INFORMASI PUBLIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLITAR DAFTAR INFORMASI PUBLIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLITAR TAHUN

INFORMASI PUBLIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLITAR

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLITAR

TAHUN 2013 1


Kabupaten Blitar terletak di kompleks Pendopo Kabupaten Blitar yang berada di utara AloonAloon Blitar sebagai titik pusat Kota Blitar.

1.1

Visi dan Misi Terwujudnya Polisi Pamong Praja Yang Profesional Dalam Rangka Terciptanya Keamanan Dan Ketertiban Umum Dalam Menunjang Terbangunnya Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Menuju Masyarakat Kabupaten Blitar Yang Sejahtera

1. Meningkatkan kualitas SDM 2. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara profesional,

efektif dan produktif; 3. Mewujudkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; 4. Mewujudkan kondisi wilayah yang aman, tentram, tertib

dan konduksif; 5. Meningkatkan sarana dan prasarana Satpol PP 6. Mewujudkan aparatur yang disiplin dan bertanggung

jawab.

1.2

Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok Satpol PP Kabupaten Blitar adalah menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas, Satpol PP mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat 2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah 3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah 4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat

2


5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya 6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah 7. Pelaksanaan tugas lainnya meliputi :  Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah  Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara  Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah  Membantu pengamanan dan penertiban penyelengaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal, dan  Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

1.3

Struktur Organisasi Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Blitar terdiri dari : 1. Kepala Satuan 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan  Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan  Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan 4. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat  Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian  Kepala Seksi Kerjasama 5. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur  Kepala Seksi Pelatihan Dasar  Kepala Seksi Teknis Fungsional

6. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat  Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat  Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat

3


Gambar Struktur Organisasi Satpol PP KEPALA SATUAN

KELOMPOK JAB AT AN FUN GSION AL

SEKRETARIS

SUBBAG PROGRAM

BIDANG PENEGAKAN PERUNDANGUNDANGAN DAERAH

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

BIDANG SUMBER DAYA APARATUR

SUBBAG KEUANGAN

SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN

SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN

SEKSI PELATIHAN DASAR

SEKSI SATUAN LINMAS

SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

SEKSI KERJASAMA

SEKSI TEKNIS FUNGSIONAL

SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT

UPT Satpol PP.

1.4

Gambaran Umum Satpol PP Kabupaten Blitar Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 148 ayat (1) bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. 4


Satpol PP Kabupaten Blitar mulai terbentuk tahun 2000 yang sebelumnya adalah Bagian Ketertiban pada Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 40 tahun 2011, Kabupaten Blitar menetapkan Peraturan Daerah nomor 47 tahun 2011 dan Peraturan Bupati nomor 7 tahun 2011 dimana Satpol PP mengalami perubahan tentang kelembagaan fungsi yaitu Linmas bergabung dengan Satpol PP.

1.5

Profil Singkat Pejabat Struktural Berikut profil singkat pejabat struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar

5


No.

Nama

Nomor telepon dan sarana komunikasi yang dapat dihubungi

Alamat unit/satuan kerja pejabat

Latar belakang pendidikan

Jabatan Struktural

1.

TOHA MASHURI, S.Sos,MM.

0342-805022

Jl. Semeru No. 40 Blitar email : [email protected]

a. b. c. d. e. f.

SD SMP SMA STPDN S1 S2

1980 1986 1989 1992 1997 2001

Kepala Satuan

2.

Drs. HARTOKO HARJO, MM.

0342-805022


a. b. c. d. e.

SD SMP SMA S1 S2

1972 1975 1980 1986 2007

Sekretaris

3.

Drs. BUDI SUSILO

0342-805022


a. b. c. d.

SD SMP SMA S1

1975 1977 1982 1989

Kepala Bidang Ketertiban Umum & Ketentraman Masyarakat

4.

MUSTOFA, S.Pd.

0342-805022


a. b. c. d.

SD SLTP SMA/SGO S1

1975 1981 1984 2000

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

5.

Drs. NUHAN

0342-805022


a. b. c. e.

SD SMP SMA S1

1973 1976 1980 1989

Kepala Sub Bagian Kepegawaian

6.

SUYANTO, SH.

0342-805022


a. b. c. d.

SD SMP SMA S1

1983 1986 1989 1998

Kepala Bidang Penegakan Perda

7.

EDY WIYONO, S.Sos, MM.

0342-805022


a. b. c. d. e.

SD SMP STM S1 S2

1984 1987 1990 1998

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

8.

WINARYOTO, S.Pd.

0342-805022


a. b. c. d.

SD SMP SMA S1

1979 1982 1985 2002

Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan & Penyuluhan

9.

NURROSO

0342-805022


a. b. c.

SD SMP SMA

1974 1980 1983

Kepala Seksi Satuan Linmas

10

UNTUNG SUWITO, SP.

0342-805022


a. b. c. d.

SD SMP SMA S1

1979 1982 1988 2004

Kepala Sub Bagian Program

11

FRAZAO CASTELO, SE.

0342-805022


a. b. c. d. e.

SD SMP SMA D3 LLAJ S1

1992 1995 1998 2001 2003

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian

12

NASIATIN, S.Sos.

0342-805022


a. b. c. d.

SD SMP SMEA S1

1976 1982 1985 2004

Kepala Sub Bagian Keuangan

13

M. HARUN WITONO, SH,MM.

0342-805022


a. b. c. d. e.

SD SMP SMA S1 S2

1975 1981 1984 2001 2006

Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan

14

NOORMA MINHASTUTI, S.Sos.

0342-805022


a. b. c. d.

SD SMP SMA S1

1974 1977 1981 2004

Kepala Seksi Teknik Fungsional

15

M.ERWAN MASNGUDI,SE,MM.

0342-805022


a. b. c. d. e,

SD SMP SMA S1 S2

1990 1993 1995 2001 2010

Kepala Seksi Pelatihan Dasar

16

SULANI, SE,MM.

0342-805022


a. b. c. d. e.

SD SMP SMA S1 S2

1982 1985 1988 2001 2008

Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat

17

HARI SUPRIADI

0342-805022


a. b. c.

SD SMP SMA

1973 1979 1982

Kepala Seksi Kerjasama

6


3 KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3.1

Laporan Keuangan Laporan keuangan disusun sebagai wujud transparasi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Laporan keuangan merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012, yang terdiri atas : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2012 dengan realisasinya, mencakup unsur – unsur pendapatan dan belanja. Pendapatan meliputi semua penerimaan Satpol PP dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi Kas Daerah sedangkan Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Realisasi belanja dan transfer tahun anggaran 2012

sebesar Rp 4.378.645.021,-

atau

mencapai 89.41 % dari anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

No.

Belanja

1 Belanja Operasi

Anggaran (Rp)

%

4,546,708,982.60

4,029,399,021.00

88.62

350,597,450.00

349,264,000.00

99.62

2 Belanja Modal 3 Belanja Tidak Terduga Jumlah

Realisasi (Rp)

4,897,306,432.60

4,378,663,021.00

89.41

Sumber data : Laporan Keuangan Tahunan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Blitar Tahun Anggaran 2012 (1 Januari s/d 31 Desember 2012)

b. Laporan Neraca Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2012 mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah asset per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 1.493.273.990,- yang terdiri dari asset asset tetap sebesar Rp 1.492.728.990,- dan asset lancar sebesar Rp 545.000,-. Jumlah kewajiban per 31 Desember 2011 adalah Rp. 0,- yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 0,- dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp. 0,-.

7


Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 1.492.728.990,- yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp 0,- dan ekuitas dana investasi sebesar Rp 1.492.728.990,-.

c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos – pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntasi, kejadian penting lainnya dan informasi tambahan yang diperlukan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari kas Daerah. Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas asset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah d. Daftar Aset dan Investasi Asset tetap kecamatan Gandusari sampai dengan semester 1 tahun 2012 adalah sebagai berikut : BARANG (Unit) JENIS

Tanah

Nilai (Rp.)

RUSAK BAIK

/ Tidak Digunakan

RUSAK JUMLAH

0

0

0

391

222

613

Gedung dan Bangunan

0

0

0

Jalan, Irigasi dan Jaringan

1

0

1

Aset Tetap lainnya

0

0

0

392

222

614

Peralatan dan Mesin

JUMLAH

BAIK

/ Tidak Digunakan

1,297,328,324.00

199,430,678.00

-

1,496,759,002.00

-

2,500,000.00

-

1,299,828,324.00

JUMLAH

2,500,000.00

199,430,678.00

1,499,259,002.00

Sumber data : Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar ( per 8 Pebruari 2013 )

3.2

Informasi Tata Cara Pengaduan Alamat Kantor Satpol PP Kab. Blitar Jalan Semeru no. 40 Blitar, 66112

Syarat pengaduan Pengadu harus mencantumkan dan memiliki : 1. Identitas jelas, meliputi: nama, e-mail, alamat dan nomor telpon/HP. 2. Menyampaikan/melampirkan data serta bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Layanan Pengaduan Seluruh pengaduan dapat disampaikan melalui : 8


1. Datang langsung ke kantor Satpol PP pada hari kerja Senin s/d Kamis pukul 07.00 s/d 15.30 WIB, hari Jum’at pukul 07.00 s/d 14.00 WIB dan mengadukan persoalan baik secara langsung atau tertulis yang ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar dengan menjelaskan dan sedapat mungkin membawa bukti yang dapat menguatkan aduan yang dimaksud. 2. Melalui telepon (0342) 805022 pada jam kerja. 3. Menyampaikan pengaduan melalui e-mail : [email protected] 4. Mengirim aduan lewat Pos ke alamat kantor Satpol PP Kabupaten Blitar.

4 KEUANGAN, INVENTARIS & DOKUMENTASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4.1

Anggaran & Realisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 secara keseluruhan sebesar Rp 4.897.306.432,60 .

No

Anggaran (Rp.)

Uraian

1. Belanja Operasi 2. Belanja Modal Total Belanja

Realisasi (Rp.)

%

4,546,708,982.60 350,597,450.00

4,029,399,021.00 349,246,000.00

88.62 99.61

4,897,306,432.60

4,378,645,021.00

89.41

Sumber data : Laporan Keuangan Tahunan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Blitar Tahun Anggaran 2012 (1 Januari s/d 31 Desember 2012)

4.2

Data Perbendaharaan atau Inventaris Sarana dan Prasarana perkantoran sangat membantu dalam percepatan kinerja organisasi untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih baik. Daftar inventaris yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Blitar sebagai berikut : 1. Kantor Satpol PP Gedung/Bangunan tempat kerja Satpol PP Kabupaten Blitar merupakan tanah milik Pemerintah Daerah yang terletak satu kawasan dengan Pendopo Kabupaten Blitar. a. Sebelah Timur No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Nama Fasilitas Lapangan / tempat apel Ruang kerja Kepala Satuan Ruang kerja Sekretaris Ruang kerja Subbag & Staf Ruang komputer Mushola Dapur Kamar mandi / WC Jumlah

Jumlah 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 3 unit 10 unit

9


b. Sebelah Barat No. 1 2 3

Nama Fasilitas Ruang kerja Bidang & Kasi Ruang tunggu Kamar mandi / WC Jumlah

Jumlah 3 unit 1 unit 1 unit 5 unit

c. Sebelah Utara Kantor sebelah utara difungsikan sebagai gudang untuk penyimpanan berkas-berkas arsip perkantoran dan penyimpanan perkakas kantor. 2. Sarana Transportasi Dalam menunjang penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan, transportasi merupakan sarana yang sangat dibutuhkan. Adapun sarana transportasi Satpol PP Kabupaten Blitar meliputi : No.

Nama Sarana Transportasi

Jumlah

1

Mobil Operasional Kasat dan Patroli

5 unit

2

Sepeda Motor

12 unit

Jumlah

17 unit

10

INFORMASI PUBLIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLITAR DAFTAR INFORMASI PUBLIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLITAR TAHUN

Recommend Documents