RENCANA STRATEGI (RENSTRA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN

RENCANA STRATEGI (RENSTRA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU Komplek Perkantoran Bukit Hibul Telp. (0532) 2071096, Fax.(0532)2071078

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karuniaNya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 dapat terselesaikan. Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unit kerja perencanaan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu Renstra ini disusun untuk menyediakan rencana teknis 5 (lima) tahunan yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Satpol PP Tahun 2013-2018 ini, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelenggara penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 yakni dengan visi adalah “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bebas Dari KKN Yang Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa” Nanga Bulik,

April 2014

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau

SUKARELAWAN ABADI, SE Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19650512 199703 1 003

RENSTRA SATPOL PP TAHUN 2013 - 2018

DAFTAR ISI Kata Pengantar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau Daftar Isi

i ii

Daftar Tabel

iii

Daftar Bagan

iv

Bab I 1.1 1.2 1.3 1.4

PENDAHULUAN Latar Belakang Dasar Hukum Penyusunan Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan

Bab II 2.1 2.2 2.3 2.4

GAMBARAN PELAYANAN SKPD Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Sumber Daya SKPD Kinerja Pelayanan SKPD Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bab III 3.1 3.2

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Telaahan Renstra Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Penentuan Isu-isu Strategis

III-1 III-1 III-2

Bab IV 4.1 4.2 4.3 Bab V

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN Visi dan Misi SKPD Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Strategi dan Kebijakan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

IV-1 IV-2 IV-2 IV-1 V-1

Bab VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

VI-1

3.3 3.4 3.5

I-1 I-4 I-4 I-1 I-4 II-1 II-4 II-2 II-3 II-3

III-2 III-1 III-2

X-1

|

RENSTRA SATPOL PP TAHUN 2013 - 2018

DAFTAR TABEL Bab II Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Bab III Tabel 3.1.

Bab IV Tabel 4.1 Tabel 4.2 Bab V Tabel 5.1

Bab VI Tabel 6.1

Bab VII Tabel 7.1

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMANDAU Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas Berdasarkan Golongan Ruang Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

II-1 II-1 II-2 II-3 II-1 II-3 III-1 III-2

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan

IV-1 IV-2

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATOR Rencana Program,Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau

V-1

INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

VI-1

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PRIORITAS Penutup

IV-3

V-4

VI-2

VII-1 VII-1

X-2

|

RENSTRA SATPOL PP TAHUN 2013 - 2018 DAFTAR BAGAN Bab II 2.1 2.2

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMANDAU Persentase Perbandingan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Persentase Perbandingan Pegawai Berdasarkan Golongan Ruangan

II-1 II-1 II-1

X-3

|

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071028 Fax. 0532-2071096 Nanga Bulik 74162

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMANDAU NOMOR : 050/ /POL PP/IV/2014 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMANDAU, Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan Diktum Ketiga Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/219/III/HUK/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018;

Mengingat

: 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang…….

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang–Undang Pembangunan

Nomor Jangka

17

Tahun

Panjang

2007

Nasional

tentang Tahun

Rencana

2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720); 7. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 10. Peraturan

Pemerintah

Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11. Peraturan Pemerintah ……

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994); 18. Peraturan Daerah….

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2010 – 2015 (Lembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau

Tahun

2005-2025

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 84 Seri D);

22. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau ( Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 310);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau

Tahun

2013-2018

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Lamandau Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 105 Seri E). MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KESATU

:

Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau.

KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik Pada tanggal 03 April 2014 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau,

SUKARELAWAN ABADI, SE Pembina TK.I (IV/b) NIP. 19650512 199703 1 003

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Rencana

Strategis

(Renstra)

adalah

merupakan

dokumen

resmi

Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang berorientasi pada hasil-hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yang dituangkan kedalam matriks tahunan. Renstra harus memperhitungkan potensi, isu-isu strategis, peluang, kendala yang ada atau mungkin timbul serta kewenangan dan tugas pokok unit kerja. Di dalam Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau merupakan gambaran umum mengenai program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun 2013 sampai dengan 2018 yang juga merupakan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahunan secara terinci dan terukur, sehingga dari tahun ke tahun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau dapat terarah dan sistematis. Dengan demikian diharapkan akan mempermudah dalam pencapaian visi, misi, tujuan, kebijakan serta tercapainya ketersinambungan dokumen-dokumen program dan kegiatan dari tahun ke tahun berikutnya. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau sangat terkait dengan RPJMD Kabupaten Lamandau antara lain dalam : 1.

Memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau;

2.

Menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;

3.

Menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah;

4.

Mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan

RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018

I-1

5.

Mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. Sedangkan keterkaitan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dimaksudkan agar menjadi masukan dalam melakukan perumusan isu-isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi. Hal ini bertujuan yaitu agar antara program kegiatan dan target yang ada pada dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi menjadi acuan dan pedoman pada dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau dalam penyusunan program kegiatan. Juga ditujukan untuk

mendapatkan keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi. Renstra disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip good governance (partisipatif, transparan, akuntabel), dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : 1.

Tahap Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra Pada tahap ini meliputi pembentukan tim penyusun Renstra, melakukan orientasi untuk menyamakan persepsi yang berkaitan teknis penyusunan Renstra, penyusunan agenda tim dan penyiapan data dan informasi bagi penyusunan Renstra yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah.

2.

Tahap Perumusan/Penyusunan Rancangan Renstra Rancangan Renstra dirumuskan dengan mengacu pada rancangan awal RPJMD. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra adalah Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau. Sebaliknya perumusan rancangan awal RPJMD juga menerima masukan dari rancangan Renstra.

3.

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Penyusunan rancangan akhir Renstra merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan


I-2

rancangan Renstra dimaksud, bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau yang ditetapkan dalam RPJMD. 4.

Penetapan Renstra Penetapan Renstra dilakukan dengan tahapan sesuai dengan lampiran VI Renstra Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : a.

Rancangan akhir Renstra, disampaikan kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau kepada kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan Kepala Daerah;

b.

Sebelum Bappeda mengajukan kepada Kepala Daerah untuk disahkan, terlebih dahulu dilakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau oleh Bappeda;

c.

Verifikasi

akhir

sebagaimana

dimaksud,

harus

dapat menjamin

kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya; d.

Pengesahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

e.

Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau menetapkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau dalam menyusun rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau;

f.

Pengesahan rancangan akhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau dengan Keputusan Kepala Daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;

g.

Penetapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau oleh kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau disahkan oleh Kepala Daerah.


I-3

Renstra merupakan dokumen yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dan RPJMD. Renstra juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan hingga 5 (lima) tahun mendatang. Maka kualitas penyusunan Renstra di setiap SKPD ditentukan oleh kemampuan SKPD yang

bersangkutan

untuk

menterjemahkan,

mengoperasionalkan

dan

mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan, capaian program RPJMD ke dalam dokumen Renstra SKPD sesuai tupoksi SKPD masing-masing. Sehingga Renstra juga merupakan bagian dari Kontrak Kinerja Kepala SKPD dengan Kepala Daerah. Dengan adanya Renstra, diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau memiliki pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan setiap tahunnya dalam masa lima tahun ke depannya sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. 1.2

Landasan Hukum Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau Tahun 20132018 disusun atas dasar : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018

I-4

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang–Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720); 7. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 10. Peraturan

Pemerintah

Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara


I-5

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 14. Peraturan

Presiden

Nomor

5

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994); 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi


I-6

Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 20. Peraturan Daerah

Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 84 Seri D);

22. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau ( Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 310);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 105 Seri E). 1.3

MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 ini dimaksudkan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah.

Penyusunan

Renstra

juga

dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau untuk RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018

I-7

secara konsekuen dan konsisten di dalam penyusunan menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok, posisi dan peran yang diemban. Serta dimaksudkan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sesuai target prestasi kerja yang akan dicapai. Penyusunan

Renstra

ini

bertujuan

untuk

lebih

memantapkan

terselenggaranya program dan kegiatan prioritas untuk periode lima tahun dalam mendukung suksesnya pencapaian target indikator serta sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018. Tujuan lainnya yaitu peningkatan akuntabilitas dan kredibilitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau kepada Kepala Daerah serta masyarakat. 1.4

SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 secara garis besar disusun dengan sistematika yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang, mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja provinsi dan dengan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau.

1.2

Landasan Hukum,

memuat penjelasan tentang undang-undang,

peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.


I-8

1.3

Maksud dan Tujuan, berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau.

1.4

Sistematika

Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam

penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II

GAMBARAN PELAYANAN 2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau, memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi , serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

2.2

Sumber Daya, memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3

Kinerja Pelayanan, berisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja, atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

2.4

Tantangan dan

Peluang

Pengembangan

Pelayanan,

mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau, hasil telaahan terhadap RTRWP, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan

besaran

kebutuhan

pelayanan,

dan

arahan

lokasi

pengembangan yang dibutuhkan.


I-9

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau beserta faktorfaktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan.

3.2

Telaahan

Visi,

Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih, menguraikan apa saja tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Selanjutnya

berdasarkan

identifikasi

permasalahan,

dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau. 3.3

Telaahan

Renstra Provinsi, bagian ini mengemukakan apa saja

faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Lembaga ataupun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi. 3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, menguraikan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5

BAB IV

Penentuan Isu-isu Strategis, memuat tentang review kembali faktorfaktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari: gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau; implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau.

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau.

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau.


I - 10

4.3

Strategi dan Kebijakan, berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau dalam lima tahun mendatang,

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF, memuat rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD, pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP, berisi tentang kaidah pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.


I - 11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMANDAU

2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau, Satuan Polisi Pamong Praja pokok

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

Kabupaten Lamandau tugas

Kabupaten

Lamandau

adalah

melaksanakan tugas memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut: 1.

Penyusunan undangan

Program Daerah,

dan

Pelaksanaan

menyelenggarakan

Penegakan ketertiban

Perundangumum

dan

ketentraman masyarakat; 2.

Pelaksanaan kebijakan penegakan Perundang-undangan Daerah;

3.

Pelaksanaan

kebijakan

penyelenggaraan

ketertiban

umum

dan

ketentraman masyarakat; 4.

Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

5.

Pelaksanaan koordinasi penegakan Perundang-undangan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah dan atau aparatur lainnya;


II - 1

6.

Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

7.

Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah; Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau terdiri dari 1

(satu) Kepala Satuan, 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 5 (lima) Seksi yang mempunyai uraian tugas masing-masing sebagai berikut : 1.

Kepala Satuan Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin, dan mengkoordinasikan kegiatan

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

Kabupaten

Lamandau,

Melakukan monitoring, analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas anggota

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

Kabupaten

Lamandau,

Melakukan pengendalian administrasi yang di biayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lamandau, Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamandau

untuk

penyempurnaan

perencanaan

lebih

lanjut,

Mengadakan hubungan dan kerjasama Kantor/Dinas/Badan/Lembaga lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 2.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala Sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas mengkordinasikan penyusunan rencana program kerja dan pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, dan humas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau.

3.

Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah Seksi penegakan perundang-undangan daerah Mempunyai tugas menyiapkan perumusan, pelaksanaan pengendalian dan operasional penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.


II - 2

4.

Seksi Pengembangan Kapasitas Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan kebutuhan dan pengembangan kapasitas personil.

5.

Seksi Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Seksi Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggarakan ketentraman masyarakat, perlindungan dan ketertiban umum.

6.

Seksi Sarana dan Prasarana Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas mempersiapkan kebutuhan dalam pemenuhan fasilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kbupaten Lamandau.

7.

Seksi Perlindungan Masyarakat Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan kebutuhan dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat.

8.

Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan, menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah kecamatan.

9.

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok

Jabatan

Fungsional

mempunyai tugas

melaksanakan

sebagian tugas dan fungsi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalm jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau, adalah pada Gambar 2.1 berikut.


II - 3

Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMANDAU PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 9 TAHUN 2012 KEPALA SATUAN

SUB BAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI PENEGAKAN PERUNDANG- UNDANGAN DAERAH

SEKSI KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS

SEKSI SARANA DAN PRASARANA

UNIT PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018

II - 4

SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT

2.2 Sumber Daya Sumber Daya Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal. 2.2.1

Sumber Daya Manusia Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau didukung oleh 80 (delapan puluh) orang Pegawai, terdiri dari 40 (empat puluh) orang Pegawai Negeri Sipil 1 (satu) orang Calon Pegawai Negeri Sipil atau 51,25% dan

39 (tiga puluh sembilan) orang Tenaga Harian Lepas atau

48,75%. Kondisi Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau sampai dengan

28 Februari 2013 adalah

sebagai berikut : a)

Jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 40 orang;

b)

Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 1 orang;

c)

Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang :

d)

1)

Golongan IV sebanyak 1 orang;

2)

Golongan III sebanyak 8 orang;

3)

Golongan II sebanyak 31 orang;

4)

Golongan I sebanyak 1 orang;

Berdasarkan Pendidikan : 1)

Sarjana (S-1)

sebanyak 9 orang;

2)

D-III

sebanyak 1 orang;

3)

SLTA

sebanyak 30 orang;

4)

SLTP

sebanyak 1 orang;


II - 5

e)

f)

Berdasarkan Eseloning : 1)

Eselon III sebanyak 1 orang;

2)

Eselon IV sebanyak 1 orang;

3)

Non Eselon (Pelaksana) sebanyak 39 orang;

Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan : 1)

Diklatpim III sebanyak 1 orang;

2)

Diklatpim IV sebanyak 1 orang.

Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan grafik perbandingan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada Gambar 2.2 sedangkan grafik perbandingan pegawai berdasarkan golongan ruang pada Gambar 2.3.


II - 6

TABEL 2.1 Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas Berdasarkan Golongan Ruang (Per 28 Februari 2013)

N o

Status Kepegawaian

Gol/ Ruang

1

2

1

PNS

2

Unit Kerja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau Kepala Satuan

Sub bag TU

Seksi Penega k Perda

3

4

5

6

Pembina Utama Muda

IV/c

-

-

-

Pembina Tingkat I

IV/b

1

-

Pembina

IV/a

-

Penata Tingkat I

III/d

Penata

Seksi Tibum & Tramas

Total

Seksi Bangta s

Seksi Sarpras

Seksi Linmas

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

III/c

-

1

-

-

-

-

-

1

Penata Muda Tingkat I

III/b

-

-

-

-

-

-

-

-

Penata Muda

III/a

-

1

2

1

1

1

1

7

Pengatur Tingkat I

II/d

1

1

Pengatur

II/c

Pengatur Muda Tingkat I

II/b

6

29

Pengatur Muda

II/a

Juru Tingkat I

I/d

Juru

I/c

Juru Muda Tingkat I

I/b

Juru Muda

I/a

TENAGA HARIAN LEPAS

TOTAL

-

8

3

6

5

2

1

1

-

13

4

5

4

7

6

40

1

24

9

12

10

10

14

80


II - 7

GAMBAR 2.2 Grafik Perbandingan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10%

5% 0% SMP

SMA

D3

S1

GAMBAR 2.3 Grafik Perbandingan Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang 50% 45% 40%

35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

IV/b

IV/a

III/d

III/c

III/b

III/a

II/d


II/c

II/b

II/a

I/d

I/c

THL

II - 8

2.2.2

Sarana dan Prasarana Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Lamandau

didukung

sarana

dan

prasarana

sebagaimana Tabel.2.2 berikut : TABEL 2.2 Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau ( Per 31 Desember 2013 ) NOMOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

JENIS SARANA DAN PRASARANA Bangunan gedung kantor Bangunan Asrama Bangunan Rumah Jaga Malam Banguanan Papan Nama kantor Banguan Tiang Bendera Bangunan Pagar Tembok Bangunan Pintu Gerbang Bangunan Parkir Pengaspalan Jalan Bangunan Jembatan Pintu Keluar dan Masuk Penataan Halaman Kantor Bangunan Drainase Instalasi Listrik Pos Jaga Satuan Polisi Pamong Praja Bangunan Ruang Informasi Kendaraan roda empat Kendaraan roda dua AC Lemari besi Rak besi Filling besi/metal Brankas Lemari kayu White board Kursi putar Kursi lipat Meja komputer Tenda pameran Meja biro Sofa Jam dinding Lemari es Kipas angin TV


JUMLAH 2 unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Unit 4 unit 6 unit 5 buah buah 1 buah 14 buah 2 buah 20 buah 1 unit 9 buah 113 buah 5 buah 1 buah 28 buah 3 buah 1 buah 2 buah 1 buah 4 buah

II - 9

NOMOR 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

2.3

JENIS SARANA DAN PRASARANA Dispenser Kamera PC unit Laptop Printer Kursi kerja pejabat eselon III Kursi kerja pejabat eselon IV Sound system Pesawat telepon Mesin fax Antena parabola Handy Talky Mesin Potong Rumput Handy Cam Unit Transceiver SSB Pentungan Tameng Helm Anti Huru Hara Senjata Kejut Lampu Lalu Lintas ( Sandtulove ) Sangkur Borgol Gorden Rak Makan Rak Piring Mesin Tik

JUMLAH 4 buah 2 buah 10 unit 5 unit 9 buah 1 buah 8 unit 2 buah 1 buah 1 buah 2 buah 44 buah 3 buah 1 buah 1 buah 80 buah 40 buah 15 buah 30 buah 40 buah 40 buah 118 buah 5 Set 1 buah 1 buah 8 buah

Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Berisi

uraian

mengenai

tingkat

capaian

kinerja

berdasarkan

sasaran/target renstra periode sebelumnya, untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan, atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Pelaksanaan kapasitas pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau dapat di kategorikan pada 5 (lima) peran utama yang saling terkait, yaitu : 1.

Pelayanan Sebagai ujung tombak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mengambil kebijakan;

2.

Pengawasan pembangunan daerah bidang Penegakan Perda;

3.

Pengawasan pembangunan daerah bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;


II - 10

4.

Pengawasan pembangunan daerah bidang perlindungan masyarakat;

5.

Penyusunan data pokok, pengendalian program, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan. Kelima kapasitas pelayanan utama tersebut kemudian diuraikan dan

dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan strategis. 2.3.1

Pelayanan Sebagai Ujung Tombak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mengambil Kebijakan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau sebagai Ujung Tombak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan dan penegakan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

2.3.2

Pengawasan

Pembangunan

Daerah

Bidang

Penegakan

Perda Pelayanan sebagai pengawasan pembangunan daerah bidang Penegakan

Perda

adalah

mengkoordinasikan

kegiatan

Perencanaan dan menyusun rencana aksi dalam rangka menjamin ditaatinya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten

Lamandau

oleh

aparatur

pemerintah

daerah,

lembaga/instasi/organisasi masyarakat dan/atau pelaku usaha di bidang perekonomian serta mayarakat Kabupaten Lamandau pada umumnya. 2.3.3

Pengawasan Pembangunan

Daerah di bidang Ketertiban

Umum dan Ketentraman Masyarakat Pengawasan pembangunan daerah di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja telah merencanakan, mengolah, menganalisa, melaksanakan monitoring dan menyusun program kerja, pelaksanaan kegiatan operasional dan standar kerja bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.


II - 11

2.3.4

Pengawasan Pembangunan Daerah di bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau melakukan penghimpunan data informasi berkaitan dengan pelaporan, melakukan analisa serta penilaian, dokumentasi, mempersiapkan laporan mengenai pelaksanaan perlindungan masyarakat.

2.3.5

Penyusunan Data Pokok, Pengendalian Program, Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau mengkoordinasikan persiapan penyusunan data pokok kegiatan pengendalian program, pelaporan dan melakukan evaluasi dokumen perencanaan di bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat Untuk mengukur capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau berdasarkan tugas dan fungsi, yang berdasarkan indikator sasaran/target serta anggaran dan realisasi Satuan Polisi Pamong Praja periode 2009-2013 disajikan dalam Tabel 2.3 dan Tabel 2.4.


II - 12

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013

NO (1)

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (2)

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

100%

100%

100%

100%

100%

98,70%

99,75%

99,75%

100%

100%

Meningkatnya pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman masyarakat

-

-

-

1 Tahun

1 Tahun

-

-

-

1 Tahun

1 Tahun

-

-

-

100%

100%

Terlaksananya Pemberdayaan Linmas Sekabupaten Lamandau

-

-

-

1 Tahun

1 Tahun

-

-

-

1 Tahun

1 Tahun

-

-

-

100%

100%

Persentase Meningkatnya Keamanan Dan Ketertiban Umum Dalam 1 Masyarakat Serta Meningkatmnya Disiplin Kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Lamandau

Terwujutnya Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Dalam Masyarakat di Kabupaten Lamandau

Persentase penyelesaian 2 pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat

Target Renstra SKPD Tahun ke-


Realisasi Capaian Tahun ke-

II - 13

Rasio Capaian pada Tahun ke-

98,70 99,7 99,75 % 5% %

100% 100%

Catatan Analisis (22)

Jumlah penyuluhan 3 terhadap potensi berkembangnya penyakit masyarakat.

Jumlah penegakan atas 4 pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Terlaksananya Cipta Kondisi Ketertiban dan Keamanan Pemilu

-

-

-

1 Tahun

1 Tahun

-

-

-

1 Tahun

1 Tahun

-

-

-

100%

100%


-

-

-

1 Tahun

1 Tahun

-

-

-

1 Tahun

1 Tahun

-

-

-

100%

100%

Terciptanya Rasa Aman dan Tertip Lingkungan Masyarakat

-

-

-

1 Tahun

1 Tahun

-

-

-

1 Tahun

1 Tahun

-

-

-

100%

100%

Jumlah pelatihan dan pembinaan terhadap anggota linmas desa/kelurahan

-

-

-

8 8 Kecamata Kecamatan n

-

-

-

8 8 Kecamata Kecam n atan

-

-

-

100%

100%

Terlaksanaya Peningkatan Kapasitas Linmas

-

-

-

8 8 Kecamata Kecamatan n

-

-

-

8 8 Kecamata Kecam n atan

-

-

-

100%

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

Jumlah penyuluhan terhadap potensi berkembangnya penyakit masyarakat.

Meningkatkan kesadaran masyarakat kabupaten lamandau untuk mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Terlaksananya Penegakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah


1 Kali

1 Kali

II - 14

1 Kali

1 Kali

Jumlah penyuluhan 5 terhadap pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

Jumlah penyuluhan terhadap pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

Terlaksananya Penyuluhan pada Masyarakat tentang Bahayanya Miras dan Narkoba

-

-

-

-

1 Kali

-

-

-

-

1 Kali

-

-

-

-

100%

Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Praktek Prostitusi

-

-

-

-

1 Kali

-

-

-

-

1 Kali

-

-

-

-

100%


II - 15

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013 Uraian

2009 (3)

(1)

2010 (4)

Anggaran pada Tahun ke2011 (5)

2012 (6)

2013 (7)

Bidang Pemerintahan: Kesatuan Bangsa dan politik DPA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMANDAU

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi

4.206.931.999,2009 3.962.681.783,2009 96,14%

2.977.021.480,- 3.088.382.888,4.131.228.727,Realisasi Anggaran pada Tahun ke2010 2011 2012 2.909.240.413,3.059.727.052,3.915.563.251,Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke2010 2011 2012 97,72% 99,07% 94,78%

4.936.941.500,2013 4.834.927.235,2013 97,93%

5,55% 96,74%

Untuk tabel inteprestasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau yang mengemukakan rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan faktorfaktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau, disajikan pada. Tabel 2.5.


II - 16

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau selama lima tahun mendatang. 2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau, meliputi: 1.

Keterbatasan sumber daya manusia sehingga masih kosongnya beberapa jabatan yang ada di dalam struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau;

2.

Keterbatasan

sarana

dan

prasarana

sehingga

dalam

pelaksanaan pelayanan sering mengalami kendala; 3.

Belum optimalnya ketersediaan sistem informasi perencanaan dan pertanggungjawaban program-program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau;

4.

Pemekaran wilayah desa, kelurahan dan kecamatan beberapa tahun kedepan akan menambah beban kerja bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau kalau tidak diiringi dengan pertambahan jumlah pegawai;

5.

Belum Optimalnya koordinasi internal antara seksi-seksi maupun dengan masyarakat;

6.

Kuarangnya

pengetahuan,

pemahaman

perda-perda

yang

berhubungan dengan tupoksi Satpol PP 7.

Tidak

semua program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

dapat tertampung pada APBD dikarenakan keterbatasan anggaran;


II - 17

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Peluang

yang

dapat

diupayakan

dan

dimanfaatkan

untuk

pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, meliputi: 1.

Peningkatan profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja serta melakukan inovasi pelayanan dan Good Governance (transparasi,

partisipasi,

akuntabilitas)

guna

memberikan

pelayanan prima terhadap publik dengan cara mengikuti pendidikan dan pelaatihan yang sesuai dengan kebutuhan prioritas; 2.

Semangat setiap anggota/pegawai dalam melaksanakan tugas pokok

dan

fungsi

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

dengan

memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. 3.

Dukungan dan Koordinasi dari stake holder yang ada terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

4.

Potensi optimalisasi partisipasi peran masyarakat, organisasi pemuda, wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

5.

Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.


II - 18

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Pada bagian identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Lamandau didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan SKPD. Bagian ini menguraikan permasalahanpermasalahan

pelayanan

SKPD

beserta

faktor-faktor

yang

mempengaruhinya, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau 2013-2018, Identifikasi permasalahan Satpol PP Kabupaten Lamandau berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagai berikut : 1.

Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga di masa mendatang perlu dioptimalkan dengan regenerasi

atau penambahan pegawai,

pendidikan dan

pelatihan, penempatan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki; 2.

Keterbatasan

sarana

dan

prasarana

pendukung

pelaksanaan

pelayanan; 3.

Terdapat asset/barang milik daerah yang telah mengalami kerusakan berat sehingga nilai ekonomis kegunaan barang lebih kecil dari biaya perbaikan dan masih dalam proses pengajuan penghapusan barang milik daerah.;

4.

Kurangnya

partisipasi

pemangku

kepentingan

(stakeholder),

masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sehingga perlu kerjasama yang dibangun secara optimal; RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018

III - 1

5.

Keterbatasan ketersediaan data dan informasi yang menunjang dokumen

perencanaan

penyelenggaraan

ketertiban

umum

dan

ketentraman masyarakat; 3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Lamandau yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami

arah

pembangunan

yang

akan

dilaksanakan

selama

kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satpol PP yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Visi Kabupaten Lamandau tahun 2013-2018 adalah:

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bebas Dari KKN Yang Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa”

Misi Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 adalah: 1.

Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera;

2.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar generasi muda memiliki pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri;

3.

Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun;

4.

Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau;


III - 2

5.

Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa;

6.

Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya;

7.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan

menjadi

kuat,

berwibawa,

demokratis

dan

serta

melayani; 8.

Menumbuhkan kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

9.

Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan.

10. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau. Hal ini ditunjukkan melalui : a.

Pernyataan misi ke 4: Pada misi ini terlihat jelas peran serta Satpol PP Kabupaten Lamandau dalam

Menciptakan

ketentraman,

keamanan

dan

kenyamanan

masyarakat Kabupaten Lamandau secara keseluruhan; Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lamandau 2013-2018, Satpol PP

Kabupaten Lamandau secara

langsung mendukung keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati yaitu pada misi 4 dimaksud; Selanjutnya faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1


III - 3

Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bebas Dari KKN Yang Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa”

No (1) 1

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

(2)

(3)

(4)

(5)

1 Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur baik dari segi kuantitas maupun kualitas

Keterbatasan sumber daya manusia sehingga masih kosongnya beberapa jabatan yang ada di dalam struktur organisasi Satpol PP Kabupaten Lamandau

2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan

Keterbatasan sarana dan prasarana sehingga dalam pelaksanaan pelayanan sering mengalami kendala

3.. Terdapat asset/barang milik daerah yang telah mengalami kerusakan berat sehingga nilai ekonomis kegunaan barang lebih kecil dari biaya perbaikan dan masih dalam proses pengajuan penghapusan barang milik daerah; 4. Kurangnya partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder), masyarakat,

Jumlah asset yang tercatat dalam dokumen tidak mencerminkan kondisi / keadaan asset sesungguhnya.

Peningkatan profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja serta melakukan inovasi pelayanan dan Good Governance (transparasi, partisipasi, akuntabilitas) guna memberikan pelayanan prima terhadap publik dengan cara mengikuti pendidikan dan pelaatihan yang sesuai dengan kebutuhan prioritas Semangat setiap anggota/pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Faktor

Misi 4 : Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau;

- Program Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat -


Belum optimalnya peran serta masyarakat,

Dukungan dan Koordinasi dari stake holder yang ada

III - 4

organisasi pemuda, organisasi wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sehingga perlu kerjasama yang dibangun secara optimal 5. Keterbatasan ketersediaan data dan informasi yang menunjang dokumen perencanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;

3.3

organisasi pemuda, wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat cukup tinggi

Telaahan Renstra Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah Hasil telaahan terhadap Renstra Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015, yang bertujuan untuk mengemukakan apa saja faktorfaktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan lainnya untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukkan penting dalam perumusan isu-isu strategis serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau. Dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015, berikut ini Visi Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015 adalah : “ TERDEPAN DALAM PENEGAKAN PERDA DAN PERGUB SERTA

TERSELENGGARANYA

KETENTRAMAN

KETERTIBAN

UMUM AGAR TERCAPAINYA SUASANA AMAN TERKENDALI

“

Sedangkan Misi Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015 : Memelihara dan mewujudkan pelaksanaan penyusunan program ketentraman, ketertiban umum, penegakan perda dan pergub.


III - 5

Berdasarkan visi dan misi Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015, maka Satpol PP Kabupaten Lamandau harus memperhatikan beberapa hal yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dalam 5 (lima) tahun kedepan : 1.

Selalu melaksanakan fungsi konsultasi dan koordinasi ke pemerintah provinsi di dalam pelaksanaan kegiatan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sehingga tidak melanggar daripada kaidah-kaidah, sistematika, evaluasi, pengendalian maupun pedoman yang telah ditetapkan pemerintah serta pemerintah provinsi;

2.

Lebih mengoptimalkan fungsi monitoring dan evaluasi sehingga ke depannya hasil-hasil monitoring dan evaluasi dapat diterapkan dan dilaksanakan ke dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Lamandau serta menjadi masukan didalam perumusan kebijakan pembangunan juga percepatan pembangunan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

3.

Lebih melibatkan organisasi pemuda, wanita, lintas agama dan lembaga

swadaya

masyarakat

di

dalam

proses

perencanaan

pembangunan daerah sehingga pelibatan peran masyarakat didalam fungsi pengawasan, pemberi masukan dan pelaksanaannya lebih optimal. Beberapa hal tersebut di atas menjadi masukan didalam menentukan visi dan misi Satpol PP Kabupaten Lamandau 2013-2018. 3.4

Telaahan

Rencana

Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis 3.4.1

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Adapun Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Lamandau yang saat ini masih berbentuk draft belum disahkan menjadi Peraturan daerah (Perda).


III - 6

3.5

Penentuan Isu-isu Strategis Setelah

direview

kembali

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

permasalahan pelayanan Satpol PP Kabupaten Lamandau ditentukan isuisu strategis : 1.

Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga di masa mendatang perlu dioptimalkan dengan regenerasi atau penambahan pegawai,

pendidikan dan

pelatihan, penempatan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki; 2.

Keterbatasan

sarana

dan

prasarana

pendukung

pelaksanaan

pelayanan; 3.

Terdapat asset/barang milik daerah yang telah mengalami kerusakan berat sehingga nilai ekonomis kegunaan barang lebih kecil dari biaya perbaikan dan masih dalam proses pengajuan penghapusan barang milik daerah.;

4.

Kurangnya

partisipasi

pemangku

kepentingan

(stakeholder),

masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sehingga perlu kerjasama yang dibangun secara optimal; 5.

Keterbatasan ketersediaan data dan informasi yang menunjang dokumen

perencanaan

penyelenggaraan

ketertiban

umum

dan

ketentraman masyarakat.


III - 7

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi Satpol PP Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi dan Misi Satpol PP Kabupaten Lamandau akan menunjang dan menjabarkan dukungan terhadap visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamandau pada RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018. Visi dan misi SKPD harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. 4.1.1

Visi Visi Satpol PP adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Sesuai dengan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018, maka visi Satpol PP Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 adalah : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Lamandau Yang Taat Perundang-Undangan Daerah dan Menjunjung Tinggi Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat ”


IV - 1

4.1.1

Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : 1.

Melaksanakan penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Lamandau

2.

Melaksanakan

Penyelenggaraan

ketertiban

Umum

dan

ketentraman Masyarakat; 3.

Melaksanakan Penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

4.

Meningkatkan

potensi

sunberdaya

aparatur

dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 5.

Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan Satpol PP Kabupaten Lamandau. Tujuan jangka menengah Satpol PP Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : 1.

Menurunnya tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

2.

Meningkatkan kualitas kelembagaan guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Lamandau yang taat perda dan perkada Kabupaten


IV - 2

lamandau yang didukung oleh koordinasi perencanaan dan penyusunan program dengan perangkat daerah; 3.

Meningkatkan rasa aman dan nyaman

dalam menjalani kehidupan

bermasyarakat. Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lamandau dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun jangka waktu Rencana Strategis SKPD Satpol PP Kabupaten Lamandau sebagai berikut : Pertama, Menurunnya tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditentukan sasaran yakni : 1.

Meningkatkan kesadaran masyarakat kabupaten lamandau untuk mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua,

Meningkatkan

kualitas

kelembagaan

guna

mewujudkan

masyarakat Kabupaten Lamandau yang taat perda dan perkada Kabupaten

lamandau

yang

didukung

oleh

koordinasi

perencanaan dan penyusunan program dengan perangkat daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditentukan sasaran yakni:

Ketiga,

1.

Meningkatnya sarana dan prasarana kelembagaan;

2.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur

Meningkatkan rasa aman dan nyaman

dalam menjalani

kehidupan bermasyarakat.


IV - 3

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditentukan sasaran yakni : 1.

Meningkatnya pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman masyarakat;

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dengan indikator capaiannya dapat dilihat pada Tabel 4.1.


IV - 4

NO

TUJUAN

(1)

(2)

1. 1.

2.

Menurunnya tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KEINDIKATOR SASARAN SASARAN 2014 2015 2016 2017 2018 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1.1 Meningkatkan kesadaran masyarakat kabupaten lamandau untuk mentaati peraturan dan perundangundangan yang berlaku;

Meningkatkan 2.1 Meningkatnya kualitas kualitas kelembagaan guna sumber daya mewujudkan aparatur. masyarakat Kabupaten 2.2 Meningkatnya Lamandau yang taat kualitas perda dan perkada pelayanan Kabupaten lamandau kepada yang didukung oleh masyarakat koordinasi perencanaan dan penyusunan program dengan perangkat daerah.

1.1.a Penegakan PERDA

100%

100%

100%

100%

100%

1.1.b Angka Kriminalitas

99

95

90

87

84

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2.1.

. 2.2.


Persentase meningkatnya kualitas aparatur Persentase meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

IV - 5

NO (1) 3.

TUJUAN (2) Meningkatkan rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat

INDIKATOR SASARAN (4)

SASARAN (3) 3.1 Meningkatnya pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman masyarakat

3.1.a Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ( ketertiban, ketentraman, keindahan ); 3.1.b Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan 3.1.c Junmlah Demo 3.1.d Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas). 3.1.e Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 3.1.f Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk


TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2014 2015 2016 2017 2018 (5) (6) (7) (8) (9)

100%

100%

100%

100%

100%

5

5

5

5

5

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

100%

100%

100%

100%

100%

9

9

9

9

9

55

53

51

51

IV - 6

51

4.3

Strategi dan Kebijakan Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu

kebijakan

dalam

mengelola

pelaksanaan

program-program

pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 4.2.


IV - 7

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Visi Satpol PP Kabupaten Lamandau 2013-2018 : “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Lamandau yang taat Perundang-Undangan Daerah dan Menjunjung Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat ” Misi I

Tinggi

: Melaksanakan penyelenggaraan Penegakan Peraturan Kepala daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau;

Tujuan 1. Menurunnya tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sasaran 1.1 Meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Lamandau untuk mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Strategi a. Menyelenggarakan penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

.

b. Melaksanakan penyuluhan terhadap pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba; c. Melaksanakan penyuluhan terhadap pencegahan berkembangnya praktek prostitusi; d. Melaksanakan penertiban atas pelanggaran yang bersifat kriminal ringan;


IV - 8

Kebijakan 1. Peningkatan tertib pemerintahan demi menjamin ditaatinya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; 2. Pencegahan penyalahgunaan Minuman beraalkohol dan Narkoba; 3. Penekanan seminimal mungkin atas berkembangnya praktek prostitusi sekaligus pencegahan penularan virus HIV AIDS; 4. Pencegahan tindak criminal ringan di masyarakat.

Misi II Tujuan 2. Meningkatkan rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat;

: Melaksanakan Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat; Sasaran Strategi 2.1 Meningkatnya pelayanan terhadap 1. Menyelenggarakan kegiatan pemenuhan kebutuhan rasa aman dan dalam rangka penyelesaian nyaman masyarakat; pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan; 2. Melaksanakan penanganan demonstrasi/penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah; 3. Melakukan patroli rutin anggota Satpol PP dalam kota.

Misi III Tujuan 3. Meningkatkan rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Misi IV Tujuan 4. Meningkatkan kualitas kelembagaan guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Lamandau yang taat perda dan perkada Kabupaten lamandau yang didukung oleh koordinasi perencanaan dan penyusunan program dengan perangkat daerah.

4. Menyelenggarakan penyuluhan terhadap potensi berkembangnya penyakit masyarakat : Melaksanakan Penyelenggaraan perlindungan masyarakat; Sasaran Strategi 3.1 Meningkatnya pelayanan anggota 1. Menyelenggarakan pelatihan linmas terhadap pemenuhan dan pembinaan terhadap kebutuhan rasa aman dan nyaman anggota linmas desa/kelurahan; lingkungan masyarakat.

Kebijakan 1. Penjagaan atas berlangsungnya kondisi masyarakat yang tertib, tentram dan keindahan ligkungan; 2. Penanganan demonstrasi/penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah dengan tertib dan aman sehingga mudah untuk mencapai kesepakatan yang baik; 3. Pelaksanaan monitoring terhadap situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat; 4. Peningkatan tertib sosial untuk menekan brkembangnya penyakit masyarakat.

Kebijakan 1. Penyelenggaraan ketertiban dan keamanan serta kenyamanan masyarakat samapai ke tingkat desa/kelurahan lebih lancer.

: Meningkatkan potensi sunberdaya aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; Sasaran Strategi Kebijakan 1. Peningkatan Disiplin aparatur dalam 4.1 Meningkatnya kualitas sumber daya 1. Melaksanakan pemantauan disiplin pegawai negeri sipil melaksanakan tugas dan kewajiban aparatur. sebagai PNS; 2. Mengupayakan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2. Peningkatan SDM yang handal; yang baik


IV - 9

Misi V Tujuan 5. Meningkatkan kualitas kelembagaan guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Lamandau yang taat perda dan perkada Kabupaten lamandau yang didukung oleh koordinasi perencanaan dan penyusunan program dengan perangkat daerah.

: Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Sasaran Strategi Kebijakan 5.1 Meningkatnya kualitas pelayanan 1. Menyelenggarakan proses 1. Pelayanan public dapat terlaksanan kepada masyarakat administrasi perkantoran; dengan tertib dan lancar;


2. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

IV - 10

2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka melaksanakan pelanyanan publik;

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Lamandau, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Lamandau sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau yang direncanakan untuk Periode Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 5.1.


V-1

BAB VI INDIKATOR KINERJA SATPOL PP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Diperlukan adanya suatu indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja yang akan dicapai Satpol PP Kabupaten Lamandau dalam pencapaian target lima tahun mendatang. Untuk mengukur kinerja target capaian setiap tahun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No.

Indikator

Kondisi

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja Awal

2014

2015

2016

2017

Akhir

2018

Tahun

Tahun

2018

2013 A

Aspek Pelayanan Umum

1

Fokus Layanan Urusan Wajib

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

20.1.

10

9

9

9

9

9

9

53

51

51

51

51

20.2.

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

44

55

20.3.

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

5

5

5

5

5

5

5

20.7.

Penegakan PERDA (%)

100

100

100

100

100

100

100


VI - 1

20.8.

B 2.

1.1.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Angka kriminalitas

1.2.

Jumlah demo

3 1. 1.1

SANDAR PELAYANAN MINIMUM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

100

100

100

100

100

100

100

111

99

95

90

87

84

84

9

2

2

2

2

2

2

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sumber : Perda Nomor 01 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018

2013-2018

1.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ( ketertiban, ketentraman, keindahan ) di Kabupaten (%) ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Iklim Berinvestasi


VI - 2

BAB VII PENUTUP Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Kabupaten Lamandau digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja ( Renja SKPD ). Renstra Satpol PP Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamandau dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018. Perencanaan

Stategis

(

Renstra

)

dibuat

dalam

rangka

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan

sumber

daya

dan

pelaksanaan

kebijaksanaan

yang

dipercayakan kepada setiap SKPD berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya. Nanga Bulik,

April 2014

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau

SUKARELAWAN ABADI, SE Pembina TK.I (IV/b) NIP. 19650512 199703 1 003


VII - 1

ASPEK, FOKUS DAN INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

NO

BIDANG URUSAN/INDIKATOR

TARGET RPJMD

KONDISI AWAL TAHUN 2013

2014

2015

2016

2017

2018

KONDISI AKHIR TAHUN 2018

0

0

0

0

0

0

0

SKPD PENANGGUNG JAWAB

A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.8.

Angka kriminalitas yang tertangani

B. ASPEK PELAYANAN UMUM 1. Fokus Layanan Urusan Wajib 20.


20.1.

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

10

9

10

10

10

10

10

20.2.


44

55

53

51

51

51

51

20.3.


20.7.

Penegakan PERDA (%)

20.8.

Cakupan patroli petugas Satpol PP

20.9.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ( ketertiban, ketentraman, keindahan ) di Kabupaten (%)

20.10.

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (%)

5

5

5

5

5

5

5

42,86

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

31,84

31,84

31,84

31,84

31,84

31,84

31,84

SATPOL PP

SATPOL PP

C. ASPEK DAYA SAING DAERAH 3. Fokus Iklim Berinvestasi 1.


1.1.

Angka kriminalitas

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

Jumlah demo

9

0

0

0

0

0

0

SATPOL PP

STANDAR PELAYANAN MINIMAL 4. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri 1

Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

1,1

Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

SATPOL PP 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Catatan : 1. Target dan tahun pencapaian untuk indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertulis diatas sesuai dengan yang ditetapkan pada masing-masing Peraturan Menteri terkait; 2. Untuk indikator SPM yang target tahun pencapaiannya dibawah tahun 2013 belum termuat pada tabel indikator diatas, indikator tersebut masih dalam pembahasan untuk dimasukkan; 3. Indikator kinerja ini belum memuat indikator MDG's, indikator MDG's masih dalam pembahasan; 4. Seluruh indikator pada indikator kinerja daerah (selain SPM) diatas telah sesuai dengan Permendagri 54 2010 dan sudah termasuk indikator kinerja kunci (IKK) sesuai PP 6 Tahun 2008; 5. Tidak ada indikator untuk Inspektorat dan BKPP. SKPD tersebut harus menyusun indikator untuk dimasukkan ke dalam indikator kinerja daerah ini.

Page 1

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau

Uraian

Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)

Rata-rata Pertumbuhan

NO

(1)

I

Program

Kegiatan

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

Anggaran

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Belanja

4.206.931.999

2.977.021.480

3.088.382.888

4.130.228.727

4.936.941.500

3.962.681.783

2.909.240.413

3.059.727.052

3.914.826.614

4.834.927.235

94,19

97,72

99,07

94,78

97,93

5,55

96,74

Belanja Tidak Langsung

1.350.762.999

1.298.798.433

1.444.364.421

1.595.810.630

1.606.534.906

1.216.626.173

1.291.203.158

1.432.093.327

1.514.572.504

1.593.503.215

90,07

99,42

99,15

94,91

99,19

3,70

96,55

Belanja Langsung

2.856.169.000

1.678.223.047

1.644.018.467

2.534.418.097

3.330.406.594

2.746.055.610

1.618.037.255

1.627.633.725

2.400.254.110

3.239.424.020

96,14

96,41

99,00

94,71

97,27

8,46

96,71

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.250.576.000

1.346.323.068

1.416.135.967

1.710.612.597

1.895.514.300

1.176.204.440

1.323.168.515

1.403.643.925

1.611.360.885

1.883.758.450

94,05

98,28

99,12

94,20

99,38

8,89

97,01

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

14.010.000

13.500.000

8.799.000

10.200.000

19.500.000

14.010.000

13.500.000

8.775.000

10.146.000

19.500.000

100,00

100,00

99,73

99,47

100,00

13,73

99,84

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 2 Daya Air dan Listrik

29.500.000

35.600.000

33.450.000

35.400.000

47.565.200

28.811.890

35.555.018

31.848.325

33.365.360

47.165.940

97,67

99,87

95,21

94,25

99,16

10,97

97,23

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

2.200.000

2.200.000

0

111.957.000

104.680.000

975.000

750.000

0

109.728.800

104.638.520

44,32

34,09

0,00

98,01

99,96

0,00

55,28

4

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

807.900.000

885.447.968

970.288.800

1.000.461.600

948.254.400

778.405.000

870.391.955

970.003.800

963.341.600

941.086.400

96,35

98,30

99,97

96,29

99,24

3,41

98,03

15.000.000

15.000.000

63.676.800

53.064.000

45.466.200

14.993.500

14.993.600

54.590.200

47.051.600

41.646.800

99,96

99,96

85,73

88,67

91,60

58,71

93,18

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Pebaikan Peralatan 6 Kerja

15.000.000

9.500.000

9.420.000

15.000.000

14.100.000

14.965.500

9.376.692

9.405.000

14.976.000

14.100.000

99,77

98,70

99,84

99,84

100,00

3,15

99,63

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor

35.000.000

40.000.000

35.000.000

35.400.000

44.664.500

34.982.750

39.999.000

34.998.600

35.399.625

44.662.400

99,95

100,00

100,00

100,00

100,00

5,82

99,99

Penyediaan Barang Cetak dan 8 Penggandaan

26.000.000

35.007.100

25.656.624

33.750.000

49.680.000

25.858.500

34.932.250

25.654.500

33.740.500

49.674.850

99,46

99,79

99,99

99,97

99,99

17,34

99,84

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

58.750.000

19.500.000

0

0

58.700.000

19.500.000

0

0

0

99,91

100,00

0,00

0,00

0,00

-13,36

39,98

0

0

14.999.995

16.384.797

18.694.000

0

0

14.999.500

16.376.900

18.689.500

0,00

0,00

100,00

99,95

99,98

4,67

59,98

10.000.000

0

0

0

15.000.000

0

0

0

0

14.980.000

0,00

0,00

0,00

0,00

99,87

0,00

19,97

9

10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

11

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

12 Penyediaan Makan dan Minum

II

Realisasi

86.216.000

118.328.000

95.948.000

111.995.200

141.150.000

53.812.500

112.400.000

94.560.000

102.859.500

141.140.000

62,42

94,99

98,55

91,84

99,99

12,22

89,56

13

Rapat-rapat Koordinasi dan Kosultasi Ke Luar Daerah

151.000.000

172.240.000

58.706.748

100.000.000

138.660.000

150.689.800

171.770.000

58.639.000

66.890.000

138.419.040

99,79

99,73

58,64

66,89

99,83

11,43

84,98

14

Rapat-rapat Koordinasi dan Kosultasi Ke Dalam Daerah

0,00

0,00

80.190.000

142.000.000

308.100.000

0,00

0,00

80.170.000,00

133.535.000

308.055.000

0,00

0,00

99,98

94,04

99,99

38,81

58,80

15

Fasilitasi Keikutsertaan Prasarana Pembangunan

0

0

20.000.000

45.000.000

0

0

0

20.000.000

43.950.000

0

0,00

0,00

100,00

97,67

0,00

25,00

39,53

1.061.700.000

148.000.653

88.375.000

585.600.000

450.634.894

1.051.093.800

147.952.500

86.810.500

576.601.000

448.763.100

99,00

99,97

99,97

98,23

98,46

82,65

99,13

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

41.000.000

0

15.000.000

42.600.000

99.094.894

40.907.000

0

15.000.000

42.416.000

98.637.000

99,77

0,00

100,00

99,54

99,57

50,64

79,78

Pembangunan Tambahan Ruangan 2 Belakang Kantor

400.000.000

0

0

0

0

395.850.000

0

0

0

0

98,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,95

3 Pembuatan Dranase Depan Kantor

107.000.000

0

0

0

0

106.745.000

0

0

0

0

99,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,60

0

0

430.000.000

0

0

0

0

421.499.500

0

0,00

0,00

0,00

98,02

0,00

0,00

19,17

0

0

0

0

11.500.000

0

0

0

0

95,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,54

Pengadaan Kendaraan Dinas 4 Operasional 5 Pembuatan Sumur Gali

12.000.000

6

Penataan Halaman Lingkungan Kantor

200.000.000

0

0

0

0

195.370.000

0

0

0

0

97,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,54

7

Pembangunan Pos Jaga Anggota Satpol PP 3 ( tiga ) unit

96.700.000

0

0

0

0

95.864.000

0

0

0

0

99,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,71

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 8 Kantor

15.000.000

10.000.000

5.000.000

15.000.000

18.000.000

14.987.000

9.984.000

4.973.000

14.899.000

17.998.000

99,91

99,84

99,46

99,33

99,99

27,33

99,84

Pemeliharaan Rutin/Berkala 9 Peralatan Gedung Kantor

10.000.000

9.910.000

5.000.000

8.000.000

10.900.000

9.991.000

9.886.000

4.991.000

7.990.500

10.882.000

99,91

99,76

99,82

99,88

99,83

9,16

99,84

15.000.000

0

63.375.000

0

14.997.000

0

61.846.500

0

0

99,98

0,00

97,59

0,00

0,00

64,50

0,00

0

0

0

50.000.000

0

0

0

0

49.800.000

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

105.000.000

128.090.653

0

0

0

104.955.000

128.082.500

0

0

0

99,96

99,99

0,00

0,00

0,00

4,40

0,00

13 Pembangunan Ruang Informasi

0

0

0

0

250.000.000

0

0

0

0

248.771.100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 Pengadaan Papan Reklame

0

0

0

0

5.000.000

0

0

0

0

5.000.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

40.500.000

0

0

0

0

40.415.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000.000

0

0

40.000.000

27.140.000

49.927.800

0

0

39.996.000

27.060.000

99,86

0,00

0,00

99,99

0,00

-10,43

39,97

10.000.000

0

0

0

10.000.000

0

0

0

0

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

307.993.000

69.805.000

123.507.500

100.722.000

105.240.000

307.122.070

69.805.000

122.500.000

99.074.600

101.349.850

99,72

100,00

100,00

99,18

98,36

-2,87

99,45

92.850.000

26.455.000

73.687.500

85.722.000

0

92.480.000

26.455.000

73.183.750

85.366.600

0

99,60

100,00

99,32

99,59

0,00

24,67

79,70

93.343.000

0

49.820.000

0

0

93.118.500

0

49.316.250

0

0

99,76

0,00

98,99

0,00

0,00

-9,33

19,95

33.600.000

0

0

0

0

33.523.570

0

0

0

0

99,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,95

6 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)

0

0

0

0

7.140.000

0

0

0

0

7.095.000

0,00

0,00

0,00

0,00

-99,37

0,00

39,29

7 Belanja Pakaian Batik Tradisional

0

21.250.000

0

0

33.600.000

0

21.250.000

0

0

32.400.000

0,00

100,00

0,00

0,00

96,43

11,62

58,99

88.200.000

22.100.000

0

0

52.500.000

88.000.000

22.100.000

0

0

49.977.000

99,77

100,00

0,00

0,00

95,19

-11,46

38,07

0

0

0

15.000.000

12.000.000

0

0

0

13.708.000

11.877.850

0,00

0,00

0,00

91,39

98,98

-4,00

71,90

210.900.000

102.094.326

10.000.000

50.000.000

159.000.000

186.960.300

65.141.240

8.729.300

27.966.000

112.228.620

88,65

63,80

63,80

87,29

55,93

95,24

71,90

80.000.000

46.000.000

10.000.000

50.000.000

84.000.000

58.695.800

34.316.240

8.729.300

27.966.000

49.995.000

73,37

74,60

74,60

87,29

55,93

69,45

73,16

0

30.900.000

0

0

0

0

30.825.000

0

0

0

0,00

99,76

0,00

0,00

0,00

0,00

19,95

10

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Rehapblitasi Sedang/Berat Rumah 11 Dinas 12

15

Pengadaan Peralatan Kerja SATPOLPP

16 Pengadaan Mebeleur 17 III

Pemasangan Instalasi Listrik Ruangan Kantor baru

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas dan 1 Prlengkapan PDH Pengadaan Pakaian Dinas Lapngan 2 PDL I + Atribut Pengadaan Alat Persenjataan Satpol 5 PP

8 Belanja Pakaian Olah Raga Pemantauan dan Pengawasan 9 Pegawai Negeri Sipil IV

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2

Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L ) 3 ( tiga ) Desa

3 Sosialisasi Pengamanan Swakarsa

0

25.194.326

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pelatihan Kesamaptaan Anggota SATPOL-PP

0

0

0

0

75.000.000

0

0

0

0

62.233.620

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Penambahan Anggota Banpol PP

130.900.000

0

0

0

0

128.264.500

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

25.000.000

12.000.000

6.000.000

13.956.000

459.385.000

24.675.000

11.970.000

5.950.000

13.949.500

459.177.300

98,70

99,75

99,75

99,17

99,95

644,45

99,46

0

0

0

13.956.000

61.500.000

0

0

0

13.949.500

61.480.000

0,00

0,00

0,00

99,95

99,95

68,13

39,98

Penertiban/Operasi 2 Pekat/Penertiban Pasar/Penertiban PNS

25.000.000

12.000.000

6.000.000

0

0

24.675.000

11.970.000

5.950.000

0

0

98,70

99,75

99,75

0,00

0,00

-30,00

59,64

Pemberdayaan Anggota LINMAS se Kabupaten Lamandau

0

0

0

0

397.885.000

0

0

0

0

397.697.300

0,00

0,00

0,00

0,00

99,95

0,00

19,99

0

0

0

0

25.000.000

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

25.000.000

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

10.000.000

19.999.800

0

0

0

9.981.000

19.629.050

0,00

0,00

0,00

99,81

99,81

20,00

39,92

4

V

1 Pengendalian Keamanan Lingkungan

3 VI

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 1

VII

Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten

PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT ( PEKAT )

1

VIII

IX

Operasi Represif Terhadap Gelandangan, Pengemis dan WTS

0

0

0

0

9.999.900

0

0

0

0

9.629.150

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

0

0

0

10.000.000

0

0

0

0

9.981.000

0

0,00

0,00

0,00

99,81

0,00

0,00

0,00

Operasi Prefentif/ Penyuluhan 3 Terhadap Masyarakat Sumber Masalah Sosial

0

0

0

0

9.999.900

0

0

0

0

9.999.900

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0

0

0

0

161.069.700

0

0

0

0

160.616.000

0,00

0,00

0,00

0,00

99,72

0,00

19,94

0,00

0,00

0,00

0,00

99,92

0,00

19,98

#DIV/0!

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

1

Peningkatan Kapasitas LINMAS se Kabupaten Lamandau

0

0

0

0

60.000.000

0

0

0

0

59.950.000

2

Pelatihan Pengembangan Kapasitas LINMAS

0

0

0

0

101.069.700

0

0

0

0

100.666.000

0

0

0

23.527.500

9.781.500

0

0

0

23.109.125

9.781.000

0,00

0,00

0,00

98,22

99,99

-11,69

39,64

0

0

0

17.403.750

9.781.500

0

0

0

17.109.125

9.781.000

0,00

0,00

0,00

98,31

99,99

-8,76

39,66

0

0

0

6.123.750

0

0

0

0

6.000.000

0

0,00

0,00

0,00

97,98

0,00

0,00

0,00

0

0

0

10.000.000

25.000.000

0

0

0

9.680.000

24.720.000

0,00

0,00

0,00

96,80

98,88

30,00

39,14

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

0

0

0

10.000.000

15.000.000

0

0

0

9.680.000

15.000.000

0,00

0,00

0,00

64,53

100,00

10,00

32,91

2 Penyelenggaraan Kegiatan Bina Desa

0

0

0

0

10.000.000

0

0

0

0

9.720.000

0,00

0,00

0,00

0,00

97,20

0,00

0,00

0

0

0

30.000.000

19.781.400

0

0

0

28.532.000

19.400.650

0,00

0,00

0,00

95,11

98,08

-6,81

38,64

0

0

0

15.000.000

9.999.900

0

0

0

13.562.000

9.659.900

0,00

0,00

0,00

90,41

96,60

-6,67

37,40

0

0

0

15.000.000

9.781.500

0

0

0

14.970.000

9.740.750

0,00

0,00

0,00

99,80

99,58

-6,96

39,88

PENINGKATAN PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

1

Pemantauan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

2 Operasi Pasar

X

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

1

XI

PEMELIHARAAN KENTRAMTIBVMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK LANJUT KRIMINAL Penyuluhan Pencegahan 1 Peredaraan/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba 2

Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi

TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2013) Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

100%

100%

Meningkatkan Meningkatnya sarana dan Meningkatnya Kualitas kualitas prasarana kelembagaan Sumberdaya Aparatur kelembagaan guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Lamandau yang taat perda dan perkada Kabupaten lamandau yang didukung oleh koordinasi perencanaan dan penyusunan program dengan perangkat daerah.


Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

2014

2015

2016

2017

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab

Lokasi

(19)

(20)

(21)

100%

9.680.338.100

SATPOL PP

N.Bulik

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018)

2018

1

19

03

1

19

03

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat

12 Bulan

12 Bulan

19.500.000

12 Bulan

19.500.000

12 Bulan

19.500.000

12 Bulan

20.000.000

12 Bulan

20.000.000

60 Bulan

98.500.000

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 Bulan

12 Bulan

50.600.000

12 Bulan

55.000.000

12 Bulan

55.000.000

12 Bulan

55.000.000

12 Bulan

55.000.000

60 Bulan

270.600.000

SATPOL PP

N. Bulik

Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas / operasional

12 Bulan

12 Bulan

104.220.000

12 Bulan

104.220.000

12 Bulan

110.000.000

12 Bulan

110.000.000

12 Bulan

110.000.000

60 Bulan

538.440.000

SATPOL PP

N. Bulik

1.819.231.300

100%

1.877.000.000

100%

1.927.040.000

100%

1.997.066.800

100%

2.060.000.000

1

19

03

6

Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1

19

03

7


Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

12 Bulan

12 Bulan

979.708.800

12 Bulan

979.708.800

12 Bulan

979.708.800

12 Bulan

979.708.800

12 Bulan

979.708.800

60 Bulan

4.898.544.000

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

8

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

12 Bulan

12 Bulan

59.664.000

12 Bulan

59.664.000

12 Bulan

59.664.000

12 Bulan

59.664.000

12 Bulan

59.664.000

60 Bulan

298.320.000

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

9

Penyediaan Jasa Pebaikan Peralatan Kerja

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

12 Bulan

12 Bulan

14.500.000

12 Bulan

17.673.200

12 Bulan

17.673.200

12 Bulan

16.000.000

12 Bulan

16.000.000

60 Bulan

81.846.400

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03


Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 Bulan

12 Bulan

44.664.500

12 Bulan

46.000.000

12 Bulan

49.700.000

12 Bulan

65.000.000

12 Bulan

65.000.000

60 Bulan

270.364.500

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

11

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

12 Bulan

12 Bulan

49.680.000

12 Bulan

50.000.000

12 Bulan

50.000.000

12 Bulan

50.000.000

12 Bulan

50.000.000

60 Bulan

249.680.000

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

12 Bulan

12 Bulan

18.694.000

12 Bulan

18.694.000

12 Bulan

18.694.000

12 Bulan

18.694.000

12 Bulan

18.694.000

60 Bulan

93.470.000

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-undangan

1Paket

1Paket

15.000.000

-

3 Paket

15.000.000

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03


Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman

12 Bulan

12 Bulan

28.440.000

12 Bulan

28.440.000

12 Bulan

30.000.000

12 Bulan

30.000.000

12 Bulan

30.000.000

60 Bulan

146.880.000

SATPOL PP

N. Bulik


Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar Daerah

12 Bulan

12 Bulan

126.460.000

12 Bulan

190.000.000

12 Bulan

229.000.000

12 Bulan

229.000.000

12 Bulan

291.933.200

60 Bulan

1.066.393.200

SATPOL PP

Kab. Lamandau


Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan dalam Daerah

12 Bulan

12 Bulan

308.100.000

12 Bulan

308.100.000

12 Bulan

308.100.000

12 Bulan

364.000.000

12 Bulan

364.000.000

60 Bulan

1.652.300.000

SATPOL PP

Luar Daerah

570.000.000

100%

2.677.188.343

SATPOL PP

N.Bulik

0

3 pket

151.375.000

SATPOL PP

N. Bulik

75.000.000

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

18

1Paket

0

-

0

1Paket

0

1

19

03

1

19

03

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

100%

100%

503.188.343

100%

519.000.000

100%

533.000.000

100%

552.000.000

100%

1

19

03

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan gedung kantor

1 pket

1 pket

52.375.000

1 pket

49.000.000

1 pket

0

1 pket

50.000.000

-

1

19

03

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung kantor

12 Bulan

12 Bulan

10.000.000

12 Bulan

10.000.000

12 Bulan

15.000.000

12 Bulan

20.000.000

12 Bulan

20.000.000

60 Bulan

1

19

03

28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor

12 Bulan

12 Bulan

9.600.000

12 Bulan

10.000.000

12 Bulan

9.600.000

12 Bulan

10.000.000

12 Bulan

10.000.000

60 Bulan

49.200.000

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya Mebeleur Kantor

-

-

50.000.000

-

0

-

50.000.000

1 pket

100.000.000

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

47

Pemasangan Instalasi Listrik Ruangan Informasi

Terlaksananya Penmasangan Instalasi Listrik Ruangan Informasi

-

1

19

03

3

Pembangunan Tempat Parkir Kedaraan Dinas Operasional

Terlaksananya Pembangunan Parkir Kendaraan Dinas Operasional

1

19

03

Pengadaan Sopa

1

19

03

1

19

1

19

19

0

0

-

0

1 pket

5700 VA

28.286.686

-

0

-

0

-

0

-

0

5700 VA

28.286.686

SATPOL PP

N. Bulik

-

1 Unit

92.926.657

-

0

-

0

-

0

-

0

1 Unit

92.926.657

SATPOL PP

N. Bulik

Tersedianya Kursi Sopa Kantor

-

-

0

1 Set

26.000.000

-

0

-

0

-

0

1 Set

26.000.000

SATPOL PP

N. Bulik

Pengadaan Laptop

Tersedianya Sarana Kerja yang baik

-

-

0

2 Buah

22.200.000

-

0

-

0

2 Buah

4 Buah

42.400.000

SATPOL PP

N. Bulik

03

Pengadaan Tralis Ruangan Informasi

Tersedianya Tralis Ruangan Informasi

-

-

0

-

0

12 bh

14.400.000

-

0

-

0

12 bh

14.400.000

SATPOL PP

N. Bulik

03

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Roda 6 ( enam ) Colldiesel PS

Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

-

1 Unit

1 Unit

0

-

0

-

0

-

0

1 Unit

310.000.000

SATPOL PP

N. Bulik

310.000.000

20.200.000

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

2014

2015

2016

2017


2018


Lokasi

(20)

(21)

1

19

03

Pengadaan Kendaraan Operasional Patwal Satpol PP Roda 2 ( 2 bh )


-

-

0

2 Unit

65.200.000

-

0

-

0

-

0

2 Unit

65.200.000

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 ( 8 bh)


-

-

0

8 Unit

0

-

0

-

0

-

0

8 Unit

0

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

3

Pembangunan Aula Kantor Satpol PP

Terlaksananya Pembangunan Aula Kantor

-

-

0

-

0

1 Unit

444.000.000

-

0

-

0

1 Unit

444.000.000

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

3

Pembangunan Aula Terbuka/Pandopo

Terlaksananya Pembangunan Aula Terbuka/Pandopo

-

-

0

-

0

-

0

-

0

1 Unit

69.800.000

1 Unit

69.800.000

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

3

Pembangunan Selasar Ruang Informasi

Terlaksananya Pembangunan Selasar Ruangan Informasi

-

-

0

1 Unit

75.000.000

-

0

-

0

-

0

1 Unit

75.000.000

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

3

Pembangunan Selasar Kantor Samping Kiri

Terlaksananya Pembangunan Selasar Samping Kiri Kantor

-

-

0

1 Unit

75.000.000

-

0

-

0

-

0

1 Unit

75.000.000

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

3

Pembangunan Ruangan Gudang terlaksananya Pembangunan Satpol PP Gudang Kantor

-

-

0

1 Unit

186.600.000

-

0

-

0

-

0

1 Unit

186.600.000

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

Pebangunan Lanjutan Pagar Tembok Halaman Kantor

Terlaksananya Pembangunan Lanjutan Pagar Tembok

-

-

0

-

0

-

0

200 mtr

472.000.000

-

0

200 mtr

472.000.000

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

Pengurukan dan Pengaspalan Halaman Belakang Kantor

Terlaksananya Pengurukan Halaman BelakangKantor

-

-

0

-

0

-

0

-

0

1 Paket

200.000.000

1 Paket

200.000.000

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

Penataan Halaman Belakang Kantor

Terlaksananya Penataan Halaman Belakang kantor

-

-

0

-

0

-

0

-

0

1 Paket

200.000.000

1 Paket

200.000.000

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Tingkat Kepatuhan pegawai

100%

100%

100%

64.000.000

SATPOL PP

N.Bulik

1

19

03

2

Pengadaan Pakaian Dinas dan Prlengkapan PDH

Tersedianya Pakaian Dinas Harian PDH dan Atributnya

-

-

0

109 Stel

0

-

0

109 Stel

0

-

0

218 Stel

0

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

2

Pengadaan Pakaian Dinas Lapngan PDL I + Atribut

Tersedianya Pakaian Dinas Harian Lapangan I dan Atributnya

-

-

0

101 Stel

0

-

0

101 Stel

0

-

0

202 Stel

0

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

2

Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan PDL II + Atribut

Tersedianya Pakaian Dinas Harian Lapangan II dan Atributnya

-

-

0

101 Stel

0

-

0

101 Stel

0

-

0

202 Stel

0

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

8

Pengadaan Pakaian Olah Raga+Jaket

Tersedianya Pakaian Dinas Olah Raga

-

-

0

109 Stel

0

-

0

109 Stel

0

-

0

218 Stel

0

SATPOL PP

N. Bulik

5

Belanja Pakaian Batik Tradisional

Tersedianya Pakaian Batik

-

-

0

-

0

109 lbr

0

-

0

109 lbr

0

218 lbr

0

SATPOL PP

N. Bulik

6

Pemantauan dan Pengawasan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( PNS )

Terlaksananya Pemantauan dan Pengawasan PNS

-

12 Bulan

12.000.000

12 Bulan

12.000.000

12 Bulan

13.000.000

12 Bulan

13.000.000

12 Bulan

14.000.000

60 Bulan

64.000.000

SATPOL PP

N. Bulik

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

70%

80%

117.312.000

80%

121.000.000

80%

124.000.000

80%

129.000.000

80%

133.000.000

80%

SATPOL PP

Luar Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Keikutsertaan aparatur dalam diklat formal

1 Tahun

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

70.000.000

1 Tahun

100.000.000

1 Tahun

100.000.000

1 Tahun

100.000.000

5 Tahun

420.000.000

SATPOL PP

Luar Daerah

1 Kali

1 Kali

67.312.000

-

0

-

0

1 Kali

29.000.000

1 Kali

0

3 Kali

96.312.000

SATPOL PP

N. Bulik

-

-

0

-

0

-

24.000.000

-

-

0

30 Org

0

-

-

-

0

30 Org

51.000.000

-

-

0

-

0

ada/tidak

ada

1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2013)

19

03

1

19

03

1

19

03

1

19

03

1

4

Terlaksananya Pelatihan Pelatihan Kesamaptaan Anggota Kesamaptaan Anggota Satpol PP SATPOL-PP

1

19

03

1

19

03

Perpanjanga KTA dan Kartu Sajam Anggota Satpol PP

1

19

03

Penambahan Anggota Banpol PP Bertambahnya Personil Anggota (30 org) Satpol PP

Adanya KTA dan Kartu Sajam

1

19

03

Pembinaan dan Pelatihan Fisik Anggota Banpol PP Baru

Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Fisik Anggota Banpol PP Baru

1

19

03

Diksar Satpol PP di POLDA KALTENG

Terlaksananya Pendidikan Dasar Satpol PP

1

19

03

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA Pameran Pembangunan INVESTASI

12.000.000

25.000.000

100%

ada

12.000.000

26.000.000

100%

13.000.000

100%

13.000.000

100%

14.000.000

624.312.000

202 Lbr

0

-

0

202 Lbr

24.000.000

SATPOL PP

N. Bulik

0

-

0

-

0

30 Org

0

SATPOL PP

N. Bulik

-

0

-

0

-

0

30 Org

51.000.000

SATPOL PP

N. Bulik

-

0

-

0

61 Org

33.000.000

61 Org

33.000.000

SATPOL PP

Luar Daerah

ada

28.000.000

ada

132.000.000

SATPOL PP

Kab. Lamandau

ada

26.000.000

ada

27.000.000


2

3

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)





Keikutsertaan Satpol PP Kab. Lamandau dalam pameran pembangunan


Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Membangun Desa

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

ada/tidak

1 Kali

25.000.000

1 Kali

26.000.000

1 Kali

26.000.000

1 Kali

27.000.000

1 Kali

28.000.000

5 kali

132.000.000

SATPOL PP

Kab. Lamandau

100%

100%

25.000.000

100%

26.000.000

100%

26.000.000

100%

27.000.000

100%

28.000.000

100%

132.000.000

SATPOL PP

N.Bulik

2014

2015

2016

2017


2018


Lokasi

1

19

03

1

19

03

1

19

03

3

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Keikutsertaan dalam kegiatan Bhakti Gotong Royong bulan bhakti gotong royong Masyarakat masyarakat

1 kali

1 kali

15.000.000

1 kali

15.000.000

1 kali

15.000.000

1 kali

16.000.000

1 kali

17.000.000

5 kali

78.000.000

SATPOL PP

N.Bulik

1

19

03

6

Penyelenggaraan Kegiatan Bina Desa

Terlaksananya Kegiatan Bina Desa

4 Kali

4 Kali

10.000.000

4 Kali

11.000.000

4 Kali

11.000.000

4 Kali

11.000.000

4 Kali

11.000.000

20 Kali

54.000.000

SATPOL PP

N.Bulik

1

19

03


Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( ketertiban, ketentraman, keindahan )

100%

100%

837.155.000

100%

864.000.000

100%

887.000.000

100%

919.990.000

100%

948.000.000

100%

4.456.145.000

SATPOL PP

N.Bulik

Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan


5

5

-

5

-

5

-

5

-

5

-

25

-

SATPOL PP

N.Bulik

Junmlah Demo

Junmlah Demo

9 kali

2 kali

-

2 kali

-

2 kali

-

2 kali

-

2 kali

-

10 kali

-

SATPOL PP

N.Bulik

Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).


100%

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

SATPOL PP

N.Bulik

96 Kali

96 Kali

49.195.000

96 Kali

49.190.000

96 Kali

72.200.000

96 Kali

49.190.000

96 Kali

72.235.000

480 Kali

292.010.000

SATPOL PP

N.Bulik

505.000.000

12 Bulan

505.000.000

12 Bulan

731.800.000

12 Bulan

731.800.000

12 Bulan

731.800.000

60 Bulan

3.205.400.000

SATPOL PP

N.Bulik

0

4 Kecmatan

68.000.000

4 Kecmatan

68.000.000

-

0

8 Kecmata n

136.000.000

SATPOL PP

N.Bulik

406 Stel

123.965.000

812 Stel

471.815.000

SATPOL PP

N.Bulik

2 Kali

60.000.000

SATPOL PP

N.Bulik

20.000.000

10 Kali

80.920.000

SATPOL PP

N.Bulik

1 Paket

210.000.000

SATPOL PP

N.Bulik

9

127.000.000

SATPOL PP

Kab. Lamandau


Meningkatnya pelayanan Rasio jumlah Polisi terhadap pemenuhan Pamong Praja per kebutuhan rasa aman dan 10.000 penduduk nyaman masyarakat


16



1

19

03

5

Pengendalian Keamanan Lingkungan

1

19

03

7

Pemberdayaan Anggota LINMAS Terlaksananya Pemberdayaan se Kabupaten Lamandau Linmas Sekabupaten Lamandau

12 Bulan

12 Bulan

1

19

03

Tersedianya Pasilitas Pos Pembangunan Pos Penjagaan Penjagaan Linmas Sekabupaten Linmas di 8 (delapan) Kecamatan Lamandau

-

-

0

-

1

19

03

Pengadaan Pakaian LINMAS Tersedianya Pakaian Linmas Berserta Perlengkapan( 406 org )

-

-

0

406 Stel

1

19

03

16


2 Kali

2 Kali

60.000.000

-

1

19

03

Cipta Kondisi Ketertiban dan 17 Keamanan Menjelang Perayaan Hari -hari Besar Keagamaan


2 Kali

2 Kali

12.960.000

2 Kali

1

19

03

15

1 Paket

1 Paket

210.000.000

-

0

-

0

-

0

-

0

1

19

03

10

9

24.000.000

9

25.000.000

9

25.000.000

9

26.000.000

9

27.000.000

1

19

03

1

19

03

1

19

03

1

19

03

Cipta Kondisi Ketertiban dan Keamanan Pemilu

296.850.000

-

0

-

51.000.000

0

-

0

-

0

12.960.000

2 Kali

15.000.000

2 Kali

20.000.000

-

2 Kali

0

Penyediaan Peralatan Perlengkapan Pengaman

Tersedianya Peralatan Perlengkapan Keamanan



2



10 kali

9 kali

12.000.000

9 kali

13.000.000

9 kali

13.000.000

9 kali

14.000.000

9 kali

15.000.000

45 kali

67.000.000

SATPOL PP

Kab. Lamandau

9

Operasi Prefentif/ Penyuluhan Terhadap Masyarakat Sumber Masalah Sosial


10 kali

9 kali

12.000.000

9 kali

12.000.000

9 kali

12.000.000

9 kali

12.000.000

9 kali

12.000.000

45 kali

60.000.000

SATPOL PP

Kab. Lamandau

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK Jumlah Linmas per Jumlah MENJAGA KETERTIBAN 10.000 Penduduk DAN KEAMANAN

44

55

60.000.000

53

62.000.000

51

64.000.000

51

66.000.000

51

68.000.000

51

320.000.000

SATPOL PP

N.Bulik

Peningkatan Kapasitas LINMAS Terlaksanaya Peningkatan se Kabupaten Lamandau Kapasitas Linmas

44

55

60.000.000

53

62.000.000

51

64.000.000

51

66.000.000

51

68.000.000

51

320.000.000

SATPOL PP

N.Bulik

3


Tujuan

(1) 4

Menurunya tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Meningkatkan kesadaran Penegakan PERDA masyarakat kabupaten lamandau untuk mentaati peraturan dan perundangundangan yang berlaku

1

19

03

1

19

03

1

19

03

1

19

03


1

Penegakan PERDA

Terlaksananya Penegakan Pemantauan Penegakkan pelanggaran terhadap Peraturan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Kepala Daerah Daerah


Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

100%

100%

12.000.000

100%

12.000.000

100%

13.000.000

100%

13.000.000

100%

14.000.000

12 Bulan

12 Bulan

12.000.000

12 Bulan

12.000.000

12 Bulan

13.000.000

12 Bulan

13.000.000

12 Bulan

14.000.000

111 jumlah

99 jumlah

24.000.000

95 jumlah

25.000.000

90 jumlah

25.000.000

87 jumlah

26.000.000

84 jumlah

2014

2015

2016

2017


Lokasi

(19)

(20)

(21)

100%

64.000.000

SATPOL PP

N.Bulik

60 Bulan

64.000.000

SATPOL PP

127.000.000

SATPOL PP

N.Bulik


2018

Angka Kriminalitas

1

19

03

PEMELIHARAAN KENTRAMTIBVMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK LANJUT KRIMINAL

Angka Kriminalitas

1

Penyuluhan Pencegahan Peredaraan/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba


4 Kali

4 Kali

12.000.000

4 Kali

12.000.000

4 Kali

12.000.000

4 Kali

12.000.000

4 Kali

12.000.000

20 Kali

60.000.000

SATPOL PP

N.Bulik

2



4 Kali

4 Kali

12.000.000

4 Kali

13.000.000

4 Kali

13.000.000

4 Kali

14.000.000

4 Kali

15.000.000

20 Kali

67.000.000

SATPOL PP

N.Bulik

100%

3.458.886.643

100%

3.569.000.000

100%

3.663.040.000

100%

3.796.056.800

100%

27.000.000 84 jumlah

3.917.000.000

100%

18.403.983.443


1

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

100%

100%

Meningkatkan Meningkatnya sarana dan Meningkatnya Kualitas kualitas prasarana kelembagaan Sumberdaya Aparatur kelembagaan guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Lamandau yang taat perda dan perkada Kabupaten lamandau yang didukung oleh koordinasi perencanaan dan penyusunan program dengan perangkat daerah.



2014

2015

1.819.231.300

100%

2016

1.877.000.000

100%

2017

1.927.040.000

100%

1.997.066.800

100%


Lokasi

(19)

(20)

(21)

100%

9.680.338.100

SATPOL PP

N.Bulik


2018

2.060.000.000

1

19

03

1

19

03

1


12 Bulan

12 Bulan

19.500.000

12 Bulan

19.500.000

12 Bulan

19.500.000

12 Bulan

20.000.000

12 Bulan

20.000.000

60 Bulan

98.500.000

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

2



12 Bulan

12 Bulan

50.600.000

12 Bulan

55.000.000

12 Bulan

55.000.000

12 Bulan

55.000.000

12 Bulan

55.000.000

60 Bulan

270.600.000

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

6



12 Bulan

12 Bulan

104.220.000

12 Bulan

104.220.000

12 Bulan

110.000.000

12 Bulan

110.000.000

12 Bulan

110.000.000

60 Bulan

538.440.000

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

7



12 Bulan

12 Bulan

979.708.800

12 Bulan

979.708.800

12 Bulan

979.708.800

12 Bulan

979.708.800

12 Bulan

979.708.800

60 Bulan

4.898.544.000

SATPOL PP

N. Bulik

8



12 Bulan

12 Bulan

59.664.000

12 Bulan

59.664.000

12 Bulan

59.664.000

12 Bulan

59.664.000

12 Bulan

59.664.000

60 Bulan

298.320.000

SATPOL PP

N. Bulik



12 Bulan

12 Bulan

14.500.000

12 Bulan

17.673.200

12 Bulan

17.673.200

12 Bulan

16.000.000

12 Bulan

16.000.000

60 Bulan

81.846.400

SATPOL PP

N. Bulik


12 Bulan

12 Bulan

44.664.500

12 Bulan

46.000.000

12 Bulan

49.700.000

12 Bulan

65.000.000

12 Bulan

65.000.000

60 Bulan

270.364.500

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

1

19

03

9

1

19

03


1

19

03

11

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan


12 Bulan

12 Bulan

49.680.000

12 Bulan

50.000.000

12 Bulan

50.000.000

12 Bulan

50.000.000

12 Bulan

50.000.000

60 Bulan

249.680.000

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


12 Bulan

12 Bulan

18.694.000

12 Bulan

18.694.000

12 Bulan

18.694.000

12 Bulan

18.694.000

12 Bulan

18.694.000

60 Bulan

93.470.000

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

15


Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1Paket

1Paket

15.000.000

-

3 Paket

15.000.000

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03



12 Bulan

12 Bulan

28.440.000

12 Bulan

28.440.000

12 Bulan

30.000.000

12 Bulan

30.000.000

12 Bulan

30.000.000

60 Bulan

146.880.000

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

18



12 Bulan

12 Bulan

126.460.000

12 Bulan

190.000.000

12 Bulan

229.000.000

12 Bulan

229.000.000

12 Bulan

291.933.200

60 Bulan

1.066.393.200

SATPOL PP

Kab. Lamandau

1

19

03

19



12 Bulan

12 Bulan

308.100.000

12 Bulan

308.100.000

12 Bulan

308.100.000

12 Bulan

364.000.000

12 Bulan

364.000.000

60 Bulan

1.652.300.000

SATPOL PP

Luar Daerah

1

19

03

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

100%

100%

503.188.343

100%

519.000.000

100%

533.000.000

100%

552.000.000

100%

570.000.000

100%

2.677.188.343

SATPOL PP

N.Bulik

1

19

03



1 pket

1 pket

52.375.000

3 pket

97.200.000

2 pket

64.400.000

1 pket

50.000.000

2 pket

70.200.000

4 pket

334.175.000

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

22



12 Bulan

12 Bulan

10.000.000

12 Bulan

10.000.000

12 Bulan

15.000.000

12 Bulan

20.000.000

12 Bulan

20.000.000

60 Bulan

75.000.000

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

28



12 Bulan

12 Bulan

9.600.000

12 Bulan

10.000.000

12 Bulan

9.600.000

12 Bulan

10.000.000

12 Bulan

10.000.000

60 Bulan

49.200.000

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

47



-

5700 VA

28.286.686

-

0

-

0

-

0

-

0

5700 VA

28.286.686

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

3



-

1 Unit

92.926.657

-

0

-

0

-

0

-

0

1 Unit

92.926.657

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03



-

1 Unit

310.000.000

1 Unit

0

-

0

-

0

-

0

1 Unit

310.000.000

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


-

-

0

2 Unit

65.200.000

-

0

-

0

-

0

2 Unit

65.200.000

SATPOL PP

N. Bulik

0

1Paket

0

-

0

1Paket

0


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

2



2014

2015

2016

2017

(19)

(20)

(21)

4 Paket

1.322.400.000

SATPOL PP

N. Bulik

0

2 Paket

400.000.000

1 Paket

400.000.000

SATPOL PP

N. Bulik

100%

14.000.000

100%

64.000.000

SATPOL PP

N.Bulik

0

218 Stel

0

SATPOL PP

N. Bulik

-

0

2 Paket

0

SATPOL PP

N. Bulik

-

0

2 Paket

0

SATPOL PP

N. Bulik

60 Bulan

64.000.000

SATPOL PP

N. Bulik

SATPOL PP

Luar Daerah

-

0

1 Paket

03

Penataan Halaman Kantor

Terlaksananya Penataan Halaman kantor

-

-

0

-

19

03



100%

100%

1

19

03

2

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


-

-

0

109 Stel

0

-

0

109 Stel

0

-

1

19

03

2

Pengadaan Pakaian Dinas Lapngan

Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan

-

-

0

2 Paket

0

-

0

2 Paket

0

1

19

03

8

Belanja Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu

-

-

0

2 Paket

0

-

0

2 Paket

0

1

19

03

6



-

12 Bulan

1

19

03



70%

80%

1

19

03



1 Tahun

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

1 Kali

1 Kali

67.312.000

-

0

-

0

1

19

1

3

1

4


Terlaksananya Pelatihan Kesamaptaan Anggota Satpol PP

12.000.000

12.000.000

117.312.000

100%

12 Bulan

80%

336.600.000

0

12.000.000

12.000.000

121.000.000

70.000.000

1 Paket

444.000.000

-

100%

12 Bulan

0

13.000.000

13.000.000

1 Paket

-

100%

12 Bulan

Rp.

69.800.000

-

03

Lokasi

1 Paket

Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor

19


472.000.000

Pembangunan Gedung Kantor

1


2018

13.000.000

13.000.000

12 Bulan

14.000.000

80%

124.000.000

80%

129.000.000

80%

133.000.000

80%

1 Tahun

100.000.000

1 Tahun

100.000.000

1 Tahun

100.000.000

5 Tahun

420.000.000

SATPOL PP

Luar Daerah

1 Kali

29.000.000

1 Kali

0

3 Kali

96.312.000

SATPOL PP

N. Bulik

1

19

03

1

19

03



-

-

0

-

0

-

24.000.000

1

19

03

Penambahan Anggota Banpol PP

Bertambahnya Personil Anggota Satpol PP

-

-

0

50 Org

0

-

-

-

0

50 Org

51.000.000

-

-

0

-

0

624.312.000

202 Lbr

0

-

0

202 Lbr

24.000.000

SATPOL PP

N. Bulik

0

-

0

-

0

50 Org

0

SATPOL PP

N. Bulik

-

0

-

0

-

0

50 Org

51.000.000

SATPOL PP

N. Bulik

-

0

-

0

81 Org

33.000.000

81 Org

33.000.000

SATPOL PP

Luar Daerah

1

19

03



1

19

03



1

19

03

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

Pameran Pembangunan

ada/tidak

ada

25.000.000

ada

26.000.000

ada

26.000.000

ada

27.000.000

ada

28.000.000

ada

132.000.000

SATPOL PP

Kab. Lamandau

1

19

03



ada/tidak

1 Kali

25.000.000

1 Kali

26.000.000

1 Kali

26.000.000

1 Kali

27.000.000

1 Kali

28.000.000

5 kali

132.000.000

SATPOL PP

Kab. Lamandau

1

19

03



100%

100%

25.000.000

100%

26.000.000

100%

26.000.000

100%

27.000.000

100%

28.000.000

100%

132.000.000

SATPOL PP

N.Bulik

1

19

03

3


1 kali

1 kali

15.000.000

1 kali

15.000.000

1 kali

15.000.000

1 kali

16.000.000

1 kali

17.000.000

5 kali

78.000.000

SATPOL PP

N.Bulik

1

19

03

6



4 Kali

4 Kali

10.000.000

4 Kali

11.000.000

4 Kali

11.000.000

4 Kali

11.000.000

4 Kali

11.000.000

20 Kali

54.000.000

SATPOL PP

N.Bulik

1

19

03



100%

100%

837.155.000

100%

864.000.000

100%

887.000.000

100%

919.990.000

100%

948.000.000

100%

4.456.145.000

SATPOL PP

N.Bulik



5

5

-

5

-

5

-

5

-

5

-

25

-

SATPOL PP

N.Bulik

Junmlah Demo

Junmlah Demo

9 kali

2 kali

-

2 kali

-

2 kali

-

2 kali

-

2 kali

-

10 kali

-

SATPOL PP

N.Bulik


16

2




Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

100%

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

96 Kali

96 Kali



1

19

03

5



2014

2015

49.195.000

96 Kali

2016

49.190.000

96 Kali

2017

72.200.000

96 Kali

49.190.000

96 Kali


Lokasi

(19)

(20)

(21)

100%

-

SATPOL PP

N.Bulik

480 Kali

292.010.000

SATPOL PP

N.Bulik


2018

72.235.000


3

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

12 Bulan

12 Bulan

731.800.000

-

-

0

-

-

-

0

406 Stel


2 Kali

2 Kali

60.000.000

-


2 Kali

2 Kali

12.960.000

2 Kali

1 Paket

1 Paket

210.000.000

-

0

-

0

-

0

10

9

24.000.000

9

25.000.000

9

25.000.000

9

26.000.000


Meningkatnya pelayanan Rasio jumlah Polisi terhadap pemenuhan Pamong Praja per kebutuhan rasa aman dan 10.000 penduduk nyaman masyarakat

7


Meningkatkan kesadaran Penegakan PERDA masyarakat kabupaten lamandau untuk mentaati peraturan dan perundangundangan yang berlaku

2015

12 Bulan

2016


Lokasi

(19)

(20)

(21)

60 Bulan

3.205.400.000

SATPOL PP

N.Bulik

0

8 Kecmata n

136.000.000

SATPOL PP

N.Bulik

123.965.000

812 Stel

471.815.000

SATPOL PP

N.Bulik

2 Kali

60.000.000

SATPOL PP

N.Bulik

20.000.000

10 Kali

80.920.000

SATPOL PP

N.Bulik

-

0

1 Paket

210.000.000

SATPOL PP

N.Bulik

9

27.000.000

45

127.000.000

SATPOL PP

Kab. Lamandau

2017

12 Bulan

731.800.000

4 Kecmatan

68.000.000


2018

12 Bulan

731.800.000

12 Bulan

4 Kecmatan

68.000.000

-

406 Stel

1

19

03

1

19

03

Pembangunan Pos Penjagaan Linmas

1

19

03


1

19

03

16

1

19

03


1

19

03

15

1

19

03

1

19

03

2

Operasi Represif Terhadap Terciptanya Rasa Aman dan Tertip Gelandangan, Pengemis dan WTS Lingkungan Masyarakat

10 kali

9 kali

12.000.000

9 kali

13.000.000

9 kali

13.000.000

9 kali

14.000.000

9 kali

15.000.000

45 kali

67.000.000

SATPOL PP

Kab. Lamandau

1

19

03

9


10 kali

9 kali

12.000.000

9 kali

12.000.000

9 kali

12.000.000

9 kali

12.000.000

9 kali

12.000.000

45 kali

60.000.000

SATPOL PP

Kab. Lamandau

1

19

03

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK Jumlah Linmas per Jumlah MENJAGA KETERTIBAN 10.000 Penduduk DAN KEAMANAN

44

55

60.000.000

53

62.000.000

51

64.000.000

51

66.000.000

51

68.000.000

261

320.000.000

SATPOL PP

N.Bulik

1

19

03



44

55

60.000.000

53

62.000.000

51

64.000.000

51

66.000.000

51

68.000.000

261

320.000.000

SATPOL PP

N.Bulik

1

19

03


Penegakan PERDA

100%

100%

12.000.000

100%

12.000.000

100%

13.000.000

100%

13.000.000

100%

14.000.000

100%

64.000.000

SATPOL PP

N.Bulik

1

19

03

12 Bulan

12 Bulan

12.000.000

12 Bulan

12.000.000

12 Bulan

13.000.000

12 Bulan

13.000.000

12 Bulan

14.000.000

60 Bulan

64.000.000

SATPOL PP

1

19

03

111

99

24.000.000

95

25.000.000

90

25.000.000

87

26.000.000

84

27.000.000

84

127.000.000

SATPOL PP

N.Bulik

1

19

03


4


2014

3

1


Tersedianya Pasilitas Pos Penjagaan Linmas Sekabupaten Lamandau







505.000.000

505.000.000

0

296.850.000

-

0

-

51.000.000

0

-

0

-

0

12.960.000

2 Kali

15.000.000

2 Kali

20.000.000

-

0

2 Kali

Angka Kriminalitas

1

19

03


Angka Kriminalitas

1

Penyuluhan Pencegahan Peredaraan/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba


4 Kali

4 Kali

12.000.000

4 Kali

12.000.000

4 Kali

12.000.000

4 Kali

12.000.000

4 Kali

12.000.000

20 Kali

60.000.000

SATPOL PP

N.Bulik

2



4 Kali

4 Kali

12.000.000

4 Kali

13.000.000

4 Kali

13.000.000

4 Kali

14.000.000

4 Kali

15.000.000

20 Kali

67.000.000

SATPOL PP

N.Bulik

100%

3.458.886.643

100%

3.569.000.000

100%

3.663.040.000

100%

3.796.056.800

100%

3.917.000.000

100%

18.403.983.443


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2014

2015

2016

2017


2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)


Lokasi

(20)

(21)


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Meningkatkan kualitas kelembagaan

Meningkatnya sarana dan Persentase prasarana kelembagaan administrasi perkantoran

1

19

03

1

19

03

(7)


2014

2015

2016

2017


2018


Lokasi

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

100,00%

12.805.213.500

SATPOL PP

N.Bulik

14,21%

1.819.231.300

20,77%

2.659.041.800

21,55%

2.759.646.800

21,68%

2.776.146.800

21,80%

2.791.146.800

1


12 Bulan

12 Bulan

19.500.000

12 Bulan

19.500.000

12 Bulan

25.000.000

12 Bulan

25.000.000

12 Bulan

25.000.000

60 Bulan

114.000.000

SATPOL PP


12 Bulan

12 Bulan

50.600.000

12 Bulan

62.200.000

12 Bulan

60.000.000

12 Bulan

60.000.000

12 Bulan

60.000.000

60 Bulan

292.800.000

SATPOL PP

1

19

03

2


1

19

03

6



12 Bulan

12 Bulan

104.220.000

12 Bulan

124.220.000

12 Bulan

110.000.000

12 Bulan

125.000.000

12 Bulan

125.000.000

60 Bulan

588.440.000

SATPOL PP

1

19

03

7



12 Bulan

12 Bulan

979.708.800

12 Bulan

1.552.108.800

12 Bulan

1.552.108.800

12 Bulan

1.552.108.800

12 Bulan

1.552.108.800

60 Bulan

7.188.144.000

SATPOL PP

1

19

03

8



12 Bulan

12 Bulan

59.664.000

12 Bulan

59.664.000

12 Bulan

59.664.000

12 Bulan

59.664.000

12 Bulan

59.664.000

60 Bulan

298.320.000

SATPOL PP

1

19

03

9



12 Bulan

12 Bulan

14.500.000

12 Bulan

18.500.000

12 Bulan

14.500.000

12 Bulan

16.000.000

12 Bulan

16.000.000

60 Bulan

79.500.000

SATPOL PP

1

19

03



12 Bulan

12 Bulan

44.664.500

12 Bulan

60.000.000

12 Bulan

65.000.000

12 Bulan

65.000.000

12 Bulan

65.000.000

60 Bulan

299.664.500

SATPOL PP

03



12 Bulan

12 Bulan

49.680.000

12 Bulan

72.680.000

12 Bulan

71.680.000

12 Bulan

71.680.000

12 Bulan

71.680.000

60 Bulan

337.400.000

SATPOL PP


12 Bulan

12 Bulan

18.694.000

12 Bulan

18.694.000

12 Bulan

18.694.000

12 Bulan

18.694.000

12 Bulan

18.694.000

60 Bulan

93.470.000

SATPOL PP

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1Paket

1Paket

15.000.000

1Paket

15.000.000

1Paket

1Paket

15.000.000

3 Paket

45.000.000

SATPOL PP

1

Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur



19

1

19

03

Penyediaan Peralatan Rumah 14 Tangga

1

19

03

15

1

19

03



12 Bulan

12 Bulan

28.440.000

12 Bulan

33.000.000

12 Bulan

33.000.000

12 Bulan

33.000.000

12 Bulan

33.000.000

60 Bulan

160.440.000

SATPOL PP

12 Bulan

12 Bulan

126.460.000

12 Bulan

315.375.000

12 Bulan

350.000.000

12 Bulan

350.000.000

12 Bulan

350.000.000

60 Bulan

1.491.835.000

SATPOL PP

Kab. Lamandau

12 Bulan

12 Bulan

308.100.000

12 Bulan

308.100.000

12 Bulan

400.000.000

12 Bulan

400.000.000

12 Bulan

400.000.000

60 Bulan

1.816.200.000

SATPOL PP

Luar Daerah

13,35%

503.188.343

79,83%

3.008.336.000

1,98%

74.600.000

2,12%

80.000.000

2,71%

102.200.000

100,00%

3.768.324.343

SATPOL PP

N.Bulik

0

1 pket

50.000.000

-

3 pket

152.351.000

SATPOL PP


0

-

0

1

19

03

18



1

19

03

19



1

19

03

PENINGKATAN SARANA DAN Cakupan pelayanan sarana dan PRASARANA APARATUR prasarana aparatur

1

19

03



1 pket

1 pket

52.375.000

1 pket

49.976.000

1 pket

1

19

03

22



12 Bulan

12 Bulan

10.000.000

12 Bulan

15.000.000

12 Bulan

15.000.000

12 Bulan

20.000.000

12 Bulan

20.000.000

60 Bulan

80.000.000

SATPOL PP

1

19

03

28



9.600.000

12 Bulan

12.400.000

12 Bulan

9.600.000

12 Bulan

10.000.000

12 Bulan

10.000.000

60 Bulan

51.600.000

SATPOL PP

0

12 Bulan

12 Bulan

-

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

SATPOL PP

1

19

03


Terlaksananya Pembangunan Ruangan Informasi

1

19

03


Terlaksananya Pembuatan Papan Informasi

-

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

SATPOL PP

Pengadaan Peralatan Kerja 49 SATPOL-PP

Tersedianya Peralatan Keamanan Anggota Satpol PP

-

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

SATPOL PP

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya Mebeleur Kantor

-

-

0

-

0

1 pket

50.000.000

-

0

-

50.000.000

1 pket

100.000.000

SATPOL PP



5700 VA

5700 VA

28.286.686

-

0

-

0

-

0

-

0

5700 VA

28.286.686

SATPOL PP

1

19

03

1

19

03

1

19

03

47

Page 1


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur

Persentase kapasitas disiplin aparatur yang baik


Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

1 Unit

1 Unit

2014

2015


Lokasi

(19)

(20)

(21)


2018

0

-

0

-

0

1 Unit

92.926.657

SATPOL PP

1 Set

26.000.000

-

0

-

0

-

0

1 Set

26.000.000

SATPOL PP

0

2 Buah

22.200.000

-

0

-

0

2 Buah

2 Buah

44.400.000

SATPOL PP

0

12 bh

4.000.000

-

0

-

0

-

0

60 Bulan

4.000.000

SATPOL PP

310.000.000

1 Unit

390.000.000

-

0

-

0

-

0

1 Unit

700.000.000

SATPOL PP

-

0

2 Unit

65.200.000

-

0

-

0

-

0

2 Unit

65.200.000

SATPOL PP

03

1

19

03

Pengadaan Sopa

Tersedianya Kursi Sopa Kantor

-

-

0

1

19

03

Pengadaan Laptop

Tersedianya Sarana Kerja yang baik

-

-

1

19

03

Pengadaan Tralis Ruangan Informasi

Tersedianya Tralis Ruangan Informasi

-

-

03



1 Unit

1 Unit


-

19

2017

-

19

92.926.657

-

2016

0

1

1

3



22.200.000

1

19

03

Pengadaan Kendaraan Operasional Patwal Satpol PP Roda 2 ( 2 bh )

1

19

03

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 ( 8 bh)


-

-

0

8 Unit

145.600.000

-

0

-

0

-

0

8 Unit

145.600.000

SATPOL PP

1

19

03

3

Pembangunan Aula Kantor Satpol PP

Terlaksananya Pembangunan Aula Kantor

-

-

0

1 Unit

540.000.000

-

0

-

0

-

0

1 Unit

540.000.000

SATPOL PP

1

19

03

3

Pembangunan Aula Terbuka/Pandopo

Terlaksananya Pembangunan Aula Terbuka/Pandopo

-

-

0

1 Unit

250.000.000

-

0

-

0

-

0

1 Unit

250.000.000

SATPOL PP

1

19

03

3

Pembangunan Selasar Ruang Informasi

Terlaksananya Pembangunan Selasar Ruangan Informasi

-

-

0

1 Unit

75.000.000

-

0

-

0

-

0

1 Unit

75.000.000

SATPOL PP

1

19

03

3

Pembangunan Selasar Kantor Samping Kiri

Terlaksananya Pembangunan Selasar Samping Kiri Kantor

-

-

0

1 Unit

75.000.000

-

0

-

0

-

0

1 Unit

75.000.000

SATPOL PP

1

19

03

3

Pembangunan Ruangan Gudang Satpol PP

terlaksananya Pembangunan Gudang Kantor

-

-

0

1 Unit

300.000.000

-

0

-

0

-

0

1 Unit

300.000.000

SATPOL PP

1

19

03

Pebangunan Lanjutan Pagar Tembok Halaman Kantor

Terlaksananya Pembangunan Lanjutan Pagar Tembok

-

-

0

200 mtr

344.960.000

-

0

-

0

-

0

200 mtr

344.960.000

SATPOL PP

1

19

03

Pengurukan dan Pengaspalan Halaman Belakang Kantor

Terlaksananya Pengurukan Halaman BelakangKantor

-

-

0

1 Paket

500.000.000

-

0

-

0

-

0

1 Paket

500.000.000

SATPOL PP

1

19

03

Penataan Halaman Belakang Kantor

Terlaksananya Penataan Halaman Belakang kantor

-

-

0

1 Paket

193.000.000

-

0

-

0

-

0

1 Paket

193.000.000

SATPOL PP

1

19

03



43,19%

428.087.855

5,55%

60.000.000

100,00%

991.175.710

SATPOL PP

1

19

03

2

Pengadaan Pakaian Dinas dan Prlengkapan PDH


-

-

0

109 Stel

118.557.117

109 Stel

1

19

03

2

Pengadaan Pakaian Dinas Lapngan PDL I + Atribut

Tersedianya Pakaian Dinas Harian Lapangan I dan Atributnya

-

-

0

101 Stel

97.107.375

1

19

03

2

Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan PDL II + Atribut

Tersedianya Pakaian Dinas Harian Lapangan II dan Atributnya

-

-

0

101 Stel

1

19

03

Pengadaan Pakaian Olah Raga+Jaket

Tersedianya Pakaian Dinas Olah Raga

-

-

0

109 Stel

1

19

03

15

Pengadaan Alat Persenjataan Satpol PP

Tersedianya Alat Alat Persenjataan Satpol PP

-

-

0

1

19

03

5

Belanja Pakaian Dinas Upacara

Tersedianya Pakaian Dinas Upacara

-

-

1

19

03

5

Belanja Pakaian Batik Tradisional

Tersedianya Pakaian Batik

-

1

19

03

8

Pengadaan Pakaian Olah Raga

6


1

19

03


12.000.000

44,00%

436.087.855

6,05%

0

109 Stel

118.557.117

-

0

218 Stel

237.114.234

SATPOL PP

101 Stel

0

101 Stel

97.107.375

-

0

101 Stel

194.214.750

SATPOL PP

124.123.363

101 Stel

0

101 Stel

124.123.363

-

0

202 Stel

248.246.726

SATPOL PP

76.300.000

-

0

109 Stel

76.300.000

-

0

218 Stel

152.600.000

SATPOL PP

-

0

-

0

1 Paket

0

-

0

-

0

SATPOL PP

0

-

0

-

0

1 pket

0

-

0

-

0

SATPOL PP

-

0

-

0

82 lbr

40.000.000

82 lbr

0

82 lbr

164 lbr

80.000.000

SATPOL PP

-

-

0

-

0

-

0

SATPOL PP

-

-

12.000.000

79.000.000

SATPOL PP

1,21%

Page 2

12 Bulan

12.000.000

12 Bulan

55.000.000

0

15.000.000

0

12 Bulan

20.000.000

40.000.000

0

12 Bulan

20.000.000

60 Bulan

N.Bulik


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Persentase kapasitas sumber daya aparatur yang baik

2



Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

Peningkatan keterlibatan Keikutsertaan dalam aktif dalam masyarakat pameran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat


Jumlah penyuluhan terhadap potensi berkembangnya penyakit masyarakat.






1

19

03

1

19

03

1

Terlaksananya Pelatihan Pelatihan Kesamaptaan Anggota Kesamaptaan Anggota Satpol 4 SATPOL-PP PP


(7)

2014

2015

2016

2017


2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

420.000.000


Lokasi

(20)

(21)

27,93%

117.312.000

81,27%

341.350.000

23,81%

100.000.000

23,81%

100.000.000

23,81%

100.000.000

180,63%

SATPOL PP Luar Daerah

8 Kali

8 Kali

50.000.000

8 Kali

70.000.000

8 Kali

100.000.000

8 Kali

100.000.000

8 Kali

100.000.000

8 Kali

420.000.000

SATPOL PP

1 Kali

1 Kali

67.312.000

-

0

-

0

1 Kali

0

1 Kali

0

1 Kali

67.312.000

SATPOL PP

0

-

0

202 Lbr

0

202 Lbr

0

202 Lbr

0

SATPOL PP

1

19

03

1

19

03



-

-

0

-

1

19

03

Penambahan Anggota Banpol PP (30 org)

Bertambahnya Personil Anggota Satpol PP

-

-

0

30 Org

43.970.000

-

0

30 Org

0

30 Org

0

30 Org

43.970.000

SATPOL PP

1

19

03



-

-

0

30 Org

77.380.000

-

0

30 Org

0

30 Org

0

30 Org

77.380.000

SATPOL PP

1

19

03



-

-

0

61 Org

150.000.000

-

0

-

0

-

0

-

150.000.000

SATPOL PP

1

19

03


Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3

837.155.000

26,72%

1.358.930.500

100,00%

5.085.126.000

SATPOL PP

1

19

03

5



1

19

03

7

1

19

1

16,46%

16,11%

819.035.000

16,20%

824.035.000

24,50%

1.245.970.500

Luar Daerah

N.Bulik

12 Bulan

12 Bulan

49.195.000

12 Bulan

72.235.000

12 Bulan

72.235.000

12 Bulan

72.235.000

12 Bulan

72.235.000

60 Bulan

338.135.000

SATPOL PP


12 Bulan

12 Bulan

505.000.000

12 Bulan

731.800.000

12 Bulan

731.800.000

12 Bulan

731.800.000

12 Bulan

731.800.000

60 Bulan

3.432.200.000

SATPOL PP

03

Tersedianya Pasilitas Pos Pembangunan Pos Penjagaan Penjagaan Linmas Sekabupaten Linmas di 8 (delapan) Kecamatan Lamandau

-

-

0

8 Kecmatan

120.000.000

-

0

-

0

-

0

8 Kecmata n

120.000.000

SATPOL PP

19

03


-

-

0

406 Stel

421.935.500

-

0

-

0

406 Stel

421.935.500

812 Stel

843.871.000

SATPOL PP

1

19

03

16


2 Kali

2 Kali

60.000.000

2 Kali

0

-

0

-

0

-

2 Kali

60.000.000

SATPOL PP

1

19

03



2 Kali

2 Kali

12.960.000

2 Kali

12.960.000

20.000.000

10 Kali

80.920.000

SATPOL PP

1

19

03

15

1 Paket

1 Paket

210.000.000

-

0

1 Paket

210.000.000

SATPOL PP

1

19

03

20,00%

25.000.000

20,00%

25.000.000

20,00%

25.000.000

20,00%

25.000.000

20,00%

25.000.000

100,00%

125.000.000

SATPOL PP

1

19

03

1 kali

25.000.000

1 kali

25.000.000

1 kali

25.000.000

1 kali

25.000.000

1 kali

25.000.000

1 kali

125.000.000

SATPOL PP

1

19

03

14,51%

24.000.000

17,76%

29.360.000

19,35%

32.000.000

24,19%

40.000.000

24,19%

40.000.000

100,00%

165.360.000

SATPOL PP

Kab. Lamandau

1

19

03

2

Operasi Represif Terhadap Terciptanya Rasa Aman dan Tertip Gelandangan, Pengemis dan WTS Lingkungan Masyarakat

12 Bulan

12 Bulan

12.000.000

12 Bulan

17.360.000

12 Bulan

16.000.000

12 Bulan

20.000.000

12 Bulan

20.000.000

60 Bulan

85.360.000

SATPOL PP

Kab. Lamandau

1

19

03

9


1 kali

1 kali

12.000.000

1 kali

12.000.000

1 kali

16.000.000

1 kali

20.000.000

1 kali

20.000.000

5 kali

80.000.000

SATPOL PP

Kab. Lamandau

1

19

03

20,00%

60.000.000

20,00%

60.000.000

20,00%

60.000.000

20,00%

60.000.000

20,00%

60.000.000

100,00%

300.000.000

SATPOL PP

N.Bulik

16




PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

Meningkatkan Efektivitas Promosi dan Kerjasama Investasi






PROGRAM PEMBERDAYAAN Presentase pelayanan terhadap MASYARAKAT UNTUK pemenuhan kebutuhan rasa MENJAGA KETERTIBAN DAN aman dan nyaman masyarakat KEAMANAN

1 kali

Page 3

0

2 Kali

-

15.000.000

0

2 Kali

-

20.000.000

0

2 Kali

-

0

Kab. Lamandau


Tujuan

Sasaran

(1)

(2)

Indikator Sasaran Jumlah pelatihan dan pembinaan terhadap anggota linmas desa/kelurahan (3)

Kode



(4)

(5)

(6)

1

19

03

3


1

19

03

4

Pelatihan Pengembangan Kapasitas Linmas


Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kapasitas Linmas


Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

12 Bulan

12 Bulan

-

-

2014

2015

60.000.000

0

Page 4

12 Bulan

-

2016

60.000.000

0

12 Bulan

-

2017

60.000.000

0

12 Bulan

-

60.000.000

0

12 Bulan

1 Kali


Lokasi

(19)

(20)

(21)

60 Bulan

300.000.000

SATPOL PP

1 Kali

0

SATPOL PP


2018

60.000.000

0


3

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Meningkatkan kesadaran masyarakat kabupaten lamandau untuk mentaati peraturan dan perundangundangan yang berlaku

Jumlah penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah


Peningkatan keterlibatan Meningkatnya aktif dalam masyarakat Kesadaran Masyarakat dalam Membangun Desa


Jumlah penyuluhan terhadap pencegahan berkembangnya praktek prostitusi


19

03

1

19

03

1

19

03

1

19

03

3


1

19

03

6



1

19

03


Jumlah penyuluhan terhadap pencegahan perdaran/penggunaan miras dan narkoba

1

19

03

Penyuluhan Pencegahan Peredaraan/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi

Terlaksananya Penyuluhan pada Masyarakat tentang Bahayanya Miras dan Narkoba Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Praktek Prostitusi

1

19

03



1

2

(7)

Presentase penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1

1


2014

2015

2016

2017


2018


Lokasi

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

N.Bulik

11,54%

12.000.000

11,54%

12.000.000

24,04%

25.000.000

24,04%

25.000.000

28,85%

30.000.000

100,00%

104.000.000

SATPOL PP

12 Bulan

12.000.000

12 Bulan

12.000.000

12 Bulan

25.000.000

12 Bulan

25.000.000

12 Bulan

30.000.000

60 Bulan

104.000.000

SATPOL PP

17,86%

25.000.000

17,86%

25.000.000

21,43%

30.000.000

21,43%

30.000.000

21,43%

30.000.000

100,00%

140.000.000

SATPOL PP

N.Bulik

1 kali

1 kali

15.000.000

1 kali

15.000.000

1 kali

15.000.000

1 kali

15.000.000

1 kali

15.000.000

5 kali

75.000.000

SATPOL PP

N.Bulik

2 Desa

2 Desa

10.000.000

2 Desa

10.000.000

2 Desa

15.000.000

2 Desa

15.000.000

2 Desa

15.000.000

2 Desa

65.000.000

SATPOL PP

N.Bulik

13,48%

24.000.000

13,48%

24.000.000

16,85%

30.000.000

28,09%

50.000.000

28,09%

50.000.000

100,00%

178.000.000

SATPOL PP

N.Bulik

1 Kali

1 Kali

12.000.000

1 Kali

12.000.000

1 Kali

15.000.000

1 Kali

25.000.000

1 Kali

25.000.000

5 Kali

89.000.000

SATPOL PP

N.Bulik

1 Kali

1 Kali

12.000.000

1 Kali

12.000.000

1 Kali

15.000.000

1 Kali

25.000.000

1 Kali

25.000.000

5 Kali

89.000.000

SATPOL PP

N.Bulik

12 Bulan


3.458.886.643

Page 5

7.971.106.155

4.010.281.800

4.446.269.655

4.534.317.300

24.082.199.553

Lampiran Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau

Uraian

Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)

Rata-rata Pertumbuhan

NO

(1)

I

Program

Kegiatan

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

Anggaran

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Belanja

4.206.931.999

2.977.021.480

3.088.382.888

4.130.228.727

4.936.941.500

3.962.681.783

2.909.240.413

3.059.727.052

3.914.826.614

4.834.927.235

94,19

97,72

99,07

94,78

97,93

5,55

6,01

Belanja Tidak Langsung

1.350.762.999

1.298.798.433

1.444.364.421

1.595.810.630

1.606.534.906

1.216.626.173

1.291.203.158

1.432.093.327

1.514.572.504

1.593.503.215

90,07

99,42

99,15

94,91

99,19

3,70

5,60

Belanja Langsung

2.856.169.000

1.678.223.047

1.644.018.467

2.534.418.097

3.330.406.594

2.746.055.610

1.618.037.255

1.627.633.725

2.400.254.110

3.239.424.020

96,14

96,41

99,00

94,71

97,27

8,46

8,39


1.250.576.000

1.346.323.068

1.416.135.967

1.710.612.597

1.895.514.300

1.176.204.440

1.323.168.515

1.403.643.925

1.611.360.885

1.883.758.450

94,05

98,28

99,12

94,20

99,38

8,89

10,06

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

14.010.000

13.500.000

8.799.000

10.200.000

19.500.000

14.010.000

13.500.000

8.775.000

10.146.000

19.500.000

100,00

100,00

99,73

99,47

100,00

13,73

5,74

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 2 Daya Air dan Listrik

29.500.000

35.600.000

33.450.000

35.400.000

47.565.200

28.811.890

35.555.018

31.848.325

33.365.360

47.165.940

97,67

99,87

95,21

94,25

99,16

10,97

9,64

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

2.200.000

2.200.000

0

111.957.000

104.680.000

975.000

750.000

0

109.728.800

104.638.520

44,32

34,09

0,00

98,01

99,96

0,00

2880,56

4


807.900.000

885.447.968

970.288.800

1.000.461.600

948.254.400

778.405.000

870.391.955

970.003.800

963.341.600

941.086.400

96,35

98,30

99,97

96,29

99,24

3,41

6,33

15.000.000

15.000.000

63.676.800

53.064.000

45.466.200

14.993.500

14.993.600

54.590.200

47.051.600

41.646.800

99,96

99,96

85,73

88,67

91,60

58,71

93,28

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Pebaikan Peralatan 6 Kerja

15.000.000

9.500.000

9.420.000

15.000.000

14.100.000

14.965.500

9.376.692

9.405.000

14.976.000

14.100.000

99,77

98,70

99,84

99,84

100,00

3,15

3,36


35.000.000

40.000.000

35.000.000

35.400.000

44.664.500

34.982.750

39.999.000

34.998.600

35.399.625

44.662.400

99,95

100,00

100,00

100,00

100,00

5,82

3,30


26.000.000

35.007.100

25.656.624

33.750.000

49.680.000

25.858.500

34.932.250

25.654.500

33.740.500

49.674.850

99,46

99,79

99,99

99,97

99,99

17,34

10,47

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

58.750.000

19.500.000

0

0

58.700.000

19.500.000

0

0

0

99,91

100,00

0,00

0,00

0,00

-13,36

-13,36

0

0

14.999.995

16.384.797

18.694.000

0

0

14.999.500

16.376.900

18.689.500

0,00

0,00

100,00

99,95

99,98

4,67

4,66

10.000.000

0

0

0

15.000.000

0

0

0

0

14.980.000

0,00

0,00

0,00

0,00

99,87

0,00

0,00

9

10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

11



II

Realisasi

86.216.000

118.328.000

95.948.000

111.995.200

141.150.000

53.812.500

112.400.000

94.560.000

102.859.500

141.140.000

62,42

94,99

98,55

91,84

99,99

12,22

24,35

13


151.000.000

172.240.000

58.706.748

100.000.000

138.660.000

150.689.800

171.770.000

58.639.000

66.890.000

138.419.040

99,79

99,73

58,64

66,89

99,83

11,43

-1,20

14


0,00

0,00

80.190.000

142.000.000

308.100.000

0,00

0,00

80.170.000,00

133.535.000

308.055.000

0,00

0,00

99,98

94,04

99,99

38,81

39,45

15

Fasilitasi Keikutsertaan Prasarana Pembangunan

0

0

20.000.000

45.000.000

0

0

0

20.000.000

43.950.000

0

0,00

0,00

100,00

97,67

0,00

25,00

23,95

1.061.700.000

148.000.653

88.375.000

585.600.000

450.634.894

1.051.093.800

147.952.500

86.810.500

576.601.000

448.763.100

99,00

99,97

99,97

98,23

98,46

82,65

82,96

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

41.000.000

0

15.000.000

42.600.000

99.094.894

40.907.000

0

15.000.000

42.416.000

98.637.000

99,77

0,00

100,00

99,54

99,57

50,64

50,40

Pembangunan Tambahan Ruangan 2 Belakang Kantor

400.000.000

0

0

0

0

395.850.000

0

0

0

0

98,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Pembuatan Dranase Depan Kantor

107.000.000

0

0

0

0

106.745.000

0

0

0

0

99,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

430.000.000

0

0

0

0

421.499.500

0

0,00

0,00

0,00

98,02

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

11.500.000

0

0

0

0

95,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pengadaan Kendaraan Dinas 4 Operasional 5 Pembuatan Sumur Gali

12.000.000

Page 1

6

Penataan Halaman Lingkungan Kantor

200.000.000

0

0

0

0

195.370.000

0

0

0

0

97,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Pembangunan Pos Jaga Anggota Satpol PP 3 ( tiga ) unit

96.700.000

0

0

0

0

95.864.000

0

0

0

0

99,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 8 Kantor

15.000.000

10.000.000

5.000.000

15.000.000

18.000.000

14.987.000

9.984.000

4.973.000

14.899.000

17.998.000

99,91

99,84

99,46

99,33

99,99

27,33

-2,71

Pemeliharaan Rutin/Berkala 9 Peralatan Gedung Kantor

10.000.000

9.910.000

5.000.000

8.000.000

10.900.000

9.991.000

9.886.000

4.991.000

7.990.500

10.882.000

99,91

99,76

99,82

99,88

99,83

9,16

-6,71

15.000.000

0

63.375.000

0

14.997.000

0

61.846.500

0

0

99,98

0,00

97,59

0,00

0,00

64,50

62,48

0

0

0

50.000.000

0

0

0

0

49.800.000

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

105.000.000

128.090.653

0

0

0

104.955.000

128.082.500

0

0

0

99,96

99,99

0,00

0,00

0,00

4,40

4,41


0

0

0

0

250.000.000

0

0

0

0

248.771.100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0

0

0

0

5.000.000

0

0

0

0

5.000.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

40.500.000

0

0

0

0

40.415.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000.000

0

0

40.000.000

27.140.000

49.927.800

0

0

39.996.000

27.060.000

99,86

0,00

0,00

99,99

0,00

-10,43

-10,45

10.000.000

0

0

0

10.000.000

0

0

0

0

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

307.993.000

69.805.000

123.507.500

100.722.000

105.240.000

307.122.070

69.805.000

122.500.000

99.074.600

101.349.850

99,72

100,00

100,00

99,18

98,36

-2,87

-3,72

92.850.000

26.455.000

73.687.500

85.722.000

0

92.480.000

26.455.000

73.183.750

85.366.600

0

99,60

100,00

99,32

99,59

0,00

24,67

24,38

93.343.000

0

49.820.000

0

0

93.118.500

0

49.316.250

0

0

99,76

0,00

98,99

0,00

0,00

-9,33

-9,41

33.600.000

0

0

0

0

33.523.570

0

0

0

0

99,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)

0

0

0

0

7.140.000

0

0

0

0

7.095.000

0,00

0,00

0,00

0,00

-99,37

0,00

0,00

7 Belanja Pakaian Batik Tradisional

0

21.250.000

0

0

33.600.000

0

21.250.000

0

0

32.400.000

0,00

100,00

0,00

0,00

96,43

11,62

10,49

88.200.000

22.100.000

0

0

52.500.000

88.000.000

22.100.000

0

0

49.977.000

99,77

100,00

0,00

0,00

95,19

-11,46

-14,98

0

0

0

15.000.000

12.000.000

0

0

0

13.708.000

11.877.850

0,00

0,00

0,00

91,39

98,98

-4,00

-3,08

210.900.000

102.094.326

10.000.000

50.000.000

159.000.000

186.960.300

65.141.240

8.729.300

27.966.000

112.228.620

88,65

63,80

63,80

87,29

55,93

95,24

73,98

80.000.000

46.000.000

10.000.000

50.000.000

84.000.000

58.695.800

34.316.240

8.729.300

27.966.000

49.995.000

73,37

74,60

74,60

87,29

55,93

69,45

-11,17

0

30.900.000

0

0

0

0

30.825.000

0

0

0

0,00

99,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Rehapblitasi Sedang/Berat Rumah 11 Dinas 12

15

Pengadaan Peralatan Kerja SATPOLPP

16 Pengadaan Mebeleur 17 III

Pemasangan Instalasi Listrik Ruangan Kantor baru

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas dan 1 Prlengkapan PDH Pengadaan Pakaian Dinas Lapngan 2 PDL I + Atribut Pengadaan Alat Persenjataan Satpol 5 PP

8 Belanja Pakaian Olah Raga Pemantauan dan Pengawasan 9 Pegawai Negeri Sipil IV

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2

Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L ) 3 ( tiga ) Desa

3 Sosialisasi Pengamanan Swakarsa

0

25.194.326

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0

0

0

0

75.000.000

0

0

0

0

62.233.620

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Penambahan Anggota Banpol PP

130.900.000

0

0

0

0

128.264.500

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


25.000.000

12.000.000

6.000.000

13.956.000

459.385.000

24.675.000

11.970.000

5.950.000

13.949.500

459.177.300

98,70

99,75

99,75

99,17

99,95

644,45

644,88

0

0

0

13.956.000

61.500.000

0

0

0

13.949.500

61.480.000

0,00

0,00

0,00

99,95

99,95

68,13

68,15

Penertiban/Operasi 2 Pekat/Penertiban Pasar/Penertiban PNS

25.000.000

12.000.000

6.000.000

0

0

24.675.000

11.970.000

5.950.000

0

0

98,70

99,75

99,75

0,00

0,00

-30,00

-20,36

Pemberdayaan Anggota LINMAS se Kabupaten Lamandau

0

0

0

0

397.885.000

0

0

0

0

397.697.300

0,00

0,00

0,00

0,00

99,95

0,00

0,00

0

0

0

0

25.000.000

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

25.000.000

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

10.000.000

19.999.800

0

0

0

9.981.000

19.629.050

0,00

0,00

0,00

99,81

99,81

20,00

19,33

4

V

1 Pengendalian Keamanan Lingkungan

3 VI

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 1

VII



Page 2

1

VIII

IX


0

0

0

0

9.999.900

0

0

0

0

9.629.150

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

0

0

0

10.000.000

0

0

0

0

9.981.000

0

0,00

0,00

0,00

99,81

0,00

0,00

0,00

Operasi Prefentif/ Penyuluhan 3 Terhadap Masyarakat Sumber Masalah Sosial

0

0

0

0

9.999.900

0

0

0

0

9.999.900

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0

0

0

0

161.069.700

0

0

0

0

160.616.000

0,00

0,00

0,00

0,00

99,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,92

0,00

0,00

#DIV/0!

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

1


0

0

0

0

60.000.000

0

0

0

0

59.950.000

2

Pelatihan Pengembangan Kapasitas LINMAS

0

0

0

0

101.069.700

0

0

0

0

100.666.000

0

0

0

23.527.500

9.781.500

0

0

0

23.109.125

9.781.000

0,00

0,00

0,00

98,22

99,99

-11,69

-11,53

0

0

0

17.403.750

9.781.500

0

0

0

17.109.125

9.781.000

0,00

0,00

0,00

98,31

99,99

-8,76

-8,57

0

0

0

6.123.750

0

0

0

0

6.000.000

0

0,00

0,00

0,00

97,98

0,00

0,00

0,00

0

0

0

10.000.000

25.000.000

0

0

0

9.680.000

24.720.000

0,00

0,00

0,00

96,80

98,88

30,00

31,07

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

0

0

0

10.000.000

15.000.000

0

0

0

9.680.000

15.000.000

0,00

0,00

0,00

64,53

100,00

10,00

10,99

2 Penyelenggaraan Kegiatan Bina Desa

0

0

0

0

10.000.000

0

0

0

0

9.720.000

0,00

0,00

0,00

0,00

97,20

0,00

0,00

0

0

0

30.000.000

19.781.400

0

0

0

28.532.000

19.400.650

0,00

0,00

0,00

95,11

98,08

-6,81

-6,40

0

0

0

15.000.000

9.999.900

0

0

0

13.562.000

9.659.900

0,00

0,00

0,00

90,41

96,60

-6,67

-5,75

0

0

0

15.000.000

9.781.500

0

0

0

14.970.000

9.740.750

0,00

0,00

0,00

99,80

99,58

-6,96

-6,99


1

Pemantauan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

2 Operasi Pasar

X


1

XI

PEMELIHARAAN KENTRAMTIBVMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK LANJUT KRIMINAL Penyuluhan Pencegahan 1 Peredaraan/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba 2


Page 3

ASPEK, FOKUS DAN INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

NO

BIDANG URUSAN/INDIKATOR

TARGET RPJMD

KONDISI AWAL TAHUN 2013

2014

2015

2016

2017

2018

KONDISI AKHIR TAHUN 2018

0

0

0

0

0

0

0

SKPD PENANGGUNG JAWAB

A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1.


1.8.

Angka kriminalitas yang tertangani

B. ASPEK PELAYANAN UMUM 1. Fokus Layanan Urusan Wajib 20.


20.1.


10

9

10

10

10

10

10

20.2.


44

55

53

51

51

51

51

20.3.


20.7.

Penegakan PERDA (%)

20.8.

Cakupan patroli petugas Satpol PP

20.9.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ( ketertiban, ketentraman, keindahan ) di Kabupaten (%)

20.10.

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (%)

5

5

5

5

5

5

5

42,86

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

31,84

31,84

31,84

31,84

31,84

31,84

31,84

SATPOL PP

SATPOL PP

C. ASPEK DAYA SAING DAERAH 3. Fokus Iklim Berinvestasi 1.


1.1.

Angka kriminalitas

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

Jumlah demo

9

0

0

0

0

0

0

SATPOL PP

STANDAR PELAYANAN MINIMAL 4. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri 1

Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

1,1

Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

SATPOL PP 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Catatan : 1. Target dan tahun pencapaian untuk indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertulis diatas sesuai dengan yang ditetapkan pada masing-masing Peraturan Menteri terkait; 2. Untuk indikator SPM yang target tahun pencapaiannya dibawah tahun 2013 belum termuat pada tabel indikator diatas, indikator tersebut masih dalam pembahasan untuk dimasukkan; 3. Indikator kinerja ini belum memuat indikator MDG's, indikator MDG's masih dalam pembahasan; 4. Seluruh indikator pada indikator kinerja daerah (selain SPM) diatas telah sesuai dengan Permendagri 54 2010 dan sudah termasuk indikator kinerja kunci (IKK) sesuai PP 6 Tahun 2008; 5. Tidak ada indikator untuk Inspektorat dan BKPP. SKPD tersebut harus menyusun indikator untuk dimasukkan ke dalam indikator kinerja daerah ini.

Page 1

RENCANA STRATEGI (RENSTRA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN

Recommend Documents