SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUNINGAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUNINGAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyusun rekap pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol

PP)

Kabupaten

Kuningan,

sebagai

bahan

penyusunan

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2016. Laporan

ini

merupakan

pertanggungjawaban

hasil

kerja

yang

telah

dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Kuningan yang merupakan pelaksanaan dari Program Kerja Tahun 2016 yang selanjutnya sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan tugas di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dan dijadikan pedoman dan petunjuk untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Demikian untuk menjadi maklum dan bahan seperlunya.

Kuningan,

Nopember 2016

KEPALA SATPOL. PP KABUPATEN KUNINGAN

DENI HAMDANI, S.Sos., M.Si Pembina Tk. I NIP. 19710308 199202 1 001

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………….…………...

i

DAFTAR ISI ……………………………………………………….……..……...

ii

PENDAHULUAN ………………………………………………......

1

A.

Latar Belakang ............................................................ ..

1

B.

Dasar Hukum ............................................................... ..

7

C.

Kebijakan Umum ............................................................

8

D.

Arah Kebijakan ............................................................ ..

18

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH ................................ ..

22

1.

22

BAB I

BAB II

URUSAN DESENTRALISASI ......................................... A.

Penyelenggaraan

Ketentraman

dan

Ketertiban

Umum.......................................................................

22

1. Gangguan yang terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme atau lainnya)...................

22

2. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan........................................................

34

3. Penanggulanagan dan kendalanya.......................

36

4. Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan...................................................

42

5. Sumber dan jumlah anggaran...............................

43

BAB III

MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH .............................

58

BAB IV

PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2016 (Tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten) ........................................................

60

BAB V

P E N U T U P ..................................................................... ..

67

BAB VI

LAMPIRAN-LAMPIRAN ...........................................................

(...)

ii

BAB I PENDAHULUAN

I.

Latar Belakang. Tahun 2016 Kabupaten Kuningan melaksanakan pembangunan dengan Visi “Kuningan Mandiri, Agamis, Sejahtera Tahun 2018“, melihat visi di atas kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Kabupaten Kuningan

sangat penting dalam mewujudkan Lingkungan Mandiri Agamis, dan Sejahtera, seperti ditegaskan Misi ke 3 yaitu: “Meningkatkan kehidupan masyarakat yang mandiri, sejahtera, agamis, harmonis, dan bersatu“ yang berarti bahwa Kabupaten Kuningan yang mempunyai keanekaragaman keyakinan dan pemahaman keagamaan, maka kerukunan hidup beragama adalah kebutuhan mendasar yang akan menjadi tonggak keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat yang secara nyata sangat dibutuhkan suatu kondisi yang aman, tertib dan tentram. Memasuki periode jabatan Bupati periode Tahun 2014-2018 Kabupaten Kuningan mengangkat Visi: “Kuningan Mandiri, Agamis, Sejahtera Tahun 2018”. Sejalan dengan ketentuan pasal 65 ayat 1 hurup b Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1), menyebutkan bahwa kepala daerah mempunyai tugas : “Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat “ Disebutkan pula bahwa; Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman, serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat. Amanat pasal-pasal inilah yang melahirkan pembentukan Satpol PP yang tujuannya untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta penegakkan Peraturan Daerah. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 4 Bab II Pembentukan,

1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi disebutkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas “menegakkan

Perda

dan

Menyelenggarakan

Ketertiban

Umum

dan

Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat”. Artinya Satpol PP bukan

saja

bertugas

dalam

hal

penegakkan

Peraturan

Daerah

dan

penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tetapi juga termasuk dalam hal perlindungan masyarakat, Hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup pelaksanaan tugas dan Fungsi selalu mengikuti perubahan kebutuhan, tuntutan dan masalah nyata di masyarakat yang merupakan prinsip yang harus dipenuhi di dalam rancangan masa depan. Salah satu kekuatan bagi Satpol PP Kabupaten Kuningan adalah tersedianya peraturan perundangan yang mengatur kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang, Hak dan kewajiban sehingga memberi keleluasaan dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati, memelihara dan menyelenggarakan Ketertiban

Umum

dan

Ketentraman

Masyarakat,

serta

Perlindungan

Masyarakat. Lahirnya PP Nomor 6 Tahun 2010 ini merupakan re-charging atau penambahan daya dan kekuatan bagi Satpol PP Kabupaten Kuningan, karena di dalamnya mengisyaratkan bahwa Kabupaten Kuningan telah memenuhi syarat variabel besaran organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan klasifikasi Satpol PP-nya dari Tipe B menjadi Tipe A. Pada tanggal 1 Agustus 2013 telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Satpol PP dan pada Tanggal 20 November 2013 ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satpol PP Kabupaten Kuningan. Sehingga Satpol PP Kabupaten Kuningan saat ini memiliki susunan organisasi sebagai berikut : a. Kepala eselon II.b b. 1 Sekretaris dan 4 Kabid eselon III.b c. Kepala sub bagian, kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a d. Jabatan fungsional

2

Meskipun pada tanggal 7 Nopember 2016 telah ditetapkan Perda No.5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerak Kab.Kuningan, namun ubtansi LPPD kali ini masih melaporkan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemeritah dalam penyelenggaran Tibumtranmas dengan mengacu pada aturan pembentukan organisasi Satpol PP yang lama hal ini disebabkan karena Perda terbaru tersebut baru akan efektip per Jan 2017. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan

dan

kegagalan

pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (berupa bahan LKPJ, LAKIP, LPPD). Satpol PP Kabupaten Kuningan sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakkan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati, berkewajiban mengevaluasi capaian sasarannya yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Berikut kami sajikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pada Tahun anggaran 2016 yang mengacu pada rencana kerja (Renja) Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2016, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

A.

Maksud dan Tujuan. 1.

Maksud Maksud Penyusunan rekap laporan ini adalah : a)

Memberikan

gambaran

hasil

pelaksanaan

program

dan

kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan

3

dalam melaksanakan tugasnya di bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Penegakkan Peraturan Daerah (Perda) selama Tahun 2016. b)

Mempermudah

proses

pengedalian;

monitoring,

analisa,

evaluasi sebagai kerangka dasar pengambilan kebijakan tahun mendatang. 2.

Tujuan. a)

Hasil

penyusunannya

ditujukan

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum selama Tahun 2016; b)

Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satpol PP Tahun 2017;

c)

Menjadi alat kendali dalam pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja Satpol PP;

d)

Sebagai indikator keberhasilan Satpol PP dalam menjalankan tupoksinya menyelenggarakan Ketentramanan dan Ketertiban Umum.

B.

VISI DAN MISI 1.

VISI Visi Satpol PP Kabupaten Kuningan merupakan skenario masa depan dan pandangan ke depan, menyangkut pandangan ke depan kemana Satpol PP harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Satpol PP Kabupaten Kuningan. Kemudian berdasarkan prespektif sejarah Satpol PP, dimana telah mengalami perubahan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi mengikuti dinamika tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Sejak lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 ketentuan pasal 65 ayat 1 hurup b tentang

4

Pemerintahan

Daerah,

menyebutkan

bahwa

Kepala

Daerah

mempunyai tugas : “Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat “ pada pasal 255 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, disebutkan pula bahwa Satpol PP dibentuk untuk Menegakkan Perda dan

Perkada,

menyelenggarakan

Ketertiban

Umum

dan

Ketentraman, serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat. Selain itu skenario masa depan Satpol PP Kabupaten Kuningan sangat dipengaruhi pula oleh isu-isu lokal dan nasional yang kini berkembang

terkait

dengan

pemeliharaan

Ketentraman

dan

Ketertiban antara lain proses pembelajaran demokrasi, supremasi hukum dan pelanggaran HAM, letupan-letupan konflik yang terus menerus, kerusuhan di berbagai daerah dan pergeseran paradigma penyelenggaraan

pemerintahan

dari

sentralisasi

menjadi

desentralisasi serta citra penegakkan hukum. Berdasarkan prinsipprinsip yang terkandung dalam kondisi diatas, seperti telah diuraikan pada BAB I Pendahuluan bahwa Tahun 2016 adalah merupakan masa Pemerintahan Kabupaten Kuningan periode Tahun 2014-2018 dan

sebagai

berkewajiban

salah

satu

perangkat

daerah

mempertanggungjwabkan

Satpol

seluruh

PP

pun

pelaksanaan

pekerjaannya sampai dengan akhir Tahun 2016. Pada Bulan November

2013

beriringan

dengan

peningkatan

kapasitas

esselonering Satpol PP Kabupaten Kuningan dari III.a ke II.b maka disusun Visi Satpol PP Kabupaten Kuningan untuk periode 20142018 sebagai berikut : “Terpeliharanya Masyarakat

Ketertiban,

Serta

Tegaknya

Ketentraman

Perundang-Undangan

Kabupaten Kuningan Tahun 2018”.

5

Dan

Perlindungan Daerah

di

2.

MISI Untuk mewujudkan visi Satpol PP Kabupaten Kuningan yang telah ditetapkan, maka diperlukan misi yang jelas, karena misi merupakan

pernyataan

yang

menetapkan

tujuan

Satpol

PP

Kabupaten Kuningan dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut , diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang diperoleh di masa mendatang. Misi dari setiap organisasi adalah

tonggak

dari

perencanaan

strategiknya.

Misi

harus

memperlihatkan secara jelas hal apa yang penting buat organisasi dan apa bidang usaha dari organisasi tersebut. Maka misi Satpol PP Kabupaten Kuningan periode Tahun 20142018 adalah : 1)

Memelihara Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat serta menegakkan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Perlindungan Masyarakat;

2)

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional dan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia;

3)

Membangun pola hubungan kerja dengan

prisip utama

pelaksanaan tugas yaitu : Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Edukasi dan Kemitraan.

6

2.

Dasar Hukum Yang menjadi Dasar/Landasan Hukum dalam Pelaksanaan Kegiatan Satpol PP adalah : a)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010

tentang Satuan Polisi

Pamong Praja; c)

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Satpol PP;

d)

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satpol PP;

e)

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pol PP;

f)

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP;

g)

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Oprasional Prosedur Satpol PP;

h)

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 60 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;

i)

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Oprasional Satpol PP;

j)

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 dan Peratuaran Bupati Kab.Kuningan tentang pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja;

k)

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

l)

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Urusan Tugas Satpol PP.

7

3.

KEBIJAKAN UMUM. 3.1. KEGIATAN APBD KABUPATEN KUNINGAN I.

PROGRAM

PENINGKATAN

KEAMANAN

DAN

KENYAMANAN

LINGKUNGAN. a.

Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima. Output: Sampai dengan Triwulan IV 2016 kegiatan ini telah dilaksanakan 52 kali kegiatan dan hasilnya 109 PKL dan 30 R2 ditertibkan. Outcome: Terpeliharanya keamanan dan kenyamanan lingkungan.

b.

Penertiban Reklame dan banner tidak berijin atau kadaluarsa. Output : Sampai dengan Triwulan IV 2016 kegiatan ini telah dilaksanakan 17 kali kegiatan dan hasilnya spanduk dan Banner 708 lembar tidak berijin. Outcome: Terpeliharanya ketertiban, kebersihan dan keindahan di Kabupaten Kuningan.

c.

Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Daerah maupun Pusat dan PAM Unjuk Rasa. Output : Sampai dengan Triwulan IV bulan Nopember kegiatan ini telah dilaksanakan 94 kali kegiatan pengamanan. Outcome: Meningkatnya keamanan dan kenyamanan masyarakat serta Pejabat Daerah dan Pusat.

d.

Pendampingan Pengiriman PGOT dan Psikotik Jalanan ke Panti Rehabilitasi RSJ. Output

:

Sampai

dengan Triwulan

IV

kegiatan

ini telah

dilaksanakan 18 kali kegiatan dan hasil semuanya 99 orang. Outcome : Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan. e.

Pengendalian Pedagang Kaki Lima. Output : Sampai dengan Triwulan IV kegiatan ini

telah

dilaksanakan 1 kali kegiatan. Outcome: Terdatanya PKL di jalur

8

utama

untuk

tercipta

dan

terpeliharanya

keamanan

dan

kenyamanan lingkungan.

II.

PROGRAM

PEMELIHARAAN

KANTRANTIBMAS

DAN

PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL. 1.

Pembinaan Anggota Korsik/Drumband. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk latihan rutin yang dilaksanakan sebanyak 20 kali, yaitu pada bulan maret, Agustus dan September 2016, kegiatan ini kerjasama dengan yayasan Gita Nada Raraswara (GNR) Bandung sebagai jasa pihak ketiga, kegiatan ini diikuti sebanyak 55 orang personil korsik prajawibawa yang bertempat di Area Perkantoran Pemda Kuningan. Output: Meningkatnya keterampilan 55 orang personil Korsik. Outcome: meningkatnya kualitas drumband Korsik Satpol PP yang siap membantu pelaksanaan kegiatan Daerah.

2.

Pembinaan Kesemaptaan dan Penanggulangan Anti Huru Hara Anggota Satpol PP dan Linmas. Output: kegiata ini telah dilaksanakan 14 kali, 124 orang anggota Satpol

PP

mengikuti

tes

dan

pelatihan

dan

pembinaan

kesemaptaan dan 62 orang personil PHH/penangulangan huruhara selama 2 (dua) hari dari Tim Instruktur dan pembantu Instruktur

dari

Kodim

dan

Polres

Kuningan.

Outcome:

Meningkatnya ketahanan fisik, disiplin dan keterampilan anggota serta meningkatnya upaya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. 3.

Latihan Dasar Mental Kedisipilinan Anggota Satpol PP. Output: Mengadakan Koordinasi dengan Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi Cikole Lembang Bandung pada tanggal, 19 Mei 2016 dalam rangka kegiatan Latsarmedis yang diadakan pada tanggal 25

9

Mei 2016 dengan jumlah peserta 31 orang terdiri dari 29 orang Pria dan 2 orang Wanita selama 7 hari bertempat di cikole Lembang Bandung yang terlebih dahulu mengikuti Tes Kesehatan pada tanggal 20 Mei 2016 Outcome: Terwujudnya jiwa Korsa dan Pengabdian terhadap masyarakat. 4.

Pemberdayaan PPNS dalam Penegakan Perda. Output: Sampai dengan Triwulan IV bulan Nopember kegiatan ini telah dilaksanakan 108 kali kegiatan dan hasil semuanya 108 kasus. Outcome: Meningkatnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

5.

Pembekalan Pengetahuan dan Peningkatan Keterampilan Anggota Satpol PP. Output: Terlaksananya kegiatan

Kegiatan Pembekalan dan

Peningkatan Pengetahuan Keterampilan anggota Satpol PP Kab.Kuningan sebanyak 2 kali tempat lokasi Tempat Aula Permata Kab.Kuningan.

Outcome:

Meningkatnya

profesionalisme

pelaksanaan tugas Satpol PP. 6.

Rapat Koordinasi Trantibum Tingkat Kabupaten Kuningan. Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi Trantibum Tingkat Kab.Kuningan,

Outcome:

Meningkatnya

koordinasi

dalam

pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. 7.

Peningkatan Kapasitas PPNS. kegiatan ini di laksanakan dua kali yaitu Pada Tanggal 23 s.d 26 Agustus 2016 telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) anggota Satpol PP Kab.Kuningan.pembukaan dilaksanakan di hotel Grend Purnama oleh Bupati Kuningan H. ACEP PURNAMA ,SH,.MH, yang dihadiri oleh pejabat Struktural Satpol PP dan Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Penyidik

10

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) anggota Satpol PP Kab.Kuningan sebanyak 20 orang dan pemberian materi dilaksanakan di Kuningan Islamic Center (KIC) yaitu Narasumber dari Ditjen Pemerintana Umum Kemendagri RI, Polres Kuningan, Kejaksaan Negeri Kuningan, Pengadilan Negeri Kuningan, Kasat Pol PP Kuningan dan CDSE Institusi Ciilacap, praktek serta pemberian hasil pemeriksaaan yang akan di ajukan kesidang pengadilan (Tindak Pidana Ringan), sidang Tipiring Perda nomor 9 Tahun 2005

tentang

ketentuan

Ijin

Pelayanan

Imformasi

yang

dilaksanakan di Satpol PP Kab.Kuningan dengan jumlah 15 orang dengan denda masing-masing pelanggar Rp.300.000,- uang hasil denda tersebut di masukan ke Kas Daerah Kab.Kuningan. Output: Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas PPNS sebanyak 2 kali, Outcome : Meningkatnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. 8.

Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dalam Rangka Penegakan

Pelaksanaan

Peraturan

Perundang-undangan

Daerah.

Sampai dengan Triwulan IV kegiatan ini telah dilaksanakan 30 kali kegiatan dan hasilnya 30 kasus, Output: Terlaksananya kegiatan sebanyak 30 kali dengan 30 kasus. Outcome:

Meningkatnya

kesadaran masyarakat dalam memahami produk hukum. 9.

Rapat Koordinasi Implementasi Perda No.03 tahun 2015 Output : terlaksanananya 1 kali kegiatan, Rapat Koordinasi Implementasi Perda No.03 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Trantibum. Outcame : Terciptanya suatu kordinasi yang baik untuk terciptanya suatu keamanan dan kenyamanan.

11

10. Pelatihan Calon PPNS. Output : terlaksananya 1 kali kegiatan, Outcome: Meningkatnya profesionalitas dan kapasitas sumber daya aparatur Satpol PP.

III.

PROGRAM

PENINGKATAN

PEMBERANTASAN

PENYAKIT

MASYARAKAT. 1.

Penertiban dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. kegiatan ini telah dilaksanakan 13 kali kegiatan, dan hasilnya 17 pasangan bukan muhrim dan 14 orang tidak bawa identitas. jumlah semuanya 48 orang, mereka Satpol PP

yang terjaring di bawa kekantor

untuk didata dan diberikan pembinaan. Output:

terlaksananya 13 kali penertiban dan berhasil menjaring 48 orang. Outcome: Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban.

IV.

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN. 1.

Pembinaan Siskamling Output: Outcome:

Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban

masyarakat di daerah Perbatasan. b.

Forum Koordinasi Kemitraan dan Ketertiban Masyarakat. Output : terlaksananya 1 kali kegiatan, Outcome: Meningkatnya komunikasi dan hubungan kerja dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

c.

Pembinaan Potensi Perlindungan Masyarakat di Daerah Perbatasan (Monitoring Daerah Perbatasan). Sampai dengan Triwulan IV kegiatan ini telah dilaksanakan 20 kali kegiatan, Output :Terpantaunya 4 Jalur perbatasan di 12 Kecamatan. Outcome: Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah perbatasan.

12

d.

Pemutahiran Data Anggota Linmas. Sampai dengan Triwulan IV kegiatan ini telah dilaksanakan 2 kali yaitu pada bulan Maret / April 2016, Output : Outcome: Terpeliharanya Keamanan dan Ketentraman di daerah dan terdatanya seluruh anggota Linmas di daerah.

e.

Pembinaan Anggota Linmas desa/Kelurahan Periode Siap. Sampai dengan Triwulan IV kegiatan ini telah dilaksanakan 3 kali kegiatan yaitu pada, tanggal 14 April 2016, rapat persiapan dengan Kasi Trantib Kecamatan kaitan pelaksanaan kegiatan Pembinaan anggota Linmas Desa/Kelurahan Periode siap tahun anggaran 2016, tempat/lokasi Gedung Wanita Jln. Ir.Soekarno dan pada Tanggal 26,27 pelaksanaan kegiatan Pembinaan anggota Linmas Desa/Kelurahan Periode Siap, tempat Kuningan Islamic Center (KIC).Output :

terlaksananya 3 kali kegiatan, Outcome:

Terciptanya kondisifitas daerah. f.

Pemberdayaan Anggota Linmas Desa/Kelurahan. Sampai dengan Triwulan IV kegiatan ini telah dilaksanakan 9 kali kegiatan, Output:

Terfasilitasinya anggota Linma, Outcome:

Peningkatan Kesejahteraan anggota Linmas.

3.2. PELAKSANAAN ADMINISTRASI UMUM a.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Selama Tahun 2016 kegiatan yang masuk dalam program pelayanan administrasi perkantoran adalah : 1.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

2.

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

3.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

4.

Penyediaan Alat Tulis Kantor.

5.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

13

6.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

7.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

8.

Penyediaan

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang-

Undangan. 9.

Penyediaan Makanan dan Minuman.

10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi. 11. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor. 12. Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas (126 orang). b.

PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA

DAN

meliputi kegiatan

Pengadaan

dan

PRASANA

APARATUR. Program

ini

pemeliharaan

peralatan kantor. Terdiri dari : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

c.

1.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

2.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.

3.

Pengadaan Peralatan Drumband.

4.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.

5.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional.

6.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

7.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor.

PROGRAM PERINGATAN HARI HARI BESAR NASIONAL Kegiatan dari program ini adalah Pengamanan HUT Proklamasi RI dan Hari Jadi Kuningan, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru dan pada tahun 2016 samapai dengan bulan Desember

3.3. KEGIATAN APBN Sampai dengan akhir Tahun 2016 Satpol PP Kabupaten Kuningan tidak melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh APBN.

14

3.4. KEGIATAN APBD PROPINSI JAWA BARAT Pada Tahun 2016 Satpol PP Kabupaten Kuningan tidak melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Propinsi Jawa Barat.

3.5. KEGIATAN LAINNYA Pada Tahun 2016 Satpol PP Kabupaten Kuningan tidak melaksanakan kegiatan yang dibiayai sumber lain.

4.

Arah Kebijakan. Sebelum kita bahas strategi dan arah kebijakan Satpol PP dalam kurun waktu 5 tahun, terlebih dahulu kita ulas skenario tahapan Pembangunan Kabupaten Kuningan yang mempedomani seluruh strategi dan kebijakan Satpol PP. Untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Kuningan seperti diulas pada bab pendahuluan, Pemerintah Kabupaten Kuningan menetapkan skenario tahapan pembangunan yang dapat digunakan sebagai fokus pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya. Skenario ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi organisasi perangkat daerah dalam menentukan kebijakannya guna capaian tujuan yang lebih terarah. Satpol PP sebagai salah satu perangkat daerah berkewajiban pula mengawal setiap tahapan pembangunan yang telah ditetapkan, karena pengertian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sendiri seperti tertuang dalam ketentuan umum PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa : Suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Artinya bahwa pembangunan akan sulit dilaksanakan apabila Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tidak tercapai. Secara lengkap penetapan strategi dan arah kebijakan Rencan Kerja Satpol PP Kabupaten Kuningan 2014-2018 disajikan sebagai berikut :

15

NO I

2

SASARAN Sumberdaya aparatur yang handal dan professional

Optimalisasi peranan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah

STRATEGI I.1

2.1

Penguatan fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Satpol PP didukung sarana dan prasarana yang memadai

Peningkatan efektivitas penegakan Perda melalui sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta penguatan penyidikan dan penyelidikan;

16

ARAH KEBIJAKAN A

Pembekalan pengetahuan dan peningkatan keterampilan ; pemahaman tupoksi, penyelesaian kasus, manajemen konflik, dan negosiasi dll.

B

Pelatihan fisik melalui pembinaan kesemaptaan.

C

Pelatihan keterampilan melalui pelatihan Drumband, penanggulangan huru hara dan bencana serta keterampilan penunjang lainnya.

D

Pembinaan sikap dan perilaku melalui pelatihan mental dan disiplin, pendidikan manajemen qolbu/ ESQ dan pelatihan kepribadian.

E

Pelatihan dasar ke-Pol PP-an lainnya yang mengacu pada Permendagri no 38 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pol PP.

F

Optimalisasi sarana dan prasarana serta sumber daya penunjang lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan.

A

Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi terhadap kemungkinan adanya pelanggaran perda. Penyelidikan dan penyidikan kasus pelanggaran perda /peraturan lain yang dilakukan oleh masyarakat ataupun lembaga.

B

Sosialisasi peraturan perda dan perundang undangan lainnya.

C

Peningkatan kualitas dan kuantitas PPNS Satpol PP.

2.2

3

4

5

Berkurangnya pelanggaran berupa penyakit masyarakat (Pekat) ; Peredaran Miras, Praktek Assusila dan PGOT yang berkeliaran

3.1

Berkurangnya tingkat gangguan lingkungan berupa PKL yang tidak tertib, spanduk/banner yang melanggar ketentuan dan terjaganya keamanan pejabat, asset Negara dan serta terkendalinya unjuk rasa dan gangguan lingkungan lainnya.

4.1

Tegaknya Perda/ peraturan lainnya melalui pola pemberdayaan PPNS, sosialisasi, rapat koordinasi dan kemitraan dengan masyarakat

5.1

Peningkatan efektifitas penertiban terhadap gangguan trantibum dan gangguan lingkungan lainnya;

Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Peningkatan efektifitas penertiban terhadap gangguan trantibum dan gangguan lingkungan lainnya;

Penguatan jalinan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait guna mendukung pemeliharaan kantrantibmas;

17

D

Membangun pola kemitraan dng masyarakat dan instansi terkait lainnya dlm penegakkan perda.

A

pembinaan dan penertiban PKL.

B

Operasional penertiban spanduk/ banner yang melanggar ketentuan.

C

pengamanan pejabat, unjuk rasa, asset, serta pengamanan kegiatan lainnya.

A

Berkurangnya peredaran minuman keras (Miras)

B

Berkurangnya Pekerja Seks Komersial (PSK)/ Wanita Malam

C

Berkurangnya Gepeng/ orgil/ Anak Jalanan yang berkeliaran

A

pembinaan penertiban PKL.

B

Operasional penertiban spanduk/ banner yang melanggar ketentuan.

C

pengamanan pejabat, unjuk rasa, asset, serta pengamanan kegiatan lainnya.

A

Rakor trantibum tingkat kabupaten kuningan.

B

Rakor trantibum daerah perbatasan jabar-jateng.

C

Kerjasama antar daerah perbatasan dalam peningkatan keamanan dan ketentraman di wilayah perbatasan kabupaten & propinsi.

D

Peningkatan koordinasi lain dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

dan

6

Berkurangnya gangguan kantrantibum melalui pemantapan sistem keamanan lingkungan dengan mengedepankan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, edukasi serta kemitraan dengan masyarakat dan pihak lainnya

6.1

Peningkatan effektivitas kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kondisi aman, tentram dan tertib di lingkungan masyarakat dengan melibatkan Satlinmas, tokoh masyarakat/agama/ormas dan organisasi politik.

18

A

Pemantapan kemandirian masyarakat melalui pola kemitraan yang harmonis dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi politik

B

Monitoring kantrantibmas di wilayah perbatasan

C

Pembinaan siskamling

D

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan mengikutsertakan Satlinmas dalam setiap kegiatan pemeliharaan kantrantibmas, pelatihan, pembinaan, serta kegiatan kemasyarakatan lainnya.

BAB II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Urusan Desentralisasi. A.

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. A.1. Gangguan

yang

terjadi

(konflik

berbasis

SARA,

anarkisme,

separatisme atau lainnya). 1.a. Situasi dan Kondisi Umum Kabupaten Kuningan. Selama Tahun 2016 secara umum situasi trantibum di wilyah Kabupaten Kuningan dalam keadaan aman, tertib dan kondusif, aktifitas masyarakat berjalan lancar, hal ini terpantau dari beberapa aspek kehidupan : a.1. Idiologi. Masyarakat Kabupaten Kuningan secara umum telah dapat menjiwai Pancasila hal ini telah tumbuh dan berkembang serta membudaya sehingga berbagai kepentingan masyarakat baik individu maupun kelompok dilandasi sebuah tanggung jawab moral seperti hormatmengormati, tenggang rasa, musyawarah untuk mufakat dan menjunjung tinggi azas kekeluargaan, sehingga segi idiologi bisa di katakan bukanlah merupakan issue utama yang dapat mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum. a.2. Politik. Suhu politik di Kabupaten Kuningan selama Tahun 2016, cukup stabil tidak ada aktifitas politik yang mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum. Adapun kejadian-kejadian yang terjadi di Tahun 2016 sangatlah wajar wajar sajah. a.3. Ekonomi. Perekonomian Masyarakat berjalan normal, beberapa permasalahan yang terjadi dalam batas-batas normal. Adapun kejadian sampai

19

dengan

akhir Tahun 2016, tidak terlalu menghawatirkan bagai

perekonomian di Kabupaten Kuningan. a.4. Sosial Budaya. Karakteristik

Masyarakat

Kabupaten

Kuningan

masih

cukup

membanggakan, kepentingan kehidupan bermasyarakat berdasar azas kekeluargaan selalu diutamakan, budaya gotong royong masih terpelihara dengan baik. judi, prostitusi, narkoba, kenakalan remaja, tawuran, pergaulan bebas adalah gangguan yang disebut penyakit masyarakat. Bukanlah pekerjaan mudah untuk memberantas gangguan seperti ini namun paling tidak ada upaya pemerintah daerah melalui Sat Pol PP dan dinas / instansi terkait lain untuk meminimalisir gangguan tersebut. Secara umum karakteristik masyarakat Kabupaten Kuningan masih

dalam

batas-batas

normative

artinya

kecenderungan

kehidupan bermasyarakat masih tetap pada kaidah agama dan hukum yang berlaku. a.5. Agama. Masyarakat Kabupaten Kuningan adalah masyarakat yang agamis, wujud kehidupan yang islami tetap nampak, walau demikian aspek ini merupakan issue sara yang paling menonjol di Kabupaten Kuningan dikarenakan adanya kelompok Jemaat Ahmadiyah yang merupakan kelompok terbesar di Indonesia yaitu di Desa Manis Lor Kecamatan Jalaksana.

Pemerintah

meningkatkan

Daerah

kewaspadaan

Kabupaten

dengan

Kuningan

memonitor

lebih

terus intensif

terhadap perkembangan Desa Manislor dengan tujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di Kabupaten Kuningan akibat dari adanya pertentangan penyebaran paham

keagamaan.

Koordinasi

Bakorpakem Kabupaten Kuningan,

tetap

dilaksanakan

dengan

Polres Kuningan,

Muspika

kecamatan dan instansi lainnya. Sampai dengan akhir Tahun 2016

20

situasi dalam keadaan kondusif, walaupun di Kabupaten Kuningan terdiri dari beberapa agama diantaranya Islam, Kristen, Budha, Hindu dan aliran kepercayaan.

1.b. Gangguan Trantibum. Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi, berkembang pula jenis gangguan dalam kehidupan masyarakat, faktor penyebab utama terjadinya gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum antara lain meliputi bidang : b.1. Sosial politik. Persaingan elit politik, konflik atar massa Parpol / Ormas, aksi unjuk rasa / demo dan lain-lain. b.2. Sosial Ekonomi. Lapangan kerja/ PHK/ Pengangguran, Urbanisasi, pedagang kaki lima (PKL) dan lain-lain. b.3. Sosial Budaya. Judi, prostitusi, narkoba, kenakalan remaja, tawuran, pergaulan bebas dan lain-lain. b.4. Alam. Kekeringan, banjir, longsor, kebakaran hutan, gempa bumi dan lain-lain. Situasi dan kondisi Kabupaten Kuningan secara umum dalam keadaan aman, tentram dan tertib. Berikut data gangguan trantibum yang merupakan rekap laporan kejadian dari tiap kecamatan.

21

Berikut rekap gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Laporan dari Kasi Trantibum Kecamatan pada Satpol PP. selama Tahun 2016 : NO 1

KECAMATAN Kuningan

JUMLAH GANGGUAN 10 kali

JENIS GANGGUAN 1 Rumah . tertimpa pohon (2 kali)

KETERANGAN 1 Terdapat 11 rumah tertimpa . pohon di lokasi Desa Cibinuang kerugian diperkirakan 50 jt dan Lingk. Cipicung Kelurahan Kuningan telah terjadi pohon tumbang jenis Hantap di komplek Makam Gede Cipicung pada Hari Minggu Tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 13.20 WIB yang menimpa 2 rumah warga, kerugian diperkirakan 45 Jt.

2 Kebakaran (2 2 Telah terjadi kebakaran yang . mengakibatkan Rumah milik . kali) Bpk. Udin dan Kios Bambu milik Bpk.Heri terbakar, kerugian diperkirakan 55 Jt. 3 Longsor (1) .

3 Di Lingk. Lamepayung . Kec.Kuningan telah terjadi Tanah Longsor, tidak ada korban jiwa.

4 Kebakaran (2 4 Di Lingk.Puhun Rt.009/Rw.003 . Kel.Purwawinangun . kali) Kec.Kuningan telah terjadi kebakaran Kios Warung Kopi dan Bensin semi permanen,kerugian diperkirakan 21 Jt. 5 Pada hari Sabtu Tanggal 05 . Mei 2015 telah terjadi kebakaran di Blok Pasapen III Rt.001/003 Kel/kab.Kuningan, dengan kerugian diperkirakan Rp.60.000, penyebab kebakaran dari konsleting listrik. 5 Kebakaran (2 6 Pada Triwulan III ini jumlah . Gangguan Trantibum 3 kali . kali). yaitu pada bulan Agustus 2016, dengan kerugian harta benda Rp. 800.000,- dan korban jiwa 1 orang. 6 Korman . jiwa.(jatuh kesumur) (1klai)

22

2

Ciniru

3

Kramatmulya

4

Cigugur

1 kali

1 Longsor . (1kali)

2 kali

-

Hantara

2 kali

-

1 Longsor . (1klai)

2 Korban . (1kali)

5

1 Berdasarkan laporan dari . kecamatan ciniru, bahwa di desa Gunungmanik Kec. Ciniru pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 pukul 19.00 WIB telah terjadi longsor pada tanah penyangga jalan dengan ukuran panjang 15 m dan tinggi 4 m, serta tebing jalan dengan ukuran panjang 5 m dan tinggi 2 m yang mengakibatkan sebagian jalan tertutup.

1 Pada hari Minggu Tanggal 08 . Mei 2016 telah terjadi tanah longsor, di Rt.08/03 Lingkung Kondang Kelurahan Cipari Kec.Cigugur, Penyebabnya dikarenakan hujan yang cukup deras, dengan kerugian diperkirakan mencai Rp.45.000.000 Jiwa 2 Pada tanggal 03 Okt 2016 di . Desa Cileleuy Kec.Cigugur ditemukan mayat atas nama YADI Pekerjaan wiraswasta warga Jalan Pramuka Rt.10/Rw.03, penyebab kecelakaan tercebur ke kolam.

1 Longsor . kali)

(1 1 Di Dusun Jamburea . Rt.07/Rw.002 telah terjadi Tembok Rumah Roboh milik Bapak SUJANA, Kerugian diperkirakan 25 Jt penyebabnya akibat hujan yang sangat seras selama 5 jam.

2 Tanah longsor 2 Pada Triwulan III ini jumlah . Gangguan Trantibum 1 kali . (1klai) yaitu pada bulan September 2016, tidak ada kerugian harta/jiwa. 6

Luragung

2 kali

1 Tersambar . petir (1klai)

1 Telah terjadi 2 . tersambar petir, mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan satunya luka bakar percikan petirtersebut.

2 Kebakaran . Ruko (1 kali)

2 Pada tanggal 07 Oktober 2016 . di Desa Luragunglandeh Kec. Luragung telah terjadi kebakaran Ruko milik Bpk. KARSITI dan yang menempatinya Bpk. SRKIM/YANTI, kerugian diperkiraan mencapai Rp.

23

warga yang warga yang akibat

89.000.000, tidak ada korban jiwa, penyebab kebakaran tersebut dikarenakan terjadi dari Lilin. 7

Ciwaru

1 kali

8

Cibingbin

-

-

-

9

Cibereum

-

-

-

10

Cimahi

5 kali

1 Pembunuhan . (1kali)

1 Longsor . kali)

1 Di Dusun Ciputat . Rt.008/Rw.002 Desa Cilayung Kec.Ciwaru telah terjadi pembunuhan penyebabnya dari rebutan batas tanah (sawah)

(1 1 Telah terjadi jebolnya tanggul . penahan air yang mengakibatkan amblasnya jalan Kabupaten, penyebabnya karena curah hujan yang cukup deras.

2 Tanah amblas 2 Pada Triwulan III ini jumlah . Gangguan Trantibum 4 kali . (3 kali) yaitu pada bulan September 2016, dengan kerugian harta benda Rp. 45.000.000,- , tidak ada korban jiwa. 3 Kebakaran . rumah (1 kali) 11

Karangkancana

7 kali

1 Longsor . kali)

(6 1 Telah terjadi bencana Tebing . Penahan Tanah (TPT) Ambruk dan Tebing Longsor di Dusun Indrahayu Rt.010 dan 011/ Rw.003 Desa Karangkancana, Kec.Karangkancana mengakibatkan 7 rumah terancam terseret longsor dan tidak ada korban jiwa, penyebeb kejadian karena hujan deras.

2 Kebakaran . rumah (1 kali)

12

Ciawigebang

3 kali

2 Pada Triwulan III ini jumlah . Gangguan Trantibum 1 kali yaitu pada bulan Agustus 2016, dengan kerugian harta benda Rp. 125.000.000,- , tidak ada korban jiwa.

1 Bunuh diri (1 1 Telah ditemukan sosok mayat . perempuan dengan identitas . kali) Ikah Arnikah Desa Geersik. 2 Banjir (1kali) .

24

2 Di Dusun Pahing . Rt.003/Rw.005 Desa Sukadana telah terjadi Banjir bandang,dengan kerugian diperkirakan Rp.239 Jt tidak ada korban jiwa.

13

Lebakwangi

2 kali

3 Kebakaran . rumah (1kali)

3 Pada Triwulan III ini jumlah . Gangguan Trantibum 1 kali yaitu pada bulan Agustus 2016, dengan kerugian harta benda Rp. 12.000.000,- , tidak ada korban jiwa.

1 Kebakaran . rumah (1kali)

1 Pada Triwulan III ini jumlah . Gangguan Trantibum 1 kali yaitu pada bulan September 2016, dengan kerugian harta benda Rp. 300.000.000,- , tidak ada korban jiwa.

2 Rumah . Roboh/Ambru k (1 kali)

2 Pada tanggal 27 Oktober 2016 . di Desa Cinagara Kec.Lebakwangi telah terjadi Rumah Ambruk pemilik rumah bernama Rahmat Haryadi, kerugian diperkirakan Rp.50.000.000 tidak ada korban jiwa penyebabnya karena hujan sangat lebat. 1 Pada tanggal 27 Oktober 2016 . di Desa Cirukem Kec. Garawangi telah terjadi kecelakan yaitu tenggelam sungai bernama Musniah (Meninggal dunia)

14

Garawangi

1 kali

1 Korban . Jiwa/tenggela m (1 kali)

15

Cidahu

1 kali

1 Rumah Roboh 1 Pada tanggal 30 Okt 2016 di . Desa Cihideunghilir . (1 kali) Kec.Cidahu telah terjadi Rumah ambruk, pemilik rumah bernama MARNO / SUMINAH , kerugian diperkirakan Rp. 50.000.000 tidak ada korban jiwa, penyebabnya karena hujan sangat besar.

16

Cipicung

-

-

-

17

Kalimanggis

-

-

-

18

Cilimus

3 kali

1 Kebakaran (2 1 Berdasarkan laporan dari kali) Kepala unit pelaksana teknis Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Kuningan, bahwa pada hari senin tanggal 04 April 2016 pukul 11.30 di blok pahing jalan raya Linggajati Rt 02 Rw 03 Desa Linggasana Kec. Cilimus telah terjadi kebakaran yang menimpa bangunan permanen cafe dan karaoke Lingga House ukuran 30 m x 30 m, kebakaran terjadi diperkirakan dari hubungan arus pendek listrik perangkat elektronik yang lupa dimatikan. Akibat kejadian tersebut kerugian diperkirakan

25

mencapai Rp. 1.200.000.000,-

2 Pencurian Umum (1 kali)

2 Berdasarkan laporan dari Kepala unit pelaksana teknis Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Kuningan, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 pukul 19.05 di blok pahing jalan raya Linggajati Rt 02 Rw 03 Desa Linggasana Kec. Cilimus telah terjadi kebakaran yang menimpa bangunan permanen cafe dan karaoke M. Club ukuran 40 m x 15 m, kebakaran terjadi diperkirakan karena ada unsur kesengajaan karena tidak ada sambungan listrik. Akibat kejadian tersebut kerugian diperkirakan mencapai Rp. 425.000.000,3 Berdasarkan laporan dari . Camat Cilimus, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 telah terjadi pembobolan Kantor Kecamatan Cilimus, adapun barang yang hilang sebagai berikut : 1 buah CPU, 1 buah monitor dan 1 buah Camera Canon dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp 25.000.000,-

19

Jalaksana

2 kali

1 Pencurian Umum (1 kali)

1 Berdasarkan laporan dari Camat Jalaksana, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 pukul 18.30 s.d 21.00 telah terjadi pembobolan Kantor Kecamatan Jalaksana, adapun barang yang hilang sebagai berikut : 3 buah CPU, 2 buah leptop dan 1 buah monitor dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp 17.300.000,-

2 Pencurian . roda 2 (1 klai)

2 Pada Triwulan III ini jumlah . Gangguan Trantibum 1 kali yaitu pada bulan Agustus 2016, dengan kerugian harta benda Rp. 12.000.000,- , tidak ada korban jiwa.

20

Mandirancan

-

-

-

21

Pasawahan

-

-

-

22

Pancalang

-

-

-

26

23

Japara

3 kali

1 Banjir (1 kali) .

1 Dusun Ginorong Rt.03/Rw.02 . Desa Garajati, Desa Kalimati telah terjadi rumah ambruk dan banjir bandang.

2 Rumah roboh . (1 kali)

24

Kadugede

5 kali

3 Kebakaran . rumah (1kali)

2 Pada Triwulan III ini jumlah . Gangguan Trantibum 1 kali yaitu pada bulan September 2016, dengan kerugian harta benda Rp. 15.000.000,- , tidak ada korban jiwa.

1 Angin ribut (2) .

1 Telah terjadi Angin Puting . Beliung, yang menyebabkan rusaknya satu rumah warga. 2 Berdasarkan laporan dari Camat Kec. Kadugede, pada hari Selasa 1 Maret 2016 di Desa Margabakti telah terjadi bencana angin puting beliung yang mengakibatkan 1 rumah roboh, kerugian diperkirakan sekitar Rp 25.000.000,3 Pada tanggal 25 Oktober 2016 . di Desa Margabakti, Sindangjawa, dan Nangka Kecamatan Kadugede telah terjadi tanah longsor, yang mengakibatkan rumah bagian depan milik ibbu Hindun dan Nano rusak, kerugian diperkirakan di Desa Nangka Rp. 20.000.000,-, di Desa Margabakti Rp. 15.000.000 dan di Desa Sindangjawa Rp,300.000.000, tidak ada korban jiwa penyebab kejadin karena hujan cukup deras.

2 Tanah longsor 4 Pada tanggal 25 Oktober 2016 . di Desa Margabakti, . (3 kali) Sindangjawa, dan Nangka Kecamatan Kadugede telah terjadi tanah longsor, yang mengakibatkan rumah bagian depan milik ibbu Hindun dan Nano rusak, kerugian diperkirakan di Desa Nangka Rp. 20.000.000,-, di Desa Margabakti Rp. 15.000.000 dan di Desa Sindangjawa Rp,300.000.000, tidak ada korban jiwa penyebab kejadin karena hujan cukup deras. 25

Darma

1 kali

1 Kebakaran (1 1 Telah terjadi kebakaran rumah di Desa Cipasung Kecamatan

27

. 26

Selajambe

27

Subang

kali)

5 kali

. -

Darma tidak ada korban jiwa

-

1 Tanah longsor 1 Telah terjadi longsor yang . mengakibatkan satu ruas . (3 kali) jalan rekak retak dan longsor itu menutup arus lalulintas. 2 Rumah roboh 2 Desa Situgede Kec.Subang . telah terjadi senderan rumah . (1 kali ) roboh mengancam rumah milik Bpk. Sirod kerugian diperkirakan 20 Jt, penyebabnya karena curah hujan yang deras., Tanggal 07 Maret 2016 di Dusun Manis Rt. 12/03 Desa Pamulihan Kec.Subang telah terjadi TPT Longsor, mengancam rumah milik Bpk. Cartono 46 tahun, kerugian diperkirakan 50 Jt, penyebebnya hujan yang sangat deras. 3 Pada hari Minggu Tanggal, 22 . Mei 2016 di Dusun Pahing Rt.06/02 Desa Pamulihan Subang telah terjadi tanah longsor, penyebab kejadiaan Hujan yang deras dengan kerugian diperkirakan 50.000.000 (tidak ada korban jiwa) 3 Tanah longsor 4 Pada Triwulan III ini jumlah . Gangguan Trantibum 1 kali . (1 kali) yaitu pada bulan September 2016, dengan kerugian harta benda Rp. 130.000.000,- , tidak ada korban jiwa.

28

Cilebak

12 kali

1 Tanah longsor 1 Berdasarkan laporan dari (11 kali) perangkat Desa Bungurberes, . pada Hari Senin Tanggal 11 Januari 2016 pukul 04.00 WIB di dusun Bungur 1 Rt.002/Rw.001 Desa Bungurberes terjadi jalan amblas akibat hujan deras selama 3 jam, sehingga jalan penghubung antara Desa Bungurberes dan Desa Cilebak amblas sepanjang 20 meter, lebar 3 meter dan kedalaman 80 cm. 2 Telah terjadi tanah longsor akibat hujan deras sekitar jam 16.00 WIB di Dusun Pahing Desa Jalatrang yang menyebabkan areal pesawahan milik masyarakat rusak berat dengan kerugian

28

diperkirakan 450.000.000.

sekitar

Rp

3 Pada Hari Jumat Tanggal 18 Maret 2016 di Dusun Pahing Rt.04/02 Desa Cilebak Kec.Cilebak telah terjadi tanah longsor yang mengakibatkan Bahu Jalan Cilebak-Subang sepanjang 12 m, tinggi 30 cm, lebar 1,5 m jalan putus, penyebabnya karena curah hujan yang cukup deras. 4 Pada Hari Selasa Tanggal 29 Maret 2016 Pukul 15.30 WIB telah terjadi longsor di lima tempat, tidak ada korban jiwa.Penyebabnya akibat hujan yang cukup deras selama 2 jam. 5 Pada hari Senin Tnggal 23 Mei 2016 telah terjadi tanah longsor di 2 tempat (lokasi) , penyebabnya akibat hujan yang cukup deras, Lokasi 1 di Rt.04/01 Dsn. Bungur Beres Kec.Cilebak mengancam bangunan rumah milik Bp.Wasta dan Bp. Dadang, tidak ada korban jiwa dan lokasi ke 2 di Rt.07/02 Dsn. Bungur Beres Kec.Cilebak, kerugian diperkirakan 25.000.000 tidak ada korban jiwa. 2 Pergeseran . tanah (1 kali)

29

Nusaherang

5 kali

2 Pada Triwulan III ini jumlah . Gangguan Trantibum 1 kali yaitu pada bulan September 2016, dengan kerugian harta benda Rp. 45.000.000,- , tidak ada korban jiwa.

1 Tanah longsor 1 Telah terjadi tanah longsor di 2 lokasi, lokasi I Dusun Puhun . (3 kali) Desa Kertayuga Kecamatan Nusaherang telah terjadi tanah longsor kerugian diperkirakan 15 Jt. 2 Di Rt.002/003 Dusun Puhun Desa Nusaherang Kec.Nusaherang telah terjadi tanah longsor mengakibatkan satu rumah tertimpa tembok penahan tebing, satu orang meninggal dunia, rumah milik ibu Nani terseret longsor, dapur rumah milik ibu Nisah 80 tahun ambruk dengan kerugian diperkirakan 35 Jt,

29

3 Di Dusun Puhun Rt. 05/02 Desa Windusari Kec.Nusaherang telah terjadi tanah longsor di 2 titik yaitu Lokasi I di tanah milik Bpk. Sarju 67 tahun, kerugian diperkirakan 1 Jt. Dan Lokasi II miik Bpk.Sahibul, longsor tanah mengancam 1 rumah milik warga yang berada di sebelah titik longsor yaitu rumah milik Bpk. Sutama (70 tahun), kerugian diperkirakan Rp. 90 Jt 2 Tanah longsor 4 Pada Triwulan III ini jumlah . Gangguan Trantibum 2kali . (2 kali) yaitu pada bulan September 2016, dengan kerugian harta benda Rp. 25.000.000,- , tidak ada korban jiwa. 30

Cigandamekar

-

-

-

31

Sindangagung

-

-

-

32

Maleber

7 kali

1 Tanah longsor 1 Telah terjadi longsor yang . mengakibatkan satu rumah . (4 kali) semi permanen milik Bpk. Jahari tertimpa Longsor. 2 Di Dusun Singkup Desa Padamulya Kec. Maleber telah terjadi Tanah Lonsor, mengakibatkan rumah milik Bapak Rosid, Bapak Ubed Bpk.Tasju dan Ibu Eti terancam, kerugian diperkirakan Rp.15 Jt dan Pada Hari Rabu Tanggal 23 Maret 2016 jembatan Sungai Cisanggarung terbawa longsor dan Tanggal 24 Maret 2016 di Rt.09/03 Dsn. Muhara Ds.Mekarsari Kec.Maleber telah terjadi longsol, yang mengakibatkan rumah milik Bapak Warsa terbawa longsor, kerugian semuanya diperkirakan 110 Jt. 2 Kebakaran . rumah (2 kali)

30

3 Pada Triwulan III ini jumlah . Gangguan Trantibum 2kali yaitu pada bulan September 2016, dengan kerugian harta benda Rp. 40.000.000,- , tidak ada korban jiwa.

3 Rumah roboh 4 Pada tanggal 09 Okt 2016 di . Desa Giriwangi Kec. Maleber . (1 kali) telah terjadi kebakaran rumah milik ibu UKARTI, kerugian diperkirakan Rp. 70.000.000 tidak ada korban jiwa, penyebab kebakaran karena konsleting listrik. JUMLAH

A.2.

80 kali kejadian

Dengan Kerugian Harta di perkirakan Rp. 4.293.360.000,- dan korban Jiwa 5

Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan.

LAPORAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUNINGAN 2.a. LAPORAN STUKTUR KELEMBAGAAN NO 1 1.

PROV. KAB/KOTA 2

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL. PP)

NAMA KASAT,SEKRETARIS,BIDA NG KASUBAG/SEKSI 4

KET. 5

DENI HAMDANI, S.Sos., M.Si

Kepala Satpol PP.

Sekretaris

3.

INDRA NUGRAHA ISHAK, S.STP. M.Si SUPANDI, SH.,MH

4.

SUDARSONO, S.IP

5.

IID HIDAYAT, SMHK

6.

ANCELMUS JUANDA SETIARSA, SH

Kabid Sumber Aparatur

7.

EDI JUNAEDI, S.Sos

Kasubag Keuangan

8

ANY SAPTARINI, SH., M.Si

Kasubag Program

9. 10.

NUNUNG NURDJUHARIAH, S.Sos H.DARSO, S.Sos., M.Si

Kasubag Umum dan Kepegawaian Kasi Teknis Fungsional

11.

JUJUN HENDRIA, S.STP., M.Si

Kasi Kerjasama

12.

HENDRAYANA, SE., M.Si

13.

M. AGUNG ANUGRAH, A.Mi

Kasi Operasional dan Pengendalian Kasi Pelatihan Dasar

14.

WAWAN KURNIAWAN, S.IP

15.

ANTON NUGRAHA, SH

16.

IMAN FIRMANSYAH, S.STP

17.

EMAN SULAEMAN, S.Sos

2.

KABUPATEN KUNINGAN

BENTUK BADAN/KANT OR/ DINAS 3

31

Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kabid Perlindungan Masyarakat daya

Kasi Bina Potensi Masyarakat Kasi Satuan Linmas Kasi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Kasi Penyelidikan dan Penyidikan

2.b. LAPORAN KEPEGAWAIAN DATA PEGAWAI b.1. Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 : 273 Orang Status : - Pegawai Negeri Sipil

: 149 Orang

- Non Pegawai Negeri Sipil

: 124 Orang

- PPNS Satuan Polisi Pamong Praja

:

9 Orang

b.2. Rincian Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja 2.a. Tingkatan Pendidikan NO

PENDIDIKAN

JUMLAH

1

S2

7 orang

2

S1

32 orang

3

D4

- orang

4

SLTA

106 orang

5

SLTP

2 orang

6

SD

2 orang

JUMLAH KESELURUHAN

149 orang

2.b. Kepangkatan/Golongan NO

GOLONGAN

JUMLAH

1

I

2 orang

2

II

104 orang

3

III

39 orang

4

IV

6 orang

JUMLAH KESELURUHAN

149 orang

3.c.Jenis Kediklatan NO

GOLONGAN

JUMLAH

1

Diklat STRUKTURAL

8 orang

2

Diklat FUNGSIONAL

28 orang

3

Diklat PEMERINTAHAN

4

Diklat TEKNIS

2 orang

5

Diklat Dasar POL. PP

1 orang

-

JUMLAH KESELURUHAN

32

39 orang

A.3. Penanggulangan dan Kendalanya. PENANGGULANGAN DAN KENDALANYA PELAKSANAAN KEGIATAN SATPOL PP TAHUN 2016 NO

PROGRAM/KEGIATAN

I.

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

1.

Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima ( PKL )

2.

Penertiban Reklame dan banner Tidak Berijin atau Kadaluarsa

KENDALA/HAMBATAN

PENANGULANGAN/SOLUSI

1. Adanya beberapa PKL yang tidak mengikuti aturan waktu berdagang yang telah ditentukan sehingga meresahkan PKL lainnya khususnya PKL Jl. Siliwangi. 2. Kurangnya kesadaran dari para PKL untuk mengikti aturan berdagang yang ada sehingga harus selalu diawasi. 3. Kurangnya kesadaran dari PKL untuk tetap mengikuti aturan berjualan dan menjaga lingkungan tetap bersih 4. Kurangnya kesadaran masyarakat ttg aturan Parkir yang baru

1.

1. Kurangnya kelengkapan keselamatan kerja bagi anggota Pol PP dalam menurunkan spanduk dan baligho di jalanan. 2. Kekurangan sarana khususnya dalam menurunkan/bongkar baligho/bando yang ukuran sangat besar. 3. Dinas Pendapatan dan BPPT tidak koordinatif kaitan pemasangan spanduk/baligho yang diperbolehkan/diberikan izin dengan yang tidak/liar sehingga tidak sedikit pihak yang complain karena penertiban tersebut

1. Melengkapi sarana dengan pengadaan seperti tali besar, mesin potong besi dan genset, traffic cone, P3K, tambang dsb. 2. Dinas Pendapatan dan BPPT harus selalu koordinasi terhadap spanduk/baligho dan lokasinya yang diberikan ijin, tujuannya adalah agar dapat diidentifikasi berapa jumlah dukungan PAD yang dapat dilakukan oleh Satpol PP 3. Dilakukan sosialisasi tata tertib dan

35

2. 3.

Pembinaan dan penertiban rutin kepada para PKL Pemasangan rambu-rambu penunjuk dan peringatan Koordinasi dengan Dishub dan Satlantas

4. Masih ada perusahaan/perseorangan yang tidak mengethaui zonasi serta tata tertib pemasangan reklame

zonasi pemasangan reklame

3.

Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Daerah maupun Pusat dan PAM Unjuk Rasa

1. Kurangnya personel PAM Unras 2. Kurang lengkapnya peralatan PAM Unras

1. Penambahan pleton PHH dari 2 pleton menjadi 3 pleton 2. Pengadaan kelengkapan PAM Unras termasuk alat pemadam kebakaran, tameng dll

4.

Pendampingan Pengiriman PGOT dan Psikotik Jalanan ke Panti Rehabilitasi/RSJ

1. Tidak adanya panti rehabilitasi/rumah singgah terdekat bagi para Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) untuk diberikan pelatihan keterampilan. 2. Ktertbatasan penanganan di RSJ 3. Sistem sapu – buang dari Kabupaten/Kota tetangga karena mereka juga memeliki permasalahan yang sama 4. Tidak tersedianya Rumah Sakit jiwa terdekat sehingga untuk operasional pengiriman Orang gila ke RSJ membutuhkan biaya cukup besar.

1. Bekerjasama dengan pihak terkait seperti dinas sosial dan tenaga kerja untuk penanganan masalah Pengemis, gelandangan dan orang terlantar(PGOT) serta Orang Gila. 2. Kerjasama lintas wilayah khususnya daerah perbatasan untuk penanganan PGOT dan Psikotik Jalanan, dengan melibatkan stake holder terkait dan para pemangku kebijakan di Jabar – Jateng (Dinsos Prov/ Kab, Diskes Prov/Kab, Bapeda Prov/Kab, Satpol PP Prov/Kab, Gubernur dan Walikota/Bupati dan Stake holder tingkat pusat 3. Selalu memantau sejauh mana implementasi Perjanjian Kerjasama penanganan PGOT oleh masing2 kabupaten/kota.

5.

Pengendalian Pedagang Kaki Lima

1. Disinyalir adanya pemberian data yang tidak benar ketika dilaksanakan pendataan PKL tahun 2015. Sehingga dampaknya kartu kendali PKL belum semuanya dapat terdistribusi di Kecamatan karena pemilik terdaftar tidak dikenal.

1. Kartu kendali sisanya yang tidak terdistribusikan diamankan 2. PKL yang belum terdata dicatat ulang

36

2. Masih banyak PKL yang belum mendapatkan Kartu Kendali karena belum terdata 2015

NO

PROGRAM/KEGIATAN

II.

PROGRAM PEMELIHARAAN KATRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAKAN KRIMINAL Pembinaan Anggota Korsik/Drumband

1.

2.

Pembinaan Kesemaptaan Penanggulangan Anti Huru Anggota Satpol PP

dn hara

3.

Latihan Dasar Mental Kedisplinan Anggota Satpol PP

Jadwal pelaksanaan kegiatan latihan yang menggunakan Jasa Pihak Ketiga pada paket kedua di bulan Agustus berbarengan dengan kesibukan pelatih dari pihak ketiga sehingga pelaksanaan latihan pada bulan Agustus hanya dapat dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sebanyak 4x latihan

Untuk latihan selanjutnya dilaksanakan sendiri dengan instruktur yang ads di Satpol PP tanpa melibatkan instruktur dari Yayasan Gita Nada Raraswara (GNR) namun tetap melanjutkan materi latihan yang diberikan oleh GNR

Keterbatasan jumlah anggota Satpol PP dengan Menyesuaikan dengan jadwal di bidang frekuensi kegiatan pada biang TTM yang sangat TTM dengan tetap berpinsip pada padat mengakibatkan jadual pembinaan pertimbangan prioritas sebuah kegiatan. Kesemaptaan, penanggulangan PHH dan Pelatihan kepamongprajaan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal karena anggota yang akan dilatih dipakai untuk kegiatan operasonal di lapangan

Jumlah anggaran untuk membentuk karakter Satpol PP bagi Tenaga Harian Lepas (THL) tidak memadai mengingat pada metode pembentukan karakter dibutuhkan waktu minimal 2 minggu bahkan lebih.

37

Meminta kepada pihak ketiga agar memanfaatkan anggaran yang ada dengan memaksimalkan hasil yaitu pemadatan materi menjadi 1 minggi untuk 31 orang THL.

4.

Pemberdayaan PPNS dalam rangka Penegakan Perda

1. Masih banyaknya Perda yang mengandung Sanksi Pidana lebih dari 6 (enam) bulan sehingga menyulitkan upaya penegakan Perda oleh Satpol PP yang hanya mempunyai wewenang untuk perundang2an daerah dengan sanksi pidana di bawah 6 (enam) bulan 2. Kurangnya Sosialisasi perundang-undangan di daerah mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang Perda. 3. Satpol PP seolah tidak diperkenankan memberikan sosialisasi perundang-undangan daerah dengan alasan kegiatan tersebut menjadi ranah Bagian Hukum di Setda. Sedangkan Bagian Hukum Setda hanya melakukan sosialisasi perda yang baru saja, sehingga nasib perda lama tidak tersosialisasikan.

1. Mengusulkan kepada Badan Legislasi Daerah untuk mervisi Perda-perda dengan sanksi pidana di atas 6 (enam) bulan 2. Sekretariat PPNS agar diaktifkan sebagai wadah para PPNS untuk berdiskusi/berdialog dan melakukan kajian serta pemecahan masalah penegakan Perda 3. Hendaknya Satpol PP tetap diperkenankan untuk melakukan kegiatan sosialisasi terhadap perdaperda bersanksi di bawah 6(enam) bulan secara berkesinambungan.

5.

Pembekalan dan Peningkatan Pengetahuan Keterampilan Anggota Satpol PP

1. Materi keterampilan untuk Pol PP masih sangat kurang dari sisi waktu mengingat tujuan peningkatan pengetahuan Pol PP ini merupakan tujuan jangka panjang, bersifat abstrak dan yang tidak dapat dicapai hanya dalam tempo singkat. 2. Kesesuaian jadwal kegiatan ini dengan jadwal anggota Pol PP peserta pelatihan yang sudah terikat dengan Bidang lain

1. Perpanjangan waktu materi 2. Menyesuaikan dengan jadwal bidang lain

6.

Rapat koordinasi Trantibum Tingkat Kabupaten Kuningan

Hingga per-28 November 2016 kegiatan ini belum dilaksanakan.

7.

Rapat Koordinasi Implementasi Perda

Rapat berjalan lambat dikarenakan masing-

38

Dilaksanakan pembahasan yang intens

Nomor 3 Tahun 2015 Penyelenggaraan Trantibum

ttg

masing peserta Rapat mempunyai argumen yang kuat

dan terus meningkatkan koordinasi walaupun di luar forum rapat

8.

Peningkatan Kapasitas PPNS

1. Koordinasi dengan bidang lain dalam hal praktek yustisi penegakan perda masih belum optimal terutama dengan Kasi Trantibum Kecamatan 2. Ketentuan sanksi pidana pada Perda masih banyak yang menetapkan 6 (enam) bulan sehingga ini melemahkan upaya penegakan perda itu sendiri oleh PPNS 3. Belum adanya uji petik Perda di antara para PPNS 4. Pembiayaan untuk memberikan honorarium jalannya Persidangan penegakan perda masih belum maksimal

1. Disingkronkan dengan kegiatan dari bidang lain agar tujuan koordinasi tercapai 2. Penambahan biaya perkara 3. Sekretariat PPNS diaktifkan agar mampu melakukan uji petik terhadap Perda-perda yang sudah ada.

9.

Pembinaan, Pengawasan dan 1. Kurangnya dukungan dari SKPD lain dalam hal Penyuluhan dalam rangka Penegakan penanganan pelanggaran perda di lapangan, Pelaksanaan Peraturan Perundangcendering saling mengandalkan undangan Daerah 2. Anggaran yang kurang memadai, dari sekian banyak pelanggaran di lapangan terkadang kami harus melaksanakan 2-3x ke lapangan untuk menindaklanjuti dari pengawasan sebelumnya namun di anggaran hanya 1x anggaran ke lapangan. 3. Satpol PP seolah tidak diperkenankan memberikan sosialisasi perundang-undangan daerah dengan alasan kegiatan tersebut menjadi ranah Bagian Hukum di Setda. Sedangkan Bagian Hukum Setda hanya melakukan sosialisasi perda yang baru saja, sehingga nasib perda lama tidak tersosialisasikan.

1. Akan terus meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait 2. Hendaknya Satpol PP tetap diperkenankan untuk melakukan kegiatan sosialisasi terhadap perdaperda bersanksi di bawah 6(enam) bulan secara berkesinambungan.

39

10.

NO

Pelatihan Calon PPNS

Tingkat pemberdayaan PPNS yang sudah ada saja masih rendah, dalam arti implementasi keilmuan mereka dalam penyidikan masih belum optimal, sehingga Pimpinan mengambil kebijakan untuk sementara tidak lagi mengirim personil untuk dilatih menjadi PPNS

PPNS akan selalu dilibatkan dan didistribusikan dalam setiap kegiatan patroli Pol PP, atau kegiatan penertiban lainnya.

PROGRAM/KEGIATAN

III.

PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT

1.

Penertiban dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat

NO

PROGRAM/KEGIATAN

IV.

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

1.

Pembinaan Siskamling

2.

Forum Koordinasi Kemitraan Ketertiban Masyarakat

dan

Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut perda No 1. Adanya Koordinasi dalam pelaksnaan 6 Tahun 2014 tentang Wasdal Mihol belum kegiatan penertiban ada. 2. Skpd terkait agar berkoordinasi Segera menyusun Perbup wadal mihol

Kelengkapan sapras di poskamling

Tahun depan akan mengalokasikan

Belum adanya biaya operasional buat Forum K3M untuk mengotimalkan tugas forum dalam

Tahun depan adakan coba dianggarkan melalui pengajuan biaya kegiatan yang

40

turut menjaga kondisi trantibum di wilayah.

lebih besar.

3.

Pembinaan Potensi Perlindungan Masyarakat di Daerah Perbatasan

Belum adanya pos pengawasan jalur akses di wilayah-wilayah perbatasan yang menjadi pintu masuk ke Kabupaten Kuningan dimana pos ini akan menjadi sentra pengamanan baik dari Pol PP, POLRI, TNI dan segenap unsur masyarakat lainnya.

Pada tahun 2015 sudah pernah diusulkan ke APBD Provinsi untuk pembangunan Pos Kemanan di Perbatsan desa Cibingbin-Brebes, namun masih belum mendapatkan tanggapan

4.

Pemutakhirn Data Anggota Linmas

Belum semua Desa membuat Perdes tentang Linmas karena Perda turunan dari UU no. 84/2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat juga belum ada

Mengusulkan utk perda dan perdes

5.

Pembinaan Anggota Linmas 1. Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas Desa/Kelurahan Periode Siap membutuhkan waktu yang sangat lama utk bisa menjangkau seluruh jumlah anggota Linmas di 32 Kecamatan dengan materi yang sama dengan jumlah anggaran kegiatan yg sangat terbatas tiap tahunnya. 2. Pada saat pelaksanaan kegiatan praktek simulasi penanaganan bencana, jatuh hujan lebat sehingga waktu tidak dapat dioptimalkan

6.

Pemberdayaan Desa/Kelurahan

Anggota

Linmas

Belum semua Desa membuat Perdes tentang Linmas karena Perda turunan dari UU no. 84/2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat juga belum ada sehungga pengakuan eksistensi pelaksanaan tupoksi linmas di masyarakat juga belum maksimal.

41

1. 2.

Tidak akan terpaku pada satu macam pembinaan saja Pembinaan Linmas akan didistrusikan pelaksanaannya baik kepada Kecamatan ataupun Desa masingmasing

Melakukan pendekatan ke desa untuk mengotimalisasi pemberdayaan anggota Linmas

A.4.

Kerjasama Aparat Keamanan dalam Penanggulangan. Kerja Sama Aparat Keamanan

Dalam Penanggulanan

 Bekerjasama dengan pihak terrkait Penertiban PSK / Wanita Malam / Pasangan seperti dinas sosial dan tenaga kerja Bukan Muhrim untuk penanganan masalah PSK .  Bekerja sama dengan alim ulama, Dinas Pendidikan dan orang tua berkenaan dengan pengawasan dan pendidikan akhlak kepada anak sekolah/mahasiswa.  Melakukan Operasi penertiban sesering mungkin bersama aparat kepolisian, TNI. Penertiban Pengemis, Gelandangan dan  Bekerjasama dengan pihak terkait seperti dinas social, tenaga kerja, Orang Terlantar (PGOT) dan Psikotik Dinas Kesehatan, BKBPP, BNN, Jalanan BPLHD, DTRCK yang tergabung dalam tim penanganan PGOT Kab.Kuningan untuk penanganan masalah Pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) serta Orang Gila.  Adanya Koordinasi dalam pelaksnaan Penertiban Peredaran Minuman Keras atau sejenisnya kegiatan penertiban.  Bekerja sama dengan Aparat dari kepolisian, TNI dan Kejaksaan. Pembinaan dan Penertiban PKL  Bekerja sama dengan dinas yang terkait, seperti BPPT, Dinas Perdagangan, Dinas Koprasi UKM dan Dishub.

44





 

 



Melengkapi sarana dengan pengadaan seperti tali besar, mesin potong besi dan genset. BPPT seharusnya mampu memberikan informasi tentang perijinan pemasangan spanduk baligo. Memberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat saat monitoring. Sosialisasi peraturan perundangan daerah harus dilaksanakan secara continue, upaya penegakan Perda harus dilakukan baik secara pro yustisi ataupun non yustisi. Pengawasan lebih diintensifkan bersama sama dinas terkait. Segera dibuatkan perda linmas sebagai payung hukum untuk melindungi hak dan kewajiban Satlinmas. Meningkatkan kerjasama dengan pihak Desa, Kecamatan akan upaya pemberdayaan Satlinmas.

Penertiban Spanduk/Banner berizin atau kadaluarsa

yang

Penegakkan perda

LINMAS

45

tidak

5.b. Tugas Pemerintah lainnya. PELAKSANAAN TUPOKSI. Pelaksanaan Tupoksi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan karena merupakan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Kuningan, dengan menggunakan alokasi anggaran sebagai beriku : 1.

Pengamanan dan Pengawalan Pejabat daerah maupun pusat dan PAM Unjuk Rasa. Terdiri dari Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Daerah maupun Pusat, Pengamanan Unjuk Rasa dan Pengamanan Insidentil lainnya, Sasaran kegiatannya adalah terjaganya keamanan lingkungan serta situasi yang kondusif pada setiap kondisi sehingga aktifitas kegiatan masyarakat maupun pemerintah daerah dapat dilaksanakan dengan lancar dan dalam lingkungan yang aman diharapkan kondusifitas lingkungan dapat tercipta. Selama Tahun 2016 telah dilaksanakan : - Melaksanakan Pengawalan dan Pengamanan Pejabat sebanyak

44

kali. - Melaksanakan pengamanan pra

unras/pengerahan

masa dan

penyampaian unras sebanyak 24 kali. - PAM insidensil lainnya 26 kali. 2. Pemberian Rekomendasi Perijinan. Perijinan teknis dan pelayanan umum selama Tahun 2016 berjalan kegiatan ini menyangkut ijin keramaian dan ijin tempat suatu kegiatan. Karena salah satu uraian Satpol PP adalah memberikan rekomendasi dan telah mengeluarkan surat rekomendasi perijinan teknis dan pelayanan umum sebanyak 49 surat.

Berikut gambaran kebutuhan dana dalam pelaksanaan program dan kegiatan :

52

1.

PROGRAM :



KEGIATAN



Sasaran

 

Indikator Kinerja Keluaran Indikator Kinerja Hasil

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 11. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 12. Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas (126 orang) Tersedianya sarana prasarana administrasi perkantoran yang memadai Terpenuhinya seluruh kebutuhan kantor Telaksananya optimalisasi pelaksanaan tugas administrasi dalam pelayanan terhadap masyarakat

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Pengadaan Peralatan Drumband 4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional 6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Sarana dan prasarana berada dalam kondisi baik Optimalnya pelaksanaan tugas kedinasan

2.

PROGRAM

:



KEGIATAN

:



Sasaran

 

Indikator Kinerja Keluaran Indikator Kinerja Hasil

3.

PROGRAM



KEGIATAN



Sasaran



Indikator Kinerja Keluaran



Indikator Kinerja Hasil

4.

PROGRAM

:

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN. 1. Penyelenggaran Perencanaan, Monitoring dan Pelaporan Keuangan Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Terlaksananya monitoring kegiatan dan tersedianya dokumen perencanaan dan laporan Meningkatnya kinerja pelaporan dan keuangan.

:

PENINGKATAN HARI-HARI BESAR

53



KEGIATAN

:

1. 2. 3.

5.



Sasaran



Indikator Kinerja Keluaran



Indikator Kinerja Hasil

5.

PROGRAM

:



KEGIATAN

:



Sasaran



Indikator Kinerja Keluaran



Indikator Kinerja Hasil

6. PROGRAM  KEGIATAN



Sasaran

Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Hari Jadi Nasional Peringatan Apel Besar HUT Jawa Barat Peringatan Apel Jambore Nasional

Terciptanya Kondisi aman pada pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional dan hari jadi kuningan Pelaksanaan kegiatan peringatan hari-hari besar nasional dan hari jadi Kuningan yang aman terkendali. Terpeliharanya keamanan dalam lingkungan yang nyaman

: :

PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN. 1. Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima 2. Penetiban Reklame dan banner tidak berizin atau kadaluarsa 3. Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Daerah maupun Pusat dan PAM unjuk rasa 4. Rapat Forum Koordinasi dan Pendampingan Pengiriman PGOT dan Psikotik Jalanan 5. Pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL) Terciptanya dan terpeliharanya keamanan dan kenyamanan lingkungan. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan (spanduk, PKL yang tidak tertib, terpeliharanya keamanan pejabat dan lingkungan tempat unjuk rasa) Terpeliharanya keamanan dalam lingkungan yang nyaman

PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 1. Pembinaan Anggota Korsik / Drumband 2. Pembinaan Kesemaptaan, Penanggulangan Anti Huru hara Anggota Satpol. PP dan Linmas 3. Latihan Dasar Mental Kedisiplinan Polisi Pamong Praja 4. Pemberdayaan PPNS dalam penegakan Perda 5. Pembekalan Pengetahuan dan Peningkatan keterampilan Anggota Satpol. PP 6. Rapat Koordinasi Trantibum Tingkat Kabupaten Kuningan 7. Peningkatan Kapasitas PPNS 8. Bimbingan Pengawasan dan Penyuluhan dalam Rangka Penegakan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Daerah 9. Rapat Koordinasi Inflementasi Perda No.3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Trantibum 10. Pelatihan Calon PPNS Terpeliharanya keamanan, ketentraman dan

54



Indikator Kinerja Keluaran



Indikator Kinerja Hasil

ketertiban masyarakat, melalui optimalisasi pengembangan SDM Anggota Sat Pol PP, dan penguatan jalinan koordinasi dengan muspika dan Kepala Daerah Perbatasan Jabar-Jateng 1. Meningkatnya kapasitas SDM Satpol PP, Linmas dan PPNS 2. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundangundangan 3. Menurunnya jumlah pelanggaran perda 4. Terjalinnya persamaan pandangan dan kerjasama para Kepala Daerah Perbatasan dalam pemeliharaan trantibum di daerah perbatasan. Tegaknya Perda dan terpeliharanya ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kuningan secara menyeluruh

7. PROGRAM

:



KEGIATAN

:



Sasaran



Indikator Kinerja Keluaran



Indikator Kinerja Hasil

PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT ( PEKAT ) Penertiban dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat ( PEKAT ) Terpeliharanya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum menurunnya jumlah peredaran miras Menurunnya jumlah gepeng orgil di Kab. Kuningan Menurunnya jumlah PSK dan Praktek asusila pasangan bukan muhrim Terciptanya rasa aman, dan tentram dari penyakit masyarakat

8. PROGRAM

:

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN



:

1. Pembinaan Siskamling 2. Forum Koordinasi Kemitraan dan Ketentraman Masyarakat 3. Pembinaan Potensi Perlindungan Masyarakat di Daerah Perbatasan 4. Pemutahiran Data Anggota Linmas 5. Pembinaan Anggota Linmas Desa/Kelurahan periode Siap 6. Pemberdayaan Anggata Linmas Desa /Kelurahan

KEGIATAN

 Sasaran

 Indikator Kinerja Keluaran

 Indikator Kinerja Hasil

Terpeliharanya keamanan dan ketentraman masyarakat, melalui optimalisasi pengembangan SDM Linmas, dan peningkatan kemitraan menuju masyarakat yang mandiri. - Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan trantibum - Meningkatnya kualitas SDM Linmas - Terpeliharanya keamanan dan ketentraman di daerah perbatasan - terpeliharanya ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kuningan secara menyeluruh

55

BAB III PERMASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Kuningan pada Tahun 2016 cukup berhasil, hal ini dapat dilihat selama tahun tersebut tidak terjadi gejolak dalam masyarakat, situasi tetap kondusif. termasuk seluruh pelaksanaan kegiatan Satpol PP Kabupaten Kuningan dalam rangka penegakkan Perda dan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang telah diprogramkan semuanya dapat berjalan lancar sesuai program.

1.

Permasalahan. Pada pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016 di dapat permasalahan dalam pelaksanaannya yaitu : a)

Kegiatan pemberantasan penyakit masyarakat mempunyai hambatan tidak tersedianya panti rehabilitasi untuk Gelandangan pengemis, orang gila dan Pekerja Seks Komersial;

b)

Tidak sebandingnya SDM Satpol PP dengan permasalahan di lapangan dan luasnya jangkauan wilayah pelaksanaan tugas;

c)

Tidak sebandingnya antara sarana prasarana yang tersedia dengan beban pekerjaan;

d)

Untuk Kegiatan Sinergitas Penegakkan Perda pada sub kegiatan Penertiban Pasar Tumpah, PKL Cenderung kembali ke tempat yang dilarang.

2.

Upaya Pemecahan Masalah. Dari masalah–masalah tersebut diatas, sebagai pemecahan adalah sebagai berikut : a)

Untuk sementara Gepeng Orgil, PSK dan anak Punk yang terjaring dikeluarkan dari Kabupaten Kuningan, diharapkan ada panti yang dapat

56

menampung keberadaan mereka serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait; b)

Harus terus dilaksanakan Pembinaan kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja selain pembinaan rutin yang telah dilaksanakan. Kegiatan ini sebaiknya dibuat dalam sebuah program yang baku untuk setiap tahunnya,

dikemas

dalam kegiatan Pembekalan Pengetauan

dan

Peningkatan keterampilan, sehingga kualitas SDM Satpol PP dapat diandalkan, terutama pelayanan terhadap masyarakat dan kesiapan dalam pengendalian gangguan. Ditempatkannya anggota Satpol PP untuk membantu penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di setiap wilayah kecamatan sekaligus sebagai distribusi pengendalian dan pemantauan apabila terjadi gangguan serta dengan cara meningkatkan koordinasi dengan Kasi Trantib tiap-tiap kecamatan; c)

Peningkatan pemeliharaan secara rutin terhadap Sarana dan Prasarana dan Optiomalisasi fungsi Sarana yang ada;

d)

Diperlukan tindak lanjut penertiban yang berkesinambungan dengan dukungan anggaran yang memadai;

e)

Diperlukan relokasi untuk PKL dan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait. Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Satpol

PP Tahun 2016 yang dapat disampaikan semoga dapat bermanfaat dan dapat mengarahkan kita ke arah yang lebik baik.

57

BAB IV PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2016 (Tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten)

KEBERHASILAN/PRESTASI YANG DICAPAI. Sesuai dengan pasal 255 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan pula bahwa;

Satpol

PP

dibentuk

untuk

menegakkan

Perda

dan

Perkada,

menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman, serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat, dan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Urusan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Bahwa Satpol PP yang merupakan unsur pengamanan dan pembantu mempunyai tugas membantu kelancaran tugas-tugas Bupati dalam perumusan, perencanaan kebijakan operasional program pelaksanaan penegakan Perda, penanganan dan memelihara Ketertiban

Umum

dan

Ketenteraman

Masyarakat,

serta

memfasilitasi

dan

pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan kebijakan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP menyelenggarakan fungsi : -

Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;

-

Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Bupati;

-

Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di daerah;

-

Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat;

-

Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;

60

-

Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Peraturan Bupati; dan

-

Pelaksanaan tugas lainnya. Dari

ulasan

tersebut

diatas

telah

banyak

pencapaian

Satpol

PP

diantaranya: 1.

Pemberdayaan Forum Koordinasi Kemitraan dan Ketentraman Masyarakat yang dibentuk untuk mengoptimalkan ketentraman dan ketertiban umum. Forum ini terdiri dari: a. Unsur Pemerintahan yang dalam pembentukannya melibatkan unsur Kecamatan (Camat dan Kasi Trantibum), unsur UPTD/UPT/Instansi, Unsur Desa/Kelurahan ( Kepala Desa/Lurah dan Kasatgas/Kasi Trantib), Satpol PP dan Anggota Linmas. b. Unsur TNI dan Polri, yang dalam pembentukannya melibatkan Kapolsek dan Danramil beserta Babinkamtibmas dan Babinsa. c. Unsur Sekolah, yang dalam pembentukannya melibatkan Kepala Sekolah (SLTP dan SLTA), Pembina Kesiswaan dan Guru BP/BK. d. Unsur Masyarakat dan Pelajar, dalam pembentukannya melibatkan Komite Sekolah, OSIS, MPK dan siswa-siswi, Organisasi Kemsayarakatan dan masyarakat pada umumnya.

2.

Penyelenggaran Rapat Koordinasi Trantibum Tingkat Kabupaten Kuningan Kegiatan Rakor Trantibum Tingkat Kabupaten Kuningan ini adalah upaya untuk mewujudkan kondusifitas wilayah, dengan asumsi bahwa jika wilayah atau lingkungan terkecil di seluruh Kabupaten Kuningan terwujud kondisi aman, tertib, tenteram dan damai, maka secara kumulasi dapat dipastikan kondisi Kabupaten Kuningan secara umum pun akan aman, tertib, tenteram & damai. Untuk itu dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran yang ada, maka sasaran utama kegiatan ini adalah para Pembina trantibum tingkat wilayah kecamatan yang diharapkan nanti dapat membina lebih lanjut

61

pentingnya menjaga kondusifitas wilayah di wilayah Kecamatan masing – masing. Para Pembina Trantibum tersebut antara lain terdiri dari : 1. Camat se - Kabupaten Kuningan. 2. Kapolsek se - Kabupaten Kuningan. 3. Danramil se - Kabupaten Kuningan. Adapun yang menjadi sasaran lainnya antara lain yaitu : a. Para Kabid pada Satpol PP. b. Kabid yang terkait Badan Kesbangpol. c. Kabid yang terkait Dinas perhububungan. d. Perwira Staf terkait Polres Kuningan. e. Perwira Staf terkait Kodim 0615 Kuningan. f.

Kepala SKPD terkait lainnya.

g. Elemen kemasyarakatan terkait.

3.

Pemberian Bantuan Dana Operasional Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat. Dana operasional atau santunan diberikan sebagai penghargaan atas pengabdian anggota Satlinmas

dengan harapan agar mereka semakin

termotivasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. 4.

Penataan dan pemberdayaan PKL untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang meliputi kegiatan penertiban pengawasan dan pengaturan serta membangun komunikasi dengan SKPD terkait dan para pedagang di lokasi konsentrasi PKL antara lain melalui: a. Penataan PKL di Langlang Buana. b. Penataan PKL di Pasar Cilimus. c. Penataan PKL di Manis Lor. d. Penataan PKL di Jln Siliwagi Depan SD 1 dan SD 7 Kuningan. e. Penataan PKL di Padamenak.

62

f.

Penataan PKL di Pasar Ciputat Ciawigebang.

g. Penataan PKL di Luragung. h. Penataan PKL di Taman Kota. Pencapaian yang dihasilkan melalui program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 adalah:

1.

Dalam Program Pemeliharaan Keamanan dan Kenyamanan Lingungan. -

Telah banyak berhasil Membina dan Menertibkan Pedagang Kaki Lima;

-

Telah banyak berhasil menertibkan Reklame dan Benner tidak Berijin ateu Kadaluarsa;

-

Telah banyak berhasil Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Daerah maupun Pusat dan PAM Unjuk Rasa; dan

2.

-

Berhasil dalam Pengamanan Pilpres dan Pileg.

-

Berhasil dalam Penataan tempat palkir di jalan Siliwangi.

Program

Pemeliharaan

Kantramtibmas

dan

Pencegahan

Tindakan

Kriminalitas. -

Telah banyak berhasil mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan Daerah;

-

Telah banyak berhasil pembinaan anggota Korsik/Drumband;

-

Telah banyak berhasil pembinaan kesemaptaan, enanggulangan anti huruhara dan menghadapi kesiapsiagaan penanggulangan bencana anggota Satpol PP dan Linmas;

-

Telah banyak berhasil pemberdayaan PPNS dalam Penegakan Perda;

-

Telah

banyak

berhasil

memberikan

pembekalan

pengetahuan keterampilan anggota Satpol PP; -

Telah banyak berhasil pelatihan calon PPNS;

-

Telah banyak berhasil koordinasi Trantibum;

63

dan

peningkatan

-

Telah banyak berhasil pembekalan anggota Satpol PP dan Linmas dalam menghadapi event Pileg dan Pilpres maupun penanggulangan bencana; dan

3.

Telah berhasil Rakor Trantibum Daerah Perbatasan Jabar dan Jateng.

Program Peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat. Telah banyak berhasil dalam penertiban dan penanggulangan penyakit masyarakat.

4.

-

Penertiban PSK.

-

Penertiman Miras.

-

Penertiban Gepeng.

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. -

Telah banyak berhasil melakukan pembinaan siskamling;

-

Telah banyak berhail dalam forum koordinasi kemitraan dan ketentraman masyarakat;

-

Telah banyak berhasil dalam penunjang oprasional anggota Linmas Desa Kelurahan;

-

Telah banyak berhasil dalam pembinaan anggota Linmas Desa/Kelurahan periode siap; dan

5.

Telah banyak berhasil dalam monitoring daerah perbatasan.

Mendukung peningkatan PAD dari pajak hiburan, pajak pertambangan, pajak air bawah tanah, izin mendirikan bangunan dan dari penegakan Perda melakukan proses pro yustisia.

Program Unggulan yang akan dilaksanakan sebagai tindaklanjut kegiatankegiatan Tahun 2016. 1.

Kuningan bebas PGOT Tahun 2019.

64

Merupakan upaya mendorong peran aktif lintas sektoral untuk menciptakan Kabupaten Kuningan yang bebas dari pengemis gelandangan dan orang terlantar. 2.

Pembangunan Rumah Singgah untuk PGOT dan Psikotik Jalanan Pada dasarnya rumah singgah ini nanti akan menjadi tempat penampungan sementara

bagi

PGOT

hasil

operasi

penertiban

dengan

diberikan

pendampingan dan bimbingan psikoterapi dan kesehatan. 3.

Pemberdayaan Anak Punk melalui penyaluran bakat dan minat. Langkah ini juga merupakan upaya mendorong peran aktif lintas sektoral dalam penanganan generasi bangsa yang masih berkeliaran di jalanan. Karena sesungguhnya mereka adalah manusia yang tetap harus dilindungi harkat dan martabatnya dari rusaknya masa depan anak-anak tersebut.

4.

Kuningan Tertib PKL Tahun 2018. Merupakan upaya mendorong peran aktif lintas sektor dalam memberikan pembinaan dan pengarahan kepada para pedagang. Satpol PP sendiri berperan dalam upaya penegakan aturan yang diberlakukan bagi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pelaku usaha kecil yang berjualan di wilayah keramaian.

5.

Penataan PKL onderdil di Desa Kasturi Kecamatan Kuningan. Merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan di pintu gerbang masuk Kota Kuningan yang disebabkan oleh kios – kios onderdil yang berada di lahan milik warga berlokasi di Jalan Raya Kuningan – Cilimus Desa Kasturi Kecamatan Kuningan,

dimana saat

ini kondisinya

menggunakan sempadan jalan sehingga

tidak

tertata,

tidak

tertib

dan

mengurangi nilai estetika. Selain

mentertibkan PKL juga bermaksud untuk meningkatkan sistem tatakota agar lebih indah dan tertib serta memberikan rasa aman kepada para pedagang dengan merelokasi mereka ke lokasi di Jln. M. Thoha tidak jauh dari tempat semula mereka berdagang. 6.

Penataan PKL di Kelurahan Cigadung Kecamatan Kuningan.

65

Lokasi di sekitar Dinas Pertanian selama ini dipakai untuk berjualan oleh masyarakat sekitar. Kami bermaksud merelokasi sekitar 40 pedagang ke lokasi sebelah utara SD Cigadung dengan harapan agar para PKL tersebut lebih aman, tertib serta kondusif. 7.

Jalan Siliwangi Tertib Perda pada Tahun 2018. Jalan Siliwangi merupakan jalan protokoler serta pusat aktifitas masyarakat Kabupaten Kuningan sehingga di sana terjadi aktifitas ekonomi yang sangat tinggi. Maka wilayah ini menjadi sentra dalam upaya penegakan perda di Kabupaten Kuningan. -

8.

Berhasil dalam penataan tempat palkir di sepanjang jalan Siliwangi.

Penguatan Kapasitas PPNS. -

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan pendidikan fungsional PPNS selama 45 hari di Pusdiklatreskrim Mega Mendung, harus dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan melalui penerapan di lapangan. Untuk itu mereka perlu untuk terus menerus dilatih dalam penanganan

kasus

pelanggaran

Perda

agar

mampu

profesionalisme dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

66

meningkatkan

B A B IV PENUTUP

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Kuningan pada Tahun 2016 cukup berhasil, hal ini dapat dilihat selama tahun tersebut tidak terjadi gejolak dalam masyarakat, situasi tetap kondusif. Termasuk pada pelaksanaan kegiatan Satpol PP Kabupaten Kuningan sebagai upaya pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban yang telah diprogramkan semuanya dapat berjalan lancar sesuai program, tidak terdapat kendala yang berarti. Demikian rekap laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Satpol PP Kabupaten Kuningan selama Tahun 2016 sebagai bahan seperlunya.

67