

mengkoordinasikan

danmelakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya. 2) Kepala Satpol PP mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan

fungsi

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

3,

mengkoordinasikan

danmelakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

6


b. Sekretariat 1) Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum

meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian,

urusan

rumah

tangga,

perlengkapan,

kehumasan

dan

kepustakaan serta kearsipan. 2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yangdalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud padaayat (1),

Sekretariat mempunyai fungsi : a) penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja); b) penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); c) penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); d) penyusunan Penetapan Kinerja (PK); e) mengikuti proses penyusunan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum; f) pelaksanaan

dan

pembinaan

ketatausahaan,

ketatalaksanaan

dan

kearsipan; g) pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan; h) pelaksanaan urusan rumah tangga; i) pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian; j) pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam

rangka penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi; k) pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; l) pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; m) pengelolaan anggaran; n) pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gajipegawai; o) pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan; p) pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); q) pelaksanaan kesamaptaan; r) pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan; s) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan standar Operasional dan Prosedur (SOP); t) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

7


u) pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) dan/atau

pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; v) penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah; w) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; x) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; y) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan z) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas pokoknya. 4) Sekretariat, terdiri dari :

a) Subbagian Penyusunan Program; b) Subbagian Keuangan; c) Subbagian Umum.

c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah 1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah melaksanakan tugas pokok pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, serta penyelidikan dan penyidikan di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. 2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; 3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi : a) perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan

teknis

Bidang

Penegakan

Perundang-undangan Daerah; b) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, serta penyelidikan dan penyidikan di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; c) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pelaksanaan pembinaan,

pengawasan

dan

penyuluhan,

serta

penyelidikan

dan

penyidikan di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

8


d) pelaksanaan pembinaan masyarakat, aparatur atau badan hukum di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; e) pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; f) pelaksanaan penyuluhan masyarakat, aparatur atau badan hukum dalam rangka menumbuhkan dan memelihara budaya patuh dan tertib di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum; g) pelaksanaan

kegiatan

penyebarluasan/diseminasi

Perda,

Peraturan

Walikota dan Keputusan Walikota; h) pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelanggaran Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; i) pelaksanaan penyidikan dan pengusutan pelanggaran Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; j) pelaksanaan penghentian kegiatan yang tidak/belum memiliki izin; k) pelaksanaan pengamanan barang bukti pelanggaran Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; l) pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian dalam rangka pembuatan Berita Acara Pemeriksaan; m) pelaksanaan penyerahan Berita Acara Pemeriksaan pelanggaran Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota kepada Jaksa Penuntut Umum/Pengadilan Negeri Kota Malang; n) pelaksanaan

administrasi

penyidikan

dan

pemberkasan

perkara

pelanggaran; o) pelaksanaan kesamaptaan; p) penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan; q) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); r) pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); s) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); t) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); u) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; v) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas pokoknya. 4) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari : a) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; b) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

9


d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat melaksanakan tugas pokok pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian serta kerja sama di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. 2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; 3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi : a) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; b) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian serta kerjasama di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; c) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pelaksanaan kegiatan

operasi

dan

pengendalian

serta

kerja

sama

di

bidang

ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; d) pelaksanaan operasi penertiban terhadap pelanggaran Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, baik dengan menggunakan pendekatan persuasif maupun pendekatan represif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan; e) pelaksanaan operasi penutupan dan pembongkaran terhadap kegiatan yang melanggar Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f) pelaksanaan penjagaan dan pengamanan lingkungan Balai Kota, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; g) pelaksanaan penjagaan dan pengamanan Rumah Jabatan Walikota, Rumah Jabatan Wakil Walikota, dan Rumah Dinas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; h) pelaksanaan penjagaan dan pengamanan kantor, gedung, rumah dinas dan aset tetap berwujud berupa bangunan lainnya milik Pemerintah Daerah yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; i) pelaksanaan pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;

10


j) pelaksanaan patroli wilayah secara rutin maupun sewaktu-waktu apabila dibutuhkan; k) pelaksanaan pembantuan pengamanan dan pengawalan tamu Very Very Important Person (VVIP) termasuk pejabat negara dan tamu negara; l) pelaksanaan

koordinasi

dengan

kepolisian

dan/atau

perangkat

daerah/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; m) penganalisaan peristiwa/ kejadian yang menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; n) pelaksanaan kesamaptaan; o) penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan; p) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); q) pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); r) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); s) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); t) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; u) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas pokoknya. 4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari : a) Seksi Operasi dan Pengendalian; b) Seksi Kerjasama. e. Bidang Sumber Daya Aparatur 1) Bidang Sumber Daya Aparatur melaksanakan tugas pokok pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. 2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi : a) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Sumber Daya Aparatur; b) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pelaksanaan

11


c) kegiatan operasi dan pengendalian serta kerjasama di bidang pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; d) penyusunan

perencanaan

dan

pelaksanaan

program

di

bidang

pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; e) pelaksanaan

inventarisasi

permasalahan,

pelaksanaan

kajian

dan

perumusan pemecahan permasalahan terkait sumberdaya aparatur; f) pelaksanaan analisa kebutuhan pengembangan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja; g) penyusunan prioritas kegiatan terkait pengembangan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan; h) penyiapan dan penyelenggaraan program pelatihan kesamaptaan dan pelatihan jasmani secara rutin dalam rangka kesiapsiagaan; i) penyelenggaraan pelatihan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja antara lain dalam bentuk bimbingan teknis, workshop, seminar, dan pelatihan; j) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelatihan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja dengan perangkat daerah/instansi terkait; k) pelaksanaan kerjasama dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam rangka pengembangan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja; l) pelaksanaan pembinaan PPNS Daerah; m) pelaksanaan kesamaptaan; n) penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan; o) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); p) pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); q) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); r) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); s) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; t) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas pokoknya. 4) Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari : a) Seksi Pelatihan Dasar; b) Seksi Teknis Fungsional.

12


f. Bidang Perlindungan Masyarakat 1). Bidang Perlindungan Masyarakat melaksanakan tugas pokok pelaksanaan

pembinaan terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat dan potensi lainnya dalam masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat di bidang penanganan bencana, pemeliharaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. 2). Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 3). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi : a) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perlindungan Masyarakat; b) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pelaksanaan pembinaan terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat dan potensi lainnya dalam masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat di bidang penanganan bencana, pemeliharaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan; c) penyusunan

perencanaan

dan

pelaksanaan

program

di

bidang

pelaksanaan pembinaan terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat dan potensi lainnya dalam masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat di bidang penanganan bencana, pemeliharaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan; d) pelaksanaan pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota; e) pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian terhadap lokasi rawan bencana di Daerah; f) pelaksanaan pembinaan bagi masyarakat dalam rangka penyiapan dan pembekalan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana; g) pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian terhadap potensi permasalahan di bidang keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; h) pelaksanaan koordinasi terhadap keberadaan dan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat; i) pelaksanaan pembantuan pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; j) pelaksanaan

fasilitasi

atau

mediasi

dalam

rangka

penyelesaian

permasalahan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyakarat yang bersifat non yustisi;

13


k) penyelenggaraan program pelatihan di bidang perlindungan masyarakat bagi Satuan Perlindungan Masyarakat dan potensi lainnya dalam masyarakat; l) pelaksanaan

kerjasma

dengan

perangkat

daerah/instansi

terkait

penanganan bencana dan pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; m) pelaksanaan pengkajian terhadap nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penanganan bencana; n) pelaksanaan kesamaptaan; o) penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan; p) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); q) pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); r) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); s) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); t) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; u) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas pokoknya. 4). Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

a) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat. b) Seksi Bina Potensi Masyarakat. g. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan 1) Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan melaksanakan tugas pokok pengawasan dan pembinaan masyarakat dan/atau badan hukum di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota di wilayah kecamatan. 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan mempunyai fungsi : a) pelaksanaan pengawasan dan pembinaan masyarakat dan/atau badan hukum di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; b) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan

Walikota

serta

penyelenggaraan

ketertiban

umum

dan

ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian dan/atau Aparatur lainnya di wilayah kecamatan;

14


c) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan

Walikota

serta

penyelenggaraan

ketertiban

umum

dan

ketenteraman masyarakat dengan Satpol PP; d) fasilitasi kegiatan penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota yang diselenggarakan oleh Satpol PP; e) pelaksanaan pelaporan pelanggaran Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota kepada Kepala Satpol PP; f) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; g) pelaksanaan fungsi teknis operasional lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas pokoknya. 1.4.3. SUSUNAN KEPEGAWAIAN dan PERALATAN Untuk Susunan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang terdapat 120 orang personil (Data Desember 2015) terdiri dengan rincian sebagai berikut : 1).

2).

Berdasarkan dan penempatan personil adalah : a. Kepala Satuan b. Sekretariat c. Bidang PPUD d. Bidang KUKM e. Bidang SDA f. Bidang Perlindungan Masyarakat

: 1 : 11 : 22 : 75 : 6 : 5

Orang Orang Orang Orang Orang Orang

Pendidikan, Kepangkatan/ Golongan dan Penjenjangan Pendidikan Umum

Pendidikan Penjejangan Teknis/ Struktural Fungsional

Jml No

Gol

SD SMP SMA D3 L

1

1.

2.

3.

4.

S2

8

9

6

7

2 8 1

1 3 1 1 1

10

11

III-b

13

1

8

5

III-a

5

1

3

3

II-d II-c

5 42

0 3

4

5 41

5 45

II-b

14

1

1

14

15

II-a

11

0

4

3

11

I-d I-c I-b I-a

3 3 0 0

0 0 1 0

2 1

112

8

7

0 67

0 23

4

5

PIM Satpol PPNS II PP

0 0 0 0 0 1

Banpol

4

PIM III

0 0 1 5 9 1

PTT

3

PIM IV

2 IV-d IV-c IV-b IV-a III-d III-c

Jumlah 5. 6.

S1

P

12

13

14

1 4 7 1

1 1 13

1

2

4

3 1

13

74 84

19 2

7

8

5

93

5

14

Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki sarana dan prasaranan yang meliputi :

15


NO

URAIAN

JUMLAH

1.

Kendaraan Dinas/ Operasional

35

Unit

2.

Peralatan dan Mesin

75

Jenis/ Bh

3.

Meubelir  Almari

24

Unit

 Locker

20

Unit

 Meja

46

Unit

256

Unit

31

Unit

 Peralatan lainnya

1

Set

 Peralatan Keselamatan Kerja

1

Set

 Kursi/ Kursi Lipat 4.

Sarana Lainnya  Perlengkapan Dakura

1.5. ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI a. Peningkatan aktifitas pembangunan daerah Tingkat keberhasilan pembangunan juga akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar kota untuk datang (berusaha-bermukim maupun berusaha-tidak bermukim) yang pada gilirannya akan menyebabkan ketidaktertiban seperti penyelenggaraan parkir, kemunculan gepeng, kemacetan lalu lintas, pendirian bangunan pada sempadan sungai dan lainnya. b. Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat Pembangunan di Kota Malang yang semakin meningkat akan dibarengi dengan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat (skala: besar, menengah, maupun kecil) yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara keseluruhan. Kasus yang seringkali muncul adalah pelanggaran : bangunan, reklame, pedagang kaki lima dan lainnya. c. Perubahan dan Penyesuaian berbagai peraturan daerah dan turunannya Kecepatan perubahan internal dan eksternal kota yang menyebabkan perubahan berbagai peraturan daerah dan turunannya akan semakin meningkatkan tuntutan optimalisasi kinerja Satpol PP atas ketidaktertiban dan penurunan daya saing. d. Migrasi penduduk yang semakin meningkat e. Pemanfaatan tata ruang yang semakin ketat f.

Ketidaktertiban di berbagai bidang pembangunan daerah

g. Aktifitas nyata Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan h. Peran serta masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan siskamling Dengan berkembangnya pembangunan fisik di Kota Malang, yang diimbangi dengan jumlah penduduk maka diperlukan peran serta masyarakat itu sendiri dalam pemeliharaan lingkungan (self defend) melalui siskamling dan Perlindungan Masyarakat

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

16


Tata urutan atau sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang disusun dengan mengacu pada Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Tata urutan tersebut adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja B. Realisasi Anggaran BAB IV

PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organiasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran : 1) Perjanjian Kinerja 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

17


PERENCANAAN KINERJA 2.1. Perencanaan Kinerja Di dalam penyelenggaraan Pemerintahan perlu diadakan suatu rumusan Perencanaan strategis yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

2.2.1. Visi dan Misi Visi Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan mempunyai

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan

penyelenggaraan

pemerintahan dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018, Visi Kota Malang adalah : “Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Bermartabat”. Berpedoman pada visi Pemerintah Kota Malang tersebut diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Visi : ”Terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja Yang Profesional Dan Berintegritas”.

Adapun maksud dari visi

Satpol PP Kota Malang dimnaksud adalah

Satpol PP harus bekerja secara profesional melalui pelaksanaan fungsi satuan

18


berdasarkan kapasitas sumber daya aparatur yang kompeten di bidang tugasnya, melayani secara prima dengan mengedepankan kerjasama. Untuk bekerja profesional, diperlukan integritas individual dan satuan yang dilandasi oleh moralitas dan semangat satuan (les prit de corps) secara utuh, dilandasi oleh sikap dan perilaku yang terpuji dan disiplin.Dengan profesionalisme dan integritas yang utuh, maka sangat dimungkinkan Satpol PP dapat menjalankan tugas untuk melayani masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sebagai penjabaran visi satuan tersebut, misi Satpol PP adalah: 1. Meningkatkan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan agar seluruh penanganan pelanggaran peraturan daerah maupun peraturan walikota dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat dilakukan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditingkatkan hasilnya serta dilaksanakan dengan benar, dibutuhkan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur yang tepat, aparatur yang kompeten dan mengerti tugas pokok dasar Polisi Pamong Praja, aparatur yang paham peraturan-peraturan yang mendasari pelaksanaan penegakan Perda, Perwal, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tersebut dibutuhkan administrasi yang baik, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Satpol PP serta pencapain kinerja sesuai target yang diperjanjikan. 2. Meningkatkan perlindungan masyarakat melalui fasilitas peran serta dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan daerah yang selalu menyisakan masalah bagi sebagian anggota masyarakat tentu harus diminimalisasi dampaknya agar masyarakat dapat menjalani kehidupannya dengan tenang dan sejahtera.Meskipun secara umum melindungi masyarakat menjadi tugas Satpol PP, dalam kenyataannya diperlukan dukungan masyarakat untuk menjalankannya.Oleh karena itu masyarakat harus difasilitasi dan diberdayakan dalam melindungi dirinya sendiri, agar penanganan persoalan di lingkungan mereka dapat dilakukan dengan cepat dan tuntas.Dalam kaitan itu, maka sinergitas kecamatan dan kelurahan yang merupakan pembina langsung satuan linmas dengan Satpol PP Kota harus dilakukan secara proporsional dan profesional sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

19


2.2.2. Tujuan dan Sasaran Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarahdan berujung kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakantindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2014 - 2018 seperti tabel dibawah ini : Tabel 2.1 Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2014-2018

Tujuan Terwujudnya peningkatan kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Prosentase penindakan atas pelanggaran Perda

Terlaksananya 1. Rasio Polisi penanganan Pamong Praja pelanggaran per 10.000 dengan tindakan penduduk yang tepat 2. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 3. Prosentase pelanggaran Perda yang ditindak Meningkatnya 1. Nilai Survei kualitas Kepuasan pelayanan Masyarakat ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Terwujudnya Prosentase Meningkatnya 1. Rasio Pos peran serta tindak peran serta Kamling per masyarakat kriminalitas masyarakat 100 KK dalam yang tertangani dalam 2. Rasio Petugas menjaga perlindungan Linmas per RT ketertiban dan masyarakat keamanan

TARGET KINERJA SASARAN PADAT TAHUN KE 2014 2015 2016 2017 2018 1,655 1,655 1,666 1,666 1,666

1,2

1,8

1,8

2,4

2,4

90%

100%

0

70

72

75

78

0,49

0,5

0,51

0,52

0,53

1

1

1

1

1

100% 100% 100%

2.2.3. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) secara optimal. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan, program dan kegiatan. Adapun strategi Satuan Polisi Pamong Praja dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kapasitas aparatur

dan pelaksanaan penegakan daerah,

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

20


2. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan sarana dan prasarana dan peningkatan kinerja. 3. Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan satuan linmas. Pada tataran kebijakan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kebijakan untuk mengatur pengelolaan manajemen pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, sehingga apabila dijabarkan dalam fungsi kebijakan adalah sebagai berikut : 1. Kebijakan internal Kebijakan internal adalah kebijakan yang diambil guna mendukung dalam pelaksanaan operasional serta pemenuhan sarana dan prasarana dalam pencapaian mengelola tugas pokok dan fungsi. Kebijakan yang diambil adalah : (1). Peningkatan kualitas pelayanan administrasi Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan pelaksanaan administrasi perkantoran. Sehingga program yang akan dilaksanakan adalah pelayanan administrasi perkantoran. (2). Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan penyediaan sarana dan prasarana. Sehingga program yang akan dilaksanakan adalah peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur. (3). Peningkatan Disiplin Aparatur Kebijakan ini diambil guna guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan kedisiplinan pegawai khususnya disiplin pakaian dinas dan pakaian kelengkapan kerja lainnya yang sesuai aturan yang berlaku. Sehingga program yang akan dilaksanakan adalah peningkatan disiplin aparatur. (4). Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam

pelaksanaan

pemeliharaan

tugas

ketentraman

pokok

dan

masyarakat

fungsi

dalam

dan ketertiban

pelaksanaan umum

serta

pelaksanaan Penegakan Peratura Daerah. (5). Peningkatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

21


Kebijakan ini diambil untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengacu pada pencaian target kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.

2. Kebijakan eksternal Kebijakan eksternal adalah kebijakan yang diambil guna melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Kebijakan yang diambil adalah : (a). Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Kebijakan ini diambil dalan menciptakan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman masyarakat dam ketertiban umum serta penciptaan keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui penggalian potensi Pos Keamanan Lingkungan serta Personil Satuan Perlindungan Masyarakat. (b). Peningkatan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Kebijakan ini diambil guna meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanan Penegakan Peraturan Daerah serta meningkatkan pelaksanaan Patroli dan pemantauan guna mewujudkan Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Kota Malang. (c). Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas Kebijakan ini diambil guna meningkatkan kapasitas Aparat Satuan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung tramtibum Kota Malang. 2.2. Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran staregis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2015 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis. Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

22


2.2.1. Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2015 Eselon II secara rinci adalah sebagai berikut : Misi 1

: Meningkatkan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Tujuan 1

: Terwujudnya peningkatan kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram. Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran Strategis Terlaksananya penanganan pelanggaran dengam tindakan yang tepat

Meningkatnya kualitas pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Misi 2

Indikator Kinerja Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Target

Anggaran

Program

(Rp)

1,655

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

937.732.000

Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

1,8

Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

4.527.875.500

Prosentase pelanggaran Perda yang ditindak

100%

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

70

Program Administrasi Perkantoran Program Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

424.930.000 1.965.865.500 919.642.000 69.590.000

: Meningkatkan perlindungan masyarakat melalui fasilitas peran serta dan pemberdayaan masyarakat

Tujuan1

: Meningkatkan perlindungan masyarakat melalui fasilitas peran serta dan pemberdayaan masyarakat Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya peran serta Rasio Pos Kamling per masyarakat dalam 100 KK perlindungan masyarakat Rasio petugas linmas per RT

Target 0,5 1

Anggaran

Program

(Rp)

Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas

1.463.960.000

Adapun Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2015 untuk Eselon III dan IV adalah sebagai berikut : Misi 1

: Meningkatkan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Tujuan 1

: Terwujudnya peningkatan kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram.

Sasaran 1 : Terlaksananya penanganan pelanggaran dengan tindakan yang tepat Perjanjian Kinerja Eselon III Sasaran Indikator Target Program kinerja

Perjanjian Kinerja Eselon IV Sasaran Indikator Target Kegiatan Kinerja

Program/ Kegiatan

Anggaran (Rp)

23

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2015 Tercapai nya aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang kompeten

Prosentase anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar Satpol PP

50%

Tercapainya pemahaman peraturan perundangundangan

Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan

60 org

Terlatih dan terbinanya mental dan fisik anggota Satpol PP

Jumlah anggota yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan mental dan fisik Jumlah peserta pelatihan sikap dan tugas

135 org

Jumlah peserta pelatihan dasar Satuan Polisi Pamong Praja

40 org

Tercapainya kapasitas pemahaman sikap dan tugas Terlatihnya anggota satuan polisi pamong praja Terlatihnya tenaga bantu Pol PP

Terlaksananya penanganan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Jumlah patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari

3 kali

Tercapainya ketertiban umum dan lingkungan

Tercapainya keamanan gedung dan aset pemerintah Kota Malang Terlaksana nya penga manan lokasi kegiatan dan pejabat negara Tercapainya ketentraman dan ketertiban umum

Terlaksana nya pener tiban reklame dan bangunan

Perjanjian Kinerja Eselon III Sasaran Indikator Target Program kinerja

25 org

Jumlah tenaga 100 bantu Polisi org Pamong Praja yang mendapatkan pelatihan dasar 3 Jumlah patroli kali siaga ketertiban sehari umum dan lingkungan

Jumlah lokasi Gedung dan Aset Pemerintah Kota Malang yang diamankan Jumlah pengamanan lokasi kegiatan dan pejabat negara

7 lokasi

Jumlah penertiban trantibum dengan jajaran keamanan lainnya

45 Kali

Jumlah penertiban pembongkaran reklame dan bangunan

3 kali se minggu

25 Hari

Program Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Bim 79.284.000 bingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Kegiatan 200.984.000 Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sikap dan Tugas Kegiatan Pelaksanaan Diklat Dasar Satpol Pamong Praja Kegiatan Pelatihan Dasar (Pembekalan dan Bimtek Banpol)

148.300.000

428.000.000

81.164.000

Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kegiatan Patroli 1.432.000.000 Siaga Ketertiban Umum dan Lingkungan Kegiatan 520.490.000 Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Penyelenggara an Ketertiban Umum pada Hari Besar Agama dan Nasional Kegiatan Peningkatan Trantibum Secara Terpadu

75.000.000

449.759.000

Kegiatan Pembongkaran Reklame dan Bangunan

619.104.000

Terlaksananya Jumlah operasi 3 kali Kegiatan penegakan penegakan sebulan Penegakan trantibum trantibum Ketentraman dan Ketertiban Daerah

493.200.000


Program/ Kegiatan

Anggaran (Rp)

24

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2015 Tercapainya penindakan atas pelanggaran perda

Jumlah pelanggaran perda yang ditindak

1000 Terlaksana pelang nya koordinasi garan dgn instansi terkait dalam penindakan pelanggaran Tersosialisasin ya peraturan daerah kepada masyarakat

Jumlah koordinasi penindakan pelanggaran

2 Kali

Kegiatan Peningkatan Koordinasi dalam Pelaksanaan Pelanggaran Jumlah peserta 500 orang Kegiatan penyuluhan Pembinaan, Perda Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah Terlaksananya Jumlah 1000 Kegiatan penertiban pelanggaran pelang Operasi pelanggaran yang ditemukan garan Penegakan Perda Perda Tercapainya Jumlah 200 Kegiatan penindakan penindakan pelang Penindakan pelanggaran pelanggaran garan Pelanggaran perda Pro Justicia Peraturan Daerah dan Trantibum

51.553.000

154.974.500

684.607.000

47.188.000

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Perjanjian Kinerja Eselon III Sasaran Indikator Target Program kinerja Tercapainya Jumlah surat 1800 pelaksanaan keluar Surat administrasi selama 1 perkantoran tahun

Perjanjian Kinerja Eselon III Sasaran Indikator Target Program kinerja

Perjanjian Kinerja Eselon IV Sasaran Indikator Target Kegiatan Kinerja Terlaksananya Jumlah surat 1800 administrasi keluar surat surat selama 1 menyurat tahun Terlaksananya layanan telepon, air dan listrik

Layanan Belanja Telpon, Air dan Listrik

12 kali

Terlaksananya kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang elektronik dan alat listrik

Kebersihan Kantor

360 kali

Alat Tulis Kantor

55 jenis

Barang cetakan dan Penggan daan Barang elektronik dan alat listrik

5 jenis/ 120.000 lbr

8 jenis

Program/ Kegiatan

Program Administrasi Perkantoran Kegiatan 134.462.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan 18.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan 26.250.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan 27.225.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan 47.241.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan 3.520.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan 7.680.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Kegiatan 49.352.000 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya bahan bahan bacaan bacaan dan pengetahuan

720 eks

Tersedianya konsumsi rapat dan tamu

konsumsi rapat dan tamu

950 dos

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain Terlaksananya pawai pembangunan

Rapat Koordinasi dan Konsultasi

12 kali

Kegiatan Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Keikut serta an Pawai Pemba ngunan

1 kali

Kegiatan Pawai Pembangunan


Anggaran (Rp)

Program/ Kegiatan

101.200.000

10.000.000

Anggaran (Rp)

25

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2015 Ketersediaan Jumlah sarana dan kendaraan prasarana operasional yang terpelihara

Jumlah peralatan kantor yang tersedia

Tercapainya disiplin pakaian dinas aparatur

Jumlah pakaian dinas yang sesuai aturan

Tersedianya laporan kinerja dan keuangan

Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan

30 Unit

17 Jenis

565 Stel

Tersedianya kendaraan operasional

5 unit

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan 545.400.000 kendaraan dinas/operasional Kegiatan 957.790.000 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Terpelihara Jumlah nya kendaraan kendaraan dinas dinas yang terpelihara

30 unit

Tersedianya peralatan kantor

Peralatan kantor

17 jenis

Kegiatan Pengadaan 438.485.500 peralatan gedung kantor

Terpelihara nya perlengkapan kantor

Jumlah perlengkapa n kantor yang terpelihara Jumlah Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Dinas Lapangan

20 unit

Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

565 stel

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan 919.642.000 Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas Satpol PP sesuai ketentuan

24.190.000

3 doku Tersusunnya men Laporan Kinerja Tahunan (LKT)

Jumlah eksemplar Laporan Kinerja Tahunan (LKT) 2014

15 eks

Program Peningkatan Pengem bangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan 5.000.000 capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

Jumlah eksemplar laporan keuangan akhir tahun TA 2014 Jumlah eksemplar laporan keuangan semesteran

15 eks

Penyusunan laporan keuangan semesteran

52.800.000

48 eks

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

11.790.000

Tersusunnya laporan keuangan semesteran

Misi

Kendaraan Dinas Operasional

2 : Meningkatkan perlindungan masyarakat melalui fasilitas peran serta

pemberdayaan masyarakat Tujuan 2 : Meningkatkan perlindungan masyarakat melalui fasilitas peran serta pemberdayaan masyarakat Sasaran 2 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat Perjanjian Kinerja Eselon III Sasaran Program Tercapainya keikursertaan masyarakat dalam linmas

Indikator kinerja

Target

Jumlah Pos Kamling

1300 pos

Jumlah Satuan Linmas

4095 orang

Perjanjian Kinerja Eselon IV Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Terlatihnya Jumlah anggota peserta linmas dalam pelatihan kesiapsiagaan dan tanggap darurat Tercapainya dukungan linmas dalam kegiatan Tersosialisasi nya peranan anggota linmas Terbinanya satlinmas Kota Malang

Target 100 orang

Jumlah pengerahan satuan linmas Jumlah peserta sosialisasi

24 kali

Jumlah satlinmas yang dibina

1995 orang

500 orang

Program/ Kegiatan

dan dan

Anggaran (Rp)

Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas Kegiatan Pelatihan 200.000.000 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bagi Anggota Linmas Kegiatan 69.000.000 Pengerahan Dukungan Satuan Linmas Kegiatan 110.000.000 Sosialisasi Peranan Anggota Linmas Kegiatan Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat

1.084.960.000

26


2.2.2. Standar Penilaian Kinerja Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Satuan Polisi pamong Praja Kota Malang maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Nilai %

Pencapaian

85 Keatas

Sangat tercapai/ Sangat berhasil

70 ≤ x < 85

Tercapai/ Berhasil

55 ≤ x < 70

Cukup tercapai/ Cukup berhasil

x < 55

Tidak tercapai/ Tidak berhasil

27


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang selaku pengemban amanah masyarakat Kota Malang melaksanakan kewajiban dalam bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan dalam pemeliharaan Ketentraman masyarakat dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat khususnya pada wilayah Kota Malang memiliki kewajiban untuk penyajian Laporan Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja yang disusun sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan dimaksud memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada Tahun 2015. 3.1.

Capaian Kinerja Organisasi. Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian Kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :  Terlaksananya penanganan pelanggaran dengan tindakan yang tepat  Meningkatnya kualitas pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat  Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2015 sebagai berikut adalah : 3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan

28


pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra. Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Polisi pamong Praja Kota Malang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masingmasing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Adapun pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun Anggaran 2015 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini : Tabel. 3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS Terlaksananya penanganan pelanggaran dengan tindakan yang tepat

Meningkatnya kualitas pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat

INDIKATOR KINERJA Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

TARGET 2015 1,655

REALISASI CAPAIAN 2015 2015 1,362 83%

Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

1,8

1,8

100%


100%

92,9%

92,9%


70

64,82

92,6%

Rasio Pos Kamling per 100 KK

0,5

0,6

100%

1

0,63

63%

Rasio petugas linmas per RT

Capaian Kinerja diatas diukur melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi dalam pelaksanaan Penegakan Perda, Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan yang di atas 88,5%. Hanya satu indikator yang mempunyai capaian kinerja sebesar 63% yaitu indikator rasio petugas linmas dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat. Indikator ini sulit dicapai dan harus terus ditingkatkan setiap tahunnya karena dalam pembinaan peran serta masyarakat sangat tergantung dari kemauan masyarakat yang saat ini notabenenya masyarakat sibuk dengan urusan pekerjaan daripada ikut serta dalam kegiatan sosial di lingkungannya sendiri.

29


3.1.2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2013-2015. Kemudian untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang berikutnya adalah melakukan pengukuran antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2015 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya. Pengukuran realiasasi dan capaian ini akan dikomparasikan data tahun 2013 sampai 2015 mengingat Rencana Pembangungan Jangka Mengenah Daerah Kota Malang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengenah Daerah Kota Malang Tahun 2014- 2018 dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2013-2018 didapatkan data awal dalam pengukuran target dan capaian kinerja. Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2013, 2014, 2015 sebagaimana tabel berikut : Tabel. 3.1.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2013-2015 SASARAN STRATEGIS Terlaksananya penanganan pelanggaran dengan tindakan yang tepat

INDIKATOR KINERJA Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

CAPAIAN KINERJA 2013 2014 2015 99,9% 93,6% 83%

1,2

1,8

1,8

100%

100%

100%

80%

90%

92,9%

100%

100%

92,9%


0

0

64,82

0

0

92,6%


0,49

0,48

0,6

100%

98%

100%

Rasio petugas linmas per RT

0,48

0,48

0,63

48%

48%

63%

Prosentase pelanggaran Perda yang ditindak Meningkatnya kualitas pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat

REALISASI KINERJA 2013 2014 2015 1,643 1,549 1,362

Pengukuran kinerja dari tahun 2013 – 2015 untuk menunjukkan peningkatan/ penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut : a)

Sasaran strategis

: Terlaksananya penanganan pelanggaran dengan tindakan yang tepat

a. Indikator kinerja 1

:

Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Mengalami penurunan realisasi kinerja setiap tahunnya. Hal ini disebabkan variabel jumlah penduduk yang semakin bertambah sedangkan jumlah Polisi Pamong Praja berkurang. b. Indikator kinerja 2

:

Cakupan patroli siaga ketertiban umum

dan

ketentraman masyarakat

30


Mengalami kenaikan realisasi kinerja setiap tahunnya c. Indikator kinerja 3

:


Mengalami kenaikan realisasi kinerja setiap tahunnya walaupun secara capaian kinerja mengalami penurunan dikarenakan kenaikan target untuk setiap tahunnya.

b)

Sasaran strategis

:


a. Indikator kinerja 4 : Nilai survei kepuasan masyarakat Mengalami kenaikan realisasi kinerja di tahun 2015 karena sebelumnya belum pernah dilakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat

c)

Sasaran strategis

:

Meningkatnya

peran

serta

masyarakat

dalam

perlindungan masyarakat a. Indikator kinerja 5

:


Mengalami kenaikan realisasi kinerja di tahun 2015. Hal ini disebabkan karena verifikasi data yang dilaksanakan oleh petugas linmas yang ada di setiap kelurahan. b. Indikator kinerja 6

: Rasio petugas linmas per RT

Mengalami kenaikan realisasi kinerja di tahun 2015 walaupun belum dapat memenuhi target. Saat ini dilakukan pembinaan terhadap satuan linmas yang ada di kelurahan dan juga upaya pendataan petugas linmas setiap RT.

Pencapaian Kinerja Tahun 2013-2015 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00%

2013

50,00%

2014

40,00%

2015

30,00% 20,00%

10,00% 0,00% Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator 1 2 3 4 5 6

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

31


Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2013-2018, sebagaimana dalam tabel dibawah ini. Tabel 3.1.3 Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rensta No.

SASARAN STRATEGIS

1 1.

2 Terlaksananya penanganan pelanggaran dengan tindakan yang tepat

2.

3.

INDIKATOR KINERJA 2 Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Prosentase pelanggaran Perda yang ditindak Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya kualitas pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Meningkatnya peran serta Rasio Pos Kamling masyarakat dalam per 100 KK perlindungan masyarakat Rasio petugas linmas per RT

Target Jangka Realisasi Kinerja menengah 2018 2013 2014 2015 3 5 6 7 1,666 1,643 1,549 1,362

2,4

1,2

1,8

1,8

100%

80%

90%

92,9%

78

0

0

64,82

0,53

0,49

0,48

0,6

1

0,48

0,48

0,63

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2015 dengan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2018 untuk setiap indikatornya adalah sebaga berikut : No.

SASARAN STRATEGIS

1 1.

2 Terlaksananya penanganan pelanggaran dengan tindakan yang tepat

2.

3.


INDIKATOR KINERJA 2 Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Prosentase pelanggaran Perda yang ditindak Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya peran serta Rasio Pos Kamling masyarakat dalam per 100 KK perlindungan masyarakat Rasio petugas linmas per RT

Target Jangka menengah 2018 3 1,666

Realisasi Kinerja 2015 4 1,362

Capaian kinerja 5 tahun s/d 2015 5 81,7%

2,4

1,8

75%

100%

92,9%

92,9%

78

64,82

83%

0,53

0,6

100%

1

0,48

63%

3.1.4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Analisa berikutnya dalam pengukuran kinerja adalah membandingkan realisasi kinerja dengan membandingkan standar nasional sebagaimana tertuang

32


dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/ Kota, maka tabel berikut merupaian perbandingan realisasai kinerja dengan Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Tabel 3.1.4 Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2015

No. 1 1.

2.

3.

Sasaran Strategis 2 Terlaksananya penanganan pelanggaran dengan tindakan yang tepat

Indikator Kinerja 2 Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Prosentase pelanggaran Perda yang ditindak Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

Realisasi Kinerja 2015 4 1,362

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Target Realisasi 2015 2015 5 6

1,8

1,8

1,8

92,9 %

100 %

92,9 %

1,0

0,63

Meningkatnya kualitas pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Meningkatnya Rasio Pos Kamling per peran serta 100 KK masyarakat dalam perlindungan masyarakat Rasio petugas linmas per RT

64,82

0,47

0,48

Mengacu Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/ Kota, maka capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota tahun 2015 sebagai berikut : 1).

Pada Indikator Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat telah tercapai 100% sesuai dengan target yaitu senilai 1,8 (dengan formulasi 3 regu dikali 3x patroli per 5 kecamatan).

2).

Pada Indikator Prosentase pelanggaran Perda yang ditindak terpenuhi sebesar 92,9% dari target sebesar 100%. Tidak dapat tercapainya target sebesar 100% karena masih ada pelanggaran Perda yang masih belum dapat ditindaklanjuti karena terikat dengan Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang membutuhkan waktu 15 hari ditambah 7 hari ditambah 3 hari untuk penyelesaiannya,

sehingga

pelanggaran

yang

ditemukan

pada

bulan

Desember belum dapat diselesaikan pada akhir Desember 2015. 3).

Pada indikator rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) per RT hanya dapat tercapai 63% (rasio 0,63) dari target yang ditetapkan sebesar rasio 1.

33


Rasio dimaksud dimaksud didapatkan dari Jumlah Linmas Kota Malang (2609 Personil) berbanding dengan Jumlah RT di Kota Malang (4111) atau dengan sebutan 1 RT 1 Linmas. 3.1.5. Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan. Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2015 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya. Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut : a). Sasaran Strategis : Terlaksananya penanganan pelanggaran dengan tindakan

yang tepat telah berhasil dilaksanakan (rata2 capaian indikator sekitar 92%) sesuai yang diperjanjikan walaupun belum dapat dicapai secara maksimal (100%) karena beberapa kebijakan yang mengikat. a. Indikator 1 : Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (Berhasil) Hanya dapat tercapai sebesar 1,362 (83%) dari rasio 1,655 yang ditargetkan. Diperoleh dari jumlah anggota Satpol PP (120 org) dikali 10.000 dibagi jumlah penduduk (881.123 orang). Kebutuhan Polisi Pamong Praja hanya dapat dipenuhi oleh pengadaan CPNS yang pelaksanaanya terikat pada peraturan dari MENPAN dan RB dan hanya bisa dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang membutuhkan Polisi Pamong Praja Kota Malang serendah-rendahnya 251 PNS dan setinggi-tingginya 350 PNS. Untuk saat ini dalam mendukung kegiatan tugas Satpol PP dibantu oleh tenaga bantu Polisi Pamong Praja sebanyak 100 orang. Jika tenaga Banpol ini diperhitungkan kedalam rasio tersebut maka indikator ini sudah berhasil dicapai dengan baik. b. Indikator 2 : Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Sangat Berhasil) Telah tercapai 100% sesuai dengan target yaitu senilai 1,8 (dengan formulasi 3 regu dikali 3x patroli per 5 kecamatan) c. Indikator 3 : Prosentase pelanggaran Perda yang ditindak (Sangat berhasil)

Telah tercapai sebesar 92,9% (diperoleh dari jumlah pelanggaran perda yang ditindak sebanyak 2.520 pelanggaran dari 2.712 pelanggaran yang ditemukan) dari target sebesar 100%. Tidak dapat tercapainya target sebesar 100% karena masih ada pelanggaran Perda yang masih belum

34


dapat ditindaklanjuti karena terikat dengan Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang membutuhkan waktu 15 hari ditambah 7 hari ditambah 3 hari untuk penyelesaiannya, sehingga pelanggaran yang ditemukan pada bulan Desember belum dapat diselesaikan pada akhir Desember 2015. b). Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat telah berhasil dilaksanakan (sekitar 92,6%) sesuai yang diperjanjikan walaupun belum dapat dicapai secara maksimal (100%) karena beberapa kebijakan yang mengikat. a. Indikator 1 : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (Sangat berhasil) Telah tercapai indeks sebesar 64,82 (92,6%) dari target sebesar 72. Tidak dapat tercapainya target sebesar 100% karena masih belum maksimalnya pelayanan Satpol PP kepada masyarakat di 5 kecamatan karena kurangnya

jumlah

Polisi

Pamong

Praja

serta

masih

kurangnya

ketersediaan mobil patroli. Sehingga pelayanan belum dapat dilaksanakan dengan maksimal sehingga kepuasan masyarakat tidak sesuai target. c). Sasaran Strategis : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan

masyarakat telah berhasil dilaksanakan (sekitar

78,5%)

sesuai yang

diperjanjikan walaupun belum dapat dicapai secara maksimal (100%) karena beberapa keterbatasan. a. Indikator 1 : Rasio Pos Kamling per 100 KK (Sangat berhasil) Telah tercapai rasio sebesar 0,6 (100%) dari target rasio sebesar 0,5. Rasio 0,6 diperoleh dari jumlah pos kamling (1.690 pos) x 100 dibagi jumlah Kepala Keluarga (KK) Tahun 2015 (274.798 KK). b. Indikator 2 : Rasio Petugas Linmas per RT (Cukup berhasil) Hanya tercapai rasio sebesar 0,63 (63%) dari target rasio sebesar 1. Rasio 0,63 diperoleh dari jumlah satlinmas (2609 orang) dibagi jumlah RT (4.111 RT). Kurang berhasil dicapainya target sebesar 100% karena kesulitan untuk mendapatkan masyarakat yang ingin berperan serta dalam perlindungan masyarakat. Solusi yang dilakukan Satpol PP adalah melakukan pembinaan Satlinmas dengan memberikan insentif sebesar Rp. 50.000,- per bulan selama 7 bulan untuk 1995 orang Satlinmas. Untuk tahun berikutnya diusahakan untuk diberikan sebanyak 2166 orang bertahap sampai dengan tahun 2018 dapat memenuhi 4.111 orang (sesuai dengan jumlah RT). Hanya saja keterbatasan anggaran untuk memberikan insentif bagi 4.111 orang apabila tercapai jumlah satlinmas 1 RT 1 linmas, karena dibutuhkan anggaran yang sangat besar.

3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya Berdasarkan Target Jangka Menengah yang telah dicanangkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018, maka guna

35


mewujudkan Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja maka dalam kajian Rasio Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi serta dalam pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja masih belum memadai. Pengaturan dan Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Satuan Polisi Pamong Praja, dengan hasil Kajian dan analisa Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang idealnya sejumlah 251- 350 personil. Guna optimalisasi pendayagunaan Sumberdaya Manusia maka Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2014 telah melakukan rekruitmen Tenaga Bantu Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah 100 personil, yang

diperbantukan dalam

pelaksanaan Tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja) Pengukuran Capaian Kinerja organisasi berikutnya adalah menganalisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja pada Sasaran Renstra Satpol PP yang telah dirumuskan sebagai berikut : 1) Capaian kinerja untuk mencapai target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Satpol PP Kota Malang sudah berhasil dicapai hampir 100% sebagaimana pada tabel 3.1.1 di atas. Masih ada indikator kinerja yang belum berhasil dicapai yaitu petugas linmas untuk setiap RT sebanyak 1 orang. Oleh karena itu untuk tahun kedepannya perlu ditingkatkan perencanaan kegiatan untuk pembinaan petugas linmas yang sudah ada dan peningkatan peran serta masyarakat untuk menjadi petugas linmas. Keberhasilan/kegagalan pencapaian target pada perjanjian kinerja tahun 2015 dilakukan melalui program/kegiatan sebagaimana pada tabel 3.1.7 di bawah :

Tabel. 3.1.7 Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS Terlaksananya penanganan pelanggaran dengam tindakan

SANGAT INDIKATOR CAPAIAN BER CUKUP TIDAK PROGRAM BERHASIL HASIL BERHASIL BERHASIL KINERJA 2015 Rasio Polisi 83% Program Pamong Praja per Peningkatan 10.000 penduduk Kapasitas Sumber Daya Aparatur



36

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2015 yang tepat


Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat

Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Prosentase pelanggaran Perda yang ditindak Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

Rasio Pos Kamling per 100 KK Rasio petugas linmas per RT

100%

Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.



92,9%

92,6%

100% 63%



Program Administrasi Perkantoran Program Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas





RATA-RATA KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

 SANGAT BERHASIL

2) Capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja pada sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2013-2018 tahun ke-2 dapat berhasil dicapai walaupun belum 100% dapat tercapai semua sesuai target. Keberhasilan

pencapaian

target

kinerja

dilakukan

melalui

program/kegiatan

sebagaimana berikut : Sasaran 1 :

Terlaksananya penanganan pelanggaran dengan tindakan yang tepat. Indikator 1 : Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, dengan target 1,655 telah berhasil tercapai sebesar 1,362 atau tercapai 83%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program : 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Target pada indikator ini tidak tercapai maksimal mengingat jumlah dinamika penduduk yang semakin bertambah berbanding dengan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja yang semakin berkurang. Dan untuk menyiasati pemenuhan Indikator ini pada tahun mendatang, maka Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan langkah : - Penggunaan Tenaga Bantu Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah 100 personil. Langkah ini diambil mengingat pemenuhan Personil melalui Calon Pegawai Negeri Sipil belum dapat dipastikan pelaksanaannya.

- Memproyeksikan Rencana Anggaran dan Kegiatan pada tahun 2016 guna mengalokasikan honorarium berserta sarana dan kelengkapan lainnya untuk Tenaga Bantu Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan demikian pada tahun kedepan secara akumulasi dapat mengurangi beban tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang walaupun dalam pemenuhan Indikator ini secara rasio tidak

37

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2015 dapat tercapai sebagaimana target yang telah ditetapkan.

Indikator 2 : Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan target 1,8 telah sangat berhasil tercapai dengan baik atau tercapai 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program : 


Indikator 3 : Prosentase pelanggaran Perda yang ditindak, dengan target 100% telah sangat berhasil tercapai sebesar 92,9%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program : 


Sasaran 2 :

Meningkatnya kualitas pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Indikator 4 : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat, dengan target indeks sebesar 70 telah sangat berhasil tercapai sebesar 64,82 atau sebesar 92,6%. Indikator ini dapat terlaksana melalui program : 

Program Administrasi Perkantoran



Program Sarana dan Prasarana Aparatur



Program Peningkatan Disiplin Aparatur



Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sasaran 3 :

Meningkatnya

peran

serta

masyarakat

dalam

perlindungan

masyarakat Indikator 5 : Rasio Pos Kamling per 100 KK, dengan target rasio 0,5 telah sangat berhasil tercapai rasio sebesar 0,6 atau sebesar 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui program : 


Indikator 6 : Rasio petugas linmas per RT, dengan target rasio 1 telah cukup berhasil tercapai rasio sebesar 0,63 atau sebesar 63%. Kurang berhasilnya dalam pencapaian target disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat

dalam

menjaga

wilayahnya

masing-masing

melalui

siskamtibmas dan siskamling, sehingga Satpol PP harus lebih melakukan pembinaan dan pendataan secara terus menerus melalui

38

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2015 program : 


3) Capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja pada sasaran Program melalui kegiatan sebagaimana pada Perjanjian Kinerja pejabat struktural eselon III dapat berhasil dicapai walaupun belum 100% dapat tercapai semua sesuai target. Keberhasilan pencapaian target kinerja dilakukan melalui kegiatan sebagaimana berikut : Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Eselon III Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2015 SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN 2015

SANGAT BERHASIL

KEGIATAN

BER CUKUP TIDAK HASIL BERHASIL BERHASIL

Sasaran Strategis : Terlaksananya penanganan pelanggaran dengan tindakan yang tepat Tercapainya aparat satuan polisi pamong praja yang kompeten Program : Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar Satpol PP

100%

Terlaksananya penanganan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Program : Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Jumlah patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari

100%

Tercapainya penindakan atas pelanggaran perda Program : Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Jumlah pelanggaran perda yang ditindak

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

100%

CAPAIAN 2015



Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Kegiatan Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sikap dan Tugas Kegiatan Pelaksanaan Diklat Dasar Satpol Pamong Praja Kegiatan Pelatihan Dasar (Pembekalan dan Bimtek Banpol) Kegiatan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Lingkungan Kegiatan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat



Penyelenggaraan Ketertiban Umum pada Hari Besar Agama dan Nasional Kegiatan Peningkatan Trantibum Secara Terpadu Kegiatan Pembongkaran Reklame dan Bangunan Kegiatan Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Daerah Kegiatan Peningkatan Koordinasi dalam Pelaksanaan Pelanggaran Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah Kegiatan Operasi Penegakan Perda Kegiatan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Trantibum KEGIATAN



SANGAT CUKUP TIDAK BERHASIL BERHASIL BERHASIL BERHASIL

Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Tercapainya pelaksanaan administrasi perkantoran Program : Administrasi Perkantoran

Jumlah surat keluar selama 1 tahun

100%

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



39


Ketersediaan sarana dan prasarana Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara

100%

Jumlah peralatan kantor yang tersedia

100%

Tercapainya disiplin pakaian dinas aparatur Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya laporan kinerja dan keuangan Program : Peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan

Jumlah pakaian dinas yang sesuai aturan

100%

Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan

100%

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan Pawai Pembangunan Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

   

Sasaran Strategis : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat Tercapainya keikursertaan masyarakat dalam linmas Program : Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas

Jumlah Pos Kamling

100%

Terlatihnya anggota linmas dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat Jumlah 63% Tercapainya dukungan Satuan Linmas linmas dalam kegiatan Tersosialisasinya peranan anggota linmas Terbinanya satlinmas Kota Malang RATA-RATA KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

 

SANGAT BERHASIL

4) Capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja pada sasaran Kegiatan sebagaimana pada Perjanjian Kinerja pejabat struktural eselon IV dapat berhasil dicapai walaupun belum 100% dapat tercapai semua sesuai target. Keberhasilan pencapaian target kinerja dilakukan melalui kegiatan sebagaimana berikut :

Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Eselon IV Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2015 SASARAN INDIKATOR CAPAIAN SANGAT CUKUP TIDAK BERHASIL KEGIATAN BERHASIL BERHASIL BERHASIL KEGIATAN KINERJA 2015 Program Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur Tercapainya Jumlah peserta 83% Kegiatan Bimbingan pemahaman bimbingan teknis Teknis peraturan implementasi Implementasi perundangperaturan Peraturan undangan perundangPerundangundangan Undangan Terlatih dan Jumlah anggota 44% Kegiatan terbinanya mental yang mendapatkan Peningkatan Mental dan fisik anggota pelatihan dan dan Fisik Aparatur Satpol PP pembinaan mental





40

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2015 dan fisik Tercapainya kapasitas pemahaman sikap dan tugas Terlatihnya anggota satuan polisi pamong praja

Jumlah peserta pelatihan sikap dan tugas

0

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sikap dan Tugas Kegiatan Pelaksanaan Diklat Dasar Satpol Pamong Praja Kegiatan Pelatihan Dasar (Pembekalan dan Bimtek Banpol)

Jumlah peserta 100% pelatihan dasar Satuan Polisi Pamong Praja Terlatihnya tenaga Jumlah tenaga 100% bantu Pol PP bantu Polisi Pamong Praja yang mendapatkan pelatihan dasar Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tercapainya Jumlah patroli siaga 100% Kegiatan Patroli ketertiban umum ketertiban umum Siaga Ketertiban dan lingkungan dan lingkungan Umum dan Lingkungan Tercapainya Jumlah lokasi 100% Kegiatan keamanan gedung Gedung dan Aset Pengendalian dan aset Pemerintah Kota Ketertiban Umum pemerintah Kota Malang yang dan Ketentraman Malang diamankan Masyarakat Terlaksananya Jumlah 60% Penyelenggaraan pengamanan lokasi pengamanan lokasi Ketertiban Umum kegiatan dan kegiatan dan pada Hari Besar pejabat negara pejabat negara Agama dan Nasional Tercapainya Jumlah penertiban 100% Kegiatan ketentraman dan trantibum dengan Peningkatan ketertiban umum jajaran keamanan Trantibum Secara lainnya Terpadu Terlaksananya Jumlah penertiban 100% Kegiatan penertiban reklame pembongkaran Pembongkaran dan bangunan reklame dan Reklame dan bangunan Bangunan Terlaksananya Jumlah operasi 100% Kegiatan penegakan penegakan Penegakan trantibum trantibum Ketentraman dan Ketertiban Daerah Terlaksananya Jumlah koordinasi 100% Kegiatan koordinasi dengan penindakan Peningkatan instansi terkait pelanggaran Koordinasi dalam dalam penindakan Pelaksanaan pelanggaran Pelanggaran Tersosialisasinya Jumlah peserta 100% Kegiatan peraturan daerah penyuluhan Perda Pembinaan, kepada masyarakat Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah Terlaksananya Jumlah 100% Kegiatan Operasi penertiban pelanggaran yang Penegakan Perda pelanggaran Perda ditemukan Tercapainya Jumlah penindakan 100% Kegiatan penindakan pelanggaran Pro Penindakan pelanggaran perda Justicia Pelanggaran Peraturan Daerah dan Trantibum Program Administrasi Perkantoran Terlaksananya Jumlah surat keluar 100% Kegiatan Penyediaan administrasi surat selama 1 tahun Jasa Surat Menyurat menyurat SASARAN KEGIATAN Terlaksananya layanan telepon, air dan listrik

INDIKATOR KINERJA Layanan Belanja Telpon, Air dan Listrik

Terlaksananya kebersihan kantor

Kebersihan Kantor

Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang elektronik dan alat listrik

Alat Tulis Kantor Barang cetakan dan Penggandaan Barang elektronik dan alat listrik

 Tidak di laksanakan

   

        

SANGAT CAPAIAN KEGIATAN BERHASIL 2015 100% Kegiatan Penyediaan Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik 100% Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100% Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100% Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

BER HASIL

CUKUP TIDAK BERHASIL BERHASIL

    

41

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2015 Tersedianya bahan bacaan

bahan bacaan dan pengetahuan

100%

Tersedianya konsumsi rapat dan tamu Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain Terlaksananya pawai pembangunan

konsumsi rapat dan tamu

100%

Rapat Koordinasi dan Konsultasi

100%

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan Pawai Pembangunan

Jumlah 0 Keikutsertaan Pawai Pembangunan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Tersedianya Kendaraan Dinas 100% Kegiatan Pengadaan kendaraan Operasional kendaraan operasional dinas/operasional Terpeliharanya Jumlah kendaraan 100% Kegiatan Pemelihara kendaraan dinas dinas yang an rutin/ berkala terpelihara kendaraan dinas/ operasional Tersedianya Peralatan kantor 100% Kegiatan Pengadaan peralatan kantor peralatan gedung kantor Terpeliharanya Jumlah 35% Kegiatan perlengkapan perlengkapan Pemeliharaan rutin/ kantor kantor yang berkala perlengkapan terpelihara gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya Jumlah Pakaian 100% Kegiatan Pengadaan pakaian dinas Dinas Harian dan Pakaian Dinas Satpol PP sesuai Pakaian Dinas beserta ketentuan Lapangan Perlengkapannya Program Peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan Tersusunnya Jumlah eksemplar 100% Penyusunan laporan Laporan Kinerja Laporan Kinerja capaian kinerja dan Tahunan (LKT) Tahunan (LKT) ikhtisar realisasi 2014 kinerja SKPD Tersusunnya Jumlah eksemplar 100% Penyusunan laporan laporan keuangan laporan keuangan keuangan akhir tahun akhir tahun TA semesteran 2014 Tersusunnya Jumlah eksemplar 100% Penyusunan laporan keuangan laporan keuangan pelaporan keuangan semesteran semesteran akhir tahun Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas Terlatihnya anggota Jumlah peserta 100% Terlatihnya anggota linmas dalam pelatihan linmas dalam kesiapsiagaan dan kesiapsiagaan dan tanggap darurat tanggap darurat Tercapainya Jumlah pengerahan 87,5% Tercapainya dukungan linmas satuan linmas dukungan linmas dalam kegiatan dalam kegiatan Tersosialisasinya Jumlah peserta 100% Tersosialisasinya peranan anggota sosialisasi peranan anggota linmas linmas Terbinanya Jumlah satlinmas 100% Terbinanya satlinmas satlinmas Kota yang dibina Kota Malang Malang RATA-RATA KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

    Tidak di laksanakan

            SANGAT BERHASIL

3.2. Realisasi Anggaran

Kemudian dalam penyampaian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam Tahun Anggaran 2015 adalah dengan penyajian Realisasi Anggaran. Adapun anggaran dan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel. 3.2 Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2015 No.

Uraian

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah (Rp) % Anggaran Realisasi 424.930.000 325.011.630 76,49

42

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2015 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 11. 12. 13. 14. III. 15. IV. 16. 17. 18. 19. 20. V. 21. 22. 23. VI. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 32 33 34 35 VII. 36 37 38 39

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pawai Pembangunan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Peningkatan mental dan fisik aparatur Peningkatan Kapasitas Sikap dan Tugas Pelaksanaan Diklat Dasar Satpol Pamong Praja Pelatihan Dasar (Pembekalan dan Bimtek Banpol) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Lingkungan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Penyelenggaraan Ketertiban Umum pada Hari Besar Agama dan Nasional Peningkatan Trantibum Secara Terpadu Pembongkaran Reklame dan Bangunan Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Daerah Peningkatan Koordinasi dalam Pelaksanaan Pelanggaran Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah Operasi Penegakan Perda Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Trantibum Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas Pelatihan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bagi Anggota Linmas Pengerahan Dukungan Satuan Linmas Sosialisasi Peranan Anggota Linmas Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat JUMLAH

134.462.000 18.000.000 26.250.000 27.225.000 47.241.000 3.520.000 7.680.000

118.027.375 2.184.038 25.210.000 27.170.000 34.876.200 1.972.500

87,78 12,13 96,04 99,80 73,83 56,04

4.000.000 52,08

49.352.000 101.200.000 10.000.000 1.965.865.500 545.400.000 438.485.500 957.790.000 24.190.000 919.642.000 919.642.000 937.732.000 79.284.000

42.080.000 69.491.517 0 1.830.689.170 495.808.250 411.954.500 920.326.420 2.600.000 906.075.500 906.075.500 610.646.600 57.575.000

85,27 68,67 0,00 93,12 90,91 93,95 96,09 10,75 98,52 98,52 65,12 72,62

200.984.000 148.300.000 428.000.000 81.164.000 69.590.000

96.407.000 0 381.838.600 74.826.000 67.580.000

47,97 0,00 89,21 92,19 97,11

5.000.000

5.000.000 100,00

52.800.000 11.790.000 4.527.875.500

50.850.000 96,31 11.730.000 99,49 4.215.319.255 93,10

1.432.000.000 520.490.000

1.336.093.000 93,30 509.790.000 97,94

75.000.000

15.185.000 20,25

449.759.000 619.104.000 493.200.000 51.553.000 154.974.500 684.607.000 47.188.000 1.463.960.000 200.000.000

423.034.000 534.344.000 489.272.000 42.588.000 146.398.255 676.947.000 41.668.000 1.423.157.600 186.449.900

94,06 86,31 99,20 82,61 94,47 98,88 88,30 97,21 93,22

69.000.000 110.000.000 1.084.960.000 10.309.595.000

48.435.000 109.281.400 1.078.991.300 9.378.479.755

70,20 99,35 99,45 90,97

Adapun capaian kinerja untuk pelaksanaan anggaran adalah sebesar 90,97% yang mengalami kenaikan pencapaian dari tahun 2014 yang hanya sebesar 81,61%. Peningkatan pelaksanaan anggaran selaras dengan peningkatan kinerja pada tahun 2015 dari tahun sebelumnya.

Capaian realisasi anggaran Tahun 2014 - 2015

92,00% 90,00%

xis Title

88,00%

86,00% 84,00%

43


44


BAB IV

PENUTUP Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang yang disusun untuk memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2015 serta gambaran pencapaian kinerja Sasaran pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja maupun pencapaian kinerja pada indikator utama Satpol PP Kota Malang, secara komprehensif pada bidang kelembagaan, ketatalaksanaan serta sebagai

wujud

transparansi

dan

akuntabilitas

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

dalam

melaksanakan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah, pemeliharan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kota Malang. Perlu disadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih belum sempurna dalam penyajian prinsip transparasi dan akuntabilitas seperti yang diharpkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan. Di masa mendatang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini sebagai agar tercapai transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharpakan secara bersama. 4.1.

Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang yang mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2013 – 2018 dapat diambil kesimpulan : 1. Sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sudah dapat tercapai dengan baik. Walaupun masih ada sasaran strategis yang belum dapat dicapai 100% dikarenakan kebijakan dan keterbatasan. Rata-Rata pencapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja untuk tahun 2015 sekitar sebesar 88,5% dengan kategori Sangat Berhasil. 2. Kebijakan yang menyebabkan tidak tercapainya salah satu indikator kinerja yaitu rasio polisi pamong praja per 10.000 penduduk adalah pemenuhan kebutuhan Polisi Pamong Praja melalui pengadaan CPNS. Sehingga solusi untuk dapat memenuhi kebutuhan polisi pamong praja dalam menjalankan untuk saat ini adalah melalui penggunaan tenaga non PNS yaitu tenaga bantu Polisi Pamong Praja yang pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan yang ada. 3. Keterbatasan pada anggaran dan juga kemauan masyarakat untuk ikut serta dalam perlindungan masyarakat menyebabkan kurangnya pencapaian indikator rasio petugas linmas per RT yang merupakan indikator utama serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dicapai dengan baik.

45


4.2. Strategi di tahun berikutnya Setelah didapat kesimpulan atas capaian kinerja Satpol PP Tahun 2015, dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya tentu diupayakan langkah strategis untuk meningkatkan keberhasilan kinerja sebagai berikut : 1. Optimalisasi Sumberdaya Manusia untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masingmasing 2. Mengajukan Analisa Kebutuhan Pegawai untuk jumlah Polisi Pamong Praja yang dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja. 3. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui : 1). Pemenuhan

kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pelayanan internal dan

eksternal sebagaimana telah termuat dalam Standart Operasional dan Prosedur Satpol PP 2). Mengintensifkan

Potensi informal masyarakat melalui patroli pengawasan dan

pemantauan daerah dan peruntukannya berdasarkan peraturan yang berlaku 3). Mengadakan

pengkajian dan penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan

Penegakan Peraturan Daerah Kota Malang dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi dan perijinan yang diberlakukan. 4. Melakukan konsultasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tramtibum dan penegakan perda melalui konsultasi ataurapat/pertemuan dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi/Wilayah serta antarKabupaten/Kota, sesuai dengan kondisi yang ada dan memanfaatkan sumber dana yang tersedia. 5. Mengusulkan Perubahan akan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota Malang yang tidak relavan dengan pemberian sanksi dan denda. 6. Melakukan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya dengan melihat kembali hasil kinerja tahun sebelumnya. 7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat melalui perencanaan kegiatan dan anggaran yang terkait dengan perlindungan masyarakat serta pembinaan yang rutin secara terus menerus dan sosialisasi tentang perlindungan masyarakat.

46


Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dibuat dan disajikan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2015, Pencapaian Sasaran Strategis yang ditargetkan pada Renstra Tahun 2013 - 2018 serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2015 guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kota Malang. .

Malang,

Pebruari 2016

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG,

Drs. AGOES EDY POETRANTO, MM Pembina Tingkat I NIP. 19600802 198303 1 009

47


KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2015, walaupun penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memuat informasi kinerja, baik keberhasilan maupun kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2015 ini disusun sebagai amanat dan implementasi dari : a.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2015 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat khususnya bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam upaya mewujudkan Good Governance.

.

Malang,

Pebruari 2016

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG,

Drs. AGOES EDY POETRANTO, MM Pembina Tingkat I NIP. 19600802 198303 1 009

i

48


DAFTAR ISI Kata Pengantar ..................................................................................................................................

i

Daftar Isi ...........................................................................................................................................

ii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ............................................................................................... 1.2. Maksud dan Tujuan ......................................................................................... 1.3. Landasan Hukum ............................................................................................. 1.4. Organisasi dan Tata Kerja ............................................................................... 1.4.1. Kelembagaan ....................................................................................... 1.4.2. Struktur Organisasi .............................................................................. 1.4.3. Susunan Kepegawaian dan Peralatan ................................................ 1.5. Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi ................................................. 1.6. Sistematika Penulisan ...................................................................................

1 2 2 3 3 6 15 16 17

PERENCANAAN KINERJA 2.1. Perencanaan Kinerja .................................................................................... 2.1.1. Visi dan Misi ....................................................................................... 2.1.2. Tujuan dan Sasaran ............................................................................ 2.1.3. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran ........................................... 2.2. Perjanjian Kerja ............................................................................................... 2.2.1. Penetapan Kinerja ............................................................................. 2.2.2. Standart Penilaian Kinerja...................................................................

18 18 20 20 22 23 27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Organisasi ........................................................................... 3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 .......................................... 3.1.2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015........................................ 3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini Dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis ................. 3.1.4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada SPM ................................. 3.1.5. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan ..................................... 3.1.6. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumberdaya ............................... 3.1.7. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Kinerja ..................................... 3.2 Realisasi Anggaran ........................................................................................ . BAB IV

28 28 29 31 32 34 35 36 42

PENUTUP 4.1. Kesimpulan .................................................................................................... 4.2. Strategi di tahun berikutnya............................................................................

45 46

LAMPIRAN 1. Pohon Kinerja Tahun 2015 2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 eselon II s/d eselon IV

Lampiran

ii

49

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents