RENCANA strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

RENCANA strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI BANYUASI

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PENGESEHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2014-2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI BANYUASIN, Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017. Pada tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin mengalami perubahan Struktur Organisasi dari Satuan Polisi Pamong Praja type B Kabupaten menjadi Satuan Polisi Pamong Praja type A Kabupaten sesuai dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2013, maka Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja perlu segera ditetapkan oleh Bupati; b. bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan verifikasi akhir terhadap Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014-2017. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1851); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

RenstraSat Pol PP

1

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 94).

RenstraSat Pol PP

2

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2014-2017.

KESATU

:

Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin 20142017.

KEDUA

:

Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 20142017 dijadikan pedoman unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

KETIGA

:

Penetapan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja paling lama 7 (tujuh) hari setelah Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja disahkan oleh Bupati.

KEEMPAT

:

Keputusan Bupati ditetapkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Ditetapkan di Sekayu Pada Tanggal 2014

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. PAHRI AZHARI

RenstraSat Pol PP

3

KATA PENGANTAR Pelaksanaan dari Rencana Strategis (RENSTRA) dijabarkan melalui Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai acuan dalam menetapkan prioritas program dan alat pengendali dalam menyelaraskan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin disusun untuk mengemban 2 (Dua) misi yang tertuang dalam Rencana Strategi 2012 – 2017. Pada tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin mengalami perubahan Struktur Organisasi dari Satuan Polisi Pamong Praja type B Kabupaten menjadi Satuan Polisi Pamong Praja type A Kabupaten sesuai dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2013, maka dari itu Renstra pada Satuan Polisi Pamong Praja mengalami Revisi 2014 – 2017. untuk tercapainya misi tersebut, kebijakan yang diambil diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang lebih referensif, peningkatan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan melalui penguatan / pemantapan peran forum musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) berbasis masyarakat (battom-up planning) dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka manjaga ketentraman dan ketertiban umum guna peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam Rencana Kerja pada tahun 2014 ini ditetapkan rencana capaian atau target Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dana kegiatan. Dengan didukung oleh 9 Program dan 31 Kegiatan untuk mencapai visi “Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban dan terjalinya kemitraan antara lembaga pemerintah serta terlindunginya masyarakat dalam rangka mendukung PERMATA MUBA 2017. keberhasilan dalam pelaksanaan renstra ini sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masingmasing secara optimal. Akhirnya semoga Renstra ini dapat dimanfaatkan dan berguna bagi kita semua, terutama dalam upaya peningkatan pembangunan Polisi Pamong Praja kabupaten Musi Banyuasin.

SEKAYU,

2014

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

JONNI MARTOHONAN, AP., MM PEMBINA NIP. 197311091993111001

RenstraSat Pol PP

1

BAB I PENDAHULUAN

1.

Latar Belakang Perencanaan harus bersifat menyeluruh, sistematis dan tanggap terhadap

perubahan zaman. Perencanaan pembangunan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Sistem pembangunan perencanaan nasional telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 25 tahun pemerintah

2004 dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Daerah. Didalam Undang-undang tersebut

Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahunan yang di sebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), jangka menengah 5 (lima) tahunan di sebut rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) dan rencana tahunan di sebut rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), untuk rencana lima tahunan SKPD di sebut Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD). Penyusunan Rencana Kerja bagi suatu instansi Pemerintah merupakan amanat instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

dan

PP

No.

108

tahun

2000

tentang

Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Sehubungan dengan kepentingan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidangketentraman dan ketertiban, perlu menyusun rencana strategis sebagai acuan bagi penyusunan Program tahunan pada Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan RPJM Kab. Muba tahun 2014 – 2017. Dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2014 - 2017 ditetapkan bahwa Visi pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin akan menuju pada Muba Terdepan di Provinsi Sumatera Selatan dan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin akan dicapai PERMATA MUBA tahun 2017. Berkenaan dengan Visi tersebut konsep Pemerintah Otonomi Daerah telah memberikan kesempatan dan keleluasan kepada Pemerintah daerah untuk mengembangkan Daerahnya sendiri dengan prinsip-prinsip demokrasi, Peran serta Masyarakat, Pemerintah, Swasta, serta memperkuat keanekaragaman potensi daerah. Untuk mengembangkan daerah menuju PERMATA MUBA 2017 perlu mengerahkan semua potensi Kabupaten Musi Banyuasin baik Topografi, Sumber Daya

Alam,

Sumber

Daya

manusia,

Kependudukan,

Sosial

Budaya

dan

pemerintahan, sehingga setiap kondisi akan saling berintegrasi. Untuk itu hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya perlu direncanakan agar kegiatan yang satu tidak mengakibatkan dampak negatif bagi kegiatan lain, paling tidak meminimalisir RenstraSat Pol PP

2

pengaruh yang tidak diinginkan. Oleh karena itu tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalia harus secara nyata dilaksanakan dengan

rasa

tanggung

jawab

sehinggga

akan

mendorong

perencanaan

pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan melihat jauh kedepan, baik itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Apabila penyusunan perencanaan disusun dengan mengenyampingkan keseimbangan dan jauh dari konsep logis serta tidak bertitik tolak dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat, maka dalam proses pelaksanaannya nanti akan mengalami stagnasi yang cukup signifikan.

2.

Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Musi Banyuasin adalah : 1.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara;

3.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Keuangan Negara;

4.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

6.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom;

8.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

56

tahun

2001

tentang

Pelaporan

Penyelengaraan Pemerintah Daerah; 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 12. Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2008-2012; 13. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin;

RenstraSat Pol PP

3

3.

Maksud dan Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabuapten Musi Banyuasin merupakan lembaga

unsur penunjang Pemerintah Daerah. Guna mendukung Visi PERMATA MUBA 2017, Satuan Polisi pamong Praja telah mempunyai rencana Strategis yang dimaksudkan memberikan arahan bagi seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja sehingga tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Adapun tujuan disusun Rencana Strategis Satuan polisi pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin adalah : 1.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong praja yang transparan, partisipasif, dan akuntabel;

2.

Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur perencana Satuan Polisi Pamong Praja dalam perumusan subtansi perencanaan yang lebih jelas, Rinci dan terukur dan difokuskan pada pencapaian Visi dan Misi guna efektifitas dan efisiensi pembangunan dibidangKetentraman dan Ketertiban Umum mengacu pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2012 – 2017 dengan benarbenar didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang;

3.

Memberikan kejelasan terhadap pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi;

4.

Sebagai upaya mengakomodasikan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Polisi Pamong Praja melalui koordinasi, konsultasi dan interaksi baik antar instansi dan sektor.

4.

Sistematika Penulisan Untuk mendapatkan gambaran mengenai isi dari Renstra ini, maka Satuan

Polisi

Pamong

Praja

menggunakan

materi

penulisan

dengan

sistematika

pembahasan sebagai berikut : Bab I. PENDAHULUAN Didalam Bab ini Menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum dan Maksud dan Tujuan. Bab II.GAMBARAN PELAYANAN SAT Pol PP Didalam Bab ini menguraikan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sat Pol PP, Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja, Kinerja Pelayanan Sat Pol PP, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SatPol PP. Bab III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Didalam Bab ini menguraikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu Strategis (matrik Strategis). RenstraSat Pol PP

4

Bab IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Didalam Bab ini menguraikan Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, dan Strategi dan Kebijakan.

Bab V. RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Didalam Bab ini menguraikan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong PrajaRencana Program Sat Pol PP, Indikator Kinerja Sat Pol PP, Kelompok Sasaran Sat Pol PP, danPendanaan Indukatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin, Pendanaan Sat Pol PP sesuai dengan APBD Musi Banyuasin. Bab VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Didalam Bab ini menguraikan Indikator Kinerja dan Tujuan dan Sasaran. Bab VII. PENUTUP

RenstraSat Pol PP

5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SAT POL PP

2.1.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sat Pol PP

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin merupakan lembaga unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan bertanggung jawab kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah Satuan

Polisi

Pamong

Praja

Kabupaten

Musi

Banyuasin

dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 tahun 2013 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Musi Banyuasin. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin adalah, menegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertipan umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan atau mempunyai fungsi : 1.

Menyusun

Program

penyelenggaraan

dan

ketertipan

pelaksanaan umum

dan

penegakan ketentraman

Peraturan

Daerah,

masyarakat

serta

perlindungan masyarakat ; 2.

Pelaksanaan kebijakan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati ;

3.

Pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Ketertipan Umum dan Ketenraman masyarakat ;

4.

Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat ;

5.

Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan atau aparatur lainnya ;

6.

Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan Bupati ;dan

7.

Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

RenstraSat Pol PP

6

BAGAN SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : 6 TAHUN 2013 TANGGAL : 24 FEBRUARI 2014

Plt.KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA JONNI MARTOHONAN,AP, MM

SEKERTARIS JONNI MARTOHONAN

JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN SIARNUH,S.IP

Plh.SUB BAGIAN PROGRAM

Plh.SUB BAGIAN KEUANGAN

DEDY ERLANGGA,SH,MM

JUNAIDI, SH

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT YUS FARIZAL, S.STP

H

BIDANG SUMBERDAYA APARATUR RUDI,SE,M.Si

BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT ROMADONI,S.Sos H BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT ARIF CAHYONO,SE

Plh.SEKSI PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENYULUHAN ROPLAN TAMIZON,S.Sos

SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN SAZILI,SE

BIDANG SUMBERDAYA APARATUR BAKAR,SE

Plh.SEKSI PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN EPRIYANSAH,S.IP

Plh.SEKSI KERJASAMA

Plh.SEKSI TEKNIS FUNGSIONAL

ARAFIK, SH

FADLI, SH

UNIT PELAKSANA SAT POL PP KECAMATAN

Plh.SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN HERIYANTO, SH

Plh.SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT ASRI, SH

Plt.KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

JONNI MARTOHONAN,AP, MM PEMBINA NIP.197311091993111001

RenstraSat Pol PP

7

2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah Pegawai yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebanyak 485 orang yang terdiri dari PNS 79 orang,Banpol PP400 Orang dan 4 Orang Cleaning Servis, Sopir kasat 2 Orang. Berdasarkan Golongan kepangkatan, Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari : Golongan IV : 1 Orang Golongan III: 35 Orang Golongan II :40 Orang Golongan I

: 3 Orang

Berdasarkan tingkat pendidikan PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari : SD

: 1Orang

SLTP

: 2Orang

SLTA

: 40 Orang

DII/DIII

: 1Orang

DIV/S1

: 31 Orang

S2

: 4Orang Untuk mendukung pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Musi Banyuasin baik dikantor maupun dilapangan tersedia beberapa sarana perlengkapan yang sangat penting terdiri dari : 1.

Komputer

: 12 Unit

2.

NoteBook

: 13 Unit

3.

Mesin Tik

: 2 Unit

4.

Kalkulator

: 9 Unit

5.

Kendaraan Roda Empat

: 8 Unit

6.

Kendaraan Roda Dua

: 17 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Sat Pol PP Pada prinsipnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentaraman dan ketertiban umum,serta perlindungan Masyarakat, menegakkanperaturan Daerah,

RenstraSat Pol PP

8

peraturan Bupati dan atau keputusan Bupati. Batasan mengenai kewenanganSat Pol PP sebagai Berikut : a.

Melakukan tindakan penertipan nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau peraturan kepala daerah;

b.

Menindak

warga

masyarakat,

aparatur,

atau

badan

hukum

yang

mengganggu ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat ; c.

Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat ;

d.

Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau peraturan kepala daerah ; dan

e.

Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau peraturan kepala daerah. Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut Sat Pol PP memiliki

kewajiban : a.

Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak azazi manusia dan norma-norma sosial lainya yang hidup dan berkembangadimasyarakat.

b.

Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja ;

c.

Mebantumenyelesaiakan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganguketentraman dan ketertiban umum ;

d.

Melaporkan

kepada

kepolisian

Negara

Republik

Indonesia

atas

ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan e.

Menyerahkan kepada PPNS daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan Daerah dan/atauperaturan Kepala Daerah. Untuk tercapainya Visi dan Misi kebijakan pengembangan potensi

unggulan secara kontinyu dan berkesinambungan diarahkan kepada : a.

Pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

b.

Pelaksanaan penanganan unjukrasa dan kerusuhan masa.

c.

Pelaksanaan pengawalan pejabat / orang-orang penting.

RenstraSat Pol PP

9

d.

Pengaman tempat-tempat penting.

e.

Pelaksanaan oprasional patroli.

f.

Oprasional penyelesaian kasus pelanggaran ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan peraturan Dearah. Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat di tabel 2.1 tentang pancapaian kinerja

pelayanan dan pada tabel 2.2 tentang anggaran dan realisasi pendanaan pelayananKantor Satuan Polisi Pamong Praja.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sat pol pp 2.4.1 Tantangan Sat Pol PP Polisi Pamong Praja dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya, guna menegakan peraturan Daerah sering kali dihadapkan pada suatu dilema. Disatu sisi Sat Pol PP bertugas untuk menegakan Perda dan penyelenggaraan keteriban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat, disisi lain Sat Pol PP harus berhadapan dengan masyarakat yang merasa terganggu dengan penertiban yang dilakukan. Terhadapupaya penertiban yang dilakukan oleh Sat Pol PP di lapangan seringkali dianggap sebagai musuh rakyat kecil. Banyaknya tanggapan dan reaksi masyarakat bahkan para elite masyarakat yang mengganggap bahwa Polisi pamong Praja sebagai musuh Rakyat Kecil dan sebagai alat penguasa dan pengusaha. Menanggapi adanya opini tersebut, seluruh jajaran Sat Pol PP harus menyikapi dan memahaminya secara konstruktif dan menjadi penyemangat bagi Sat Pol PP untuk tidak menjadi lemah dan mundur ke belakang. Kita perlu mengakui dan menyadari, bahwa adanya opini tersebut disebabkan oleh adanya beberapa langka dan tindakan yang dilakukan oleh segelintir anggota Sat Pol PP dilapangan yang kurang memahami peran, tugas dan fungsinya, dalam operasionalnya lebih mengedepankan kekerasan dan adanya pemberitaan yang kurang berimbang dari pers yang hanya mengangkat sisi negatif dari Sat Pol PP. Sebagai Sat Pol PP, yang melindungi ketentraman dan ketertiban masyarakat, harusnya tindakan dan tata cara kerja mengatur ketertiban umum perlu didukung dengan profesionalisme kelembagaan agar citra yang buruk masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja tidak semakin kurang baik RenstraSat Pol PP

10

dalam melakukan tindakan dan perbuatan menertibkan kepentingan dan fasilitas umum, harusnya Sat Pol PP bertindak tidak atas arogansi, kekerasan dan menjauhkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga dapat merusak sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan. Untuk mewujudkan sosok aparat Sat Pol PP yang profesional di masa yang akan datang, saat ini sedang terus dimatangkan bersama kantor Menpan adanya jabatan fungsional di lingkungan Sat Pol PP. Ada beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian Sat Pol PP dalam melakukan tindakan dan perbuatan : 1.

Aspek Sosial Mempelajari kehidupan sosial masyarakat, budaya, tingkah laku dan pola kehidupan dengan pendekatan kehidupan lingkugandisekitar, agar dapat berinteraksi dengan kepentingan dan keputusan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepentingan umum.

2.

Aspek Psikologis Dalam

melakukan

suatu

tindakan

perlu

memperhatikan

perasaan

masyarakat sehingga mendapat simpati dan dukungan agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan dengan keputusan yang akan dilaksanakan untuk mendapat sanksi dari tindakan dan perbuatan pemerintah dalam mengambil keputusan. 3.

Aspek Hukum Perlu ketegasan, disiplin dan kekuatan dalam menjalakan keputusan pemerintah dalam mengambil tindakan, sehingga dapat menimbulkan rasa jera terhadap apa yang dilakukan, sebagai bentuk perlingdungan terhadap kepentingan dan fasilitas umum. Karena itu, peranan dan fungsi Sat Pol PP sebaiknya lebih diarahkan

kepada tindakan yang bersifat “preventif “ dan “persuasive”dalam melakukan pembinaan tramtib dan linmas tersebut. Supaya lebih menggunakan azas penyelenggaraan pemerintahan ditinjau dari aspek “kepatutan pemerintah” (behoorlijkbestuur), yaitu dengan menggunakan azas “PreventiveRechtsszorg”, yaitu suatu prinsip yang menjaga, memelihara, dan mencegah agar segala peraturan hukum dan perundang-undangan tidak dilanggar dan ditaati oleh warga masyarakat, jangan dibiarkan rakyat melanggar dulu baru ditindak, RenstraSat Pol PP

11

misalnya, kalau ada warga masyarakat yang mendirikan kios/bangunan atau PKL di tempat-tempat terlarang, seperti di trotoar, di jalur hijau, di bantaran sungai dll, harus dicegah, jangan ditunggu tumbuh beratus-ratus, kemudian baru dijadikan proyek penggusuran dengan paksa, sehingga timbul perlawanan-perlawanan yang akhirnya merusak citraSat Pol PP. Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh budaya masyarakatnya, tugas yang diemban oleh Sat Pol PP tentunya merupakan salah satu upaya dalam memajukan bangsanya memalui suatu peran dalam mendidik bangsanya untuk taat pada hukum dan peraturan yang berlaku yang pada akhirnya akan menciptakan suatu masyarakat yang tertib dan dapat hidup denga tenteram. Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankanperan, tugas dan fungsinya dibentuk untuk “membantu Kepala Daerah dalam menegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat”, dengan demikian bila kita cermati dengan seksama esensi pengaturan tersebut, Tugas yang diemban oleh Polisi Pamong Praja adalah merupakan tugas yang sangat berat dan mempunyai nilai yang sangat strategis dalam menjaga kewibawaan dan

kehormatan

Dearah

yang

dituangkan

dalam

kebijakan

daerah

(Perda/Keputusan KDH) serta menjaga situasi yang memungkinkan Pemda dan masyakarat melakukan aktivitasnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Perda merupakan suatukeputusan politik tingkat lokal yang disusun sebagai hasil kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemda yang dibuat bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, Polisi Pamong Praja sebagai perangkat dari Pemerintah Daerah dalam menegakan Perdaseyogyanya dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya mendapat perlindungan dan dukungan politik tingkat lokal sepanjang dalam menjalankan peran,tugas dan fungsinya mengedepankan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Guna meredam opini dan citra negatif dari Sat Pol PP, adalah menjadi tanggung jawab bersama seluruh jajaran pemerintah (pusat dan Daerah), perlu dicari solusi dan inovasi agar Sat Pol PP menjadi teman, sahabat dan kehadirannya selalu dicintai masyarakat.

RenstraSat Pol PP

12

2.4.2 Pengembangan PelayananSat Pol PP Berdasarkan hasil pantauan, beberapa daerah sudah mulai melakukan inovasi dalam memunculkan citra positif dari Sat Pol PP dengan menjalankan operasi simpatik dan mengedepankan dialog dalam menjalankan operasinya. Hal tersebut dipandang sebagai bentuk terobosan yang positif untuk secara bertahap menghilangkan image yang negatif dari Sat Pol PP. Untuk itu seluruh jajaran Polisi Pamong Praja dituntut untuk dapat menigkatkan

kepekaan

terhadap

perubahan

dinamika

masyarakat

dan

meningkatkan kinerja untuk menjadi profesional. Jajaran Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya senantiasa menjalin koordinasi dan sinergis dengan aparatur terkait terutama dengan jajaran kepolisian. Sebagai bagian integral dari aparat Pemda, Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas harus senantiasa menjujung disiplin yang tinggi, bijaksana, dan memelihara jiwa korsa dengan tetap memperhatikan ramburambu Hak Azazi Manusia. Melihat proses panjang perjalanan keberadaan Sat Pol PP, yang dimulai sejak VOC menduduki Batavia, pasca proklamasi kemerdekaan dan era otonomi Daerah, terdapat banyak tantangan dalam melaksanakan tugasnya, terlebih setelah era otonomi daerah mulai diberlakukan, namun demikian terdapat pula keberhasilan yang dilaksanakan oleh Sat Pol PP dalam melaksanakan tugasnya. Suatu organisasi akan tumbuh dan berkembang senantiasa selalu mendapat ujian dan tantangan dalam pertumbuhannya, hal tersebut identik dengan Sat Pol PP yang sampai saat ini masih tetap berkibar dan harum namanya meskipun sering mendapat cacian dan image yang negatif dalam pelaksanaan tugasnya. Inovasi dan kreasi dalam menjalankan oprasionalSat Pol PP dilapangan sangat diperlukan guna meredam image negatif yang selama ini selalu menyertai penyelenggaraan tugas Sat Pol PP dilapangan. Satuan Polisi Pamong Praja Kedepan: 1.

Kewajiban Bupati untuk lebih memberi peran kepada Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaran Pemerintah Daerah.

2.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan kebijakan yang mendukung eksistensi Satuan polisi Pamong Praja secara optimal dengan meningkatkan kwalitas personil, pembiayaan dan sarana prasarana.

RenstraSat Pol PP

13

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD a.

Faktor Eksternal Belum optimalnya sistem, peraturan dan kebijaksanaan Negara dalam halmelindungi warga Negara dan penduduk, terutama berkaitan dengan: - Ketertiban Umum - Keamanan - Linmas dan - Hak-Hak sipil (baik dari segi hukum maupun HAM)

b.

Faktor Internal Pelaksanaan pembangunan di bidang ketentraman umum dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat, secara umum telah meningkat dengan baik, dengan perangkat pendukung diantaranya : - SDM Sat Pol PP - Sarana dan prasaran Sat Pol PP - Kelembagaan Sat Pol PP - Telah tersedia dan terbentuk dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kondisi ideal

c.

Permasalahan dalam melaksanakan pelayanan SKPD - Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum hal ini dilihat dari masih banyaknya pedagan kaki lima yang berjualan di ruang publik. - Masih lemahnya upaya hukum bagi personil dalam menegakan pelaksanaan penertiban pedangan kaki lima hal ini dikarenakan belum adanya perda tentang pengolahan pedangan kaki lima. - Terhadap penertiban WTS yang terjaring razia, penyelesaian terhadap sanksi yang bersangkutan belum optimal.

RenstraSat Pol PP

14

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Visi: Penguatan ekonomi Kerakyatan, Religius, Mandiri, Adil dan Terdepan Maju Bersama 2017. Misi : 1.

Memperkuat Ekonomi Rakyat berbasis Sumber Daya dan kearifan Lokal yang mandiri, berdaya saing dan religius

2.

Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan industri kreatif yang didukung teknologi informasi.

3.

Meningkatkan pemerataan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

4.

Mengembangkan Sumber Daya Insani Berkualitas dan Lingkungan Sosial budaya yang Religius

5.

Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Aman, Bersih, Jujur, Profesional dan Demokratis. Untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin masuk

kedalam Misi V (lima), yang mewujudkan Tata Pemerintahan yang Amanah, Bersih, Jujur, Profesional dan demokratis. Dan memiliki Program- program masuk kedalam Misi V (lima) sebagai berikut : 1.

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

2.

Program pemeliharaan katrantibmas dan pencegahan tindak kriminial

3.

Program pengembangan wawasan Kebangsaan

4.

Program pelayanan administrasi perkantoran

5.

Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur

6.

Program peningkatan disiplin aparatur

7.

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

8.

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

9.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

RenstraSat Pol PP

15

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis (matrik Strategis) Penentuan isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut : 1.

Meningkatkan pengawasan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui kegiatan Oprasional.

2.

Meningkatkan kerjasama antara lintas sektoral dalam menjaga dan menegakan

ketentraman

dan

ketertiban

umum

serta

perlindungan

masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati. 3.

Mengembangkan sistem perencanaan kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang optimal.

4.

Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan personil yang profesional, diantaranya

dengan

mengoptimalkan

pembinaan

personil

melalui

pemahaman tugas dan fungsi secara periodik.

RenstraSat Pol PP

16

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD Visi yaitu rumusan umum mengenai keadaan yang dinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi dan

Misi pembangunan Satuan polisi Pamong Praja yang

dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai Berikut : Visi : Terwujudnya ketenteraman, ketertiban, serta perlindungan masyarakat dan terjalinnya kemitraan antar lembaga pemerintah serta terlindunginya masyarakat dalam rangka mendukung PERMATA MUBA 2017 Misi : 1.

Mewujudkan

keamanan

dan

kenyamanan

dalam

Kabupaten

Musi

Banyuasin. 2.

Mewujudkan sumber daya aparatur yang berkualitas

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD a.

Tujuan Dari tugas pokoknya, maka untuk menjalankan Misi Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin ditetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu : 1.

Terwujudnya

ketentraman

dan

ketertiban

dalam

Kabupaten

Musi

Banyuasin. 2.

Tercapainya kinerja aparatur

3.

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota linmas dalam melaksanakan tugasnya

4.

Tercapainya kualitas sumber daya aparatur

b.

Sasaran

1.

Tercapainya Pencegahan dan Pemberatasan Pelanggaran, Ketertiban, Kenyamanan dan Keindahan

RenstraSat Pol PP

17

2.

Meningkatnya Ketahanan Fisik dan Ketrampilan Anggota Sat.Pol.PP

3.

Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur

4.

Meningkatnya Ketertiban dan Keseragaman Pakaian Dinas

5.

Linmas Dalam Kabupaten Musi Banyuasin Dapat Melaksanakan Tugas Sesuai Dengan Tupoksi dan Meningkatnya Pengetahuan Anggota Linmas

6.

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur

7.

Terpenuhinya Jumlah Laporan Untuk mengetahui lebih jelas lagi bisa dilihat dalam tabel 4.1 tentang

tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD

4.3. Strategi dan Kebijakan 1.

Strategi Startegi adalah pola sasaran, tujuan dan kebijakan/rencana umum untuk

meraih tujuan yang ditetapkan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Pelaksanaan dari penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, peraturan Bupati, dan atau Keputusan Bupati kabupaten Musi Banyuasin tidak terlepas dari Visi, Misi dan Tujuan Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin secara menyeluruh. Oleh karena itu, strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan yaitu : 1.

Meningkatkan pengawasan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui kegiatan oprasional.

2.

Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan personil yang profesionl, diantaranya

dengan

mengoptimalkan

pembinaan

personil

melalui

pemahaman tugas dan fungsi secara periodik. 3.

Mengembangkan sistem perencanaan kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaaanketentraman dan ketertiban umum yang optimal.

4.

Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan personil yang profesional diantaranya

dengan

mengoptimalkan

pembinaan

personil

melalui


RenstraSat Pol PP

18

5.

Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota linmas yang profesional, diantaranya dengan mengoptimalkan pembinaan anggota linmas melalui pemahaman tugas dan fungsi secara periodik.

6.

Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan personil yang profesional, diantaranya

dengan

mengoptimalkan

pembinaan

personil

melalui


2.

Kebijakan

1.

Kebijakan Internal Kebijakan internal adalah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan. Kebijakan internal meliputi : 

Dalam pelaksanaan tugas operasional di bidang penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pelaksanaan kewenanggan wajib menerapkan Prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.



Rapat koordinasi dilaksanakan setiap bulan dengan tujuan melaksanakan koordinasi persiapan pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.

2.

Kebijakan Eksternal Kebijakan eksternal adalah kebijakan yang diterbitkan oleh Satuan Polisi

Pamong Praja

dalam rangka melaksanakan, memelihara, ketentraman dan

ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat penegakan peraturan , peraturan Bupati, dan atau Keputusan Bupati. Kebijakan eksternal meliputi : 

Pengembangan Sistem perencanaan, untuk terwujudnya tujuan yang ditetapkan, dikembangkan sistem perencanaan yang efektif dan efisien dengan mengacu pada sistem perencanaan Nasional, RPJP Kabupaten, RPJM Kabupaten dan RENSTRA SKPD.



Peningkatan

koordinasi

internal

dan

eksternal.

Koordinasi

internal

dilaksanakan untuk keterpaduan antara sub bagian dan seksi – seksi serta personil satuan polisi pamong praja. Koordinasi eksternal dengan berbagai RenstraSat Pol PP

19

dinas dan instansi terkait baik di kabupaten maupun di tingkat propinsi dan pusat dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan terhadap perencanaan anggaran maupun pelaksanaan. 

Peningkatan sumber daya manusia. Pengembangan dan peningkatan melalui pendidikan formal, diklat teknis dan bimtek. Dan Untuk lebih jelas lagi arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dapat Dilihat dalam Tabel Strategis.

RenstraSat Pol PP

20

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1

Indikasi Jumlah Program dan kegiatan dalam 5 (lima) Tahun 1. Program peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan Sat Pol PP : -

Pengendalian Keamanan Lingkungan

-

Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Pilpres, Pileg, dan Pilkadasung

2. Program

Pemeliharaan

Katrantibmas

dan

Pencegahan

Tindak

Kriminal Kegiatan Sat Pol PP : -

Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.

-

Koordinasi Trantib Tingkat Kecamatan

-

Pengamanan Poskotis Hari-hari Besar

-

Pencagahan bagi Masyarakat, Pelanggaran Perda/Keputusan yang Mempunyai sanksi hukum.

3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Sat Pol PP : -

Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Ketahanan fisik dan mental anggota sat Pol PP

-

Pendidikan dan Pelatihan Korp. Musik

4. Program pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan Sat Pol PP : -

Penyediaan alat tulis kantor.

-

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

-

Penyediaan peralatan rumah tangga

-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

Penyediaan makanan minuman

-

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

-

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

RenstraSat Pol PP

21

-

Penyediaan jasa pendukung Administrasi/Tehnis Perkantoran

-

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

-

Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan

dinas/oprasional

5. Program peningkatan Sarana dan Perasarana aparatur Kegiatan Sat Pol PP : -

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

-

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala alat-alat korsik

-

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

-

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Sat Pol PP : -

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

-

Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu

-

Pengadaan pakaian Linmas/Hansip

7. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan Sat Pol PP : -

Pendidikan dan Pelatihan formal

8. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Kegiatan Sat Pol PP : -

Pembinaan Aparat Linmas Kecamatan dan desa dalam Memberdayakan masyarakat untuk Perlindungan Terhadap Masyarakat.

-

Peningkatan Kapasitas Aparat Linmas Kecamatan dan desa

9. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Sat Pol PP : RenstraSat Pol PP

22

-

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

-

Penyusunan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja

5.2 Indikasi Target awal dan akhir indikator kinerja program 1.

Rasio jumlah POLPP per 10.000 penduduk

2.

Penegakan Perda

3.

Capaian Patroli Petugas Sat POL PP

4.

Tingkat

Penyelesaian

Pelanggaran

Ketertiban,

Kenyamanan

dan

Keindahan 5.

Rasio Sat Pol PP yang Telah Mengikuti Pendidikan

6.

Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran

7.

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

8.

Kebutuhan Pakaian Dinas

9.

Terselenggaranya penyuluhan terhadap anggota linmas dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

10. Pengetahuan anggota linmas meningkat 11. Jumlah pegawai yang melaksakan tugas sesuai dengan Diklat yang diikutinya 12. Jumlah operator

5.3 Kelompok Sasaran Sat Pol PP 

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban



Meningkatnya Kerjasama dengan Aparat Keamanan



Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat



Meningkatnya Ketahanan Fisik dan KetrampilanAnggota Sat.Pol.PP



Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur



Meningkatnya Ketertiban dan Keseragaman Pakaian Dinas






Meningkatnya pengetahuan anggota Linmas dan anggota linmas dalam Kabupaten Muba dapat melaksanakan tugas sesuai dengan topoksi



Terpenuhinya Jumlah laporan.

RenstraSat Pol PP

23

5.4 Pendanaan Indukatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin, Pendanaan Sat Pol PP sesuai dengan APBD Musi Banyuasin, yang rencana besaranya setiap tahunnya untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada tabel 5.1

RenstraSat Pol PP

24

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja 1.

Rasio jumlah Personil Sat Pol PP per 10.000 penduduk

2.

Penegakan Perda

3.

Capaian Patroli Petugas Sat Pol PP

4.

Tingkat penyelesaian Ketertiban, Kenyamanan dan Keindahan.

5.

Rasio Sat Pol PP yang telah mengikuti Pendidikan

6.

Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran

7.

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

8.

Kebutuhan Pakaian Dinas

9.

Terselenggaranya penyuluhan terhadap anggota linmas dalam Kab. Muba

10. Pengetahuan anggota linmas meningkat 11. Jumlah pegawai yang melaksanakan tugas sesuai dengan Diklat yang diikutinya 12. Jumlah operator

6.2Tujuan Dan Sasaran a. Tujuan 1.

Terwujudnya

Ketentraman

dan

Ketertiban

dalam

Kabupaten

Musi

Banyuasin 2.

Tercapainya Kinerja Aparatur

3.

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan anggota linmas dalam melaksanakan tugasnya

4.


b. Sasaran 1.

Terciptanya pencegahan dan Pemberatansanan pelanggaran, Ketertiban, Kenyamanan dan Keindahan

2.

Meningkatnya Ketahanan fisik dan keterampilan anggota Sat Pol PP

3.

Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana aparatur

RenstraSat Pol PP

25

4.

Meningkatnya ketertiban dan keseragaman pakaian dinas

5.

Linmas dalam kabupaten Musi Banyuasin dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi dan meningkatnya pengetahuan anggota linmas

6.


7.

Terpenuhinya jumlah laporan. Untuk lebih jelas lagi bisa dilihat di dalam tabel 6.1

RenstraSat Pol PP

26

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang berpedoman pada RPJMD satuan Polisi Pamong Praja tahun 2014 - 2017. rencana strategis dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan prioritas program dan sebagai alat pengendali dalam menyelaraskan program kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Musi Banyuasin dengan bertitik tolak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dinamis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pencapaian Visi “Terwujudnya Ketenteraman, Ketertiban dan terjalinnya kemitraan antar lembaga pemerintah serta terlindunginya masyarakat serta dalam rangka mendukung terwujudnya Penguatan Ekonomi Kerakyatan, Religius, Mandiri, Adil dan Terdepan Maju Bersama 2017”. Untuk mendukung PERMATA MUBA 2017 tidak akan tercapai tanpa dukungan seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, keberhasilan dalam pelaksanaan Renja sangat ditentukan oleh kinerja dan seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Sekayu, 2014 Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

JONNI MARTOHONAN, AP., MM PEMBINA NIP. 197311091993111001

RenstraSat Pol PP

27

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2014 -2017 Kabupaten Musi Banyuasin VISI : Terwujudnya ketentraman, ketertiban dan terjalinya kemitraan antara lembaga pemerintah serta terlindunginya masyarakat dalam rangka mendukung PERMATA MUBA 2017 MISI 1. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam Kabupaten Musi Banyuasin 2. Mewujudkan sumber Daya Aparatur yang Berkualitas Tujuan

1.1 Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kab. Muba

2.1 Tercapainya kinerja aparatur

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

1.1.1. Terciptanya pencegahan dan pemberantasan pelanggaran, ketertiban, kenyamanan dan keindahan

1.1.1 Meningkatkan pengawasan dan prngendalian ketentraman dan ketertiban umum melalui kegiatan Operasional

1.1.1 Mengoptimalkan dan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1.1.2 Meningkatnya Ketahan fisik dan Ketrampilan Anggota Sat Pol PP

1.1.2 Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan personil yang profesional, diantaranya dengan mengoptimalkan pembinaan personil melalui pemahaman tugas dan fungsi secara periodik

1.1.2 Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan program kerja

2.1.1 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur

2.1.2 Mengembangkan sistem 2.1.3 perencanaan kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum yang optimal

Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan program kerja

Tujuan

3.1


4.1 Tercapainya kualitas Sumber Daya Aparatur

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

2.2.1 Meningkatnya Ketertiban dan Keseragaman Pakaian Dinas

2.2.2 Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan personil yang profesional, diantaranya dengan mengoptimalkan pembinaan personil melalui pemahaman tugas dan fungsi secara periodik

2.2.3 Mengoptimalkan pemenuhan pakaian Dinas

3.1.1 Linmas dalam Kab. Muba 3.1.2 Meningkatkan dan dapat melaksanakan mengembangkan kemampuan tugas sesuia dengan anggota linmas yang profesional, tupoksi dan meningkatnya diantaranya dengan pengetahuan anggota mengoptimalkan pembinaan linmas anggota linmas melalui pemahaman tugas dan fungsi secara periodik 4.1.1 Meningkatnya Kualiatas Sumber daya Aparatur

4.1.2 Terpenuhinya Jumlah laporan

3.1.3 Menberikan pembinaan dan bimtek kepada anggota linmas

4.1.2 Meningkatkan dan 4.1.3 mengembangkan kemampuan personil yang profesional, diantaranya dengan mengoptimalkan pembinaan personil melalui pemahaman tugas dan fungsi secara periodik

Memberiakn Diklat Kepada Pegawai Sat Pol PP

4.1.3 Mengoptimalkan Kemampuan Operator

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

(4)

Target Indikator Lainnya (5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

-

-

-

-

100

100

100

100

-

100

100

100

100

-

100,00

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

100

100

100

100

-

80

90

90

95

-

80,00

90,00

90,00

95,00

-

-

-

-

100

100

100

100

-

100

100

100

100

-

100,00

100,00

100,00

100,00

Penertiban Pedagang Kaki Lima

-

-

-

-

100

100

100

100

-

70

75

80

90

-

70,00

75,00

80,00

90,00

Penertiban Hewan Ternak Kaki Empat

-

-

-

-

100

100

100

100

-

65

70

80

85

-

65,00

70,00

80,00

85,00

6

Penertiban PSK

-

-

-

-

100

100

100

100

-

75

80

85

90

-

75,00

80,00

85,00

90,00

7

Pengamanan Pilkada -

-

-

-

100

100

100

100

-

90

90

90

90

-

90,00

90,00

90,00

90,00

No (1)

1

2

3

4

5

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (2)

Pengamanan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam teknik pencegahan Kejahatan

Pengamanan Poskotis Hari-hari Besar

Target SPM

Target IKK

(3)

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Catatan: Matrik ini digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan Renstra periode sebelumnya. Pada tahun 2007 Sat Pol PP Masih bergabung dengan Sekretariat Daerah masih menjadi Bagian Sat Pol PP.

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Uraian

Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

Anggaran

Realisasi

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(1)

Belanja

-

4.229.979.460

8.908.910.000

7.623.083.000

9.460.770.000

-

3.433.038.537

5.275.378.424

6.929.544.399

9.176.349.494

-

81,16

59,21

90,90

96,99

7.555.685.615

6.203.577.714

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai

-

1.971.779.460

5.533.910.000

4.023.083.000

4.146.940.000

-

1.378.263.537

2.278.260.424

3.738.006.449

3.952.812.244

-

69,90

41,17

92,91

95,32

3.918.928.115

2.836.835.664

-

1.971.779.460

5.533.910.000

4.023.083.000

4.146.940.000

-

1.378.263.537

2.278.260.424

3.738.006.449

3.952.812.244

-

69,90

41,17

92,91

95,32

3.918.928.115

2.836.835.664

1.738.139.460

5.062.670.000

2.749.083.000

2.872.940.000

-

1.170.213.537

1.973.805.424

2.489.006.449

2.738.812.244

-

67,33

38,99

90,54

95,33

3.105.708.115

2.092.959.414

233.640.000

471.240.000

1.274.000.000

1.274.000.000

-

208.050.000

304.455.000

1.249.000.000

1.214.000.000

-

89,05

64,61

98,04

95,29

813.220.000

743.876.250

-

2.258.200.000

3.375.000.000

3.600.000.000

5.313.830.000

-

2.054.775.000

2.997.118.000

3.191.537.950

5.223.537.250

90,99

88,80

88,65

98,30

3.636.757.500

3.366.742.050

-

-

Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium PNS

Honorarium Non PNS Uang Lembur Uang Piket

-

-

1.304.985.000

1.744.812.000

1.519.605.000

1.387.605.000

1.103.040.000

1.430.118.000

1.335.625.000

1.379.538.000

84,53

81,96

87,89

99,42

1.489.251.750

1.312.080.250

-

199.425.000

775.020.000

507.645.000

739.365.000

-

199.425.000

706.760.000

469.180.000

731.315.000

-

100,00

91,19

92,42

98,91

555.363.750

526.670.000

-

1.105.560.000

830.892.000

291.960.000

13.200.000

-

903.615.000

585.831.000

168.185.000

13.200.000

-

81,73

70,51

57,61

100,00

560.403.000

417.707.750

-

-

138.900.000

-

635.040.000

-

-

137.527.000

-

635.023.000

-

-

99,01

-

100,00

193.485.000

193.137.500

-

-

-

720.000.000

-

-

-

-

698.260.000

-

-

-

-

96,98

-

180.000.000

174.565.000

902.715.000

1.485.078.000

1.730.416.275

3.478.737.800

901.985.000

1.423.996.000

1.582.260.550

3.422.396.000

99,92

95,89

91,44

98,38

1.899.236.769

1.832.659.388

117.013.500

152.388.900

175.969.925

186.461.500

-

100,00

98,82

93,63

97,22

162.734.956

157.958.456

-

30.000.000

1.770.450.000

-

-

-

62,06

99,87

461.285.000

450.112.500

-

Belanja Barang dan Jasa

-

-

-

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor Belanja Jasa Kantor Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

-

117.013.500

154.210.900

187.931.925

191.783.500

-

-

-

24.000.000

48.340.000

1.772.800.000

-

-

116.620.000

239.160.000

260.550.000

163.400.000

-

116.619.000

226.306.000

260.309.175

163.347.600

-

100,00

94,63

99,91

99,97

194.932.500

191.645.444

Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir Belanja Sewa Perlengkapan dan peralatan kantor

-

34.131.500

44.801.100

91.114.350

90.899.300

-

34.131.500

44.800.600

87.577.250

87.855.900

-

100,00

100,00

96,12

96,65

65.236.563

63.591.313

-

-

4.800.000

-

-

-

4.800.000

-

-

-

-

100,00

-

-

1.200.000

1.200.000

-

-

3.000.000

-

-

-

Belanja Makanan dan Minuman Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

-

542.010.000

355.310.000

314.140.000

253.020.000

-

-

-

61.880.000

86.060.000

103.125.000

-

-

48.280.000

56.700.000

93.000.000

-

-

-

47.250.000

Belanja Perjalanan Dinas Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Pemeliharaan Belanja Bantuan Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat bermotor

-

92.940.000

304.636.000

-

-

75.000.000

-

-

-

-

-

3.000.000

-

-

-

-

100,00

-

-

750.000

750.000

355.170.000

210.102.000

251.804.000

-

99,89

99,96

66,88

99,52

366.120.000

339.617.500

-

54.600.000

84.824.000

102.100.000

-

-

88,24

98,56

99,01

62.766.250

60.381.000

-

42.600.000

55.890.000

93.000.000

-

-

88,24

98,57

100,00

49.495.000

47.872.500

43.400.000

-

-

46.980.000

43.400.000

-

-

-

99,43

100,00

22.662.500

22.595.000

560.460.000

707.310.000

-

301.830.500

553.488.200

672.477.000

-

99,88

99,08

98,76

95,08

416.336.500

405.155.675

65.000.000

60.000.000

-

73.500.000

64.250.000

51.500.000

-

-

98,00

98,85

85,83

50.000.000

47.312.500

170.000.000

-

-

-

165.000.000

41.250.000

-

12.870.000

-

-

50.500.000

145.110.000

349.978.725

447.487.200

-

-

-

141.693.200

541.394.000

92.827.000

-

49.750.000

-

-

-

-

97,06

-

-

42.500.000

12.870.000

-

-

-

-

100,00

-

3.217.500

3.217.500

143.004.000

273.652.400

421.603.250

98,51

98,55

78,19

94,22

248.268.981

222.002.413

-

-

118.663.250

-

-

-

83,75

35.423.300

29.665.813

-

Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Uraian

Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

Anggaran

Realisasi

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(1)

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

-

4.400.000

4.907.650

-

3.500.000

-

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

-

-

6.800.000

9.100.000

26.370.000

-

4.075.000

3.450.000

-

92,61

97,81

-

98,57

3.201.913

3.081.250

99,19

98,18

10.567.500

10.407.750

6.715.000

9.026.000

25.890.000

-

-

98,75

19.290.000

75.382.400

34.230.000

-

100,00

97,71

99,60

98,86

43.218.456

42.931.850

12.325.000

11.490.000

4.350.000

-

-

96,67

100,00

96,67

7.185.000

7.041.250

5.049.000

2.350.000

3.270.000

-

87,02

99,00

99,91

99,09

3.506.750

3.379.750

Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

-

42.825.000

19.742.350

75.682.475

34.624.000

-

-

-

12.750.000

11.490.000

4.500.000

-

-

3.275.000

5.100.000

2.352.000

3.300.000

-

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

-

-

28.960.000

46.062.000

43.100.000

-

28.730.000

45.810.000

42.850.000

-

-

99,21

99,45

99,42

29.530.500

29.347.500

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

-

-

49.500.000

17.025.000

27.500.000

-

49.050.000

16.994.000

27.000.000

-

-

99,09

99,82

98,18

23.506.250

23.261.000

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

-

-

-

36.000.000

18.900.000

-

35.950.000

18.800.000

-

-

-

99,86

99,47

13.725.000

13.687.500

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan

-

-

17.350.000

152.267.250

144.000.000

-

76.650.000

143.100.000

-

-

98,24

50,34

99,38

78.404.313

59.198.750

Pembiayaan

42.825.000

4.800.000

2.850.000

17.045.000

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

1.

2

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

(3)

Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kab. Muba

Tercapainya kinerja aparatur

1.1 Tercapainya Pencegahan dan pemberatasan pelanggaran, Ketertiban, Kenyamanan dan Keindahan

a. Rasio Jumlah Pol PP Per 10.000 Penduduk

2012 (4)

Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke 2013 2014 2015 (5) (6) (7)

2016 (8)

Transisi 2017 (9)

7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 personil personil personil personil personil personil Per Per Per 10.000 Per 10.000 Per 10.000 Per 10.000 10.000 10.000 penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk

b. Penegakan Perda

100%

100%

100%

100%

100%

100%

c. Capaian Patroli Petugas Sat Pol PP

100%

100%

100%

100%

100%

100%

d. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, kenyamanan, dan Keindahan

95%

95%

95%

95%

95%

95%

1.2 Meningkatnya a. Rasio Sat Pol PP Ketahanan Fisik dan yang Telah Mengikuti Ketrampilan Pendidikan Anggota Sat.Pol.PP

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2.1 Meningkatnya kualitas sarana dan prasaran aparatur

100%

100%

100%

100%

100%

100%

a. Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

(3)

2.2 Meningkatnya ketertiban dan keseragaman pakaian dinas 3

4




2016 (8)

Transisi 2017 (9)

b. Tingkat ketersediaan sarana dan Prasarana aparatur

95%

95%

95%

95%

95%

95%

a. Kebutuhan pakaian dinas

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

23 Orang

23 Orang

23 Orang

100%

20 Orang

20 Orang

20 Orang

20 Orang

3.1 Linmas dalam Kab. a. Terselengaranya Muba dapat penyuluhan terhadap melaksanakan tugas anggota linmas sesuia dengan dalam Kab. Muba tupoksi dan meningkatnya pengetahuan anggota linmas b. Pengetahuan anggota linmas meningkat 4.1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur

2012 (4)

a. jumlah pegwai yang melaksanakan tugas sesuai dengan diklat yang dikutinya

15 Orang 20 Orang

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

(3)

4.2 Terpenuhinya jumlah laporan

a. Jumlah Operator

2012 (4)

7 orang : 2 orang operator Simda, 1 orang operator Gaji, 3 orang operator Pengurus Barang, dan 1 orang operator Pelaporan


2016 (8)

Transisi 2017 (9)

7 orang : 7 orang : 2 7 orang : 2 7 orang : 2 7 orang : 2 2 orang orang orang orang orang operator operator operator operator operator Simda, 1 Simda, 1 Simda, 1 Simda, 1 Simda, 1 orang orang orang orang orang operator operator operator operator operator Gaji, 3 Gaji, 3 Gaji, 3 Gaji, 3 Gaji, 3 orang orang orang orang orang operator operator operator operator operator Pengurus Pengurus Pengurus Pengurus Pengurus Barang, Barang, Barang, Barang, Barang, dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 orang orang orang orang orang operator operator operator operator operator Pelaporan Pelaporan Pelaporan Pelaporan Pelaporan

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indokator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

2012 target

(1) 1 Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kab. Muba

(2) 1.1 Terciptanya pencegahan dan pemberantasan pelanggaran, Ketertiban, Kenyamanan dan Keindahan

(3)

(4)

a. Rasio Jumlah Pol PP 1 Per 10.000 Penduduk

(6)

(5)

19 02 15 Program peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan : 19 02 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan

c. Capaian Patroli Petugas Sat Pol PP

1

d. Tingkat Penyelesaian 19 02 16 07 Koordinasi Trantib Pelanggaran Tingkat Kecamatan Ketertiban, Kenyamanan dan Keindahan

19 02 16 06 Pengamanan Poskotis hari-hari Besar

target

(9)

(10)

Rp

target

(11)

(12)

2015 Rp

target

(13)

(14)

Rp

target

(15)

(16)

Transisi

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

2016 Rp

target

(17)

(18)

2017

Rp

Target

Rp

(19)

(20)

(21)

5.670.668.000 17 pos penjagaan dan 14 Kecamatan


6.483.655.700 17 pos penjagaan dan 14 kecamatan



33.737.351.043 17 pos penjagaandan 14 Kecamatan

8.493.767.788

Output

Pos yang 17 Pos Penjagaan 17 Pos penjagaan ditempati petugas dan 14 Kecamatan dan 14 Kecamatan Sat Pol PP




7.418.591.555



8.493.767.788

Outcome

Jumlah pos yang diamankan







8.493.767.788

19 02 16 Program pemeliharaan kantribmas dan pencegahan tindak kriminal

Kegiatan 19 02 16 02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

(8)

Rp

2014

Jumlah pos yang 17 Pos Penjagaan 17 Pos penjagaan diamankan dan 14 Kecamatan

19 02 15 13 Pengendalian Output Keamanan dan Kenyamanan Pilpres, Pileg dan Pilkadasung Outcome

b. Penegakan Perda

(7)

2013

Terlaksannya kegiatan Monitoring dan kegiatan pengamanan kegiatan pengamanan berjalan lancar Jumlah Poskotis yang ditempati Sat Pol PP

17 Pos Penjagaan 17 Pos penjagaan dan 14 Kecamatan dan 14 Kecamatan

4 bulan dan 14 kecamatan -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 Poskotis

14 poskotis

573.690.000 14 poskotis

573.690.000

4 bulan dan 14 kecamatan 14 poskotis

17 pos penjagaan dan 14 Kecamatan

164.983.000 -

-

-

-

-

-

-

-

164.983.000

4 bulan dan 14 kecamatan

164.983.000 4 bulan dan 14 kecamatan

164.983.000

4 bulan dan 14 kecamatan

164.983.000 4 bulan dan 14 kecamatan

164.983.000

659.743.500 14 poskotis

758.705.025 14 poskotis

872.510.779 14 poskotis

3.438.339.304 14 poskotis

872.510.779

Output

Laporan Kerjasama setiap kecamatan

14 laporan

14 laporan

103.960.000 14 laporan

103.960.000

14 laporan

119.554.000 14 laporan

137.487.100 14 laporan

158.110.165 14 laporan

623.071.265 14 laporan

158.110.165

Outcome

Tersedianya 14 laporan laporan kerjasama terhadap 14 kecamatan

14 laporan

103.960.000 14 laporan

103.960.000

14 laporan

119.554.000 14 laporan

137.487.100 14 laporan

158.110.165 14 laporan

623.071.265 14 laporan

158.110.165

Output

Rapat pertemuan dengan aparat kecamatan dan tokoh masyarakat di 14 kecamatan

10 Orang

108.348.000 10 Orang

108.348.000 10 Orang

124.600.200 10 Orang

143.290.230 10 Orang

164.783.765 10 Orang

649.370.195 10 Orang

164.783.765

Outcome

terditeksinya Koordinasi trantib secara dini tingkat kecamatan ganguan ketentaraman dan ketertiban di 14 kecamatan

1 kali rapat koordinasi di 14 kecamatan

108.348.000 1 kali rapat koordinasi di 14 kecamatan






164.783.765

Output

Jumlah poskotis 14 Poskotis yang ditempati petugas Satpol pp

14 poskotis

124.790.000 14 Poskotis

124.790.000 14 Poskotis

143.508.500 14 Poskotis

165.034.775 14 Poskotis

189.789.991 14 Poskotis

747.913.266 14 Poskotis

189.789.991

Outcome

jumlah poskotis yang diamankan anggota Sat Pol PP

14 Poskotis

14 poskotis

124.790.000 14 Poskotis

124.790.000 14 Poskotis

143.508.500 14 Poskotis

165.034.775 14 Poskotis

189.789.991 14 Poskotis

747.913.266 14 Poskotis

189.789.991

Kegiatan Razia yang dilakukan oleh Petugas Sat Pol PP

Pelaksanaan 105 Kali Penertiban selama 12 Bulan

236.592.000 105 Kali

236.592.000 105 Kali

272.080.800 105 Kali

312.892.920 105 Kali

359.826.858 105 Kali

1.417.984.578 105 Kali

359.826.858

236.592.000 105 Kali

236.592.000 105 Kali

272.080.800 105 Kali

312.892.920 105 Kali

359.826.858 105 Kali

1.417.984.578 105 Kali

359.826.858

19 02 16 08 Pencegahan Penyakit Output masyarakat, pelanggaran perda/keputusan dan peraturan yang mempunyai sanksi Outcome hukum

10 Orang

Terlaksananya 20 orang petugas kegiatan Razia Sat razia Pol PP

105 Kali

Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

Lokasi

(22)

(23)

Sat Pol PP

Kab. Muba

Sat Pol PP

Kab. Muba

Sat Pol PP

Kab. Muba

Sat Pol PP

Kab. Muba

Sat Pol PP

Kab. Muba

Sat Pol PP

Kab. Muba

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




2012 target

(1)

(2)

(3)

1.2 Meningkatnya a. Rasio Sat Pol PP Ketahanan Fisik dan yang Telah Mengikuti Ketrampilan Anggota Pendidikan Sat.Pol.PP

(4) 1

(6)

(5)

19 02 17 program pengembangan wawasan kebangsaan

Petugas yang bisa memainkan alat musik

Kegiatan : 19 02 17 11 Pendidikan dan Output pelatihan peningkatan ketahan fisik dan mental anggota Sat Pol PP Outcome

19 02 17 12 Pendidikan dan Output pelatihan Korp Musik

Outcome

2 Tercapainya kinerja aparatur

2.1 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur

a. Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran

1

19 02 01 Program pelayanan Administrasi perkantoran

19 02 01

Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat

Outcome

19 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Output

Outcome

19 02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

19 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

19 02 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

19 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perudangundangan

target

(9)

(10)

Rp

target

(11)

(12)

2015 Rp

target

(13)

(14)

Rp

target

(15)

(16)

Transisi


2016 Rp

target

(17)

(18)

40 Orang

258.626.000 40 orang

258.626.000 40 orang

297.421.250 40 orang

342.035.788 40 orang

393.342.506

40 orang

2017

Rp

Target

Rp

(19)

(20)

(21)

1.550.051.544

40 orang

40 orang

92.186.000 40 orang

92.186.000 40 orang

106.015.250 40 orang

121.918.888 40 orang

140.208.071 40 orang

552.514.209 40 orang

140.217.071

Petugas yang mengetahui peningkatan kertahan fisik mental

40 Orang

40 orang

92.186.000 40 orang

92.186.000 40 orang

106.015.250 40 orang

121.918.888 40 orang

140.208.071 40 orang

552.514.209 40 orang

140.217.071

Petugas yang telah mengikuti pelatihan Korsp musik

40 Orang

40 Orang

166.440.000 40 Orang

166.440.000 40 orang

191.406.000 40 orang

220.116.900 40 orang

253.134.435 40 orang

997.537.335 40 orang

253.134.435

Petugas yang bisa 40 orang memaikan alat musik

40 Orang

166.440.000 40 Orang

166.440.000 40 orang

191.406.000 40 orang

253.134.435 40 orang

997.537.335 40 orang

253.134.435

Terciptanya Terjaganya kebersihan kebersihan kantor dilingkungan selama 12 bulan kantor Sat Pol PP

Tersedianya Jasa Lancarnya Aktifitas Terjalinya Surat Menyurat Anggota Sat Pol Koordinasi yang PP Efektif Terpenuhinya jasa Kinerja Sat Pol PP Terlaksananya surat menyurat meningkat Tugas Sat Pol PP

Tersedianya Jasa Petugas Tersedianya 22 kebersihan kantor kebersihan 3 orang jenis peralatan kebersihan kantor dan 3 orang tenaga kebersihan kantor

Terpenuhinya Terciptanya Terjaganya kebersihan kantor kebersihan kebersihan kantor dilingkungan kantor selama 12 bulan Sat Pol PP Tersedianya Alat kantor

53 Jenis Alat Tulis Alat tulis kantor kantor sebanyak 53 jenis

Outcome

Terpenuhinya alat Menigkatnya tulis kantor efektifitas kerja

Output

tersedianya barang cetakan dan pengadaan

Outcome

Output

1.035.568.000 Terjaganya kebersihan kantor selama 12 bulan

-

-

48.500.000

48.500.000


Terjalinya Koordinasi yang Efektif

10.000.000

Terlaksananya Tugas Sat Pol PP

10.000.000

Tersedianya 22 jenis peralatan kebersihan kantor dan 3 orang tenaga kebersihan kantor

Terjaganya kebersihan kantor selama 12 bulan

220.116.900


40 orang



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48.500.000

-

-

-

-

-

-

48.500.000

-

-

-

-

-

-


10.000.000 Terjalinya Koordinasi yang Efektif

10.000.000

Terlaksananya Tugas Sat Pol PP

10.000.000 Terlaksananya Tugas Sat Pol PP

10.000.000


48.500.000

48.500.000



75.000.000 Alat tulis kantor sebanyak 53 jenis





114.065.625

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

75.000.000 Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor






114.065.625

17 Jenis Barang Cetakan

Tersedianya barang cetakan dan pengadaan sebagai penunjang kelancaran kerja sebanyak 17 jenis

71.100.000 Tersedianya barang cetakan dan pengadaan sebagai penunjang kelancaran kerja sebanyak 17 jenis






109.503.000

Terpenuhinya barang cetak dan barang penggadaan

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi administrasi perkantoran

Tersedianya barang cetakan dan pengadaan yang optimal

71.100.000 Tersedianya barang cetakan dan pengadaan yang optimal






109.503.000

Tersedianya alat kebersihan dan perlatan rumah tangga Terpenuhinya alat kebersihan dan perlatan rumah tangga

Tersedianya peralatan kebersihan kantor

-

-

-

Tersedianya peralatan kebersihan kantor

20.000.000 Tersedianya peralatan kebersihan kantor




24.503.000

-

Terciptanya kantor yang bersih dan nyaman

-

-

-

Terciptanya kantor yang bersih dan nyaman

20.000.000 Terciptanya kantor yang bersih dan nyaman




24.503.000

-

Tersedianya Buku- 1 buah pencetakan buku peraturan buku bacaan perundangundangan

Tersedianya bahan bacaan 6 jenis surat kabar lokal dan 4 jenis surat kabar nasional

20.100.000 Tersedianya bahan bacaan 6 jenis surat kabar lokal dan 4 jenis surat kabar nasional






30.569.588

Outcome

Terpenuhinya bahan bacaan buku peraturan perundangundangan

Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan

menigkatnya pengetahuan

20.100.000 menigkatnya pengetahuan






30.569.588

tersedianya Belanja makanan dan minuman rapat dan tamu

Snack dan rapatrapat

Tersedianya makan dan minum tamu rapat

178.656.000 Tersedianya makan dan minum tamu rapat





(23)

Sat Pol PP

Kab. Muba

Sat Pol PP

Sat Pol PP

Kab. Muba

Sat Pol PP

Kab. Muba

Sat Pol PP

Kab. Muba

Sat Pol PP

Kab. Muba

Sat Pol PP

Kab. Muba

Sat Pol PP

Kab. Muba

Sat Pol PP

Kab. Muba

48.500.000



(22)

48.500.000

Output

19 02 01 17 Penyediaan makanan Output dan minuman

Lokasi

7.116.746.511

Terjalinya Koordinasi yang Efektif



393.351.506

40 orang

Output

Outcome

(8)

Rp

2014

Petugas yang mengikuti diklat

Tersedianya aktifitas kerja

Output

(7) 40 Orang

2013

271.734.736


Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




2012 target

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

koordinasi dan konsultasi ke luar 19 02 01 18 Daerah

19 02 01 19 koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah

Outcome

terpenuhinya Kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu terpenuhi

Output

(11)

(12)

Rp

target

(13)

(14)

Rp

target

(15)

(16)

Rp

target

(17)

(18)

Rp

Target

Rp

(19)

(20)

(21)


Lokasi

(22)

(23)

236.277.075 Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum tamu dan rapat selama 12 bulan



271.734.736

laporan hasil rapat- Laporan bulanan rapat koordinasi selama 1 tahun

Koordinasi dan konsultasi Sat Pol PP

180.500.000 Koordinasi dan konsultasi Sat Pol PP

180.500.000 Koordinasi dan konsultasi Sat Pol Pp

207.575.000 Koordinasi dan konsultasi Sat Pol PP




274.517.938 Sat Pol PP

Outcome

Terpenuhinya Kinerja Sat Pol PP laporan koordinasi meningkat dan konsultasi ke luar daerah berjalan lancar

Terlaksananya tugas koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

180.500.000 Terlaksananya tugas koordinasi dan konsultasi ke luar daerah






274.517.938

Output

laporan rapatrapat koordinasi

Koordinasi dan konsultasi Sat Pol PP terpenuhinya Melancarkan Terlaksananya laporan koordinasi pelaksanaan tugas tugas koordinasi dan konsultasi ke dan koordinasi ke dan konsultasi ke dalam daerah dalam daerah dalam daerah berjalan lancar

461.712.000 Koordinasi dan konsultasi Sat Pol PP 461.712.000 Terlaksananya tugas koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

461.712.000 Koordinasi dan konsultasi Sat Pol Pp 461.712.000 Terlaksananya tugas koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

514.120.800 Koordinasi dan konsultasi Sat Pol PP 514.120.800 Terlaksananya tugas koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah




531.381.558

Output

19 02 01 06 Penyediaan Jasa Output Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Outcome

19 02 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Tersedianya Tenaga Honor Daerah dan Tenaga - tenaga Jasa Kantor Lainnya

Laporan bulanan

-

-

-

Tersedianya tugas pendukung administrasi /teknis perkantoran

5.629.700.000 Tersedianya tugas pendukung administrasi /teknis perkantoran




5.657.705.800

-

Untuk Menunjang Terlaksananya Pelaksana Tugas administarsi/teknis Sat Pol PP perkantoran

-

-

-

Terlaksananya administarsi/teknis perkantoran

5.629.700.000 Terlaksananya administarsi/teknis perkantoran




5.657.705.800

-

Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor

-

-

-

-

-

-

-

-

Memperlancar Pelaksanaan Tugas

Untuk Memperlancar Meningkatkan Pelaksanaan Kinerja Sat Pol PP Tugas

Tersedianya Jasa Terpenuhinya Pemeliharaan dan Kenyamanan Perizinan dalam Berkendara Kendaraan Dinas / Operasional

Terlindungnya Terpenuhinya Aset Pembayaran Kenyamanan Pajak Kendaraan dalam Berkendara Dinas

-

-

-

-

-

-

40 alat Korsik

Meningkatnya Kinerja Sat pol PP

1.795.578.000 Meningkatnya Kinerja Sat Pol PP


325.000.000 Memperlancar Pelaksanaan Tugas




343.800.000






343.800.000

Terpenuhinya Kenyamanan dalam Berkendara

12.000.000 Terpenuhinya Kenyamanan dalam Berkendara




26.800.000

Terpenuhinya Kenyamanan dalam Berkendara





26.800.000

-

Meningkatnya Kinerja Sat Pol PP



1.895.958.314

892.575.000 Meningkatnya Kinerja Sat Pol PP

1.208.817.000 Meningkatnya 1.462.402.075 Kinerja Sat Pol PP

Tersedianya Kendaraan dinas

Kendaraan dinas roda empat (pick up) 1 unit

Tersedianya sarana dan prasarana kantor 1 unit kendaraan roda empat patwal dan 1 unit kendaraan roda 2 patwal

483.900.000 Tersedianya sarana dan prasarana kantor 1 unit kendaraan roda empat patwal dan 1 unit kendaraan roda 2 patwal




1.017.796.875 Tersedianya sarana dan prasarana kantor 1 unit kendaraan roda empat patwal dan 1 unit kendaraan roda 2 patwal

3.437.709.375 Tersedianya sarana dan prasarana kantor 1 unit kendaraan roda empat patwal dan 1 unit kendaraan roda 2 patwal

1.017.796.875

Outcome

Terpenuhinya Kendaraan dinas

Meningkatkan efektifitas kerja

Kinerja Sat Pol PP Meningkat

483.900.000 Kinerja Sat Pol PP Meningkat




1.017.796.875 Kinerja Sat Pol PP Meningkat

3.437.709.375 Kinerja Sat Pol PP Meningkat

1.017.796.875

tersedianya Kendaraan dinas yang terpakai

3 Kendaraan

Mobil 3 Buah dan Motor 4 Buah

315.680.000 Mobil 3 Buah dan Motor 4 Buah





1.930.303.094 Mobil 3 Buah dan Motor 4 Buah

500.199.969

315.680.000 Tersedianya dengan Baik sarana dan prasarana




1.930.303.094 Tersedianya dengan Baik sarana dan prasarana

500.199.969

terpeliharanya Melancarkan Tersedianya kendaraan dinas / pelaksanaan tugas dengan Baik sarana oprasional dan prasarana


Output

Tersedianya alat- 40 alat korsik alat korsik Sat Pol PP

Terpenuhinya 40 alat korsik

903.003.000

terpenuhinya alat- 40 alat korsik alat korsik Sat Pol PP

Meningkatnya Kinerja Sat pol PP

903.003.000

Outcome

Sat Pol PP

Kab. Muba

Sat Pol PP

Kab. Muba

Sat Pol PP

Kab. Muba

Sat Pol PP

Kab. Muba

Sat Pol PP

Kab. Muba

Sat Pol PP

Kab. Muba

Sat Pol PP

Kab. Muba

-

Output

Outcome

Kab. Muba

531.381.558

Tersedianya tugas pendukung administrasi /teknis perkantoran

Tersedianya alatalat korsik Sat Pol PP

19 02 02 24 pemeliharaan Output rutin/berkala kendaraandinas/opra sional

Pengadaan Alat-Alat Korsik

(10)

target

2017


Outcome

19 02 02

(9)

Rp

Transisi


2016


19 02 01 13 Penyediaan Output Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan : 19 02 02 05 Pengadaan kendaraan dinas / oprasional

target

2015


Outcome

b. Tingkat ketersediaan 1 sarana dan prasarana aparatur

(8)

Rp

2014

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum tamu dan rapat selama 12 bulan

Outcome

19 02 01 20 Penyediaan Jasa pendukung Administrasi/Tehnis Perkantoran

(7) meningkatnya kinerja Sat Pol PP

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




2012 target

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

19 02 02 31 Pemeliharaan Output rutin/berkala alat-alat korsik Outcome

19 02 02 26 Pemeliharaan Rutin / Output Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

b Pengetahuan anggota linmas meningkat

(13)

(14)

Rp

target

(15)

(16)

Rp

target

(17)

(18)

Rp

Target

Rp

(19)

(20)

(21)

40 buah alat-alat korsik


40.000.000 40 Buah alat korsik






60.835.000

terpenuhinya 40 buah alat-alat pemeliharaan korsik sarana dan prasarana alat-alat korsik








60.835.000

Memperlancar Pelaksana Tugas

76.340.000 Memperlancar Pelaksana Tugas




80.445.000






80.445.000






23.540.718






23.540.718

Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana


Tersedianya Mebeleur

1 Tahun

Terpenuhinya Mebeleur

Meningkatnya Efektifitas Kerja Anggota Sat Pol PP

Tersedianya Pakaian Dinas

Terciptanya keseragaman anggota Sat Pol PP

Terpenuhinya 40 PDU dan 152 PDL

236.045.000 Terpenuhinya 40 PDU dan 152 PDL


3.582.195.000 Terpenuhinya 40 PDU dan 152 PDL




3.871.848.375

tersedianya ketertiban dan keseragamana pakaian dinas

Pakaian Dinas, PSH, PSL, PDH, PDU, PSR, dan PDL

Keseragaman anggota Sat Pol PP

149.740.000 Keseragaman anggota Sat Pol PP





1.250.354.375 Keseragaman anggota Sat Pol PP

412.781.875

Outcome

terpenuhinya Pakaian dinas


Terpenuhinya 40 PDU dan 152 PDL







412.781.875

Output

tersedianya ketertiban dan keseragamana pakaian dinas

Pakaian Olah raga Terciptanya 152 Stel pakaian Olah raga

86.305.000 Terciptanya 551Stel pakaian Olah raga

86.305.000 Terciptanya 551 Stel pakaian Olah raga




705.696.500 Terciptanya 551Stel pakaian Olah raga

230.066.500

Outcome

terpenuhinya Pakaian dinas


86.305.000 Kebutuhan 551 Stel pakaian olah raga (training set)






230.066.500

tersedianya ketertiban dan keseragamana pakaian Linmas/Hansip

tersedianya ketertiban dan keseragamana pakaian Linmas/Hansip

terpenuhinya Pakaian Linmas/Hansip

terpenuhinya Pakaian Linmas/Hansip

19 02 03 Program peningkatan disiplin aparatur Kegiatan : pengadaan Output pakaian dinas beserta perlengkapannya

Outcome

a Terselengaranya 1 3.1 Linmas dalam Kab. Muba dapat penyuluhan terhadap melaksanakan tugas anggota linmas dalam sesuia dengan Kab. Muba tupoksi dan meningkatnya pengetahuan anggota linmas

(12)

target


19 02 03 06 Pengadaan pakaian Output pakai Linmas/Hansip

3 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan anggota linmas dalam melaksanakan tugas

(11)

Rp

Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasaranan

Outcome

19 02 03 05 pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu

(10)

target


2017


19 02 02 10 Pengadaan Mebeleur Output

19 02 03 02

(9)

Rp

Transisi


2016

Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana

Outcome

1

(8)

target

2015


19 02 02 28 Pemeliharaan Rutin / Output Berkala Peralatan Gedung Kantor

a Kebutuhan Pakaian Dinas

(7)

Rp

2014

Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasaranan

Outcome

2.2 Meningkatnya Ketertiban dan Keseragaman Pakaian Dinas

tersedianya Pemeliharaan sarana dan prasarana

2013

19 02 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Terselenggarany a penyuluhan terhadap anggota linmas dalam Kab. Muba, dan pengetahuan anggota linmas meningkat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

52.995.000


52.995.000


58.294.500


64.123.950


70.536.345


77.589.890


70.538.345

52.995.000


52.995.000


58.294.500


64.123.950


70.536.345


77.589.890


70.538.345


Kebutuhan 152 Stel pakaian olah raga (training set)

-

-

-

Tersediannya 4.792 Stel pakaian Linmas/Hansip

3.229.000.000

-

-

-

-

Kebutuhan 4.792 Stel pakaian Linmas/Hansip

3.229.000.000

-

-

-

-

-

-

-

Tersediannya 4.792 Stel pakaian Linmas/Hansip

3.229.000.000 Tersediannya 4.792 Stel pakaian Linmas/Hansip

3.229.000.000

-

-

-

-

Kebutuhan 4.792 Stel pakaian Linmas/Hansip

3.229.000.000 Kebutuhan 4.792 Stel pakaian Linmas/Hansip

3.229.000.000

-

1 kali rapat di 14 kecamatan, bimtek anggota linmas

415.000.000 1 kali rapat di 14 kecamatan, bimtek anggota linmas




569.715.000

14 Kecamatan

220.000.000 14 Kecamatan

262.000.000 14 Kecamatan

262.000.000 14 Kecamatan

262.000.000 14 Kecamatan

262.000.000

14 Kecamatan

220.000.000 14 Kecamatan

262.000.000 14 Kecamatan

262.000.000 14 Kecamatan

262.000.000 14 Kecamatan

262.000.000

Lokasi

(22)

(23)

Sat Pol PP

Kab. Muba

Sat Pol PP

Kab. Muba

Sat Pol PP

Kab. Muba

Sat Pol PP

Kab. Muba

Sat Pol PP

Kab. Muba

Sat Pol PP

Kab. Muba

Sat Pol PP

Kab. Muba

Sat Pol PP

Kab. Muba

-

Kegiatan : 19 02 19 05 Pembinaan aparat linmas kecamatan dan desa dalam masyarakat untuk perlindungan masyarakat

output

outcome

Terselenggaranya penyuluhan terhadap anggota linmas dalam Kab. Muba

Pengetahan anggota linmas meningkat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

Kode

(3)

(4)



(6)

(5)

19 02 19 13 Peningkatan kapasitas aparat linmas kecamatan dan desa

output

outcome

4 Tercapinya kualitas Sumber Daya Aparatur

4.1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur

a. Jumlah pegawai yang melaksanakan tugas sesuai dengan Diklat yang diikutinya

1

19 02 05 Program peningkatan kapasitas Sumber Daya aparatur

Kegiatan : 19 02 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

4.2 Terpenuhinya Jumlah a Jumlah Operator laporan

1


(7)

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

Meningkatnya kapasitas aparat linmas

-

-

-

-

-

-

-

Pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan optimal

80 Orang diksar pol PP, 5 orang diklat PPNS dan 8 orang Bimtek

target (12)

2015 Rp

target

(13)

(14)

Rp

target

(15)

(16)

Transisi


2016 Rp

target

(17)

(18)


2017

Rp

Target

Rp

(19)

(20)

(21)

80 Orang

195.000.000 120 Orang

451.082.000 120 Orang

451.082.000 120 Orang

451.082.000 120 Orang

451.082.000

80 Orang

195.000.000 120 Orang

451.082.000 120 Orang

451.082.000 120 Orang

451.082.000 120 Orang

451.082.000

442.405.000 80 Orang diksar pol PP, 5 orang diklat PPNS dan 8 orang Bimtek





2.770.704.068 80 Orang diksar pol PP, 5 orang diklat PPNS dan 8 orang Bimtek

735.347.705

442.405.000 Terciptanya personil yang handal dan profesional





2.770.704.068 Terciptanya personil yang handal dan profesional

735.347.705

80 Orang diksar pol PP, 5 orang diklat PPNS dan 8 orang Bimtek






2.770.704.068 80 Orang diksar pol PP, 5 orang diklat PPNS dan 8 orang Bimtek

735.347.705

Tersedianya Operator Pelaporan

10 orang Petugas Terpenuhinya 2 operator orang operator Simda, 1 orang operator Gaji, 3 orang operator Pengurus Barang, dan 1 orang operator Pelaporan

18.000.000 Terpenuhinya 2 orang operator Simda, 1 orang operator Gaji, 1 orang operator Pengurus Barang, 3 Orang Operator Perencanaan dan 1 orang operator Pelaporan






63.375.750

Tersedianya laporan yang diharapkan

Terpenuhinya laporan yang diharapkan

Terselesainya dokumem neraca program serta pelaporan bulanan, triwulan, dan tahunan

18.000.000 Terselesainya dokumem neraca program serta pelaporan bulanan, triwulan, dan tahunan






63.375.750

Tercapainya Operator Pelaporan

10 orang Petugas operator

Terpenuhinya 2 orang operator Simda, 1 orang operator Gaji, 3 orang operator Pengurus Barang, dan 1 orang operator Pelaporan

18.000.000 Terpenuhinya 2 orang operator Simda, 1 orang operator Gaji, 3 orang operator Pengurus Barang, dan 1 orang operator Pelaporan






63.375.750

Terselesainya dokumen rencana program serta pelaporan bulanan, triwulan dan tahunan

20.000.000 Terselesainya dokumen rencana program serta pelaporan bulanan, triwulan dan tahunan




23.890.000

Terpenuhinya Rancangan Kinerja

20.000.000 Terpenuhinya Rancangan Kinerja




23.890.000

terpenuhinya Pelaksanaan tugas Jumlah pegawai dilaksanakan yang dengan optimal melaksanakan tugas sesuai dengan diklat yang diikutinya

Outcome

Rp

-

Outcome

19 02 06 10 Penyusunan Output Rancangan Kerja dan Penetapan Kerja

target

-

Meningkatnya kualitas Sumber daya manusia

Outcome

2014

-

Output

Kegiatan : 19 02 06 01 Penyusunan Laporan Output Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2013

Anggota linmas peserta bimtek

tersedianya Jumlah pegawai yang melaksanakan tugas sesuai dengan diklat yang diikutinya

19 02 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

2012

personil Sat pol PP Terciptanya personil yang handal dan yang handal dan profesional profesional

Rancanga Kinerja Terselesainya dan Penerapan dokumen rencana Kinerja program serta pelaporan bulanan, triwulan dan tahunan

-

-

-

-

Rancanga Kinerja Terpenuhinya dan Penerapan Rancangan Kinerja Kinerja -

-

-

-

Lokasi

(22)

(23)

Sat Pol PP

Kab. Muba

Sat Pol PP

Kab. Muba

Sat Pol PP

Kab. Muba

Sat Pol PP

Kab. Muba

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD No

(1)

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 0

2012

2013

2014

2015

2016

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

7-8 Personil Per 10.000 Penduduk








Indikator

(2)

Transisi 2017

1

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

2

Penegakan Perda

3 perda

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3

Capaian Patroli petugas Sat Pol PP

48 Kali

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4

Tingkat Penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Kenyamanan dan Keindahan

95 Penyelesaian pelanggaran

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

5

Rasio Sat Pol PP yang Telah Mengikuti Pendidikan

85 Orang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6

Terselengaranya penyuluhan terhadap anggota linmas dalam Kab. Muba

1860 orang linmas kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

7

Pengetahuan anggota linmas meningkat

23 Orang

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

RENCANA strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Recommend Documents