Satuan Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Jenis Pelayanan : 1. Operasi Yustisi Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian 1 PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 2 Pemendagri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ; 3 Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Semarang 4 Perbub Nomor 93 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok , Fungsi dan Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang

2 Persyaratan Pelayanan

3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan

Persyaratan bagi Obyek / Sasaran Operasi : 1 Telah ditemukan Pelanggaran Perda dan Keputusan Kepala Daerah 2 Telah dilakukan teguran I dan II ; Penegakan Peraturan Daerah 1 Penyelidikan Sesuai pasal 149 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa undang-undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan. 2 Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah (Tratibum) Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan Daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya. 3 Pemeriksaan Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik. Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta bersedia dan mentaati untuk melakanakan ketentuan Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha/kegiatan yang dilakukan dalam waktu 15 hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut akan mengakui kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan. 4 Pemanggilan a Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan; b Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Perda). c Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja. d Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah penyidik (PPNS), maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik. e Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS), maka surat Panggilan ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan. f Surat Panggilannya dilakukan oleh petugas PPNS, agar yang bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggilan tersebut (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 216 KUHAP). g Dalam hal panggilan tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah setelah dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan, maka PPNS dapat meminta bantuan kepada penyidik Polri untuk melakukan penangkapan. Setelah tindakan penangkapan dilakukan penyidik Polri segera melakukan pemeriksaan tentang ketidak hadiran tersangka/saksi memenuhi panggilan tersebut. Selanjutnya penyidikan terhadap pelanggaran Perda di bidang lingkup tugas dan kewenangan PPNS dilakukan oleh PPNS

h Dalam hal yang dipanggil berdomisili di luar wilayah PPNS pemanggilan dilakukan dengan bantuan penyidik Polri dan pemeriksaan selanjutnya sejauh mungkin dilaksanakan oleh PPNS yang bersangkutan. i Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan. j Surat panggilan harus diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi PPNS yang bersangkutan. k Untuk panggilan terhadap tersangka atau saksi WNI yang berada di luar negeri dimintakan bantuan kepada penyidik Polri. 5 Penangkapan 1 Pada prinsipnya Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki kewenangan melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan. 2 Dalam hal tertangkap tangan karena pelanggaran Perda dan bukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang bersangkutan tetapi terjadi dalam lingkup wilayah kerja dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, maka kemudian diserahkan kepada PPNS, yang bersangkutan segera melakukan pemeriksaan. 3 Dalam hal PPNS memerlukan bantuan penangkapan dari penyidik Polri maka surat permintaan bantuan penangkapan ditujukan kepada Kepolres setempat Up. Kasat Serse. 6 Penyitaan Dasar hukum penyitaan adalah undang-undang yang menjadi dasar hukum PPNS dan tata cara diatur dalam KUHAP. Surat permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri dibuat oleh PPNS dan disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan tembusan kepada Penyidik Polri. 2 Dalam hal PPNS memerlukan bantuan Penyidik Polri untuk melakukan penyitaan, maka PPNS meminta bantuan penyitaan kepada Penyidik Polri ; 3 Penandatanganan Surat Perintah Penyitaan diatur sebagai berikut: 1

a. Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja seorang penyidik (PPNS) maka penandatanganan Surat Perintah penyitaan dilakukan oleh atasan anggota Polisi Pamong Praja selaku penyidik b. Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS) maka penandatanganan Surat Penyitaan dilakukan oleh anggota Polisi Pamong Praja yang PPNS dengan diketahui oleh atasannya. 4 Sehubungan dengan pelaksanaan penyitaan tersebut PPNS memberikan tanda penerimaan benda, selain kepada orang dari mana benda itu disita untuk dijadikan barang bukti atau dikembalikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri 7 Penyelesaian 1 PPNS wajib melaksanakan administrasi penyidikan dari setiap perkara yang ditangani. 2 Penandatanganan Surat Pengantar berkas perkara dilaksanakan sebagai berikut. i. Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja seorang penyidik (PPNS) maka penandatanganan surat pengantar berkas perkara dilakukan oleh atasan anggota Polisi Pamong Praja selaku penyidik. ii. Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS) maka penandatanganan surat pengantar berkas perkara dilakukan oleh anggota Polisi Pamong Praja yang PPNS dengan diketahui atasannya 3 Bagi pelaku tindak pidana Peraturan Daerah PPNS melakukan tindakan pertama berupa pembinaan terhadap pelanggarannya sesuai dengan bidang dan bentuk ketentraman dan ketertiban umum yang dilanggar. 4 Kemudian PPNS membuat Berita Acara Surat Pernyataan berupa Surat Perjanjian.

5 Dalam surat perjanjian tersebut memuat berupa identitas siapa/kuasa atau penanggung jawab perjanjian i. Obyek tindak pidana yang dilanggar. ii. Waktu dan lamanya perjanjian. iii. Kemudian memuat tanggal dan ditandatangani oleh yang berjanji. 6 Setelah habis masa perjanjian tersebut akan tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi janjinya maka PPNS dapat memberikan surat teguran 1 dengan tuntutan kepada instansi terkait sesuai dengan bidang dan bentuk pelanggaran Perda (Tratibum). 7 Apabila teguran I (pertama) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 7 X 24 jam maka dapat disusul dengan teguran II (kedua) dengan tetap memberikan tembusan kepada instansi terkait. 4 Jangka Waktu Penyelesaian

12 hari kerja

5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Operasi Yustisi Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.

7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas

Administrasi (Surat tugas, Rangkuman Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya, Laporan kejadian pelanggaran, surat peringatan-peringatan yang telah disampaikan, Blanko Pemberkasan Penyidikan dll), Laptop, Komputer + printer, Kertas , Kendaraan Operasional, Gedung/Kantor.

8 Kompetensi Pelaksana

1 2 3 4

Berkualifikasi PPNS ; Memahami Pengetahuan tentang Hukum ; Mempunyai kemampuan melakukan Penyelidikan, Penyidikan, Pemeriksaan terhadap suatu pelanggaran Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah ; Memahami Berbagai Peraturan Daerah yang menajdi sasaran terjadinya Pelanggaran ;

9 Pengawasan internal

1 2 3

Kasatpol PP Kasi Penegakan Perda Keputusan Kepala Daerah

10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1 2 3

Pengaduan langsung ke Kantor (Jl. Brigjend. Sudiarto Nomor : 34 Ungaran) Telp. (024) 6921026 Kotak saran

11 Jumlah Pelaksana

40 orang, disesuaikan dengan intensitas permasalahan . (dalam hal tertentu melibatkan aparat lain yang terkait : TNI dan Polri ) ;

12 Jaminan Pelayanan

Profesionalisme dalam Penegakan Perda, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam kegiatan usaha serta aktivitas lainnya.

13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1 2 3

Mengacu pada Protap Pol PP ; Pengendalian dari Provost ; Pengendalian dari Korwas PPNS (Polri).

14 Evaluasi Kinerja Pelaksana

Secara Periodik . (setiap bulan)

Jenis Pelayanan : 2. Pengawasan Umum Pelaksanaan Perda dan Keputusan Kepala Daerah No 1 Dasar Hukum

Komponen



UraIan 1 2 3 4

PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pemendagri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ; Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Semarang Perbub Nomor 93 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok , Fungsi dan Rincian Tugas SatuanPolisi Pamong Praja Kabupaten Semarang

1 Penjadwalan Kegiatan operasi pengawasan umum Pelaksanaan Perda dan Keputusan Kepala Daerah 2 Tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan ; 3 Tersedia Personil Pelaksana kegiatan Patroli Pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum serta upaya penegakan Peraturan Daerah yang ada. 1 Tugas dari Patroli adalah : a Pemeliharaan, Pengawasan, Penertiban Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. b Melaksanakan pembinaan masyarakat. c Penerangan pada masyarakat tentang hal-hal yang mengenai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. d Mensosialisasi kebijakan Pemerintah yang terkait dengan tugas Polisi Pamong Praja serta menampung saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah. 2 Administrasi Patroli Pengawasan : a Surat Perintah Patroli Pengawasan b Daftar Petugas Patroli Pengawasan c Laporan Hasil Tugas Patroli

4 Jangka Waktu Penyelesaian

1 Hari ( kegiatan bersifat harian)

5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

laporan terjadinya pelanggaran maupun kegiatan masyarakat lainnya.


Administrasi Kegiatan Patroli Pengawasan ( Surat Tugas, Rangkuman Peraturan dll) ,Kamera, buku laporan kegiatan pengawasan, mesin ketik/komputer/laptop,printer, kendaraan patroli pengawasan.


1 Ulet dan tahan uji. 2 Memiliki sifat ingin tahu.

3 Memiliki pengetahuan tentang tugasnya dan diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan yang datang dari masyarakat. 4 Mampu memahami serta menampung apa yang merupakan keinginan/aspirasi masyarakat. 5 Ramah, sopan dan santun serta menghargai setiap orang. 6 Perlunya dibuat pos-pos Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan kegiatannya ditempat keramaian seperti pasar dan pertokoan. 9 Pengawasan internal

1 2 3



1 2 3


11 Jumlah Pelaksana

10 orang/regu/kegiatan.





1 2 3

Mengacu pada Protap Pol PP ; Pengendalian dari Provost ; Pengendalian dari Korwas PPNS (Polri). Secara Periodik . (setiap bulan)

Jenis Pelayanan : 3. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4

Uraian PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pemendagri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ; Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Perbub Nomor 93Semarang Tahun 2011 tentang Tugas Pokok , Fungsi dan Rincian Tugas SatuanPolisi Pamong Praja Kabupaten Semarang


Penjadwalan kegiatan


Salah satu cara pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Sosialisasi Produk Hukum, terutama Peraturan Daerah, dan produk hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus akan tetapi bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat dapat memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah, oleh karena itu dalam sosialisasi harus memenuhi : 1 Penentuan sasaran sosialisasi seperti perorangan, kelompok atau Badan Usaha. 2 Penetapan waktu pelaksanaan sosialisasi seperti bulanan, triwulan, semester dan tahunan. Perencanaan dengan penggalan waktu tersebut dimaksudkan agar kegiatan yang akan dilakukan akan memiliki limit waktu yang jelas dan mempermudah penilaian keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan. 3 Penetapan materi sosialisasi dilakukan agar maksud dan tujuan sosialisasi dapat tercapai dengan terarah. Selain itu penetapan materi sosialisasi disesuaikan dengan subjek, objek dan sasran sosialisasi. 4 Penetapan tempat 5 Sosialisasi yang dilakukan agar bersifat formal dan informal, hal tersebut sangat tergantung kepada kondisi di lapangan. 6 Penetapan dukungan administrasi. 7 Penentuan Nara sumber 8 Adapun bentuk dan Metode dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban umum ;


1 hari

5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Pembinaan kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Satuan Pengamanan Hotel, Tempat Wisata dll)


Administrasi Kegiatan Pembinaan Tramtibum ( Surat Tugas, Rangkuman Peraturan dll) ,Kamera, buku laporan kegiatan , mesin ketik/komputer/laptop,printer, OHP, Layar OHP, kendaraan operasional.


1 Setiap petugas harus memiliki wawasan dan llmu pembinaan/penyuluhan terutama pengetahuan tentang berbagai bentuk Peraturan Daerah dan peraturan perundangundangan lainnya. 2 Dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dapat juga dengan bahasa daerah setempat. 3 Menguasai teknik penyampaian informasi dan teknik presentasi yang baik. 4 Berwibawa, penuh percaya diri dan tanggung jawab yang tinggi

5 Setiap petugas harus dapat menarik simpati masyarakat. 6 Sanggup menerima saran dan kritik masyarakat khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dan kepada Pemerintah Daerah umumnya serta mampu mengindentifikasi masalah. 7 Memberikan alternatif pemecahan masalah tanpa mengurangi tugas pokoknya. 1 Kasatpol PP 2 Kasi Penegakan Perda 3 Keputusan Kepala Daerah



1 2 3


11 Jumlah Pelaksana

5 orang (melibatkan unsur instansi terkait seperti TNI, POLRI, Disperindagkop , Dinas Kesehatan dll, secara bergantian sesuai jenis pembinaan yang dilaksanakan )





1 Mengacu pada Protap Pol PP ; 2 Pengendalian dari Provost ; 3 Pengendalian dari Korwas PPNS (Polri). Secara Periodik . (akhir tahun)

Jenis Pelayanan : 4. Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan Massal No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4

ada laporan atau ditemukan unjuk rasa atau kerusuhan massal.

2 Persyaratan Pelayanan 3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan

Uraian PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pemendagri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ; Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Perbub Nomor 93Semarang Tahun 2011 tentang Tugas Pokok , Fungsi dan Rincian Tugas SatuanPolisi Pamong Praja Kabupaten Semarang

1 Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II) 2 Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan : a Perlengkapan perorangan, Helm, Pentungan, Borgol, Tameng dan dapat diperlengkapi dengan senjata api (bagi yang mepunyai ijin). b Kendaraan khusus dilengkapi dengan sirine, lampu perhatian (lampu sorot), megaphone dan alat komunikasi. 3 Menyiapkan daftar petugas dan Surat Perintah Pengamanan. 4 Komandan Operasi memberikan arahan singkat perihal : a Lokasi. b Rute yang ditempuh. c Situasi yang mungkin dihadapi.


1 hari

5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Kondisi aman dan tertib


Surat Tugas, Tameng Kenut, Peluit, Borgol, Helm, megaphone, HT , Handycam, Lampu Perhatian (Sorot) Kendaraan Operasional Pengangkut Pasukan (truk).


-

9 Pengawasan internal 10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Memiliki kemampuan bernegoisasi ; Memiliki pengetahuan tentang intelijen , Memiliki kondisi fisik yang prima dll Memiliki pengalaman/pernah melakukan pelatihan pengendalian masa. Setiap selesai pelaksanaan kegiatan dilaporkan pada pimpinan./Kasatpol PP melalui Kasi Bintramtiblinmas

1 2 3


11 Jumlah Pelaksana 12 Jaminan Pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan


40 orang (bersama unsur aparat lainnya, TNI, POLRI dll) Profesionalisme dalam Penegakan Perda, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam kegiatan usaha serta aktivitas lainnya. 1 Mengacu pada Protap Pol PP ; 2 Pengendalian dari Provost ; 3 Pengendalian dari Korwas PPNS (Polri). Setiap Kegiatan pengamanan unjuk rasa.

Jenis Pelayanan : 5. Pengawalan pejabat / orang-orang penting No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian 1 PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 2 Pemendagri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ; 3 Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang 4 Perbub Nomor 93 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok , Fungsi dan Rincian Tugas SatuanPolisi Pamong Praja Kabupaten Semarang Ada kegiatan pejabat atau orang-orang penting yang membutuhkan pengawalan.


Dua kendaraan bermotor dengan keadaan siap bergerak pada posisi sejajar, dan pengawal berdiri disamping sepeda motor. Pejabat/VIP sudah berada dalam kendaraan dan sudah siap menerima laporan kesiapan dari pengawal. Komandan Operasi menuju ke ajudan melakukan laporan siap melakukan pengawalan. Sepeda motor berjajar dengan sepeda motor lainnya berangkat menuju tujuan. Selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirene hidup. Tiba di tujuan : a Sebelum berhenti berikan tanda/isyarat pelan. b Berhenti dan parkir di tempat aman. c Selesai acara akan kembali ke kantor. 7 Tiba di kantor Setelah sepeda motor di parkir, Komandan Operasi laporan ke ajudan bahwa pengawalan telah selesai dilaksanakan. 1 2 3 4 5 6


Menyesuaikan dengan jenis kegiatan ;

5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Rasa aman pejabat dan orang penting


Helm, peluit, Alat komunikasi (HT), sepeda motor / mobil patwal. Yang dilengkapi dengan sirine.



1 2 3 4

Memiliki kemampuan untuk mengendarai kendaraan roda dua dan roda empat dengan baik ; Memiliki pengetahuan tentang Lalu Lintas ; Memiliki Pengetahuan dan kemampuan terkait dengan pengawalan pejabat ; Memiliki kemampuan berkoordiansi dan berkomunikasi dengan baik. Setiap selesai pelaksanaan kegiatan dilaporkan pada pimpinan./Kasatpol PP melalui Kasi Bintramtiblinmas


1 2 3


11 Jumlah Pelaksana

5 orang (bersama unsur aparat lainnya, TNI, POLRI dll)





1 Mengacu pada Protap Pol PP ; 2 Pengendalian dari Provost ; 3 Pengendalian dari Korwas PPNS (Polri). Setiap bulan secara periodik/rutin.

Jenis Pelayanan : 6. Penjagaan Rumah Dinas Pejabat Daerah No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian 1 PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 2 Pemendagri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ; 3 Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang 4 Perbub Nomor 93 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok , Fungsi dan Rincian Tugas SatuanPolisi Pamong Praja Kabupaten Semarang Penjadwalan kegiatan/piket.


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Merencanakan penyusunan jadwal dan petugas yang akan melakukan tugas di rumah dinas. Membuat berita acara pelimpahan tugas dengan petugas jaga pengganti yang di tandatangani oleh yang melimpahi dan yang menerima pelimpahan tugas. Mencatat dan mengenali identitas setiap tamu yang berkunjung. Melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar pintu gerbang pada saat pejabat/tamu keluar mesuk lingkungan rumah dinas Mencatat indentitas, logat bicara/dialek, suara-suara lain yang terdengar, serta pesan yang disampaikan oleh penelpon. Mencatat kejadian-kejadian penting/menonjol selama melakukan tugas jaga. Melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap petugas pelayanan seperti petugas telepon, PAM, listrik dan lain-lain. Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif di setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian. Menjaga dan menertibkan para pedagang penjaja barang atau sejenisnya serta para pencari sumbangan (perorangan, yayasan dll)


365 hari

5 Biaya / Tarif

gratis

6 Produk Pelayanan

Pengamanan rumah dinas


Kenut, Borgol.Buku saku untuk laporan, senter besar, senter kecil, HT, peluit, detektor bahan peledak.


Kompetensi fisik yang memadai, kemampuan berkomunikasi dengan baik ;


Laporan rutin Mingguan/Bulanan/Insidentil kepada Kasatpol PP melalui Kasi Bintramtiblinmas


11 Jumlah Pelaksana

1 2 3

Pengaduan langsung ke Kantor (Jl. Brigjend. Sudiarto Nomor : 34 Ungaran) Telp. (024) 6921026 Kotak saran 10 orang




Profesionalisme dalam Penegakan Perda, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam kegiatan usaha serta aktivitas lainnya. 1 2 3

Mengacu pada Protap Pol PP ; Pengendalian dari Provost ; Pengendalian dari Korwas PPNS (Polri). Evaluasi dilaksanakan secara periodik/bln

Jenis Pelayanan : 7. Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sekitar Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daerah No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian 1 PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 2 Pemendagri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ; 3 Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang 4 Perbub Nomor 93 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok , Fungsi dan Rincian Tugas SatuanPolisi Pamong Praja Kabupaten Semarang Penjadwalan kegiatan/piket.


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Melakukan pemeriksaan di lingkungan ruang kerja pejabat sebelum yang bersangkutan tiba. Melakukan koordinasi dengan tata usaha dan ajudan pejabat yang bersangkutan. Melakukan pencatatan jadwal kegiatan pejabat pada hari yang bersangkutan dan kegiatan yang akan dilakukan pada waktu 1 (satu) minggu yang akan datang. Memberikan pelayanan penunjang lainnya kepada pejabat tersebut bilamana diperlukan. Mengawasi dan mengenali identitas setiap tamu yang berkunjung. Melakukan pengecekan dan pengawasan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian. Menjaga dan menertibkan para pedagang, penjaja barang, atau sejenisnya dan para pencari sumbangan (perorangan atau yayasan dll) Mengingatkan kepada tata usaha untuk melakukan pengecekan kembali terhadap instalasi listrik, air, pemadam kebakaran, AC, tempat penyimpangan dokumen/arsip dll, setelah pejabat yang bersangkutan meninggalkan tempat. Melaksanakan penjagaan sesuai dengan jam kerja kantor atau sampai dengan batas waktu pejabat meninggalkan tempat.


365 hari

5 Biaya / Tarif

gratis

6 Produk Pelayanan

Pengamanan ruang kerja pejabat


Kenut, Borgol.Buku saku untuk laporan, HT, Detektor bahan peledak ;




Laporan rutin Mingguan/Bulanan/Insidentil kepada Kasatpol PP melalui Kasi Bintramtib.


1 2 3


11 Jumlah Pelaksana

2 orang/hari





1 2 3

Mengacu pada Protap Pol PP ; Pengendalian dari Provost ; Pengendalian dari Korwas PPNS (Polri). Evaluasi dilaksanakan setiap minggu, bulan secara periodik dan jika terjadi kejadian penting kegiatan secara insidentil

Jenis Pelayanan : 8. Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lokasi Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Daerah No 1 Dasar Hukum

Uraian

Komponen

1 PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 2 Pemendagri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ; 3 Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang 4 Perbub Nomor 93 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok , Fungsi dan Rincian Tugas SatuanPolisi Pamong Praja Kabupaten Semarang


Ada Kegiatan Kunjungan Kerja Pejabat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda-benda yang terdapat di sekitar lokasi kunjungan kerja pejabat. Melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi di sekitar lokasi kunjungan kerja pejabat. Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi kunjungan pejabat. Mengawasi dan mencermati kejadian-kejadian penting/menonjol lokasi barang kunjungan pejabat. Melaporkan kepada aparat keamanan/polisi terdekat, bila menemukan yangkerja dicurigai dan diperkirakan berupa BOM, bahan peledak dan jangan sekali-kali dipegang/disentuh serta melokalisir dan memberi tanda pada tempat yang dicurigai tersebut. Mengawasi dan mengenali setiap orang yang berada dilokasi kunjungan kerja pejabat. pihak protokuler berkesan jenisbertanggung-jawab dan sifat kegiatan serta susunan acara yangtersebut akan dilaksanakan. Melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara ataudengan pihak yang melaksanakan kegiatan berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud. Melakukan koordinasi dengan/antar unsur pengamanan lainnya dengan menggunakan alat komunikasi yang ada. Saling memberikan informasi dalam melakukan tugas penjagaan dilapangan


menyesuaikan dengan kegiatan

5 Biaya / Tarif

gratis

6 Produk Pelayanan

Pengamanan lokasi kunjungan kerja pejabat.


Kenut, Borgol.Buku saku untuk laporan, peluit, HT, Detektor bahan peledak.




Laporan rutin Mingguan/Bulanan/Insidentil kedpada Kasat melalui Kasi Bintramtiblinmas


1 2 3


11 Jumlah Pelaksana

10 orang

12 Jaminan Pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan


Profesionalisme dalam Penegakan Perda, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam kegiatan usaha serta aktivitas lainnya. 1 2 3


Evaluasi dilaksanakan setiap minggu, bulan secara periodik dan jika terjadi kejadian penting kegiatan secara insidentil

Jenis Pelayanan : 9. Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tempat kedatangan dan tempat tujuan tamu / Delegasi VIP No

Komponen

1 Dasar Hukum

Uraian 1 PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 2 Pemendagri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ; 3 Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang 4 Perbub Nomor 93 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok , Fungsi dan Rincian Tugas SatuanPolisi Pamong Praja Kabupaten Semarang Ada kegiatan kedatangan tamu/delegasi VIP.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Melakukan penjagaan di lingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan tamu/delegasi Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda-benda dii lingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan, sebelum para tamu/delegasi tiba dilokasi. Melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi di lingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan. Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian. Mengawasi dan mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol di tempat kedatangan dan tempat tujuan. Melaporkan kepada aparat keamanan/polisi terdekat, bila menemukan barang yang dicurigai dan diperkirakan berupa BOM, bahan peledak dan jangan sekali-kali dipegang/disentuh serta melokalisir Mengawasi dan mengenali setiap tamu undangan dan orang-orang yang berada di lingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan. Melakukan koordinasi dengan pihak protokuler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan. Melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang acara dimaksud. Melakukan koordinasimenghadiri dengan/antar unsur pengamanan lainnya dengan menggunakan alat komunikasi yang ada Saling memberikan informasi dalam melakukan tugas penjagaan di lapangan



5 Biaya / Tarif

gratis

6 Produk Pelayanan



Kenut, Borgol.Buku saku untuk laporan, peluit, HT, detektor bahan peledak.




Laporan rutin Mingguan/Bulanan/Insidentil


1 2 3


11 Jumlah Pelaksana

10 orang





1 2 3

Mengacu pada Protap Pol PP ; Pengendalian dari Provost ; Pengendalian dari Korwas PPNS (Polri). Evaluasi dilaksanakan setiap minggu, bulan secara periodik dan jika terjadi kejadian penting kegiatan secara insidentil

Jenis Pelayanan : 10. Penjagaan gedung dan aset No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian 1 PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 2 Pemendagri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ; 3 Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang 4 Perbub Nomor 93 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok , Fungsi dan Rincian Tugas SatuanPolisi Pamong Praja Kabupaten Semarang Penjadwalan Kegiatan Penjagaan/Piket


1 2 3 4 5 6

Menyusun rencana jadwal pengawasan serta jenis gedung/aset beserta lokasinya. Merencanakan dan menyiapkan petugas jaga. Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dan pengelola gedung/asset. Melakukan pedataan/bukti kepemilikan gedung/ aset, gambar/situasi/denah/proposal sebagai bahan pengecekan dilapangan. Melakukan komunikasi secara teratur dan berkesinambungan dengan petugas jaga/dinas/ instansi/pengelola gedung/asset. Merencanakan dan menyiapkan sarana dan fasilitas perlengkapan yang digunakan untuk memonitor gedung/asset.



5 Biaya / Tarif

gratis

6 Produk Pelayanan



Kenut, Borgol.Buku saku untuk laporan, senter, peluit, detektor bahan peledak.




Laporan rutin Mingguan/Bulanan/Insidentil kepada Kasatpol PP melalui Kasi Bintramtib


1 2 3


11 Jumlah Pelaksana

10 orang





1 2 3


Evaluasi dilaksanakan setiap minggu, bulan dan jika terjadi kegiatan secara insidentil

Jenis Pelayanan : 11. Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kegiatan Upacara dan acara penting lainnya No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian 1 PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 2 Pemendagri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ; 3 Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang 4 Perbub Nomor 93 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok , Fungsi dan Rincian Tugas SatuanPolisi Pamong Praja Kabupaten Semarang


1 2

Memakai pakaian dinas lapangan II (PDL II) Melakukan kerja sama dengan dinas instansi terkait.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Merencanakan dan menyiapkan petugas yang akan menjaga dilingkungan tempat upacara/ acara penting Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda-benda sekitar lokasi sebelum acara dimulai. Melakukan koordinasi pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi. Mengarahkan pengemudi kendaraan bermotor peserta upacara menuju tempat parkir yang disediakan. Melakukan penertiban terhadap para pedagang penjaja barang atau sejenisnya di lokasi. Melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi di sekitar lokasi sebelum acara dimulai. Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi Mengawasi mencermati kejadian-kejadian yang penting.menonjol lokasi Melaporkan dan kepada aparat keamanan/polisi terdekat,bila menemukan disekitar barang yang dicurigai dan diperkirakan berupa BOM, bahan peledak dan jangan sekali-kali dipegang/disentuh serta melokalisir dan memberi tanda pada tempat yang dicurigai. Mengawasi koordinasi dan mengenali terhadap para tamuatau undangan dan orang-orang di lokasi. kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan Melakukan dengan panitiasetiap penyelenggara pihak yang bertanggungyang jawabberada melaksanakan yang akan diundang menghadiri acara tersebut. Melakukan koordinasi dengan/antar unsur penanganan lainnya dengan menggunakan alat komunikasi yang ada. Saling memberikan informasi dalam tugas penjagaan di lapangan.


1 hari kerja bila berkas telah lengkap

5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

kemanaan dan ketertiban kegiatan upacara


Knut, peluit, kendaraan operasional, HT, Detektor bahan peledak.


Kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik ;


Laporan rutin Mingguan/Bulanan/Insidentil kepada Kasatpol PP melalui Kasi Bintramtib


1 2 3


11 Jumlah Pelaksana

15 orang





1 2 3

Mengacu pada Protap Pol PP ; Pengendalian dari Provost ; Pengendalian dari Korwas PPNS (Polri). Evaluasi dilaksanakan setiap minggu, bulan dan jika terjadi kegiatan secara insidentil

Jenis Pelayanan : 12. Patroli Ketenteraman dan Ketertiban Umum No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian 1 PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 2 Pemendagri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ; 3 Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang 4 Perbub Nomor 93 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok , Fungsi dan Rincian Tugas SatuanPolisi Pamong Praja Kabupaten Semarang


Penjadwalan kegiatan Patroli Patroli Pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum serta upaya penegakan Peraturan Daerah yang ada. a Tugas dari Patroli adalah : 1 Pemeliharaan, Pengawasan, Penertiban Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 2 Melaksanakan pembinaan masyarakat. 3 Penerangan pada masyarakat tentang hal-hal yang mengenai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. 4 Mensosialisasi kebijakan Pemerintah yang terkait dengan tugas Polisi Pamong Praja serta menampung saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah. b Administrasi Patroli Pengawasan : 1 Surat Perintah Patroli Pengawasan 2 Daftar Petugas Patroli Pengawasan 3 Laporan Hasil Tugas Patroli


6 jam

5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

keamanan dan ketertiban lingkungan


Administrasi Kegiatan Patroli Pengawasan ( Surat Tugas, Rangkuman Peraturan dll) ,Kamera, buku laporan kegiatan pengawasan, mesin ketik/komputer/laptop,printer, kendaraan patroli pengawasan, HT dll. a Perlengkapan/Peralatan perorangan, terdiri dari : 1 Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II) 2 Kartu Tanda Anggota 3 Kartu Tanda Penduduk 4 Pluit. 5 Pentungan. 6 Senter. 7 Buku saku dan alat tulis.

8 9 10 11 12

Topi/helm. Kopelrim. Jaket. Borgol. Senjata api (bagi yang mempunyai izin).

b Perlengkapan/Peralatan patroli berjalan kaki terdiri dari 1 Perlengkapn perorangan. 2 Pentungan. 3 Borgol. 4 Senjata api (bagi yang mempunyai izin). c. Perlengkapan/Peralatan patroli bersepeda motor terdiri dari : 1 Perlengkapan perorangan 2 Pentungan. 3 Borgol. 4 Senjata api (bagi yang mempunyai izin). Sepeda motor Dinas 8 Kompetensi Pelaksana

1 2 3 4 5 6

Ulet dan tahan uji. Memiliki sifat ingin tahu. Memiliki pengetahuan tentang tugasnya dan diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan yang datang dari masyarakat. Mampu memahami serta menampung apa yang merupakan keinginan/aspirasi masyarakat. Ramah, sopan dan santun serta menghargai setiap orang. Perlunya dibuat pos-pos Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan kegiatannya ditempat keramaian seperti pasar dan pertokoan.

9 Pengawasan internal 10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Laporan rutin Mingguan/Bulanan/Insidentil kepada Kasatpol PP melalui Kasi Bintramtib 1 2 3


11 Jumlah Pelaksana

10 orang/regu/kegiatan.





1 2 3

Mengacu pada Protap Pol PP ; Pengendalian dari Provost ; Pengendalian dari Korwas PPNS (Polri). Evaluasi dilaksanakan setiap minggu, bulan dan jika terjadi kegiatan secara insidentil


gas Polisi Pamong Praja serta menampung saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah.

Satuan Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja

Recommend Documents